KONTRIBUSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MALANG (Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang) Oleh : Affi Zurahniyah Dosen Pembimbing : Sri Harnani, SE.MM
Abstract In an effort to increase the achievement of public service in the field of hygiene, especially tackling waste problems in an area, clearly requires a strong policy of the local government one way of fee collection. In the implementation of the levy charged cleanliness there are two ways: (1) The collection by Interpreter Collector; (2) Voting via taps account, in accordance with the MOU between taps Department of Hygiene and Landscaping in Malang City and tax adjustments based Regional Regulation No. 1 of 2011. The objective of this study were (1) To analyze the systems and procedures in the levy charged Department of Hygiene and Landscaping in Malang City; (2) To know how big contribution cleanliness retribution against region income in Malang. The study was conducted at the Department of Hygiene and Landscaping in Malang City in Section Hygiene and levies. This research is a case study. The data used is qualitative data in the form of systems and procedures for cleanliness retribution withdrawal, while quantitative data in the form of tax data, budget and actual receipts levy and PAD in 2013 s / d in 2014. The source used primary data in the form of interviews and secondary data from reports of Service. Data analysis methods (1) to analyze systems and procedures, the levy charged cleanliness in Malang by looking at procedures have been run in the cleanliness of fee collection program; (2) Calculating the effectiveness of the levy charged for cleanliness. The results of this study are: (1) System and procedures performed by the Department of Hygiene and Landscaping in Malang City in terms of fee collection cleanliness is good enough, but in practice they can not be executed completely. (2) The collection of the levy cleanliness in Malang, including effective criteria, but still not up to the original income receipts in Malang. (3) Contributions levy cleanliness of the revenue is Rp. 6,399,897,500.00 with a percentage of 2.78% for 2012 and for the year 2013 amounting to Rp. 7,073,915,500.00 with a percentage of 2.23% and for the year 2014 amounting to Rp. 7,803,097,000.00 with a percentage of 2.09%. (4) The collection of the levy hygiene in 2012 s / d in 2014 has contributed significantly to the income in Malang City.
Keywords: Retribution Cleanliness, Local Revenue and Increased Regional Income
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam usaha pencapaian peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan khususnya penanggulangan masalah sampah di suatu daerah, jelas memerlukan kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah setempat. Selain membutuhkan dana yang cukup besar, tetapi juga memerlukan rencana strategis dalam mengelola sampah. Sehubungan dengan program pembangunan kota yang indah, nyaman dan bersih, tentu aspek kebutuhan dana untuk menanggulangi masalah sampah juga menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan oleh besarnya kapasitas penaggulangan sampah yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu peran sentral Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang di suatu daerah dalam menanggulangi masalah sampah perkotaan sangat
diperlukan mengingat volume pembuangan sampah yang besar akibat meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dalam kaitannya untuk mewujudkan pembangunan di perkotaan diperlukan biaya-biaya dari sumber pembiayaan yang terus dikembangkan terutama yang bersumber dari dalam negeri, dalam hal ini adalah daerah. Maka biaya secara potensial berasal dari daerah itu sendiri dan mengenai sumber-sumber pendapatan itu sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, baik mengenai potensi ekonomi maupun sumber keuangan lainnya. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dalam kondisi sekarang ini yang perlu dikembangkan secara optimal adalah pendapatan asli daerah, salah satunya dari sektor retribusi kebersihan. Mengingat sumber ini merupakan bentuk pelayanan langsung dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Sejalan dengan pencanangan program yang disusun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam rangka menciptakan lingkungan Kota yang bersih, asri dan nyaman, tentu juga memerlukan suatu tindakan nyata dalam upaya implementasi program tersebut. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang mempunyai tugas pokok
untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pengelolaan kebersihan atau pelayanan sampah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Sedangkan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang adalah merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kebersihan, penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan. Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),tentunya diperlukan suatu sistem dan prosedur untuk mengelola administrasi keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan efektifitas sistem pemungutan retribusi mutlak dijalankan guna menghindari terjadinya ketidakefektifan dan adanya penyimpangan. Dari hasil pengamatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan ada dua cara yaitu : 1. Pemungutan oleh juru pungut, yaitu pemungutan retribusi kebersihan melalui juru pungut dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang; 2. Pemungutan melalui rekening PDAM, yaitu pemungutan retribusi kebersihan
yang dipungut melalui rekening PDAM sesuai dengan MOU antara PDAM Nomor : 116/0079/35.73.701/2015 dengan DKP Kota Malang Nomor : 974/2479.1/35.73.303/ 2015 dan penyesuaian tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011. Retribusi kebersihan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka retribusi kebersihan diharapkan dapat mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan penerimaan retribusi kebersihan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 terjadi kenaikan yang signifikan terhadap target yang telah ditentukan. Dengan data sebagai berikut : 1. Tahun 2012 : Target : Rp. 6.310.742.499,00 Realisasi : Rp. 6.399.897.500,00 Tingkat Pencapaian : 101,41 % 2. Tahun 2013 : Target : Rp. 7.051.816.748,90 Realisasi : Rp. 7.073.915.500,00 Tingkat Pencapaian : 100,31 % 3. Tahun 2014 : Target : Rp. 7.651.816.748,90 Realisasi : Rp. 7.803.097.000,00 Tingkat Pencapaian : 101,98 % Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain : 1. Bagaimanakah sistem dan prosedur pemungutan retribusi
kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang ? 2. Seberapa besar kontribusi retribusi kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang ? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian adalah : a. Mampu mendiskripsikan sistem dan prosedur pemungutan retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. b. Dapat menjelaskan seberapa besar kontribusi retribusi kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang.
