FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG Windy Sagita (
[email protected]) Anton Arisman (
[email protected]). Icha Fajriana(
[email protected]). Jurusan Akuntansi (S1) STIE MDP Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah serta apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode komparatif. Penelitian ini diharapkan dapat mebantu dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.
Kata Kunci : Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Abstract : The purpose of this study was to find out what contribution from parking tax toward tax revenue in Palembang and what factors in the implementation of a parking tax collection. This research used a descriptive comparative method. This study is expected to help in improving parking tax and revenue.
Key Words : Parking Tax, Revenue
1. PENDAHULUAN
pesat.
1.1 Latar Belakang
Pendapatan Asli Daerah DISPENDA)
Dikarenakan
pertumbuhan
Oleh
diharapkan
karena
dapat
itu,
Dinas
meningkatkan
ekonomi di Palembang akan meningkat
penerimaan asli daerah, salah satunya
maka Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dari sektor pajak yaitu pajak parkir.
pun diharapkan ikut meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang
Menurut
peraturan
daerah
nomor 17 tahun 2010, tempat atau lahan
parkir yang berada diluar badan jalan,
pemungutan pajak parkir di kota
baik yang diselenggarakan berkaitan
Palembang?
dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai
suatu
usaha,
1.3 Ruang Lingkup Penelitian
termasuk tempat penitipan kendaraan
Ruang lingkup penelitian ini
bermotor wajib membayar pajak parkir
adalah
dengan tarif 30% (tiga puluh persen).
terhadap Peningkatan Pendapatan Asli
Namun
pada
kenyataannya
Pemungutan
Pajak
Parkir
Daerah (PAD) di Kota Palembang.
masih banyak lahan parkir yang tidak membayar
pajak
parkir
ke
Dinas
Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA).
1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian
Walau jumlah wajib pajak maupun
ini adalah
penerimaan pajak parkir terus meningkat
1. Untuk
namun masih dapat dimaksimalkan lagi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis
mengambil
tema
faktor
Penghambat
“Faktor-
Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang”.
menganalisis
pelaksanaan
bagaimana
pemungutan
Pajak
Parkir di kota Palembang 2. Untuk
menganalisis
bagaimana
kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat
pelaksanaan
pemungutan Pajak Parkir di kota Palembang
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan
Latar
belakang
yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 1. Bagaimana
1.5 Manfaat Penelitian Hasil
pelaksanaan
penelitian
yang
diharapkan memberikan manfaat, baik
pemungutan pajak parkir di kota
akademis
maupun
praktis.
Adapun
Palembang?
manfaat yang diharapkan antara lain:
2. Apakah penerimaan pajak parkir meningkatkan
pendapatan
asli
daerah (PAD) di kota Palembang? 3. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat
pelaksanaan
1. Manfaat Teoritis a. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
tambahan
pengetahuan
serta dapat memberikan informasi yang
berguna
bagi
penulis dengan
cara
yang terutang oleh orang pribadi atau
penulis bisa mengaplikasikan teori-teori
badan
yang
bersifat
yang telah didapat selama perkuliahan
berdasarkan Undang-Undang, dengan
berlangsung.
tidak
mendapatkan
langsung
dan
memaksa
imbalan
digunakan
secara untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
b. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat
kemakmuran rakyat.
menambah wawasan serta pengetahuan
Menurut Dr. N. J. Feldmann,
maupun dapat mejadi referensi untuk
pajak adalah prestasi yang dipaksakan
peneliti selanjutnya yang ingin meneliti
sepihak
mengenai faktor-faktor yang menjadi
penguasa (menurut norma-norma yang
penghambat pelaksanaan pemungutan
ditetapkan secara umum), tanpa adanya
Pajak
kontraprestasi
Parkir
kontribusi
di
Kota
Pajak
Palembang,
Parkir
terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
oleh
dan
terutang
dan
kepada
semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. Rochman
2.
