KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

LISBON SIRAIT DIREKTUR PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

BANYUWANGI, 26 APRIL 2017

OUTLINE KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)


KINERJA PEMUNGUTAN PDRD DAN STRATEGI OPTIMALISASI PEMUNGUTAN

KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL

KONSEPSI DESENTRALISASI “Decentralization can be defined as any act by which central government formally cedes power to actors and institutions at lower levels in political administrative and therritorial hierarchy” (Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dimana Pemerintah Pusat secara formal mendelegasikan kewenangan, institusi, beserta segenap sumber daya kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah terkait urusan politik, administrasi, dan kewilayahan. - Smith (1985) -

“Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” “Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI” -Pasal 1 UU No.23 Tahun 2014-

KEMENTERIAN KEUANGAN

‘KENDARAAN’ DESENTRALISASI  Pelayanan Publik yang Lebih Baik  Lebih Akuntabel  Kerelaan Masyarakat untuk Membayar pelayanan yang telah diberikan  Pembangunan dari bawah (Musgrave, 1983)

TUJUAN Kesejahteraan masyarakat

DESENTRALISASI Mendekatkan Pemerintahan kepada Rakyat

Desentralisasi POLITIK

Desentralisasi Desentralisasi ADMINISTRASI

FISKAL

Desentralisasi EKONOMI

• Desentralisasi adalah alat/kendaraan untuk mencapai tujuan bernegara. • Dengan mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, diharapkan LAYANAN PUBLIK MENJADI LEBIH BAIK, Pertanggungjawaban Semakin Baik, Rakyat Rela Berkontribusi dan Pembangunan Tercipta dari Bawah (pembangunan inklusif). • Untuk menggerakkan desentralisasi, ada 4 roda utama, yaitu: Desentralisasi Politik; Desentralisasi Administratif; Desentralisasi Fiskal; dan Desentralisasi Ekonomi. 5

DESENTRALISASI FISKAL “Fiscal Decentralization can be defined as the process of transferring budgetary authority from central government to elected subnational governments in order to grant them power to make decisions regarding taxes and expenses” (Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai suatu proses pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan kewenangan dalam membuat kebijakan terkait pendapatan dan belanja) - Bahl Roy (2008) -

Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal: • Kewenangan Perpajakan (local taxing power); • Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment); • Perencanaan, Penetapan, dan Pelaksanaan Anggaran (budget discretion); • Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, kerjasama pendanaan dengan pihak lain, dan lain-lain.

“Desentralisasi Fiskal adalah pembagian pendapatan dan belanja negara antar tingkatan pemerintahan dan keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran dengan cara membebankan pajak dan retribusi serta alokasi sumber daya” - Davey (2003)-

6

PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI BEBERAPA NEGARA BESARAN PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN (%)

Porsi Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Nasional sekitar 9,9% sementara persentase Belanja Daerah sekitar 33,5% (Th 2015)

INA

 Desentralisasi di Indonesia lebih menekankan kepada desentralisasi di sisi pengeluaran  Penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan belanjanya lebih banyak ditopang oleh transfer dari Pusat

7 7

STRUKTUR APBD TAHUN 2015 Uraian

Tahun Anggaran 2015 (%) Provinsi minus DKI

DKI

Kab

Kota

Nasional

PAD

45,63

67,50

10,59

24,55

23,07

Daper

28,93

23,10

66,61

53,27

54,38

Lain-Lain Pendapatan

25,44

9,40

22,80

22,18

22,55

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Kontribusi PDRD terhadap APBD Provinsi secara nasional rata-rata sebesar 45%, sementara pada level Kab sebesar 11% dan Kota sebesar 24%. Ini menunjukkan perlunya menyusun strategi optimalisasi perpajakan daerah baik dari sisi kebijakan maupun teknis pemungutan

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah • Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah meliputi: 1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; 2. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah;

3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. • Hubungan keuangan antar pemerintahan daerah, meliputi: 1. Bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 2. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama; 3. Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah;

4. Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

Kebijakan Umum HKPD • Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer/hibah dari Pusat kepada Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah. • Mengingat bahwa kewenangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih mendominasi (untuk saat ini). • Sesuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana dari APBN berbentuk block grants (bebas digunakan oleh daerah) • Block grants juga didukung dengan specific grants, yg berfungsi untuk mengawal prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar daerah. • Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan melalui penguatan local taxing power dan transfer diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun. • Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman. 10

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2016: REALISASI SEMENTARA APBN 2016

Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L Rp680,8 T


KEBIJAKAN TKDD TA 2017

Pagu DAU tidak final. • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P

T Minimal 25% DAU dan DBH digunakan untuk Infrastruktur


Penyelesaian Kurang Bayar DBH

Pengalihan urusan pemerintahan.

Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat.

• Penyaluran Dana Transfer berdasarkan kinerja pelaksanaan di daerah. • Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN.

13


Konsep Tax Assignment Perdebatan mengenai jenis pajak apa yang sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah seringkali mewarnai diskusi dalam formulasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia Tax Assignment ke daerah merupakan keniscayaan, sejalan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang didelegasikan ke daerah terutama untuk meningkatkan kemandirian, akuntabilitas, efisiensi penyediaan barang publik, dan kesejahteraan masyarakat Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, pemerintah daerah harus memiliki tingkat otonomi yang memadai dalam meningkatkan pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah

Tinjauan Teoritis Tax Assignment Tax Assignment  Membahas pertanyaan mengenai pajak apa, dimana, dan siapa yang memungutnya (Musgrave, 1983). Hal ini terkait dengan jenis pajak apa yang harus dialokasikan pada tingkat daerah/lokal.

Prinsip umum dalam penentuan Tax Assignment (Martinez-Vazquez, 2013)

• Prinsip manfaat, yang menekankan bahwa sumber pendapatan harus berkorelasi dengan benefit yang disediakan pemerintah • Sumber-sumber pendapatan daerah harus memiliki basis pajak yang relatif merata antar daerah • Sumber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yang tidak bergerak untuk meminimalisasi kecenderungan kompetisi pajak antar daerah • Pajak yang dikelola oleh daerah harus netral secara geografis • Harus ada persyaratan kelayakan administratif sehingga pajak daerah dapat diimplementasikan tanpa meningkatkan compliance cost dan administrative cost • Pajak daerah harus memiliki basis pajak yang secara umum stabil • Pajak daerah harus terlihat dengan jelas sehingga beban pajaknya benar-benar dipahami oleh penduduk setempat • Tax assignment harus stabil dari waktu ke waktu

Perkembangan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara nasional PAD meningkat lebih dari 3 kali lipat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp223,1 T (UU 34/2009) dibanding tahun 2009 sebesar Rp67,6 T (UU 34/2000), dan peranan PDRD terhadap PAD cukup signifikan rata-rata pada kisaran 78,2%.

Perkembangan PAD

UU Nomor 34/2000

UU Nomor 28/2009

Kebijakan perpajakan daerah (Local Taxing Power) yang lebih besar kepada daerah secara nyata meningkatkan PAD 17

17

Prinsip Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Memperkuat Local Taxing Power UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. 2. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undangundang. 3. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional 4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang (closed List). 5. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah. 6. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif

18 18

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PDRD DALAM UU 28/2009 No.

Tujuan

Strategi

Kebijakan

MEMPERBAIKI KEWENANGAN PEMUNGUTAN

MENETAPKAN JENIS PUNGUTAN DAERAH

CLOSED LIST

PENGUATAN LOCAL TAXING

POWER

MEMPERLUAS BASIS PUNGUTAN DAN DISKRESI PENETAPAN TARIF

1. MEMPERLUAS OBJEK (Pajak Hotel, Pajak Restoran); 2. MENAMBAH JENIS (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBB-P2); 3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak parkir, Pajak Hiburan); 4. DISKRESI PENETAPAN TARIF (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU).

3.

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN

MENGUBAH SISTEM PENGAWASAN

1. PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF a. Raperda terlebih dahulu dievaluasi; b. Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi; c. Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah; d. Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan. 2. SANKSI a. Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh; b. Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh.

4.

