ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR Ida Ayu Nyoman Yuliastuti1 Ni Luh Putu Sandrya Dewi2 (Universitas Mahasaraswati Denpasar) 1

Email: [email protected]

Abstract The local government is expected to explore the sources of local finance, especially through to the Local Revenue (PAD), which is to improve the effectiveness of levies are an important component as a source of revenue from non-oil sector. Levies are potential revenue source in Denpasar City. The potential magnitude of levies is expected to provide the largest contribution to regional revenue. This study aims to determine the effectiveness of reception Levies Denpasar City in 2011-2015 and determine the contribution of Levies on revenue (PAD) in 2011-2015. Data collection methods used in this research is the method of documentation. The object of this study is the reception Levies and Local Revenue Denpasar City. Data analysis technique used is quantitative descriptive analysis. The based analysis, the average effectiveness of Levies Denpasar in 2011-2015 amounted to 119.02%, with a very effective criteria and the average contribution Levies on Local Revenue of Denpasar City in 2011-2015 amounted to 7.39% criteria is a very poorly. Keywords: effectiveness, contribution, Levies, PAD I. PENDAHULUAN Pemerintah menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan. Besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom akan menciptakan iklim pemerintahan daerah yang merata di masyarakat (Farida, 2011). Otonomi daerah yang dirancang oleh pemerintah pusat merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Otonomi daerah Vol.7 No.1,Februari 2017

menunjukkan bahwa daerah diberi hak oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU Otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemandirian daerah (Adi, 2006). Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia masih relatif kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan, menurut prinsip otonomi daerJurnal Riset Akuntansi

JUARA

91

ah penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Jika kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah semakin meningkat, maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting. Karena, daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri (Bachtiar, 1992). Kemandirian dalam bidang keuangan di daerah, dapat diusahakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat, yaitu dengan peningkatan penerimaan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah. Peningkatan penerimaan ini akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”, maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD kabupaten atau kota terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaaan daerah lainnya yang dipisahkan (bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro). Kota Denpasar sebagai salah satu daerah otonom yang juga merupakan ibukota dari Provinsi Bali memiliki potensi daerah pada bidang atau sektor pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata, yang mana dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya membutuhkan dana yang ti-

92

dak sedikit. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, sumber penerimaan terbesar yaitu berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen penting sebagai sumber pemerimaan kas negara dari sektor non migas. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial di Kota Denpasar. Salah satu penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah yang akan dibahas di penelitian ini adalah retribusi daerah yang merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Besarnya potensi retribusi daerah yang dimiliki Kota Denpasar untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan belanja daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kota Denpasar tahun 2011-2015 dan untuk mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 2011-2015. II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berb-

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR

agai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan (Halim, 2010). Jadi menurut Halim (2010), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2010). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan dan berasal dari sumber-sumber yaitu: 1. Hasil Pajak Daerah Hasil pajak daerah yaitu penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintahan daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II dan hasil dari pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa Vol.7 No.1,Februari 2017

pajak daerah merupakan pungutan pajak yang dilakukan daerah dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah untuk dapat mengelola keuangannya sendiri dan membangun rumah tangganya. Hasil pajak daerah ini berasal dari pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/ Kota. 2. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pendapat para ahli tersebut maka dapat dinyatakan bahwa retribusi daerah itu adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas pemberian jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi daerah ini berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah yang didapat dari keuntungan perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yaitu berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

93

2.2

Retribusi Daerah Retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mardiasmo (2002) dalam bukunya mendefinisikan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2010) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan. Undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat (28) menyatakan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Josef Kaho Riwu (2005) hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah yang merupakan pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi daerah tidak lain merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat yang wajib membayar retribusi karena telah memakai jasa yang telah disediakan pemerintah daerah, dan sebagai balasannya masyarakat yang telah membayar retribusi menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Orang yang wajib membayar retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan besarnya retribu-