Soemitro, SH pajak merupakan iuran
Manfaat Praktis
a. Bagi
Dinas
Pendapatan
Kota
undang-undang
Palembang Penelitian ini diharapkan dapat membantu
rakyat kepada kas negara berdasarkan
memberikan
informasi
yang
bersifat
dapat
dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa timbal
balik
(kontraprestasi)
yang
mengenai faktor-faktor yang menjadi
langsung dapat ditunjukkan dan yang
penghambat pelaksanaan pemungutan
digunakan untuk membayar pengeluaran
maupun penertiban Pajak Parkir di Kota
umum.
Palembang serta
analisis
kontribusi
Definisi
tersebut
kemudian
Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli
disempurnakan menjadi pajak adalah
Daerah.
peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas
negara
untuk
membiayai
2. LANDASAN TEORI
pengeluaran rutin dan “surplus”-nya
2.1 Pajak
serta digunakan untuk public saving
2.1.1
Pengertian Pajak
yang merupakan sumber utama untuk
Menurut Undang-undang pajak
membiayai public investment.
Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara
Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
-
Pajak dipungut berdasarkan dan atau dengan
kekuatan
undang-undang
serta aturan pelaksanaannya. -
Dalam pembayaran dapat
-
Menurut
tidak adanya
individual
Resmi,
memungut
Siti
pajak
2009, dikenal
beberapa sistem pemungutan yaitu: -
oleh
Official Assessment system yaitu dengan memberikan kewenangan
pemerintah
kepada aparatur perpajakan untuk
Pajak dipungut oleh negara baik
menentukan sendiri jumlah pajak
oleh
yang terutang setiap tahunnya sesuai
pemerintah
pusat
maupun
pemerintah daerah. -
Sistem Pemungutan Pajak
Dalam
pajak
ditunjukkan
kontraprestasi
2.1.3
Pajak
dengan
diperuntukkan
bagi
pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang
pemasukannya surplus,
akan
masih
dari
terdapat
digunakan
untuk
Self Assessment system yaitu dengan memberikan
wewenang
wajib pajak
dalam
setiap
tahunnya
peraturan
Menurut Resmi, Siti 2009, Pajak dua
fungsi
menentukan
sesuai
dengan
perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
Fungsi Pajak
memiliki
kepada
sendiri jumlah pajak yang terutang
membiayai public investment.
2.1.2
perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. -
apabila
peraturan
yaitu
fungsi
-
With Holding System yaitu dengan memberikan
wewenang
kepada
budgetair atau sumber keuangan negara
pihak ketiga yang ditunjuk untuk
serta fungsi regularend (pengatur)
menentukan besarnya pajak yang
- Fungsi budgetair (Sumber Keuangan
terutang oleh wajib pajak sesuai
Negara) yaitu pajak sebagai salah
dengan
peraturan
perundang-
satu sumber pendapatan pemerintah
undangan perpajakan yang berlaku.
untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan - Fungsi Regularend (Pengatur) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau
2.2 Pajak Daerah 2.2.1
Pengertian Pajak Daerah Menurut
Undang-Undang
melaksanakan kebijakan pemerintah
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
dalam bidang sosial dan ekonomi,
Daerah Pasal 1 Nomor 10, Pajak daerah
serta mencapai tujuan-tujuan tertentu
yang kemudian disebut pajak adalah
diluar bidang keuangan.
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
yang disediakan sebagai suatu usaha,
Undang-Undang,
termasuk penyediaan tempat penitipan
dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung
kendaraan bermotor.
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya
kemakmuran
2.3.2
rakyat.
