PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU DALAM UPAYA PENINGKATAN PAJAK HIBURAN Ahmad Ardy Wijaya Mochamad Djudi Mirza Maulinarhadi R PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universtas Brawijaya, Malang Email :
[email protected] Abstract Regional autonomy gives freedom to local government to arrange their own territory, which it is related to the financing of local governments through tax revenue. In the process local government gives the authorize of entertainment tax revenue to Local Revenue Offices to levy entertainment tax revenue. The purpose of this research is to know the role from Local Revenue Offices of Batu, East Java in the effort to in terms of entertainment tax increase in extensification and intensification. Local Revenue Offices of Batu, East Java is improve the entertainment tax revenue through intensification and extensification entertainment tax on voting generally runs well though with some of the obstacles in the process of voting. This research used descriptive research methods with qualitative approaches. Keywords: Department of Revenue, Batu city, Entertainment Tax, extensification and intensification Abstrak Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, salah satunya berkaitan dengan pembiayaan pemerintah daerah melalui penerimaan pajak hiburan. Dalam proses penerimaan pajak hiburan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut hasil penerimaan pajak hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam upaya peningkatan pajak hiburan dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan pada umumnya berjalan dengan baik meski dengan beberapa hambatan dalam proses pemungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Peran, Dinas Pendapatan Daerah, Kota Batu, Pajak Hiburan, ekstensifikasi dan intensifikasi PENDAHULUAN Salah satu agenda reformasi nasional yang direncanakan oleh pemerintah adalah
akan berdampak pada proses desentralisasi fiskal pemerintah daerah.
otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi
APBD merupakan rencana pelaksanaan
pelimpahan kewenangan untuk mengelola hasil
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam
sumber daya yang dimiliki dalam penerapan
rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun
otonomi daerah. Pengelolaan hasil sumber daya
anggaran tertentu. Menurut Peraturan Menteri
yang
untuk
Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 22
Pemerintah
tentang struktur APBD, salah satunya adalah
memaksimalkan
Pendapatan daerah. Pendapatan daerah menjadi
dimiliki
kesejahteraan daerah
daerah, daerah
harus
digunakan
tersebut.
berusaha
kemampuannya untuk menaikkan pendapatan
bagian
daerahnya agar kesejahteraan daerah tersebut
keberlangsungan pembangunan daerah dalam
terus meningkat.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Desentralisasi
fiskal
merupakan
penting
Pendapatan
dalam
daerah
APBD
untuk
terdiri
dari
kebijakan pemerintah dalam perwujudan dari
Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan
otonomi
adanya
dan Pendapatan lain-lain daerah (Peraturan
desentralisasi fiskal tercermin dalam Anggaran
Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal
Pendapatan
(APBD).
22 tentang struktur APBD). Pendapatan Asli
Rencana strategis diperlukan dalam Pengelolaan
Daerah merupakan salah satu modal dasar
hasil sumber daya di daerah. Penyusunan
pemerintah daerah dalam mendapatkan dana
rencana strategis merupakan kegiatan yang
pembangunan dan memenuhi belanja daerah.
daerah. dan
Bentuk Belanja
dari Daerah
menghasilkan suatu acuan yang sangat penting dalam
menyusun
program-program
Pajak daerah merupakan Salah satu
kerja,
sumber Pendapatan Asli Daerah yang termasuk
kegiatan, dan langkah-langkah teknis untuk
sebagai sumber penerimaan terbesar. pajak
lima tahun ke depan dalam suatu organisasi.
daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan
Program- program kerja yang telah disusun,
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
pendapatan Kota Batu. Tugas pokok dan fungsi
dapat
tersebut
dipaksakan
berdasarkan
perundang-undangan
yang
peraturan
berlaku,
yang
berguna
untuk
memaksimalkan
penerimaan dan pendapatan Kota Batu yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
berdampak
pemerintahan
Pendapatan Asli Daerah Kota Batu beberapa
daerah
dan
pembangunan
daerah.
pada
pembangunan
daerah.
tahun terakhir akan dijadikan acuan sebagai Kota Batu merupakan salah satu daerah
otonomi
yang
memiliki
kekayaan
daerah.
potensi-potensi
potensi-potensi
kekayaan
daerah tersebut diberdayakan melalui program-
dasar optimalisasi pemungutan pajak hiburan sehubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu yang targetnya terus meningkat setiap tahunnya.
program pembangunan baik jangka pendek maupun program- program jangka panjang.