2. KERANGKA KONSEP PENELITIAN Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Kebersihan
Realisasi Retribusi Kebersihan
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Data diolah, 2015
3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26) penelitian studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subyek tertentu. 3.2 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan pada Seksi Kebersihan dan Retribusi pada Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Bingkil No. 1 Malang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah adanya kelemahan dan kendala dalam sistem pemungutan retribusi kebersihan serta ketersediaan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 3.3 Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah Pemungutan Retribusi Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. 3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Penelitian Adapun variabel penelitian dan definisi variabel penelitian :
1.
2.
3.
4.
Sistem dan prosedur pemungutan retribusi kebersihan adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang tebaru untuk melaksanakan kegiatan pokok dinas. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang yang dijalankan dalam kegiatan pemungutan retribusi kebersihan di Kota Malang. Retribusi kebersihan adalah iuran atau pemungutan yang dikenakan pada pemakai jasa kebersihan yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat pula dipaksakan dengan memperoleh imbalan yang memperoleh imbalan yang dapat dinikmati secara langsung. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut dan dikeluarkan untuk biaya pembangunan daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dnegan perundangundangan yang berlaku. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mutlak harus di lakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada pemerintah Pusat semakin berkurang dan
pada akhirnya daerah dapat mandiri. 3.5 Prosedur Pengambilan/ Pengumpulan Data 3.5.1 Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Kuncoro (2003:1234) data kuantitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah sistem dan prosedur pemungutan retribusi kebersihan, sejarah dan gambaran umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi. 3.5.2 Sumber Data Dalam penelitian ini, peneliti sangat membutuhkan data untuk memperlancar jalannya proses peneliti. Untuk itu, dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti akan berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat sehingga dapat menjadi pegangan akan ketepatan dari hasil penelitian nantinya. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:146), data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab masalah retribusi. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:248), data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), dan diolah menjadi laporan dari sumber aslinya.. Dengan demikian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data primer Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui sumbernya. Data primer diperoleh melalui kata-kata maupun tindakan narasumber, dan digunakan sebagai sumber data utama. Data primer diperoleh penulis melalui : a. Wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Retribusi Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. b. Wawancara dengan juru pungut retribusi selaku petugas juru pungut retribusi kebersihan 2. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumendokumen, catatan-catatan maupun arsip-arsip yang dapat memberikan informasi tentang penarikan retribusi kebersihan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 3.5.3 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain : a) Wawancara yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab/ interview secara langsung pada pihak terkait dalam hal ini Pegawai di Seksi Kebersihan dan Retribusi Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kota Malang selaku pembimbing lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang akurat; b) Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, serta menganalisis data-data yang dijadikan arsip oleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian. 3.6 Alat atau Instrumen Penelitian Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Kuisioner Yang memuat serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yang mana hal ini akan digunakan sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara. 3.7 Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Menganalisis sistem dan prosedur pemungutan retribusi kebersihan di Kota Malang dengan cara melihat prosedur yang telah dijalankan dalam program pemungutan retribusi kebersihan tersebut; 2. Menghitung efektifitas pemungutan retribusi kebersihan dengan rumus : Menurut Mahsun (2006:187), pengukuran efektivitas adalah mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik
terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas : Realisasi Pemungutan Tingkat Retribusi Efekti- = x 100% Target vitas Pemungutan Retribusi Kriteria Efektivitas adalah : a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x <100%) berarti tidak efektif; b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x =100%) berarti efektivitas berimbang; c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x >100%) berarti efektif. 3. Menghitung kontribusi retribusi kebersihan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan rumus : Realisasi Retribusi KontriKebersihan x 100% busi = Realisasi PAD 4. Mengidentifikasi serta mengamati kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang merupakan kendala dalam pemungutan retribusi kebersihan dengan tujuan untuk menentukan upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Penyajian Data 4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang a. Sejarah Kota Malang Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang, misalnya Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya yang hanya dinikmati oleh keluargakeluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya. Sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan tersebut sekarang bagai monument yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia. Pada tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak saat itu Kota Malang berkembang dengan pesat. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan banyaknya kegiatan. Akibatnya
terjadilah perubahan tata guna lahan, yaitu daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat cepat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Sejalan dengan perkembangan tersebut, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah. Sementara itu tingkat ekonomi kelompok urbanis sangat terbatas dan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar kawasan perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sungai, rel kereta api, dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Kemudian selang beberapa lama, daerah tersebut menjadi perkampungan dan menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup dengan segala dampaknya. Gejala-gejala tersebut cenderung terus meningkat dan sulit dibayangkan apabila masalah tersebut diabaikan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Malang. Sekilas sejarah pemerintahan Kota Malang adalah sebagai berikut: 1. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo dengan rajanya Gajayana. 2. Tahun 1767 kompeni memasuki kota. 3. Tahun 1821 kedudukan pemerintaj Belanda dipusatkan di sekitar kali Brantas (sekarang Jl. Tugu). 4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen.
