ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN HASIL BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG ( )

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN HASIL BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG (2003 – 2009)

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

AJUN EFFENDI 106084003594

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Ajun Effendi

NIM

: 106084003594

Jurusan

: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sembernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi ini, apabila terbukti melakukan tindakan plagiat

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Penulis

Ajun Effendi NIM : 106084003594

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI Nama

: Ajun Effendi

Tempat/Tanggal Lahir

: Tangerang / 18 Mei 1987

Alamat

: Jl.KH.Hambasri Rt 001/03 No.20 Ds.Karangtengah Pagedangan Tangerang 15820

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Agama

: Islam

No.Telpon

: 085694455787 / 02194961890

RIWAYAT PENDIDIKAN TK

: TK Islam Matlahul Huda - Bogor

SDN

: SDN Pagedangan III - Tangerang

SLTP

: SLTPN 1 Parung Panjang - Bogor

SMA

: SMA Islamic Village Karawaci – Tangerang

UNIVERSITAS

: UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta

LATAR BELAKANG KELUARGA Ayah

: H. Sutiyosono, SH

Ibu

: Hj. Siti Jubaedah

Alamat

: Ds.Karangtengah Pagedangan Tangerang

Anak ke-

: dua (2) dari dua bersaudara

ABSTRAK

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah merupakan satu indikator penting dalam pembangunan perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Tangerang dalam periode 2003:1 sampai 2009:4. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan hasil Badan Usaha Milik Daerah tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. Hal ini diduga karena badan usaha milik daerah yang ada di kota Tangerang jumlahnya sedikit, dan hasil badan usaha yang ada lebih kecil dibanding dua varaibel yang lain.

Kata Kunci: PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRACT

The development of original income of the region is to an important factor in the regional economy. The development purpose of this study is to know how the impact of regional tax, regional retribution, and result of regional state enterprise into original of company with regional income in tangerang minificial from 2003 until 2009. The Regression method used in analysing of the data is Ordinary Least Square(OLS). The result showed that the regional tax and regional retribution affect positively and significant influence on original regional income, whereas the regional company doesn’t significant and doesn’t affect with original regional income tangerang city. This problem because there is just a small amount regional company in tangerang city, and the result of the regional company which standing are little than the other two variable which have been knowing.

Keywords : Original Government Income, Regional Tax , Regional Retribution, Region State Enterprise

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis serta nikmat sehat yang diberikan, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skrispi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,

DAN

BADAN

USAHA

MILIK

DAERAH

TEHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANGERANG (2003 – 2009)”. Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. ALLAH SWT. Terima kasih atas Karunia yang telah Kau berikan, kesehatan, rejeki dan kasih sayang. 2. Kedua orang tuaku. Terima kasih yang tak terhingga kepada Mama dan Papa tercinta atas kerja kerasnya dalam memberikan do’a, dukungan, pengorbanan, kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis sepanjang masa. Juga kepada kakak sodara-sodara saya, terimakasih atas dukungannya. 3. Almarhum papa, Bpk.H.Aminuddin, harapan papa agar saya menjadi sarjana kini tercapai sudah. 4. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Bpk Lukman, M.Si, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan atas bantuannya selama ini. 5. Kepada Bapak Pheni Chalid, SF,MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan sepenuh hati dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk, bimbingan, nasehat, dan

arahannya desela jadwalnya yang sangat padat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 6. Kepada Ibu Utami Baroroh, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 7. Bapak Prof. Dr Abdul Hamid MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 8. Seluruh Dosen, Staff, berserta Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 9. Kepada Nita istri saya dan Keluarganya, Terimakasih atas bantuan doa dan semangatnya 10. Pegawai Badan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BKKD) Kota Tangerang 11. Teman-teman seperjuangan penulis. Rekan-rekan Ekonomi Pembangunan angkatan 2006 yang telah membantu penulis dalam penulisan ini yaitu: Tunjung Hapsari, Iezzahra, Safitri, Maria, Verra, Zaka, Awank, dan kawan-kawan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, semoga ALLAH SWT memberikan pahala yang setimpal. 12. Rekan-rekan Kerja di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan DKPP yaitu: ida, ika, apip, garry, isman, haris, resty, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas do’a dan dukungannya. 13. Kepada kekasih dan mantan-mantan saya yang “pernah” singgah dihati ini. 14. Semua Pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan dan do’a selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan untuk tercapainya penulisan skripsi yang lebih baik lagi.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta,

Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPRE SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

i

ABSTRAK

ii

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

vii

DAFTAR TABEL

x

DAFTAR LAMPIRAN

xi

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Perumusan Masalah

7

1.3. Tujuan Penelitian

8

1.4. Manfaat Penelitian

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

10

2.1. Desentralisasi Daerah

10

2.1.1. Landasan Teori Transfer Pusat ke Daerah

15

2.2. Sumber Penerimaan Daerah

18

2.3. Pendapatan Asli Daerah

20

2.3.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

21

2.3.2. Komponen Pendapatan Asli Daerah

24

2.4. Studi Empiris

34

2.5. Kerangka Pemikiran

40

2.6. Hipotesa Penelitian

41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

42

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

42

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

43

3.3. Data dan Tehnik Pengumpulan data

43

3.4. Definisi Operasional

44

3.5. Variabel dan Pengukuran

45

3.6. Metode Analisa Data

46

3.6.1. Model Regresi Linier Berganda

46

3.6.2. Pemilihan Model Regresi

47

3.6.3. Pengujian Hipotesis

49

3.6.4. Uji Stasioneritas

51

3.6.5. Uji Derajat Integrasi

52

3.6.6. Metode Pengujian Asumsi Klasik

53

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskripsi dan Objek Penelitian 4.1.1. Pembentukan Kota Tangerang

56 56 56

4.2. Perkembangan dan Pembentukan Kota Tangerang menurut jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4.3. Hasil Uji Analisis

58 67

4.3.1. Menentukan Model Ekonometrika

67

4.3.2. Uji Stasioneritas

68

4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik

71

4.3.4 Analisis Regresi Berganda

76

4.3.5 Uji (F-test)

80

4.4. Pembahasan BAB V PENUTUP

82 84

5.1 Kesimpulan

84

5.2 Saran

85

DAFTAR PUSTAKA

87

LAMPIRAN

90

DAFTAR TABEL

NO

KETERANGAN

HALAMAN

1.1

Tabel Sumber Pendapatan dan Realisasi

3

4.1

Tabel Perbandingan Dari Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak

59

4.2

Tabel Perbandingan Dari Retribusi Daerah Menurut Jenis Retribusi 64

4.3

Tabel Hasil Uji Stasioner tingkat Level

67

4.4

Tabel Hasil Uji Stasioner tingkat First Different

69

4.5

Tabel Hasil Uji Stasioner tingkat First Different

70

4.6

Tabel Hasil Uji Normalitas

71

4.7

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

72

4.8

Tabel Hasil Regresi Linier Berganda

80

DAFTAR LAMPIRAN

NO

KETERANGAN

HALAMAN

1.

Lampiran Data Variabel Penelitian Yang Digunakan

90

2.

Lampiran Pendapatan Dari Pajak daerah Tahun 2005

91

3.


92

4.


93

5.


94

6.


95

7.

Lampiran Pendapatan Dari Retribusi Daerah Tahun 2005

96

8.


101

9.


106

10.


111

11.


116

12.

Lampiran Hasil Uji Stasioneritas

121

13.

Lampiran Hasil Analisis Regresi Berganda

130

14.

Lampiran Hasil Uji Normalitas

131

15.

Lampiran Hasil Uji Multikolinieritas

132

16.

Lampiran Hasil Uji Heteroskedastisitas

134

17.

Lampiran Hasil Uji Autokorelasi

135

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang ingin di capai adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata. Agar tujuan tersebut tercapai maka segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien demi peningkatan produksi secara keseluruhan. Perkembangan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sumber pendapatan daerah terutama untuk menutupi pembiayaan yang diperlukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur perekonomian daerahnya untuk membiayai seluruh kebutuhan dana pembangunan yang diperlukan. Masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah adanya kendala dalam menghimpun dana yang berasal dari daerah itu sendiri, sehingga pembangunan daerah cenderung tergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Menyadari bahwa ketergantungan tersebut kurang baik bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan daerah, maka diharapkan pemerintah daerah menggali semua sumber ekonomi yang dimiliki daerah masing-masing guna membiayai pelaksanaan daerah itu sendiri. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.34 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah dan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan aspirasi pemerintah daerah dan diberikan kewenangan untuk mengggali dan memanfaatkan sumber keuangan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah ,oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari besarnya konstribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD, semakin besar konstribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap bantuan APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaaan lainya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Kota Tangerang dan Realisasinya Tahun 2005 JENIS PENDAPATAN

TARGET

REALISASI

%

Pajak Daerah

73.500.000.000

79.368.013.721

7,98

Retrusi Daerah

24.320.155.200

24.827.124.613

2,08

Bagian Laba BUMD

3.017.666.389

3.017.666.516

0,0001

Lain-Lain PAD yang sah

6.475.552.409

9.311.061.516

43,79

JUMLAH

107.313.373.998

116.523.842.800

8,58

Sumber: Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD), 2006

Dari data tabel di atas dapat terlihat bahwa Sumber Pendapatan Kota Tangerang dapat dihasilkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah pada tahun 2005 memiliki target sebesar 73.500.000.000 dan realisasi sebesar 79.368.013.721, dan terlihat dalam presentase sebesar 7,98%. Retribusi Daerah pada tahun 2005 memiliki target sebesar 24.320.155.200 dan realisasi sebesar 24.827.124.613, dan terlihat dalam presentase sebesar 2,08%. Bagian laba BUMD pada tahun 2005 memiliki target sebesar 3.017.666.389 dan realisasi sebesar 3.017.666.516, dan terlihat dalam presentase sebesar 0,0001%. Lain-lain PAD yang sah memiliki target sebesar 6.475.552.409 dan realisasi sebesar 9.311.061.516, dan terlihat dalam

presentase sebesar 43,79%. Sehingga total keseluruhan Pendatapan Kota Tangerang pada Tahun 2005 adalah total target sebesar 107.313.373.998 dan realisasi sebesar 116.523.842.800, dan presentase sebesar 8,58%. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan pada ketentuan dalam UU No. 33 tahun 2004 dan UU No. 34 tahun 2004. Dengan otonomi , diharapkan

adanya

memperdayakan

peningkatan

masyarakat,

kapasitas

pemerintah

meningkatkan pelayanan dan

daerah

guna

kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar darah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian wilayahnya tergantung pada kemampuan untuk memobilisasi potensi yang ada pada masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah, karena semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kualitas otonominya yang mengindikasinya semakin mandiri bidang keuangan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dari sumber-sumber yang lain, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatkan pendapatan asli daerah

diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dari tahun ke tahun adalah pajak daerah pajak daerah, yang salah satu sumbernya berasal dari pajak hotel dan restoran. Bila kita lihat Kota Tangerang merupakan daerah singgah/transit karena merupakan jalan alternatif menuju Ibu Kota DKI Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perkembangan jumlah hotel dan restoran ini seharusnya menjadi potensi sangat bagus bagi peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan fiskal daerah. Hal ini terefleksi dalam peningkatan dan stabilitas realisasi pajak hotel dan restoran ini dari tahun ke tahun. Berdasarkan undang-undang No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah, pajak atau pungutan yang dikenakan bagi pemilik rumah penginapan, rumah makan, pembayaran hotel dan restoran. Secara umum pajak Hotel dan Restoran merupakan pungutan atas pembayaran rumah makan dan rumah penginapan yang terdiri dari hotel, losmen, wisma, dan restoran. Dengan demikian pajak hotel dan restoran cukup potensial dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1974 pengertian perusahaan daerah untuk memperkembangkan perekonomian

daerah dan untuk menambah

penghasilan daerah. Dari kutipan diatas ada dua fungsi pokok perusahaan daerah. Pertama, sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua,

sebagai penghasilan pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah mampu memberikan manfaat ekonomi sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah. Untuik dapat penyelenggaraan fungsi yang oftimal diperlukan dukungan dana yang cukup besar guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang antara lain diperoleh dari berbagai jenis pajak daerah, retribusi, hasil investasi dan kegiatan bisnis. Kota Tangerang yang lahir pada tahun 1993 dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1992, kini pertumbuhannya berkembang begitu pesat, pesatnya pertumbuhan kota tangerang

karena wilayahnya yang berbatasan langsung

dengan DKI Jakarta yang terkait langsung dengan dinamika pembangunan nasional yang terpusat di Jakarta, letak Kota Tangerang yang strategis mendorong lahirnya intruksi presiden No. 13 tahun 1976, yang menetapkan

daerah ini

sebagai bagian dari wilayah pengembangan Jabodetabek yang dipersiapkan untuk mengurangi ledakan penduduk DKI Jakarta, sebagai daerah penyangga Ibu Kota,wilayah ini dipersiapkan untuk Kegiatan Industri dan Perdagangan, pengembangan pusat pemukiman. Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju sejahtera, berakhlakul karimah, mandiri, berkeadilan, kota Tangerang dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan di ambil. Untuk itu diperlikan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya terutama dalam mengidentifikasikan keterkaitan antara sektor perdagangan, industri, hotel dan restoran dengan sektor yang lainya. Kota Tangerang dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada

mempunyai sektor-sektor yang berpotensi untuk di kembangkan, misalnya sektor industri dan penyediaan sektor jasa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu menganalisa Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.

1.2

Perumusan masalah Permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah dalam mengurus rumah tangganya dikarenakan terbatasnya dana pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, diperlukan biaya yang harus digali dari sumber keuangan sendiri. Keuangan daerah merupakan satu indikator untuk menilai kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu agar daerah mampu mengurus daerahnya dan berusaha melepaskan diri dari ketergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang ? 2. Bagaimanakah pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang ?

3. Bagaimanakah pengaruh hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tangerang ? 4. Apakah Pajak Daerah, retribusi daerah dan BUMD berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang ?

1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ingin mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tangerang. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tangerang. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tangerang.

1.4

Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah : 1.

Sebagai satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta untuk mengetahui seberapa timgkat tingkat ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menjadi menjadi mahasiswa.

2.

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembuat kebijakan perintah

daerah

Kota

Tangerang

dalam

merencanakan

dan

mengambil keputusan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 3.

