eJournal Administrasi Bisnis, 4 (3) 2016 : 631-641 ISSN 2355-5408, ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016
PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA SAMARINDA Miftahul Jannah1 Abstrak Prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda, dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang ada dalam prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi pajak hiburan yang meliputi prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur pembayaran, prosedur pembukuan, prosedur penagihan, dan prosedur pengawasan, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Hal ini dilihat dari realisasi penerimaan pajak hiburan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kata kunci: Prosedur, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah Pendahuluan Saat ini pajak bukan lagi merupakan suatu yang asing bagi masyarakat Indonesia.Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah.Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh Negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja Negara setiap tahunnya, oleh karena itu pendapatan dari sektor pajak tiap tahun selalu diupayakan mengalami peningkatan. Sebagai Ibu kota provinsi Kalimantan Timur, kota Samarinda berupaya melakukan pembenahan diberbagai sektor pembangunan, hal ini diupayakan untuk menempatkan kota Samarinda dapat sejajar dengan kota-kota lainnya di Indonesia, dan juga bertujuan agar dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. Dalam pembiayaan pembangunannya, pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan tetap daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak hiburan.dalam hal ini, kota Samarinda merupakan kota yang menyediakan banyak tempat hiburan, 1
Mahasiswa Program S1 Ilmu Admistrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:
[email protected]
eJournal Administrasi Bisnis Volume 4, Nomor 3, 2016 : 631-641
karena visi dari kota Samarinda adalah bagaimana agar masyarakat tertarik untuk berlibur di kota Samarinda. Dengan begitu maka pendapatan daerah akan meningkat, karena orang yang menyelenggarakan hiburan akan dikenakan pajak. Oleh karena itu pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak hiburan dalam lima tahun terakhir yaitu: Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan kota Samarinda Tahun Anggaran 2009-2013 No Tahun Target Realisasi % 1 2009 Rp. 3.768.000.000 Rp. 3.746.136.710,75 93,65 2 2010 Rp. 4.849.000.000 Rp. 5.780.521.748,85 119,21 3 2011 Rp. 5.560.000.000 Rp. 5.882.959.797,24 105.81 4 2012 Rp. 7.710.000.000 Rp. 7.257.751.847,00 94,13 5 2013 Rp. 9.651.985.737 Rp.10.095.453.120,91 104,59 Sumber : Dispenda 2013 Dalam tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui prosedur administrasi pajak hiburan. Maka dilakukan penelitian untuk menganilisis prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Samarinda. Hal tersebut menjadi latar belakang dalam melakukan penelitian yang berjudul “Prosedur Administrasi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda”. Kerangka Dasar Teori Pengertian Prosedur Menurut Ismail Masya (2013:20), Prosedur adalah suatu rangkaian tugastugas yang saling berhubungan, berupa urutan waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Pengertian Administrasi Menurut Gunadi (2006:15), Administrasi adalah pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Menurut Gunadi (2006: 28) indikator administrasi pajak yaitu: a. Prosedur pendaftaran dan pendataan Adalah kegiatan pencatatan pertama kali baik perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau badan guna menjadi wajib pajak daerah dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran dan pendataan dilakukan. b. Prosedur pembayaran Adalah tata cara penyetoran pajak oleh wajib pajak pada kantor maupun ditempat wajib pajak. 632
Prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan (Miftahul J)
c. Prosedur pembukuan Adalah pencatatan semua jenis pajak, ,laporan penerimaan pajak,tunggakan pajak, dan piutang pajak d. Prosedur penagihan Adalah cara pemungutan pajak oleh fiskus terhadap pajak yang terutang. e. Prosedur pengawasan Adalah penilaian dan analisis dari pelaksanaan berbagai urusan apakah berjalan sesuai dengan standard an kebijakan yang ada. Pajak Hiburan Menurut Siahan (2005:297), Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya atau bayaran. Objek Pajak Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011, objek pajak hiburan antara lain: 1. Pertunjukan film 2. Pertunjukan kesenian dan kontes kecantikan 3. Pertunjukkan pergelaran musik dan tarian, dan busana 4. Sirkus, akrobat, sulap, pasar malam, komedi putar. 5. Tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur, kolam pemancingan. 6. Pusat kebugaran (fitness center), mandi uap. 7. Permainan billyard, golf, dan bowling. 8. Permainan ketangkasan dan lain-lain . 9. Pertandingan olah raga. 10. Show artis atau hiburan lain. 11. Diskotik, karaoke, klub malam, pub. Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 04 tahun 2011,besarnya tarif pajak hiburan antara lain: 1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop adalah 10% 2. Pertunjukan kesenian dan kontes kecantikan 10% 3. Pertunjukkan pergelaran musik dan tarian, dan busana 10% 4. Sirkus, akrobat, sulap,pasar malam,komedi putardikenakan pajak 10% 5. Penyelenggara tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur, kolam pemancingan, 10% 6. Pusat kebugaran (fitness center), mandi uap dan sejenisnya 15% 7. Permainan billyard, golf, dan bowling 15% 8. Permainan ketangkasan dan lain-lain yang sejenis 15% 9. Penyelenggaraan pertandingan olah raga dan sejenisnya 15% 10. Show artis atau hiburan lain yang sejenisnya 15% 11. Diskotik, karaoke, klub malam, pub, dan sejenisnya 30%
633
eJournal Administrasi Bisnis Volume 4, Nomor 3, 2016 : 631-641
Pendapatan Asli Daerah Menurut Herlina(2005:38), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah BerdasarkanUU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan antara lain : a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Pinjaman Daerah d. Lain-lain Penerimaan yang sah Sedangkan sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan Daerah d. Lain-lain Usaha Daerah yang sah Dasar Hukum Pendapatan Daerah Dasar hukum Pendapataan Daerah dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu hukum-hukum yang bersifat umum dan hukum yang bersifat khusus (Samudra, 2005:45), yaitu sebagai berikut: a. Dasar hukum Pendapatan Daerah yang bersifat umum, yaitu: 1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 2. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN, Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentangGaris-garis BesarHaluan Negara). 3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. b. Dasar hukum yang bersifat khusus ialah: 1. Pajak Daerah a. Undang-undang No.32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara (Pusat) dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. b. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. c. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957, tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah. d. Undang-undang No. 10 tahun 1968, tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah. e. Undang-undang No. 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
634
Prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan (Miftahul J)
f. Undang-undang No. 34 tahun 2000 , tentang Perubahan atas UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daeah dan Retribusi Daerah. 2. Retribusi Daerah a. Undang-undang No.12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. b. Undang-undang No.18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. c. Undang-undang No. 34 tahun 2000, tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Perusahaan Daerah a. Undang-undang No.15 tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah. b. Undang-undang No. 13 tahun 1962, tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD). c. Undang-undang No. 6 tahun 1969, tentang Perusahaan Daerah. d. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 4. Lain-lain usaha daerah yang syah Peraturan Daerah yang bersangkutan tentang usaha-usaha Daerah. 5. Sumbangan dari Pemerintah Pusat Undang-undang tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 6. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan pengaturan perundangundangan antara lain: a. Keputusan bersama Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri b. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1980 No. 903-904 c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 74 tahun 1973. d. Undang-undang No. 11 Prp. Tahun 1959. e. Peraturan pemerintah No. 22 tahun 1676 jo PP No. 21 tahun 1980 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 580/Kpts/Um/8/1980. Definisi Konsepsional Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, sehingga menampakkan atau menggambarkan secara jelas suatu hal yang diteliti, maka definisi konsepsional penelitian ini adalah sebagai berikut: Prosedur Administrasi Pajak Hiburan adalah suatu kegiatan yang saling berhubungan, yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah organisasi dalam proses penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak hiburan berdasarkan kebijakan perpajakan dan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.
