STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAERAH DI KOTA MALANG (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG) Rohmat Hafinudin Sahroni Djamhur Hamid Mohammad Iqbal PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
[email protected] ABSTRACT Good local tax management made maximum acceptance of local tax. UU No. 23 year 2014 about local tax and local retribution is the main reference for local tax management in indonesia. the goal of this research is to find supported and resisted factor that affect the local tax income in Malang city from local tax sector and to find the strategy to increase local tax income as an local income In malang city. This research use descriptive method with qualitative approach. The result of this research show that workplan of DISPENDA Malang city was work well. Supported factor that can increase local tax income in malang city are two things, first the supporting infrastructures and second good information system. resisted factor is the weakness of taxpayer discipline and different quality of Human resource in DISPENDA Malang City. Strategy that used by DISPENDA to increase local tax income is from Intensification and extension program. Intensification program include tax rate adjustment, supervision enhancement and controlling local tax payment, Human resource development and income target planing. extension program include field survey, coordination and cooperate with related institution and do some socialization. SWOT Strategy annualize is to optimize Intensification and extension strategy , Build UPTD, boost socialization , and Skill development in DISPENDA. supervision enhancement and evaluation to DISPENDA apparatus, change of Local Rule, and do instance training to DISPENDA apparatus especially in Technology and information. Keyword: Local tax optimization, Intensification and extension of local tax, SWOT analyzed PENDAHULUAN
Salah satu sumber penerimaan PAD
Pelaksanaan Undang-Undang No. 23
adalah
pajak
daerah.
Dasar
hukum
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
pengelolaan pajak daerah adalah UU No. 28
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Retribusi Daerah. Sumber penerimaan dari
Pusat
pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat
dan
perubahan
Daerah yang
telah
menyebabkan
mendasar
mengenai
potensial
menjadikan
Pemerintah
Daerah
pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan
perlu bekerja keras dalam menggali potensi-
Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Undang-
potensi penerimaan dari sumber penerimaan
Undang
sistem
tersebut
terjadi
maksimal. Penerimaan pajak daerah yang
Asas
maksimal tentu berpengaruh terhadap PAD
tersebut
telah
merubah
sentralisasi
pemerintahan
sebelumnya
ke
arah
desentralisasi
yang
desentralisasi.
mendapatkan
hasil
yang
penyelenggaraan
yang ada. Berdasarkan hal tersebut sudah
pemerintahan memberikan kesempatan dan
tentu suatu daerah perlu menyusun strategi
keleluasaan
untuk
guna meningkatkan penerimaan pendapatan
menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam
asli daerahnya yang berasal dari pajak daerah.
era otonomi daerah kemandirian suatu daerah
Siagian (2002:16) menyebutkan bahwa
dituntut
dalam
guna
kepada
untuk
daerah
mewujudkan
terciptanya
strategi merupakan analisis yang tepat tentang
pembangunan daerah yang tidak bergantung
kekuatan yang dimiliki organisasi, kelemahan
pada pemerintah pusat. Untuk itu daerah
yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai
diberi
peluang yang mungkin timbul dan harus
kewenangan
penerimaan
daerahnya
untuk
mengelola
khususnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
dari
dimanfaatkan
serta
ancaman
yang
diperkirakan akan dihadapi. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur
Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
yang terkenal dengan kota pendidikan dan
didalam perusahaan. Hal ini termasuk analisis
juga kota wisata. Kota Malang sebagai salah
lingkungan
satu pelaksana otonomi daerah perkotaan
internal), formulasi strategi, implementasi
sebagaimana daerah-daerah lain, berusaha
strategi, dan evaluasi dan kontrol (Wheelen
untuk
and Hunger, 2012:95).
meningkatkan
pendapatan
asli
daerahnya terutama dari sektor pajak daerah.
(lingkungan
Agar
strategi
disusun
eksternal
dan
perusahaan
secara
atau
Pajak daerah Kota Malang telah diatur dalam
organisasi
efektif,
maka
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16
diperlukan adanya dapat informasi tentang
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
Strategi yang tepat diperlukan guna
yang berkaitan dengan kondisi dan situasi
tercapaianya penerimaan pajak daerah Kota
perusahaan atau organisasi tersebut. Salah
Malang yang optimal. Target penerimaan
satu metode untuk mengetahui kekuatan,
pajak daerah pun setiap tahunnya pasti
kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan
mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal
atau
tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD
Menurut Griffin (2004:228), analisis SWOT
khususnya dari sektor pajak daerah perlu
adalah evaluasi atas kekuatan (strengths) dan
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
kelemahan
keuangan daerah.
organisasi yang dilakukan secara berhati-hati,
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
Faktor-faktor
apa
saja
yang
mendukung dan menghambat penerimaan
organisasi
adalah
(weaknes)
analisis
SWOT.