Sebagai bahan pustaka, informasi dan referensi bagi yang memerlukan serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi Daerah Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintahan kepada Daerah Otonom dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada kabupaten/kota,sedangkan propinsi adalah sebagai Daerah Otonom sekaligus sebagai daerah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Propinsi bukanlah merupakan daerah atasan kabupaten/kota. Jadi antara daerah otonom propinsi dengan daerah otonom kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hirarki. Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut : 1. Negara kesatuan dengan system sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam Negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerahdaerah hanya tinggal melaksanakannya saja. 2. Negara kesatuan dengan system desentralisasi, yaitu daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan

di daerah. “Dalam Encyclopedia of the Social Sciences,

desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif,

yudikatif, maupun administratif. Dalam ensiklopedia tersebut,

dikemukakan bahwa desentralisasi ada;ah kebalikan dari sentralisasi, tetapi jangan dikacaukan dengan pengertian dekonsentrasi, sebab istilah ini secara umum lebih diartikan sebagai pendelegasian dari atasan kepada bawahannya untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasannya tanpa melepaskan wewenang dan tanggung jawabnya.” Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3), yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi moneter dan fiskal moneter, dam agama. Tujuan utama desentralisasi adalah : 1. Tujuan politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional.

2. Tujuan

ekonomis,

yang

dimaksudkan

untuk

menjamin

bahwa

pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerahdaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut Machfud Sidik (2002:4) desentralisasi adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan Negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi sendiri bukanlah suatu yang baik maupun yang buruk. Hal pokok tentang desentralisasi pada dasarnya adalah apakah proses dan implementasi desentralisasi tersebut berhasil atau gagal untuk meningkatkan efesiensi dan kadar resforsifitas kebijakan publik pemerintah terhadap kepentingan politis, ekonomi, dan sosial masyarakatnya. Kegagalan implementasi desentralisasi ditunjukan dari kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik dan merosotnya pelayanan publik di daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Kunarjo (2003) desentralisasi dapat dibagi menjadi 4 jenis sebagai berikut : 1. Desentralisasi politik (Political Decentralization) Merupakan pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik tanpa persetujuan dari atasan. 2. Desentralisai administrativ (Adminiistrative Decentralization) Merupakan

pelimpahan

wewenang

yang

dimaksudkan

untuk

mendistribusikan kewenagan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut menyangkut perencanaan, pendanaan, dan manajemen

fungsi-fungsi

pemerintahan

pusat

kepada

aparatnya

didaerah.

Desentralisasi administratif dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu : 1.)

Dekonsentrasi (Deconcentration) yaitu, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hiraki dengan pemerintah pusat daerah.

2.)

Devolusi (Devolution) yaitu, pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atas tugas pemerintahan, dan pihak pemerintahan mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran organisasi dikenal dengan distributed institutional monopoli of admistrative decentralization.

3.)

Delegasi (Delegation or Institution Pliralism) Wewenang untuk tugas tertentu kepada

organisasi yang berasal

diluar struktur birokrasi regular yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak wewenang

mempunyai

penyelenggaraan

keleluasaan

yang menerima

(direction)

dalam

pendelegasian tersebut, walaupun wewenang

terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign outhority). 3. Desentralisasi fiskal Merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan

dalam pengambilan keputusan pengeluaran sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pemerintah pusat ataupun dari daerah itu sendiri. 4. Desentralisasi Ekonomi (Economic Decentralization) Desentralisasi ekonomi dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi yang menitik beratkan pada upaya efesiensi dalam penyediaan barang publik. Prinsip pemberian ekonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada masa sekarang

titik berat otonomi daerah

diberikan kepada daerah tingkat II dan bukan daerah tingkat I atau desa. Hal ini erat kaitanya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan disamping sebagai Pembina kesetabilan politik, sosial, ekonomi dan kesatuan bangsa. Dengan adanya desentralisasi daerah pemerintah daerah mempunyai beberapa keuntungan yaitu : a. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah dapat lebih mengetahui keinginan masyarakatnya. b. Dengan desentralisasi diharapkan pembuatan keputusan lebih efektif. c. Daerah akan dapat melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda dalam menggali potensi daerah yang ada.

2.1.1 Landasan Teori Transfer Pusat ke Daerah Sistem transfer yang dipakai di Indonesia saat ini adalah hasil evolusi sepanjang kurun waktu lebih dari 50 tahun. Sampai dengan tahun 1956, sistem subsidi yang dipakai adalah sistem shuit post, yaitu suatu bentuk subsidi yang memberikan tunjangan sebesar selisih antara besarnya rencana pengeluaran dan rencana penerimaan yang di ajukan daerah kepada pusat. Akan tetapi dalam praktiknya, sebenarnya yang dijalankan bukanlah sistem shuit post murni. Pemberian tunjangan kepada daerah sangat tergantung kepada kebijaksanaan sepihak pemerintah pusat. Tahun 1956, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan , yaitu sejak Undang-Undang nomer 32 tahun 1956. Berdasarkan Undang-Undang ini, secara konseptual pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diterjemahkan kedalam tiga hal utama, yaitu: 1. Penyerahan sumber pendapatan Negara kepada daerah 2. Pemberian bagian tertentu dari penerimaan berbagai pajak Negara kepada daerah 3. Memberikan ganjaran, subsidi, sumbangan kepada daerah. Pada tahun 1965, seiring dengan perubahan dalam dunia politik di Indoneia, tidak terdapat lagi pola pembagian pajak Negara kepada daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pola ini digantikan dengan suatu pola kebijakan memberikan subsidi kepada daerah yang didasarkan

kepada perhitungan besarnya jumlah pengeluaran gaji pegawai daerah otonom atau yang disebut subsidi perimbangan keuangan. Dikarenakan terdapatnya berbagai jenis transfer yang sebenarnya tidak didasarkan pada suatu landasan hukum yang jelas, maka tahun 1972 dilakukan perubahan yaitu dengan mengembalikan kepada pola semula dimana daerah akan dibantu sepenuhnya untuk memenuhi beban gaji pegawai daerahnya, termasuk berbagai jenis tunjangan pegawai daerah yang dikenal dengan pola Subsidi Daerah Otonom (SDO). Pada tahun 1972, selain Subsidi Daerah Otonomi terdapat transfer pusat ke daerah atas dasar INPRES yang diberikan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya skema penerimaan bagi Negara yang berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) dan penerimaan sumber daya alam. Menurut Robert (2002) beberapa alasan perlunya dilakukan transfer dana dari pusat ke daerah dengan sesuai dengan literatur ilmu ekonomi publik dan keuangan Negara, yaitu : 1. Untuk mengatasi persoalan pertimbangan fiskal vertikal. Di banyak Negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar penerimaan

utama

Negara

yang

bersangkutan.

Jadi,

pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumbersumber penerimaan Negara. Kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajibannya ini akan menyebabkan dibutuhkanya transfer dana dari pemerintah pusat.

2. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Pengalaman empirik menunjukan bahwa kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatannya sangat bervariasi. Ini semua berimplikasi kepada besarnya basis pajak di daerah– daerah yang bersangkutan. Disisi lain, daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk melaksanakan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari kesenjangan fiskal (fiscal gap)

yang

merupakan selisih dari kebutuhan fiskal (fiscal needs) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity), yang selayaknya ditutup oleh transfer dari pemerintah pusat. 3. Daerah memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum, peran distributif dari sektor publik akan lebih efektif jika dijalankan oleh pemerintah pusat, maka penerapan standar pelayanan minimum disetiap daerah akan lebih bisa dijamin oleh pemerintah pusat. 4. Untuk stabilitas, permasalahan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan public ( interjurisdictional spill-over effect). 5. Untuk stabilitas, transfer dana dapat di tingkatkan

oleh

pemerintah ktika aktivitas perekonomian sedang lesu. Disaat lain, bisa saja dana transfer ke daerah dikurangi manakala perekonomian booming. Transfer untuk dana pembangunan

(capital grants) adalah merupakan instrument yang cocok untuk

tujuan

ini.

Namun

kecermatan

dalam

mengkalkulasikan sangat dibutuhkan agar tindakan tersebut tidak berakibat merusak atau bertentangan dengan alasan sebelumya.

2.2 Sumber Penerimaan Daerah Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada sisi penerimaan dalam APBD termuat beberapa sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu : sisa anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan daerah dari sisi lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu adalah penerimaan anggaran tahun yang lalu dan telah dituangkan dalam APBD namun tidak direalisasikan dengan baik karena penghematan dari belanja atau adanya pos pengeluaran belanja yang tidak dilaksanakan. Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari :

1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, 2) Dana Alokasi Umum dan 3) Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Zaini, 2005:16). DAU dimaksudkan sebagai pengganti dua transfer utama dari pusat ke daerah yang selama ini dilakukan yaitu Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Inpres. Jumlahnya ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negri dari APBN. Selanjutnya 10 persen dari dana tersebut akan dialokasikan kepada propinsi dan sisanya 90 persen akan dialokasikan kepada kabupaten/kota. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan penyediaan jasa publik dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sehingga perbedaan antara daerah maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Secara implisit DAU juga dimaksudkan untuk menetralisir dampak ketimpangan antar daerah akibat bagi hasil sumber daya alam. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK dimaksudkan untuk membiayai yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula DAU dan kebutuhan yang merupakan prioritas nasional di daerah. DAK bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah.

Adapun sumber pembiayaan DAK salah satunya berasal dari dana reboisasi dengan pembagian 40 persen untuk daerah dan 60 persen untuk pusat (D.Siregar, 2005 : 24). Undang-undang No. 34 tahun 2004 menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Pinjaman daerah dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. PAD merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dijadikan sebagai barometer bagi potensi ekonomi suatu daerah, sekaligus pencerminan efektivitas dan efiensi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi mengingat tidak semua pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut

berdasarkan

peraturan daerah

sesuai

dengan

peraturan

perundangan-undangan, yang bertujuan untuk memberikan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah proses ekonomi di suatu daerah atau negara yang memerlukan

atau mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya akibat adanya pemberlakuan tarif yang lebih tinggi ataupun pungutan-pungutan liar yang seharusnya tidak ada serta sebagai akibat ‘budaya korupsi’. Pemerintah Daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor. Yang dimaksud adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek - objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan propinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Dalam pasal 79 Undang-undang No.22 tahun 1999 dicantumkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan asli daerah, yang terdiri lagi atas : 1. Hasil Pajak daerah 2. Hasil Retribusi daerah 3. Hasil Perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah b. Dana Perimbangan c Pinjaman daerah d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk terus meningkatkan anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatanya, maka daerah Kabupaten / kota harus meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya (PAD), yang antara lain berasal

dari, pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha

Milik Daerah

(BUMD), penerimaan dari dinas-dinas,dan penerimaan lain-lain. Perolehan dari pajak dan retribusi daerah biasanya penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD) bagi sebagian besar Kabupaten/kota. Pos ini tetap potensial untuk ditingkatkan lagi, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi, misalnya bisa dilakukan pada pajak restoran dan hotel, pajak hiburan, pajak reklame, misalnya biasa dilakukan dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan besar ataupun perguruan tinggi – perguruan tinggi swasta untuk memasang reklame di tempat strategis dan sekaligus menyediakan fasilitas umum, seperti tempat penyebaran dan halte-halte didekat kampus atau perusahaan besar tersebut. Untuk retribusi masih banyak yang belum dimanfaatkan atau dicobakan secara intensif, seperti retribusi sampah, pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) baik yang tetap mmaupun sementara, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pasar grosir atau pertokoan, dan sebagainya. Penerimaan berbagai jenis pajak dan retribusi ini akan mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Artinya, jika ekonomi masyarakat meningkat, penerimaan ini juga meningkat. Pemungutan retribusi tempat-tempat wisata berpotensi untuk ditingkatkan. Intensifikasi ini bukan berarti harus memberikan pungutan mahal untuk setiap pengunjung, sebab tarif retribusi yang tinggi justru akan mengurangi minat masyarakat untuk datang ke obyek wisata tersebut, sehingga akan menurunkan penerimaan pemerintah dari retribusi tersebut. BUMD yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, misalnya, Bank Pasar dan Perusahaan Air Minum (PAM), maka tidak terlalu banyak peluang selain melaksanakan intensifikasi atas BUMD ini. Bank Pasar dapat memberikan konstribusi pemasukan

cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD) jika

dikelola secara efisien dan profesional. Sebagai lembaga kredit yang dekat dengan nasabahnya, maka bank pasar ini dapat lebih memperluas jangkauannya dengan semakin mendekatkan diri pada konsumen di setiap pasar yang ada. Hal ini tidak berarti bahwa bank pasar ini dapat harus membuka kantor di setiap pasar yang ada, karena akan menimbulkan infeksi kalau pasarnya terlalu sempit atau terbatas, namun bias dengan mobile unit atau membuka ‘lapak’ di pasar setiap pasar setiap pasaran. Yang lebih penting lagi adalah adanya petugas pelaksanaan yang beroperasi di setiap pasar untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Pola seperti ini tidak semata-mata untuk mendapatkan laba bagi BUMD tersebut. Namun lebih dari itu dimaksudkan untuk penyediaan lembaga kredit dan mobilisasi dana yang “mudah, murah, prosedur sederhana dan cepat” bagi masyarakat yang ingin menyimpan meminjam dananya, sehingga dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi masyarakat dan daerah.

2.3.2

Komponen Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : a. Pajak Daerah Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintahan) berdasarkan undang - undang (dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum (publik). Secara umum pajak didefinisikan sebagai pengalihan sumber- sumber ekonomi dari sektor swasta ke sektor pemerintah, namun untuk lebih jelasnya ada dua pengertian pajak menurut ahli. Menurut Mr.Dr N.J. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut normanorma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Siti Resmi, 2000:1). Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari secktor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale-balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk menbiayai pengeluaran umum publike uitgaven (Mardiasmo, 2000:1). Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain - lain harus ditetapkan dengan undang - undang. Pemungutan pajak pada umumnya didasarkan pada peraturan tertentu, khusus di Indonesia

pemungutan pajak didasarkan pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara harus didasarkan pada undang-undang. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan

masyarakat.

Dengan

demikian

daerah

mampu

melaksanakan otonomi, mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000, daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang No.18 tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa pajak daerah yaitu :

Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari : a. Pajak kendaraan bermotor b. Bea balik nama kendaraan bermotor c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari : a. Pajak hotel dan restoran b. Pajak hiburan c. Pajak reklame d. Pajak penerangan jalan e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan Selanjutnya pasal pemanfaatan ini 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing – masing pajak sebagai berikut : a. Pajak kendaraan bermotor 5% b. Pajak balik nama kendaraan bermotor 10% c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% d. Pajak hotel dan restoran 10% e. Pajak hiburan 35% f. Pajak reklame 25% g. Pajak penerangan jalan 10% h. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C i.