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka
penulis
tertarik
untuk
melakukan
Kota Batu sebagai salah satu daerah
penelitian dengan mengambil judul Peran Dinas
tujuan pariwisata, tidak lepas dari kebijakan
Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Upaya
pemerintah
Peningkatan Pajak Hiburan.
daerah
mengembangkan pemerintah
yang
berusaha
pariwisatanya.
dalam
pariwisata
selalu
kota
Kebijakan
peningkatan
batu,
berdampak
sektor pada
TINJAUAN PUSTAKA Pemerintah Daerah
tumbuhnya tempat- tempat usaha baru.
Definisi Pemerintahan Daerah di dalam
Tumbuhnya usaha-usaha baru dibidang
UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
industri pariwisata membuat meningkatnya
daerah pasal 1 ayat 2 adalah “Pemerintahan
perekonomian masyarakat Kota Batu, sehingga
Daerah
menyebabkan peluang objek pajak daerah
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan
bertambah.
DPRD
Dari berbagai pajak daerah yang
adalah
penyelenggaraan
menurut
asas
otonomi
urusan
dan
tugas
ada, objek pajak hiburan merupakan salah satu
pembantuan dengan prinsip otonomi yang
pajak daerah yang sangat berkontribusi dalam
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Pendapatan Asli Daerah.
Kesatuan
Republik
dimaksud
dalam
Kota Batu harus memperbaiki kebijakan pemerintahannya, yang terkait dengan pajak daerah, khususnya pajak hiburan. Baik dari segi strategi
untuk
meningkatkan
penerimaan
pendapatan, pelayanan publik, dan pengelolaan penerimaan pendapatan. Perbaikan kebijakan tersebut
dikarenakan
berdasarkan
data
Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2012 hingga 2014 pajak hiburan memiliki kontribusi yang
cukup
besar
dalam
penerimaan
Pendapatan Asli Daerah.
Indonesia
sebagaimana
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Tugas Pokok dan Fungsi Definisi (Tupoksi)
tugas
adalah
pokok
kesatuan
dan
fungsi
pekerjaan
atau
kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi (Moekijat,1998:61). Pajak
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah
Definisi
pajak
dikemukakan
oleh
Andriani adalah “Pajak adalah iuran pada
Pajak Hiburan
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang Target
Realisasi
(Rupiah)
(Rupiah)
oleh Presentase
yang
wajib
peraturan-peraturan
membayarnya dengan
menurut
tidak
dapat
No
Tahun
1
2012
2.830.000.000
3.402.281.809
120,22%
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk
2
2013
5.380.000.000
6.296.771.461
117,04%
(Bohari,2012:23)
3
2014
6.000.000.000
6.019.223.859
100,32%
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu, 2015 Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu adalah
badan
penerimaan
yang
berwenang
pendapatan
Kota
mengelola
Batu.
Dinas
Pendapatan Daerah Kota Batu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemeran utama dalam proses penyusunan dan pelaksanaan
Pajak Daerah Pajak daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah
bagi
sebesar-besarnya
kebijakan daerah di bidang penerimaan dan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
kemakmuran rakyat” (Undang-Undang No 28
METODE PENELITIAN
Tahun 2009 pasal 1 ayat 1)
Penelitian pendekatan
Intensifikasi Pajak Intensifikasi
adalah
“upaya
yang
dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada”(Suparmo:2010:2). Intensifikasi “memaksimalkan selama
ini
peningkatan
pajak
berbagai
telah
daerah
adalah
kebijakan
dilaksanakan,
efesiensi
dan
yang melalui
efektivitas
penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki
sistem
perpajakan
daerah”
(Soemitro:1990: 77) Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan beberapa
cara-cara
menurut
Sidik
dalam
(Soesastro:2005: 596): Memperluas basis penerimaan
2.
Memperkuat proses pemungutan
3.
Meningkatkan pengawasan
4.