635
eJournal Administrasi Bisnis Volume 4, Nomor 3, 2016 : 631-641
Metode Penelitian Jenis Penelitian Berdasarkan jenis masalah yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatifyang menghasilkan datadata yang kemudian diolah secara deskripif, yakni mengumpulkan data-data berupa kata-kata baik tertulis, maupun lisan, dari orang-orang dan prilaku yang diamati secara langsung oleh peneliti di lapangan. Fokus Penelitian Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka fokus penelitian penulis adalah prosedur administrasi pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda yang meliputi: a. Prosedur pendaftaran dan pendataan pada bidang pendataan dan penetapan b. Prosedur pembayaran pada bidang pendataan dan penetapan c. Prosedur pembukuan pada bidang dana perimbangan dan pembukuan d. Prosedur penagihan pada bidang penagihan e. Prosedur pengawasan pada bidang pembinaan dan pengembangan Sumber data dan Teknik sampel Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung, observasi dan dokumenter. Nara sumber dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda dan wajib pajak hiburan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi yaitu dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, gambaran umum dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling.Purposive Sampling ialah metode menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.Accidental Sampling ialah metode dengan cara pengambilan sampel secara kebetulan dijumpai oleh penulis pada saat penelitian, itula yang menjadi sampel atau narasumbernya. Dalam hal ini yang menjadi narasumber dalam pengumpulan data penelitian penulis yaitu: a. Kepala seksi dan kepala bidang b. Petugas administrasi c. Wajib pajak hiburan Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam pembuatan laporan guna pembahasan permasalahan yang dikemukakan penulis, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Penelitian lapangan Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesungguhnya di lapangan yaitu dengan cara langsung melihat data dan objek penelitian. Adapun data diperoleh dengan cara: 636
Prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan (Miftahul J)
1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan langsung terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang diteliti. 2. Wawancara, yaitu melakukan interview langsung dengan orang-orang yang merupakan sumber keterangan langsung 3. Dokumentasi, yaitu pengambila sebuah data melalui dokumen-dokumen, foto-foto, dan arsip-arsip atau surat-surat yang diperlukan. b. Penelitian kepustakaan Metode ini dilakukan sebagai sarana pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau referensi,dokumen-dokumen yang ada berhubungan dengan penelitian ini. Teknik Analisis Data Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menggunakan pendekatan non eksperimen, maka dalam menganalisi datanya penulis menggunakan deskriftif analitik yang datanya berupa kualitatif. Menurut Matthew B Miles dan A.Michael Huberman, mengatakan bahwa analisis data kualitatif meliputi 4 komponen yaitu: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Menarik kesimpulan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Prosedur Pendaftaran dan pendataan pada bidang pendataan dan penetapan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009-20013 Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda masih menjadi satu dengan BKAD (Badan Keuangan Asset Daerah) dan hanya ada 4 bidang yaitu bidang pendapatan, bidang keuangan, bidang pembukuan, dan sekertaris. Adapun prosedur pemungutan daerah pada tahun 2009-2013 menggunakan system manual, sedangkan untuk system online mulai berlaku pada tahun 2014. Prosedur pendaftaran dan pendataan pada bidang pendataan dan penetapan telah sesuai dengan Peraturan Walikota No.31 tahun 2013 dan prosedur ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dilihat dari data realisasi penerimaan pajak hiburan yang selalu meningkat setiap tahunnya.Meskipun, masih ditemukan adanya wajib pajak yang tidak terdaftar namun dengan prosedur ini wajib pajak yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dapat diminimalisir. Di bawah ini, penulis akan menguraikan tahap-tahap pada prosedur pendaftaran dan pendataan secara rinci berdasarkan peraturan Walikota No. 31 tahun 2013 dalam bentuk bagan, yaitu sebagai berikut: 1. Seseorang dalam hal ini wajib pajak hiburan, datang ke Dinas Pendapataan Daerah melaporkan objek pajak hiburan pada loket pendaftaran data baru bidang pendataan dan penetapan dengan membawa foto copy KTP. Kemudian
637
eJournal Administrasi Bisnis Volume 4, Nomor 3, 2016 : 631-641
