PENGARUH PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TASIKMALAYA SKRIPSI GITA AMELIA Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi e-mail:
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Parkrir, dan Retribusi Parkir secara parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, dan pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan study kasus.penelitian menggunakan alat uji regresi linear berganda dengan menggunakan program Statistical Package For Social Sciences (SPSS) versi 16.0. Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahws secara parsial variabel Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga menyatakan bahwa Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secarasimultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kata Kunci: Pajak Parkir,Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah.
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Latar belakang masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dimana kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir merupakan sumbangan yang berasal dari penarikan pajak parkir dan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dilakukan oleh masingmasing daerah dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Dari hasil pajak parkir dan hasil retribusi parkir diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tentang penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir pada tahun 2005 sampai 2015 mengalami peningkatan antara lain penerimaan pajak parkir pada tahun 2005 sebesar Rp. 41.780.900 dan penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp. 794.880.657, sedangkan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2005 sebesar Rp. 721.442.000 dan penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.350.230.000. Khusus penerimaan retribusi parkir selama 2 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2005 dan 2014 terjadi penurunan dari target penerimaan yang dianggarkan terhadap realisasinya yaitu pada tahun 2005 target yang dianggarkan sebesar Rp. 721.872.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 721.442.000 dan pada tahun 2014 target yang dianggarkan sebesar Rp. 1.340.795.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.241.414.000, untuk tahun-tahun selanjutnya penerimaan retribusi parkir terus mengalami peningkatan. Penerimaan retribusi parkir yang berfluktuasi berhubungan dengan kedisiplinan dan pengawasan petugas lapangan dan kesadaran para wajib retribusi untuk membayar kewajiban pajaknya yang telah ditetapkan agar sesuai dengan target penerimaan dari pemerintah. 1.2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Untuk mengetahui Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya. 2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Tasikmalaya. 3. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Parkir secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Tasikmalaya. 4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara simultan terhadap Pendaparan Asli Daerah pada Pendapatan Tasikmalaya.
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pajak 2.1.1 Pengertian Pajak Menurut pendapat Rochmat Soemitro (2010:1) yang dikutip oleh Siti KurniaRahayu dan Ely Suhayati menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. 2.1.2 Ciri-ciri Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:23) ciri-ciri atau unsur-unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu : 1. Pajak Dipungut berdasarkan Undang-undang; Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Pajak dapat dipaksakan Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang. 3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, kesejahteraan dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana. Dana yang diperoleh dalam bentuk pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah. 4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada Pemerintah. 5. Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend Fungsi budgetair (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah. Fungsi regulerend adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu. 2.1.3 Fungsi Pajak Fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:3) yaitu : 1. Fungsi anggaran atau penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. 2. Fungsi mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu
2.1.4 Jenis Pajak Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutan. 1. Jenis pengelompokkan pajak menurut golongan yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:12) menyatakan bahwa : a. Pajak Langsung Adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (tax burden) tidak dapat dilimpahkan (no tax shifting) kepad pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung Adalah beban pajak yang dipikul seseorang (tax burden) dapat dilimpahkan (tax shifting) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan. 2. Jenis pengelompokkan pajak menurut sifat yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:12) menyatakan bahwa : a. Pajak Subyektif Adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarannya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Obyektif Adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarannya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subyek pajak. Contoh : Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai. 3. Pengelompokkan pajak yang terakhir yaitu menurut lembaga pemungut yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:13) menyatakan bahwa : a. Pajak Pusat Adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak. b. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dibedakan dengan pajak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II. 2.2 Pajak Daerah 2.2.1 Pengertian Pajak Daerah Menurut pendapat Mardiasmo (2009: 21) : “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. 2.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah Adapun ciri-ciri yang dimaksud menurut Djamu Kertabudi (2007:18)sebagai berikut: 1. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadangkadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam. 3. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay). 2.2.3 Jenis Pajak Daerah Sesuai dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah: 1. Pajak Provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 2.3 Pajak Parkir 2.3.1 Pengertian Pajak Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 2.3.2 Subjek Pajak Parkir Berdasarkan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 tahun 2003 Bab 2 Pasal 2, yaitu : “Subjek Pajak Prkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir”. 2.3.3 Objek Pajak Parkir Berdasarkan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 tahun 2003 Bab 2 Pasal 2, yaitu : “Objek Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran”. a. Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
