KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Oleh : Henny Mahmudah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan E-mail/No. Hp:
[email protected] Abstract Following writing will try to work through how relationship among accepting region taxes and region retribution to PAD'S step-up by use of approaching Error Correction Model( ECM) by use of annual data begins year 1990 until years 2010. It utilizes error correction's approaching with consideration that this model feels equal to word relationship among variable one is analyzed well that in the short term and also on a long term. Keywords: Region taxes, Region retribution, PAD Abstrak Tulisan berikut akan mencoba membahas bagaimana hubungan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD dengan menggunakan pendekatan Error Correction Model ( ECM ) dengan menggunakan data tahunan mulai tahun 1990 hingga tahun 2010. Digunakannya pendekatan error correction dengan pertimbangan bahwa model ini sanggup untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi daerah, PAD PENDAHULUAN Hakekat
pembangunan
daerah
berazaskan adil dan merata. Sedangkan
sebagai bagian dari pembangunan nasional
terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat
adalah terwujudnya kesejahteraan umum
diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan,
yang berkeadilan sosial sebagaimana telah
sosial, budaya, politik dan keamanan.
diamanatkan dalam pembukaan UUD
Berbagai ukuran tersebut pada dasarnya
1945. Yang berarti bahwa dengan adanya
berpangkal
proses pembangunan yang dilaksanakan
perekonomian. Oleh karena itu untuk
secara terus menerus dari waktu ke waktu
program
diharapkan
ditekankan pada pembangunan ekonomi.
adanya
perubahan
yang
tolak
pembangunan
pada
daerah
tingkat
lebih
signifikan terhadap tingkat kesejahteraan
Dengan diberlakukannya UU No.
masyarakat secara keseluruhan dengan
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Konstribusi Pajak Daerah ... ( Henny Mahmudah) [Type the date] Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004
tersebut. Disamping penerimaan tersebut
tentang Perimbangan Keuangan antara
diatas keberhasilan PAD juga dipengaruhi
Pemerintah
Pemerintahan
oleh faktor-faktor seperti kemampuan
Daerah memberikan kewenangan dan
personalia di daerah dan kelembagaan
keleluasaan
pemerintah daerah.
Pusat
dan
yang
lebih
luas
bagi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai
Pengertian
Pendapatan
pelaksana dan promotor pembangunan di
Asli Daerah ( PAD )
daerah untuk mengatur dan menentukan
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
sendiri kegiatan pembangunan wilayah
berdasarkan
yang sesuai dengan prioritas kebutuhan
dengan
masyarakat setempat, tentu saja arah dan
berlaku.
pola
Pendapatan
pembangunan
daerah
tetap
Peraturan
peraturan (
sumber-sumber
Daerah
perundangan
Abdul Asli
sesuai yang
Halim,2004
daerah
(
).
PAD
)
mendukung dan mengacu pada pedoman
merupakan salah satu komponen sumber
yang telah ditetapkan.
Pendapatan Daerah sebagaimana dalam
Pelaksanaan otonomi daerah yang
dititk
beratkan
pada
daerah
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
kabupaten dan daerah kota dimulai dengan
(
adanya penyerahan sejumlah kewenangan
Pendapatan
( urusan ) dari pemerintah pusat ke
Pendapatan Asli Daerah yaitu Hasil Pajak
pemerintah daerah yang bersangkutan.
Daerah, Hasil Retribusi Daerah Hasil
Penyerahan berbagai kewenangan dalam
Perusahaan
rangka desentralisasi ini tentunya harus
pengelolaan
disertai
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
dengan
pengalihan
penyerahan
pembiayaan.
dan Sumber
UU
22/1999
),
bahwa
Daerah
milik
daerah yang sah.
hasil
daerah
yang
Dana Perimbangan,
Pinjaman
pembiayaan
Pendapatan Daerah yang sah
dikenal
dengan
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dimana merupakan
Pasal
79
dan
UU
22/1999 tersebut dapat disimpulkan PAD
signifikan bagi pembiayaan rutin dan
adalah sesuatu yang diperoleh Pemerintah
pembangunan disuatu daerah otonom.
