ANALISIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Study kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya) SHINTA WULANDARI 113403008
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi H. Tedi Rustendi, S.E., M.SI. Ak., Rani Rahman, S.E.M.Ak.,
ABSTRACT ANALYSIS OF LOCAL TAX AND LEVIES TO REGIONAL ORIGINAL INCOME (A Case study at the income department of Tasikmalaya city)
This research aims to know : (1) the influence of the Local Tax, Levies and Revenue of department Tasikmalaya city, (2) the influence of the Local Tax in partialy for revenue of department Tasikmalaya city, (3) the influence of levies in partialy for revenue of department Tasikmalaya city, (4) the influence of the local tax and levies in simultaneous for revenue of department Tasikmalaya city. And this research object is department of income Tasikmalaya city. The method used in this research is analytic deskirptive methode with a case study approach on the revenue of department in Tasikmalaya city. The tool of analizing used is multiple regression, analizing multiple corellation, significant test in simultaneo usly using by F test and the partially using by test and coefissient determinasi. The author uses the analisis of determination and test from the reserch from result of this research obtained by Ho refused and Ha acepted, this it can be concluded that the local tax is not significan partial effect on the revenue of department Tasikmalaya city, the levies is not significan partial effect on the revenue of department Tasikmalaya city, the influence of the local tax and levies is significan in simultaneous for revenue of department Tasikmalaya city.
Keywords: The Local Tax, The Levies, Regional Original Income (PAD)
ABSTRAK ANALISIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Study kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)
Oleh: SHINTA WULANDARI
Dibawah Bimbingan: H.Tedi Rustendi,S.E.,M.SI.Ak., Rani Rahman,SE.M.AK.,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, (2) Pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya, (3) Pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, (4) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah deskriftif analitis dengan pendekatan study kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi ganda, Analisis Korelasi ganda, Uji Signifikansi secara simultan menggunakan uji F dan Parsial menggunakan Uji t dan Analisis Koefisien Determinasi. Dari Hasil penelitian diperoleh Ho ditolak dan Ha di terima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Daerah secara Parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, Penerimaan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, dan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PENDAHULUAN Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (UU No. 34/2000). Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggung jawabannya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan: Sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika menelusuri ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut, hanya ”Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemberlakuan Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan–badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupum yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang terutang. Hal ini menunjukan pada akhirnya proses pemungutan Pajak Daerah Akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan Pajak Daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
Pajak Daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Masing–masing jenis pajak Daerah memiliki Objek, Subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya. Di sisi lain, semangat otonom daerah yang diberlakukan di indonesia memungkinkan setiap daerah propinsi atau kabupaten / kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja satu jenis Pajak dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut pada daerah lainnya selain itu, kalaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata peraturan yang diperlakukan tidak sama persis. Selanjutnya diantara komponen Pendapatan Asli Daerah, perlu dicermati komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang-undang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 158 UU No.32/2004 : ”Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”. Adapun undang-undang yang dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU No. 32/ 2004 adalah UU No. 18/1987. Dengan demikian pengaturan tersebut tidak luput untuk dibahas terhadap dinamika perubahan pengaturannya. Di samping landasan hukum berupa undang-undang, patut ditelusuri peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 (PP No. 65/2001) tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 (PP No. 66/2001) tentang Retribusi Daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah tersebut dilakukan melalui produk hukum berupa peraturan daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan Perda. Berdasarkan Undang – undang No 25 Tahun 1999 (UU No. 25/1999) yaitu tentang Pemerintahan daerah dan Undang – undang No 32 Tahun 2004 (UU No 32/2004) Atau Undang – undang No 33 Tahun 2004 (UU. No 33/3004) tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah di sebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya adalah :
Pajak Daerah 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Reklame 4) Pajak Tempat Hiburan 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 7) Pajak Parkir
Retribusi Daerah
Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Disahkan 1. Bagian Laba 2. Deviden, dan 3. Penjualan Saham Milik Daerah.