Objek Pajak Parkir Menurut
Resmi,
Siti
2009,
Adapun yang menjadi objek dari pajak 2.2.2
Jenis Pajak Daerah
parkir adalah penyelenggaraan tempat
Menurut
parkir di luar badan jalan, baik yang
Undang-Undang
Nomor 28 tentang Pajak Daerah, Pajak
disediakan
daerah terbagi atas pajak propinsi yaitu
termasuk penyediaan tempat penitipan
Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik
kendaraan bermotor
Nama
Kendaraan
Bermotor;
sebagai
suatu
usaha,
Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
2.3.3
Bukan Wajib Pajak
Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok,
Sedangkan menurut Peraturan
serta Pajak kabupaten/kota yaitu Pajak
Daerah kota Palembang Nomor 17
Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan;
Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir Pasal
Pajak
Penerangan
2, Yang tidak termasuk objek pajak
Jalan;Pajak Mineral Bukan Logam dan
parkir adalah penyelenggara tempat
Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah;
parkir oleh pemerintah dan pemerintah
Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi
daerah; penyelenggara tempat parkir
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
oleh perkantoran yang hanya digunakan
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
untuk karyawannya; serta penyelenggara
Bangunan.
tempat parkir oleh kedutaan, konsulat,
Reklame;
Pajak
dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
2.3 Pajak Parkir 2.3.1
Pengertian Pajak Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota
2.3.4
Dasar Pengenaan Pajak
Palembang Nomor 17 Tahun 2010
Menurut Peraturan Daerah Kota
Tentang Pajak Parkir Pasal 1 Nomor 7,
Palembang Nomor 17 Tahun 2010
Pajak
yang
tentang Pajak Parkir, dasar pengenaan
dikenakan atas penyelenggaraan tempat
pajak parkir adalah jumlah pembayaran
parkir diluar badan jalan, baik yang
atau yang seharusnya dibayar kepada
berkaitan dengan pokok usaha maupun
penyelenggara
Parkir
adalah
pajak
tempat
parkir
yang
diperoleh dari sewa/tarif parkir yang
pembiayaan
dikumpulkan.
sebagai hukum publik.
Dasar pengenaan pajak parkir
-
Hasil
rumah
retribusi
tangganya
daerah
yaitu
ditetapkan dengan peraturan daerah.
pungutan yang telah secara sah
Jumlah
dibayar
menjadi pungutan daerah sebagai
termasuk potongan harga parkir dan
pembayaran pemakaian atau karena
parkir
memperoleh
yang
seharusnya
cuma-cuma
yang
diberikan
kepada penerima jasa.
jasa
atau
karena
memperoleh jasa pekerjaan, usaha
Tarif pajak parkir ditetapkan
atau
paling tinggi 30% (tiga puluh persen). Tarif pajak parkir ditetapkan dengan
milik
pemerintah
daerah
bersangkutan. -
Hasil perusahaan milik daerah dan
peraturan daerah. Pajak parkir yang
hasil pengelolaan kekayaan daerah
terutang dipungut di wilayah tempat
yang dipisahkan.
parkir beralokasi. 3. METODE PENELITIAN 2.4 Pendapatan Asli Daerah 2.4.1
3.1 Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian yang dilakukan
Pengertian Pendapatan Asli
oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
Daerah Menurut UU. No 32 Tahun 2004
tentang
pemerintahan
penelitian deskriptif karena penelitian ini
bertujuan
untuk
memberikan
mengenai
fakta-fakta
daerahPendapatan Asli Daerah adalah
gambaran
semua hak daerah yang diakui sebagai
danhubungan
penambahan
diteliti. Penelitian ini juga menggunakan
nilai
kekayaan
bersih
dalam periode anggaran tertentu
antar
fenomena
yang
metode komparatif, yaitu metode yang digunakan pada penarikan kesimpulan
2.4.2
Sumber
Pendapatan
Asli
dari fakta yang akan diteliti dan telah diuji
Daerah Menurut
Undang-Undang
kebenarannya
dengan
membandingkannya antara teori-teori
Republik Indonesia No.32 Tahun 2004,
yang
Sumber-sumber pendapatan asli daerah
dengan data yang didapatkan dari
adalah:
lapangan.
-
Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah
menurut
ditetapkan
peraturan
daereah
yang untuk
merupakan
kebenaran
umum
a. Objek dan Subjek Penelitian
dari literatur-literatur, buku-buku serta
- Objek Penelitian
sumber-sumber lain juga data-data dari
Objek Penelitian yang akan diteliti
adalah
Pajak
Parkir
serta
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
instansi
pemerintahan
(Dinas
Pendapatan Asli Daerah) juga data yang diperoleh dari wawancara.