oleh bagian pendaftaran dan pendataan, wajib pajak menerima formulir dan SPOPD yang di isi dan ditandatangani oleh wajib pajak. 2. Setelah wajib pajak mengisi dan mendatangani formulir dan SPOPD, maka formulir dan SPOPD diserahkan kepada bagian penilaian dan pengolahan data oleh bagian pendaftaran dan pendataan melalui petugas pelayanan, untuk dibuatkan kartu NPWPD yang kemudian akan dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pungutan pajak oleh seksi verifikasi dan penetapan. 3. Selanjutnya berdasarkan data dari formulir dan SPOPD, oleh bagian verifikasi dan penetapan akan dibuatkan SPTPD, yang nantinya akan dijadikan oleh wajib pajak hiburan untuk melaporkan omzet usahanya setiap bulannya. 4. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah SPTPD diserahkan kepada wajib pajak, tidak dikembalikan oleh wajib pajak maka Walikota melalui Kepala Dinas atau Kepala Bidang pendataan dan penetapan menertbitkan surat teguran. 5. Untuk pajak hiburan Insidentil proses pendaftarannya cukup melapor dengan membawa foto copy KTP dan karcis (HTM) ke loket 3 bagian perporasi paling lambat 3 hari sebelum acara diselenggarakan. Prosedur pembayaran pada bidang pendataan dan penetapan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009-20013 Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda masih menjadi satu dengan BKAD (Badan Keuangan Asset Daerah) dan hanya ada 4 bidang yaitu bidang pendapatan, bidang keuangan, bidang pembukuan, dan sekertaris. Adapun prosedur pemungutan daerah pada tahun 2009-2013 menggunakan system manual, sedangkan untuk system online mulai berlaku pada tahun 2014. Prosedur pembayaran pada bidang pendataan dan penetapan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda.Meskipun, masih ditemukan adanya wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran, namun dengan prosedur ini dapat diminimalisir. Di bawah ini, penulis akan menguraikan tahap-tahap pada prosedur pembayaran secara rinci berdasarkan peraturan Walikota No. 31 tahun 2013 dalam bentuk bagan, yaitu sebagai berikut: 1. Seseorang dalam hal ini wajib pajak hiburan, datang ke Dinas Pendapatan Daerah melaporkan objek pajaknya menggunakan SPTPD setiap bulannya pada loket 2 bidang pendataan dan penetapan dengan melampirkan omzet usahanya yang telah dihitung sendiri oleh wajib pajak. 2. Selanjutnya SPTPD di input oleh Seksi penilaian dan pengolahan data, dan dibuatkan SKPD dan STPD oleh bagian verifikasi dan penetapan. SKPD disimpan oleh bidang pendataan dan penetapan, sedangkan STPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai acuan untuk membayar pajak hiburan ke Bank BPD Kaltim. 3. Setelah menerima STPD wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank BPD Kaltim yang ada di Dinas Pendapatan Daerah pada loket 7 atau 8. Setelah 638
Prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan (Miftahul J)
melakukan transaksi pembayaran wajib pajak akan menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bank BPD Kaltim sebagai bukti telah melakukan pembayaran. 4. SSPD dari wajib pajak kemudian di input oleh Bank BPD Kaltim untuk membuat bukti tanda setoran (BTS) yang akan diserahkan kepada seksi pembukuan dan pelaporan. 5. Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya 6. Pembayaran untuk pajak hiburan yang Insidentil caranya sama dengan pajak hiburan permanen, perbedaannya pajak hiburan Insidentil hanya sekali pembayaran karena sifatnya sementara, sedangkan pajak hiburan permanen harus bayar setiap bulan karena sifatnya tetap. Prosedur Pembukuan pada bidang dana perimbangan dan pembukuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009-20013 Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda masih menjadi satu dengan BKAD (Badan Keuangan Asset Daerah) dan hanya ada 4 bidang yaitu bidang pendapatan, bidang keuangan, bidang pembukuan, dan sekertaris. Adapun prosedur pemungutan daerah pada tahun 2009-2013 menggunakan system manual, sedangkan untuk system online mulai berlaku pada tahun 2014. Prosedur pembukuan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.Meskipun, masih ditemukan wajib pajak yang tidak transparan dalam memberikan data hasil omzet usahanya, namun dengan prosedur ini wajib pajak yang tidak jujur dalam memberikan data objek pajaknya dapat diminimalisir. . Di bawah ini, penulis akan menguraikan tahap-tahap pada prosedur Pembukuan secara rinci berdasarkan peraturan Walikota No.31 tahun 2013 dalam bentuk bagan, yaitu sebagai berikut: 1. Bukti tanda setor dari wajib pajak diserahkan Bank BPD Kaltim kepada seksi pembukuan dan pelaporan. Setelah itu bukti tanda setor (BTS) dari Bank BPD Kaltim di input oleh seksi pembukuan dan pelaporan untuk membuat surat tanda setor (STS). Surat tanda setor dibuat 2 rangkap yang akan diberikan (1) arsip dan (1) buat kas daerah. 2. Selanjutnya berdasarkan surat tanda setor (STS), seksi pembukuan dan pelaporan akan membuat laporan realisasi penerimaan pajak hiburan. Laporan realisasi penerimaan pajak hiburan dibuat 2 rangkap yang akan diberikan (1) buat kas daerah dan (1) arsip. Prosedur Penagihan pada bidang penagihan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009-20013 Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda masih menjadi satu dengan BKAD (Badan Keuangan Asset Daerah) dan hanya ada 4 bidang yaitu bidang pendapatan, bidang keuangan, bidang pembukuan, dan sekertaris. Adapun prosedur pemungutan daerah pada tahun 2009-2013 menggunakan system manual, sedangkan untuk system online mulai berlaku pada tahun 2014. Prosedur penagihan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur ini dapat meningkatkan pendapatan 639