Lain-lain PAD yang sah 1. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan
2. Jasa Giro 3. Pendapatan Bunga 4. Keuntungan Selish Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing 5. Komisi, Potongan, Maupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau Jasa Oleh Daerah. 2. Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan
Jasa Giro
Pendapatan Bunga
Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
Komisi, Potongan, Maupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan dan atau Jasa Oleh Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai
salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah dan membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya, yaitu dengan meningkatkan pendapatan daerahnya yang salah satunya adalah Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. Dari banyaknya Komponen Pajak Daerah yang berdasarkan Undangundang Nomer 34 Tahun 2000, Pasal 2 yaitu Menyebutkan Jenis Pajak Kabupaten
/ Kota terdiri dari : Pajak PBB, Pajak Restoran, Pajak Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Dari banyaknya Komponen Pajak Daerah yang ada di Kota Tasikmalaya yang Menarik Untik diteliti penulis adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didapat dari Kota Tasikmalaya. Dari aspek–aspek tersebut bagaimana Kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dan berapa kontribusi yang diperoleh pemerintah Kota Tasikmalaya dari aspek–aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Terdapat di kota Tasikmalaya. Dari fenomena di atas timbul pertanyaan bagaimana aspek-aspek Pajak dan Retribusi tersebut dari Tahun ke tahun, apakah realisasi nya bisa melebihi target yang telah ditetapkan atau tidak begitu juga pengaruhnya terhadap PAD. Maka hal tersebut harus lebih diperhatikan terutama bagi pihak pemilik dan pengelola haruslah dengan baik dan pihak pemerintah harus memperhatikan apa yang menjadi kendala serta pemerintah harus memberikan solusi yang baik agar hal tersebut bisa mendapatkan hasil yang baik pula, sehingga tidak mengurangi pendapatan daerah yang dihasilkan dari penerimaan aspek–aspek Pajak dan Retribusi tersebut. Disamping itu, aspek–aspek Pajak dan Retribusi yang terdapat di Kota Tasikmalaya merupakan sumber Pendapatan Daerah yang potensial dari tahun ke tahun, melihat Begitu pesatnya perkembangannya Kota Tasikmalaya maka dengan Seperti Itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menunjang Otonomi Daerah. Adapun yang menjadi kendala dalam Penerimaan Aspek - aspek Pajak dan Retribusi tersebut disini adalah cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang dipungut secara langsung, SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur, maupun tingkat kesadaran Wajib Pajak yang secara integrative mempengaruhi belum optimalnya sektor pajak. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Mohammad Nazir, 2005:54). Metode sensus adalah cara pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu persatu, hasilnya merupakan data sebenarnya yang disebut Parameter. (Supranto, 2004:61). Berikut beberapa pengertian variable yang dioperasionalkan dalam penelitian ini : 1. Variabel Bebas (Independent Variabel) Variabel Bebas adalah Variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini terdapat 2 Variabel Bebas yaitu X1=Pajak Daerah
Indikatornya adalah jumlah penerimaan Subjek Pajak Daerah X2=Retribusi Daerah Indikatornya adalah jumlah penerimaan Retribusi Daerah 2. Variabel Terikat (Variabel Dependent) Variabel Terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat Variabel Terikat, menjelaskan variabilitasnya, dan memprediksinya.Dan merupakan Variabel Utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam Investigasi.(Umar Sekaran 2006:116) Dalam penelitian ini Variabel Dependentnya adalah sebagai berikut: Y = Pendapatan Asli Daerah Yang menjadi indicator dalam Variabel Terikat ini adalah; Hasil dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah dan Pendapatan Lain-lain Daerah. PEMBAHASAN Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil penelitian mengenai Pajak Daerah kota Tasikmalaya pada tahun 2007 - 2013 diperlihatkan
pada Tabel 4.1, berdasarkan tebel tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut: Diperoleh bahwa pajak daerah kota Tasikmalaya yang berhasil dihimpun pada setiap tahun cenderung meningkat. Dapat dilihat bahwa pajak daerah yang memperoleh pendapatan pajak terbesar pada tahun 2012 , target yang ditetapkan sebesar Rp 34.912.580.000,00 dan besarnya realisasi pajak daerah yang diterima sebesar Rp 44.429.214.217,00, atau pencapaian targetnya sebesar 127,26%. Hal ini berbeda dengan tahun 2010 dengan pendapatan pajak terkecil, target yang ditetapkan sebesar Rp 13.017.340.000,00 dan besarnya realisasi pajak daerah yang diterima sebesar Rp 12.972.424.095,00, atau pencapaian targetnya sebesar 99,65 %. Meningkatnya Pajak Daerah tersebut dikarenakan adanya penambahan perda baru tentang penerimaan Pajak Daerah, dan meningkatnya perekonomian warga kota Tasikmalaya yang berdampak pada meningkatnya pembayaran Pajak Daerah.
Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Hasil penelitian mengenai Retribusi Daerah kota Tasikmalaya pada tahun 2007 - 2013 diperlihatkan pada Tabel 4.2, berdasarkan tebel tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut: Diperoleh bahwa Retribusi daerah kota Tasikmalaya yang berhasil dihimpun pada setiap tahun cenderung meningkat. Dapat dilihat bahwa retribusi
daerah yang memperoleh pendapatan retribusi terbesar pada tahun 2007 , target yang ditetapkan sebesar Rp 46.876.739.000,00 dan besarnya realisasi retribusi daerah yang diterima sebesar Rp 50.067.357.486,00, atau pencapaian targetnya sebesar 106,81%. Hal ini berbeda dengan tahun 2008 dengan pendapatan retribusi terkecil, target yang ditetapkan sebesar Rp 45.391.499.000,00 dan besarnya realisasi retribusi daerah yang diterima sebesar Rp 38.492.388.463,00, atau pencapaian targetnya sebesar 84,80 %. Meningkatnya Retribusi Daerah tersebut dikarenakan adanya penambahan perda baru tentang penerimaan Retribusi Daerah, dan meningkatnya perekonomian warga kota Tasikmalaya yang berdampak pada meningkatnya pembayaran Retribusi Daerah.
Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Tasikmalaya Hasil penelitian mengenai pendapatan asli Daerah kota Tasikmalaya pada tahun 2007 2013 diperlihatkan pada Tabel
4.2, berdasarkan tebel
tersebut
dapat
diinterprestasikan sebagai berikut: Diperoleh bahwa pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya yang berhasil dihimpun pada setiap tahun cenderung meningkat. Dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah terbesar pada tahun 2007 , target yang ditetapkan sebesar Rp 56.083.901.000,00 dan besarnya realisasi pendapatan asli daerah yang diterima sebesar Rp 63.674.850.261,75 atau pencapaian targetnya sebesar 113,53%. Hal ini
berbeda dengan tahun 2008 dengan pendapatan asli daerah terkecil, target yang ditetapkan sebesar Rp 58.684.055.000,00 dan besarnya realisasi pendapatan asli daerah yang diterima sebesar Rp 53.638.714.757,00, atau pencapaian targetnya sebesar 91,40 %. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dikarenakan adanya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Besarnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum menentukan seberapa kuat pengaruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota tasikmalaya, maka terlebih dahulu harus diketahui variabel-variabel yang diperlukan dan untuk diolah serta dianalisis dimana variabel-variabel tersebut terdiri atas dua variable bebas (Independent Variable) yaitu variable yang tidak dipengaruhi oleh variable lain, dalam hal ini adalah pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah, sedangkan yang menjadi variable terikatnya (Denendent Variable) adalah pendapatan asli daerah. Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007-2013 No 1 2 3 4 5 6 7
Tahun Anggaran 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Realisasi Pajak Daerah 6.135.283.205,00 7.635.259.850,00 9.583.828.253,00 12.972.424.095,00 24.985.052.772,00 44.429.214.217,00 65.273.606.163,00
Realisasi Retribusi Daerah 50.067.357.486,75 38.492.388.463,00 9.795.560.453,00 9.756.917.941,00 7.812.566.097,00 14.213.068.374,00 15.313.116.271,00
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 63.674.850.261,75 53.638.714.757,00 78.470.802.125,00 103.256.955.070,00 105.315.555.171,17 148.483.453.226,63 172.544.946.144,44
(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya data diolah kembali)
Dari data yang diperoleh dari dinas pendapatan Kota Tasikmalaya kemudian di olah menggunakan Program SPSS versi 16.0 , maka hasil perhitungan dilakukan penulis adalah sebagai berikut : a. Analisi Regresi Ganda Dua Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan Pajak Daerah (Variable Independent) terhadap PAD (Variable Dependent), maka digunakan alat analisis regresi ganda dua yaitu sebagai berikut : Y=a+
(
)+
(
)
Hasil perhitungan Regresi ganda dengan menggunakan program SPSS 16.0 Dari hasil perhitungan tersebut diketahui nilai : a = - 1,569E11 = 7,967 = 5,747 Maka persamaan regresi adalah Y = - 1,569E11 +
(
) + 5,747 (
)
Berdasarkan persamaan regresi tersebut diatas dapat diartikan bahwa didapat nilai dari koefisien a adalah = - 1,569E11 berarti bahwa pendapatan asli daerah akan sebesar - 1,569E11 ketika tidak ada penerimaan atas pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini terlihat dari nilai
yang bertanda positif sebesar 7,967
menunjukan bahwa korelasi antara penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah bersifat positif artinya ketika penerimaan pajak daerah naik maka akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya ketika penerimaan pajak daerah turun maka akan diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah.