Daerah (PAD) di Kota Palembang. 3.3 Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian ini penulis akan
- Subjek Penelitian Subjek Penelitian yang diteliti dalam penelitian
menggunakan teknik wawancara dan
ini adalah Dinas
observasi untuk mengumpulkan data
Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA)
agar mendapatkan data yang lebih
serta
akurat serta data yang lebih baik untuk
orang
pribadi
atau
badan
penyelenggara tempat parkir selaku
penelitian yang dilakukan penulis.
Wajib Pajak parkir. 3.4 Teknik Analisis Data Sifat dari penelitian ini adalah
b. Pemilihan Informan Kunci Penelitian ini memilih Dinas Penerimaan
Asli
berhubungan penerimaan
Daerah
langsung pajak
parkir
penelitian
kualitatif,
adapun
teknik
yang
analisis data yang digunakan dalam
dengan
penelitian ini adalah analisis data model
sebagai
interaktif yang telah dikemukakan oleh
informan kunci yang dapat memberikan
Miles dan Huberman
informasi dan menjelaskan kondisi yang ada
mengenai
pajak
parkir
dan
penerimaannya. Penulis juga memilih wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan
penyelenggara
tempat
4. HASIL PENELITIAN a. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
parkir
Petugas dari Dinas Pendapatan
untuk menjadi informan kunci untuk
Asli
menjelaskan mengenai penerimaan dan
Palembang telah melakukan sosialisasi
kontribusinya terhadap pajak parkir.
atau penyuluhan mengenai pajak daerah serta
Daerah
(DISPENDA)
memberikan
pengarahan
kota
agar
Wajib Pajak atau masyarakat yang
3.2 Jenis Data Data yang digunakan peneliti
masih bingung maupun yang masih
penelitian
Data
belum
memahami
sekunder yaitu data yang penulis peroleh
daerah
dapat
dalam
ini
adalah
mengenai
memenuhi
pajak
kewajiban
perpajakannya, namun masih banyak
pajak parkir dari tahun 2010 hingga
Wajib pajak yang hanya memiliki
tahun
keterbatasan
Peningkatan realisasi penerimaan pajak
pengetahuan
mengenai
Pajak Parkir ini. Pada
2014
terus
meningkat.
parkir ini diiringi dengan peningkatan pelaksanaannya,
tidak
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota
semua juru parkir tersebut yang benar-
Palembang.Persentase kontribusi pajak
benar memahami mengenai Pajak Parkir
parkir terhadap penerimaan Pendapatan
sehingga
dalam
Asli Daerah (PAD) pun terus meningkat.
tersebut
Selain penerimaan pajak parkir,
perhitungan,
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
penyetorkan serta pelaporkan sebagai
Daerah (PAD), serta Pendapatan Asli
Pajak Parkir ke Dinas Pendapatan Asli
Daerah (PAD), jumlah Wajib Pajak juga
Daerah
terus meningkat. Hal ini dibuktikan
terjadi
pembayaran. seharusnya
kesalahan
Juru
parkir
melakukan
(DISPENDA)
tetapi
dalam
pelaksanaannya juru parkir tersebut
dengan
menghitung,
serta
Koordinator Pajak Parkir di Dinas
Dinas
Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA)
menyetorkannya
melaporkannya
kepada
Perhubungan sebagai retribusi parkir. Bagi
wajib
pajak
hasil
wawancara
dengan
kota Palembang.
yang
memahami pentingnya membayar pajak
c. Faktor-faktor
Penghambat
daerah yang selanjutnya digunakanuntuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak
pembangunan kota, mereka menjadi
Parkir
patuh terhadap Peraturan Daerah Kota
Setelah melakukan penelitian
Palembang Nomor 17 tahun 2010 dalam
ini, maka dapat kita simpulkan bahwa
hal memenuhi kewajiban perpajakannya.
terdapat
Bahkan
pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir,
ada
penyelenggara
penyedia tempat
parkir
atau diluar
lima
faktor
penghambat
yaitu:
badan jalan (di areal) yang tidak
- Kurangnya kesadaran Wajib Pajak
memungut uang parkir namun tetap
karena kurang memahami mengenai
menjadi wajib pajak parkir.