Daerah yang dapat diukur dengan uang
Jumlah
komponen
pajak
karena kewenangan ( otoritas ) yang
daerah
dan
sangat
diberikan masyarakat dapat berupa hasil
dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak
pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil
daerah
perusahaan milik daerah dan pengelolaan
diterapkan
penerimaan
Lain-lain
yang
dan
sumber
Berdasarkan
dari
dan
pembiayaan yang paling penting adalah yang
Daerah
terdiri
daerah
kekayaan
Sumber
penerimaan
retribusi
retribusi dan
daerah
daerah
disesuaikan
peraturan yang berlaku dengan penerimaan
yang dengan
yang terkait
kedua
komponen
kekayaan
daerah
pendapatan
daerah
serta yang
lain-lain sah.
Dari
beberapa komponen PAD tersebut, maka
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
72
Konstribusi Pajak Daerah ... ( Henny Mahmudah) [Type the date] yang perlu mendapatkan perhatian adalah
daerah yang dimaksud sebagai sumber
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
PAD guna pembangunan. Berdasarkan
karena kedua jenis PAD ini baik secara
ketentuan dan definisi tersebut diatas,
langsung maupun tidak langsung akan
maka PAD dapat disimpulkan sebagai
membenani rakyat.
berikut
.PAD
merupakan
sumber
Disamping itu ketentuan Pasal 79
pendapatan daerah dengan mengelola dan
juga mengisyaratkan bahwa di dalam
memanfaatkan potensi daerahnya.Didalam
penyelenggaraan
mengelola, mengelola dan memanfaatkan
fungsi-fungsi
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
potensi
Kabupaten/Kota
pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain
diharapkan
dapat
mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber
pendapatan
daerah
daerah,
PAD
dapat
berupa
pendapatan daerah yang sah.
yang
Pengertian
pajak
menurut
dimilikinya secara optimal khususnya di
Soemitro seperti dikutip oleh Suandy,
era otonomi daerah saat ini dimana
yaitu : “ Pajak adalah iuran kepada kas
kewenangan pemerintah daerah secara
negara
luas dan nyata ada pada kepala Daerah
yang dapat dipaksakan ) dengan tidak
Kabupaten/Kota.
Dengan
lain
mendapat jasa imbal ( kontraprestasi )
diharapkan
Kepala
Daerah
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan
diginakan untuk membayar pengeluaran
pemerintahan
pelaksanaan
umum ( Suandy 2002;10 ). Sedangkan
pembangunan daerah tidak terus menerus
pengertian pajak menurut Andriani seperti
selalu menggantungkan dana ( anggaran )
yang dikutip oleh Brotodiharjo , yaitu : “
dari Pemerintah Pusat melalui pembagian
Pajak adalah iuran kepada negara ( yang
Dana Perimbangan.
dapat dipaksakan ) yang terhutang oleh
dan
Menurut
Jaya
kata
(1999)
bahwa
yang
berdasarkan Undang-undang (
wajib
membayarnya
menurut
sumber pembiayaan pembangunan yang
peratutran-peraturan
penting
adalah
mendapat prestasi kembali yang langsung
penerimaan daerah sendiri, karena sumber
dapat ditunjukkan dan yang gunanya
inilah yang merupakan wujud partisipasi
adalah untuk membiayai pengeluaran-
langsung masyarakat suatu daerah dalam
pengeluaran umum berhubungan dengan
mendukung proses pembangunan berupa
tugas negara untuk menyelenggarakan
pembayaran pajak daerah dan retribusi
pemerintahan
daerah
untuk
yang
diperhatikan
Dari
kedua
tidak
difinisi
akhirnya
akan
tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
daerah.
Lebih
pajak adalah iuran kepada kas negara yang
lanjut, didalam administrasi keuangan
mewajibkan seseorang untuk memenuhi
daerah, PAD adalah pendapatan daerah
syarat-syarat
yang diurus dan diusahakan sendiri oleh
undang-undang yang dapat dipaksakan
menaikkan
pada
“.
dengan
pendapatn
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
yang
ditentukan
oleh
73
Konstribusi Pajak Daerah ... ( Henny Mahmudah) [Type the date] tanpa mendapatkan imbalan yang secara
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
langsung
yang
1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
gunanya untuk membiayai pengeluaran-
Daerah ( UU 34/2000) Pasal 1 angka 6
pengeluaran umum yang berhubungan
dapat dijelaskan sebagai berikut :” Pajak
dengan
untuk
Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
penyelenggaraan
pemerintahan.