Gedung Parkir; Pelataran dan Bangunan Umum Parkir; Garasi; Tempat penitipan kendaraan bermotor. b. Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2), meliiputi : Penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Penyelenggara Parkir oleh Keduta, Konsultan, Perwakilan Negara Asingdan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan atau timbal balik; Penyelenggara tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 2.3.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir 2.3.4.1 Dasar Pengenaan Pajak Parkir Pengertian dasar pengenaan pajak parkir menurut Djamu Kertabudi (2007:32) menyatakan bahwa : “Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.” Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 4 yaitu : (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir; (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihitung berdasarkan kapasitas tempat parkir dan besarnya sewa parkir. 2.3.4.2 Tarif Pajak Parkir Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sehingga besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 19 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : (1) Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah penerimaan bruto; (2) Bagi yang menyelenggarakan Parkir dengan tidak dipungut bayaran harus memenuhi kewajiban yaitu kontribusi kepada Pemerintah Kota dengan berpedoman pada ayat (1) pasal ini. 2.3.5 Perhitungan Pajak Parkir Menurut Siahaan, besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini : Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 19 Tahun 2003 Bab 6 Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu :
(1) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Ddaerah ini dengan Daerah Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini; (2) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD; (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setalah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 2.4 Retribusi Daerah 2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah Menurut pendapat Sutedi (2008:7) : “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan”. 2.4.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah Retribusi daerah menurut Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daeah dan retribusi daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu : a. Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.Sesuai dengan UU No 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan beradasarkan kriteria berikut ini : 1) Jasa tersebut dengan Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu. 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari : Retribusi pelayanan kesehatan; Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil; Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
Retribusi pelayanan pasar; Retribusi pengujian kendaraan bermotor; Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran; Retribusi penggantian biaya cetak peta; Retribusi pengujian kapal perikanan.
b. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribuís jasa usaha terdiri dari : Retribusi pemakaian kekayaan daerah Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Retribusi tempat pelelangan Retribusi terminal Retribusi tempat khusus parkir Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa Retribusi penyedotan kakus Retribusi rumah potong hewan Retribusi pelayanan pelabuhan kapal Retribusi tempat rekreasi dan olah raga Retribusi penyeberangan di atas air Retribusi pengolahan limbah cair Retribusi penjualan produksi usaha daerah. c. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribuís perizinan tertentu terdiri dari : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; dan Retribusi Trayek.
2.4.3 Tujuan Retribusi Daerah Tujuan Retribusi pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah: “Tujuan utama adalah untuk kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya. Mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masayarakat”. 2.4.4 Sifat-sifat Retribusi Daerah Retribusi dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat yaitu : a. Retribusi yang sifatnya umum Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi. b. Retribusi yang pungutannya bertujuan Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran. 2.4.5 Objek dan Subjek Retribusi Daerah 1. Objek Retribusi Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun yang menjadi objek dari retribusi adalah berbentuk jasa yang dihasilkan, yang terdiri dari : Jasa Umum Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah. Jasa Usaha Jasa usaha adalah yang disediakan oeh pemerintah daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan Tertentu Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumbersumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.
2. Subjek Retribusi Daerah Subjek retribusi terdiri dari : Subjek Retribusi Jasa Umum Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum. Subjek Retribusi Jasa Usaha Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu. 2.5 Retribusi Parkir 2.5.1 Pengerian Retribusi Parkir Berdaasarkan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan. 2.5.2 Objek, dan Subjek Retribusi Parkir 1. Objek Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Bab 4 Pasal 4 Bagian Keenam tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Paragraf 2 Objek Retribusi Pasal 18 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Subjek Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Bab 4 Pasal 4 Bagian Keenam tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Paragraf 3 Subjek Retribusi Pasal 19 (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. (3) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 2.5.3 Struktur dan Besarnya Tafir Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum NO. 1 1.