Meningkatkan Meningkatkan
dan
Suwandi,2008:21). Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini peneliti akan dapat mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pajak Hiburan Kota Batu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Dinas pendapatan daerah Kota Batu dalam peningkatan Pajak Hiburan Kota
Batu
dari
segi
ekstensifikasi
dan
intensifikasi, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Dinas Pendapatan Kota Batu. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan (Moleong,2007:92). Serta data sekunder berupa arsip/dokumen pemerintah
Peneliti menggunakan data kualitatif
administrasi
kapasitas
(Basrowi
penelitian terdahulu, buku-buku
dan menekan biaya pemungutan 5.
kualitatif
dengan
daerah, Peraturan Perundang-undangan, hasil
1.
efisiensi
deskriptif
penerimaan
melalui perencanaan yang lebih baik
untuk
mengelola
data
yang
dikumpulkan
selama melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Menurut
Miles
dan
Huberman
(Silalahi,
2009:339)
Ekstensifikasi Pajak Daerah Ekstensifikasi
adalah
upaya
yang
dilakukan pemerintah untuk meningktakan penerimaan Negara yang ditempuh melalui
PEMBAHASAN 1. EsktensifikasI
Pajak
Hiburan
Dinas
Pendapatan Kota Batu
(Suparmo,2010:72)
Ekstensifikasi pajak dalam skala mikro
Pemerintah kabupaten/kota dengan Peraturan
dapat dilakukan dengan fiskus menambah wajib
Daerah tidak diperbolehkan untuk menambah
pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya
jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam
wajib pajak fiskus menambah wajib pajak
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2
terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib
ayat 3, tetapi tidak disebutkan larangan untuk
pajak
menambah subjek pajak atau wajib pajak baru.
dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam
Berdasarkan SE 51/PJ/2013 kegiatan ekstensikasi
administrasinya. Kemudian kalau ekstensifikasi
dilakukan dengan cara:
secara makro dapat dilakukan dengan Fiskus
perluasan
a.
subjek
pajak
memiliki
pajak
untuk
mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek
Pajak
pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan
sejalan
dengan
perkembangan
Pemerintah
potensi ekonomi, baik melalui perkembangan
Mengirimkan surat imbauan Kepada
teknologi industri, perdagangan, transportasi,
Wajib Pajak
maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif,
Pajak Hiburan Pajak
ataupun hiburan
adalah
“pajak
atas
penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah
obyek
Mendatangi Wajib Pajak di Lokasi Wajib
b. Melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan c.
yang
atas
penyelenggaraan
hiburan”
dapatlah
obyek
pajak
ditentukan baru
subyek
yang
akan
menambah penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan ektensifikasi dengan cara (SE – 51/PJ/2013) : a.
(Sunarto,2005:146)
Mendatangi wajib pajak di Lokasi wajib pajak.
b.
Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
c.
Mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak.
Ekstensifikasi
Dinas Pendapatan Kota Batu sendiri bekerja dengan berbagai sub divisi, penyusunan
sebagai
DSE dilakukan oleh seksi pendataan. Secara
upaya peningkatan penerimaan pajak melalui
teknis prosedur pelaksanaan ekstensifikasi yang
perluasan pungutan pajak (Soemitro,1990: 46),
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu
diantaranya:
merujuk pada peraturan yang berlaku. Untuk
a.
Menambah wajib pajak baru dengan
seksi pendataan lebih ke penemuan wajib pajak
menemukan wajib pajak baru.
hiburan baru, sedangkan untuk pengembangan
Menciptakan jenis/varian pajak-pajak
potensi lebih ke penemuan potensi pajak baru.
b.
pajak
dimaksudkan
baru, atau memperluas ruang lingkup 2. Intensifikasi
pajak yang ada. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat
disimpulkan,
bahwa
Pajak
Hiburan
Dinas
Pendapatan Kota Batu
kegiatan
Intensifikasi
pajak
adalah
ekstensifikasi merupakan kegiatan menambah
optimalisasi
wajib pajak dan menciptakan varian pajak baru
terhadap objek serta subjek pajak yang telah
dengan cara mendatangi wajib pajak atau
tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP,
mengirim surat himbauan. Berdasarkan hasil
dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib
penelitian
telah
Pajak (SE-06/PJ.9/2001). Secara umum upaya
dilakukan oleh peneliti, Dinas Pendapatan Kota
intensifikasi dilakukan dengan cara penyuluhan
Batu telah melakukan hal-hal tersebut. Sesuai
memanfaatkan
dengan
Dinas
maupun elektronik, dalam situasi khusus untuk
melakukan
Wajib Pajak tertentu, bisa dilakukan dalam
melalui
penyajian
Pendapatan
Kota
wawancara
data Batu
di
yang
atas,
telah
beberapa upaya antara lain: a. b. c.