5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan dibangun alun-alun. 6. Tanggal 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai kotapraja. Pada akhirnya tanggal 1 April diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi Kota Malang. 7. Tanggal 8 Maret 1942 Malang diduduki oleh Jepang. 8. Tanggal 21 September 1945 Malang masuk dalam wilayah Republik Indonesia. 9. Tanggal 22 Juli 1947 Malang diduduki oleh Belanda. 10. Tanggal 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang. 11. Tanggal 1 Januari 2001 berganti nama menjadi Pemerintah Kota Malang. Kebesaran Kota Malang dipengaruhi oleh pemimpinnya, yaitu Walikota. Kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang institusi dari mana dia berasal. Pemerintah Kota Malang sejak tahun 1958 hingga tahun 2000 telah dipimpin oleh kalangan ABRI yang terkenal mempunyai tingkat disiplin yang tinggi sehingga mewarnai tingkat disiplin pada birokrasi Kota Malang pada saat itu. b. Letak Geografis Kota Malang sebagai kota besar di Jawa Timur merupakan wilayah dataran tinggi yang terletak di ketinggian antara 440667 meter diatas permukaan laut (dpl) dan terletak pada 112°34’9”112°41’34” Bujur Timur dan 7°54’2”-8°3’5” Lintang Selatan.
Wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang. Batasbatas tersebut antara lain : 1) Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Singosari dan Karangploso 2) Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Pakis dan Tumpang 3) Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pakisaji dan Tajinan 4) Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Wagir dan Dau c. Pegunungan dan Sungai Pegunungan yang ada di Kota Malang adalah pegunungan Buring di wilayah Kecamatan Kedung kandang. Sedangkan sungai-sungai yang mengalir diwilayah Kota Malang antara lain : 1) Sungai Brantas, melalui Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru 2) Sungai Amprong, melalui Kecamatan Kedungkandang Sungai Bango, melalui Kecamatan Kedungkandang d. Kadar Udara Wilayah Malang berudara sejuk dan kering dengan kelembaban udara 72 persen serta suhu rata-rata 24,13° Celcius dimana suhu terendah 14° Celcius terjadi sekitar bulan Desember sampai dengan Pebruari dan suhu tertinggi 32,2° Celicius terjadi pada bulan Juli.
e. Penduduk Pada tahun 2011 jumlah penduduk 828.491 jiwa, tahun 2012 meningkat 834.527 jiwa, pada tahun 2013 mencapai 840.803 dan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan jumlah penduduk mencapai 845.973 jiwa. Dengan semakin bertambahnya penduduk di Kota Malang tiap tahunnya, maka tidak menutup kemungkinan adanya timbulan sampah yang semakin bertambah pula. Hal ini dapat digambarkan dengan data rekapitulasi volume timbulan sampah di Kota Malang dari tahun ke tahun sebagai berikut : Rekapitulasi Perkiraan Timbulan Sampah Per Hari Tahun 2011 s/d 2014
1
2011
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PER HARI 400 ton
2
2012
440 ton
3
2013
600 ton
4
2014
620,07 ton
NO TAHUN
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Meningkatnya volume sampah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang. Dari hasil wawancara dengan bapak Dedy staf UPT TPA Supit Urang mengatakan bahwa : “Semakin banyak jumlah penduduk semakin bertambah pula volume sampah yang dihasilkan. Salah satu problem sampah tersebut adalah pola pikir dan laju
pertumbuhan penduduk, yang berdampak pada kesehatan, lingkungan yang merupakan problem yang secara otomatis membutuhkan penanganan serius. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan berbagai upaya dalam menangani problem tersebut baik itu peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM serta akan melakukan kerjasama dengan pihak ke III salah satunya akan dibangun Pusat Listrik Tenaga Sampah (PLT sampah) sebagai energi baru terbarukan, yang mana pada hakikatnya merupakan bentuk upaya demi terciptanya kota bersih. Namun demikian apalah arti usaha tanpa dukungan dan peran serta masyarakat sendiri...” (hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015) Upaya masyarakat serta pemerintah untuk mengatasi serta mengolah permasalahan sampah bukan sekedar upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan sampah itu sendiri yang semakin cepat, tetapi satu upaya menuju penciptaan lingkungan yang sejuk bersih dan indah tanpa harus terkontaminasi sampah yang merupakan suatu tantangan yang harus siap kita hadapi serta kita pecahkan. f. Kondisi Ekonomi Mata pencaharian masyarakat Kota Malang tidak terlalu banyak berbeda dengan kota-kota lainnya yang termasuk dalam wilayah Jawa Timur. Adapun mata
pencaharian penduduk kota Malang terdiri dari karyawan pada instansi pemerintah dan di sektor swasta. Kota Malang mempunyai 32 sentra industri rumahan yang terbesar di sejumlah kawasan misalnya industri keramik dinoyo, gerabah merah penanggungan, tempe kedelai sanan, anyaman rotan blimbing, mebel kayu purwodadi, kerajinan cor loga merjosari dan lainnya. Kemajuan sebuah kota akan pesat apabila bidang industrinya maju. Banyaknya sarana dan sentra-sentra bisnis di Malang paling tidak mengindikasikan perkembangan perekonomian masyarakat Malang. Aktifitas ekonomi masyarakat Kota Malang cenderung meningkat dan daya beli masyarakat yang tinggi perlu diimbangi dengan penyediaan sarana niaga dan bisnis industri. Saat ini, geliat Kota Malang cukup semarak dan sangat berpotensi menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Gambaran keuangan daerah tertuang dalam realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi pendapatan terlihat total pendapatan daerah selama tahun 2014 sebesar Rp. 1.764.869.389.655.03 sumber pendapatan yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pendapatan hasil pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, total pengeluaran yang dilakukan
oleh pemerintah Kota Malang selama tahun 2014 sebesar Rp. 1.558.617.734.827,39 dimana pengeluaran tersebut terbagi untuk pengeluaran aparatur daerah sebesar Rp. 798.826.075.306,54 dan pengeluaran untuk pelayanan publik sebesar Rp. 759.791.659.520,85 g. Tingkat Pendidikan Kota Malang selain sebagai kota besar kedua di Jawa Timur yakni setelah Kota Surabaya juga dikenal sebagai kota pendidikan. Secara kuantitas dan kualitas, sarana pendidikan di Kota Malang cukup banyak fasilitas pendidikan yang tersedia mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta juga disertai berbagai jenis pendidikan nonformal seperti kursus bahasa asing, kursus komputer dan lainnya baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun pihak swasta. Usaha pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui 4 (empat) jalur, yakni : 1. Peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja 2. Peningkatan mutu pendidikan 3. Peningkatan relevansi pendidikan 4. Peningkatan efisiensi sistem pengolahan pendidikan. g. Administrasi Secara administrasi Kota Malang terbagi menjadi 5 wilayah Kecamatan dan 57 wilayah Kelurahan, yaitu :
1. Kecamatan Klojen: Kelurahan, 89 RW, 675 RT 2. Kecamatan Blimbing: Kelurahan, 127 RW, 914 RT 3. Kecamatan Kedungkandang: Kelurahan, 114 RW, 859 RT 4. Kecamatan Sukun: Kelurahan, 94 RW, 862 RT 5. Kecamatan Lowokwaru: Kelurahan, 120 RW, 771 RT
11 11 12 11 12
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi: 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja. 3) Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja. 4) Pelaksanaan fasilitasi dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja. 5) Pelaksanaan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja. 6) Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga Bank Sampah dan lembaga pengolah sampah lainnya. 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap kader lingkungan dan organisasi masyarakat lainnya di bidang pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup.