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%

Tarif pajak daerah untuk tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetapanya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masingmasing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi. Sedangkan menurut Siagian (1998) pajak daerah didefisinikan sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang – undang. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya suatu fasilitas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayarannya. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Fisher (1996 : 174) mendefinisikan retribusi sebagai harga yang dibebankan oleh pemerintah untuk jasa yang spesifik (specific services) atau perlakuan khusus (privileges) dan digunakan untuk membiayai

sebagian atau semua atas jasa yang disediakan dan terus meningkat sejak beberapa decade yang lalu. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut. Juga retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi itu. Demikian juga, retribusi parker karena ada pemakaian ruangan tertentu oleh si pemakai tempat parker (Suparmoko, 2002:85). Selanjutnya menurut UU N0. 34 Tahun 2000 dan menurut PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyebutkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai kontra prestasi yang telah diberikan oleh pemerintah daerah terhadap mereka yang telah menikmati dan pelaksanaannya didasrakan atas peraturan yang berlaku.Oleh karena itu, dalam terdapat pelaksanaan pelayanan secara ekonomis, di mana pelaksanaan langsung dapat tunjuk pada seseorang atau badan yang telah menikmati pelayanan Dalam arti

masing-masing yang berkepentingan sendiri diserahkan, apakah ia akan menggunakan jasa dari daerah atau tidak, dan apabila ia akan mempergunakan maka ia harus membayar retribusi menurut atau berdasar peraturan daerah yang bersangkutan. Menurut Rochmat Sumitra (2000:1) dan Erlita Dewi (2002:1) mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada

yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi

sangat berhubungan

erat dengan jasa layanan

retribusi

yang diberikan

pemerintah kepada yang membutuhkan. Di

dalam

UU

No.34

Tahun

2000,

Retribusi

daerah

dikelopokkan menjadi tiga macam, yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umu merupakan suatu retribusi yang tidak bersifat jasa usaha ataupun retribusi perizinan tertentu, di mana penarikannya merupakan

wewenang

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi. Dengan adanya retribusi ini diharapkan memberikan

manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum serta nantinya diharapkan akan memungkinkan suatu kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Retribusi Pelayanan Pasar g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h. Retrubusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta j. Retribusi Pengujain Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha Sifat Retribusi Jasa Usaha bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh

pemerintah daerah. Adapun jenis dari jenis retribusi jasa usaha ini meliputi: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Prtokoan c. Retribusi Tempat Pelelangan d. Retribusi Terminal e. Retribusi Tempat Khusus parker f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa g. Retribusi Penyedotan Kakus h. Retribusi Rumah Potong hewan i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga k. Retribusi Penyebrangan di Atas air l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

3. Retribusi Perizinan Tertentu Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu akan dikenakan

pada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Adapun Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Retribusi Izin Gangguan d. Retribusi Izin Trayek

c. Perusahaan Daerah (Penerimaan Hasil Badan Usaha Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainya) Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yamg berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat: a. Memberi jasa b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum c. Memupuk pendapatan Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan atau stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah. Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya yakni fungsi social dan fungsi ekonomi. Walaupun demikian tidak berarti perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah.

2.4 Studi Empiris Sebelumnya setelah ada beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini adalah beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain : Yunawati (2002) dalam analisanya dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Jumlah Industri, Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Nusantara, dan PDRB DIY. Penelitian ini mengkaji sejauh mana variabel independen yaitu Jumlah Industri,

Wisatawan

mancanegara,

Wisatawan

Nusantara,

dan

PDRB

mempengaruhi variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Alat analisis yang digunakan meliputi pengujian estimasi, koefisien determinasi(R), pengujian statistik,

pengujian

Asumsi

Klasik,

(Pengujian

Autokorelasi,

Uji

Heterokedastisitas, Uji Multikolinieritas), analisis elastisitas. Adapun hasil dari penelitianya Variabel jumlah Industri berpenggaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Wisatawan Mancanegara berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Wisatawan Nusantara berpengaruh signifikan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY. Variabel PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Ali Daerah (PAD) DIY dengan pengujian serempak menunjukan bahwa variable bebass yaitu Jumlah Industri, Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Nusantara, PDRB secara bersama-sama dapat mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY.

Tri cahyono (2002) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis faktorfaktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Derah Kabupaten Karang Anyar yaitu PDRB, investasi, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa variabel PDRB, investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh terhadap besarnya PAD kabupaten Karanganyar Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series) mulai tahun 1990-2002. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan model log dilanjutkan dengan uji statistik uji t (uji parsial), uji F (analisis varian) uji R2 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klsik yaitu uji multikolinieritas, heterokedasitas dan autokorelasi. Dari hasil analisis diperoleh bahwa baik secara individu maupun secara bersama-sama besarnya PDRB, investasi, jumlah penduduk, pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh signifikan terhadap besarnya PAD Kabupaten Karanganyar tahun 2010 meningkat secara meyakinkan. Implementasi kebijakan/yang disarankan dalah peningkatan kinerja perekonomian pada sektor-sektor dominan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Bramantio Lynarsatia (2000) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perkembangan Industri Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Surakarta Tahun 1990-2000” bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kamar hotel, jumlah wisatawan dan biro perjalanan wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder yang mengambil lokasi penelitian di Kota Surakarta. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis

kuantitatif. Model analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis trend linier dan analisis regresi berganda. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah kamar hotel, jumlah wisatawan dan biro perjalanan wisata berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Surakarta. Bila dilihat dari analisis data di atas maka saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah lebih meningkatkan fasilitas dalam sektor pariwisata yang diiharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu pihak Pemerintah juga lebih meningkatkan keberadaan biro perjalanan wisata mengingat variabel tersebut merupakan variabel terbesar yang mempengaruhi PAD maupun lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surakarta. Suntono (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan pembangunan di kota Semarang tahun 2005”. Dalam pembahasannya disebutkan berdasrakan hasil pengujian regresi linier sederhana diperoleh model regresi yang berarti atau signifikan,, kecuali regresi antara hasil usaha milik daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (Y). Demikian pula dengan koefisien regresinya signifikan, kecuali koefisien antara hasil usaha milik daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (Y). Hal ini menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di kota Semarang setiap tahunnya. Sumbangan terkecil dalam menyokong perkembangan pembangunan di Kota Semarang yaitu dari hasil usaha milik daerah. Berdasarkan hasil uji regresi linier ganda antara pajak daerah, retribusi daerah dan hasil usaha milik daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (Y)

menghasilkan model regresi linier ganda yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi perkembangan pembangunan di Kota Semarang. Arah hubungan yang positif pada hasil korelasi di atas menunjukan bahwa semakin besar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil usaha milik daerah akan menyebabkan perkembangan pembangunan di Kota Semarang cenderung semakin meningkat Mohammad Riduansyah (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kota Bogor”. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 berkisar antara 7,07% - 8,79%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%. Kontribusi pajak terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan. Pajak hotel dan restoran pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,06% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 32,64% per tahun. Sedangkan pajak hiburan, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 1,96% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 8,58% per tahunnya. Untuk kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 – 2000 berkisar antara 8,36%--23,05%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61% dengan pertumbuhannya per tahun 5,08%. Kontribusi retribusi terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan

oleh retribusi pasar dan retribusi terminal. Retribusi pasar pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,25% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 3,25% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 1,44% per tahun. Sedangkan retribusi terminal, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 2,93% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 5,02% per tahunnya. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan APBD Pemerintah daerah Kota Bogor sangat fluktuatif. Hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 – 2000, terakhir dengan diberlakukan UU No. 34/2000 sebagai revisi dari UU No. 18/1997. Pemberlakuan undang-undang yang berbeda-beda ini menyebabkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah mengalami banyak perubahan, antara lain menyebabkan penghapusan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan di saat yang sama juga memberikan peluang dimungkinkannnya ditarik jenis retribusi maupun pajak daerah yang baru. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kiranya perlu bagi Pemerintah Daerah Bogor untuk memperhatikan peluang yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pemerintah daerah dapat membuat pajak daerah serta retribusi baru asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan yang dimilikinya. Langkah ini merupakan bentuk pelaksanaan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diberlakukan sebelumnya.

Analisis hubungan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap anggaran belanja daerah (ABD) kota Depok periode 2000-2004 . (Muhammad Adam Hesa, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap ABD, data yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Depok berupa laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta ABD pada periode 2000-2004. Metode penelitian yang digunakan adalah metode uji korelasi, regresi sederhana, uji determinasi. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap ABD. Analisisi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Karawang ( Ahmad Najib, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah terhadap penerimaan PAD pada kabupaten Karawang. Data yang digunakan adalah laporan bulanan Pendapatan Asli Daerah selama 1 periode yaitu tahun 2001-2005. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda yang kemudian dilakukan uji F dan T yang telah dinyatakan bebas dari uji asumsi klasik. Berdasarkan hasll penelitiannya dapat diketahui bahwa keempat variabel independen (Pajak daerah, retribusi, perusahaan milik daerah, serta pendapatan lain yang sah) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Karawang.

2.5

Diagram Kerangka Pemikiran

Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Tahun 2003 - 2009

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Uji Stasioneritas Data dengan PP Test tidak

Stasionerkan data dengan differencing

tidak

Keluarkan dari pengujian

Stasioner? ya

Dilihat apakah variable yang diuji stasioner pada ordo yang sama

Uji Derajat Integrasi

Uji Asumsi Klasik

Analisa hasil/pengujian

Badan Usaha Milik Daerah

2.6

Hipotesa Penelitian Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel Pajak Daerah (X1) Diduga Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Ho = diduga Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ha

= diduga Pajak Daerah berpengauh signifikan terhadap PAD

2. Variabel Retribusi Daerah (X2) Diduga Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Ho

= diduga Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha

= diduga Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD

3. Variabel BUMD (X3) Diduga BUMD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Ho

= diduga Jumlah Hasil Industri Perusahaan / BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha

= diduga hasil BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Ruang lingkup penelitian Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 - 2009. Dimana dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan akan diestimasikan dengan model OLS (Ordinary Least Square), pengujian Stasioner, pengujian Derajat Integrasi, dan pengujian Asumsi Klasik. Pertimbangannya karena metode ini mempunyai keunggulan, yaitu teknis yang kuat, serta mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya.  Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah studi kolerasional yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keterkaitan atau hubungan antar variabel. Maksudnya penelitian ini ingin melihat hubungan antara variabel - variabel bebas dengan variabel tidak bebas serta mencoba menjelaskan seberapa besar dan dan seberapa signifikan masing – masing variabel bebas tersebut mempunyai hubungan dengan variabel tidak bebas.

3.2

Lokasi dan waktu penelitian Penelitian ini dilakukan diKota Tangerang, waktu pengumpulan data dilakukan mulai Juni sampai Desember 2010.

3.3 Data dan Tehnik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder secara berkala (time series data), dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (literary study). Dalam tehnik ini, dikumpulkan berbagai informasi (berupa materi-materi dan data-data) yang berasal dari telaah kepustakaan, yang termuat dalam hasil publikasi data, yang diperoleh baik melalui media elektronik, maupun media cetak. Periode waktu yang dipilih adalah Triwulan pada Triwulan periode 2003 : 1 – 2009 : 4 diantaranya adalah berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode Triwulan, januari 2003 sampai dengan desember 2009 b. Pendapatan Pajak Daerah periode Triwulan, januari 2003 sampai dengan desember 2009 c. Pendapatan Retribusi Daerah periode Triwulan, januari 2003 sampai dengan desember 2009 d.Jumlah hasil Industri Perusahaan / BUMD yang berada di Kota Tangerang periode Triwulan, januari 2003 sampai dengan desember 2009

3.4 Definisi Operasional Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk pencatatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Tangerang dalam bentuk angka, Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Tangerang, (bappeda) Badan Perancangan Pembangunan Daerah Kota Tangerang. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang (DPKAD) Daerah Kotamadya Tangerang. Data tersebut disusun mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa variabel. Adapun variabel yang digunakan adalah : 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Pendapatan Asli Daerah yang digunakan adalah data PAD Kota Tangerang dalam APBD Kota Tangerang dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, yang berasal dari buku Kota Tangerang dalam nominal rupiah.

2

Pajak Daerah Pajak Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pajak Daerah kota tangerang dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, yang berasal dari buku Pajak kabupaten/kota se Indonesia. Dalam nominal rupiah.

3.

Retribusi Daerah Data jumlah Retribusi Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Retribusi Daerah, dari tahun 2003 sampai 2009

(ditanyakan dalam jumlah rupiah) yang diterbitkan oleh BPS, Kota Tangerang dalam bentuk angka. 4.

Jumlah hasil Badan Usaha Milik Daerah Data jumlah hasil BUMD yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah perusahaan di Kota Tangerang dari tahun 2003 sampai 2009 (dinyatakan dalam jumlah rupiah) yang diterbitkan oleh BPS, Kota Tangerang dalam bentuk angka.

3.5

Variabel dan Pengukuran Variabel tidak bebas Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari : -Pajak Daerah -Retribusi Daerah -Keuntungan Perusahaan Milik Daerah Pendapatan Asli Daerah dilambangkan dengan (PAD), dalam rupiah, konstan kuartalan, periode 2003-2009. Variabel bebas a. Pajak Daerah, dilambangkan dengan (X1) dalam rupiah, konstan triwulan periode 2003-2009. b. Retribusi Daerah, dilambangkan dengan

(X2) dalam satuan unit,

konstan triwulan periode 2003-2009. c. Jumlah Industri Perusahaan / BUMD di Kota Tangerang, dilambangkan dengan (X3) dalam satuan unit, konstan triwulan periode 2003-2009.

3.6

Metode Analisis Data 3.6.1

Metode Regresi Linier Berganda Yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (untuk berganda melebihi satu variabel) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan penelitian. Dengan bentuk umum dari fungsi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

PAD = ƒ (X1,X2,X3) Sehingga diperoleh model ekonometrika sebagai berikut : Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + è Keterangan : Y

= Pendapatan Asli Daerah

X1

= Pajak Daerah

X2

= Retribusi Daerah

X3

= Jumlah Perusahaan / BUMD

è

= Faktor Kesalahan (error term)

β0

= Adalah Konstanta Regresi

β1,β2,β3

= Adalah Koefisien Regresi

3.6.2 Pemilihan Model Regresi Sebuah model ekonomi berkaitan dengan sesuatu himpunan struktur yang ditentukan oleh hubungan antara variabel - variabel ekonomi. Sehingga untuk mendapatkan sebuah stuktur terlebih dahulu kita membuat spesifikasi model yang sesuai dengan teori ekonomi. Jika model sudah dispesifikasi dengan menyebutkan satu persatu variable yang ada dalam model, berikutnya adalah spesifikasi fungsi dari model dengan menetapkan hubungan fungsional antar variable independent dengan variable dependent. Dimana fungsional yang terjadi biasanya linear dan non linear yang dapat di transformasikan kedalam bentuk linear. Salah satu cara untuk menentukan apakah model yang digunakan linear atau non linear adalah dengan MWD test (Mackinnon, H. White, and R. Davidson). Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan berbentuk linear atau log linear. Persamaan metematis untuk model regresi linier dan regresi linier adalah sebagai berikut :

= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Linier

Y

Log Linier

ln Y = ά + ά1X1lnX1 + ά2X2lnX2 + ά3X3lnX3 + e

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa : Ho

: Y adalah fungsi linier dari variabel independent X (model linier)

H1

: Y adalah fungsi log linier dari variabel independent X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut: 1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (fitted value) dan selanjutnya dinanai F1 2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F2 3. Dapatkan nilai Z1 = ln F1 – F2 dan Z2 = antilog F2 – F1 4. Estimasi persamaan berikut ini: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Jika Z1 signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model log linier dan sebaiknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier. 5. Estimasi persamaan berikut ini Y = α0 + α1 lnX1 + α2 lnX2 + α3 lnX3 + e Jika Z2 signifikan secara statistic melalui uji-t maka kita menolak hipotesis alternative dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaiknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesa alternative dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier.

= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Linier

Y

Log Linier

ln Y = ά0 + ά1X1lnX1 + ά2X2lnX2 + ά3X3lnX3 + e

Y = Pendapatan Asli Daerah ; X1 = Pajak Daerah ; X2 = Retribusi Daerah ; X3 = Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ; dan e = adalah residual masing – masing model regresi.

3.6.3

Pengujian Hipotesis Pengujian – pengujian hipotesa yang dilakukan pada teknik OLS, meliputi : Uji individu (uji-t) Digunakan untuk melihat tingkat signifikasi hubungan dari masing – masing variabel bebas dengan variabel tidak bebas, yana dilakukan dengan membandingkan nilai probablitas t-hitung terhadap nilai kritis (α5%) Jika prob tstat > α5% maka Ho: diterima dan/atau Ha:ditolak, artinya variabel bebas yang di uji, tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tidak bebas. Jika prob tstat < α5% maka Ho:ditolak dan/atau Ha:diterima, artinya variabel bebas yang diuji, mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tidak bebas.

Uji serentak (uji-f) Digunakan untuk melihat tingkat signifikasi hubungan dari semua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, yang dilakukan dengan membandingkan nilai probablitas F-hitung terhadap nilai kritis (α5%)

Jika prob Fstat > α5% maka Ho:diterima dan/atau Ha:ditolak, artinya semua variabel bebas tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tidak bebas. Jika prob Fstat < α5% maka Ho:ditolak dan/atau Ha:diterima, artinya semua variabel bebas mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tidak bebas. Interpretasi Hasil Regresi Adjusted R-squared Nilai R-squared besarnya antara 0 (nol) persen sampai 100 (seratus) persen (0% < r² <100%). Jika perhitungannya semakin mendekati nilai 100%, maka model tersebut semakin baik, karena variabelvariabel bebas yang dimaksud memang benar-benar memberikan pengaruh/kontribusi terhadap variabel bebas. Koefisien variable Analisa terhadap koefisien variabel, dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap variabel tidak bebas, sebagai akibat adanya perubahan dari masing-masing variabel bebas, jika mengalami perubahan sebesar 1 (satu) satuan, dengan asumsi ceteris paribus.

3.6.4

Uji Stasioneritas Dalam ekonometrika dikenal dengan beberapa pengujian unit root dan data ekonomi makro pada umumnya adalah time series yang rentan dengan ketidakstasioneran, untuk itu sebelumnya dilakukan uji stasioneritas. Tujuan uji stasioner ini adalah agar meannya stabil dan random errornya = 0, sehingga model regresi yang diperoleh adalah regresi semu. Uji Phillips-Perron memasukkan adanya autokorelasi di dalam variabel gangguan dengan memasukkan variabel independen berupa kelambanan diferensi. Phillips-Perron (PP) membuat uji akar unit dengan menggunakan metode statistik nonperametrik dalam menjelaskan adanya autokorelasi antara variabel gangguan tanpa memasukkan variabel penjelas kelambanan diferensi. Adapun uji akar unit dari PP sebagai berikut: ΛYt = a0 + a 1T + yYt-1 + et Dimana t = adalah trend waktu Statistik distributif t tidak mengikuti statistik distributif normal tetapi mengikuti distributif statistik PP sedangkan nilai kritisnya digunakan nilai kritis yang dikemukakan oleh Mackinnon. Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik PP dengan nilai kritisnya yaitu distribusi statistik Mackinnon. Jika nilai absolut statistik PP lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai absolut statistik PP lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut: Hipotesis: Ho : Data tersebut tidak stasioner pada drajat Nol Ha : Data tersebut stasioner pada derajat Nol Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria: Jika PP test statistik > PP tabel (critical value α = ....%) maka Ho ditolak Jika PP test statistik < PP tabel (critical value α = ....%) maka Ha diterima * critical value, 5% atau 10%

3.6.5

Uji Derajat Integrasi Dalam uji akar unit PP bila menghasilkan kesimpulan bahwa data tidak stasioner, maka diperlukan proses diferensi data. Uji stasioner data melalui proses diferensi ini disebut uji derajat integrasi. Adapun formulasi uji derajat integrasi dari PP sebagai berikut: Λ2Yt = a 0 + a1T + yΛYt-i + et Dimana: Λ2Yt = ΛYt – ΛYt-1 Seperti uji akar unit PP, keputusan sampai pada derajat keberapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai statistik PP yang diperoleh dari koefisien y dengan nilai kritis distribusi statistik Mackinnon. Jika nilai absolut dari statistik PP lebih besar dari nilai kritisnya pada diferensi tingkat pertama, maka data dikatakan stasioner pada derajat satu. Akan tetapi, jika nilainya lebih kecil maka uji derajat integrasi perlu

dilanjutkan pada diferensi yang lebih tinggi sehingga diperoleh data yang stasioner.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut: Hipotesis: Ho : Data tersebut tidak stasioner pada derajat 1, 2, ........ dst Ha : Data tersebut stasioner pada derajat 1, 2, .........dst Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria: Jika PP test statistik > PP tabel (critical value α = ... %) maka Ho ditolak Jika PP test statistik < PP tabel (critical value α = ... %) maka Ha diterima

3.6.6

Metode Pengujian Asumsi Klasik Dalam metode ini, yang digunakan adalah pengujian

normalitas,

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, dimana :

A.

Normalitas Normalitas, artinya suatu keadaan dimana diasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari kesalahan pengganggu memiliki nilai rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berhubungan dan mempunyai varians yang tetap. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas JB-hitung terhadap nilai kritis (α5%) dimana :

Jika prob JBstat > 5% maka Ho: diterima dan/atau Ha: ditolak, artinya data terdistribusi secara normal Jika prob JBstat < 5% maka Ho: ditolak dan/atau Ha: diterima, artinya data terdistribusi secara normal Hipotesis:

Ho: data terdistribusi secara normal dan Ha: data tidak

terdistribusi secara normal B.

Multikolinearitas Multikolinearitas, artinya suatu keadaan dimana terdapat hubungan yang signifikan antara 2 (dua) atau lebih variable bebas dalam model regresi. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas f-hitung terdapat nilai kritis (α5%), dimana :

jika prob fstat > α5% maka Ho:diterima dan/atau Ha:ditolak, artinya tidak ada multikolinearitas jika prob fstat < α5% maka Ho:ditolak dan/atau Ha:diterima, artinya ada multikolinearitas Hipotesis: Ho:tidak ada multikolinearitas dan Ha:ada multikolinearitas

C.

Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas, artinya suatu keadaan terjadi ketidaksamaan varians dalam suatu model regresi. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Observasi R-square terhadap nilai kritis (α5%), dimana :

jika prob Obs R-square > α5% maka Ho:diterima dan/atau Ha:ditolak, artinya tidak ada heteroskedastitas jika prob Obs R-square < α5% maka Ho:ditolak dan/atau Ha:diterima, artinya ada heteroskedastisitas Hipotesis:

Ho:

tidak

ada

heteroskedastisitas

dan

Ha:

ada

heteroskedastisitas D.

Autokorelasi Autokorelasi, artinya suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu dari periode saat ini, berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya, dimana kesalahan pengganggu ini saling berhubungan satu sama lain. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Observasi R-square terhadap nilai kritis (α5%), dimana: jika prob Obs R-square > α5%, maka Ho:diterima dan/atau Ha:ditolak, artinya tidak ada autokorelasi jika prob Obs R-square < α5%, maka Ho:ditolak dan/atau Ha:diterima, artinya ada autokorelasi Hipotesis: Ho: tidak ada autokorelasi dan Ha: ada autokoralesi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskripsi dan Objek Penelitian 4.1.1

Pembentukan Kota Tangerang Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentuka Propinsi Bnaten, perkembangan dan kemajuan Propinsi Jawa

Barat,

khususnya

Kabupaten

Srerang,

Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan,

dan

pembinaan kemasyarakatan guan menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social polotik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Propinsi Banten.

Berdasarkan Undang-undang Monor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Banten maka Kota Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Luas Kota Tangerang terbagi kedalam 13 kecamatan, yaitu: Kecamatan Ciledug dengan luas 87,6 km, Kecamatan Larangan dengan luas 9,9 km, Kecamatan Karang Tengah dengan luas 10,47 km, Kecamatan Cipondoh dengan luas 17,91 km, Kecamatan Pinang dengan luas 21,59 km, Kecamatan Tangerang dengan luas 15,78 km, Kecamatan Karawaci dengan luas 13,47 km, Kecamatan Cibodas dengan luas 9,61 km, Kecamatan Jatiuwung dengan luas 14,40 km, Kecamatan Periuk dengan luas 9,54 km, Kecamatan Neglasari dengan 16,07 km, Kecamatan Batuceper dengan luas 9,54, Kecamatan Benda dengan luas 25,61 km. Sehingga total keseluruhan Luas Kota Tangerang adalah sebesar 184,23 km. Dengan seluas itulah kota Tangerang mampu berdiri sendiri dan berkembang demi terwujudnya kota dan masyarakat yang adil dan makmur. Kota Tangerang memiliki batas – batas yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tangerang.

4.2

Perkembangan dan Pertumbuhan Kota Tangerang menurut Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang merupakan kota yang mempunyai banyak objek wisata yang bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Tangerang. Sumber yang merupakan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yaitu yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah ini meliputi hotel dan restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, pajak parkir swasta. Dimana Pajak Daerah ini merupakan komponen Yang paling menonjol yang sangat mempengaruhi tingkat pendapatana asli daerah kota tangerang. Seperti yang kita bisa lihat ada banyak jumlah hotel dan restoran yang tersebar di Kota Tangerang, begitu pula dengan tempat hiburan yang banyak dikunjungi dan dapat dinikmati oleh masyarakat kota Tangerang. Begitupun juga dengan banyaknya papan-papan reklame yang berjajar di sepanjang jalan kota Tangerang yang sering kita jumpai. Tidak lupa pula penerangan jalan umum yang ada di kota Tangerang, berkat adanya penerangan jalan umum tersebut kota tangerang masih dapat kita nikamati keindahannya pada waktu malam hari. Berikut ini adalah tabel rincian dari pajak daerah dan retribuisi daerah yang dapat kita lihat dalam jumlah nominalnya :

Tabel 4.1 Perbandingan Dari Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak (000) Tahun No

Jenis pajak 2005

2006

2007

2008

2009

Hotel dan Restoran

20.563.858

25.302.727

30.716.060

39.261.428

44.546.525

Hiburan

1.272.997

1.264.610

1.474.412

1.627104

1.888.824

Reklame

5.053.955

5.859.777

8.571.499

13.855.647

11.571.806

4

Penerangan 45.568.757 Jalan Umum

51.484.726

58.361.342

55.714.549

56..587.380

5

Pajak Parkir Swasta

6.908.443

8.244.941

10.314.092

10.969.889

12.282.524

Jumlah

79.368.013

92.156.784

109.437.405 121.428.617

126.877.061

1

2 3

Sumber : BPS, terdapat pada Lampiran 2 – 6 (data)

Dari data tabel diatas terlihat perbandingan hasil pajak daerah yang berasal dari pajak dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan tahun 2009. Dimana pada tabel tersebut dipaparkan nilai nominal yang berasal dari pajak daerah yang mana guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) kota Tangerang. Pajak daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.20.563.858.000, pada tahun 2006 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.25.302.727.000, pada tahun 2007 pendapatan yang diperoleh sebesar

Rp.30.716.060.000, pada tahun 2008 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.39.261.428.000, dan pada tahun 2009 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 44.546.525.000. Terlihat jelas bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terjadi karena hotel dan restoran yang ada di kota Tangerang setiap tahunnya ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik dari masyarakat kota Tangerang itu sendiri maupun pengunjung yang berasal dari luar kota Tangerang. Hal ini juga mungkin terjadi karena memang kota Tangerang merupakan kota yang sangat strategis bagi masyarakat untuk disinggahi dan dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota Tangerang. Pembangunan hotel dan restoran yang ada juga menarik perhatian para masyarakat untuk singgah dan menikmati masakan-masakan khas kota Tangerang, sehingga pendapatannya inilah yang kemudian berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Tangerang. Pajak daerah yang berasal dari pajak hiburan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 1.272.997.000, pada tahun 2006 pendapatan tang diperoleh sebesar Rp. 1.264.610.000, pada tahun 2007 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 1.474.412.000,

pada

tahun

2008

pendapatan

yang

diperoleh

sebesar

Rp.1.627104.000, dan pada tahun 2009 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 1.888.824.000. Terlihat jelas bahwa pendapatan pajak daerah yang berasal dari pajak hiburan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terjadi karena jumlah hiburan yang ada di kota Tangerang sangat banyak dan breragam, sehingga menarik simpatik semua masyarakat kota Tangerang, tetapi tidak hanya

penduduk asli kota Tangerang saja yang mengunjungi tempat hiburan, melainkan juga masyakarat yang berasal dari luar kota Tangerang. Seperti yang kita tahu bahwa tempat hiburan yang ada di kota Tangerang jumlahnhya banyak dan kita juga dapat menjumpai dan kita kunjungi dengan tempat yang sangat strategis. Dengan banyaknya pendapatan yang brsalah dari hiburan inilah yang kemudian memberikan pengaruh yang positif bagi meningkatnya pendapatan asli daerah kota Tangerang. Pajak daerah yang berasal dari pajak reklame dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.5.053.955.000, pada tahun 2006 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.5.859.777.000, pada tahu 2007 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 8.571.499.000, pada tahun 2008 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 13.855.647.000, dan pada tahu 2009 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 11.571.806.000. Terlihat jelas bahwa pendapatan yang berasal dari pajak reklame dari tahun 2005 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2005 sampai tahun 2008 masyarakat banyak yang menggunakan reklame didalam berbisnis atau kerjanya. Karena dengan adanya reklame ini para masyarakat/pengusaha dapat dengan mudah untuk mempromosikan bisnis mereka papan reklame yang daoat terpampang disepanjang jalan kota Tangerang. Tetapi kenapa pada tahun 2009 mengalami penurunan?.Hal ini mungkin karena pada tahun 2009 terjadi masalah atau krisis keuangan masyarakat kota Tangerang, atau terjadi karena para pengusaha kurang berminat untuk menggunakan reklame didalam berbisnis.