penggalian
kegiatan
penerimaan
berbagai
media
pajak
baik
cetak
bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan
Melakukan penggalian potensi di
penyelidikan
lapangan
indikasi pelanggaran.
Melakukan sosialisasi dengan wajib
apabila
ditemukan
adanya
Melalui program intensifikasi yang telah
pajak
dilakukan, Fiskus dapat mencermati apakah
Pendataan ulang wajib pajak
wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek
d. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait
sebenarnya. Melalui program intensifikasi yang
kepariwisataan kota Batu. Aktifitas-aktifitas
pajak yang ada padanya dengan jumlah yang telah dilakukan, titik beratnya adalah masalah
tersebut
merupakan
teknis
pemungutan
Secara
dilakukan
Kota Batu dalam menambah jumlah wajib pajak
beragam cara dan melalui berbagai media.
dan menciptakan varian baru dalam pengenaan
Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa
pajak. Jika di bandingkan dengan peraturan
dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian,
yang berlaku, hal tersebut telah sesuai dengan
pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila
peraturan, upaya Dinas Pendapatan Kota Batu
terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.
poin a dan c. Didukung dengan adanya usaha
Upaya
penyuluhan,
umum
usaha yang telah dilakukan Dinas Pendapatan
poin a dan b telah sesuai dengan SE – 51/PJ/2013
dengan
pajak.
intensifikasi
dapat
dengan
dilakukan
dengan cara (Soemitro (1990:42):
lain termasuk bekerja sama dengan instansi
1) Penyempurnaan administrasi pajak
terkait
2) Peningkatan mutu pegawai atau
juga
telah
dilakukan
oleh
Dinas
Pendapatan Kota Batu untuk efektifitas dan
petugas pemungut
efisiensi kinerja.
3) Penyempurnaan
Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi dibutuhkan (SOP).
Standart
Operational
SE-51/PJ/2013
telah
Pajak
Prosedure
menuangkan
Undang-Undang
Berdasarkan pengertian dan tata cara intensifikasi,
upaya
ini
dilakukan
untuk
perencanaan ekstensifikasi melalui dua tahap
memaksimalkan potensi pajak yang telah ada.
yaitu :
Kegiatan intensifikasi ini berkaitan erat dengan
a.
b.
Penyusunan DSE, berkaitan dengan
kesadaran Wajib Pajak. Semakin sadarnya wajib
penentuan wajib pajak baru yang
pajak maka kegiatan intensifikasi semakin tidak
menjadi sasaran.
diperlukan karena tanpa di himbau tanpa ada
Penyusunan Rencana Kerja, berkaitan
perubahan peraturan, wajib pajak dengan suka
dengan penentuan prioritas sampai
rela membayar pajak sesuai dengan ketentuan
dengan teknis pelaksanaan.
yang
berlaku
dan
sebaliknya
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
semakin
4
rendahnya
kesadaran
wajib
pajak
maka
kegiatan intensifikasi ini sangat dibutuhkan.
Kota Batu. Pemerintah daerah masih mengacu pada peraturan pusat terkait.
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah disajikan pada
3. Hambatan- hambatan yang terjadi selama proses Intensifikasi dan Ekstensifikasi
bab penyajian data, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
sehubungan dengan kegiatan intensifikasi pajak
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota
hiburan di Kota Batu, antara lain :
Batu dalam prakteknya, terdapat beberapa
1) Monitoring dan Evaluasi
hambatan atau kendala yang dialami. Sesuai
2) Pelayanan Prima
dengan penjelasan sebelumnya kendala tersebut
Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan Prima
antara lain :
intensif dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota
a.
Anggaran Dinas Pendapatan Kota Batu
Batu. Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan
yang terbatas
untuk mengontrol perkembangan wajib pajak
a.