internal
suatu
dan juga evaluasi atas peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari lingkungan. Manajemen Strategik Sektor Publik
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya
Menurut Bawono (2007:11) bahwa
dari sektor Pajak Daerah di Kota Malang dan
manajemen
strategi
sektor
Bagaimana Strategi meningkatkan penerimaan
“Manajemen
Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak
mengarahkan organisasi sektor publik untuk
Daerah di Kota Malang.
melakukan perencanaan manajemen dengan
stratejik
publik
yaitu,
sektor
publik
mempertimbangkan dengan baik faktor – TINJAUAN PUSTAKA
faktor pendukung dan penghambat dalam
Strategi
organisasi melalui salah satu alat manajemen Menurut Suryono (2010:114) strategi
stratejik yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT
merupakan suatu hal yang terus berkembang
berusaha
secara terus menerus untuk menemukan cara-
pendukung dan penghambat yang ada dalam
cara
organisasi
baru.
Sedangkan
menyebutkan
bahwa
Siagian
strategi
(2002:16)
untuk
menganalisis
kemudian
faktor berusaha
merupakan
menterjemahkannya ke dalam suatu strategi
analisis yang tepat tentang kekuatan yang
utama untuk mencapai visi, misi dan tujuan
dimiliki organisasi, kelemahan yang mungkin
organisasi.”
melekat pada dirinya, berbagai peluang yang
Pemerintah Daerah
mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta
Pemerintah Daerah adalah satuan-
ancaman yang diperkirakan akan dihadapi.
satuan organisasi pemerintah yang berwenang
Manajemen Strategik
untuk
Manajemen
segenap
merupakan
kepentingan setempat dari sekelompok yang
rangkaian dua perkataan terdiri dari kata
mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh
“Manajemen” dan “Strategik” yang masing–
kepala pemerintahan daerah.Kepala Daerah
masing memiliki pengertian tersendiri, yang
adalah
setelah dirangkaikan menjadi satu terminologi
dipilih secara demokrasi. (Gie : 2000:5)
berubah
dengan
Strategik
menyelenggarakan
memiliki
pengertian
Kepala
Pemerintah
Daerah
yang
Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-
tersendiri pula. Manajemen Strategik adalah
Undang
sekumpulan keputusan manajerial dan aksi
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia
pengambilan
dilakukan dengan asas desentralisasi, asas
keputusan
jangka
panjang
Nomor
23
Tahun
Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2014
2
dekonsentrasi, dan asas tugas pambantuan.
dilakukan oleh orang pribadi atau badan
Konsep desentralisasi yang diberlakukan di
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
Indonesia telah memberikan implikasi yang
seimbang,
sangat
berdasarkan peraturan perundang-undangan
mendasar
terutama
menyangkut
yang
kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi
yang
berlaku,
negara.
membiayai
dapat
yang
dilaksanakan
digunakan
penyelenggaraan
untuk
pemerintah
daerah dan pembangunan daerah. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Pajak daerah,
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah
otonom
untuk
mengatur
dan
sebagai
salah
satu
Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah
satu
sumber
pembiayaan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
penyelenggaraan
menurut
pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan
prakarsa
berdasarkan dengan
sendiri.
aspirasi
peraturan
Hal
tersebut
masyarakat
sesuai
perundang-undangan.
memeratakan Dengan
pemerintahan kesejahteraan
demikian
masyarakat.
daerah
mampu
Melalui otonomi diharapkan daerah akan
melaksanakan
lebih mandiri dalam menentukan seluruh
mengatur dan mengurus rumah tangganya
kegiatannya
sendiri melalui kebijakan fiskal daerah.
dan
diharapkan
tidak
pemerintah terlalu
aktif
pusat mengatur
yaitu
mampu
Strategi Peningkatan PAD Melalui Pajak Daerah
daerah (Wijaya, 2002:7). Menurut
otonomi
dan
Halim
(2009:17)
Nirzawan
(2001:
75)
mengungkapkan
Desentralisasi fiskal merupakan bagian yang
bahwa strategi yang dapat diterapkan guna
tidak terpisahkan dari otonomi daerah diatur
peningkatan penerimaan pajak daerah adalah
pelaksanaannya
melalui
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Keuangan
Pemerintah
antara
Perimbangan Pusat
dan
1. Intensifikasi,
dilaksanakan
antara
lain
Pemerintah Daerah. Desain dan Perimbangan
dengan cara sebagai berikut :
Keuangan
masih
a. Melaksanakan tertib penetapan pajak
menitikberatkan sumber-sumber penerimaan
yang harus dibayar oleh wajib pajak,
Pemerintah Daerah pada sumber yang berasal
tertib dalam pemungutan kepada wajib
dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana
pajak, tertib dalam administrasi serta
perimbangan, yang terdiri dari: bagian daerah
tertib dalam administrasi serta tertib
Pusat-Daerah
dari PBB, BPHTB, SDA, DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
dalam penyetoran. b. Melaksanakan
Pendapatan Asli Daerah
secara
optimal
pemungutan pajak dan retribusi daerah
Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku. c. Melakukan
pengawasan
dan
Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan
pengendalian
secara
Daerah adalah hal pemerintah daerah yang
berkelanjutan
untuk
diakui sebagai penambah nilai kekayaan
terjadinya
bersih dalam periode tahun bersangkutan.