8) Pemberian pertimbangan teknis perizinan dan pencabutanya di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan Lumpur Tinja. 9) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 10) Pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 11) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 12) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 13) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 14) Pelaksanaan pemungutan penerimaan retribusi daerah; 15) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 16) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 17) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik
18)
19)
20)
21) 22) 23)
24)
(SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakamandan penanganan lumpur tinja; Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebersihan Bidang Kebersihan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan TPS, serta penarikan retribsi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kebersihan; 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan TPS, serta penarikan retribusi; 3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan TPS, serta penarikan retribusi; 4) Pelaksanaan kebersihan jalanjalan umum, TPS dan tempattempat umum, pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan; 5) Pelaksanaan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan; 6) Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan; 7) Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah; 8) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan; 9) Pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; 10) Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan TPS;
11) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan operasional sampah; 12) Penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan; 13) Pembinaan terhadap oraganisasi/ lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan kebersihan; 14) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; 15) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 16) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 17) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 18) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 19) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota Bidang penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan, pemantauan,
pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota; 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota; 3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota; 4) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana penerangan jalan umum; 5) Pelaksanaan pengkajian kebutuhan dekorasi kota, termasuk penyiapan rancangan desain dekorasi kota; 6) Pelaksanaan pemasangan/ pendirian dan pembongkaran sarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota; 7) Pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
8) Pengaturan waktu operasional penerangan jalan umum dan dekorasi kota; 9) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait di bidang penerangan jalan umum dan dekorasi kota, termasuk instalasi kelistrikan; 10) Penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang penerangan jalan umum; 11) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; 12) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 13) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 15) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 16) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertamanan Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau
kota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertamanan; 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; 3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; 4) Pelaksanaan pendataan/ inventarisasi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; 5) Pelaksanaan pengaturan, penataan dan pengelolaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; 6) Pelaksanaan penghijauan pada taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
7) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi terkait di bidang pemanfaatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; 8) Pembinaan terhadap organisasi/ lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan lingkungan; 9) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan; 10) Pemrosesan pertimbangan teknis pemasangan reklame yang akan didirikan di taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; 11) Pelaksanaan kebersihan taman kota dan hutan kota; 12) Pelaksanaan pengangkutan sampah taman kota dan hutan kota; 13) Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengelolaan taman lingkungan; 14) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; 15) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 16) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 17) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
18) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 19) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemakaman Bidang pemakaman melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemantauan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di TPU dan TPK. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemakaman; 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemantauan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di TPU dan TPK; 3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemantauan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di TPU dan TPK; 4) Pelaksanaan penyiapan lahan pemakaman pada TPU dan TPK; 5) Pelaksanaan pengaturan, pemanfaatan penggunaan,
6)
7) 8)
9) 10)
11)
12)
13)
14) 15)
16)
17)
18)
