KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN

Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor: 3 Tahun 2016

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011-2015 Ni Nengah Desi Lasari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kontribusi pajak daerah terhadap PAD, (2) kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, (3 efektivitas penerimaan pajak daerah dan (4) efektivitas penerimaan retribusi daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan objek penelitian besarnya PAD tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan analisis data yaitu analisis kontribusi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 60,0% dengan kategori besar, (2) retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 0,26% dengan kategori kecil, (3) efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh rata-rata sebesar 104,61% dengan kategori sangat efektif dan (4) efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 115,0% dengan kategori sangat efektif. Kata kunci: pajak daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan retribusi daerah, ABSTRACT This study aims to determine (1) the contribution of local taxes to PAD, (2) the contribution levies to PAD, (3 effectiveness of local tax revenue and (4) the effectiveness of the reception levies. This research is descriptive research with quantitative approach. Subjects in this study is the Department of Revenue Karangasem with the object of research magnitude PAD 2011-2015. This research uses documentation method using data analysis: analysis of the contribution and effectiveness ratio. The results of this study indicate that (1) local taxes contribute significantly to revenue by the average percentage contribution of 60.0% to the category of large, (2) contributes to a very low levies to PAD with an average percentage of contributions of 0.26% with a small category, (3) the effectiveness of local tax revenue gained an average of 104.61% categorized as very effective and (4) the effectiveness of the reception levies an average yield of 115.0% to the category of very effective. . Key words: levies, local taxes, and locally generated revenue

1


PENDAHULUAN Sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan juga untuk meningkatkan kemandirian daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengadakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain hal tersebut pemerintah daerah juga juga dituntut untuk mengalokasikan hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut untuk mencapai masyarakat yang adil, merata dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur sendiri rumah tangganya. Sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undangundang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi PAD dalam suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab didaerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktik praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara golongan pemerintah pusat dan daerah. Upaya untuk melaksanakan otonomi daerah yang telah digulirkan 1 Januari 2001, yaitu tahun fiskal 2001 adalah merupakan tekad bersama, baik aparat yang dipusat maupun yang di daerah. Tentu dalam hal ini harus dilaksanakan dengan hati hati, seksama namun tidak mengurangi jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan otonomi daerah (Widjaja, 2004:7-8). PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus dioptimalkan dalam rangka mewujudkan semangat kemandiriaan lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak mengantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun masih ada sebagian derah otonom (kabupaten/ kota) dengan tingkat PAD kecil, sehingga masih diperlukan bantuan 2


keuangan dari Pemerintah Pusat. Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan eksentif disamping peningkatan pengelolaan sumberdaya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumbersumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang meliputi: a) pajak daerah, b) retribusi daerah, c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) lain-lain PAD yang sah. 2) Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari: a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah, b) penerimaan pinjaman daerah, c) dana cadangan daerah, dan d) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18 mengatakan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut: 1) Pajak daerah merupakan iuran wajib oleh Wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah yang diatur berdasarkan Undang-undang (Perda) dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. 2) Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah pusat (BUMN), c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari: a.Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b.Jasa giro, c.Pendapatan bunga, d.Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, e.Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

3


dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah sendiri diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. UU No. 28 Tahun 2009 memberikan perincian jenis pajak dan retribusi daerah secara detail disbanding UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000. Pada UU No 18 Tahun 1997 jenis dari masing masing objek retribusi ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Ketentuan demikian dilakukan perbaikan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 yaitu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus berdasarkan criteria yang ditentukan dalam Pasal 18 UU No. 34 Tahun 2000. Sebagai pelaksana dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Kelonggaran mengenai pajak melalui Perda masih dimungkinkan karena berdasarkan Pasal 73 ketentuan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah dan menetapkan jenis pajak lainnya selain