94

si yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan. Retribusi daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 2. Retribusi Jasa Usaha Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha yaitu terdiri dari Retribusi Pe-


makaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 3. Retribusi Perizinan Tertentu Objek retribusi perizinan tertentu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek. 2.3 Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Kata ”efektif” juga berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tapi Vol.7 No.1,Februari 2017

mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, ruang atau benda. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan (Indrawijaya, 1986). Efektivitas suatu organisasi tergantung kepada seberapa jauh ia mencapai tujuan atau sasaran (Kasim, 1993). Efektivitas sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya (Steers, 1980). Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Dari pengertian beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Keempat pandangan ini, menitikberatkan pengukuran efektivitas organisasi pada seberapa besar organisasi mencapai tujuan atau sasarannya. Konsep efekivitas biasanya selalu terkait dengan konsep efisiensi, yaitu suatu proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi yang menunjukan banyaknya input atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. 2.4 Kontribusi Halim (2010) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Besar kontribusi ini dapat dicari dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah denJurnal Riset Akuntansi

JUARA

95

gan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar pula peranan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 2.5 Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah dan teori peelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kota Denpasar tahun 20112015 sangat efektif. 2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 2011-2015 sangat baik. III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA Objek dari penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Retribusi daerah digunakan dalam penelitian ini karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Derah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data dan dokumen perencanaan kinerja serta perencanaan anggaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Denpasar dan dinas lain yang terkait. Data yang digunakan berupa data rencana/target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Tahun 2011 sampai tahun 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio efektivitas retribusi daerah dan besar kon-

96

tribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2011-2015. Analisis data yang digunakan terdiri dari: 1. Efektivitas Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar. Efektivitas ini mendeskripsikan jangkauan akibat dan dampak dari output atau keluaran dari suatu program kerja untuk mencapai suatu tujuan. Jika keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau target yang ditentukan semakin meningkat, maka proses kerja suatu organisasi akan semakin efektif. Sehingga, efektivitas dapat diukur dengan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target yang ingin dicapai oleh Kota Denpasar. Rumusnya adalah sebagai berikut. (Halim, 2010)

Efektivitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasio dapat dikategorikan efektif apabila hasil rasio mencapai angka minimal sebesar 1 atau 100 %. Jika rasio efektivitas menunjukkan angka yang semakin efektif, maka semakin efektif pula penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai interpretasi efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

Sumber : Munir,dkk(2004:151


2. Kontribusi Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis kontribusi. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis Kontribusi merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah pada satu tahun tertentu, dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu. Rumus analisis kontribusi adalah sebagai berikut. (Halim, 2010)

Jika hasil dari analisis kontribusi menunjukkan angka yang semakin meningkat, maka semakin besar kontribusi yang diperoleh dari retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Kontribusi dapat dikatakan sangat baik apabila hasil rasionya menunjukkan angka > 50% (persen). Kriteria analisis kontribusi dapat dilihat pada Tabel 2.

vitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi daerah ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2010), yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi daerah. Apabila perhitungan efektivitas retribusi daerah menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka Retribusi Daerah dikatakan efektif dan kinerja pemungutan retribusi daerah Kota Denpasar semakin baik. Perhitungan tingkat efektivitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 20112015 dapat dilihat pada Tabel 3.

Sumber: Hasil Perhitungan

Sumber : Munir, dkk (2004: 149)

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Efektivitas Retribusi Daerah Perubahan realisasi retribusi daerah setiap tahun juga mempengaruhi besar kecilnya laju pertumbuhan penerimaan pendapatan suatu daerah. Semakin besar perubahan realisasi yang diberikan, dari tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan yang terjadi besar pula. Demikian sebaliknya, semakin sedikit perubahan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya, laju pertumbuhan yang terjadi semakin kecil. Kinerja pemerintah daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar peningkatan efektiVol.7 No.1,Februari 2017

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa retribusi daerah Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 23.938.974.520, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 43.772.749.610, tahun 2013 sebesar Rp 47.874.288.091, tahun 2014 sebesar Rp 54.764.869.960, dan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan lagi menjadi Rp 59.243.426.854. Tabel 3 diatas juga menunjukkan bahwa efektivitas Retribusi Daerah setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Perubahan yang terjadi ini dapat dilihat dari adanya penurunan tingkat efektivitas penerimaan retribusi Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