perawatan dan penertiban lahan pemakaman pada TPU dan TPK; Pelaksanaan pengaturan dan pemanfaatan kendaraan jenazah dan ambulan; Pelaksanaan kebersihan di area makam; Pelaksanaan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pemakaman; Pelaksanaan inventarisasi TPU dan TPK; Pengaturan pembuatan tanda peringatan atau peruntukan makam; Pelaksanaan fasilitasi, petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat dan/ atau ahli waris dalam pemeliharaan dan perawatan makam keluarga; Pemrosesan pertimbangan teknis perijinan penggunaan tanah makam; Pemrosesan rekomendasi penyediaan lahan makam bagi pengembang; Pelaksanaan jasa angkutan jenazah; Pelaksanaan pemakaman jenazah orang terlantar/ tidak dikenal yang berasal dari Rumah Sakit Umum; Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 19) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 20) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 21) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Kebun Bibit Tanaman UPT Kebun Pembibitan Tanaman melaksanakan tugas pokok di bidang pengelolaan Kebun Pembibitan Tanaman. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPT Kebun Pembibitan Tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan program kerja UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah; 2) Pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas; 3) Pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah menjadi kompos; 4) Pelaksanaan pembudidayaan, pengelolaan dan pemanfaatan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri; 5) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengolahan sampah dan air limbah; 6) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal pembuangan sampah dan air limbah dan
serta pemanfaatan sampah dan air limbah; 7) Pelaksanaan pemasaran hasil daur ulang sampah dan air limbah; 8) Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah; 9) Pelaksanaan fungsi Kuasa Penggunaan Barang Milik Daerah; 10) Pengelolaan pengaduan masyarakat; 11) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 12) Penyiaapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; 13) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 15) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 16) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. Tugas Pokok dan Fungsi UPT TPA Supit Urang UPT TPA melaksanakan tugas pokok pengelolaan TPA yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TPA mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan program kerja UPT TPA; 2) Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaan TPA; 3) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sampah di TPA; 4) Pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan TPA; 5) Pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana TPA; 6) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dampah lingkungan yang diakibatkan keberadaan TPA; 7) Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT TPA; 8) Pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah; 9) Pengelolaan pengaduan masyarakat; 10) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 11) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
12) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 13) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 14) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 15) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. 4.1.3 Diskripsi Variabel Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Kebersihan 1. Administrasi Pemungutan Retribusi Kebersihan Ada 2 cara sistem dalam pemungutan retribusi kebersihan yaitu dipungut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (door to door) oleh petugas juru pungut dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan melalui rekening PDAM yang mana pengenaan tarifnya melekat pada rekening air. Adapun mekanisme pemungutan retribusi kebersihan yang dipungut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut : a) Seluruh pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas juru pungut secara langsung kepada wajib retribusi dengan menggunakan karcis untuk tarif retribusi kebersihan senilai ≤ Rp. 10.000,00 dan dokumen lainnya yang dipersamakan (SKRD atau SSRD) untuk tarif retribusi
kebersihan senilai > Rp. 10.000,00. b) Dokumen lainnya yang dipersamakan (SKRD atau SSRD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau pejabat lainnya yang ditunjuk. c) Hasil pungutan oleh petugas juru pungut disetor kepada Pengelola Administrasi Retribusi dan selanjutnya setoran hasil pungutan diteruskan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. d) Bendahara Penerimaan setiap hari menyetorkan hasil pungutan retribusi kebersihan ke Pemerintah Kota Malang ke Rekening penerimaan atas nama Walikota melalui Bank Jatim. Sedangkan mekanisme pemungutan yang melalui rekening PDAM adalah sebagai berikut : a) Seluruh wajib retribusi yang menggunakan jasa PDAM secara langsung sudah dikenakan tarif retribusi kebersihan sesuai Perda yang berlaku. b) Wajib Retribusi membayar sendiri ke loket PDAM atau loket lainnya yang melayani pembayaran rekening air. c) Hasil pembayaran retribusi kebersihan setiap bulan disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan dilampiri STS (Surat Tanda Setoran) untuk di setorkan ke Rekening penerimaan atas nama Walikota melalui Bank Jatim.
2.
Mekanisme Penerimaan, Penyetoran dan Administrasi Retribusi Kebersihan Mekanisme penerimaan sampai dengan penyetoran administrasi retribusi kebersihan sebagai berikut : 1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengajukan permintaan benda berharga (Karcis dan Dokumen lainnya (SKRD atau SSRD)) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) terdiri dari 4 rangkap : a. Lembar 1 : warna putih untuk wajib retribusi b. Lembar 2 : warna biru untuk arsip dinas c. Lembar 3 : warna hijau untuk BPKAD d. Lembar 4 : warna kuning untuk juru pungut 2) Karcis dan Dokumen lainnya (SKRD atau SSRD) tersebut selanjutnya diberikan kepada Juru Pungut retribusi kebersihan sesuai dengan wilayah penarikan masingmasing. 3) Para Juru Pungut memungut retribusi dengan cara (door to door) ke wajib retribusi di seluruh wilayah Kota Malang. 4) Hasil pungutan retribusi kebersihan kemudian disetorkan ke Pengelola Administrasi Retribusi dengan dilampiri potongan karcis hasil penarikan dan bukti setoran (SSRD) warna biru dan hijau.
