ANALISIS PAJAK HIBURAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU TAHUN 2009 – 2013 (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Jawa Timur) Rega Nur Puspanita Mochammad Al Musadieq Gunawan Eko Nurtjahjono PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected]
ABSTRACT Local taxes has a range of the potential to become a source of local revenue. One of the potential is entertainment tax. The potential entertainment tax is one of the source of local tax revenue in Kota Batu. Entertainment tax has many important role to the local revenue. In general, if the potential of the entertainment tax gain, then local revenue received will increase and contribute taxes to local revenues have a significant effect. Entertainment tax in Batu City have revenue realization that every year will increase, but the entertainment tax revenue targets are not always fulfilled. Overview of entertainment tax and local revenues consists the analysis of the rate of growth, analysis of effectiveness, analysis of the potential and contribution analysis. Entertainment tax growth is expected to be increased so that the contribution of entertainment tax can have optimal results. The potential tax that exists in Batu City especially entertainment tax to seize the optimally. Departement of Revenue Batu City always tries to approach to taxpayers. Keywords
: Growth Rate, Effectiveness, Contribution, Entertainment Tax, Local Revenues
ABSTRAK Pajak daerah memiliki berbagai potensi untuk menjadi sumber penerimaan daerah salah satu potensi tersebut adalah pajak hiburan. Potensi pajak hiburan merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Pajak hiburan memiliki peran yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Secara umum, jika potensi pajak hiburan semakin banyak maka pendapatan daerah yang diterima akan meningkat dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan. Pajak hiburan di Kota Batu memiliki realisasi penerimaan yang setiap tahunnya meningkat akan tetapi target penerimaan pajak hiburan tidak selalu terpenuhi. Analisis yang digunakan adalah analisis laju pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis potensi dan analisis kontribusi. Pertumbuhan pajak hiburan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga kontribusi pajak hiburan dapat mendapatkan hasil yang optimal. Potensi yang ada di Kota Batu khususnya sektor pajak hiburan agar di manfaatkan secara optimal. Bagi Dispenda Kota Batu diupayakan agar selalu melakukan pendekatan kepada wajib pajak. Kata kunci : Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah PENDAHULUAN
Menurut Supramono dan Damayanti (2005:10),
Pajak daerah memiliki fungsi anggaran dan
“sistem official assessment merupakan penentuan
fungsi mengatur, menurut Mardiasmo (2013:1)
besarnya
utang
pajak
yang dimaksud dengan “fungsi anggaran adalah
pemerintah
pajak merupakan sumber pendapatan daerah
assessment
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran,
pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak (WP)
sedangkan fungsi mengatur yaitu daerah dituntut
sendiri”.
(fiskus),
dilimpahkan
sedangkan
perhitungan
kepada
sistem
self
besarnya pajak dan
untuk dapat mengatur pertumbuhan ekonomi
Pajak daerah memiliki berbagai potensi untuk
melalui kebijakan dalam hal perpajakan”. Sistem
menjadi sumber penerimaan daerah salah satu
pemungutan pajak daerah memiliki 2 (dua) sistem
potensi tersebut adalah pajak hiburan. Pajak
yaitu official assessment dan self assessment.
hiburan merupakan pungutan yang ditujukan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
pada penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
pada Dispenda Kota Batu yang melakukan
biaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu
pungutan pajak terhadap subjek pajak dan
No. 6 Tahun 2010, “hiburan adalah tontonan,
menyetorkan pajak terutang kepada Dispenda
pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian
Kota Batu. WP hiburan inilah yang akan
yang dinikmati dan dikenakan biaya”.
menunjang tercapainya target pendapatan asli
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ukuran
potensi
Secara umum, jika potensi pajak hiburan
kegiatan daerah/otonomi daerah. Besarnya PAD
semakin banyak maka pendapatan daerah yang
diharapkan dapat mewujudkan otonomi daerah
diterima akan meningkat dan kontribusi pajak
yang
terhadap PAD berpengaruh signifikan. Pajak
tanpa
dalam
daerah (PAD) Kota Batu.
pelaksanaan
mandiri
daerah
tergantung
dengan
pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan
hiburan
menggali sumber penerimaan PAD yang dapat
penerimaan pajak hiburan yang setiap tahunnya
menunjang pengeluaran
meningkat akan tetapi target penerimaan pajak
daerah yang
lebih
produktif.