JENIS PELAYANAN 2 Parkir di lokasi Jalan Umum Tertentu;
TARIF 3
KET. 4 1 kali parkir
1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama : a) Mobil Bus/Mobil Barang ukurann besar 4.000,- /kendaraan
2.
3.
b) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil d) Sepedah Motor 2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya : a) Mobil Bus/Mobil Barang ukurann besar b) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil d) Sepedah Motor Parkir di lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu : 1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama : a) Mobil Bus/Mobil Barang ukurann besar b) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil d) Sepedah Motor 2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya : a) Mobil Bus/Mobil Barang ukurann besar b) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil d) Sepedah Motor Parkir langganan/ berlangganan a) Mobil Bus/Mobil Barang ukurann besar
3.000,-/kendaraan 2.000,-/kendaraan 1.000,-/kendaraan
500,- /kendaraan 250,-/kendaraan 2 00,-/kendaraan 100,-/kendaraan 1 kali parkir
2.500,- /kendaraan 2.000,-/kendaraan 1.000,-/kendaraan 500,-/kendaraan
500,- /kendaraan 250,-/kendaraan 250,-/kendaraan 100,-/kendaraan 1 bulan 50.000,- /kendaraan
4.
b) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang 35.000,-/kendaraan c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran 25.000,-/kendaraan kecil d) Sepedah Motor 10.000,-/kendaraan Parkir bongkar muat insidentil
1 kali bongkar muat
1) Mobil barang JBB 0 s/d 5.000kg 2.000,-/kendaraan 2) Mobil barang JBB 5001 s/d 8.000kg 3.000,-/kendaraan 3) Mobil barang JBB 8001 s/d 15.000kg 3.500,-/kendaraan 4) Mobil barang JBB lebih dari 15.000kg 4.000,-/kendraan Parkir bongkar muat berlangganan 6 bulan 5. 1) Mobil barang JBB 0 s/d 5.000kg 20.000,-/kendaraan 2) Mobil barang JBB 5001 s/d 8.000kg 30.000,-/kendaraan 3) Mobil barang JBB 8001 s/d 15.000kg 35.000,-/kendaraan 4) Mobil barang JBB lebih dari 15.000kg 40.000,-/kendraan (Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tasikmalaya) 2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan menurut pendapat Halim (2012:101), menjelaksan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang. 2.6.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Kepmendagri Nomor 21 Tahun 2012 perubahan ke 2 (dua) atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, terdiri atas :
I. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan pajak. Pendapatan pajak dibedakan untuk provinsi dan untuk kabupate/kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalamPermendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak menutur Provinsi meliputi objek pendapatan, yaitu : a. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. b. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. d. Pajak air permukaan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. e. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Selanjutnya jenis pendapatan pajak menurut Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan, yaitu : 1) Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 2) Pajak restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 3) Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 4) Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 5) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 7) Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 8) Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 9) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
II. Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pendapatan retribusi menutur Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai jabaran dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga),yaitu sebagai berikut : 1. Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umu serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah provinsi, terdiri atas : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran; b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan; Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman; c. Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu penduduk dan Akte catatan Sipil. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte kematian; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat; Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah; e. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah; f. Retribusi Pelayanan Pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara - Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur);
j.