5) Pengelola Administrasi Retribusi diwajibkan mencatat ke dalam Buku Penerimaan dan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan dilampiri SSRD warna hijau. 6) Sebelum melakukan penyetoran ke Pemerintah Kota Malang, Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaporkan jumlah setoran retribusi kebersihan yang akan disetorkan, ke bagian Penata Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan untuk dimasukkan ke Aplikasi. 7) Bendahara penerimaan Dinas Kebersihan menyetorkan ke rekening penerimaan atas nama Walikota melalui Bank Jatim dengan menggunakan slip penyetoran dilampiri bukti penerimaan dari wajib retribusi (SSRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) 3. Tarif Retribusi Kebersihan Dalam hal kenaikan retribusi kebersihan dapat dipengaruhi oleh besarnya tingkat pengenaan retribusi yang ada. Pemerintah Daerah telah menentukan besarnya tarif retribusi kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. 4.2 Analisa Data 4.2.1 Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Kebersihan Sistem dan prosedur pemungutan retribusi kebersihan yang ada pada Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kota Malang belum cukup baik, sebab sistem dan prosedur yang ada masih sangat kompleks, sehingga tidak semua sistem dan prosedur bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga adanya sistem swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat mengakibatkan wajib retribusi tidak membayar retribusi kebersihan. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya retribusi kebersihan dan upaya-upaya intensifikasi, melalui pendataan ulang subyek retribusi kebersihan untuk menanggulangi tumpang tindih warga masyarakat yang menjadi wajib retribusi. 4.2.2 Tingkat Efektifitas Pemungutan Retribusi Kebersihan Anggaran atau target dalam sebuah organisasi sangat diperlukan, sebab untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi dapat diukur pada apa yang telah dicapai setelah mengadakan perencanaan, dalam hal ini adalah anggaran atau target penerimaan retribusi kebersihan di Kota Malang. Penghitungan efektifitas pemungutan retribusi kebersihan dengan rumus sebagai berikut:
Tingkat Efektivitas =
Realisasi Pemungutan Retribusi Target Pemungutan Retribusi
x 100%
Data target dan realisasi penerimaan Retribusi Kebersihan untuk Tahun 2012 S/D 2014 adalah sebagai berikut : 1. Tahun 2012 : Target = Rp. 6.310.742.499,00 Realisasi = Rp. 6.399.897.500,00 Tingkat Pencapaian = 101,41 % 2. Tahun 2013 : Target = Rp. 7.051.816.748,90 Realisasi = Rp. 7.073.915.500,00 Tingkat Pencapaian = 100,31 % 3. Tahun 2014 : Target = Rp. 7.651.816.748,90 Realisasi = Rp. 7.803.097.000,00 Tingkat Pencapaian = 101,98 % Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi kebersihan di Kota Malang termasuk kriteria efektif karena melampaui target yang ditentukan (persentase > 100%). Pada tahun 2012 dengan target Rp. 6.310.742.499,00 dengan realisasi setoran sebesar Rp. 6.399.897.500,00 dalam persentase 101,41%. Sedangkan pada tahun 2013 ada peningkatan target menjadi Rp. 7.051.816.748,90 dengan realisasi setoran sebesar Rp. 7.073.915.500,00 dalam persentase 100,31%, artinya pada tahun 2013 terjadi penurunan persentase realisasi dari tahun 2012 sebesar 1,10%. Dan pada tahun 2014 juga ada peningkatan target sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga target tahun 2014 menjadi Rp. 7.651.816.748,90
dengan realisasi setoran sebesar Rp. 7.803.097.000,00 dalam persentase 101,98 %. Meskipun dalam tahun 2014 ada peningkatan target tetapi persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan naik sebesar 1,67% dari tahun 2013. Dari datadata tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi kebersihan tetap memiliki pengaruh dan kontribusi yang cukup besar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. 4.2.3 Kontribusi Penerimaan Retribusi Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kontribusi Retribusi Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012 s/d 2014 dapat di lihat sebagai berikut : 1. Tahun 2012 : Penerimaan Retribusi = Rp. c. 6.399.897.500,00 Pendapatan Asli Daerah = Rp. 229.810.290.196,83 Prosentase = 2,78%% 2. Tahun 2013 : Penerimaan Retribusi = Rp. 7.073.915.500,00 Pendapatan Asli Daerah = Rp. 317.850.423.684,26 Prosentase = 2,23% 3. Tahun 2014 : Penerimaan Retribusi = Rp. 7.803.097.000,00 Pendapatan Asli Daerah = Rp. 372.555.245.264,03 Prosentase = 2,09% Sumber : BPKAD Kota Malang
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi Retribusi Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2012 dengan penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp. 6.399.897.500,00 adalah 2,78% dan untuk tahun 2013 dengan penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp. 7.073.915.500,00 adalah 2,23% serta untuk tahun 2014 dengan penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp. 7.803.097.000,00 adalah 2,09%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kontribusi kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Keterangan a.Tahun 2012 adalah : Kontri- 6.399.897.500,00 x 100% = 2,78% busi = 229.810.290.196,83 b. Tahun 2013 adalah : Kontri- 7.073.915.500,00 x 100% = 2,23% busi = 317.850.423.684,26 c. Tahun 2014 adalah : Kontri- 7.803.097.000,00 x 100% = 2,09% busi = 372.555.245.264,03 4.2.3.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Memperhatikan Peraturan Walikota Malang No. 49 tahun 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.
Dalam pelaksanaan teknis terkait dengan penarikan retribusi kebersihan mengalami beberapa kendala antara lain : 1. Adanya sistem swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat mengakibatkan wajib retribusi tidak membayar retribusi kebersihan sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2011 padahal iuran kebersihan yang dipungut oleh RT/RW yang tarifnya sesuai dengan kesepakatan antara warga, petugas kebersihan dan RT/RW digunakan untuk biaya operasional penggangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS (antara lain untuk membayar gaji petugas kebersihan RT/RW), sebagaimana wawancara kami dengan Bapak Roni Kuncoro, S.STP selaku Kepala Seksi Kebersihan dan Retribusi menjelaskan bahwa : “..... Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat antara iuran kebersihan yang dipungut oleh RT/RW dengan retribusi kebersihan. Padahal iuran kebersihan adalah untuk penggangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS (Tempat Pemrosesan Sementara) sedangkan retribusi kebersihan adalah untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Masyarakat beranggapan bahwa jika sudah membayar iuran kebersihan RW, tidak berkewajiban membayar retribusi kebersihan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Malang. Disamping itu juga penarikan yang melalui PDAM belum efektif sebab adanya masyarakat yang mengguna-kan sarana PDAM secara bersama sehingga beban retribusinya hanya dikenakan pada pelanggan yang terdaftar di PDAM. (hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015). 2. Masih kurangnya kualitas sistem dan alat pemungutan yang digunakan, sehingga dapat menyulitkan kontrol hasil pungutan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan. 3. Masyarakat yang tidak menggunakan jasa PDAM belum membayar retribusi kebersihan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Perda No. 1 tahun 2011. 4. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan tentang Perda No. 1 Tahun 2011 sehingga wajib retribusi kebersihan tidak mengetahui kewajibannya. 5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan 6. Tidak adanya sanksi yang diperuntukkan bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi. Selain kendala-kendala umum diatas juga terdapat kendala sebagai berikut : 1. Prediksi penyesuaian tarif melalui PDAM belum sepenuhnya dilaksanakan, karena PDAM keberatan, rekening airnya terbebani.