pelaksanaan pemungutan di lapangan
Pasal 6 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004
oleh petugas.
menyebutksn bahwa PAD bersumber dari Pajak
Daerah,
pengelolaan
Retribusi
kekayaan
daerah,
daerah
Hasil
yang
di
pisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah
sistematis
mengantisipasi
penyimpangan
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dalam
d. Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada
dinas
terkait
yang
bertugas
mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas. e. Memberikan
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan
dan
(rangsangan)secara
insentif khusus
kepada
aparat pengelola PAD yang dapat
bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang
Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
melampaui penerimaan dari target yang
2). Kualitas
telah ditetapkan. f. Mengadakan
sumber
DISPENDA
pendekatan
persuasif
kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya
melalui
kegiatan
penyuluhan.
daya
Kota
manusia
Malang
yang
berbeda. 3. Strategi
peningkatkan
penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah di Kota Malang:
g. Melakukan
langkah-langkah
a. Intensifikasi
pengendalian lain guna menghindari
1). Penyesuaian tarif,
timbulnya
2). Peningkatan
penyimpangan
terhadap
peraturan
daerah
pelaksanaan mengenai
pengelolaan
pengendalian
maupun
penetapan pajak dan retribusi daerah.
a. Menyusun
program
dan
pembayaran
pajak
daerah, 3). Peningkatan kualitas sumber daya
2. Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:
pengawasan
manusia DISPENDA Kota Malang, 4). Penetapan target penerimaan pajak
kebijakan
dan
strategi pengembangan dan menggali
daerah. b. Ekstensifikasi
obyek pungutan baru yang potensial
1). Survey lapangan,
dengan lebih memprioritaskan kepada
2). Koordinasi dan kerjasama dengan
retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
pihak-pihak terkait, 3). Peningkatan
b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan
daerah
yang
ada
sosialisasi
kepada
masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas
dan
Pendapatan Daerah Kota Malang Perkantoran
mengkaji ulang peraturan daerah untuk
Terpadu Gd. B Lt. 1 Jl. Mayjend Sungkono
diajukan perubahan.
Kota Malang. Penelitian ini menggunakan 2
c. Mengadakan studi banding ke daerah
(dua) jenis sumber data, yaitu data primer dan
lain guna mendapat informasi terhadap
data sekunder. Teknik pengumpulan data
jenis-jenis
yang digunakan peneliti ada 2 teknik, yaitu
retribusi
penerimaan lain
yang
pajak
dan
memungkinkan
dokumentasi
dan
wawancara.
Instrumen
untuk dikembangkan. (Nirzawan, 2001:
penelitian yang digunakan dalam penelitian
75).
ini adalah pedoman wawancara, catatan penelitian, dan pedoman dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data
METODE PENELITIAN Penelitian
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
deskriptif
dengan
pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah: 1. Program Kerja DISPENDA Kota Malang 2. Faktor-faktor penerimaan
yang
mempengaruhi
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD) khususnya dari sektor Pajak Daerah di Kota Malang.
Adapun
langkah-langkah
1). Sarana dan prasarana, 2). Sistem informasi.
data
penelitian yang akan dilakukan adalah: 1. Menganalisis program kerja DISPENDA Kota Malang 2. Menganalisis penghambat
faktor
pendukung
optimalisasi
dan
penerimaan
pajak daerah Kota Malang berdasarkan temuan dilapangan 3. Menganalisis
a. Faktor Pendukung
analisis
strategi
optimalisasi
penerimaan pajak daerah Kota Malang yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Malang
b. Faktor Penghambat 1). Lemahnya disiplin wajib pajak,
4. Merumuskan Weakness,
strategi
Opportunity,
SWOT
(Strength,
and
Threats)
berdasarkan strategi yang telah ada dan Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
kondisi
dilapangan
hasil
direalisasikan oleh DISPENDA Kota Malang,
wawancara. Strategi SWOT dirumuskan
hanya penerapan standar mutu SMM ISO
dengan
9001-2008
melihat
berdasarkan
kekuatan,
kelemahan,
yang
saat
peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh
direalisasikan.
DISPENDA Kota Malang.
FaktorPendukung 1.
ini
belum
dapat
Sarana dan Prasarana DISPENDA
ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA
Sarana dan prasarana adalah hal yang
Program Kerja DISPENDA Kota Malang
terelakkan dalam operasional atau aktivitas
Program kerja DISPENDA Kota Malang
suatu
organisasi.