Pajak Daerah terutama Pajak Parkir dan fungsi Pajak Daerah yaitu untuk
b. Kontribusi Pajak Parkir terhadap
membiayai rumah tangga daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sehingga masih ada wajib pajak yang
Berdasarkan tabel di atas dapat
melakukan kecurangan, serta masih
kita ketahui bahwa realisasi penerimaan
ada penyedia atau penyelenggara
tempat parkir diluar badan jalan yang
- Keberatan Tarif Pajak Parkir yaitu
masih belum mendaftar sebagai wajib
30%. Selain dikarenakan tarifnya
pajak
memang
- Masih banyak lahan parkir yang
Wajib
tergolong Pajak
besar,
yang
tergolong
untuk
pendapatan
dikuasai oleh pihak ketiga diluar
parkirnya
kecil
juga
sistem yang berlaku seperti oleh
terkadang
tidak
cukup
untuk
preman yang mengelola lahan parkir
membiayai
gaji
karyawan
yang
sehingga wajib pajak tidak tahu
mengurus serta menjaga di tempat
dengan jelas pemotongannya, serta
parkir. Tentu ini akan memberatkan
sering terjadi pemotongan diluar
bagi wajib pajak.
sistem - Kesalahan pembayaran dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak. Berdasarkan
Peraturan
5. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
Daerah
Berdasarkan
wawancara
dan
Nomor 17 Tahun 2010, tempat parkir
observasi yang telah dilakukan oleh
yang berada diluar badan jalan yang
penulis maka dapat disimpulkan bahwa:
seharusnya disetorkan sebagai Pajak
a. Pelaksanaan Pajak Parkir dari segi
Parkir ke Dinas Pendapatan Asli
jumlah
Daerah (DISPENDA) namun pada
penerimaan
realisasinya
meningkat
masih
banyak
yang
dibayarkan sebagai Retribusi Parkir ke Dinas Perhubungan (DISHUB) - Sistem
pemungutan
pajak
yang
Wajib
b. Penerimaan
Pajak
maupun
Pajak
Parkir
terus
Pajak
Parkir
terus
meningkat setiap tahunnya serta kontribusi pajak parkir terhadap
berlaku yaitu self assessment system
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
membuat wajib pajak sering kali
c. Terdapat lima faktor penghambat
menunggak dikarenakan dirasakan
pelaksanaan
lebih
Parkir, yaitu:
merepotkan
serta
membinggungkan untuk Wajib pajak. Wajib
pajak
merasa
-
official
assessment system lebih efisien untuk
pemungutan
Pajak
kesadaran
wajib
Kurangnya pajak
-
wajib pajak, terutama bagi wajib
Lahan parkir yang dikuasai oleh pihak ketiga
pajak yang jumlah pajak parkirnya
-
Kesalahan pembayaran
tidak terlalu besar
-
Sistem pemungutan pajak
-
Keberatan Tarif Parkir
pelaksanaan pemungutan pajak parkir
2. Saran a. Bagi
Dinas
Pendapatan
Asli
tersebut.
