ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011-2016
Yunita Dwi Puspita, Hj. Nur Hidayati, SE.,MM & Junaidi, SE.,M.SA Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang
Abstract The purpose of this study is to determine the effectiveness of local taxes of the City real income in Malang on 2011-2016. The Research conducted at the Regional Tax Service (BP2D) Malang. The research method using descriptive research, data analysis method used is quantitative method with secondary data. The research Conducted to measure a phenomenon of research by using the indicator of regional financial ratios to obtain an overview of local tax revenue mechanisms on City real income (PAD) in order to achieve regional independence. The results of the analysis show that the level of effectiveness of local taxes during the period of six years varies. The highest effectiveness rate in 2012 was 126% and in 2014 has the lowest effectiveness of 108%. Then the highest percentage When viewed from each local taxis from Entertainment taxes in 2012 which reached 159% and local taxes that have the lowest percentage rates during the year of 2012-2016 from the advertisement tax in 2011 by 94% when compared with the other years . The low level of advertisement tax rate in 2011 was due to the fact that in 2011 the tax targets charged were higher which caused the realization of advertisement tax could not reach the good target.
Keywords: Effectiveness, Local Tax, City real Income
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak daerah atas pendapatan asli daerah kota malang tahun 2011-2016. Penelitian dilakukan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif, metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah untuk memperoleh gambaran mekanisme penerimaan pajak daerah atas PAD dalam rangka menuju kemandirian daerah. Hasil analisis menunjukan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah selama kurun waktu 6 (enam) tahun bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 126% dan tahun 2014 memiliki efektivitas terendah sebesar 108%. Apabila dilihat dari masing-masing pajak daerah maka tingkat persentase paling tinggi yaitu Pajak Hiburan pada tahun 2012 mencapai 159% dan pajak daerah yang memiliki tingkat persentase terendah selama tahun 2011—2016 yaitu Pajak Reklame pada tahun 2011 sebesar 94% jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Rendahnya tingkat persentase efektivitas pajak reklame pada tahun 2011 disebabkan karena pada tahun 2011 tersebut target pajak yang dibebankan lebih besar yang menyebabkan realisasi pajak reklame tidak dapat mencapai target dengan baik.
Kata kunci: Efektivitas, Pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah 1.1 Latar Belakaang Masalah Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ‖Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan‖ (UU No.32 tahun 2004).
Pengelolaan penerimaan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusunya dari pajak daerah sangat mempengaruhi citra keuangan suatu daerah, yang mana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membangun daerah serta membiayai kegiatan Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: ‗‘ Bagaimana efektifitas Pajak Daerah Atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011- 2016?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Untuk menganalisis tingkat Efektifitas Pajak Daerah Atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011-Tahun 2016. 1.3.2 Manfaat Penelitian Penelitian ini
diharapkan dapat
bermanfaat
bagi
pihak-pihak
yang
berkepentingan antara lain: a. Bagi Penulis Menambah wawasan penulis mengenai sumbangan dari penerimaan pajak Daerah Atas pendapatan asli daerah pada tiap- tiap pemerintah kabuparen/ kota di kota malang .
b. Bagi Direktorat Pajak Sebagai bahan masukan agar dapat lebih memahami tentang Efektivitas Pajak Daerah Atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). c. Bagi Literatur Perpajakan 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat digunakan dalam proses pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah
dalam
mengambil
kebijakan-kebijakan
dalam
rangka
meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah. 3. Dapat dijadikan Refrensi bagi peneliti selanjutkan dengan topik yang sama.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Hakim (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya) Hasil penelitian menunjukan bahwa: pajak daerah dan retribusi daerah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah. Mourin (2013) dalam penelitiannya yang berjudul ―Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado‖. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. 2.2 Tinjauan Teori 2.2.1 Pengertian Pajak Menurut Siahaan (2016:7) Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2.2.2 Pengertian Pajak Daerah Berdasarkan UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran
yang dapat dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung. 2.2.3 Unsur- Unsur Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 unsur-unsur pajak daerah adalah: 1.