MEMPERBAIKI SISTEM PENGELOLAAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGGUNAAN HASIL PAJAK DAERAH

1. MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KAB/KOTA a. PKB dan BBNKB : 30% b. Pajak Rokok : 70% c. PBBKB : 70% d. Pajak Air Permukaan : 50% 2. MEMPERTEGAS EARMARKING a. 10% PKB untuk perbaikan jalan; b. 50% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan; c. Sebagian PPJ untuk penerangan jalan. 3. MEMPERBAIKI SISTEM INSENTIF PEMUNGUTAN Diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu

1.

2.

Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Jenis Pajak Daerah No.

Jenis Pajak Daerah

Basis Pajak

Kewenangan Provinsi

Kab/Kota

Tarif • • • •

Pemilikan I = 1% - 2% Kepemilikan II = 2% -10% Penyerahan I = 20% Penyerahan II dst = 1% 10%

1.

PKB

Kekayaan

V

Bagi Hasil

2.

BBNKB

Kekayaan

V

Bagi Hasil

3.

PBBKB

Konsumsi

V

Bagi Hasil

4.

Pajak Hotel

Konsumsi

V

10%

5.

Pajak Restoran

Konsumsi

V

10%

6.

Pajak Hiburan

Konsumsi

V

35%

7.

Pajak Parkir

Konsumsi

V

30%

8.

Pajak Reklame

Konsumsi

V

25%

9.

Pajak Penerangan Jalan

Konsumsi

V

10.

Pajak Air Permukaan

SDA

11.

Pajak Air Tanah

SDA

V

20%

12.

Pajak MBLB

SDA

V

25%

13.

PBB P2

Kekayaan

V

0,3%

14.

BPHTB

Kekayaan

V

5%

15.

Pajak Rokok

Konsumsi

Bagi Hasil

10%

16.

Pajak Sarang Burung Walet

SDA

V

10%

V

V

Bagi Hasil

• • •

10% Industri dari sumber lain 3% Sumber sendiri 1,5% 10%

Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum

Jasa Usaha

Perizinan Tertentu

1. 2.

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 3. Retribusi Tempat Pelelangan 4. Retribusi Terminal 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 7. Retribusi Rumah Potong Hewan 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10. Retribusi Penyeberangan di Air 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan 6. Retribusi Perpanjangan IMTA

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN UU 28/2009

Struktur APBD

...Peranan PDRD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2015 secara nasional masih relatif kecil yaitu sebesar 19,1%. Paling rendah sebesar 3,5%% (Maluku dan Papua) dan tertinggi 38,3% (Bali). Pendapatan daerah masih bergantung pada Dana Perimbangan yang proporsinya mencapai 58,2% dari Total Pendapatan. 3,5% 12,3% 65,4% 15,2% Sumatera Sumatera

69,5%

68,2%

25,9%

17,0%

Total Pendapatan 74,9 T


Kalimantan


10,4%

Sulawesi

Maluku Papua

11,4% 63,2% 19,7% Total Pendapatan 224,1 T

33,9% 46,3% 23,2% Total Pendapatan 297,2 T

Jawa

38,3%

Bali NT

7,9%

39,2%

70,2%

19,1%

16,7%



= PDRD = Dana Perimbangan = Lain-Lain Pendapatan yg di Sah

23

Struktur APBD

...Peranan PDRD Provinsi, Kabupaten,dan Kota terhadap Total Pendapatan per pulau masih relatif rendah. Peranan PDRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Jawa tertinggi yaitu masing-masing sebesar 31,9%, 6,69%, 5,75%, sementara PDRD Provinsi terendah di Maluku dan Papua, sementara untuk PDRD Kabupaten, dan Kota di Nusa Tenggara.

Prov: 0,67%

Prov: 3,90%

Prov: 2,47%

Kab.: 0,54%

Kab.: 0,73%

Kota: 0,66%

Kota: 0,65%

Kab.: 0,37% Kota: 0,16%

Kalimantan

Sumatera

Sulawesi

Maluku Papua

Prov: 7,55% Kab.: 1,79% Kota: 19,7% Jawa Bali NT

Prov: 31,9% Kab.: 6,69% Kota: 5,74%

Prov: 0,77%

Prov: 1,17% Kab.: 1,59% Kota: 0,27%

Kab.: 0,32% Kota: 0,10%

= Peranan PDRD Prov.