Sedangkan kunci utama dalam peningkatan setoran retribusi kebersihan adalah dengan cara penyesuaian tarif dan pendataan ulang/ intensifikasi. 2. Tidak adanya sarana transportasi bagi juru pungut untuk pelaksanaan pemungutan retribusi. 3. Dari 57 kelurahan masih banyak yang belum maksimal terpungut pemungutan retribusi kebersihannya, antara lain : Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Arjowinangung, Kelurah-an Tlogowaru dan Kelurahan Buring dan juga daerah aliran sungai. 4. Penarikan terhadap PKL sudah pernah dilaksanakan tetapi tidak efektif karena ketidakjelasan batasan fungsi Dinas Pasar dengan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 4.2.3.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan untuk Meningkatkan Retribusi Kebersihan Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kebersihan dan Pertamanan, khususnya menanggulangi masalah sampah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan maka perlu membuat terobosan agar penerimaan tersebut dapat tercapai secara optimal diantaranya adalah : a. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berkaitan
dengan retribusi kebersihan atau yang berkenaan dengan persampahan, diantaranya : Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan Perda Kota Malang No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum SK Retribusi PKL Dinas Kebersihan dan Pertamanan No. 430 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Kebersihan bagi Pendagang Kaki Lima Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan b. Adanya perjanjian bersama MOU antara PDAM, dimana pengenaan tarif retribusi kebersihan yang baru secara otomatis karena setiap pelanggan baru PDAM dikenakan juga retribusinya. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yakni dengan usaha secara intensifikasi dan usaha secara ekstensifikasi. 1. Usaha Intensifikasi Usaha Intensifikasi atau pendataan wajib retribusi kebersihan dan penyesuaian tarif retribusi kebersihan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 dan sosialisasi terhadap masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi
dalam membayar retribusi melalui penyuluhan ke tiap-tiap kelurahan. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Retribusi menyatakan bahwa : “Pendataan wajib retribusi kebersihan dan penyesuaian tarif retribusi wajib dilakukan agar kami tahu mana potensi yang belum tersentuh dan mana yang sudah, demikian juga yang berkenaan dengan tarif retribusi, kami melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui kelurahan sampai ke tingkat RT/RW, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat disamping pentingnya kebersihan lingkungan, yaitu sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pembayaran retribusi kebersihan sehingga diharapkan nantinya penerimaan retribusi dapat bertambah secara maksimal.” Bekerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam even-even tertentu yang berkaitan dengan program kebersihan. Salah satu contoh diadakannya “ Kegiatan Jumat Bersih dan Kampanye Bersih Lingkungan” sasarannya dimulai dari lingkungan pasar, warga masyarakat baik RT-RW hingga masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai. Bapak Roni Kuncoro selaku Kepala Seksi Kebersihan dan Retribusi mengatakan : “Bentuk tanggung jawab yang diharapkan dari kampanye dan giat bersih tersebut adalah
untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada lingkungan untuk selalu bersih indah dan rapi serta meningkatkan kesadaran pada masyarakat”. (hasil wawancara hari Kamis tanggal 3 Desember 2015) Pengelolaan sampah yang baik dan bermanfaat sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS. Dalam wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat selaku Kepala UPT. Pengelolaan Sampah dan Air Limbah mengatakan bahwa : Sistem pengelolaan sampah ditunjukan kepada upaya pengurangan sampah sebanyak mungkin sedekat mungkin dengan sumbernya, karena mobilitas penduduk tinggi maka lahan untuk pembuangan sulit didapatkan. Salah satu cara pengolahan sampah yaitu dengan cara komposting, hal ini awal yang baik bagi upaya pengurangan sampah organik yang merupakan mayoritas komponen di sampah perkotaan di Kota Malang. Keuntungan dari sistem komposting ini adalah sebagai berikut : Sampah dapat teratasi dan terkendali Mengurangi pengangkutan sampah yang dibuang ke TPA Supiturang Daerah tersebut menjadi bersih, kesehatan dan kelestarian lingkungan terjamin (hasil wawancara hari Senin tanggal 7 Desember 2015) 2. Usaha secara ekstensifikasi
Demi kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan usaha secara ekstensifikasi. Usaha secara ekstensifikasi dilakukan antara lain : a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan untuk pemungutan retribusi di daerah yang sulit terjangkau dan perluasan tempat pembuangan sampah b. Penarikan retribusi kebersihan dimana obyeknya ialah daerah baru yang belum terkena retribusi, dan c. Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan Kepala Seksi Kebersihan dan Retribusi mengemukakan bahwa : “.....pengelolaan sampah terpadu harus dimulai dari penyediaan tempat sampah yang memadai, agar masyarakat tidak membuang sampah disembarang tempat, pemberian sarana pengangkutan sampah yang memadai, yaitu pemberian gerobak sampah ke RW yang membutuhkan guna memperlancar proses pengangkutan sampah sehingga diharapkan akan tercipta lingkungan yang bersih indah dan nyaman” (hasil wawancara hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 ) d. Adanya dukungan dari staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya Pasukan Kuning untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Pasukan Kuning sebagai petugas tata kebersihan harus