Dan nilai
sebesar 5,747 , positifnya nilai
menjelaskan bahwa korelasi
penerimaan retribusi daerah naik maka akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya ketika penerimaan retribusi daerah turun maka akan diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah. b. Analisis Korelasi Ganda Untuk mengetahui besarnya derajat atau kekuatan korelasi antara pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16.0, diketahui nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,98. Hal ini menunjukan bahwa tingkat keeratan hubungan yang disebabkan oleh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,98. Koefisien korelasi ganda tersebut menghasilkan angka positif, sehingga nilai tersebut berada diantara 0,801,000 yang dapat dilihat pada tabel 3.3 yang terdapat di bab III dan angka tersebut menunjukan terjadinya korelasi sanngat kuat. c. Analisis Koefisien Diterminasi Untuk mengetahui berapa pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka rumus yang digunakan adalah : Kd =
x 100%
Berdasarkan progran SPSS 16.0 yang terdapat pada tabel summary diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,961 , maka besarnya pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota tasikmalaya adalah sebesar 96,1 %. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah itu dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar
96,1% , sisanya adalah sebesar 3,9% yang merupakan pengaruh Faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis, yaitu seperti : hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. d. Uji Signifikan Untuk mengetahui apakah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota tasikmalaya, maka digunakan uji F. Berdasarkan Program SPSS yang terdapat dalam tabel nilai
sebesar 48.44 kemudian
, diperoleh
ini dibandingkan dengan
dengan dk pembilang = 2 dan dk penyebut = (7 - 2 - 1) = 4 dengan taraf kesalahan 5%, nilai
sebesar 6,94. Ternyata nilai
lebih besar dari
(48.844 > 6,94). Karena Fh > Ft maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya pada tingkat keyakinan 96% pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.
Pengaruh Besarnya Penerimaan Pajak Daerah Secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Untuk mengetahui hubungan antara penerimaan Pajak Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, dilihat dari nilai r berdasarkan hasil perhitungan SPSS 16.0. Diperoleh nilai koefisien korelasi diketahui hubungan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,787 positfnya nilai r = 0,787 menunjukan bahwa korelasi antara
penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah bersifat positf artinya ketika penerimaan pajak daerah naik maka akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya ketika penerimaan pajak daerah turun maka akan diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah. Jadi berdasarkan uji regresi secara parsial bahwa penerimaan pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk melihat besarnya pengaruh penerimaan pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah dilihat dari nilai koefisien detrminasi adalah sebesar
x 100% = 61,936% jadi besar pengaruh penerimaan
pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah secara parsial adalah sebesar 61,936%. Sedangkan untuk melihat signifikan tidaknya besarnya pengaruh tersebut, maka dilakukan uji t. dengan cara membandingkan
dengan
atau
dapat dilihat dari nilai sig output SPSS versi 16. Nilai signifikan hasil output SPSS versi 16 sebesar (0,63 > 0,05). Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya bahwa penerimaan pajak daerah tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tidak signifikannya pengaruh penerimaan pajak daerah terhaadap pendapatan asli daerah dikarenakan naik turunnya realisasi penerimaan pajak daerah tiap tahunnya yang juga berpengaruh pada tingkat penerimaan realisasi pajak daerah.