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
Berdasarkan
yang
orang pribadi atau badan kepada daerah
dapat
ditujukan
tugas
dan
negara
lembaga
dapat
memungut pajak, maka pajak terdiri dari :
tanpa imbalan langsung yang seimbang
Pajak Pusat atau Pajak Negara
yang dipaksakan berdasarkan peraturan
yaitu pajak wewenang pemungutannya
perundang-undangan yang berlaku yang
ada
yang
digunakan
oleh
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
Departemen Keuangan melalui Direktorat
pembangunan daerah. Pajak Daerah harus
Jenderal
ditetapkan
pada
Pemerintah
pelaksanaannya
Pusat
dilakukan
Pajak,
contoh
:
Pajak
untuk
dengan
membiayai
Peraturan
Daerah
Penghasilan, Pajak Penambahan Nilai,
setelah mendapatkan persetujuan DPRD
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai,
dan tidak boleh bertentangan dengan Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Pemerintah
BanguananPajak daerah yaitu pajak yang
bertentangan
dipungut
pemerintah.
oleh
Pemerintah
Daerah
Pusat
serta
tidak
dengan
boleh
kebijakan
(Pemerintah propinsi maupun Pemerintah
Menurut Sproule-Jones dan White
Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk m
(1998) bahwa Retribusi (user fees) adalah
.embiayai pengeluaran penyelenggaraan
semua biaya yang dikenakan pada semua
pemerintahan
pelaksanaan
individu untuk penggunaan layanan yang
pembangunan daerah, contoh : Pajak
memberikan manfaat langsung kepada
Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor
mereka.
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
termasuk komponen PAD merupakan
bermotor (BBNKB), dan kendaraan diatas
penerimaan
air,
Kendaraan
Pemerintah Daerah setelah memberikan
Bermotor (PBBKB), pajak pengambilan
pelayanan tertentu kepada penduduk yang
dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
mendiami wilayah yuridisnya. Perbedaan
permukaan. Contoh Pajak daerah : pajak
yang tegas antara pajak daerah dan
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
retribusi daerah terletak kontraprestasi
reklame, pajak penerangan jalan, pajak
yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Pajak
dan
Bahan
Bakar
pengambilan galian golongan c dan pajak parkir.
Retribusi daerah yang juga
Baik
yang
pajak
diterima
daerah
oleh
maupun
retribusi daerah keduanya diatur dalam Berdasarkan
Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan
peraturan
yang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah Daerah dan disetujui oleh
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
74
Konstribusi Pajak Daerah ... ( Henny Mahmudah) [Type the date] Lembaga
Perwakilan
Rakyat
serta
analisis
ini
pada
hakekatnya
adalah
dipungut oleh lembaga yang berada di
melihat pengukuran dari waktu ke waktu
dalam struktur pemerintah daerah yang
tertentu, yaitu cara frekuensi, persentase
bersangkutan.
atau melihat kecenderungan ( control
Masing-masing tingkatan daerah
tendency ) dari suatu gejala atau kejadian.
memiliki lapangan retribusi daerah yang
Penelitian ini akan berusaha untuk
berbeda-beda. Lapangan retribusi daerah
melihat hubungan antara Pajak daerah,
Propinsi antara lain adalah Retribusi
Retribusi Daerah terhadap peningkatan
Bahan Golongan C, Uang Leges, Retribusi
PAD. Untuk menyamakan persepsi dan
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, dan
memfokuskan
Retribusi Pemakain Tanah Pemerintah
dijelaskan di sini bahwa data pajak daerah
Daerah. Sedangkan lapangan retribusi
yang digunakan adalah data penerimaan
Kabupaten/Kota antara lain adalah Leges,
pajak daerah yang diterima Kabupaten
Retribusi
Terminal,
Pasar,
Lamongan, data retribusi daerah adalah
Retribusi
Reklame
Retribusi
penerimaan retribusi daerah yang diterima
Retribusi dan
Pelelangan Ikan. Penelitian
masalah,
maka
perlu
Kabupaten Lamongan, serta data PAD ini
di
adalah penerimaan PAD yang diterima
Kabupaten Lamongan dengan mengambil
Kabupaten Lamongan. Seluruh data yang
data pada tahun 1990 - 2010. Untuk
digunakan dalam penelitian ini mengacu
penyususnan
ini,
penulis
pada
yang
bersifat
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
diskriptif, yaitu berusaha menggambarkan
Dalam tulisan ini menggunakan data
dan menafsirkan data mengenai pola
tahunan dari tahun 1990 sampai dengan
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
tahun 2010. Data dalam tulisan ini dapat
Daerah yang berimplikasi pada kontribusi
disajikan pada tabel 1.