Sarana
dan
prasarana
penentu
berjalan
atau
menjadi acuan bagi seluruh jajaran karyawan
sebagai
atau pegawai penegak pajak daerah untuk
kegiatan yang dicanangkan. Dispenda Kota
melaksanakan tugas-tugasnya. Program kerja
Malang dalam melaksanakan tugasnya juga
yang telah ditetapkan mengacu pada tujuan
didukung dengan sarana dan prasarana yang
dan sasaran yang telah dirumuskan. Program
memadai. Tanpa sarana dan prasarana yang
kerja DISPENDA Kota Malang yang terdiri
memadai
dari
DISPENDA tidak dapat maksimal.
5
program
kerja,
yaitu
program
pelayanan administrasi perkantoran, program
dimungkinkan
Berdasarkan hasil
kinerja
aparatur
wawancara dapat
peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
diketahui
program peningkatan pengembangan sistem
DISPENDA Kota Malang sangat membantu
pelaporan,
dan
dan efektif sebagai upaya meningkatkan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
penerimaan pajak daerah. Sarana mobil dinas
dan program pelaksanaan pengkajian dan
yang
penerapan standar manajemen mutu, yang
semaksimal mungkin seperti halnya Kota
direalisasikan
kerja
Surabaya yang telah menggunakan mobil
merupakan bentuk kesungguhan DISPENDA
dinas sebagai mobil keliling (mobling) bayar
Kota
pajak.
program
dalam
Malang
peningkatan
31
untuk
kegiatan
mengoptimalkan
penerimaan pajak daerah Kota Malang.
bahwa
tidaknya
saat
ini
sarana
ada
Mobling
prasarana
belum
yang
kelurahan-kelurahan
dan
ada
yang
digunakan
mendatangi ada
disetiap
Program kerja yang ada merupakan
wilayahnya guna mendatangi warga yang
bentuk adanya pembaharuan pengelolaan
akan membayar pajak terutangnya. Sehingga
pajak daerah sebagai upaya peningkatan
mobling
penerimaan pajak daerah Kota Malang. Hal
penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya.
tersebut terlihat dari adanya program kerja
Sarana dan prasarana yang memadai pada
yang
perbaikan
DISPENDA Kota Malang sudah seharusnya
sistem kerja dari penyediaan jasa administrasi,
dimanfaatkan dengan baik oleh DISPENDA
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
Kota Malang, kalau tidak hal tersebut hanya
prasarana
kerja
akan menjadi hal yang sia-sia dan tentunya
sistem
akan merugikan pihak DISPENDA sendiri
dicondongkan
pengelolaan
terhadap
DISPENDA, pajak
program
daerah
dari
sangat
berakibat
meningkatkan
pembayaran pajak secara online (e-tax) yang
karena
saat ini terus dilakukan perbaikan guna
penerimaan pajak daerah Kota Malang.
memenuhi semua tuntutan jenis pajak daerah
2.
berbasis IT, pengelolaan pajak dengan basis
akan
efektif
menurunnya
Sistem Informasi Yang Mendukung Sistem
informasi
merupakan
faktor
data terintegrasi antar bidang (SIMPATDA),
penting dalam mengakomodir pengelolaan
pengelolaan PBB yang merupakan jenis pajak
pajak daerah. Adanya sistem informasi yang
daerah baru di Kota Malang, sensus pajak
terakomodir
dan
sistematis
daerah terutama sensus pajak rumah kost
meningkatkan
kinerja
organisasi.
yang saat ini terus dilakukan, dan program
informasi yang diterapkan oleh DISPENDA
kerja penerapan standar mutu SMM ISO 9001-
Kota Malang dalam mengelola pajak daerah
2008.
saat ini menjadi prasarana yang sangat
Program
keseluruhan
kerja telah
tersebut
secara
dilakukan
atau
membantu
dalam
dapat Sistem
mengoptimalkan
Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
penerimaan pajak daerah Kota Malang. Sistem
yang
informasi yang digunakan DISPENDA Kota
penerimaan pajak daerah dapat meningkat.
Malang
2. Kualitas SDM DISPENDA Berbeda
adalah
SIMPATDA
(Sistem
kurang
sadar
akan
pajak
agar
Manajemen Pajak Daerah Antar Bidang), e-tax
Kualitas SDM berkaitan erat terhadap
(elektronik tax), SISMIOP (Sistem Informasi
kinerja yang dilakukan dan yang dihasilkan.
Objek Pajak) dan GIS (Geographic Information
Kualitas SDM yang berbeda menjadi faktor
System) yang digunakan untuk perekaman
penghambat atas pengelolaan pajak daerah
data Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan
Kota Malang. Timpangnya kualitas SDM
hasil wawancara dapat diketahui bahwa
aparatur antar bidang juga terjadi pada
DISPENDA Kota Malang selalu berusaha
DISPENDA
untuk mengikuti sistem informasi terbaru
timpangnya kualitas SDM tersebut terjadi
guna untuk mengoptimalkan kinerja aparatur
disemua
DISPENDA dalam mengelola pajak daerah
Indonesia.