Pengaruh Besarnya Penerimaan Retribusi Daerah Secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah
Untuk mengetahui hubungan antara penerimaan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, dilihat dari nilai r berdasarkan hasil perhitungan SPSS 16.0. Diperoleh nilai koefisien korelasi diketahui hubungan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,933 positfnya nilai r = 0,933 menunjukan bahwa korelasi antara penerimaan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah bersifat positf artinya ketika penerimaan retribusi daerah naik maka akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya ketika penerimaan retribusi daerah turun maka akan diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah. Jadi berdasarkan uji regresi secara parsial bahwa penerimaan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk melihat besarnya pengaruh penerimaan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah dilihat dari nilai koefisien detrminasi adalah sebesar
x 100% = 87,048% jadi besar pengaruh
penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah secara parsial adalah sebesar 87,048%. Sedangkan untuk melihat signifikan tidaknya besarnya pengaruh tersebut, maka dilakukan uji t. dengan cara membandingkan
dengan
atau
dapat dilihat dari nilai sig output SPSS versi 16. Nilai signifikan hasil output SPSS versi 16 sebesar (0,07 > 0,05). Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya bahwa penerimaan retribusi daerah tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Tidak signifikannya pengaruh penerimaan retribusi daerah terhaadap pendapatan asli daerah dikarenakan naik turunnya realisasi penerimaan retribusi daerah tiap tahunnya yang juga berpengaruh pada tingkat penerimaan realisasi retribusi daerah. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 – 2014 yang dilakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya. a) Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, Meningkatnya Pajak Daerah tersebut dikarenakan adanya penambahan perda baru tentang penerimaan Pajak Daerah, dan meningkatnya perekonomian warga kota Tasikmalaya yang berdampak pada meningkatnya pembayaran Pajak Daerah.
b) Retribusi
Daerah
Meningkatnya
mengalami
Retribusi
Daerah
peningkatan
setiap
tersebut
dikarenakan
tahunnya, adanya
penambahan perda baru tentang penerimaan Retribusi Daerah, dan meningkatnya perekonomian warga kota Tasikmalaya yang berdampak pada meningkatnya pembayaran Retribusi Daerah.
c) Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dikarenakan adanya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 2) Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Tidak signifikannya pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan naik turunnya realisasi penerimaan Pajak Daerah tiap tahunnya yang juga berpengaruh pada tingkat penerimaan realisasi Pajak Daerah. 3) Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Tidak signifikannya pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan naik turunnya realisasi penerimaan Retribusi Daerah tiap tahunnya yang juga berpengaruh pada tingkat penerimaan realisasi Retribusi Daerah. 4) Terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah itu dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sisanya merupakan pengaruh Faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis, yaitu seperti : hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dilihat dari target yang ditentukan sesuai dengan pajak-pajak daerahnya realisasi yang dicapai memperoleh keberhasilan dari target yang ditetapkan dan hal tersebut
adalah suatu kebanggaan bisa melebihi dari targetnya sehingga meningkatkan pembangunan yang ada di daerah Kota Tasikmalaya. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut : selain dari peraturan, meningkatnya seluruh penerimaan disektor pajak juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di Kota Tasikmalaya yang terus mengalami peningkatan dan adanya program pemerintah Kota Tasikmalaya didalam meningkatkan pendapatan daerah diantaranya : 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian, melalui upaya pengawasan, monitoring secara kontinue kepada petugas pemungut / dinas penghasil dan menetapkan sanksi kepada wajib pajak maupun petugas pemungut. 2) Melakukan pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem jemput bola. 3) Melakukan efisiensi administrasi perpajakan, melalui upaya penyempurnaan sistem dan prosedur administrasi pajak. 4) Melakukan koordinasi dengan badan, dinas, kantor terkait serta instansi vertikal untuk melaksanakan dan mengawasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh wajib pajak. 5) Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap wajib pajak dan masyarakat akan pentingnya pembayaran Pajak dan Retribusi terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani. 2006. Seri Praktis Perpajakan Solusi Masalah Pajak Penghasilam. Jakarta: Kencana Prenada Media Jakarta. http://dispenda.tasikmalayakota.go.id http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak http://ilmiahmanajemen.blogspot.com/2009/03/upaya-peningkatanpendapatanasli. Indra Iswana. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan Tahun 2000. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Mardiasmo. 2003. Perpajakan.Yogyakarta. Andi.Tahun 2014. Rudy Soehardjo. 2004. Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/ Kota. Tasikmalaya. Aneka Ilmu. Uma Sekaran. 2006. Research Methods For Business (Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi-4) Jakarta : Salemba Empat. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011. Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 93 Tahun 2013. Tentang Tugas Pokok, Fugsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Daerah.