di
Kota
Batu
memiliki
realisasi
hiburan tidak selalu terpenuhi. Berdasarkan pada
Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan
latar belakang, maka peneliti tertarik untuk
Intensifikasi
melakukan penelitian dengan judul “Analisis
dilakukan dengan pemungutan secara teliti dan
Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah
ketat,
Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah
intensifikasi
dan
sedangkan
menggali
ekstensifikasi. untuk
sumber
ekstensfikasi
yang
dapat
yaitu
dijadikan
Kota Batu)”.
pendapatan daerah yang baru. Halim (2004:67) “PAD adalah semua penerimaan daerah yang
TINJAUAN PUSTAKA
berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.
Pendapatan Asli Daerah
Kota Batu adalah kota di Provinsi Jawa Timur
Menurut Muluk (2009:77), “pendapatan asli
yang terletak 800 meter dari permukaan laut.
daerah atau locally raised revenue merupakan
Pertumbuhan perekonomian Kota Batu dianggap
pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan
mengalami peningkatan, hal ini didorong dengan
secara lokal”. Sementara itu menurut Widjaja
adanya hiburan yang dimiliki dan peningkatan
(1998:42), “PAD merupakan salah satu modal
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan
Pelaku usaha sektor hiburan meningkat dari
dana pembangunan dalam memenuhi belanja
tahun ke tahun, dilihat data potensi dan
daerah dan usaha daerah guna memperkecil
banyaknya tempat usaha baru yang dibuka.
ketergantungan dalam mendapatkan dana dari
Sektor hiburan menurut Peraturan Daerah Kota
pemerintah tingkat atas (subsidi)”. Sedangkan
Batu No. 6 Tahun 2010 meliputi “pagelaran
menurut Halim (2004:67) “PAD adalah semua
kesenian/musik/tari/busana
penerimaan daerah yang berasal dari sumber
pameran,
pacuan
kuda, balap kendaraan bermotor, permainan
ekonomi asli daerah”.
ketangkasan, panti pijat/refleksi, pertandingan
Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-
olahraga, tempat wisata, persewaan VCD, pusat
Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
kebugaran dan karaoke”. Penelitian ini akan
Daerah menyebutkan Pendapatan Asli Daerah
mengambil sektor hiburan terkait persewaan
terdiri atas :
DVD, permainan ketangkasan, panti pijat, taman
1. Pajak Daerah;
wisata, dan karaoke.
2. Retribusi Daerah;
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu merupakan satuan kerja perangkat daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
yang mempunyai tugas memungut pajak daerah
4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
termasuk pajak hiburan. WP hiburan diperoleh
Tinjauan Umum Perpajakan
dari pendataan WP yang memiliki potensi yang
Menurut Soemitro dalam Anshari (2006:5),
memungkinkan dalam memungut pajak hiburan
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
yang ada di Kota Batu dan pendaftaran sukarela
berdasarkan
WP
hiburan
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
merupakan jumlah WP hiburan yang terdaftar
balik (kontraprestasi), yang langsung dapat
ke
Dispenda.
Potensi
pajak
undang-undang
(yang
dapat
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
ditunjukkan
dan
yang
digunakan
untuk
membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan Undang-Undang
KUP
2007,
“pajak
hiburan dan pendapatan asli daerah yang telah disediakan oleh Dispenda Kota Batu.
adalah
Analisis yang dilakukan adalah analisis laju
kontribusi wajib pajak kepada negara yang
pertumbuhan,
analisis
efektivitas,
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
potensi, dan analisis kontribusi.
analisis
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
Rumus yang digunakan untuk menghitung
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
laju pertumbuhan menurut Halim (2004:163)
langsung”.
yaitu :
Pajak
merupakan
iuran
yang
dilakukan masyarakat kepada negara dengan
𝐺𝑋 =
tidak mendapatkan keuntungan secara langsung. Pajak Daerah
𝑋𝑡 − 𝑋 (𝑡 − 1) 𝑥 100% 𝑋 (𝑡 − 1)
GY =
Yt − Y(t − 1) x 100% Y(t − 1)
Keterangan :
Disebutkan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-
GX
: laju pertumbuhan penerimaan pajak
Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa “pajak
hiburan per tahun Xt
: realisasi penerimaan pajak hiburan pada
daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
tahun tertentu X(t -1) : realisasi penerimaan pajak hiburan pada
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
tahun sebelumnya
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
GY
: laju pertumbuhan PAD per tahun
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
Yt
: realisasi penerimaan PAD pada tahun
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah
tertentu Y(t -1) : realisasi penerimaan PAD pada tahun
merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah
tersebut.
pemerintah
Pungutan
daerah
yang
sebelumnya Tabel 1. Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan No. Persentase Laju Pertumbuhan
dilakukan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan disebut juga pajak daerah”. Pajak Hiburan Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Kriteria
1.