Adanya daya paksa dari Negara.
2.
Dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan.
3.
Tanpa ada kontraprestasi atau imbalan langsung yang diterima pembayar pajak.
4. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
2.2.8 Kriteria Penilaian Pajak Daerah Suatu sumber pajak menjadi menarik apabila pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari sumber tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan Kriteria. Kriteria ini terdiri dari : 1. Kecukupan dan Elastisitas 2. Pemerataan 3. Kemampuan administrasi dan kesepakatan politis ditunjukan pada pajakpajak baik yang dipungut oleh pusat maupun daerah. 4. Kecocokan suatu pajak sebagai pajak daerah daripada sebagai pajak pusat.
BAB III METODE PENELITIAN Populasi Penelitian Menurut Sugiono (2011) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pajak yang diterima Daerah Kota Malang tahun 2011-2016. Sumber Data Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengertian dari data sekunder menurut Indriantoro (2014:147) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pelayanan Pajak Kota Malang tahun 2011–2016 pada perkantoran Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dokumentasi data, yang didapatkan dari Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah ( BP2D) Kota Malang.
Definisi Operasional Variabel Efektivitas Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut: 1.
Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2.
Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
3.
Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4.
Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
5.
Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.
Untuk mengetahui besarnya peningkatan efektivitas menggunakan satuan prosentase masing-masing pos pajak daerah Kota Malang dapat dihitung menggunakan rumus : Rasio Efektifitas = Realisasi Pajak Daerah
x 100 %
Target Pajak Daerah Pajak Daerah pajak daerah adalah: Pajak Daerah yang selanjudnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (UU No.28 Tahun 2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Yani (2013) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Metode Analisis Data Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan data sekunder, yang dilakukan untuk mengukur suatu penomena penelitian yang menggunakan indikator rasio keuangan daerah, yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak daerah dari data kuantitatif serta untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menuju kemandirian daerah. Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif. 2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif 3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif. 4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif 5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif. Untuk mengetahui besarnya peningkatan efektivitas menggunakan satuan prosentase masing-masing pos pajak daerah Kota Malang dapat dihitung menggunakan rumus :
Rasio Efektifitas =
Realisasi Pajak Daerah
x 100 %
Target Pajak Daerah Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak daerah menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%, maka pajak daerah semakin efektif dan untuk melihat efektivitasnya adalah dengan membandingkan efektivitas pada tahun bersangkutan dengan efektivitas tahun sebelumnya. 2.3 Kerangka Konseptual Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:
Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak PBB Perkotaan BPHTB
Pendapatan Asli Daerah
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kota Malang Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan berdasarkan potensi riil daerah maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut: Rasio Efektivitas Halim (2004:135) 1. Tahun 2011 = 120% 2. Tahun 2012 = 126% 3. Tahun 2013= 113% 4. Tahun 2014 = 108% 5. Tahun 2015= 116% 6. Tahun 2016 = 124%
Tabel 1 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Malang Tahun
Target pajak
Realisasi Pajak
Efektivitas
2011
104,644,701,180.71 125,332,979,877.83
120%
2012
125,828,676,756.77 159,124,119,782.89
126%
2013
210,287,899,778.18 238,499,748,161.57
113%
2014
260,000,000,000.00 280,076,794,369.87
108%
2015
272,000,000,000.00 316,814,967,743.76
116%
2016
301,000,000,000.00 374,641,673,419.65
124%
Berdasaran data dari tabel diatas pajak daerah selalu memiliki efektivitas yang terbesar atas Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas pajak tiap tahun selama kurun
