CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 – September 2013
ISSN 2338-3593
EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kediri)
Ayu Wulansari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ. Islam Kadiri ABSTRAK Pemerintah daerah Kota Kediri dalam meningkatkan PAD, tentunya memiliki sasaran dan target yang diinginkan. Untuk melakukan hal tersebut, maka upaya Pemerintah Daerah berorientasi pada PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun Lain-lain Penerimaan Yang Sah. Salah satu sumber dari PAD adalah dari Pajak Hiburan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada DPPKA Kota Kediri yang berada di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pajak Hiburan terhadap PAD, pertumbuhan Pajak Hiburan, serta penerimaan Pajak Hiburan pada Pemerintah Daerah Kota Kediri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif yang merupakan analisis data uraian yang berbentuk angka-angka atau membandingkan antara realisasi penerimaan dengan potensi Pajak Hiburan terhadap PAD. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pajak Hiburan Kota Kediri memiliki kriteria yang sangat efektif dalam pemungutan pajak selama 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk laju pertumbuhan Pajak Hiburannya dikatakan tidak berhasil. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Hiburan Kota Kediri sudah sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan yang diperoleh lebih besar daripada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta laju pertumbuhannya dalam 3 (tiga) tahun anggaran dapat dikatakan tidak berhasil. Maka peneliti akan mengemukakan saran-saran yaitu agar Pemerintah Daerah Kota Kediri, khususnya DPPKA harus berperan aktif dalam merealisasikan pemungutan Pajak Hiburan, dan bekerjasama dengan masyarakat dalam hal memanfaatkan sumber pendapatan baru yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan guna meningkatkan laju pertumbuhan dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD.
pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan pot ensi ekonomi masyarakat.
PENDAHULUAN Latar Belakang Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundangundangan. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai
9
CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 – September 2013
Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pemerintah daerah harus berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu sumber penerimaan atau pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari pajak daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin serta pembangunan daerah. Dengan pesatnya laju pembangunan, maka jumlah pembiayaan yang dikeluarkan juga akan bertambah. Seiring dengan itu peranan pajak dalam hal pendanaan juga akan semakin besar, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur. Kota Kediri memiliki lokasi yang strategis karena terletak tidak jauh dari Propinsi Jawa Timur dan kota-kota besar lainnya sebagai pusat perekonomian. Kota Kediri memiliki kontribusi perekonomian yang cukup baik terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kota Kediri yaitu dari sektor pajak daerah. Pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet.
ISSN 2338-3593
Batasan Masalah Untuk memudahkan pemecahan masalah, maka perlu diberikan batasan masalah. Adapun pembatasan yang peneliti kemukakan adalah efektivitas Pajak Hiburan terhadap PAD, pertumbuhan Pajak Hiburan serta penerimaan Pajak Hiburan di Daerah Kota Kediri, untuk data tahun 2009-2011. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pajak Hiburan terhadap PAD, pertumbuhan Pajak Hiburan, serta penerimaan Pajak Hiburan pada Pemerintah Daerah Kota Kediri. METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian Supaya lebih terarah dalam penyusunan skripsi dan untuk menghindari adanya suatu pembahasan yang tidak sesuai dengan pendekatan yang diterapkan dalam sebuah penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada efisiensi dan efektivitas Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada DPPKAD Kota Kediri, untuk data tahun 2009-2011. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian atau tempat peneliti mengambil data informasi di DPPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Kediri yang berlokasi di Jln. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Kediri. Alasan memilih lokasi ini adalah: 1. Lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti 2. Data-data yang peneliti perlukan terdapat di Instansi ini. Teknik Pengumpulan Data 1. Teknik Pengumpulan Data a. Dokumentasi Peneliti melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip catatancatatan serta arsip laporan yang dibuat oleh Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Kediri yang ada hubungannya dengan pokok masalah tentang sejarah instansi, stuktur organisasi, target dan
Rumusan Masalah Berdasarkan pemahaman tentang latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Kediri.
10
CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 – September 2013
dengan formula sebagai berikut (Halim, 2004).