Kurangnya pemahaman wajib pajak
setiap tiga bulan dan kemudian di evaluasi
yang
terkait
dikenakan pajak
perbedaan
sebelumnya.
Dinas
perlakuan Pendapatan
dengan Kota
Batu
b.
suka
menghindar
untuk
Sumber Daya Manusia yang kurang
berusaha melakukan pelayanan prima kepada
memadai
pada
wajib pajak. Seperti yang telah dijelaskan pada
Pengawasan
bab penyajian data, pelayanan ini bertujuan
Anggaran
Dinas
bidang
Seksi
Pendapatan
yang
untuk menarik wajib pajak agar semakin sadar
terbatas menjadi kendala karena dalam proses
terhadap pajak. Pelayanan ini dilakukan untuk
pelaksanaan
menjaga
dilapangan dan sosialiasi, dibutuhkan anggaran
kenyamanan
wajib
pajak
dalam
melaksanakan kewajibanya sebagi wajib pajak. Jika dibandingkan dengan apa yang telah dijelaskan
oleh
Sumitro
dalam
ekstensifikasi
terutama
survei
yang tidak sedikit untuk lancarnya kegiatan tersebut, terutama dana operasional. Dalam
bukunya,
praktek sering terjadi terbatasnya anggaran
Intensifikasi pajak hiburan yang telah dilakukan
mengakibatkan pihak Dinas Pendapatan Kota
oleh Dinas Pendapatan Kota Batu
Batu
belum
mengalami
keterbatasan
jangkauan,
sepenuhnya sesuai, hal ini bisa dilihat kedua
sehingga proses survei hanya bersifat sampling,
aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
artinya hal ini bisa berakibat hasil survei yang
Kota
kurang memadai.
Batu
hanya
penyempurnaan peningkatan
mutu
penyempurnaan tercermin
dari
mencakup
administrasi. pegawai
Undang-undang aktivitas
intensifikasi
poin Untuk dan belum
Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah
uang
seharusnya
yang
diterima
diterima
oleh
atau
yang
penyelenggara
yang
hiburan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu.
pasal 5). Fakta di lapangan masih banyak wajib
Peningkatan mutu pegawai dan pemungut
pajak yang tidak melaporkan pendapatan secara
belum dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota
lengkap. Banyak terjadi di beberapa tempat
Batu. Berkaitan dengan pelatihan dari dalam
hiburan, misalnya ada objek wisata tidak
untuk meningkatkan skill karyawan, pihak
menunjukkan
Dinas Pendapatan Kota Batu mengaku belum
sebenarnya
maksimal karena keterbatasan anggaran dan
lapangan, akhirnya Dinas Pendapatan Kota Batu
minimalnya fasilitas yang diberikan pemerintah.
harus
Untuk penyempurnaan kinerja atau skill daerah
yang
mendasari
proses
penjualan
kepada
melakukan
karcis
petugas
yang
pengawas
pemeriksaan
terkait
permasalahan tersebut.
pegawai dinas pendapatan daearah, dibutuhkan peraturan
hasil
Sedangkan Sumber
Daya
kendala Manusia
terkait
dengan
berkaitan
dengan
kegiatan intensifikasi pajak hiburan. Peraturan
kuantitas dan kualitas dari SDM itu sendiri. Di
daerah kota batu sendiri mengalami sekali
internal kepengurusan Dinas Pendapatan Kota
perubahan Berdasarkan penjelasan tersebut,
Batu masih ditemui kondisi divisi yang terbatas
penyempurnaan
secara jumlah di divisinya sebagi contoh adalah
undang-undang
belum
maksimal dilakukan oleh Dinas Pendapatan
di
seksi
pengawasan
dan
pengendalian.