memulai aktifitas seperti : penyapuan dan penggangkutan dengan gerobak atau sepeda motor roda tiga ke TPS. Disamping itu juga perlu adanya perhatian khusus kepada petugas kebersihan/pasukan kuning, tanpa adanya petugas kebersihan/pasukan kuning masalah persampahan mustahil bisa teratasi. Untuk itu perlu adanya imbalan yang layak bagi petugas kebersihan/ pasukan kuning karena penghasilan mereka jauh dari kecukupan. Dalam wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 dengan Bapak Matamin, beliau adalah petugas kebersihan dari RW 02 Kelurahan Kotalama yang sudah bekerja selama ± 5 tahun mengatakan bahwa “...saat ini bekerja sebagai pasukan kuning / tukang sampah bagi saya sudah alhamdulillah walaupun gaji per bulan hanya Rp. 500.000,- karena saat ini mencari pekerjaan itu sulit apalagi usia saya sudah tidak muda lagi, untuk mendapatkan tambahan penghasilan agar kebutuhan sehari-hari tercukupi saya juga mengumpulkan kertas, plastik dan lain-lain yang bisa dijual ke pengepul pemulung.....” Sama halnya dengan Bapak Moch. Maksum yang telah bekerja selama ± 22 tahun sebagai Pasukan Kuning di wilayah Jl. Sartono, SH. yang sampai sekarang masih berstatus sebagai PTT (Pegawai
Tidak Tetap) karena tidak mempunyai Ijazah (SD tidak lulus) dengan gaji perbulan Rp. 1.180.000. Beliau mengatakan : “.... kemungkinan saya ini tidak bisa diangkat menjadi PNS mbak.. karena nggak punya ijazah... kalo seperti saya ini hanya mendapatkan pesangon sebesar 6x gaji dan nggak dapat pensiunan seperti PNS....” Dari wawancara diatas merupakan salah satu contoh fenomena yang terjadi di lapangan tentang kesejahteraan petugas kebersihan/pasukan kuning yang masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu perlu adanya perhatian yang lebih dari masyarakat maupun pemerintah. Sebagai motivasi bagi mereka agar dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan melakukan usaha-usaha tersebut diharapkan penerimaan retribusi kebersihan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, nantinya akan dapat menunjang pembiayaan pembangunan daerah Kota Malang yang semakin meningkat.
5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan Berdasarkan uraian data dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat
5.2
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Terdapat 2 cara sistem dalam pemungutan retribusi kebersihan yaitu dipungut oleh petugas juru pungut Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara door to door dan melalui rekening PDAM. Sampai saat ini pemungutan retribusi kebersihan sudah mencapai kriteria efektif, akan tetapi masih belum maksimal untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. 2. Pemungutan retribusi kebersihan pada tahun 2012 s/d 2014 mempunyai kontribusi yang nyata terhadap PAD Kota Malang. Untuk tahun 2012 dengan penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp. 6.399.897.500,00 persentase kontribusi terhadap PAD adalah 2,78% dan untuk tahun 2013 dengan penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp. 7.073.915.500,00 adalah 2,23% serta untuk tahun 2014 dengan penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp. 7.803.097.000,00 adalah 2,09%. Saran Setelah mengetahui hasil penelitian yang ada, maka penulis dapat memberikan saran/masukan yang
mungkin dapat menjadi referensi dalam usaha peningkatan penerimaan retribusi kebersihan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, antara lain : 1. Pemerintah Kota Malang perlu melakukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum khususnya di bidang pelayanan kebersihan. 2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang harus tetap konsisten, dan tegas dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu dengan menindak tegas semua pelanggaran yang terkait dengan penarikan retribusi kebersihan, termasuk dalam hal menentukan wajib retribusi kebersihan. 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang perlu melakukan evaluasi terhadap kriteria/indikator/dasar penetapan tarif retribusi kebersihan agar lebih proporsional, yaitu berdasarkan volume sampah yang dihasilkan oleh setiap wajib retribusi. 4. Perlu diadakan pembinaan khususnya terhadap petugas pemungut agar lebih disiplin, jujur dan bertanggung jawab, karena kompetensi dan kejujuran sebagai salah satu kunci suksesnya/
keberhasilan program penarikan retribusi kebersihan. 5. Perlu adanya pendekatan kepada masyarakat secara terus menerus tentang kesadaran membayar dan manfaat dari retribusi kebersihan bagi terciptanya kebersihan lingkungan di Kota Malang. Hal ini dilakukan agar masyarakat ikut serta dalam meningkatkan perwujudan keberhasilan program Pemerintah Kota Malang yang bersih, indah, nyaman dan Bermartabat. DAFTAR PUSTAKA Kaho, Josef, Riwono. 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Cetakan ketujuh. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Erlangga. Mardiasmoro, Prof, Dr, 2004 Perpajakan Edisi XII (Revisi). Yogyakarta : Andi Offset. Masrifah, Nurul, 2003. Analisis Sumber-sumber PAD Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah, Skripsi,Universitas Islam
Malang, dipublikasikan.
tidak
Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta Sunarto SE,MM 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta Suandi, Erly. 2005. Hukum Pajak Edisi Kedua (Revisi). Jakarta : Salemba Empat Pemerintah Kota Malang. 2011.: Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Malang. 2015.: MOU antara PDAM Nomor : 116/0079/35.73.701/2015 dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Nomor : 974/2479.1/35.73.303/2015.
Pemerintah Kota Malang. 2012.: Perwal Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan ___________________: Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
___________________: Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