Tabel 3.1 Interprestasi Kriteria Efektifitas Persentase
Kriteria
Diatas 100%
Sangat Efektif
90% - 100%
Efektif
80% - 90%
Cukup Efektif
60% - 80%
Kurang Efektif
ISSN 2338-3593
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Yuni Mariana, 2005) 2.
Kurang dari 60% Tidak Efektif realisasi Pajak Hiburan periode tahun 20092011. b. Wawancara Peneliti mengadakan wawancara dengan kepala bagian pengelolaan keuangan daerah dan staf yang ditunjuk DPPKAD tentang hal-hal yang akan membantu dalam penelitian yang sesuai dengan judul yang diteliti. Informasi yang diperoleh adalah penjelasan tentang gambaran umum DPPKAD dan beberapa informasi tentang penjelasan PAD di DPKAD Kota Kediri.
Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan x100%
Sumber : (Halim, 2004) Keterangan : Gx : Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Xt : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun tertentu X(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun sebelumnya Sumber : Irdiwan dalam Halim (2007:91) Tabel 3.2
Teknik Analisis Data Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan untuk menghitung atau mengukur efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dan laju pertumbuhan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut: 1. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah sesuai dengan potensi yang ada. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1(satu) atau 100%. Namun demikian, semakin besar rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efektivitas pemungutan jenis pajak daerah di maksudkan untuk mengukur rasio antara realisasi pajak dengan potensi pajak itu sendiri atau
Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Persentase Laju Pertumbuhan
Kriteria
85% - 100%
Sangat berhasil
70% - 85%
Berhasil
55% - 70%
Cukup berhasil
30% - 55%
Kurang berhasil
Kurang dari 30%
Tidak berhasil
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Untuk mengetahui apakah Pajak Hiburan Kota Kediri sudah memenuhi target dengan menghitung efektivitas Pajak Daerah, dan laju pertumbuhan sudah efektif atau belum, maka perlu diadakan penelitian yaitu menghitung Efektivitas Pajak Hiburan yaitu membandingkan realisasi Pajak Hiburan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
11
CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 – September 2013
potensi riil yaitu Pajak Hiburan Daerah, sedangkan untuk mengukur Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Berikut perhitungan untuk mengetahui pertumbuhan Pajak Hiburan selama 3 (tiga) tahun anggaran, a. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan
Tahun 2009
Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi tingkat efektivitas dalam suatu daerah, maka semakin baik kemampuan daerah dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan tahun 2009-2011, yang semua perhitungan menunjukkan hasil lebih dari 100%. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Kediri telah berupaya menunjukkan kinerjanya yang sangat efektif, dimana dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Hiburan lebih banyak dibandingkan dengan target Pajak Hiburan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelumnya dan ini terjadi setiap tahunnya.
= = 1,2240 = 122,40%
b. Analisis Laju Pertumbuhan
Efektivitas tahun 2009 sebesar 122,40%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pajak Hiburan sangat efektif, karena diatas 100%.
Tahun 2010
Keterangan : Gx : Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Xt : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun tertentu X(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun sebelumnya
= = 1,0064 = 100,64%
Efektivitas tahun 2010 sebesar 100,64%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pajak Hiburan sudah sangat efektif , karena diatas 100%. Tahun 2011
ISSN 2338-3593
Tahun 2009 Pada tahun 2009 digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan Pajak Hiburan, maka pada tahun 2009 tidak diketahui hasil perhitungan laju pertumbuhannya.
= = 1,1564 = 115,64%
Efektivitas tahun 2011 sebesar 114,64%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pajak Hiburan sangat efektif, karena diatas 100%.
Tahun 2010 = = 0,1481 =14,81%
Perhitungan tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 tingkat keefektivitasan yang pada awalnya sudah sangat efektif sebesar 122,40%, pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan menjadi 100,64%. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2011 mulai terjadi peningkatan secara perlahan yaitu sebesar 115,64%. Kinerja
Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan pada tahun 2010 sebesar 14,81%, menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak Hiburan tidak berhasil karena dibawah 30%.