waktu 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2011-2016 selalu mengalami peningkatan bila dilihat dari setiap tahun dan masing-masing jenis pajak daerah maka dapat dilihat tiap tahun anggaran efektivitas pajak daerah atas PAD selama tahun 2011-2016 mengalami naik turun. Pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 efektivitas pajak daerah atas PAD masing-masing sebesar 120%, 126%, 113%, 108%, 116%, 124%. Meskipun persentase efektivitas pajak daerah atas PAD Kota Malang mengalami peningkatan yang sedikit selama 2011-2016. Namun jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah justru mengalami peningkatan selama tahun 20112016 tersebut. Dimana pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 125,332,979,877.83, tahun 2012 sebesar 159,124,119,782.89, tahun 2013 sebesar 238,499,748,161.57, tahun 2014 sebesar 280,076,794,369.87, tahun 2015 sebesar 316,814,967,743.76, dan pada tahun 2016 sebesar 374,641,673,419.65. Penurunan dan peningkatan persentase Efektivitas Pajak Daerah atas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dikarenakan penurunan rasio efektivitas untuk Pajak Daerah dan kenaikan rasio efektivitas untuk Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang hampir 50% dari komponen PAD lainnya. Hal ini membuktikan bahwa peran Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar. Penetapan target pajak daerah kota malang untuk setiap tahun ditetapkan dengan rumus realisasi sebagai berikut: Target Pajak = Realisasi pajak tahun lalu X Pertumbhan Ekonomi X Konfiden Level Pertumbuhan Ekonomi yang ditetapan di kota malang sebesar 6% sedangkan untuk konfiden level ada tiga kategori yaitu level optimis sebesar 90%, level moderat sebesar 80%, level pesimis sebesar 70%. Untuk menentukan konfiden level yang akan digunakan pada tahun yang bersangkutan dapat dipertimbangkan dari beberapa faktor seperti tinggi rendahnya inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Produk Daerah Regional Bruto.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Efektivitas Pajak Daerah Atas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2016 maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah kota malang sangat efektif dalam penerimaan PAD dimana pada tahun 2012 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas tertinggi yaitu mencapai 126% dan pada tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas terendah yaitu sebesar 108% . Apabila dilihat dari masing-masing pajak daerah maka tingkat persentase paling tinggi yaitu Pajak Hiburan pada tahun 2012 mencapai 159% dan pajak daerah yang memiliki tingkat persentase terendah selama tahun 2011—2016 yaitu Pajak Reklame pada tahun 2011 sebesar 94% jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Rendahnya tingkat persentase efektivitas pajak reklame pada tahun 2011 disebabkan karena terdapat permasalahan pada saat penetapan target pajak yang menyebabkan realisasi pajak reklame tidak dapat mencapai target dengan baik. Keterbatasan Penelitian a. Penelitian ini hanya menghitung efektivitas
dan pengambilan kesimpulan
berdasarkan atas dasar kriteria. b. Penelitian ini memiliki target yang telah ditentukan yang hanya mengalami kenaikan yang hampir serupa, dan realisasinya cendrung sedikit melebihi target. Saran Berdasarkan keterbatasan yang ada maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas pajak daerah atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal saran peneliti adalah sebagai berikut: 1. Kepada pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Sebaiknya untuk meningkatkan efektifitas pajak daerah , pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari masing-masing jenis pajak daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah supaya persentase efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak naik turun tapi terus meningkat dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan dan sumber daya manusia yang siap dari sisi keilmuan.
2. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengetahui penyebab lain pembentukan target pajak daerah, realisasi dan
pertumbuhan yang dicapai oleh
BP2D.
DAFTAR PUSTAKA
Hakim,Vita Amalia.2013.AnalisiEfektivitasdanEfisiensiPajak Daerah danRetribusi Daerah TerhadapPendapatanAsli Daerah Kota Tasikmalaya (StudiKasusPadaDinasPendapatan Kota Tasikmalaya).Tasikmalaya:UniversitasSiliwangi. Halim,Abdul.2004.Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi.Jakarta:SalembaEmpat. Indriantoro,Nurdan Supomo,Bambang.2014.Metodelogi Penelitian Bisnis &Manajemen.Yogyakarta:Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
untuk Akuntansi
Mosal,mourin M.2013.Analisis KontribusiPajakParkirTerhadapPendapatanAsli Daerah (PAD) danPenerapanAkuntansi di Kota Manado.Manado:Universitas Sam Ratulangi Manado. Sugiono.2011.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabet. Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yani,Ahmad.2013.HubunganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