Pendapatan yang tinggi inilah yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Tangerang. Pajak daerah yang berasal dari pajak Penerangan Jalan Umun (PJU) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.45.568.757.000, pada tahun 2006 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.51.484.726.000, pada tahun 2007 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.58.361.342.000, pada tahun 2008 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.55.714.549.000, dan pada tahun 2009 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.56..587.380.000. Terlihat jelas bahwa pendapatan yang berasal dari pajak Penerangan Jalan Umum dari tahun 2005 sampai tahun 2007 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2008 mengalami penurunan beberapa persen, dan kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan kembali. Hal yang mengakibatkan penurunan tersebut adalah mungkin karena dari tahun 2007 sampai 2008 terjadi permasalahan, baik dari faktor manusia atau teknisi. Pada tahun 2008 ini mengalami penurunan karena pengadaan untuk penerangan jalan umum terdapat masalah dan kesulitan. Tetapi pada tahun 2009 sudah kembali meningkat karena pada tahun 2009 ini semua aspek faktor pendukung sudah berjalan dengan normal kembali, sehingga pendapatannya yang meningkat ini mempengaruhi bagi pendapatan asli daerah kota Tangerang.

Pajak Daerah yang berasal dari pajak parkir swasta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.6.908.443.000, pada tahun 2006 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.8.244.941.000, pada tahun 2007 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.10.314.092.000, pada tahun 2008 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 10.969.889.000, dan pada tahun 2009 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 12.282.524.000. Terlihat jelas bahwa pendapatan dari pajak parkir swasta dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terjadi karena pajak pakir yang ada disetiap tempat parkir yang ada di kota Tangerang berpengaruh positif terhadap respon masyarakat, karena apabila masyarakat tidak bermasalah dengan tarif parkir yang telah ditentukan ,justru itu akan menambah pendapatan bagi pendapatan asli daerah kota Tangerang. Tempat parkir yang ada juga harus nyaman dan aman bagi masyarakat yang telah mempercayakan kendaraannya kepada pihak pengelola tempat parkir, karena dengan adanya secure parking itu akan menambah rasa kepercayaan masyarakat terhadap tempat parkir yang dikelola olah pihak swasta yang bersangkutan.

Tabel 4.2 Perbandingan Dari Retribusi Daerah Menurut Jenis Retribusi (000) Tahun No

Jenis Retribusi 2005

2006

2007

2008

2009

1

Retribusi Jasa Umum

6.125.809

6.657.348

7.930.335

8.553.855

8.198.284

2

Retribusi Jasa Usaha

3.169.227

3.025.667

3.727.554

4.227.844

3.140.773

3

Retribusi Perizinan Tertenru

12.889.458

13.860.200

14.227.925

19.705.836

15.042.074

Jumlah

22.184.494

23.543.215

25.885.814

32.487.535

26.381.131

Sumber : BPS, terdapat pada Lampiran 7 - 11 (data)

Dari data tabel diatas terlihat perbandingan hasil retribusi daerah yang berasal dari retribusi dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan tahun 2009. Dimana pada tabel tersebut dipaparkan nilai nominal yang berasal dari retribusi daerah yang mana guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) kota Tangerang. Retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 6.125.809.000, pada tahun 2006 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 6.657.348.000, pada tahun 2007 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 7.930.335.000, pada tahun 2008 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 8.553.855.000, dan pada tahun 2009 pendapatan yang diperoleh sebesar

Rp.8.198.284.000. Terlihat dari tahun ke tahun retribusi jasa umum ini selalu meningkat, hal ini dikarenakan retribusi yang ada sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon yang positif bagi masyarakat. Adapun retribusi yang termasuk kedalam retribusi jasa umum ini yaitu : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi penggantian cetak KTP dan akte CASIP, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa usaha dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.3.169.227.000, pada tahun 2006 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.3.025.667.000, pada tahun 2007 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.3.727.554.000, pada tahun 2008 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 4.227.844.000, dan pada tahun 2009 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 3.140.773.000. Terlihat bahwa retribusi jasa usaha dar tahun tahun 2005 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena jasa usaha ini berkembang dan berjalan dengan baik setra terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pada tahun 2009 retribusi jasa usaha mengalami penurunan, hal ini terjadi karena pada tahu 2009 ada permasalahan dalam pelaksanaannya

sehingga

menghambat

kinerja

berbagai

aspek

yang

mempengaruhinya. Adapun retribusi yang termasuk ke dalam retribusi jasa usaha yaitu : retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi MCK pasar, retribusi MCK terminal, retribusi sewa bus, retribusi sewa rumah susun, retribusi sewa mesin/alat berat, retribusi sewa tanah untuk reklame, retribusi sewa gedung, retribusi sewa

rumah dinas, retribusi terminal, retribusi parkir khusus, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan. Retribusi daerah yang berasal dari retribusi perizinan tertentu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.12.889.458.000, pada tahun 2006 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.13.860.200.000, pada tahun 2007 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.14.227.925.000, pada tahun 2008 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.19.705.836.000, dan pada tahun 2009 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.15.042.074.000. Terlihat jelas bahwa retribusi yang terjadi dari tahun 2005 sampai tahun 2008 selalu mengalami peningkatan. Hal ini terjadi kareana pada tahun – tahun tersebut di kota Tangerang sedang terjadi pendirian-pendirian tempat usaha yang memang membutuhkan jasa pembuatan perizinannya. Sehingga kebutuhan untuk surat perizinan juga meningkat, dan meningkatnya juga pendapatannya guna menambah bagi pendapatan asli daerah kota Tangerang. Tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan ,hal ini terjadi karena pada tahun 2009 para pengusaha tidak begitu ramai untuk mengurusi pembuatan surat-surat perizinannnya, sehingga jasa retribusinya pun menurun. Adapun retribusi yang termasuk kedalam retribusi perizinan tertentu ini yaitu : retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi ijin trayek, retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah, retribusi ijin usaha kepariwisataan, retribusi ijin bongkar muat barang, retribusi tanda daftar perusahaan, retribusi TDI/UI/IP, retribusi SIUP, retribusi SIPA, dan retribusi Gudang.

4.3. Hasil Uji Analisis Hasil pengolahan data dengan regresi linier berganda metode OLS untuk model persamaan PAD = f(X1,X2,X3) adalah sebagai berikut : 4.3.1

Menentukan Model Ekonometrika Penelitian menggunakan model tegresi linier berganda dengan metode ordinary least square (OLS), yaitu model regresi untuk hubungan antara variabel – variabel bebas dengan variabel tidak bebas, secara umum membentuk fungsi : PAD = f(X1,X2,X3) Sehingga diperoleh model ekonometrika sebagai berikut : PAD = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e Keterangan : PAD

= Pendapatan asli daerah kota daerah

X1

= Pajak Daerah

X2

= Retribusi daerah

X3

= Badan Usaha Milik daerah

E

= Faktor kesalahan (error term)

4.3.2 Uji Stasioneritas Uji Stasioner adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat apakah data yang dihasilkan terjadi ketidakstasioneran atau tidak. Tujuan uji stasioneritas ini adalah agar meannya stabil dan random errornya = 0, sehingga model regresi yang diperoleh adalah regresi semu. Tingkatantingkatan dalam pengujian stasioner ini mulai dari tingkat level, first different, dan second defferent. Adapun tahap – tahap untuk melakukan uji stasioner apakah data yang ada merupakan data yang sudah stasioner atau belum, adalah sebagai berikut : 

Level Tingkat Level ini merupakan uji stasionet tingkat paling pertama yang dilakukan untuk menguji variabel-variabel yang ada apakah sudah stasioner atau belum. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian stasioner tingkat level : Tabel 4.3 Hasil uji stasioner tingkat level Variabel

t-Statistic

Prob.

Keterangan

PAD

0.573024

0.9857

Tidak Stasioner

PD

-0.542719

0.8670

Tidak Stasioner

RD

-5.818486

0.0001

Stasioner

BUMD

-5.644653

0.0001

Stasioner

Sumber : Lampiran 12 (data)

Dari hasil uji stationer tingkat Level di atas dapat kita lihat bahwa variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan PD (Pajak Daerah) Tidak Stasioner, sedangkan variabel RD (Retribusi Daerah) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sudah Stasioner. Dengan masih adanya variabel yang tidak stasioner, maka dilakikan uji stasioner tahap selanjutnya sampai semua variabel yang ada benar- benar sudah stasioner. Untuk menguji tahap selanjutnya yaitu dilakukan uji stasioner tahap First Different. Untuk lebih jelasnya lihat pada Lampiran 5. 

First Different Tingkat First Different ini merupakan tingkatan yang kedua yang dilakukan karena pada pengujian tingkat level masih ada variabel yang tidak stasioner. Cara kerja pengujian stasioner tingkat ini sama saja dengan pengujian tingkat level. Berikut ini adalah hasil pengujian stasioner tingkat first different : Tabel 4.4 Hasil uji stasioner tingkat first different Variabel

t-Statistic

Prob.

Keterangan

PAD

-1.637194

0.0947

Tidak Stasioner

PD

-9.666100

0.0000

Stasioner

RD

-7.807994

0.0000

Stasioner

BUMD

-9.856043

0.0000

Stasioner


Dari hasil uji stasioner tahap First Different di atas dapat kiat lihat bahwa variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tidak Stasioner, sedangakan tiga variabel

lain yaitu variabel PD (Pajak Daerah), RD (Retribusi Daerah) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sudah Stasioner. Dengan masih adanya variabel yang tidak stasioner, maka dilakikan uji stasioner tahap selanjutnya sampai semua variabel yang ada benar- benar sudah stasioner. Untuk menguji tahap selanjutnya yaitu dilakukan uji stasioner tahap Second Different. Untuk lebih jelasnya lihat pada Lampiran 5. 

Second Different Tingkat Second Different ini merupakan tingkatan yang paling terakhir yang digunakan dalam pengujian stasioner variabelvariabel yang ada. Tingkatan ini dilakukan karena masih terdapat variabel yang tidak stasioner pada pengujian tingkat first different. Cara kerjanya sama seperti pengujian stasioner tingkat level dan tingkat first different. Berikut ini tabel hasil pengujian stasioner tingkat second different : Tabel 4.5 Hasil uji stasioner tingkat second different Variabel

t-Statistic

Prob.

Keterangan

PAD

-3.200199

0.0028

Stasioner

PD

-5.031375

0.0000

Stasioner

RD

-4.966982

0.0000

Stasioner

BUMD

-5.789323

0.0000

Stasioner


Dari Uji Stasioner pada tahap Second Different ini sudah menghasilkan semua variabel yang stasioner, baik itu variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah), variabel PD (Pajak Daerah), variabel RD (Retribusi Daerah), maupun variabel BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) semuanya sudah stasioner. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5. 4.3.3 Pengujain Asumsi Klasik ►

Normalitas Normalitas artinya suatu keadaan dimana diasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari kesalahan pengganggu memiliki nilai rata-rata

yang

diharapkna

sama

dengan

nol,

tidak

berhubungan dan mempunyai varians yang tetap. Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas : Tabel 4.6 Hasil uji Normalitas Jarque-Bera

5.645389

Probability

0.059446


Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas JB-hitung terhadap nilai kritis (5%), dimana jika : Ho : diterima = data terdistribusi secara normal

Ha : diterima = data tidak terdistribusi secara normal 0.059446 > 0.05 = Ho diterima Karena prob JBstat = 0.059446 > 0.05, maka Ho diterima, artinya data terdistribusi secara normal ►

Multikolinieritas Multikolinieritas artinya suatau keadaan dimana terdapat hubungan yang signifikan antara 2 (dua) atau lebih variabel bebas dalam model regresi. Berikut ini adalah hasil dari pengujian Multikolinieritas : Tabel 4.7 Hasil uji multikolinieritas PD

RD

BUMD

PD

1.000000

0.248200

0.157742

RD

0.248200

1.000000

0.119092

BUMD

0.157742

0.119092

1.000000


Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan linier antara beberapa atau semua variabel bebas. Dengan kata lain variabel bebas yang satu merupakan fungsi yang lainnya. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai

probabilitas F-stat pada uji Wald test terhadap nilai kritis (5%), dimana jika : Ho : diterima = tidak ada multikolinieritas Ha : diterima = ada multikolinieritas Karena masih ada nilai yang < 0.8, yaitu 0.248200, 0.157742, 0.119092, maka Ho diterima, artinya tidak ada multikolinieritas. ►

Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas artinya suatu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varianz dalam suatu model regresi. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Observasi Rsquare terhadap nilai kritis. Berikut ini adalah hasil pengujian Heteroskedastisitas : Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS

1.772584 13.15606 14.58520

Prob. F(9,18) Prob. Chi-Square(9) Prob. Chi-Square(9)

0.1440 0.1557 0.1030

Heteroskedstisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki variasi yang konstan dari variasi satu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji white yang menyatakan jika nilai chi-square

hitung (µ²) < chi-square table (µ²) menunjukan tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Observasi R-squared pada uji white terhadap nilai kritis (5%). Berdasarkan pengujian white-test terhadap model ini diperoleh hasil probabilita Obs*R-squared dengan nilai 0.469859 > 0.05 yang artinya model tidak mengandung heteroskedastisitas. ►

Autokorelasi Autokorelasi artinya suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu dari periode saat ini, berkorelasi dengan kesalahan pengganggu

dari

periode

sebelumnya,

dimana

kesalahan

pengganggu ini saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah hasil dari pengujian Autokorelasi : Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared

0.107328 0.270559

Prob. F(2,22) Prob. Chi-Square(2)

0.8987 0.8735

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mendeteksi adanya korelasi anggota observasi satu dengan observasi lainnya yang berlainan waktu. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Larange Multilpier (LM) yaitu dengan memasukan variabel

kelambanan (Lag). Panjang lag yang dipilih adalah ketika Criteria Akaike dan Schwarz paling kecil. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson 9d) atau dengan uji LM Test yang dikembangkan oleh Bruesch-godfrey, dimana uji LM Test bias dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling akurat (Kuncoro, 2001 : 107), apalagi jika sampel yang dugunakan dalam jumlah yang besar (misaknya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan memasukkan lag nya, dari hasil uji autokorelasi Serial Correlation LM Test Lag 5 sebagaimana terlampir dalam hasil olah data, terlihat bahwa nilai F-Statistik sebesar 0.107328 dengan nilai probabilitas sebesar 0.8987, sedang nilai Obs*Rsquared 0.270559 dengan nilai probabilitas sebesar 0.8735. Dari hasil ini terlihat bahwa niali F-Statistik dan Obs*R-squared tidak signifikan pada alpha 5%, dengan kata lain nilai chi-squared hitung lebih kecil dar nilai kritisnya maka kita meneriman hipotesis nul, artinya model tidak mrengandung unsur autokorelasi. Ho : diterima = model tidak mengandung autokorelasi Setelah dilakukan pengujian LM-Test pada penelitian ini maka dibuat

kesimpulan

bahwa

model

ini

tidak

mengandung

autokorelasi, hal ini dibuktikan dengan besarnya probabilita Obs*R-squared yang diperoleh sebesar 0.8735 > 0.05. Sehingga Ho: diterima.