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan; Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakanoleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi, terdiri atas: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar rnilik daerah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunanan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman/pembentangan kabel listrik /telepon di tepi jalan umum; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swas ta; c. Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan; d. Retribusi Terminal; Pelayanan terminal adalah tempat Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan usaha Milik Daerah dan pihak swasta; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta; g. Retribusi Penyediaan Kakus. Pelayanan penyediaan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak temasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta; h. Retribusi Rumah Potong Hewan; Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun oleh pihak swasta; j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah; k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air; Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan barang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta; l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta; m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 3. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerahkepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untukpengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatanruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, ataufasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum danme njaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinantertentu untuk pemerintah provinsi, yaitu: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Banguan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut; b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu; c. Retribusi lzin Gangguan; Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
d. Retribusi Izin Trayek; Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup: a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. IV. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasaldari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan, yaitu: a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; b. Jasa giro; c. Pendapatan bunga; d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Faslilitas sosial dan faslilitas umum; 1. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 2. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; dan 3. Hasil pengelolaandana bergulir. 2.6.3 Dasar Hukum Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2009:51) adalah: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4) Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pajak Parkir, Retribusi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Adapun subjek penelitiannya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. Penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah dilakukan karena merupakan koordinator pengelola penerimaan pajak daerah sehingga data-data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian dapat diketahui dari Dinas Pendapatan Daerah. 3.2 Jenis Data Dalam penelitian ini diusahakan untuk mendapatkan data atau informasi selengkap mungkin yang diperlukan sebagai materi pembahasan oleh karenanya data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa rencana realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir tahun 2005-2015, yang kemudian data tersebut penulis sajikan sesuai apa adanya yang sebenarnya. 3.3 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah metode deskriptif yaitumetode yang menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung untuk melihat keterkaitan antara variable-variabel yang terlihat didalamnya dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan partisipatif yang menggunakan fenomena-fenomena yang terjadi serta halhal yang melatarbelakangi sedangkan teknik penulisan yang penulis gunakan adalah : 1. Penelitian Lapangan Suatu metode penulis mengadakan pengamatan secara langsung (observasi partisipatif) pada unit-unit orang yang ada dilingkungan dinas pendapatan daerah.
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Hasil Penelitian Tabel 4.1 Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2015 No
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Anggaran 1. 2005 41.562.000,00 41.780.900,00 100,59 2. 2006 65.226.000,00 65.226.200,00 100,00 3. 2007 140.880.000,00 145.831.800,00 103,51 4. 2008 159.552.000,00 182.539.200,00 114,41 5. 2009 192.961.000,00 239.428.240,00 124,06 6. 2010 355.802.000,00 355.904.800,00 100,03 7. 2011 378.528.000,00 383.317.700,00 101,27 8. 2012 242.867.000,00 364.967.725,00 150,27 9. 2013 408.000.000,00 424.077.951,00 103,94 10. 2014 466.285.000,00 489.960.095,00 105,08 11. 2015 550.000.000,00 794.880.657,00 144,52 (Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, data sudah diolah) Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui gambaran mengenai pencapaian realisasi pendapatan pajak parkir dari tahun ke tahun terhadap target yang dianggarkan setiap tahunnya oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Tashikmalaya. Realisasi penerimaan pajak parkir selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pada tahun 2005, target yang ditetapkan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 41.562.000,00, dengan realisai yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 41.780.900,00 atau sebesar 100,59% dari target penerimaannya. b. Pada tahun 2006, target penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 65.226.000,00, yang diimbangi dengan meningkatnya realisai penerimaan sebesar Rp. 65.226.200,00 tetapi prosentase penerimaannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitum menjadi 100%. c. Untuk tahun 2007, baik target penerimaan, realisasi penerimaan maupun prosentasenya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu target penerimaan sebesar Rp. 140.880.000,00, realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 145.831.800,00 atau sebesar 103,51% dari target penerimaannya. d. Pada tahun 2008, target penerimaan pajak parkir, realisasi penerimaan maupun prosentasenya mengalami peningkatan yaitu target penerimaan sebesar Rp. 159.552.000,00, dengan realisai penerimaan sebesar Rp. 182.539.200,00 atau sebesar 114,41% dari target penerimaannya.