melakukan
penelitian
dilakukan
penelitian
data
yang
dikeluarkan
oleh
PAD, khususnya penerimaan pajak daerah
Selanjutnya dari data yang ada
dan retribusi daerah yang diterima oleh
akan dilihat bagaimana hubungan antar
Pemerintah Kabupaten Lamongan serta
variabel dalam bentuk regresi dengan
seberapa
kontribusi
pendekatan error correction model (ECM).
keduanya terhadap peningkatan PAD.
Data yang digunakan dalam tulisan ini
Pendekatan
dalam
menggunakan data tahunan dengan alasan
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
bahwa keeratan hubungan pajak daerah
dan kuantitatif dari berbagai sumber data
dan retribusi daerah dengan peningkatan
yang diperoleh, baik data primer maupun
PAD
data sekunder yang relevan. Sedangkan
jangka pendek
analisa data yang akan dianalisa dengan
jangka
menggunakan data Time Series, dimana
pengaruhnya.
besar
yang
pengaruh
digunakan
tidak dapat hanya dilihat dalam
panjang
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
tetapi juga
pengaruh dalam akan
dilihat
75
Tabel1. Pajak Daerah , Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Lamongan Tahun 1990-2010 Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah PAD 1990 1.932.553.225,00 4.643.745.889,00 7.956.684.655,89 1991 2.378.996.335,00 5.147.664.773,00 9.145.045.866,67 1992 2.453.667.554,00 5.364.558.773,00 9.987.985.457,78 1993 2.743.667.882,00 5.646.778.334,00 10.098.779.665,89 1994 2.978.556.443,00 5.845.633.889,00 10.254.843.137,87 1995 3.057.886.334,00 6.058.776.441,00 12.198.779.657,56 1996 3.267.443.663,00 6.254.776.844,00 12.865.889.136,33 1997 3.732.532.886,00 6.473.443.667,00 14.314.478.814,76 1998 4.056.743.667,00 6.576.337.884,00 16.442.312.495,24 1999 4.642.554.332,00 6.897.557.882,00 18.776.476.643,45 2000 4.957.825.442,00 7.186.553.778,00 19.887.553.198,32 2001 5.272.735.554,00 7.342.765.554,00 21.020.208.887,29 2002 5.963.891.664,00 7.406.789.883,32 25.453.445.082,39 2003 7.397.214.285,00 7.631.831.297,00 32.314.669.959,97 2004 9.180.093.919,00 9.429.191.831,00 34.010.841.136,84 2005 9.556.028.809,00 12.968.629.823,00 40.067.207.856,37 2006 10.909.571.668,90 17.462.829.425,00 42.441.553.192,83 2007 11.993.879.168,96 19.618.544.117,00 55.639.143.647,41 2008 14.271.468.396,00 24.300.382.597,00 66.612.476.978,78 2009 16.537.881.443,00 24.956.948.945,00 71.312.587.814,29 2010 14.279.694.165,00 8.907.897.859,00 78.162.495.108,25 Sumber : Instansi Keuangan Daerah Kab. Lamongan, Diolah
Dari data yang telah didapat akan
adalah dengan membandingkan nilai t
diolah dengan metode ECM. Langkah
statistic dengan nilai critical value-nya.
pertama yang perlu dilakukan
Jika nilai t – statistic lebih besar dari nilai
yaitu
dengan menampilkan stasioneritas data.