4.3.4 Analisis Regresi Berganda PAD = - 0.000000000819 + 1.551903 PD + 1.053228 RD + 0.490892 BUMD Interpretasi : Adjusted R-squared = 0.918694 (91,8694%) Koefisien Determinasi (R²) Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau prosentase dari variasi total variabel dependen (PAD) yang mampu dijelaskan dalam regresi. R² dalam regresi sebesar 0.198694 yang berarti Kemampuan variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 91,8694 % sedangkan sisanya sebesar 8,1306 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model. βo,C = 0.000000000819 Artinya :

Jika variabel Pajak Daerah (PD), Retribui Daerah (RD),

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sama dengan nol maka rata-rata Pendapatan asli daerah (PAD) lebih dari 0.000000000819 rupiah. Ho : βo > 0 = artinya secara individual variabel independen (bebas) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tidak bebas).

Ha : βa < 0 = artinya secara individual variabel independen (bebas) ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tidak bebas). t stat = -2.784836 t tabel = 2.131 t stat > t tabel = signifikan (Ha diterima) Artinya terdapat pengaruh antara

variabel bebas Pajak Daerah (PD),

Retribusi Daerah (RD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan variabel tidak bebas (PAD).  Pengujian terhadap variabel (Pajak Daerah) koefisien regresi variabel (PD) adalah1.551903 dan standar error sebesar 0.099572, sedangkan untuk t-hitung adalah 15.58568. Karena nilai t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak Ha diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang. β1,X1 = 1.551903 Artinya : Apabila Pajak Daerah (PD) naik sebesar Rp. 1 juta maka Pendapatan asli daerah (PAD) akan naik sebesar 1.551.903 rupiah.

Ho : βo < 0 = artinya secara individu variabel independen (bebas) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tidak bebas). Ha : βa > 0 = artinya secara individu variabel independen (bebas) ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tidak bebas). t stat = 15.58568 t tabel = 2.131 t stat > t tabel = signifikan (Ha diterima) Artinya terdapat pengaruh antara variabel Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Pengujian terhadap variabel (Retribusi Daerah) koefisien regresi dari variabel (RD) adalah 1.053228 dan standar error 0.356356, sedangkan untuk t-hitung 2,955552, karena niali t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak Ha diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang. β2,X2 = 1.053228 Artinya : Apabila Retribusi daerah (RD) naik sebesar Rp. 1 juta maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik sebesar 1.053.228 rupiah.

Ho : βo < 0 = artinya secara individual variabel independen (bebas) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tidak bebas). Ha : βa > 0 = artinya secara individual variabel independen (bebas) ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tidak bebas). t stat = 2.955552 t tabel = 2.131 t stat > Ttabel = Signifikan (Ha diterima) Artinya terdapat pengaruh antara variabel Retribusi daerah (RD) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Pengujian terhadap variabel (BUMD) koefisien regresi dari variabel (BUMD) adalah 0.490892 dan standar error 0.346660, sedangkan untuk t-hitung 1.416061, karena nilat t-hitung < t-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa hasil Badan Usaha Milik Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang.

Tabel 4.8 Hasil Pengolahan Regrsi Linier Berganda Dengan Metode OLS Dependent Variable: PAD Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 10:36 Sample: 2003Q1 2009Q4 Included observations: 28 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C PD RD BUMD

-8.19E+09 1.551903 1.053228 0.490892

2.94E+09 0.099572 0.356356 0.346660

-2.784836 15.58568 2.955552 1.416061

0.0103 0.0000 0.0069 0.1696

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

0.927728 0.918694 3.80E+09 3.47E+20 -655.2168 102.6929 0.000000

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

3.64E+10 1.33E+10 47.08692 47.27723 47.14510 1.778653

Keterangan: Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13

4.3.5

Uji (F-test) Uji F digunakan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi juga signifikan dalam menentuka nilai variabel terikat (dependent variable), maka diperlukan juga pengujian secara serentak yang menggunakan uji F dimana uji F merupakan pengujian terhadap variabel bebas (independent variable) secara bersamasama. Jika F-hitung < F-tabel berarti Ho diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independent, tetapi jika F-hitung > F-tabel berarti Ho

ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah : Ho : β1 = β2 = β3 = 0 : Variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen Ha : β1, β2, β3 ≠ 0 : Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Hasil perhitungan yang didapat adalah F-stat 102.6929 Fstat

=

102.629

Ftabel =

0,05 df (n-k;k-1) 0,05 df(28-7;7-1) 0,05 df(21;6) 2.03

Fstat > Ftabel 102.629 > 2.03 = Ha diterima Artinya

:

Variabel

independent

secara

bersama-sama

mempengaruhi variabel dependent Karena F hitung > F tabel, yaitu 102.629 . 2.03 maka Ho ditolak.

Artinya Pajak Daerah, Retribusi Daearah, dan Badan Usaha Milik Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pndapatan Asli Daerah Kota Tangerang

4.4 Pembahasan Dalam analisis ini menyatakan bahwa variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang selama 7 tahun (28 triwulan) observasi yaitu dari tahun 2003:1 sampai dengan 2009:4 adalah Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengaruh variabel-variabel penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pajak Daerah Secara statistik hasil dari analisis Pajak Daerah (X1) terbukti signifikan, artinya secara statistik Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. Dengan demikian penelitian ini sesuai dengan hipotesis (bahwa terdapat pengaruh yang signfikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah) dan sesuai dengan penelitian

sebelumnya

Mohammad

Riduansyah

(2003)

yang

menyatakan variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini ketika Pajak Daerah naik sebesar 1% maka penerimaan pendapatan asli daerah akan naik sebesar 1.551903.

2. Retribusi Daerah Secara statsitik hasil

dari analisis Retibusi Daerah (X2) terbukti

signifikan, artinya secara statistik Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian penelitian ini sesuai dengan hipotesis (bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah) dimana apabila Retribusi naik sebesar 1% maka penerimaan pendapatan asli daerah akan naik sebesar 1.053228 , dengan demikian penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan sesuai dengan penelitian sebelumnya Mohammad Riduansyah (2003) yang menyatakan variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD). 3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Secara statistik hasil dari analisis Badan Usaha Milik Daerah (X3) terbukti tidak signifikan, artinya secara statistik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian penelitian ini tidak sesuai dengan hopotesis (bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara BUMD terhadap pendapatan asli daerah).

BAB V PENUTUP

5.1

KESIMPULAN Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan badan usaha milik daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang tahun 2003:1 sampai 2009:4, dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara statistik hasil dari analisis Pajak Daerah terbukti signifikan, artinya secara statistik Pajak Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan, dimana apabila pajak daerah naik maka Pendapatan Asli Daerah akan naik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin meningkatnya pajak daerah akan meningkatkan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Secara statistik hasil dari analisis Retribusi Daerah terbukti signifikan, artinya secara statistik Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang, dengan demikian penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan, dimana apabila retribusi

daerah naik maka Pendapatan Asli daerah akan naik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin meningkatnya retribusi daerah akan meningkatkan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Secara statistik badan usaha milik daerah (BUMD) terbukti tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pemerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. Keadaan tidak signifikan ini mungkin disebabkan karena memang jumlah BUMD yang ada di Kota Tangerang itu sedikit, dan juga hasil BUMD-nya lebih kecil dari dua variabel yang lain.

5.2 SARAN Melihat hasil-hasil penelitian diatas, maka penulis mengajukan beberapa implikasi atau saran sebagai berikut : 1. Pemerintah Kota Tangerang perlu meningkatkan kontribusi sektor Pajak Daerah agar sektor tersebut terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Tangerang. 2. Melihat dari hasil analisis Retribusi Daerah yang positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Derah Kota Tangerang, hendaknya pemerintah Kota Tangerang secara khusus memberikan perhatian

dalam mengatur dan mengontrol secara khusus tentang penerimaan yang berasal dari retribusi daerah, mengingat kota Tangerang merupakan kota yang memiliki sumber retrubusi yang cukup banyak. 3. Melihat dari hasil analisis badan usaha milik daerah yang tidak signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang, maka hendaknya pemerintah Kota Tangerang secara khusus dapat meningkatkan kinerja pasar dan PDAM yang ada di kota Tangerang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yoogyakarta. 1999. Badan Keuangan dan Kekayaan Milik Daerah, Kota Tangerang 2002 – 2009. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Tangerang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKKPD) Kota Tangerang 2005 – 2007. BPS, Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2002 – 2009. Badan Pusat Statistik. 1998. Cahyono, Tri. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Yogyakarta. 2002. Chalid, Pheni. Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi. Jakarta: Kemitraan. 2005 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Tangerang 2002 – 2009. Dewi, Erlita, “Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Universitas Sumatera Utara, 2002. Devas, Nick. Financing Local Government in Indonesia. Planning and Administration (Asia and Pasific Special) IULA. OHIO University. 1989. Djoko, Mursinto. Jurnal Ekonomi Tahun XV, No 3A Desember: Posisi Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Awal Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur. FE Universitas Airlangga. 2000. Gujarati, Damodar N. 1995. Basic Econometrics; Thidr Edition, McGraw-Hill, New York. 2003. Hesa, Adam. Skripsi : Analisis Hubungan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah kota Depok 20002004. UIN. 2006. Kesit, Bambang Prakosa. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII. 2003 Kuncoro, Mudrajat. Ekonomi Pembangunan (teori, masalah, dan kebijakan). UPP AMP YKPN, Yogyakarta. 1997. K.J. Davey, Pembiayaan Pemerintah Daerah, UI-Press. Jakarta. 1998.

Kurt, Schmidheiny. Jurnal: Income Segregation from Local Income Taxation When Households Differ in Both Preferences and Incomes. 2005. Lynarsatia, Bramantio. Analisis Perkembangan Industri Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun 1990-2000. Yogyakarta.2000. M.S, Tumanggor. Jurnal Ekonomi/Th.VII/02/Nop: Pengaturan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah. FE Universitas Tarumanegara, Jakarta. 2002. Mangkusubroto, Guritno. Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 1994. Marihot P, Siahaan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Grafindo. Jakarta. 2005. Najib, Ahmad. Skripsi: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang. UIN. 2006 Raksaka, Mahi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.VI No.01, hal 39-49 : Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. FE UI. 2005. Riduansyah, Mohammad. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kota Bogor. 2003. Riwu Kaho, Yosef, “Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”, Bina Aksara, Jakarta. 1985. Siagian, Sondang P. Organisasi Kepemimpinan dan Perilsku Administrasi. Gunung Agung. Jakarta. 1988. Sidik, Machfud. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah; Makalah terpublikasi pada situs www.djpkpd.go.id. 2002. Suhendi, Eno. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Yogyakarta. 2008. Suparmoko. M. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, BPFE. Yogyakarta. 1987.

Thomas, Rutherford, David, Tarr. Jurnal: Regional Household and Poverty Effects of Russia’s Accession to the World Trade Organization. 2008. Widjaja, Wayang. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002. Yunawati. (skripsi) Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta. 2002.

Lampiran 1

Data Variabel Penelitian

OBS 2003 .I 2003 .II 2003 .III 2003 .IV 2004 .I 2004 .II 2004 .III 2004 .IV 2005 .I 2005 .II 2005 .III 2005 .IV 2006 .I 2006 .II 2006 .III 2006 .IV 2007 .I 2007 .II 2007 .III 2007 .IV 2008 .I 2008 .II 2008 .III 2008 .IV 2009 .I 2009 .II 2009 .III 2009 .IV

PAD 27.955.850.000 23.908.983.000 22.274.377.000 19.243.296.000 29.646.088.000 23.505.557.000 24.483.881.000 31.339.790.000 25.472.088.053 28.888.727.020 30.344.128.644 31.818.899.083 28.311.341.380 36.852.353.390 32.129.625.919 38.560.321.186 38.883.695.446 38.647.685.110 38.181.830.598 48.077.653.144 41.899.000.250 44.028.885.468 49.774.677.811 56.622.755.728 22.636.574.290 60.376.924.686 47.331.480.477 77.218.710.685

PD 20.202.960.000 14.321.545.000 13.263.365.000 8.423.067.000 22.231.792.000 17.009.735.000 16.992.079.000 17.030.211.000 18.960.474.879 18.394.410.834 21.520.072.816 20.243.055.191 21.892.352.686 22.443.091.366 22.900.925.552 24.920.414.438 28.796.926.555 25.111.614.476 27.965.186.476 27.565.926.636 28.818.912.457 30.267.958.390 31.584.126.781 30.607.811.907 14.800.903.173 38.085.872.928 31.819.356.561 42.170.928.622

RD 3.475.529.000 6.046.260.000 5.341.915.000 9.286.533.000 4.157.993.000 4.694.857.000 5.487.762.000 9.149.181.000 4.557.901.126 5.071.604.388 5.180.888.475 10.016.730.624 3.070.852.709 6.503.053.623 6.359.682.473 6.221.521.353 5.745.047.347 5.652.629.893 6.879.102.820 7.609.034.186 5.101.740.438 8.441.665.730 12.240.278.459 6.703.851.842 4.763.026.266 6.541.618.514 6.043.527.092 9.032.960.899

BUMD 1.703.445.000 2.124.283.000 252.6036.000 2.725.413.000 3.017.780.000 3.683.233.000 4.745.944.000 5.066.676.000 50.000.000 2.967.666.389 100.000.000 1.402.367.000 310.000.000 4.490.514.894 290.000.000 197.051.290 1.154.000.000 6.002.466.080 1.275.000.000 5.296.092.717 6.772.196.284 1.570.000.000 1.570.000.000 697.172.693 52.500.000 6.569.735.504 5.052.500.000 4.087.535.468

Lampiran 2

Pendapatan Dari Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak Tahun Anggaran 2005 (000) Bulan