Kota Malang. Sistem dan informasi yang ada pada
DISPENDA
Kota
Malang
Kota
Malang.
instansi
yang
Secara ada
umum
diseluruh
Berdasarkan hasil wawancara dapat
belum
diketahui bahwa kualitas SDM yang berbeda
sempurna, oleh karena itu perbaikan dan
di DISPENDA Kota Malang menjadi faktor
pendampingan
yang sedikit menghambat dalam rangka
sistem
informasi
yang
digunakan selalu dilakukan.
peningkatan penerimaan pajak daerah Kota
Faktor Penghambat
Malang. Perbedaan kualitas SDM tersebut
1. Lemahnya Disiplin Wajib Pajak
dikarenakan adanya perbedaan latar belakang
Disiplin wajib pajak dalam membayar
pendidikan dan perbedaan usia diantara
pajak secara umum dapat dikatakan selalu
karyawan.
menjadi faktor penghambat atas peningkatan
memberi dampak terhadap cara berfikir atau
penerimaan pajak. Hal tersebut terjadi di
pemahaman yang berbeda setiap individu.
tataran pajak pusat maupun pajak daerah.
Usia yang berbeda menuntut adanya alur
Kesadaran bayar pajak yang kurang dari
koordinasi yang jelas.
masyarakat menjadi tantangan bagi aparatur
Strategi DISPENDA Kota Malang Dalam
DISPENDA
Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
Kota
Malang
dalam
Latar
belakang
meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota
Intensifikasi
Malang. Tingkat kesadaran wajib pajak yang
1. Penyesuaian Tarif
patuh dan tidak patuh bayar pajak di Kota Malang sebesar 70% : 30%. Strategi
yang
Penyesuaian DISPENDA
dicanangkan
tarif
Kota
pendidikan
dilakukan
Malang
sesuai
oleh dengan
menjadi
keadaan ekonomi masyarakat Kota Malang
pedoman dalam mengelola wajib pajak yang
dan berdasarkan aturan yang diterapkan
tidak patuh. Adanya sanksi pajak diharapkan
pemerintah pusat maupun pemerintah Kota
dapat mengurangi angka wajib pajak yang
Malang secara khusus. Penyesuaian tarif pajak
tidak patuh. Namun demikian walaupun
daerah merupakan salah satu cara untuk
sanksi pajak telah diatur dalam Perda Nomor
meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota
16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota
Malang.
Malang sampai saat ini angka 30% masih menjadi
tantangan
harus
hasil
wawancara
dapat
dihadapi
diketahui bahwa penyesuaian tarif pajak
DISPENDA Kota Malang untuk menurunkan
daerah yang saat ini telah dilakukan adalah
angka
Pendekatan
tarif pajak reklame dan penyesuaian tarif atas
persuasif dan sosialisasi terus dilakukan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan
sebagai upaya untuk mengurangi masyarakat
Bangunan. Tarif pajak reklame dinaikkan
yang tidak patuh bayar pajak.
DIsPENDA
hingga 300% dan hal tersebut telah diatur
Kota Malang harus berusaha ekstra dalam
dalam Peraturan Wali Kota Malang No
menangani kasus masyarakat Kota Malang
32/2013. Penyesuaian tarif yang dilakukan
persentase
yang
Berdasarkan
tersebut.
agar penerimaan pajak daerah Kota Malang
Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
dapat meningkat dan memberikan kontribusi
Kualitas SDM dalam suatu organisasi
kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
menentukan titik poin atau gol dari organisasi
besar.
tersebut. Kualitas SDM yang baik akan
Selain pajak reklame penyesuaian tarif
menciptakan suasana kerja yang kondusif
pajak daerah juga dilakukan terhadap Pajak
sehingga menghasilkan kinerja sesuai tujuan
Bumi dan Bangunan Perkotaan. Penyesuaian
yang diharapkan. DISPENDA Kota Malang
tarif pajak tersebut dikarenakan dinamisnya
selalu melakukan pembenahan atau meng-
harga jual tanah dan bangunan di Kota
upgrade SDM yang ada untuk menghasilkan
Malang
SDM yang handal dan terampil dibidangnya
dan
juga
adanya
pelimpahan
pengelolaan PBB Perkotaan dari Pemerintah
khususnya pajak daerah.