jenis pajak Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai criteria yang ditetapkan dalam undangundang. Dengan adanya pengaturan retribusi daerah meski masih memberi peluang penarikan retribusi selain yang diatur dalam undang-undang tetapi pengaturan dalam UU No. 28 Tahun 2009 lebih lengkap disbanding dengan pengaturan pungutan retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang yang lama yaitu UU No. 19 Tahun 1987 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam undang-undang yang lama tidak diatur jenis masing-masing retribusi tetapi hanya mengatur prinsip dan sasaran jenis dan tarif retribusi yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. METODE Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Menurut Arikunto (2009:234) “Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan”. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel yang didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015 dan untuk mengetahui proyeksikontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan analisis kontribusi dan rasio efektivitas dimana akan digunakan untuk mencari pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan 4


tingkat efektivitas penerimaan pajak pajak daerah dan retribusi daerah.

khususnya yang berasal dari pajak daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 setiap tahunnya mengalami fluktuasi baik target maupun realisasinya. Perubahan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh juga mempengaruhi kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Data yang berhasil diperoleh merupakan hasil dari perhitungan besaran kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, dan persentase efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pada kajian ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh berupa Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan PAD di Kabupaten Karangasem Tabel 1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Tahun Anggaran (1) 2011 2012 2013 2014 2015

Pajak Daerah (Rp) (2) 82.225.079.676,00 82.784.905.967,83 103.841.745.533,80 138.541.746.609,27 139.626.191.925,60

Jumlah PAD (Rp) (3) 129.508.461.610,69 144.019.629.474,70 168.652.789.874,71 239.425.004.469,89 242.486.180.423,66

Pada tabel 1. dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi. Tahun 2011-2015 diketahui bahwa tahun 2011 dan tahun 2013 kontribusi pajak daerah sangat tinggi. Tingginya kontribusi tersebut disebabkan pada tahun 2011 dan 2013 penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sangat besar. Tahun 2011 dan 2013 jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan, yang mempengaruhi peningkatan pendapatannya. Tahun 2012, 2014 dan 2015 persentase kontribusi pajak daerah mengalami penurunan. Berkurangnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD berdasarkan data

Kontribusi (%) (4) 63,49 57,48 61,57 57,86 57,58

penerimaan pendapatan di Kabupaten Karangasem disebabkan karena berkurangnya jumlah perolehan pajak dari pajak hotel dan pajak restoran. Selain itu pada tahun 2012, 2014 dan 2015 pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berupa pendapatan denda pajak, penerimaan jasa giro dan bunga deposito mengalami peningkatan penerimaan. Dengan demikian maka kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2012, 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Tahun Anggaran (1) 2011 2012 2013 2014 2015

Retribusi Daerah (Rp) (3) 7.925.193.156,00 10.977.702.203,97 10.194.980.423,00 13.022.202.125,88 14.462.835.130,03

Jumlah PAD (Rp) (2) 129.508.461.610,69 144.019.629.474,70 168.652.789.874,71 239.425.004.469,89 242.486.180.423,66

5

Kontribusi (%) (4) 0,06 0,07 0,06 0,54 0,59


Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 20112015 sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah. Akan tetapi kontribusi retribusi daerah cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Presentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem

tahun 2011 sebesar 0,06%, tahun 2012 sebesar 0,07%, tahun 2013 sebesar 0,06%, tahun 2014 sebesar 0,54%, dan tahun 2015 sebesar 0,59%. Persentase kontribusi retribusi daerah berada pada interval (0-19%) yang dikategorikan kecil. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak daerah dapat dilihat pad a tabel 3 berikut

Tabel 3. Persentase efektivitas pajak daerah Tahun Anggaran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

2011 2012 2013 2014 2015

77.153.711.703,00 84.899.100.000,00 95.720.400.000,00 126.677.116.250,00 136.947.289.750,00

82.225.079.676,00 82.784.905.967,83 103.841.745.533,80 138.541.746.609,27 139.626.191.925,60