85% - 100%
Sangat berhasil
2.
70% - 85%
Berhasil
3.
55% - 70%
Cukup Berhasil
4.
30% - 55%
Kurang Berhasil
5.
Kurang dari 30%
Tidak Berhasil
Sumber : Halim (2004:163)
Menurut
Retribusi Daerah yang dimaksud “pajak hiburan
Halim
(2004:164)
rumus
yang
adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan
digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas
dengan dipungut bayaran”. Pengenaan pajak
penerimaan pajak hiburan adalah :
hiburan disesuaikan dengan
keadaan yang
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
memungkinkan suatu daerah, dimana daerah
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑥 100% 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛
dapat mengecualikan jenis hiburan dengan
Keterangan :
ketentuan daerah sebagai objek pajak.
1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif; 2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100%
METODE PENELITIAN
berarti efektif;
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan
pendekatan
kuantitatif.
3. Hasil
perbandingan
tingkat
pencapaian
dibawah 100% berarti tidak efektif.
Menurut Siregar (2014:15), “penelitian deskriptif untuk
Menurut Yuwono (2013:53) rumus untuk
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
menghitung potensi pajak hiburan dirumuskan
variabel atau lebih (independent) tanpa membuat
sebagai berikut :
adalah
penelitian
perbandingan
atau
yang
dilakukan
penghubungan
dengan
variabel yang lain”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang didapat dinyatakan dengan angka dan dapat dihitung serta dianalisis khususnya data tentang pajak
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 = {( 𝑇𝑇 𝑥 𝐽𝑃 ) 𝑥 𝐽𝐻} 𝑥 {𝑇𝑃𝐻}
Keterangan : TT
: Tarif Tiket
JP
: Jumlah Pengunjung
JH
: Jumlah Hari
TPH : Tarif Pajak Hiburan Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
Menurut Halim (2004:163) rumus yang dapat
Tabel 4.
Laju Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu Tahun 2009 – 2013
digunakan untuk menghitung kontribusi adalah : 𝑋 𝑥 100% 𝑌
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
Thn
Tabel 2. Kriteria Nilai Kontribusi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6
Persentase Kontribusi 0 - 10% 10,10% - 20% 20,10% - 30% 30,10% - 40% 40,10% - 50% ˃ 50%
Kriteria Sangat Kurang Kurang Cukup Sedang Baik Sangat Baik
Sumber : Supriadi (2015)
HASIL DAN PEMBAHASAN
2009 2010 2011
Pertum buhan Perubahan Realisasi PAD (Rp) Per Kriteria (Rp) Tahun (%) 17.386.741.568,44 Tidak 17.735.602.953,95 348.861.385,51 2,01 Berhasil 30.257.308.053,14 12.521.705.099,19 70,60 Berhasil
Tidak Berhasil Kurang 2013 59.670.241.826,89 20.876.182.156,51 53,81 Berhasil RataKurang 32.768.790.814,56 10.570.875.064,61 38,66 rata Berhasil 2012
38.794.059.670,38
8.536.751.617,24 28,21
Sumber : Data diolah, 2015
Analisis Laju Pertumbuhan Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan seperti pajak hiburan dan PAD pada tahun yang ditentukan. Cara menghitung laju pertumbuhan yaitu dengan mengurangi realisasi pajak hiburan atau PAD pada tahun tertentu di kurangi dengan realisasi tahun sebelumnya, hasil dari selisih
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 38,66%
dengan
kriteria
kurang
berhasil.