97

daerah pada tahun 2012 yaitu sebesar 135,46% turun menjadi 112,33% pada tahun 2013. Namun, tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah pada tahun 2014 dan tahun 2015 menunjukkan suatu peningkatan yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 112,33% dan 123,80%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio diperoleh rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Kota Denpasar yang lebih besar dari 100% atau rata-rata sebesar 119,02%, menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Kota Denpasar sangat efektif atau sangat baik, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Denpasar tahun 2011-2015 sangat efektif karena realisasi penerimaan retribusi daerahnya sudah melebihi dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas retribusi daerah yang selalu mengalami trend peningkatan tersebut dikarenakan trend realisasi yang terjadi selama tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan. Peningkatan efektivitas retribusi daerah ini seiring dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang dialami Kota Denpasar dari tahun ke-tahun. Selain itu, peran strategis Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat ekonomi di wilayah Provinsi Bali juga turut memegang andil dalam meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi daerah yang bisa diperoleh oleh pemerintah daerah Kota Denpasar. Tingginya rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya keberhasilan pengelola retribusi daerah dalam mencapai target yang ditetapakan. Disisi lain tingginya rasio efektivitas ini juga dapat disebabkan oleh rendahnya target retribusi daerah yang ditetapkan dibandingkan potensi yang dimiliki sehingga realisasi retribusi daerah dipastikan akan lebih besar dibandingkan target yang ingin dicapai.

98

Memperhatikan data yang ada, untuk konteks Kota Denpasar penyebab tingginya efektivitas penerimaan retribusi daerah ini lebih banyak disebabkan oleh masih relatif rendahnya target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa target penerimaan retribusi daerah yang ada saat ini masih sangat rendah dan seharusnya ditingkatkan dimasa mendatang. Penetapan target retribusi daerah harus disesuaikan dengan potensi yang ada agar pemanfaatannya lebih maksimal. Selain itu peningkatan target penerimaan retribusi daerah seharusnya juga diikuti dengan peningkatan pelayanan dalam pengelolan retribusi daerah agar realisasi penerimaan retribusi daerah juga akan meningkat. 4.2 Kontribusi Retribusi Daerah ter hadap Pendapatan Asli Daerah Retribusi daerah adalah pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Hasil dari pemungutan yang telah dilakukan akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat Pendapatan Asli Daerah dan juga merupakan salah satu indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan. Peningkatan jumlah retribusi daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah juga akan menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat berjalan secara efektif apabila kemam-


puan fiskal/retribusi dari daerah tersebut dikelola dengan baik. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka. Salah satu retribusi daerah yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemasukan kas daerah adalah retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akte catatan sipil dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan retribusi daerah dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.

Sumber: Hasil Perhitungan

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dari tahun 2011-2015 yang disajikan pada tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Denpasar mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama tahun 2011-2015, yaitu sesuai dengan tahun yang dipaparkan dalam penelitian ini. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli 99Daerah Kota Denpasar pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 424.962.652.927, tahun 2012 PAD Kota Denpasar mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 511.326.621.036, Vol.7 No.1,Februari 2017

tahun 2013 penerimaan PAD sebesar Rp 658.974.707.434, tahun 2014 penerimaan PAD sebesar Rp 698.705.007.356, dan pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar meningkat lagi menjadi sebesar Rp 776.211.891.573. Berdasarkan data dan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar selama lima tahun terakhir yaitu periode 2011-2015 mengalami fluktuasi. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dalam periode 2011-2015 yang tertinggi terjadi pada Tahun 2012. Besarnya kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,56%, dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Tahun 2011 merupakan kontribusi Retribusi Daerah Kota Denpasar terendah yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun periode 2011-2015. Kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 sebesar 5,63% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,39% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 2011-2015 masih sangat kurang dengan persentase kontribusi yang masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya. Masih sangat kurangnya kontribusi retribusi daerah Kota Denpasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan adanya kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Hal ini akan berdampak terhadap kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Kendala tersebut dapat terjadi karena Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