Pada tabel 3 dilihat pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Karangasem sebesar 106,57%, tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9,07 menjadi 97,50%, dimana jumlah pajak yang terealisasi kurang dari jumlah yang dianggarkan/target. Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 10,98 menjadi 108, 48%, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,79 menjadi 109,37%, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan

106,57 97,50 108,48 109,37 101,13%

sebesar 8,24 menjadi 101,13%. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu 2011-2015 efektivitasnya sangat efektif (≥100%) kecuali pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya (≤100%) yang mana menunjukkan bahwa tinkat efektivitasnya tidak efektif. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pad a tabel 3 berikut

Tabel 4. Persentase efektivitas retribusi daerah terhadap PAD Tahun Anggaran (1) 2011 2012 2013 2014 2015

Target (%) (2) 6.902.345.000,00 8.475.449.000,00 10.209.448.805.00 11.400.844.000,00 12.429.322.500,00

Realisasi (%) (3) 7.925.139.156,00 10.977.702.203,97 10.194.980.423,92 13.022.202.125,88 14.462.835.130,00

Pada tabel 4. dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Karangasem sebesar 114,82%, tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 17,70 menjadi 129,52%, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 29,66 menjadi 99,86%, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 14,36 menjadi

Persentase (%) (4) 114,82 129,52 99,86 114,22 116,36

114,22%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,14 menjadi 116,36%. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu 2011-2015 efektivitasnya sangat efektif dengan tingkat efektivitas (≥100%) kecuali pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya

6


(≤100%) yang mana dikategorikan tingkat efektivitasnya tidak efektif.

desentralisasi (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipergunakan untuk pembelanjaan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 20112015 sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah. Akan tetapi kontribusi retribusi daerah cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Presentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem tahun 2011 sebesar 0,06%, tahun 2012 sebesar 0,07%, tahun 2013 sebesar 0,06%, tahun 2014 sebesar 0,54%, dan tahun 2015 sebesar 0,59%. Persentase kontribusi retribusi daerah berada pada interval (0-19%) yang dikategorikan kecil. Hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem peneliti menemukan hasil pajak dan retribusi daerah pemungutannya sudah sangat efektif, hanya saja kontribusi retribusi daerah masih sangat kecil. Berbeda dengan hasil dari kontribusi pajak daerah, dimana pajak daerah berkontribusi lebih dari (>50%). Dengan demikian maka penelitian ini berkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nina Rosalina, dimana pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan perolehan PAD lainnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nina Rosalina diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Indonesia signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata yang memberi pengaruh terhadap PAD sebesar 54,23%. Melihat hal tersebut maka dari hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan, dimana bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD dengan nilai lebih dari (>50%). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stevanus J. Gomies dimana hasil penelitian tersebut

Pembahasan Penelitian ini sejalan dengan isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dimana sumber keuangan salah satunya bersumber dari PAD yang terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data perimbangan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem tahun 20112015 diketahui bahwa tahun 2011 dan tahun 2013 kontribusi pajak daerah sangat tinggi. Tingginya kontribusi tersebut disebabkan pada tahun 2011 dan 2013 penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sangat besar. Tahun 2011 dan 2013 jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan, yang mempengaruhi peningkatan pendapatannya. Tahun 2012, 2014 dan 2015 persentase kontribusi pajak daerah mengalami penurunan. Berkurangnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD berdasarkan data penerimaan pendapatan di Kabupaten Karangasem disebabkan karena berkurangnya jumlah perolehan pajak dari pajak hotel dan pajak restoran. Selain itu pada tahun 2012, 2014 dan 2015 pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berupa pendapatan denda pajak, penerimaan jasa giro dan bunga deposito mengalami peningkatan penerimaan. Dengan demikian maka kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2012, 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 7


diperoleh bahwa angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfluktuasi dengan kecendrungan menurun. Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian tersebut berbanding negatif dengan teori yang digunakan, dimana pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Hal tersebut disinyalir disebabkan oleh faktor banyaknya sumber pajak yang belum digali.