Pusat kepada Pemerintah Kota Malang. Pajak Bumi
dan
Bangunan
Perkotaan
Malang
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas SDM
dikelola secara resmi oleh Pemerintah Kota
dilakukan
Malang mulai awal tahun 2013. . Sehingga
pelatihan kerja, dan diklat tentang pajak
penyesuaian tarif tersebut diperlukan guna
daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya
memperbaharui database yang ada sebagai
untuk
salah
DISPENDA Kota Malang dalam menangani
satu
upaya
untuk
meningkatkan
penerimaan pajak daerah. 2. Peningkatan
dengan
memberikan
meningkatkan
seminar,
keahlian
aparatur
pajak daerah sesuai bidang kerjanya. Diklat,
Pengawasan
dan
seminar dan pelatihan kerja yang dilakukan
Pengendalian Pembayaran Pajak Daerah
dengan menjalin kerjasama antara DISPENDA
Strategi
Kota
peningkatan
pengendalian
pengawasan
pembayaran
Malang
dengan
pihak
Direktorat
daerah
Jenderal Pajak (DJP). Kerjasama tersebut dapat
merupakan faktor penting dalam pencapaian
memberikan wawasan yang matang tentang
penerimaan
Malang.
pengelolaan pajak khususnya pajak daerah.
Pengawasan dan pengendalian yang baik
Sehingga dengan terciptanya kualitas SDM
akan
penyelewengan
yang handal dan wawasan yang up to date
pembayaran pajak oleh wajib pajak. Sistem
dapat tercipta lingkungan kerja yang optimal
pengelolaan
dan
pajak
daerah
Kota
meminimalkan yang
meminimalisir Dalam
pajak
dan
hal
pengawasan dilakukan
terstruktur
akan
penerimaan
kecurangan
yang
terjadi.
pembayaran
wajib
pajak,
4. Penetapan
yang
Daerah
dan
pengendalian pengawasan
daerah
sebagai
penopang PAD meningkat. Target
Penerimaan
Pajak
internal
Kebijakan penerapan target penerimaan
melalui bukti pembayaran yang telah masuk.
pajak daerah merupakan langkah jitu yang
Pengawasan dan pengendalian dilakukan
diambil DISPENDA Kota Malang. Penetapan
dengan melakukan update data dan merekap
target selalu dilakukan diawal tahun dan
data secara manual maupun dengan sistem
mengalami perubahan sesuai dengan kondisi
komputerisasi.
ekonomi yang terjadi. Target yang telah
Sistem
melalui
pajak
komputerisasi
yang
dilakukan
ditentukan
menuntut
kinerja
aparatur
dengan menggunakan aplikasi SIMPATDA
DISPENDA untuk lebih produktif dalam
(Sistem Informasi dan Manajemen Pajak
mengupayakan penerimaan pajak daerahnya.
Daerah) yang terintegrasi ke semua bidang di DISPENDA
Kota
Malang.
Bidang
Pajak
Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang selama tahun 2009-2013
Daerah Lainnya sebagai admin atas aplikasi
dapat dilihat pada tabel berikut
tersebut dan bidang lainnya sebagai user yang
Tabel 1: Target dan Realisasi Penrimaan
dapat memantau bagaimana kondisi wajib
Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013
pajak daerah dalam hal memenuhi kewajiban Tahun
perpajakannya. 3. Peningkatan Kualitas SDM DISPENDA Kota Malang
Target
Realisasi
Persentase
(Rp)
(Rp)
(%)
2009
49.144.638.670
49.467.066.283
100,66
2010
56.142.003.283
60.151.082.871
107,14
Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
2. Koordinasi dan Kerjasama Dengan Dinas
2011
104.644.701.181
125.332.979.878
113,62
2012
125.828.676.757
159.124.119.793
126,46
Terkait
2013
210.287.899.778
238.499.748.162
113,42
Kerjasama merupakan jalinan komunikasi
Ratarata
109.209.583.934
126.514.999.397
115,85
yang harus dibangun oleh setiap individu Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui
maupun kelompok individu. Hal tersebut dikarenakan
setiap
individu
maupun
dan dianalisis bahwa target penerimaan pajak
kelompok individu tidak dapat melakukan hal
daerah Kota Malang selama tahun 2009-2013
atas kemauan dirinya sendiri. Kerjasama
selalu ditingkatkan dan realisasi yang dicapai
diperlukan untuk mempermudah pekerjaan
pun selalu berhasil mencapai target yang
yang
sedang
dilakukan.
ditentukan.
Berdasarkan hasil wawancara,
DISPENDA
Apabila
dilihat
berdasarkan
akan
atau
nominal angka yang ada dapat diketahui
Kota
bahwa tahun 2013 merupakan tahun dengan
penerimaan pajak daerahnya juga menjalin
target
terbesar
kerjasama dengan instansi terkait. Kerjasama
selama lima tahun periode dengan tingkat
yang dilakukan DISPENDA Kota Malang
pencapaian 113,42. Namun demikian apabila
adalah dengan satpol PP Kota Malang,
di lihat dari persentase pencapaian target
kepolisian Kota Malang, Dinas Perijinan Kota
dapat dikatehui bahwa tahun 2012 merupakan
Malang, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah),
tahun dengan tingkat persentase pencapaian
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , dan dengan
tertinggi, yaitu 126,46%. Dengan demikian
pihak media. Selain itu kerjasama juga dijalin
dapat dsimpulkan bahwa penerimaan pajak
dengan RT/RW, dan pihak Kelurahan di Kota
daerah
Malang.
dan
realisasi
Kota
persentase
penerimaan
Malang
dilihat
dari
sisi
pencapaian
kurang
maksimal.