Hotel dan Restoran

Hiburan

Reklame

Penerangan Jalan Umum

Pajak Parkir Swasta

Jumlah

Januari

1.544.166

81.577

287.196

9.545.549

622.019

12.080.507

Februari

1.388.660

102.946

278.181

3.094.389

44.138

4.908.314

Maret

1.491.239

103.404

526.085

2.977.235

644.995

5.742.968

April

1.321.106

102.293

243.544

3.325.280

614.739

5.606.962

Mei

1.425.578

150.119

448.305

3.431.141

46.166

5.501.461

Juni

1.420.707

121.808

254.934

3.437.056

630.956

5.901.461

Juli

1.606.012

100.518

274.195

3.380.040

46.207

5.407.640

Agustus

1.549.927

139.030

341.547

3.368.040

362.764

5.761.307

September

1.295.649

115.234

194.637

3.463.093

754.518

5.823.132

Oktober

1.781.060

103.014

441.388

3.401.618

341.225

6.068.305

Nopember

1.524.469

29.689

454.128

3.601.219

13.231

5.622.736

Desember

1.524.896

28.364

606.612

3.659.670

9.627

5.459.169

4.350.751

46.721.008

4.130.585

79.368.013

Jumlah

17.503.468 1.177.996

Lampiran 3


Hotel dan Restoran

Hiburan

Reklame


Pajak Parkir Swasta

Jumlah

Januari

1.544.166

81.577

287.196

9.545.549

622.019

12.080.507

Februari

1.388.660

102.946

278.181

3.094.389

44.138

4.908.314

Maret

1.491.239

103.404

526.085

2.977.235

644.995

5.642.968

April

1.321.106

102.293

243.544

3.325.280

614.739

5.626.962

Mei

1.425.578

150.119

448.305

3.431.141

46.166

5.501.461

Juni

1.420.707

121.808

254.934

3.437.056

630.956

6.801.461

Juli

1.606.012

100.518

274.195

3.380.040

46.207

5.409.640

Agustus

1.549.927

139.030

341.547

3.368.040

362.764

5.741.307

September

1.295.649

115.234

194.637

3.463.093

754.518

5.923.132

Oktober

1.781.060

103.014

441.388

3.401.618

341.225

6.068.305

Nopember

1.524.469

29.689

454.128

3.601.219

13.231

5.722.736

Desember

1.524.896

28.364

606.612

3.659.670

9.627

5.449.169

4.390.751

47.721.008

4.530.585

92.156.784

Jumlah

17.603.468 1.187.996

Lampiran 4


Hotel dan Restoran

Hiburan

Reklame


Pajak Parkir Swasta

Jumlah

Januari

2.023.790

94.689

509.303

4.015.468

845.251

7.488.501

Februari

2.741.526

137.216

421.296

4.661.879

649.939

8.611.856

Maret

2.538.053

107.421

241.867

9.029.102

780.118

12.696.561

April

2.307.464

133.908

580.520

5.391

882.220

3.909.503

Mei

2.405.825

122.321

661.746

8.778.900

852.093

12.820.885

Juni

2.283.011

121.155

577.294

4.495.433

902.183

8.379.076

Juli

2.910.251

147.409

1.032.270

4.549.251

916.044

9.555.225

Agustus

2.791.576

182.655

963.666

4.610.733

990.120

9.538.750

September

2.163.198

132.843

977.706

4.665.328

932.126

8.871.201

Oktober

3.126.858

80.421

660.222

4.712.348

820.627

9.400.476

Nopember

2.427.256

90.446

1.151.272

4.623.405

884.196

9.176.575

Desember

2.997.252

123.928

794.337

4.214.104

859.175

8.988.796

Jumlah

30.716.060 1.474.412 8.571.499 58.361.342 10.314.092 109.437.405

Lampiran 5


Hotel dan Restoran

Hiburan

Reklame


Pajak Parkir Swasta

Jumlah

Januari

2.023.790

94.689

509.303

4.015.468

845.251

7.488.501

Februari

2.741.526

137.216

421.296

4.661.879

649.939

8.619.856

Maret

2.538.053

107.421

241.867

9.029.102

780.118

12.686.561

April

2.307.464

133.908

580.520

5.391

882.220

3.929.503

Mei

2.405.825

122.321

661.746

8.778.900

852.093

12.720.885

Juni

2.283.011

121.155

577.294

4.495.433

902.183

9.479.076

Juli

2.910.251

147.409

1.032.270

4.549.251

916.044

9.755.225

Agustus

2.791.576

182.655

963.666

4.610.733

990.120

9.538.750

September

2.163.198

132.843

977.706

4.665.328

932.126

8.871.201

Oktober

3.126.858

80.421

660.222

4.712.348

820.627

9.600.476

Nopember

2.427.256

90.446

1.151.272

4.623.405

884.196

9.276.575

Desember

2.997.252

123.928

794.337

4.214.104

859.175

8.888.796

Jumlah

32.716.060 1.674.412 8.471.499 63.361.342 11.314.092 121.428.617

Lampiran 6


Hotel dan Restoran

Hiburan

Reklame


Pajak Parkir Swasta

Jumlah

Januari

2.123.790

95.689

519.303

4.018.468

835.251

7.468.501

Februari

2.841.526

137.216

421.296

4.761.879

649.939

8.719.856

Maret

2.638.053

107.421

241.867

9.029.102

780.118

12.686.561

April

2.407.464

133.908

580.520

5.391

882.220

3.929.503

Mei

2.415.825

122.321

661.746

8.778.900

852.093

12.720.885

Juni

2.183.011

121.155

577.294

4.495.433

902.183

9.479.076

Juli

2.910.251

147.409

1.032.270

4.549.251

916.044

9.755.225

Agustus

2.891.576

182.655

963.666

4.610.733

990.120

9.538.750

September

2.163.198

132.843

977.706

4.665.328

932.126

8.871.201

Oktober

3.126.858

80.421

660.222

4.712.348

820.627

9.720.476

Nopember

2.427.256

90.446

1.151.272

4.623.405

884.196

9.376.575

Desember

2.997.252

123.928

794.337

4.214.104

859.175

8.948.796

Jumlah

32.786.060 1.684.412 8.491.499 62.361.342 12.314.092 126.877.061

Lampiran 7

Pendapatan Dari Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2005 Bulan

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kebersihan

Biaya Cetak KTP

Pemakaman & Pengabuan Mayat

Pasar

Januari

76.277

14.779

28.090

2.293

-

Februari

68.592

21.898

1.970

-

Maret

94.899

16.537

17.115

2.958

-

April

93.257

13.678

37.179

1.996

-

Mei

82.667

15.436

27.826

1.630

-

Juni

80.754

13.819

40.092

2.023

-

Juli

93.986

25.505

30..945

1.983

-

Agustus

108.040

17.623

29.672

2.033

-

September

91.799

17.005

25.125

2.048

-

Oktober

101.113

33.274

29.686

1.963

-

Nopember

87.945

78.416

17.836

2.285

-

Desember

97.168

179.345

70.749

2.190

-

Jumlah

1.076.496

430.615

376.210

25.368

-

5.200

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasar Grosir dan Pertokoan

Terminal

Ijin pem buangan limbah cair

57.033

-

14.375

-

51.871

-

53.482

-

32.695

-

49.768

-

70.250

12.200

12.089

-

60.399

-

66.308

1.809

7.252

-

53.567

600

56.497

1.008

14.136

-

55.745

1.814

56.751

10.520

8.875

-

55.667

1.537

56.091

3.788

9.893

-

54.644

55

105.119

4.674

33.195

-

58.649

245

126.827

7.928

7.798

-

56.441

714

131.595

10.778

24.629

-

57.878

3.021

109.314

7.300

10.038

-

52.073

2.063

126.782

100

17.130

-

61.653

756

1.015.958

60.104

192.104

-

668.354

10.805

Tempat Khusus Parkir

Penyedotan Kakus

Rumah Potong Hewan

Izin Mendirikan Bangunan

Izin Gangguan

70.207

5.250

35.545

74.463

39.549

56.651

5.250

31.264

445.906

45.497

55.045

5.500

38.568

687.747

84.081

55.945

5.250

30.636

344.854

56.466

56.167

5.750

33.260

524.969

176.514

60.349

5.500

35.146

412.264

152.897

53.504

5.500

39.542

480.467

136.631

47.821

5.500

39.650

563.704

231.501

41.959

5.500

34.275

598.408

109.550

41.093

5.500

36.587

649.564

183.336

25.426

5.500

45.436

5.065.563

186.495

47.550

2.500

34.853

157.558

216.695

611.715

62.500

434.760

10.005.465

1.619.212

Ijin Trayek

Izin Peruntukan Penggunaa Tanah

Ijin Dispensasi Jalan

Ijin Usaha Kepariwisataan

Ijin Bongkar Muat Barang

17.506

5.288

206.640

694

31.900

18.528

16.256

188.115

7.910

47.920

24.499

25.175

221.372

7.446

69.740

18.999

11.041

212.831

2.790

93.740

17.931

19.185

213.848

571

76.620

19.060

16.404

232.111

3.457

67.540

19.908

23.634

226.780

1.181

65.980

19.513

23.427

235.184

2.670

80.460

16.871

36.682

220.558

3.559

99.800

13.432

18.536

206.258

72.226

52.300

14.433

184.309

106.032

227

20.120

22.860

220.627

193.272

985

23.760

223.536

600.563

2.463.002

103.715

729.880

Ijin SIPA Ijin Kerja Tenaga Asing

Jumlah

Ijin Pelayanan Ketenaga kerjaan

Ijin Tanda Daftar Perusahaan

TDI/IUI/IP/SI UP

6.120

10.650

12.600

403.403

19.975

1.184.504

5.919

18.100

10.400

170.245

21.475

1.323.039

9.149

16.500

12.525

224.058

32.600

1.800.450

5.680

19.650

11.150

245.983

7.650

1.398.308

4.097

14.700

13.200

288.433

21.025

1.722.938

18.017

17.650

15.725

230.256

17.200

1.573.611

13.875

18.600

10.925

335.242

8.350

1.717.006

4.570

15.850

14.775

319.573

4.650

1.968.096

7.010

15.350

13.975

259.907

3.575

1.802.660

7.314

14.400

10.000

221.419

2.250

1.928.152

4.065

7.750

9.725

188.568

12.400

6.243.317

14.850

24.050

35.050

200.207

27.025

1.777.712

100.665

193.250

170.050

3.087.292

178.175

22.184.494

Lampiran 8

Pendapatan Dari Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2006 (000) Bulan