e. Pada tahun 2009, target penerimaan pajak parkir juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 192.961.000,00, yang diimbangi dengan meningkatnya realisasi penerimaan sebesar Rp. 239.428.240,00 atau sebesar 124,06% dari target penerimaannya. f. Pada tahun 2010, target penerimaan pajak parkir juga mengalami peningkatan yaitu target penerimaan sebesar Rp. 355.802.000,00, yang diimbangi dengan meningkatnya realisasi penerimaan sebesar Rp. 355.904.800,00 tetapi prosentase penerimaannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 100,03%. g. Pada tahun 2011, target penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 378.528.000,00, dengan realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 383.317.700,00 atau sebesar 101,27% dari target penerimaannya. h. Pada tahun 2012, target penerimaan pajak parkir mengalami penurunan, tetapi realisasi penerimaan mengalami peningkatan yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 242.867.000,00, dengan realisai yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 364.967.725,00 atau sebesar 150,27% dari target penerimaannya. i. Pada tahun 2013, Dinas Pendapatan Daerah juga terus meningkatkan target penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 408.000.000,00, dengan realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 424.077.951,00, tetapi prosentase penerimaannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 103,94% dari target penerimaannya. j. Pada tahun 2014, target penerimaan pajak parkir dan realisasi penerimaan dan persentasenya mengalami peningkatan yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 466.285.000,00, dengan realisai yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 489.960.095,00 atau sebesar 105,08% dari target penerimaannya. k. Pada tahun 2015, target penerimaan pajak parkir dan realisasi penerimaannya terus mengalami peningkatan yaitu target penerimaan sebesar Rp. 550.000.000,00, dengan realisai yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 794.880.657,00 atau sebesar 144,52% dari target penerimaannya. Dengan melihat laporan target dan realisasi penerimaan pajak parkir diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan pajak parkir setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dan penurunan, baik dari jumlah target maupun dari realisasinya. Namun pada tahun 2012 target penerimaan pajak parkir menurun secara drastis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak parkir adalah dari kebijakan pemerintah daerah yaitu Dinas Pendapataan Daerah Kota Tasikmalaya yang meningkatkan target penerimaan pajak parkir dan juga dipengaruhi oleh meningkatnya laju pertokoan dan pusat perbelanjaan yang berdampak meningkatkan permintaan terhadap jasa parkir yang didirikan oleh Kota Tasikmalaya.
Tabel 4.2 Pencapaian Targer dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005 sampai dengan tahun 2015 No
Tahun Persentase (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Anggaran 1. 2005 736.614.000,00 712.442.000,00 96,72 2. 2006 745.200.000,00 745.495.500,00 100,04 3. 2007 569.508.000,00 569.608.000,00 100,02 4. 2008 600.222.000,00 600.252.000,00 100,00 5. 2009 654.593.000,00 654.796.000,00 100,03 6. 2010 711.946.000,00 712.546.500,00 100,08 7. 2011 747.828.000,00 762.138.500,00 101,91 8. 2012 1.242.242.000,00 1.242.353.000,00 100,01 9. 2013 1.282.980.000,00 1.284.212.000,00 100.10 10. 2014 1.340.795.000,00 1.241.414.000,00 92,59 11. 2015 1.348.837.000,00 1.350.230.000,00 100,10 (Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, data sudah diolah) Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui gambaran mengenai pencapaian realisasi pendapatan retribusi parkir dari tahun ke tahun terhadap target yang dianggarkan setiap tahunnya oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Tashikmalaya. Realisasi penerimaan retribusi parkir selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pada tahun 2005, target yang ditetapkan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 736.614.000,00 dengan realisai penerimaan sebesar Rp. 712.442.000,00 atau sebesar 96,72% dari target penerimaannya. b. Pada tahun 2006, target penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan sebesar Rp. 745.200.000,00 dengan realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 745.495.500,00 atau sebesar 100,04% dari target penerimaannya. c. Pada tahun 2007, target penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 569.508.000,00 dengan realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 569.608.000,00 atau sebesar 100,02% dari target penerimaannya. d. Pada tahun 2008, target penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan sebesar Rp. 600.222.000,00 dengan realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 600.252.000,00 atau sebesar 100,00% dari target penerimaannya. e. Pada tahun 2009, target penerimaan retribusi parkir dan realisasi penerimaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 654.593.000,00 dan realisai penerimaan sebesar Rp. 654.796.000,00 atau sebesar 100,03% dari target penerimaannya. f. Pada tahun 2010, target penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan sebesar Rp. 711.946.000,00 dengan realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 712.546.500,00 atau sebesar 100,08% dari target penerimaannya.
g.