12
CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 – September 2013
Tahun 2011
ISSN 2338-3593
mencerminkan bahwa DPPKA Kota Kediri dalam melakukan tugas atau kewajiban = pemungutan sumber Pendapatan Daerah mencapai 100,64% sampai 122,40%, ini = 0,1210 menunjukkan bahwa kinerja DPPKA = 12,10% sangat efektif karena rasio efektivitasnya di atas 100%. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan 2. Berdasarkan analisis laju pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 12,10%, Pajak Hiburan dapat diketahui pada tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak 2010 yaitu sebesar 14,81% dan tahun 2011 Hiburan tidak berhasil karena dibawah 30%. sebesar 12,10%, maka dapat dikatakan pertumbuhan Tabel 4.5 tersebut tidak Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Kediri berhasil karena masih dibawah Tahun 2009 s/d 2011 standar 30%. Dapat diketahui Realisasi Pajak Laju juga rata-rata Tahun Hiburan Perkembangan Pertumbuhan No laju pertumbuhan Anggaran (Rp) (Rp) (%) Pajak Hiburan 1 2009 425.413.635 selama dua (2) tahun tersebut 2 2010 488.433.777 63.020.142 14,81% yaitu sebesar 3 2011 547.555.705 59.121.928 12,10% 13,46%. Tahun Rata-rata 487.134.372,33 13,46% 2009 sebagai dasar Sumber : Diolah oleh peneliti perhitungan laju pertumbuhan Pajak Hiburan, maka tidak diketahui hasil Dari perhitungan dan tabel diatas dapat perhitungannya. diketahui bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Kediri selama 3 (tiga) tahun dimana pada tahun 2009 digunakan sebagai Saran tahun dasar perhitungan mengalami fluktuasi 1. Realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebaiknya ditingkatkan lagi dengan yaitu pada tahun 2010 sebesar 14,81%, lalu mengadakan sumber-sumber pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2011 baru yang bisa dipungut Pajak Hiburannya sebesar 12,10%. Dengan kata lain jika dihitung dan harus sesuai dengan peraturan yang laju pertumbuhan selama 2 tahun rata-rata laju telah ditetapkan. pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Kediri 2. Dalam hal pemungutan Pajak Hiburan, adalah 13,46% per tahun. Pemerintah harus berperan aktif dalam merealisasikan pemungutan Pajak Hiburan. KESIMPULAN DAN SARAN 3. Untuk menunjang keberhasilan laju pertumbuhan, Pemerintah Daerah Kota Kesimpulan Kediri harus bekerjasama dengan masyarat 1. Berdasarkan analisis efektivitas Pajak dalam hal memanfaatkan sumber-sumber Hiburan dapat diketahui pada tahun 2009 pendapatan yang ada dan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Peraturan Daerah. RP 425.413.635,00 dengan rasio 122,40%, dan merealisasikan tahun 2010 realisasi penerimaan Pajak 4. Mengoptimalkan pemungutan Pajak Hiburan secara bertahap Hiburan sebesar RP 488.433.777,00 dengan dan berkelanjutan demi mendorong laju rasio 100,64%, tahun 2011 realisasi pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Kediri. penerimaan Pajak Hiburan sebesar RP 547.555.705,00 dengan rasio 115,64%. Dimana rasio efektivitas tersebut
13
CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 – September 2013
DAFTAR PUSTAKA Abuyamin, Oyok. (2010), Perpajakan Pusat dan Daerah, Bandung : Humaniora. Halim, Abdul. (2002), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat. , (2004), Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta : Salemba 4. Hasan, M.Iqbal. (2002), Pokok-pokok Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta : Ghalia Indonesia. Kurniawan, Panca. (2004), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Malang : Bayumedia. Mardiasmo. (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi Offset. Prakoso, Kesit B. (2003), Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta : UII Press. Pemerintah Kota Kediri (2008), Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2008, Tentang Uraian Tugas,Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Kediri. Republik Indonesia ( 2009 ), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (On Line), (http://books.google.co.id, diakses 20 Februari 2012). Samudra, Azhari. (2005), Perpajakan di Indonesia keuangan,pajak,dan Retibusi, Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama. Siahaan, Marihot P. (2008), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi KesatuKetiga, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Yani, Ahmad. (2008), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
14
ISSN 2338-3593