critical
value,
maka
Uji stasioneritas data menggunakan uji
dikatakan
unit root square yang dikembangkan oleh
menggunakan
Dickey - Fuller, atau dikenal juga dengan
stasioner yang disajikan dalam tabel 2.
stasioner.
suatu Dari
e-views,
variabel
olah
data
didapat
hasil
nama uji ADF. Langkah yang dilakukan Tabel 2. Hasil Olah Data Variabel ADF Test Statistic PD -3.724 RD -5.34 PAD -3.58 *5% **10%
MacKinnon critical -3.69 * -3.03 * -3.29 **
Untuk uji stasioneritas data dapat
variabel retribusi daerah telah stasioner
disimpulkan di sini, bahwa dari tiga
pada I = (0) dan variabel PAD telah
variabel yang diamati, variabel pajak
stasioner pada I = (1).
daerah telah stasioner pada I = (1),
Konstribusi Pajak Daerah ... ( Henny Mahmudah) [Type the date] Langkah kedua yaitu karena PD
pendekatan
yang
dikembangkan
oleh
(pajak daerah) dan PAD (Pendapatan Asli
Domowitz dan Elbadawi (1987) dengan
Daerah) berada pada I (1) maka perlu
terlebih dahulu melakukan minimisasi
diperlukan uji kointegrasi kedua variabel.
terhadap fungsi biaya kuadrat tunggal,
Dengan
membandingkan nilai
akan diperoleh bentuk baku model koreksi
ADF stat dari nilai sisa ( resid) PD dan
kesalahan (ECM) yang akan digunakan
PAD dengan MacKinnon maka diperoleh
sebagai model estimasi dalam penelitian
hasil -2.41 dengan MacKinnon value -1.96
ini
pada 5%. maka bisa dikatakan bahwa
DPADt = 0 + 1 DPDt-1 + 2 DRDt + 3
variabel – variabel tersebut berkointegrasi.
DPADt-1 + 4 ECT
Apabila variabel – variabel ternyata saling
Dimana;
berkointegrasi,
DPADt = PADt – PADt-1. DPDt= PDt –
jangka
berarti
panjang
ada
(atau
hubungan
keseimbangan)
PDt-1
DRDt= RDt – RDt-1
ECT=
antara variabel – variabel yang diteliti.
PDt-1 + RDt-1 - PADt-1, ECT > 0 dan 0 < 3
Dalam jangka pendek ada kemungkinan
<1
terjadi
ketidak
seimbangan.
adanya
ketidakseimbangan
ini,
Karena
Dari hasil estimasi di atas, dapat
maka
dijelaskan di sini bahwa model yang coba
diperlukan adanya ECM. Langkah
dibangun dengan dengan ECM, dikatakan adalah
berhasil. Ini bisa diketahui dari hasil
dengan membentuk model ECM. Model
koefisien variable ECT yang signifikan
umum ECM adalah DYt = 0 + 1 DXt-1 +
secara statistik dan bertanda positif. Dari
2 Xt + 3 ECT dimana: Y = Variabel
hasil uji F dapat disampaikan di sini
terikat (dependent variable) X = Variabel
bahwa secara bersama – sama variabel
bebas (independent variable) DYt = Yt –
independen (pajak daerah dan retribusi
DX t = Xt – Xt-1 ECT = Xt-1 – Yt-1.
daerah) mempunyai pengaruh kepada
Yt-1, ECM
mempunyai
selanjutnya
ciri
khas
dengan
variabel
dependen (pendapatan asli
dimasukkannya unsur Error Correction
daerah). Dari uji T didapat hasil bahwa
Term
Apabila
variabel
koefisien ECT signifikan secara statistik
retribusi
dan mempunyai tanda positif, maka
individual berpengaruh secara signifikan
spesifikasi model yang digunakan dalam
terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.
penelitian tersebut adalah valid dan bisa
Nilai R2 dari regresi di atas menunjukkan
dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.
angka 1% yang berarti bahwa 100% dari
(ECT)
dalam
Selanjutnya,
model.
model
pajak
daerah
daerah
dan
variabel
keduanya
secara
koreksi
variasi PAD dapat dijelaskan oleh variasi
kesalahan (ECM) dapat diturunkan dari
himpunan variabel bebasnya. Sedangkan
fungsi biaya kuadrat tunggal (single
sisanya (berkisar 0%)
dipengaruhi oleh
period quadratic cost function). Mengikuti
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
77
Konstribusi Pajak Daerah ... ( Henny Mahmudah) [Type the date] variabel – variabel lainnya yang tidak
dimasukkan
dalam
analisa
ini.