Kota Batu, dikarenakan tidak ada peraturan
Berkaitan dengan SDM yang ada di Dinas
daerah secara spesifik mengatur tentang upaya
Pendapatan Kota Batu, berdasarkan Perda No. 6
intensifikasi yang seharusnya menjadi dasar
Tahun 2010 Pasal 36, pemerintah daerah telah
aktivitas yang dilakukan Dinas Pendapatan
memberikan insentif kepada pegawai ketika
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
telah mencapai target kerja tertentu. Tujuan dari
bagaimana kinerja dari implementasi rencana
adanya
motivasi
strategis dinilai. Dokumen ini sangat penting
artinya
agar evaluasi kinerja tidak dilakukan sesuka
walaupun sumber daya masih terbatas tetapi
hati. Kemudian Akan terbangun kesamaan
dengan
bisa
ataupun kesetaraan pengukuran dan alat ukur
memaksimalkan hasil kinerja yaitu pencapaian
bagi pengukuran kinerja tersebut. Untuk itulah
target dari pajak hiburan.
diperlukan target kinerja yang disepakati untuk
insentif
peningkatan
tersebut
kinerja
adanya
Kualitas
sebagai
dari
pegawai,
insentif
SDM,
tersebut
pihak
dispenda
juga
setiap tahap dan pada setiap tahap tersebut
mengakui bahwa skill pegawai juga masih
dilakukan
pengukuran
kinerja
sebagai
terbatas, hal ini menjadi kendala karena dalam
monitoring serta pada akhir proses sebagai
fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan
evaluasi kinerja.
teori. Terkadang Dinas Pendapatan Kota Batu
Target pajak hiburan sendiri ditetapkan
kurang bisa mengakomodir segala sesuatu yang
oleh pemerintah daerah dalam rapat penentuan
terjadi dilapangan kemungkinan masih sering
APBD,
terjadi, sebagai contoh proses pengawasan,
Berdasarkan konsep otonomi daerah. Hal ini
masih banyak pegawai yang kurang memahami
bisa terlihat dalam laporan target dan realisasi
prosedur pengawasan yang baik dan benar.
pajak hiburan di Kota Batu bahwa target setiap
Kondisi semacam ini terjadi karena minimalnya
tahun
pelatihan dan pembekalan untuk pegawai
sebelumnya, hal tersebut juga telah mendorong
ketika hendak terjun ke lapangan. Kesalahan
pihak Dinas Pendapatan Kota Batu untuk
pegawai atau human error semakin tinggi.
meningkatkan kinerja. Target setiap tahun yang
hal
ini
mengalami
dilakukan
setiap
perubahan
tahun
dari
tahun
Dinas Pendapatan Kota Batu mengakui
mengalami perubahan juga berdampak pada
bahwa akar dari hambatan atau kendala dalam
kebutuhan daerah yang terus meningkat untuk
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah,
hiburan di Kota Batu adalah terbatasnya
dengan demikian peningkatan dan pencapaian
anggaran. Minimalnya pengetahuan wajib pajak
target dapat dilakukan agar daerah semakin
soal pajak
berkembang.
bisa diatasi
dengan dilakukan
sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat
Khusus
untuk
yang
instrumen
dari
merupakan
sosialisasi harus semakin intensif dan hal ini
pendapatan daerah, pemerintah daerah telah
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Skill
menetapkan suatu target. Berdasarkan data dari
pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu akan
Dinas
semakin terlatih dengan banyaknya pelatihan
disajikan dalam bab penyajian data bahwa rata-
dan pembekalan, tentu untuk mengadakan
rata realisasi pajak hiburan telah melebihi dari
kegiatan
target yang telah ditetapkan meskipun dari segi
itu
juga
dibutuhkan
anggaran.
Pendapatan
penerimaan penurunan.
4.
Hasil
pelaksanaan
Intensifikasi
Ekstensifikasi
terhadap
Realisasi
satu
hiburan
yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu,
semacam
salah
pajak
Kota
mengalami Berdasarkan
Batu
yang
kenaikan informasi
telah
dan
tersebut
dan
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi khusus
Pajak
untuk pajak hiburan di Kota Batu sudah cukup
Hiburan Tahun Anggaran 2012 Sampai
maksimal, walaupun masih ada kendala dalam
DenganTahun 2014
pelaksanaan. Dinas Pendapatan Kota Batu
Kinerja sebuah lembaga berkaitan erat dengan
rencana
daerah.
bagi Dinas Pendapatan di kota lain karena
Terdapat dua dokumen yang yang mengatur
dianggap mempunyai kinerja yang maksimal
pelaksanaan rencana strategis, yaitu :
jika dibandingkan dengan Dinas Pendapatan di
a. b.
strategis
(renstra)
menjadi salah satu tempat tujuan studi banding
Dokumen Rancangan Implementasi
kota lain. Secara sistem administrasi pihak
Rencana Strategis (RIRS).