Perbandingan laju pertumbuhan pajak hiburan dan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 100%
realisasi tersebut dibagi dengan realisasi pada tahun sebelumnya. 1. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan
0% 2009
2010
2011
2012
2013
Kota Batu Laju
pertumbuhan
pajak
hiburan
Laju
-100%
pertumbuhan pajak hiburan dapat dilihat pada
Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan
tabel 3 di bawah ini. Tabel 3.
Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2009 – 2013
Realisasi Pajak Thn Hiburan (Rp)
Perubahan (Rp)
Pertumbuh an Kriteria Per Tahun (%)
2009
1.978.360.490
-
2010
2.766.190.750
787.830.260
39,82
2011
3.751.062.526
984.871.776
35,60
2012
3.402.281.809
-348.780.717
-9,30
2013
6.286.088.670
2.883.806.861
85,07
Ratarata
3.636.796.849
1.076.932.045
37,80
-
Kurang Berhasil Kurang Berhasil Tidak Berhasil Sangat Berhasil Kurang Berhasil
Sumber : Data diolah, 2015
Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pajak hiburan sebesar 37,80% dengan kriteria kurang berhasil.
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Gambar 1.
Pertumbuhan
Pajak
Hiburan
dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu Tahun 2009 – 2013 Sumber : Data diolah, 2015
Analisis Efektivitas Efektivitas
adalah
tercapainya
tujuan
organisasi dalam melakukan kegiatan dengan pencapaian
berhasil
atau
tidak.
Efektivitas
digunakan untuk mengukur rasio keberhasilan. Data
yang
diperlukan
dalam
menghitung
efektivitas pajak hiburan Kota Batu adalah target pajak hiburan Kota Batu yang ditetapkan oleh Dispenda Kota Batu dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Batu, sedangkan efektivitas untuk PAD Kota Batu adalah target PAD Kota Batu dan realisasi PAD Kota Batu.
2. Analisis Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Batu dapat dilihat pada tabel 4.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
1. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan Kota Batu
Analisis Kontribusi
Tabel 5.
Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui
Thn (a)
Efektivitas Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2009 – 2013 Target Pajak Hiburan (Rp) (b)
Realisasi Pajak Efektivitas Pajak Hiburan (Rp) Hiburan (%) (c) (d) (𝑑) =
2009 2010 2011 2012 2013
2.800.000.000 4.000.000.000 3.155.000.000 2.830.000.000 5.380.000.000
1.978.360.490 2.766.190.750 3.751.062.526 3.402.281.809 6.286.088.670
(𝑐) 𝑥 100% (𝑏)
70,65% 69,15% 118,89% 120,22% 116,84%
besarnya
sumbangan
yang
diberikan
penerimaan pajak hiburan terhadap PAD. Tabel 8.
Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2009 – 2013
Realisasi Rasio Realisasi Pajak Thn Pendapatan Asli Kontribusi Ketera Hiburan (Rp) (a) Daerah (Rp) (%) ngan (b) (c) (d)
Sumber : Data diolah, 2015
(𝑑) =
Pencapaian efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010 dengan persentase 69,15%. Pencapaian efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 120,22%. 2. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
oleh
(𝑏) 𝑥 100% (𝑐)
2009 1.978.360.490,00 17.386.741.568,44 2010 2.766.190.750,00 17.735.602.953,95 2011 3.751.062.526,00 30.257.308.053,14
11,38 15,60 12,40
2012 3.402.281.809,00 38.794.059.670,38
8,77
2013 6.286.088.670,00 59.670.241.826,89
10,53%
Kurang Kurang Kurang Sangat Kurang Kurang
Sumber : Data diolah, 2015
Kota Batu Tabel 6. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu Tahun 2009 – 2013 Thn Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) (a) (b) (c)
Efektivitas PAD (d) (𝑑) =
2009 2010 2011 2012 2013
22.581.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 33.200.000.000 50.793.502.612
17.386.741.568,44 17.735.602.953,95 30.257.308.053,14 38.794.059.670,38 59.670.241.826,89
(𝑐) 𝑥 100% (𝑏)
76,99% 59,12% 100,86% 116,85% 117,48%
Sumber : Data diolah, 2015
Pencapaian efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010 dengan persentase 59,12%. Pencapaian efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan persentase 117,48%. pajak
hiburan
merupakan
pencerminan dari keadaan yang sebenarnya Pemerintah Kota Batu, hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hiburan yang ada di Kota Batu. Tabel 7. Total Potensi Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2009 – 2013 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Sumber : Data diolah, 2015
Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini memberikan kesimpulan berupa analisis pajak hiburan dan PAD Kota Batu yang terdiri atas laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, yang dijabarkan sebagai berikut : 1. Pertumbuhan pajak hiburan Kota Batu tahun 2009 –
2013
mengalami
fluktuasi.