Untuk tahun 2011, target penerimaan retribusi parkir kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 747.828.000,00 dengan realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 762.138.500,00 atau sebesar 101,91% dari target penerimaannya. h. Untuk tahun 2012, target penerimaan retribusi parkir kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 1.242.242.000,00 dengan realisai penerimaan yaitu sebesar Rp. 1.242.353.000,00 atau sebesar 100,01% dari target penerimaannya. i. Untuk tahun 2013, target penerimaan retribusi parkir kembali meningkat sebesar Rp. 1.282.980.000,00 dan realisasi penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.284.212.000,00 atau sebesar 100,10% dari target penerimaannya. j. Sedangkan untuk tahun 2014, target penerimaan retribusi parkir kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 1.340.795.000,00 dengan realisai penerimaan yang menurun yaitu sebesar Rp. 1.241.414.000,00 atau sebesar 92,59% dari target penerimaannya. k. Dan untuk tahun 2015, target penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 1.348.837.000,00 dengan realisai penerimaan yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 1.350.230.000,00 atau sebesar 100,10% dari target penerimaannya. Dengan melihat laporan target dan realisasi penerimaan retribusi parkir diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi parkir setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dan penurunan baik dari jumlah terget maupun dari realisasinya. Selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2007 mengalami penurunan dan sedangkan realisasi penerimaan retribusi parkir yang tidak mencapai target hanya pada tahun 2005 dan 2014 untuk tahun berikutnya baik penerimaan maupun realisasinya selalu mengalami peningkatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan retribusi parkir karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang menurunkan target penerimaan retribusi parkir.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, mengenai pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 yang dilakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. a. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak parkir selama 11 tahun terakhir terus berpluktuatif, tetapi baik dari target yang ditetapkan maupun realisasinya terus mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan pajak parkir paling tinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 123,58%, sedangkan tingkat pertumbuhan pajak parkir paling rendah pada tahun 2012 yaitu sebesar (-4,79)%. Baik penurunan maupun peningkatannya pajak parkir dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dan jumlah pusat perbelanjaan serta pertokoan yang ada di Kota Tasikmalaya. b. Pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi parkir selama 11 tahun terakhir terus berpluktuatif, tetapi baik dari target yang ditetapkan maupun realisasinya terus mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan pajak restoran paling tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 63,00%, sedangkan tingkat pertumbuhan pajak restoran paling rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar (-23,59%). Baik penurunan maupun peningkatannya retribusi parkir dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dan pendapatan per kapita masyarakat Kota Tasikmalaya. c. Selama tahun 2005 sampai dengan 2015 pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan, tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah paling tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 392,75%, sedangkan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah paling rendah pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,27%. Peningkatan maupun penurunan pendapatan asli daerah tergantung dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan hasil daerah yang sah. 2. Pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. a. Pajak Parkir berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. b. Retribusi Parkir berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Tidak signifikannya pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah dari segi sumber Pendapatan Asli Daerah karena bukan hanya Pajak Restoran yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 3. Terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Pendapatan Asli Daerah itu dipengaruhi oleh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sebesar 94,8%, sisanya adalah sebesar 5,2% yang merupakan pengaruh faktor lain.