Malang
dalam
3. Peningkatan
meningkatkan
Sosialisasi
Kepada
Maka dari itu aparatur DISPENDA Kota
Masyarakat
Malang dituntut untuk lebih aktif lagi dalam
Sosialisasi merupakan sarana publikasi dan
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah
edukasi yang harus tersampaikan kepada
Kota Malang.
masyarakat.
Ekstensifikasi
penerimaan pajak daerah Kota Malang, pihak
1. Survey Lapangan
DISPENDA
Objek pajak dan wajib pajak merupakan
Dalam rangka meningkatkan telah
melakukan
sosialisasi
tentang pajak daerah kepada masyarakat Kota
hal penting yang perlu dikaji setiap saat untuk
Malang.
mendapatkan penerimaan pajak daerah yang
DISPENDA Kota Malang adalah dengan
maksimal. Data wajib pajak dan objek pajak
melakukan sosialisasi melalui pemasangan
harus diupdate setiap saat. Pembaharuan data
reklame, melalui media massa cetak dan
wajib pajak dan objek pajak daerah juga
elektronik yaitu dengan melakukan publikasi
menjadi prioritas DISPENDA Kota Malang
di Koran Jawa Pos, melalui website, melalui
sebagai
mengoptimalkan
Malang TV, dan RRI. Selain itu sosialisasi juga
penerimaan pajak daerah. Pembaharuan data
dilakukan dengan program jalan sehat sadar
yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Malang
pajak, diadakannya duta pajak Kota Malang,
adalah dengan terjun langsung ke lapangan
dan juga dengan mendatangi wajib pajak
atau yang biasa disebut dengan survey
secara langsung.
lapangan.
Analisis
upaya
untuk
Berdasarkan
hasil
wawancara
survey lapangan yang dilakukan DISPENDA
Sosialisasi
SWOT
yang
((Strengths,
dilakukan
Weakness,
Opportunities, Threats)
Kota Malang dilakukan untuk menemukan
Berdasarkan hasil wawancara yang
wajib pajak baru dan untuk mengetahui
telah
kondisi wajib pajak atau objek pajak di
Daerah Kota Malang dapat digambarkan
lapangan. Dengan survey lapangan akan
dalam
ditemukan objek pajak yang belum dikenakan
kekuatan,
pajak dan adanya perubahan objek pajak.
ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk
dilakukan
pada
Dinas
Pendapatan
analisis SWOT yang terdiri kelemahan
kesempatan
Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
dari dan
menetukan strategi peningkatan penerimaan
yang ditemui adalah lemahnya disiplin
pajak daerah Kota Malang dengan melihat
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan
perpajakannya, dan adanya kualitas SDM
ancaman yang dimiliki DISPENDA Kota
DISPENDA
Malang sebagai pengelola pajak daerah.
faktor
Rumusan strategi penerimaan pajak
yang
berbeda.
pendukung
Malang
dalam
Sedangkan
DISPENDA
rangka
Kota
meningkatkan
daerah Kota Malang berdasarkan analisis
penerimaan pajak daerah adalah adanya
SWOT tersebut dapat dilihat pada tabel 2.
sarana dan prasarana DISPENDA yang
Tabel 2: Matriks SWOT: Strategi Penerimaan
memadai dan adanya sistem informasi
Pajak Daerah Kota Malang
yang mendukung.
Kekuatan (Strenghts)
Kelemahan (Weakness)
Internal a.
Eksternal
Peluang (Opportunity) a.
Jumlah Penduduk yang meningkat
b. Potensi Pajak c. Kewenangan Daerah
Peraturan Daerah b. Sarana dan Prasarana c. IT yang mendukung Strategi S-O
Kurangnya Sosialisasi yang menyeluruh b. Wawasan IT aparatur DISPENDA yang kurang
Disiplin Wajib Pajak b. Sumber daya manusia DISPENDA Kota Malang Strategi W-O
Malang dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dengan
yang
dilakukan
melakukan
peningkatan
adalah
penyesuaian
pengawasan
tarif, dan
pengendalian pembayaran pajak daerah, a.
Mengoptimalkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peneriman Pajak Daerah b. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
Ancaman (Threats) a.
a.
2. Strategi peningkatan pajak daerah Kota
Strategi S-T a.
Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kepada aparatur DISPENDA b. Pembaharuan Peraturan Daerah
Perlu adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) b. Meningkatka n sosialisasi c. Menambah jumlah personel DISPENDA dan meningkatkan skill aparatur
peningkatan kualitas sumber daya manusia
d. Menambah basis pajak daerah secara online. Strategi W-T
dilakukan agar optimalisasi penerimaan
a.
siaran radio di RRI, dan melalui media
a.