Tabel 3. Hasil Olah Data Dependent Variable: D(PAD) Method: Least Squares Date: 12/15/10 Time: 12:41 Sample(adjusted): 1991 2010 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C D(PD) D(RD) PD(-1) RD(-1) PAD(-1) ECT
-3.310742 4.793133 1.69E-13 4.793133 -1.29E-13 -1.000000 1.000000
2.49E-13 3.02E-13 6.84E-14 2.69E-13 6.63E-14 7.25E-14 4.55E-14
-1.33E+13 1.59E+13 2.474620 1.78E+13 -1.945446 -1.38E+13 2.20E+13
0.0000 0.0000 0.0279 0.0000 0.0737 0.0000 0.0000
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression F-statistic Prob(F-statistic)
1.000000 1.000000 3.75E-13 2.97E+26 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat
3.510300 3.627842 1.83E-24 2.826697
DPADt = -3.31 + 4.79DPDt + 1.69DRDt + 4.79t-1 – 1.29t-1 + 1.00ECT PEMBAHASAN Dari
variabel
pajak
daerah,
terjadi kanaikan retribusi daerah, maka
variabel ini mempunyai pengaruh yang
akan
positif terhadap PAD, kenyataan ini sesuai
Selanjutnya
dengan
daerah
merupakan suatu instrumen yang dipakai
merupakan salah satu komponen yang
oleh pemerintah daerah untuk dapat
dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah.
teori
bahwa
menaikkan
pajak
PAD/memberikan
menaikkan
nilai
variabel
PAD
retribusi
juga. daerah
kontribusi pada PAD, dimana apabila
Secara teoritis, PAD dipengaruhi
terjadi kanaikan pajak daerah, maka akan
oleh pajak daerah dan retribusi daerah
menaikkan nilai PAD juga. Selanjutnya
disamping pendapatan daerah lain yang
variabel pajak daerah merupakan suatu
sah,
instrumen yang dipakai oleh pemerintah
yaitu pajak daerah dan retribusi daerah
daerah
secara langsung maupun tidak langsung
untuk
dapat
meningkatkan
pendapatan asli daerah. variabel
karena kedua pendapatan tersebut,
membebani masyarakat. Meningkatnya daerah
PAD secara langsung akan berpengaruh
positif
juga terhadap PDRB dan APBD.Data dan
terhadap PAD, kenyataan ini sesuai
hasil regresi dengan menggunakan model
dengan teori bahwa retribusi daerah
ECM di atas dengan jelas menggambarkan
merupakan salah satu komponen yang
hubungan tersebut. Baik variabel pajak
dapat
PAD/membrikan
daerah maupun retribusi daerah sama –
kontribusi terhadap PAD, dimana apabila
sama menunjukkan bahwa kedua variabel
mempunyai
retribusi
pengaruh
menaikkan
yang
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
78
Konstribusi Pajak Daerah ... ( Henny Mahmudah) [Type the date] tersebut
mempengaruhi
PAD
di
Kabupaten
Lamongan.
DAFTAR PUSTAKA
Agus Widarjono,1995, Ekonometrika Teori dan Aplikasinya Untuk Ekonomi dan Bisnis, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
Arbi Sanit, 1999, Format Otonomi Daerah Masa Depan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Abdul Halim,2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP YPKN, Yogyakarta.
Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
Davey,
K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, penerbit UI Press,Edisi Jakarta. Wing Wahyu Winarno, 2007, Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan E-Views, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN, Jogjakarta
Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yosef Riwo Kaho, 2001, Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Instansi
Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan, 2010, Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Makara Sosial Humaniora, 2003, Vol. 7 No. 2 Desember 2003.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
79