= Peranan PDRD Kab. = Peranan PDRD Kota

24

Kinerja Pajak Daerah

...Kinerja penerimaan Pajak Daerah masih sangat beragam. Ada beberapa jenis Pajak Daerah yang penerimaannya tergolong prima dan potensial seperti PKB,BBNKB,PBB-P2, PPJ. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya kemudahan melakukan pemungutan pajak. Namun disisi lain ada beberapa jenis Pajak Daerah yang penerimaannya tergolong terbelakang yang sebagian besar disebebkan kecilnya potensi yang ada. Untuk jenis Pajak ini akan dievaluasi kembali pemungutannya.

Jenis Pajak Daerah

2014

2015

Pertumbuhan 2015

Rasio Pertumbuhan 2015

Rasio Proporsi 2015

Klasifikasi Potensi Pajak Daerah 2015

PKB

28.847,52

32.065,93

11%

0,98

6,281

Potensial

BBNKB

32.095,14

27.795,17

-13%

-1,18

5,444

Potensial

PBBKB

19.331,80

19.053,24

-1%

-0,13

3,732

Potensial

7.303,88

11.445,16

57%

4,97

2,242

Prima

Rokok

399,63

716,89

79%

6,96

0,140

Berkembang

PBBP2

12.992,67

15.219,78

17%

1,50

2,981

Prima

BPHTB

13.109,25

13.396,97

2%

0,19

2,624

Potensial

PPJ

8.692,94

10.087,86

16%

1,41

1,976

Prima

Restoran

5.177,66

6.321,71

22%

1,94

1,238

Prima

Hotel

4.883,21

5.063,41

4%

0,32

0,992

Terbelakang

PMBLB

1.397,30

1.619,77

16%

1,40

0,317

Berkembang

Reklame

1.582,55

1.490,13

-6%

-0,51

0,292

Terbelakang

Hiburan

1.159,34

1.372,89

18%

1,62

0,269

Berkembang

Parkir

746,88

865,92

16%

1,40

0,170

Berkembang

PAT

660,14

711,81

8%

0,69

0,139

Terbelakang

10,63

9,95

-6%

-0,56

0,002

Terbelakang

PAP

PSBW

Pertumbuhan 2014-2015 8,99% -10,10% 9,53% 10,58% 9,80% 11,33% 10,76% 16,71% 13,24% 10,43% 12,41% 11,40% 14,41%

Lapangan Usaha 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat

13,64%

13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa lainnya

8,89%

PDRB

11,96% 12,69% 14,13%

Proporsi Tahun 2015

Tax Ratio

13,27% 8,09% 23,69% 0,36% 0,08% 10,53% 13,72% 4,42% 3,38% 3,78% 3,95% 2,94% 1,64% 3,99% 3,43% 1,09% 1,65% 100,00%

Potensi beberapa jenis Pajak Daerah dapat diukur dari sektor-sektor yang ada di dalam PDRB yaitu: • Sektor transportasi untuk PKB dan BBNKB serta PBBKB. • sektor pengadaan listrik dan gas untuk Pajak Penerangan Jalan; • sektor penyediaan akomodasi dan makan minum untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran; • sektor Real Estate untuk PBB B2 dan BPHTB; dan • sektor pertambangan dan penggalian untuk pajak MBLB,

KINERJA PERPAJAKAN DAERAH TAHUN 2010 - 2015 Rata-rata Tax Ratio per Pulau dari tahun 2010 s.d. 2015 tertinggi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 3,53%, sementara terendah di Maluku dan Papua yaitu sebesar 1,62%, sementara untuk rata-rata nasional selama kurun waktu 5 tahun sebesar 2,3%. Sulawesi Tax Ratio 1,93%

Kalimantan Tax Ratio 3,20%

Maluku Tax Ratio 2,42%

Papua Tax Ratio 1,38%

Sumatera Tax Ratio 1,72%

Tax Ratio 2,11% PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 2010 Sumatera 11,722 Jawa 37,349 Bali Nusa Tenggara 3,608 Kalimantan 5,756 Sulawesi 3,58 Maluku Papua 0,828 Total 62,844