Koordinasi yang baik antar aparatur DISPENDA b. Mengadakan pendampinga n dan pelatihan yang intens kepada aparatur DISPENDA
DISPENDA,
dan
dengan
menetapkan
target penerimaan pajak daerah. Program Ekstensifikasi yang dilakukan DISPENDA Kota Malang adalah dengan melakukan survey lapangan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas atau pihak terkait, dan melakukan sosialisasi. Survey Lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi objek pajak dan wajib pajak di lapangan. pajak
Koordinasi
daerah
dilakukan
dan
kerjasama
meningkat.
melalui
siaran
Sosialisasi TV
dengan
melakukan kerjasama Malang TV, melalui Koran Jawa Pos. Strategi berdasarkan matriks SWOT dapat dirumuskan dengan strategi (strengths-opportunities),
W-O
S-O (weakness-
opportunities), S-T (strengths-threats), dan WT (weakness-threats). Strategi S-O meliputi mengoptimalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi
peneriman Pajak Daerah
serta melakukan kerjasama dengan pihak KESIMPULAN DAN SARAN
swasta.
Kesimpulan 1. Dalam
Strategi
pembentukan melakukan
peningkatan
W-O
UPTD,
meliputi
meningkatkan
sosialisasi, penambahan jumlah personel
penerimaan Pajak daerah oleh DISPENDA
DISPENDA
Kota
faktor
aparatur, serta penambahan jenis pajak
penghambat dan faktor pendukung yang
daerah berbasis online. Stategi S-T meliputi
Malang
ada
beberapa
dan
peningkatan
skill
ditemui di lapangan. Faktor penghambat Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
peningkatan pengawasan dan evaluasi
dilapangan per kecamatan di Kota Malang
kepada
dan
dinaungi
sendiri
Daerah.
dibentuk.
Dengan
aparatur
pembaharuan
DISPENDA
Peraturan
oleh
UPTD
begitu
yang
kalau
ada
Sedangkan strategi W-T dapat dilakukan
permasalahan di lapangan UPTD langsung
dengan melakukan koordinasi yang baik
dapat menangani nya.
antar
aparatur
DISPENDA
dan
mengadakan pendampingan dan pelatihan
DAFTAR PUSTAKA
yang intens kepada aparatur DISPENDA
Bawono,
khususnya dalam bidang IT.
Icuk
Rangga.
2007.
Manajemen
Stratejik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance. Purwokerto: Fakultas
Saran
Ekonomi UNSOED
1. DISPENDA Kota Malang perlu melakukan strategi melalui promosi media video interaktif. Hal tersebut guna memudahkan pandangan
masyarakat
Kota
Malang
dalam memahami pentingnya bayar pajak mulai dari pemberian wawasan umum mengapa
harus
bayar
pajak
sampai
mekanisme pembayaran dan pelaporan
Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Modern Liberty Griffin, W Ricky. 2004. Manajemen. Edisi Ketujuh Jilid 2, Penerjemah: Gina Gania. Jakarta: Penerbit Erlangga Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
perpajakannya. Melalui media promosi
Nirzawan. 2001. Tinjauan Umum Terhadap
video interaktif masyarakat Kota Malang
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di
dapat memahami dengan jelas tentang
Bengkulu
pajak daerah dan menciptakan sadar pajak
Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN
kepada masyarakat, sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat. adanya
Manajemen
Keuangan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
2. Seiring dengan dinamisnya waktu yang menuntut
Utara,
perubahan
dan
perkembangan teknologi yang canggih, maka DISPENDA Kota Malang seharusnya juga melakukan strategi promosi mengenai
Siagian, Sondang. 2002. Menejemen strategik. Jakarta : PT. Bumi Askara Suryono, Agus. 2010. Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang: UB Press Undang-Undang Republik Indonesia No 33
bayar pajak daerah melalui media sosial.
Tahun
Hal
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
tersebut
DISPENDA
guna
Kota
mendekatkan
Malang
dengan
2004
Tentang
Perimbangan
Daerah.
masyarakat Kota Malang melalui media
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
sosial yang saat ini penggunaan nya telah
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
memasyarakat.
Retribusi Daerah
3. Peningkatan kualitas SDM DISPENDA Kota
Malang
perlu
dilakukan
agar
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
terciptanya iklim kerja yang kondusif. Hal
Wheelen, Thomas L and J David Hunger. 2012.
tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan
Strategic Management and Business Policy.
keterampilan dan wawasan yang setiap
Thirteenth Edition. United State of America
saat berubah. Peningkatan kualitas SDM
Widjaja, HAW. 2002. Otonomi daerah dan
dapat dilakukan dengan melakukan diklat
Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo
dan seminar serta pendampingan yang
Persada
intens. 4. Pembentukan Teknis
UPTD
Daerah)
perlu
(Unit
Pelaksana
dilakukan.
Hal
tersebut bertujuan agar kinerja DISPENDA dapat
maksimal
dan
secara
teknis
Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP)| Vol. 2 No. 2 Februari 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
10