eJournal Administrasi Bisnis Volume 4, Nomor 3, 2016 : 631-641
asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda. Mesikpun, masih adanya wajib pajak yang ingkar,namun dengan prosedur ini wajib pajak yang ingkar dapat diminimalisir. Prosedur pengawasan pada bidang pembinaan dan pengembangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009-20013 Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda masih menjadi satu dengan BKAD (Badan Keuangan Asset Daerah) dan hanya ada 4 bidang yaitu bidang pendapatan, bidang keuangan, bidang pembukuan, dan sekertaris. Adapun prosedur pemungutan daerah pada tahun 2009-2013 menggunakan system manual, sedangkan untuk system online mulai berlaku pada tahun 2014. Prosedur pengawasan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda.Meskipun, petugas dibagian pengawasan kurang, namun dengan prosedur ini kekurangan tersebut dapat diatasi. Penutup Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran dan pendataan pada bidang pendataan dan penetapan telah sesuai dengan Peraturan Walikota No.31 tahun 2013. Prosedur ini dapat meminimalisir wajib pajak yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dengan demikian maka pendapatan asli daerah pada sektor hiburan akan meningkat karena wajib pajak yang terdata wajib membayar pajak setiap bulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembayaran pada bidang pendataan dan penetapan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini dapat mengurangi adanya wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa prosedur pembukuan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini dapat meminimalisir adanya wajib pajak yang tidak transparan dalam memberikan data objek pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwan prosedur penagihan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini dapat mengurangi wajib pajak yang ingkar dalam membayar kewajiban pajaknya. Hasil penelitan menunjukkan bahwa prosedur pengawasan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini membantu mengatasi adanya wajib pajak yang tidak terdaftar dan wajib pajak yang tidak memberikan data yang tidak benar. Hendaknya pihak Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda pada bagian pendaftaran dan pendataan, memberikan arahan dan motivasi lebih kepada petugas pajak untuk lebih teliti dalam menilai dan mengolah data wajib pajak, sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan data yang tidak sesuai dengan laporan wajib pajak mengenai objek pajaknya. Hendaknya pihak Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda melakukan pendataan secara cerdik dan teliti terhadap tempat-tempat yang termasuk dalam kategori pajak hiburan yang dimungkinkan masih ada yang belum terdaftar. 640
Prosedur administrasi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan (Miftahul J)
Sebaiknya Dinas Pendapataan Daerah kota Samarinda melakukan survei rutin kelapangan mendata objek dan subjek pajak hiburan yang belum terdata sebagai wajib pajak hiburan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak agar masyarakat yang kurang kesadarannya akan rajin membayar pajak. Daftar Pustaka Gunadi,.2006. Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangkat Kontribusi menuju Good Governance.Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan FISIP UI. Jakarta. Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial.Yogyakarta: Gelora Aksara Pertama. Mardalis, 2006.Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta: PT Bumi Aksara. Mardiasmo, 2002.Perpajakan.Edisi revisi.Yogyakarta: CV. Andi Offset. Masyhuri dan Zainuddin, 2011.Metode Penelitian, Pendekatan Praktik dan Aplikatif. Malang: Refika Aditama Milles,Mathew,B. dan Huberman, Michael, A, 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press. Moelong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdarkaya Offset. Nasution, 2004.Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Gramedia Pandiangan, Liberty. 2002. Undang-undang Perpajakan Indonesia. Jakarta: Erlangga. Resmi, Siti. 2008. Perpajakan teori dan kasus edisi 4, Jakarta: Salemba empat. Rohidi. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Erlangga. Samudra, Azhari. 2005. Perpajakan di Indonesia, keuangan pajak dan retribusi. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama. Saebani,Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia. Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek .Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D.Bandung: CV Alfabeta. Suharsaputra, Uhar. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Kelapaganung: Refika Aditama. Supramono dan Damayanti, Theresia Woro,. 2010. Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: CV Andi Offset. Sumber dokumen: Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2011 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2013 641