Nusa Tenggara Tax Ratio 1,94%

Bali Tax Ratio 5,05% 2011

2012 15,68 50,653 4,842 8,287 4,696 1,053 85,211

2013 19,604 59,941 5,959 10,531 5,579 1,434 103,048

2014 24,027 76,023 7,218 11,658 6,845 1,63 127,401

(triliun Rupiah) Total

2015 24,853 91,595 8,695 13,545 8,203 2,346 149,236

25,355 97,965 9,259 11,432 8,567 2,44 155,018

121,241 413,526 39,581 61,209 37,469 9,732 682,758

...Kinerja penerimaan Retribusi Daerah masih didominasi oleh Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sama seperti Pajak Daerah,beberapa Retribusi dengan Kategori penerimaannya terbelakang akan dievaluasi kembali pemungutannya.

Kinerja Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah

Ret Perikanan Ret Gangguan Ret IMB Ret Sebrang Air Ret Pelabuhan Ret Inap Villa Ret Terminal Ret PasarToko Ret Lalu Lintas Ret Pendidikan Ret Limbah Ret Cetak Peta Ret Uji Motor Ret Parkir Ret Cetak KTP Ret Kesehatan

0,00

1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 2015

2014

Ret Kesehatan Ret Kebersihan Ret Cetak KTP Ret Mayat Ret Parkir Ret Pasar Ret Uji Motor Ret Kebakaran Ret Cetak Peta Ret Kakus Ret Limbah Ret Tera Ret Pendidikan Ret MenTel Ret Lalu Lintas Ret Kekayaan Daerah Ret PasarToko Ret Pelelangan Ret Terminal Ret Khusus Parkir Ret Inap Villa Ret RPH Ret Pelabuhan Ret OR Ret Sebrang Air Ret Usaha Daerah Ret IMB Ret Minol Ret Gangguan Ret Trayek Ret Perikanan Ret MTA

Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan Rasio Proporsi Klasifikasi Potensi 2014 2015 2015 2015 2015 Retribusi Daerah 2015 (Dlm Miliar Rp) (Dlm Miliar Rp) -36% -2,72 11,403 Potensial 5.438,36 3.471,02 5% 0,36 1,207 Potensial 350,36 367,33 -75% -5,66 0,055 Terbelakang 68,14 16,86 -4% -0,33 0,044 Terbelakang 14,09 13,47 12% 0,93 1,139 Potensial 308,57 346,68 2% 0,14 1,507 Potensial 450,29 458,63 1% 0,10 0,764 Terbelakang 229,44 232,47 18% 1,36 0,047 Berkembang 12,16 14,36 -30% -2,27 0,028 Terbelakang 12,06 8,42 -12% -0,94 0,031 Terbelakang 10,89 9,53 36% 2,68 0,026 Berkembang 5,91 8,01 10% 0,74 0,086 Terbelakang 23,90 26,25 65% 4,88 0,238 Berkembang 43,91 72,38 -38% -2,89 0,447 Terbelakang 220,84 135,99 2550% 191,73 0,009 Berkembang 0,10 2,76 46% 3,42 2,900 Prima 606,70 882,86 26% 1,95 0,225 Berkembang 54,51 68,61 15% 1,11 0,256 Berkembang 67,78 77,82 -2% -0,18 0,462 Terbelakang 144,22 140,76 11% 0,82 0,288 Terbelakang 78,97 87,56 -18% -1,33 0,080 Terbelakang 29,58 24,34 3% 0,23 0,133 Terbelakang 39,15 40,36 -9% -0,65 0,153 Terbelakang 51,00 46,61 21% 1,58 1,063 Prima 267,50 323,57 -26% -1,95 0,030 Terbelakang 12,17 9,02 6% 0,45 0,330 Terbelakang 94,91 100,58 1% 0,08 6,267 Potensial 1.887,14 1.907,78 31% 2,30 0,090 Berkembang 20,94 27,34 10% 0,73 1,796 Potensial 498,16 546,67 18% 1,33 0,079 Berkembang 20,48 24,11 45% 3,39 0,090 Berkembang 18,96 27,49 44% 3,29 0,726 Berkembang 153,85 221,14

TANTANGAN DAN STRATEGI OPTIMALISASI PDRD KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH BELUM OPTIMAL

Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer. Peningkatan Basis Data Perpajakan • Mendata ulang WP & objek pajak • Meningkatkan koordinasi internal pemda, antara lain dengan bagian penerbitan izin • Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)

Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan pembayar pajak

Modernisasi • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan basis data.