99

beberapa hal, salah satunya seperti masih kurangnya kesadaran warga untuk membayar retribusi daerah, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat belum merata, dan administrasi retribusi daerah Kota Denpasar yang masih dirasa belum tertata rapi. Dari hasil yang didapat maka dapat diketahui bahwa antara rasio efektivitas retribusi daerah dengan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi ketidakselarasan. Ketidakselarasan yang dimaksud adalah tingkat efektivitas retribusi daerah sangat efektif dengan rasio diatas 100% sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang yaitu berada dibawah 10%. Ketidakselarasan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan dasar perhitungan yang digunakan antara tingkat efektivitas dan kontribusi. Tingkat efektivitas mengacu pada realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga apabila realisasi penerimaan semakin tinggi dari target yang ditentukan maka tingkat efektivitas yang diperoleh semakin besar. Sedangkan dasar perhitungan kontribusi menggunakan realisasi retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Semakin besar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima, apabila tidak diikuti dengan realisasi retribusi daerah yang paling besar diantara komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya, maka dapat dipastikan kontribusi yang diberikan akan sangat kecil atau menurun. V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan tentang efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bila dilihat dari tingkat efektivitas pener-

100

imaan Retribusi Daerah Kota Denpasar pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 masing-masing sebesar 111,35%, 135,46%, 112,16%, 112,33%, 123,8%, mencerminkan penerimaan yang sangat efektif. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan retribusi daerah yang telah ditetapkan dan rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya selalu berkisar diatas 100%. Secara keseluruhan penerimaan dari retribusi daerah menggambarkan kinerja yang baik dan apabila dilihat dari penggolongan tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Denpasar tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 119,02%. 2. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 masing-masing sebesar 5,63%, 8,56%, 7,27%, 7,84%, 7,63%, mencerminkan kontribusi penerimaan retribusi daerah yang masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Realisasi penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak sebanding dengan keaadaan persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar sebesar 7,39%, dengan kriteria nilai interpretasi masih sangat kurang. Hal ini membuktikan peranan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran yang dapat


diberikan adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Denpasar agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, khususnya dari penerimaan retribusi daerah dikarenakan kontribusi dari retribusi daerahnya masih sangat kurang baik. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah ini dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan daerah. Upaya intensifikasi dapat berupa meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan dan pengawasan dalam penerimaan retribusi, meningkatkan sumber daya manusia pengelola retribusi daerah seperti mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi terhadap perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan retribusi daerah. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan pendataan terhadap objek maupun subjek retribusi daerah dan bila perlu merevisi serta merubah peraturan daerah yang sudah kadaluarsa menjadi peraturan daerah baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan saat ini. 2. Pemerintah Kota Denpasar diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektitivitas yang sudah baik terus konsisten atau bisa meningkat. Untuk lebih meningkatkan efektifitas retribusi daerah ini, pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dari masing-masing jenis retribusi daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah supaya persentase efektivitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak akan mengalami penurunan tapi terus meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan dan sumber daya manusia yang siap dari sisi keilmuan, Vol.7 No.1,Februari 2017

dan memberikan sanksi yang tegas sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat dalam membayar retribusi. 3. Pemerintah Kota Denpasar disarankan untuk lebih memprioritaskan retribusi daerah untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari masyarakat dalam bentuk retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan. DAFTAR PUSTAKA Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota se Jawa-Bali. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. Bachtiar, Nurzaman. 1992. Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume IV No.1 dan 2, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2015. Denpasar Dalam Angka 20112015 Farida, Ai Siti. 2011. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Pustaka Setia Halim, Abdul. 2010. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat. Indrawijaya, Adam. 1986. Perilaku Organisasi. Bandung: Sinar Baru. Kasim, Azhar. 1993. Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta: Lubis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja SekJurnal Riset Akuntansi

JUARA

101

tor Publik. Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI Riwu, Kaho Josep. 2005. Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaharui Penyelenggaraannya. Jakarta: Rajawali Press. Sekaran, Uma. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada Steers, Richard M. 1980. Efektivitas Organ-

102

isasi. Jakarta: Erlangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR

Recommend Documents