Dinas Pendapatan Kota Batu mengaku masih
Dokumen
Rancangan
Evaluasi
Strategis (RES).
menggunakan sistem semi manual. Dinas
Pendapatan
Kota
Batu
juga
Dokumen RIRS merupakan dokumen yang
menyebutkan melalui wawancara penelitian
berisi bagaimana cara menata organisasi agar
kalau Dinas Pendapatan Kota Batu Kota Batu
rencana strategis dapat terlaksana. Dokumen
menjadi rujukan Dinas Pendapatan Kota Batu
RIRS sebagian besar memuat pengorganisasian
lain. Berdasarkan informasi tersebut Dinas
rencana strategis, sedangkan dokumen RES
Pendapatan Kota Batu Kota Batu dipandang
merupakan
bagus dari segi penerimaan pajak daerah
dokumen
yang
berisi
tentang
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
terutama pajak hiburannya. Secara teori hal itu
pajak hiburan dan mengurangi terjadinya
tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan
human error dalam proses pelaporan.
Dinas Pendapatan kota batu, akan tetapi dengan banyaknya
pendapat
yang
3.
Pemerintah daerah membuat peraturan
menyimpulkan
secara khusus terkait upaya ekstensifikasi
bahwa penerimaan Pajak daerah terutama pajak
dan intensifikasi, agar dinas pendapatan
hiburan kota batu cukup besar, maka bisa
Kota Batu dapat dengan jelas dan tepat
disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi dan
dalam pelaksanaan proses ekstensifikasi
intensifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan
dan intensifikasi. salah satu contohnya
kota batu sudah bisa dikatakan berhasil meski
adalah pembuatan Standar operasional
dengan beberapa hambatan yang ditemui dalam
prosedur
pelaksanaannya.
Ekstensifikasi dan Intensifikasi 4.
tentang
Mengalokasikan
Pelaksanaan
anggaran
Dinas
KESIMPULAN DAN SARAN
pendapatan kepada kegiatan yang lebih
Kesimpulan
diutamakan
Dinas Pendapatan daerah Kota Batu telah
kinerja.
melakukan beberapa upaya ekstensifikasi pajak
pengawasan yang memiliki jumlah staf
hiburan, antara lain:
terbatas.
1. 2.
pada
bidang
lapangan
DAFTAR PUSAKA
Melakukan sosialisasi dengan wajib
Basrowi, dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta Bohari. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
3.
Pendataan ulang wajib pajak
4.
Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait
Moekijat, 1998. Analisis Jabatan, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
kepariwisataan kota Batu. Dinas Pendapatan daerah Kota Batu telah melakukan beberapa upaya Intensifikasi pajak hiburan, antara lain: 1.
Monitoring dan Evaluasi
2.
Pelayanan Prima
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Batu, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami dalam prakteknya antara lain :
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang struktur APBD Republik Indonesia Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Anggaran Dinas Pendapatan daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28
Kota Batu yang Terbatas 2.
memaksimalkan
Melakukan penggalian potensi di
pajak
1.
guna
Terutama
Kurangnya pemahaman wajib pajak yang
suka
menghindar
untuk
dikenakan pajak
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial,
Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
Bandung: PT. Refika Aditama.
pada bidang Seksi Pengawasan Soemitro, Rachmat. 1990. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco
Saran Pajak hiburan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk itu penulis memberikan saran sebagai berikut : 1.
Menambah
jumlah
SDM
pada
seksi
pengawasan dengan cara mengalokasikan pegawai yang ada agar lebih maksimal dalam
proses
pengawasan
langsung
dilapangan. 2.
Meningkatkan
teknologi
administrasi
sehingga lebih mempermudah dalam
Soesastro,
Hadi.
2005.
Pemikiran
dan
Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Jakarta: Kanisius Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE51/PJ/2013 tentang petunjuik pelaksanaan
proses penerimaan laporan dari wajib
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Suparmo
dan
Theresia.
2010.
Perpajakan
Indonesia. Jakarta: Andi Sunarto. 2005.
Pajak dan Retribusi Daerah.
Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra pustaka Yogyakarta.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