STRATEGI OPTIMALI SASI PAJAK DAERAH

• Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-SKPD dan e-payment. • Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan. • Menyusun SOP setiap pelayanan.

Peningkatan SDM Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan • Dibidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.

• Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP

• Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan. • Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik. • Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

PENILAIAN RETRIBUSI Penilaian Retribusi

Hasil

Politis

Administ rasi KEMENTERIAN KEUANGAN

Keadilan

Efisiensi Ekonomi

TANTANGAN DAN STRATEGI OPTIMALISASI PDRD KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH BELUM OPTIMAL

Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer. Melakukan efisiensi pemungutan dan menekan biaya pemungutan

Memperluas Basis Penerimaan • Memperbaiki Pelayanan yang dipungut Retribusi • Mengidentifikasi demand atas pelayanan yang belum memadai di daerah tersebut.

Memperkuat Proses Pemungutan •

Mempercepat Penyusunan Perda

•

Memperbaharui (update) tarif sesuai perkembangan ekonomi

•

Peningkatan kualitas SDM

Meningkatkan Pengawasan • Memperbaiki proses pengawasan,terutama retribusi terkait perizinan • Melakukan sidak ketempat pungutan retibusi /pelayanan retribusi dilakukan

STRATEGI OPTIMALI SASI RETRIBUSI DAERAH

• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan retribusi, misalnya e-SKRD, e-payment, IMB Online, Parking Meter, dll. • Menyusun SOP setiap pelayanan

Meningkatkan penerimaan dengan Memperbaiki perencanaan Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya dan Instansi Pusat

STRATEGI KOMUNIKASI DENGAN WAJIB PAJAK Kepatuhan dan Kesadaran WP masih rendah

Membuat Wadah Konsultasi Membentuk petugas konsultasi semacam account representative yang bertugas menyelesaian masalah perpajakn yang dikonsultasikan oleh WP

Sosialisasi Peraturan Perpajakan Melakukan sosialisasi terkait peraturan perpajakan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia terutama sumber daya media,seperti media sosial,media elektronik,media cetak,dll.

Kerjasama dengan Instansi Lain Bekerjasama dengan instansi lain dalam menyalurkan informasi terkait dengan peraturan perpajakan terbaru

Perbaikan Sistem Komunikasi WP – Fiskus Merancang sistem komunikasi yang terintegrasi secara elektronik,seperti e-SSP, e-SPT, e-SKPD

Dispenda Go To Campus or School Mensosialisasikan gerakan sadar Pajak kepada generasi muda agar tingkat kepatuhan perpajakan dimasa depan meningkat.

Permasalahan Khusus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Beberapa jenis objek pajak masih terdapat permasalahan, seperti: a. Pengenaan PKB/BBNKB atas Alat-alat Berat/Besar yang diprotes asosiasi karena menganggap alat berat/besar tidak termasuk kategori kendaraann bermotor; b. Pengenaan Pajak MBLB terhadap hasil tambang ikutan. c. Pengenaan PPJ terhadap Penggunaan listrik oleh industri yang dihasilkan sendiri d. Terdapat pungutan daerah yang bersinggungan dengan PPN. 2. Terdapat perubahan kewenangan perizinan yang berpengaruh terhadap kewenangan pemungutan , seperti penentuan Nilai Perolehan Air Tanah dan Nilai patokan penjualan MBLB. 3. Peranan gubernur dalam pemerataan fiskal antar daerah. 4. Terdapat permasalahan bagi hasil yaitu pembagiannya belum mencerminkan keadilan, tidak ada perencanaan yang jelas, dan keterlambatan penyaluran.

Terima Kasih


34

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Recommend Documents