efektivitas pajak daerah Kabupaten Karangasem sebesar 106,57%, tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9,07 menjadi 97,50%, tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 10,98 menjadi 108, 48%, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,79 menjadi 109,37%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8,24 menjadi 101,13%. 2) Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2011-2015 di Kabupaten Karangasem juga berada pada kategori efektif, walaupun jumlah penerimaan retribusi daerah berkontribusi sangat kecil tetapi tingkat efektivitasnya sangat efektif. tahun 2011 tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Karangasem sebesar 114,82%, tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 17,70 menjadi 129,52%, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 29,66 menjadi 99,86%, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 14,36 menjadi 114,22%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,14 menjadi 116,36%.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi/tidak tetap. Kontribusi setiap tahunnya jika dilihat dari perhitungan rupiah cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2011 persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem sebesar 63,49%, tahun 2012 turun sebesar 6,01 menjadi 57,48%, tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,09 menjadi 61,57%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,71 menjadi 57,86%, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 0,28 menjadi 57,58%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD rata-rata berada pada tingkat kontribusi yang besar. (2) Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 setiap tahunnya mengalami fluktuasi baik target maupun realisasinya. Tahun 2011 persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem sebesar 0,06%, tahun 2012 naik sebesar 0,01 menjadi 0,07%, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 0,06%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,48 menjadi 0,54%, dan pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,05 menjadi 0,59%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi retribusi daerah sangat kecil. 1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2011-2015 di Kabupaten Karangasem berada pada kategori efektif, hal ini dilihat dari realisasi pajak daerah sudah mencapai target yang dianggarkan. tahun 2011 tingkat

Saran Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem hendaknya meningkatkan pengawasan pemungutan pajak. Oleh karena itu upaya peningkatan kinerja, penegakan disiplin aparatur dan ketaatan wajib pajak perlu ditingkatkan sehingga output yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem hendaknya mempertahankan dan meningkatkan pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah yang sudah mengalami pertumbuhan yang positif. Para pengusaha dan masyarakat hendaknya turut berperan serta dalam memenuhi kewajiban yang salah satunya membayar pajak, yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian maka suatu daerah dapat melaksanakan otonomi daerah yaitu dengan mengurus dan memenuhi sendiri kebutuhan daerahnya. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R. 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Jogjakarta: Graha Ilmu.

8


Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Grup. Dispenda Kab. Karangasem.2015.Data Perkembangan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 20112015.Amlapura:Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem. Gomies, J. Stevanus. 2011.“Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara”.Skirpsi (tidak diterbitkan) Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Salemba Empat. ----------, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Tiga). Jakarta: PT. Salemba Empat. Munawir, S.2004. Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat Cetakan Ke13. Yogjakarta: Liberti Purhantara, Wahyu. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Jogjakarta: Graha Ilmu. Rosalina, Nina.“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2006-2010”.Skipsi (tidak diterbitkan). Sabrina, Adelia. “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”.Skipsi (tidak diterbitkan). Soebechi, I. 2011, Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet Susiati, Retno. 2010. “Kontribusi Penyertaan Modal Bank Perkreditan Rakyat “Bank Sleman “ Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2005”. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, (hlmn 14). Syahelmi. 2008, Analisis Elastisitas, Efisiensi dan Efektifitas PAD Sumatra Utara dalam Era Otonomi Daerah. Tesis (tidak diterbitkan) Program Studi Ekonomi Pembangunan. Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara Medan.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir UNDIKSHA.2011. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Program Sarjana dan Diploma Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja: Percetakan UNDIKSHA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom Cetakan Ke-2. Jakarta:Rajawali Pers. ---------, 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom Cetakan Ke-3. Jakarta:Rajawali Pers. Wijaya, Toni,. 2013. Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogjakarta: Graha Ilmu.

9


.

10

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN

Recommend Documents