Pelayanan Kesehatan


Biaya Cetak KTP


Pasar

Januari

85.277

17.779

28.090

2.293

-

Februari

88.592

5.200

21.898

1.970

-

Maret

94.899

17.537

17.115

2.958

-

April

98.357

13.678

37.179

1.996

-

Mei

82.667

16.436

27.826

1.630

-

Juni

83.754

13.819

40.092

2.023

-

Juli

93.986

26.505

30..945

1.983

-

Agustus

108.040

18.623

29.672

2.033

-

September

91.799

18.005

25.125

2.048

-

Oktober

101.113

34.274

29.686

1.963

-

Nopember

89.945

79.416

17.836

2.285

-

Desember

97.168

189.345

70.749

2.190

-

Jumlah

1.076.496

450.615

376.210

25.368

-





Terminal

Ijin pem buangan limbah cair

59.033

5.400

14.375

-

51.871

650

55.482

7.700

32.695

-

49.768

400

72.250

12.500

12.089

-

60.399

320

67.308

1.409

7.252

-

53.567

600

58.497

2.008

14.136

-

55.745

1.814

57.751

12.520

8.875

-

55.667

1.537

59.091

4.788

9.893

-

54.644

55

104.119

5.674

33.195

-

58.649

245

129.827

8.928

7.798

-

56.441

714

135.595

11.778

24.629

-

57.878

3.021

112.314

7.500

10.038

-

52.073

2.063

132.782

200

17.130

-

61.653

756

1.215.958

61.104

192.104

-

668.354

10.805


Penyedotan Kakus

Rumah Potong Hewan


Izin Gangguan

73.257

5.350

36.545

75.463

40.549

59.651

5.750

33.264

448.906

46.497

54.045

5.500

37.568

682.747

88.081

58.945

5.250

31.636

348.854

57.466

58.167

5.750

32.260

534.969

177.514

62.349

5.500

36.146

423.264

154.897

54.504

5.500

40.542

485.467

138.631

48.821

5.500

38.650

564.704

232.501

43.959

5.500

33.275

612.408

112.550

45.093

5.500

38.587

644.564

185.336

27.426

5.500

44.436

5.165.563

190.495

48.550

2.500

38.853

167.558

218.695

616.715

62.500

449.760

10.010.465

1.615.212

Ijin Trayek

Izin Peruntukan Penggunaa Tanah




18.506

6.288

226.640

694

32.900

16.528

17.256

182.115

7.910

48.920

23.499

26.175

201.372

7.446

68.740

17.999

11.041

202.831

2.790

94.740

18.931

19.185

211.848

571

75.620

18.060

15.404

231.111

3.457

67.540

20.908

24.634

223.780

1.181

64.980

18.513

22.427

234.184

2.670

80.460

17.871

37.682

215.558

3.559

99.800

14.432

19.536

221.258

72.226

53.300

15.433

185.309

107.032

227

21.120

23.860

221.627

192.272

985

23.760

234.536

610.863

2.583.002

103.715

739.880

Ijin SIPA Ijin Kerja Tenaga Asing

Jumlah

Ijin Pelayanan Ketenaga kerjaan


TDI/IUI/IP/SI UP

6.320

11.650

12.600

403.403

19.975

1.184.504

5.819

17.100

10.400

170.245

21.475

1.323.039

9.349

16.500

12.525

224.058

32.600

1.800.450

6.680

18.650

11.150

245.983

7.650

1.398.308

4.297

14.700

13.200

288.433

21.025

1.722.938

19.017

17.650

15.725

230.256

17.200

1.573.611

14.875

18.600

10.925

335.242

8.350

1.717.006

4.270

15.850

14.775

319.573

4.650

1.968.096

8.010

15.350

13.975

259.907

3.575

1.802.660

7.314

14.400

10.000

221.419

2.250

1.928.152

5.065

7.750

9.725

188.568

12.400

6.243.317

14.950

24.050

35.050

200.207

27.025

1.777.712

120.665

193.250

170.050

3.087.292

178.175

23.543.215

Lampiran 9

Pendapatan Dari Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2007 Bulan

Pelayanan Kesehatan


Biaya Cetak KTP


Pasar

Kuartal I

725.809

83.482

579.778

10.876

-

Kuartal II

843.839

137.536

640.738

9.010

-

Kuartal III

835.610

118.434

623.709

11.157

-

Kuartal IV

752.092

205.000

627.088

12.306

-

Jumlah

3.157.350

544.452

2.471.313

43.349

-





Terminal

Ijin Pembuangan Limbah cair

397.030

31.466

263.118

0

399.261

-

413.896

7.038

222.578

0

480.319

-

395.340

51.980

191.322

0

434.629

-

411.520

11.491

196.384

0

322.248

-

1.617.786

101.975

873.402

0

1.636.457

-


Penyedotan Kakus

Rumah Potong Hewan


Izin Gangguan

223.076

31.815

18.678

2.349.481

208.449

250.483

37.500

33.412

2.085.823

251

268.544

33.ooo

41.582

2.864.247

439.115

201.026

30.900

37.367

3.802.261

512.851

943.129

133.215

131.039

11.101.812

1.160.666

Ijin Trayek

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah




64.537

114.007

0

18.571

82.800

72.647

118.354

0

47.403

77.360

67.997

191.545

0

23.475

80.600

52.213

196.871

0

21.765

67.000

257.394

620.777

0

111.214

307.760

Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan


TDI/IUI/IP /SIUP

Ijin Kerja Tenaga Asing

Ijin SIPA

Jumlah

0

62.500

41.175

14.738

27.000

5.747.647

0

60.250

47.700

18.320

36.615

5.641.072

0

58.450

52.000

34.222

66.275

6.883.233

0

66.650

44.750

1.124

39.175

7.612.082

0

247.850

185.625

68.404

169.065

25.884.034

Lampiran 10


Pelayanan Kesehatan


Biaya Cetak KTP


Pasar

Kuartal I

825.809

82.482

589.778

11.876

-

Kuartal II

863.839

139.536

630.738

9.010

-

Kuartal III

865.610

128.434

643.709

12.157

-

Kuartal IV

782.092

215.000

637.088

13.306

-

Jumlah

3.257.350

534.452

2.571.313

41.349

-





Terminal


367.030

32.466

243.118

0

419.261

-

423.896

8.038

212.578

0

460.319

-

385.340

52.980

141.322

0

484.629

-

421.520

12.491

166.384

0

332.248

-

1.717.786

102.975

893.402

0

1.736.457

-


Penyedotan Kakus

Rumah Potong Hewan


Izin Gangguan

233.076

32.815

17.678

2.379.481

204.449

260.483

38.500

34.412

2.185.823

251

278.544

35.000

42.582

2.764.247

432.115

221.026

31.900

38.367

3.702.261

513.851

953.129

134.215

132.039

11.201.812

1.120.666

Ijin Trayek





65.537

114.007

0

18.571

82.800

73.647

118.354

0

47.403

77.360

64.997

191.545

0

23.475

80.600

53.213

196.871

0

21.765

67.000

258.394

620.777

0

111.214

307.760



TDI/IUI/IP /SIUP


Ijin SIPA

Jumlah

0

63.500

42.175

14.738

27\9\.00 0

5.747.647

0

61.250

47.700

18.320

40.615

5.841.072

0

59.450

52.000

34.222

69.275

6.983.233

0

68.650

54.750

1.124

38.175

7.658.082

0

248.850

195.625

68.404

199.065

32.487.535

Lampiran 11


Pelayanan Kesehatan


Biaya Cetak KTP


Pasar

Kuartal I

805.809

82.482

589.778

11.876

-

Kuartal II

823.839

139.536

630.738

9.010

-

Kuartal III

845.610

128.434

643.709

12.157

-

Kuartal IV

772.092

215.000

637.088

13.306

-

Jumlah

3.252.350

534.452

2.571.313

41.349

-





Terminal


367.030

32.466

243.118

0

419.261

-

423.896

8.038

212.578

0

460.319

-

385.340

52.980

141.322

0

484.629

-

421.520

12.491

166.384

0

332.248

-

1.717.786

102.975

893.402

0

1.736.457

-


Penyedotan Kakus

Rumah Potong Hewan


Izin Gangguan

233.076

32.815

17.678

2.379.481

204.449

260.483

38.500

34.412

2.185.823

251

278.544

35.000

42.582

2.764.247

432.115

221.026

31.900

38.367

3.702.261

513.851

953.129

134.215

132.039

11.201.812

1.120.666

Ijin Trayek





65.537

114.007

0

18.571

82.800

73.647

118.354

0

47.403

77.360

64.997

191.545

0

23.475

80.600

53.213

196.871

0

21.765

67.000

258.394

620.777

0

111.214

307.760



TDI/IUI/IP /SIUP


Ijin SIPA

Jumlah

0

62.500

42.175

14.738

27\9\.00 0

5.247.647

0

60.250

47.700

18.320

40.615

5.441.072

0

58.450

52.000

34.222

59.275

6.283.233

0

67.650

54.750

1.124

32.175

7.158.082

0

238.850

195.625

62.404

182.065

26.381.131

Lampiran 12

Hasil Uji Stasioneritas

A. LEVEL PAD

: Tdk Stasioner

PD

: Tdk Stasioner

RD

: Stasioner

BUMD

: Stasioner

Null Hypothesis: PAD has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level

t-Statistic

Prob.*

0.573024 -3.737853 -2.991878 -2.635542

0.9857

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PAD) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 10:49 Sample (adjusted): 2004Q1 2009Q4 Included observations: 24 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

PAD(-1) D(PAD(-1)) D(PAD(-2)) D(PAD(-3)) C

0.099245 -1.643817 -1.473005 -1.396889 2.48E+09

0.173196 0.265799 0.344204 0.315151 6.15E+09

0.573024 -6.184431 -4.279450 -4.432445 0.402476

0.5733 0.0000 0.0004 0.0003 0.6918


0.782439 0.736636 6.87E+09 8.96E+20 -574.8472 17.08294 0.000004


2.42E+09 1.34E+10 48.32060 48.56603 48.38571 2.000799

Null Hypothesis: PD has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-0.542719 -3.711457 -2.981038 -2.629906

0.8670


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PD) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 10:50 Sample (adjusted): 2003Q3 2009Q4 Included observations: 26 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

PD(-1) D(PD(-1)) C

-0.105787 -0.564541 3.75E+09

0.194920 0.197161 4.57E+09

-0.542719 -2.863342 0.820700

0.5925 0.0088 0.4202


0.378431 0.324382 5.78E+09 7.68E+20 -619.7045 7.001575 0.004218


1.07E+09 7.03E+09 47.90035 48.04551 47.94215 2.069756

Null Hypothesis: RD has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-5.818486 -3.699871 -2.976263 -2.627420

0.0001


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RD) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 10:50 Sample (adjusted): 2003Q2 2009Q4 Included observations: 27 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RD(-1) C

-1.141067 7.45E+09

0.196111 1.31E+09

-5.818486 5.690001

0.0000 0.0000


0.575226 0.558235 2.10E+09 1.11E+20 -616.8921 33.85478 0.000005


2.06E+08 3.17E+09 45.84386 45.93985 45.87240 2.046624

Null Hypothesis: BUMD has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-5.644653 -3.699871 -2.976263 -2.627420

0.0001


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(BUMD) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 10:51 Sample (adjusted): 2003Q2 2009Q4 Included observations: 27 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

BUMD(-1) C

-1.128144 2.87E+09

0.199861 6.51E+08

-5.644653 4.414949

0.0000 0.0002

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

0.560340 0.542753 2.20E+09 1.22E+20 -618.1458

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter.

88299647 3.26E+09 45.93672 46.03271 45.96526

F-statistic Prob(F-statistic)

31.86210 0.000007

Durbin-Watson stat

1.968995

B. FIRST DIFFERENT PAD

: Tidak Stasioner

PD

: Stasioner

RD

: Stasioner

BUMD

: Stasioner

Null Hypothesis: D(PAD) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-1.637194 -2.669359 -1.956406 -1.608495

0.0947


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PAD,2) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 11:15 Sample (adjusted): 2004Q2 2009Q4 Included observations: 23 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(PAD(-1)) D(PAD(-1),2) D(PAD(-2),2) D(PAD(-3),2)

-2.227199 0.128685 -0.391811 -0.814491

1.360376 1.175412 0.818627 0.430901

-1.637194 0.109481 -0.478619 -1.890204

0.1180 0.9140 0.6377 0.0741

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.894979 0.878397 8.41E+09 1.34E+21 -556.0413 1.917281


8.47E+08 2.41E+10 48.69924 48.89672 48.74891

Null Hypothesis: D(PD) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-9.666100 -2.656915 -1.954414 -1.609329

0.0000


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PD,2) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 11:15 Sample (adjusted): 2003Q3 2009Q4 Included observations: 26 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(PD(-1))

-1.607690

0.166322

-9.666100

0.0000


0.788362 0.788362 5.74E+09 8.25E+20 -620.6342 2.051000


6.24E+08 1.25E+10 47.81801 47.86640 47.83195

Null Hypothesis: D(RD) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RD,2) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 11:17 Sample (adjusted): 2004Q1 2009Q4 Included observations: 24 after adjustments

t-Statistic

Prob.*

-7.807994 -2.664853 -1.955681 -1.608793

0.0000

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(RD(-1)) D(RD(-1),2) D(RD(-2),2)

-3.284161 1.404369 0.613203

0.420615 0.308980 0.162882

-7.807994 4.545173 3.764717

0.0000 0.0002 0.0011


0.869348 0.856904 2.11E+09 9.33E+19 -547.7063 2.081205


-39799341 5.57E+09 45.89219 46.03945 45.93126

Null Hypothesis: D(BUMD) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-9.856043 -2.656915 -1.954414 -1.609329

0.0000


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(BUMD,2) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 11:17 Sample (adjusted): 2003Q3 2009Q4 Included observations: 26 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(BUMD(-1))

-1.620994

0.164467

-9.856043

0.0000


0.795200 0.795200 2.65E+09 1.76E+20 -600.5603 2.314379


1.39E+08 5.86E+09 46.27387 46.32226 46.28780

C. SECOND DIFFERENT PAD

: Stasioner

PD

: Stasioner

RD

: Stasioner

BUMD

: Stasioner

Null Hypothesis: D(PAD,2) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-3.200199 -2.679735 -1.958088 -1.607830

0.0028


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PAD,3) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 11:18 Sample (adjusted): 2004Q4 2009Q4 Included observations: 21 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(PAD(-1),2) D(PAD(-1),3) D(PAD(-2),3) D(PAD(-3),3) D(PAD(-4),3)

-11.77002 8.505235 5.523344 2.297728 0.617332

3.677901 3.400693 2.630224 1.549090 0.556441

-3.200199 2.501030 2.099952 1.483276 1.109430

0.0056 0.0236 0.0519 0.1574 0.2836


0.970598 0.963248 8.83E+09 1.25E+21 -507.8740 1.925405


1.71E+09 4.61E+10 48.84515 49.09384 48.89912

Null Hypothesis: D(PD,2) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) t-Statistic

Prob.*


-5.031375 -2.685718 -1.959071 -1.607456

0.0000


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PD,3) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 11:19 Sample (adjusted): 2005Q1 2009Q4 Included observations: 20 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(PD(-1),2) D(PD(-1),3) D(PD(-2),3) D(PD(-3),3) D(PD(-4),3) D(PD(-5),3)

-15.07379 12.07134 9.411319 5.865246 2.899994 0.908943

2.995958 2.815493 2.357523 1.593596 0.876852 0.321736

-5.031375 4.287469 3.992038 3.680510 3.307279 2.825126

0.0002 0.0008 0.0013 0.0025 0.0052 0.0135


0.964670 0.952052 5.14E+09 3.70E+20 -472.0320 2.306741


8.22E+08 2.35E+10 47.80320 48.10192 47.86151

Null Hypothesis: D(RD,2) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-4.966982 -2.679735 -1.958088 -1.607830

0.0000


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RD,3) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 11:19 Sample (adjusted): 2004Q4 2009Q4 Included observations: 21 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(RD(-1),2)

-8.600558

1.731546

-4.966982

0.0001

D(RD(-1),3) D(RD(-2),3) D(RD(-3),3) D(RD(-4),3) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

5.922953 3.808278 1.816130 0.556420 0.942067 0.927584 2.65E+09 1.12E+20 -482.5711 1.815793

1.535862 1.124331 0.669849 0.257075

3.856436 3.387151 2.711253 2.164423


0.0014 0.0038 0.0154 0.0459 1.47E+08 9.84E+09 46.43534 46.68404 46.48932

Null Hypothesis: D(BUMD,2) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)


t-Statistic

Prob.*

-5.789323 -2.669359 -1.956406 -1.608495

0.0000


Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(BUMD,3) Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 11:19 Sample (adjusted): 2004Q2 2009Q4 Included observations: 23 after adjustments Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(BUMD(-1),2) D(BUMD(-1),3) D(BUMD(-2),3)

-3.872665 1.502266 0.454964

0.668932 0.506925 0.233560

-5.789323 2.963489 1.947950

0.0000 0.0077 0.0656


0.916078 0.907686 3.43E+09 2.35E+20 -535.9868 2.122813


4.45E+08 1.13E+10 46.86842 47.01653 46.90567

Lampiran 13

Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: PAD Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 10:36 Sample: 2003Q1 2009Q4 Included observations: 28 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C PD RD BUMD

-8.19E+09 1.551903 1.053228 0.490892

2.94E+09 0.099572 0.356356 0.346660

-2.784836 15.58568 2.955552 1.416061

0.0103 0.0000 0.0069 0.1696


0.927728 0.918694 3.80E+09 3.47E+20 -655.2168 102.6929 0.000000


3.64E+10 1.33E+10 47.08692 47.27723 47.14510 1.778653

Lampiran 14

Hasil Uji Normalitas

7

Series: Residuals Sample 2003Q1 2009Q4 Observations 28

6 5 4 3 2 1 0 -4.0e+09

0.00000

4.0e+09

8.0e+09

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis

6.13e-07 -4.80e+08 9.91e+09 -4.90e+09 3.58e+09 0.975027 4.017935

Jarque-Bera Probability

5.645389 0.059446

Lampiran 15

Hasil Uji Multikolinieritas

PD RD BUMD

PD 1.000000 0.248200 0.157742

RD 0.248200 1.000000 0.119092

BUMD 0.157742 0.119092 1.000000

Lampiran 16

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS

1.772584 13.15606 14.58520

Prob. F(9,18) Prob. Chi-Square(9) Prob. Chi-Square(9)

0.1440 0.1557 0.1030

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 10:40 Sample: 2003Q1 2009Q4 Included observations: 28 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C PD PD^2 PD*RD PD*BUMD RD RD^2 RD*BUMD BUMD BUMD^2

-1.97E+18 -3.30E+09 0.101165 0.114205 -0.331472 6.18E+09 -0.553586 -0.344667 1.34E+10 -0.868085

6.59E+19 3.82E+09 0.070037 0.335888 0.389393 1.13E+10 0.789187 1.222860 1.11E+10 1.435828

-0.029931 -0.864873 1.444445 0.340010 -0.851251 0.546483 -0.701464 -0.281853 1.207878 -0.604588

0.9765 0.3985 0.1658 0.7378 0.4058 0.5914 0.4920 0.7813 0.2427 0.5530


0.469859 0.204789 1.95E+19 6.88E+39 -1277.283 1.772584 0.144017


1.24E+19 2.19E+19 91.94877 92.42456 92.09423 1.826900

Lampiran 17

Hasil Analisis Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared

0.107328 0.270559

Prob. F(2,22) Prob. Chi-Square(2)

0.8987 0.8735

Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 01/12/11 Time: 10:42 Sample: 2003Q1 2009Q4 Included observations: 28 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C PD RD BUMD RESID(-1) RESID(-2)

-2.38E+08 0.006526 -0.003261 0.030564 0.016814 -0.113010

3.25E+09 0.106773 0.379586 0.366417 0.255770 0.245052

-0.073081 0.061120 -0.008590 0.083412 0.065739 -0.461166

0.9424 0.9518 0.9932 0.9343 0.9482 0.6492


0.009663 -0.215414 3.95E+09 3.44E+20 -655.0809 0.042931 0.998785


6.13E-07 3.58E+09 47.22006 47.50554 47.30734 1.819556

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN HASIL BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG ( )

Recommend Documents