ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MALANG
JURNAL Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
AKUNTANSI
OLEH: RETNO ANGGUN KUSUMASTUTI NIM : 2010110046
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI FAKULTAS EKONOMI MALANG 2015
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MALANG Retno Anggun Kusumastuti 1), Hari Purnomo 2) dan Ahmad Mukoffi 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
[email protected] ABSTRAK Pajak parkir berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan Kota Malang yang lebih baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan pajak parkir dan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)di Kota Malang serta kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 sampai 2014 di Kota Malang. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif adapun jenis data yang digunakan yakni data sekunder karena data yang digunakan diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, berupa laporan keuangan dari periode tahun 2012 sampai 2014. Metode analisa data yang di gunakan adalah metode tabulasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Pertumbuhan pajak parkirtahun 2012 sampai tahun 2013 sebanyak 7,38% dan tahun 2014 sebanyak 26,62%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang tahun 2012 sampai 2013 meningkat sebanyak 15,86% dan tahun 2014sebayak 14,48%. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang pada tahun 2012 berkontribusi sebesar 0,90%, pada tahun 2013 sebesar 0,81% dan pada tahun 2014 sebesar 0,95%. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kota Malang harus mengelola pajak daerah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kota sehingga memberi manfaat untuk masyarakat sekitarnya.
Kata kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kota Malang.
ANALYSIS PARKING TAX CONTRIBUTION TO THE LEVEL OF LOCALLY GENERATED REVENUE IN THE CITY OF MALANG Retno Anggun Kusumastuti 1), Hari Purnomo 2) dan Ahmad Mukoffi 3) The Program of Study of Accounting Faculty of Economics University Tribhuwana Tunggadewi Malang
[email protected] ABSTRACT Parking tax important role in locally-generated revenue that affect development and progress of the city of Malang better. The purpose of this study was to determine the growth of parking tax and amount of locally-generated revenue in the city of Malang as well the contribution of parking tax on locally-generatedd revenue in 20112 to 2014 in the city of Malang. This research uses descriptive quantitative method, typed data that used the secondary data because the data used were obtained from the office of locallygenerated revenue in the city of Malang form of financial statements of the period 2012 to 2014. Data analysis method used is the method of tabulation. The survey result revealed that the growth of parking tax in 2012 until 2013 as much as 7,38% and by 2014 as much as 26,62%. While locally-generated revenue in the city of Malang in 2012 through 2013 increased by 15,86% and by 2014 as much as 14,48%. Parking tax contribution to locally-generated revenue in the city of Malang in 2012 accounted for 0,90%, in 2013 ammounted to 0,81% and in 2014 ammounted to 0,95%. To increase locally-generated revenue, Malang city government should administer the regional taxaccordance with the needs and objectives of the city so as to provide benefits to surrounding communities.
Keywords : Parking Tax, Locally-Generated Revenue and Malang.
PENDAHULUAN Salah satu instrumen yang dianggap sangat efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah yaitu dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil (Nurfitri, 2013). Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Penerimaan pajak parkir merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan asli daerah kota malang di samping pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, hiburan insidentil, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukaan serta pajak sarang burung walet. Sumber - sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa : pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah. Sesuai dengan yang ditetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009, penyempurna atau perubahan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengenai penyempurnaan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya penetapan jumlah pajak yang dapat dipungut oleh pemerintahan daerah selebihnya 11 (sebelas) macam pajak daerah (Nariana, 2013). Kebijakan tersebut pada dasarnya mengajak semua daerah untuk menggali sumber-sumber pendapat asli daerahnya dari komponen-komponen pajak yang berpotensi. Namun, jenis pajak daerah
yang telah di sahkan dalam UU tersebut, boleh tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau dapat disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku di daerahnya. Untuk merespon desentralisasi fiskal, Kota Malang memutuskan untuk menggenjot kenaikan PAD melalui pajak daerahnya. Langkah pengoptimalan pajak daerah bisa saja dari penambahan ataupun perluasan objek pajaknya. Contohnya saja mengenai pemungutan parkir sebagai pajak daerah. Dimana, pajak parkir ini muncul semenjak disahkannya UU Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir maka pemerintah Kota Malang mengeluarkan dan mengesahkan Perda No. 3 Tahun 2002 (Perda No.16 Tahun 2010). Perda ini dibuat karena banyaknya lahan milik swasta yang digunakan sebagai lahan parkir secara legal maupun ilegal dengan ditunjang banyaknya tempat strategis yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya. Contohnya saja di basment mall, di sekitar stasiun, dan di sekitar terminal. Sehingga pemungutan parkir sebagai pajak daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang. Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen parkir adalah salah satu yang menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang menunjang pusat
perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan pajak parkir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan pajak parkirdan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)di Kota Malang serta kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 sampai 2014 di Kota Malang. TINJAUAN PUSTAKA Ahmadi (2014), mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh pajak parkir terhadap peningkatan PAD Kota Malang”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak parkir terhadap peningkatan PAD Kota Malang dengan nilai t sebesar 0,003 dan nilai R quare sebesar 0,780 yang berarti pajak parkir berpengaruh sebesar 78,0% terhadap peningkatan PAD Kota Malang. Beberapa ahli ekonomi telah banyak mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pajak diantaranya sebagai berikut :Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Waluyo (2008) mengemukakan “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”. Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Munandar ( 2010), dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, “Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Menurut Soemitro (2011), “Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Disamping itu Sambodo (2010), mengemukakan bahwa “Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Waluyo (2008), pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Pajak Parkir adalah Pemungutan pajak yang dikenakan bagi kendaraan bermotor yang ditempatkan diluar badan jalan baik disedikan maupun untuk suatu usaha oleh orang pribadi atau badan.