Daerah Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) yang diharapkan dapat
DAFTAR PUSTAKA Afipul,
M
2014,
Pelaksanaan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Pemungutan
serta meningkatkan penerimaan Pajak
Berdasarkan Peraturan Daerah
Parkir tanpa memberatkan Wajib Pajak,
Kota Mataram Nomor 2 Tahun
seperti
2011 Tentang Pajak Parkir di
untuk
sosialisasi
lebih
mengenai
memperluas Pajak
daerah
terutama Pajak Parkir juga menarik
Kota
Pajak
Mataram,
Parkir
Skripsi
S1,
Universitas Mataram, Mataram
lebih baik Wajib Pajak atau masyarakat untuk
ikut
pembinaan,
dalam lebih
sosialisasi
dan
meningkatkan
koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub)
sehingga
tidak
ada
lagi
Arikunto, Suharsimi 2006, Metodelogi Penelitian,
Bina
Aksara,
Yogyakarta Damang 2011, Pendapatan Asli Daerah,
kesalahan dalam penagihan maupun
Universitas
pembayaran, serta mengganti ke sistem
Makassar
Muslim
Indonesia,
yang lama dikarenakan dirasakan lebih efektif
oleh
wajib
pajak
untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar
dapat
meningkatkan
serta
memaksimalkan baik dari segi jumlah wajib pajak maupun penerimaan pajak parkir. Dinas Pendapatan Asli Daerah
Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Visi dan Misi, Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Palembang Direktorat Jendral Pajak 2012, Belajar Pajak, Direktorat Jendral Pajak
(DISPENDA) juga diharapkan dapat menurunkan tarif pajak yang dianggap memberatkan bagi wajib pajak.
Hafinudin,
Rohmat
Peningkatan
2015,
Strategi
Pendapatan
Asli
Daerah (PAD) Melalui Pajak b. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian empiris mengenai kelima faktor penghambat
Daerah di Kota Malang, Skripsi S1,
Universitas
Brawijaya,
Malang Humnas BPKP Sumsel 2013, Pemetaan OPAD Kota Palembang: Kaper
BPKP
Sumsel
Tekankan
Republik, Indonesia,
Undang-Undang
Pentingnya Komitmen Bersama,
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
BPKP Provinsi Sumatera Selatan,
Pajak
Palembang
Daerah
Daerah
dan
Retribusi
Kota, Palembang, Peraturan Daerah
Resmi, Siti 2009, Perpajakan Teori dan
Kota Palembang Nomor 17 Tahun
Kasus Edisi 6 Buku 1, Salemba
2010 Tentang Pajak Parkir
Empat, Jakarta
Kota, Palembang, Peraturan Daerah
Savta, Meiva 2013, Studi Tentang
Kota Palembang Nomor 7 Tahun
Pelaksanaan Pemungutan Pajak
2012
Daerah oleh Dinas Pendapatan
Tentang
Perubahan
Atas
Pengelolaan Keuangan dan Asset
Peraturan
Daerah
Kota
Daerah Kabupaten Paser, Skripsi
Palembang Nomor 9 Tahun 2008
S1,
Universitas
Tentang Pembentukan, Susunan
Samarinda
Mulawarman,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sufraeni Dewi 2010, Tinjauan Atas
Daerah Kota Palembang
Efektivitas Kuncoro, Mudrajad, 2009, Metode Riset untuk
Bisnis
&
Pajak
Kontribusinya
Parkir
dan
Dalam
Ekonomi
Meningkatkan Pendapatan Asli
Bagaimana Meneliti & Menulis
Daerah Pada Dinas Pendapatan
Tesis? Edisi 3, Penerbit Erlangga,
Daerah Pengelolaan Keuangan
Jakarta
Kabupaten Bandung, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
Mardiasmo 2006, Perpajakan Edisi Revisi 2006, Andi, Yogyakarta
Sugiyono 2003, Metodelogi Penelitian Bisnis, Pusat Bahasa Depdiknas,
Mardiasmo 2006, Perpajakan Edisi
Bandung
Revisi 2011, Andi, Yogyakarta Waluyo 2011, Perpajakan Indonesia Nariana 2011, Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli
Edisi 10 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
Daerah Kota Palembang, Skripsi S1,
STIE
Palembang
MDP
Palembang,
______________, BAB III: Metodelogi Penelitian, Universitas Lampung, Bandar Lampung
______________, BAB II: Metodelogi Penelitian, Universitas Sumatera Utara, Medan ______________, Perpajakan: Teori dan Kasus Bab I Dasar-dasar Perpajakan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