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. a. Bagi pemerintah/Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Efektifitas penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Tasikmalaya sudah cukup baik sehingga harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan agar penerimaan pajak dan retribusi tersebut semakin besar terutama pada penerimaan pajak parkir, hal ini dikarenakan pajak parkir memiliki kontribusi yang mana penyetorannya terkait pengelolaannya sesuai dengan proporsi yang telah sesuai. b. Bagi masyarakat/pembaca Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pajak parkir dan retribusi parkir berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya maka masyarakat yang sesuai dengan Undang – Undang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berkewajiban melaksanakan pembayaran pajaknya dengan tertib dan jujur. Dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah maka akan bertampak terhadap pembangunan daerah yang semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat. c. Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti variabel - variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan komponen – komponen Pendapatan Asli Daerah yang lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.
DAFTAR PUSTAKA Ade Wida Hidayat, 2015. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Ahmad Yani. 2009. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia. jakarta : Rajawali Pers. Baptista Nindya Claresta, 2013. Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelah Maret Surakarta. Della Novia, 2014. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Djamu Kertabudi, 2007. Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah. Kab. Bandung: Penerbit Soreang. Duwi Priyatno, 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data.Yogyakarta: Penerbit Andi Publisher. Ega Marselina B. 2013. Analisis kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kota padang. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Elma Sri Utamina, 2012. Pengaruh Retribusi Pajak Terhdapa Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Faizatullailah Yustica Catur Mirzadiani, 2015. Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Fakultas Ekonomi Universitas Ketintang Surabaya. Ghozali, 2006. Statistika Nonparametik. Semarang: Penerbit UNDIP. (_______), 2009 “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, Edisi 4, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. (_______), 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Halim, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Ahmad Yani. http://www.kuliah.info/2015/05/Pengertian-Persamaan-dan-Perbedaan.html Iqbal Hasan. 2004. Analisis data penelitian dengan statistik. Jakarta: Penerbit Bumi dAksara.
Kepmendagri No.21 Tahun 2012 Tentang perubahan permendagri no.59 tahun 2007 dan pemendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta. (_______), 2006. Perpajakan. Edisi revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta. (_______), 2009. Akuntansi Sektor Publik.Penerbit Andi, Yogyakarta. (_______), 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi 3). Penerbit Andi, Yogyakarta. Marihot P Siahaan, 2008. Hubungan Bangunan Gedung di Indonesia.Penerbit: RajaGrafindo Persada, Jakarta. (_______), 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta Mega Putri Pratama, 2014. Pengaruh Penerimaan RetribusiParkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Murlan Suryanto, 2010. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional. Ortax, 2007. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari www.ortax.org pada tanggal 14 Juli 2014. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011. Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 19 Tahun 2003. Tentang pajak parkir. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 33 Tahun 2004. Tentang uraian tugas pelaksanaan teknis pengelolaan parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tasikmalaya. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia No 91 Tahun 2010.Tentang pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah di bayar sendiri. Robby Noer Illahi, 2014. Pengaruh Pungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Rochmat Soemitro, 2010. Asas Dan Dasar Perpajakan (1) (Edisi Revisian). Jakarta: Penerbit Refika Aditama. Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010. Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan, Yogyakarta: Penerbit Ghara Ilmu. Soeparman Soemahamidjaja. 2007. Perpajakan di Indonesia Buku 2. Jakarta : Salemba Empat. Sri Eka Nurhayati Pamungkas, 2012. Analisis Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Sugiyono, 2001. Metode Penelitian Administrasi, Penerbit, Alfabeta, Bandung. (_______), 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Bandung : Penerbit ALFABETA. (_______), 2008. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Penerbit, Alfabeta, Bandung (_______), 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Bandung : Penerbit Alfabeta. (_______), 2013. Statistika untuk penelitian. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta. Sutedi, 2008. Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor. Undang-undang No.18 Tahun 1999. Tentang peraturan pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang No.28 Tahun 2009.Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Tentang pemerintah daerah. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004. Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. V. Wiratna Sujarweni, 2007. Cara Praktis Dan Lengkap Peachtree Accounting. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