Menurut Sambodo (2010) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”Sumber pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Dimana pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal (otonomi daerah) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Menurut Shobaruddin, Husaini,. Fauziah (2014) Kontribusi tertinggi diberikan oleh jenis pajak penerangan jalan. Kontribusi terendah diberikan oleh jenis pajak sarang burung, hal tersebut dikarenakan potensi yang minim yaitu sedikitnya pengusaha sarang burung walet di daerah Kabupaten Malang. Disamping itu menurut Novia (2014) Faktor penghambat dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yaitu : 1. Banyaknya juru parkir resmi maupun non resmi yang tidak melakukan kewajiban dengan baik, berupa pungutan jasa parkir ditepi jalan umum seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. 2. Banyaknya juru parkir ilegal pada daerah-daerah yang dilarang parkir, seperti adanya pihak ketiga yang mengelola secara swadaya masyarakat sekitar sehingga hasil pungutan masyarakat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu saja menyebabkan kebocorankebocoran pemungutan retribusi parkir tepi jalan dan tentu saja tidak ada masukan untuk retribusi parkir. 3. Kurangnya pengawasan dan kurang kerjasama terhadap juru parkir, serta proses pungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD parkir kurang responsif. METODE PENELITIAN Menurut Sugiono (2010), Penelitian kuantatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisa keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif adapun jenis data yang digunakan yakni data sekunder karena data yang digunakan diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, berupa laporan keuangan dari periode tahun 2012 sampai 2014. Metode analisa data yang di gunakan adalah metode tabulasi. HASIL PENELITIAN Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang beralamat di Perkantoran terpadu Gedung A. Lantai 1 di Jl. Mayjen Sungkono Kota Malang,
adapun nomor telpon (0341) 751550 dan email
[email protected]. Pada saat ini pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dipimpin oleh Ir. Ade Herawanto, MT. Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akubat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Malang. Dengan diterbitkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. 1. Realisasi Pajak Parkir Jumlah realisasi pajak parkir pemerintah Kota Malang dari tahun 2012, 2013 dan 2014, adapun data diketahui sebagai berikut: Tabel 1: Jumlah Realisasi Pajak Parkir Pemerintah Kota Malang.
Pajak Parkir Persen Tahun Realisasi Penerimaan Kenaikan (Penurunan) 2012 0,00% Rp 1.796.786.915 2013 7,38% Rp 1.939.867.733 2014 26,62% Rp 2.643.529.810 Sumber : Diolah, 2015 Dari tabel 1, diketahui bahwa jumlah realisasi pajak parkir pemerintah Kota Malang mengalami peningkatan untuk tahun 2012 sebanyak Rp. 1.796.786.915,00, tahun 2013 sebanyak Rp.1.939.867.733,00 mengalami kenaikan 7,38% dari tahun 2012, dan pada tahun 2014 sebanyak Rp2.643.529.810 mengalami kenaikan 26,62% dari tahun 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi pajak parkir pemerintah Kota Malang mengalami kenaikan. 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang dari tahun 2012, 2013 dan 2014, adapun data disajikan sebagai berikut: Tabel 2: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Persen Tahun Realisasi Penerimaan Kenaikan (Penurunan) 2012 Rp 200.671.267.208,87 0,00 2013 Rp 238.499.748.161,57 15,86% 2014 Rp 278.885.189.548,87 14,48% Sumber : Diolah, 2015 Tabel 2, membuktikan bahwa terjadi peningkatan setiap tahun untuk Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang dimana pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan sebanyak 15,86% dan di tahun 2014 mengalami peningkatan sebayak 14,48%, dari data
dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Malang mengalami kenaikan. 3. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didapatkan jumlah pajak parkir dan jumlah PAD dari tahun2012, 2013 dan tahun 2014. Adapun data diketahui sebagai berikut: Tabel 3: Kontribusi Pajak terhadap PAD Tahun 2012 2013 2014
Parkir
Kontribusi Pajak parkir terhadap PAD 0,90% 0,81% 0,95%
Sumber : Diolah, 2015 Berdasarkan data, diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dinyatakan pada tahun 2012 memiliki kontribusi sebesar 0,90%, pada tahun 2013 sebanyak 0,81% dan pada tahun 2014 sebesar 0,95%. Dari data diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang semakin tahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pajak parkir mengalami peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang karena dari data dinyatakan bahwa jumlah pajak parkir dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami kenaikan dan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang mengalami kenaikan juga.