Laju
pertumbuhan pajak hiburan terendah terjadi pada
tahun
2011
ke
2012,
sedangkan
pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 ke 2013;
Analisis Potensi Potensi
KESIMPULAN DAN SARAN
Potensi Pajak Hiburan Rp 2.384.545.000 Rp 3.031.507.500 Rp 3.785.597.500 Rp 1.884.221.250 Rp 2.094.187.500 Rp 13.180.058.750
2. Efektivitas pajak hiburan pada tahun 2009 – 2013 mengalami fluktuasi. Efektivitas terendah pajak hiburan terjadi pada tahun 2010, dan efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012; 3. Potensi pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan potensi terendah terjadi pada tahun 2012. Setiap tahun potensi pajak hiburan meningkat, dikarenakan pada tahun 2012 ada pergantian peraturan daerah maka pajak hiburan menurun; 4. Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Batu mengalami fluktuasi. Tahun 2009 – 2011 kontribusi
pajak hiburan terhadap
PAD
memiliki kriteria kurang, dan tahun 2012 memiliki kriteria sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD memiliki kriteria kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan kontribusu terendah terjadi pada tahun 2012.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
Saran
kelalaian Wajib Pajak dalam melaporkan
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan
pajaknya.
diatas, maka peneliti mencoba memberi saran antara lain : 1. Pertumbuhan pajak daerah di Kota Batu lebih ditingkatkan
lagi
karena
pajak
daerah
merupakan komponen PAD yang memiliki
DAFTAR PUSTAKA Anshari, Tunggul. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Bayu Media Publishing
penerimaan terbesar dibandingkan dengan
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah
komponen PAD yang lain, apabila pajak
Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
daerah meningkat maka PAD meningkat.
Bunga Rampai.
Pertumbuhan pajak daerah yang tinggi dapat dilakukan
dengan
meminimalisir
jumlah
tunggakan WP dan melakukan pungutan terhadap WP yang kurang sadar dalam membayar pajak terutangnya. WP yang tidak patuh dalam membayar pajak terutang dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Dispenda Kota Batu berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 2. Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD harus ditingkatkan khususnya
agar dalam
penerimaan sektor
pajak
hiburan
dapat
menyumbang PAD lebih besar. Dispenda Kota Batu selaku perangkat daerah yang mengelola pajak daerah seharusnya lebih menggali sumber pajak daerah dan dapat mengelola pajak daerah agar mendapatkan hasil yang optimal.
Dispenda
Kota
Batu
dapat
meningkatkan kontribusi pajak daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi agar PAD Kota
Batu
dapat
meningkat
sehingga
mempercepat pembangunan daerah; 3. Dispenda
Kota
Batu
melakukan
dalam
pengurangan
ADI OFFSET. Muluk, M.R.Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Siregar, Sofyan. 2014. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: Bumi Aksara. Supramono
&
Theresia
Perpajakan
W.
Damayanti.
2005.
Indonesia:
Mekanisme
Dan
Potongan. Yogyakarta: Andi Offset. Supriadi, Dara Rizky. 2015. Kontribusi Pajak hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Skripsi. Yuwono, Firman Hadi K. 2013. Analisis dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Widjaja, A.W. 1998. Titik Berat Otonomi Daerah: Pada Daerah Tingkat II. Jakarta: PT.Raja Grafindo. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun
upaya
pendekatan kepada WP agar tidak terjadi kecurangan
Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta:
pajak
terutang atau salah persepsi terkait pajak terutang dan dapat tercapainya kesepakatan berdasarkan asas keadilan dengan cara wajib
2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
pajak terbuka dalam pelaporkan pendapatan
Undang Nomor
agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6
Tahun 1983
tentang
pajak terutangnya; 4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti diklat pendidikan maupun studi banding dengan instansi lain agar
dapat
bertukar
informasi
terkait
permasalahan dan penyelesaian yang ada pada instansi luar daerah guna pembangunan daerah khususnya Kota Batu dan mencegah Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