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil analisa yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa kontribusi pajak parker terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dinyatakan pada tahun 2012 memiliki kontribusi sebesar 0,90%, pada tahun 2013 sebanyak 0,81% dan pada tahun 2014 sebesar 0,95%. Adapun jumlah pajak parkir pemerintah Kota Malang mengalami peningkatan untuk tahun 2012 sebanyak Rp. 1.796.786.915,00, tahun 2013 sebanyak Rp.1.939.867.733,00 mengalami kenikan 7,38% dari tahun 2012, dan pada tahun 2014 sebanyak Rp2.643.529.810 mengalami kenaikan 26,62% dari tahun 2013. Untuk Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang tahun 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan sebanyak 15,86% dan di tahun 2014 mengalami peningkatan sebayak 14,48%. Mengingat jumlah pajak parkir memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kota Malang harus mengelola pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kota sehingga memberi manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Adapun dampak langsung pajak parkir bagi masyarakat Kota Malang adalah dalam pembangunan inspratuktur dan sarana kenyamanan kota malang terutama dalam meujudkan kota malang menjadi kota yang bersih dan sehat dari polusi. Menurut Soemitro (2011), pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkiran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Dari data hasil penelitian, maka diketahui bahwa semakin besar pendapatan pajak parkir yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Diketahui bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat dipahami bahwa apabila pajak meningkat maka kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan Kota Malang semakin meningkat sehingga pendapatan asli daerah akan menurun. Sedangkan manfaat dari pajak parkir adalah untuk pemerataan kemakmuran masyarakat sesuai dengan masing jumlah pajak yang ada. Sehingga tugas pemerintah daerah terutama Kota Malang mengelola dana hasil pajak parkir untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sesuai dengan masing-masing hasil pajak daerah sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi daerah tersebut. Menurut Nariana (2009), objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Menurut Waluyo (2008), dasar Pengenaan Pajak parkiran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkiran, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), dasar
pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. KESIMPULAN Dari hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Pertumbuhan pajak parkir tahun 2012 sampai 2014 di kota Malang mengalami peningkatan untuk tahun 2012 sampai tahun 2013 sebanyak 7,38% dan pada tahun 2014 sebanyak 26,62%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang tahun 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan sebanyak 15,86% dan di tahun 2014 mengalami peningkatan sebayak 14,48%. Adapun dampak langsung pajak parkir bagi masyarakat Kota Malang adalah dalam pembangunan inspratuktur dan sarana kenyamanan kota malang terutama dalam mewujudkan kota malang menjadi kota yang bersih dan sehat dari polusi. 2. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dinyatakan pada tahun 2012 memiliki kontribusi sebesar 0,90%, pada tahun 2013 sebanyak 0,81% dan pada tahun 2014 sebesar 0,95%. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kota Malang harus mengelola pajak daerah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kota sehingga memberi manfaat untuk masyarakat sekitarnya. SARAN 1. Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang harus memberikan
pelayanan yang seimbang antara masing-masing daerah di kota malang yang merata sehingga tarcapai Kota Malang yang maju dan diharapkan supaya pemerintah transparan terhadap pelaporan hasil pajak daerah sehingga tidak terjadi penyelewengan dana yang ada. 2. Bagi peneliti selanjutnya, Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dalam mengukur tingkat pajak daerah dan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Malang selama 5 tahun priode sehingga penelitian lebih terperinci demi tercapainya hasil penelitian yang lebih baik.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002, Malang. Sambodo, Agus. 2010. Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha, BPFE, Yogyakarta. Soemitro, Rochmat. 2011. Asas dan Dasar perpajakan1 dan 2. PT. Eresco, Bandung. Waluyo, 2008, Perpajakan Indonesia, Edisi kedelapan, Buku satu, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
DAFTAR PUSTAKA Ahmadi, Aswan. 2014. Pengaruh pajak parkir terhadap peningkatan PAD Kota Malang. Jurnal: Universitas Brawijaya Malang. Vol.1 No. 3. Muthoharoh, Ika, 2009, Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang. Munandar. 2010. Sumber-Sumber Pendapatan Perusahaan.PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. Mardiasmo, 2009, Perpajakan. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi. Nariana, 2013.Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Jurnal: Universitas Sumatra Utara. Vol.1. Nurfitri, Leny. 2013, Studi Implemetasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang. Jurnal: Universitas Brawijaya Malang. Vol.2.
Shobaruddin, M. Husaini, Achmad. Fauziah, Isfatul. 2014. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang). Jurnal : Perpajakan, Universitas Brawijaya. Vol. 3 No. 1. Hal. 1-7. Novia, Della. 2014. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman. Vol. 2 No. 3, 2014: 3070-3079. Litman, Todd. 2014. “A New Transit Safety Narrative,” Journal of Public Transportation, Vol. 17, No. 4, 2014, pp. 114-135; at www.nctr.usf.edu/wpcontent/uploads/2014/12/JPT17.4_ Litman.pdf.
