ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURAKARTA TAHUN 1990-2010
NASKAH PUBLIKASI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun Oleh : ADHI SETYAWAN B 300 070 005
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Analisis pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta tahun 1990-2010”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang potensi Retribusi Parkir Kendaraan, dan kontribusi Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan alat analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa potensi Retribusi Parkir Kendaraan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sangat potensial, hal ini dapat dilihat dalam daftar penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan yang setiap tahunnya yang selalu mengalami kenaikan. Retribusi Parkir Kendaraan bersifat elastis terhadap Pendapatan Asli Daerah, dari hasil perhitungan elastisitas Retribusi Parkir Kendaraan terhadap PAD adalah E > 1. Sedangkan kontribusi Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta walaupun masih kecil yang rata-ratanya 4% akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.
Kata kunci : Time Series, PAD, Elastisitas
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten atau kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif (Halim, 2001). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaran pemerintahan negara (Undang-undang No 32, 2004). Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas
serta meningkatakan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya (Halim, 2001). Sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 5 sebagai pengganti Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumbersumber pendapatan daerah terdiri (Halim, 2001) yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Dan lain-lain PAD yang sah 2. Dana Perimbangan, terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan, terdiri dari: a. Pendapatan Hibah b. Pendapatan Dana Darurat Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini
digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Salah satu upaya pemerintah kota Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan melalui retribusi daerah, khususnya pada pos retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi parkir akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Maka perlu menetapkan ulang tata laksana perpakiran. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Surakarta menetapkan peraturan daerah kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 perubahan atas Nomor 7 tahun 2001 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Pada tabel 1 telah dijelaskan mengenai besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dan isidental yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Surakarta. Tabel 1.1 Besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum dan insidental tahun 2004 Tarif No Jenis kendaraan sekali parkir 1 Sepeda Rp. 300,2 Andong/dokar Rp. 500,3 Sepeda motor Rp. 500,4 Mobil penumpang/pick up/taxi RP. 1.000,5 Bus sedang/truck sedang Rp. 1.500,6 Bus besar/truck besar Rp. 3.000,Sumber: Perda Surakarta
Perkembangan pendapatan per kapita di Kota Surakarta atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 1994 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar 1.851.609,09 rupiah. Tahun 1999 sudah menjadi 2.545.175,03 rupiah, lima tahun kemudian, tahun 2004 terjadi kenaikan hingga berada pada angka 9.463.083,33 rupiah. Dan di tahun 2009 terjadi kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 16.813.058,71 rupiah (Surakarta Dalam Angka, 19942009). Peningkatan berbagai aspek ekonomi di atas menuntut peningkatan di bidang transportasi, hal ini dapat terlihat dari daya beli masyarakat kota Surakarta yang meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya tingkat daya beli atas kendaraan, menurut data Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surakarta pertumbuhan kendaran roda dua mencapai 7,5% per tahun. Dari jumlah peningkatan tersebut, 69% diantaranya kendaraan roda dua dan sisanya kendaraan roda empat (www.solopos.com). Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 1990-2010”. B. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Potensi dan kontribusi retribusi parkir
kendaraan yang dimiliki Kota Surakarta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah LANDASAN TEORI 1. Sumber-sumber Keuangan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa sumber pendapatan daerah (Suparmoko, 2003) terdiri dari : 1. Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 2. Dana perimbangan 3. Pinjaman daerah 4. Lain-lain pendapatan daerah ayang sah 2. Retribusi a. Pengertian Retribusi Menurut Suparmoko, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya pembangunan retribusi tersebut (Suparmoko, 1994) b. Pengertian Retribusi Daerah Yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk
3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU no. 22 tahun 1999 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya di dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri (Halim, 2001) terdiri dari: 1. Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat pemerintahan daerah, yaitu; Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, a. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari: 1) Pajak kendaraan bermotor
2) Bea balik nama kendaraan bermotor 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : 1) Pajak hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 7) Pajak Parkir 2. Retribusi Daerah Yaitu pungutan daerah sebgai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakuakn dengan sehubungan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata (Mardiasmo, 2001) 3. Bagian Laba Usaha Daerah Yaitu penerimaan yang berupa bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah, yang terdiri dari laba bersih bank pembangunan daerah, perusahaan daerah air minum, bagian dari laba bersih perusahaan lainya dan penyertaan modal daerah kepada perusahaan. 4. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang termasuk rincian ini antara lain hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang
bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah), dan lain-lain . Kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatakan PAD anatara lain (Mardiasmo, 2001): a. Menghitung potensi daerah PAD riil yang dimiliki daerah b. Evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah c. Menjadikan PBB sebagai pajak daerah d. Memperbaiki sistem perpajakan daerah e. Optimalisasi peran BUMD Perlengkapan Pendapatan Asli Daerah jangan dipahami sebagai eksploitasi PAD, sebab akan berimplikasi pada tingginya tarif pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi. Sementara untuk mendorong pertumbuhan eonomi daerah yang memberikan efek multiplier diperlukan kebijakan yang mengarah pada penciptaan iklim yang kondusif, efisien, efektif, dan profesional. Mengingat konsekuensi negatif dari pajak dan retribusi daerah maka perlu dicari alternatif lain sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu pemberdayaan potensi ekonomi daerah. Potensi ekonomi daerah
adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghaslian rakyat setemapat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.
METODE PENELITIAN Metode dalam penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, di antaranya: 1. Objek Penelitian Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta tahun 1990-2010. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan mengambil data time series dari tahun 1990-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dikeluarkan oleh instansi atau badan-badan tertentu. 2. Definisi Operasional Variabel Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Retribusi Parkir Kendaraan Retribusi Parkir kendaraan adalah merupakan suatu pembayaran pemakir kendaraan kepada petugas parkir dikarenakan atas jasa atau fasilitas yang diberikan dengan memakir kendaraan di tempat parkir yang dikelola oleh perusahaan daerah. Karena retribusi parkir untuk setiap daerah pemungutan, ketentuan dan peraturannya
dituangkan dalam peraturan daerah tiap-tiap daerah pemungut maka dapat terjadi naik tarif, sanksi maupun ketentuan lainnya tidak sama. 2. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Alat dan Model Analisis Untuk mengetahui perumusan masalah yang dituangkan pada bab sebelumnya dapat dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui potensi Retribusi Parkir Kendaraan Kota Surakarta. Untuk mengetahui potensi Retribusi Parkir Kendaraan terlebih dahulu harus diketahui seberapa besar penerimaan pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara Retribusi Parkir Kendaraan dengan PAD alat analisis yang digunakan adalah Elastisitas. Sebagai berikut:
Dalam perhitungan dengan menggunakan rumus elastisitas tersebut akan dikemukakan 3 (tiga) kemungkinan perhitungan yaitu: 1) E > 1 = Elastis artinya apabila PAD mengalami perubahan sebesar 1%,maka akan
di ikuti oleh perubahan pendapatan retribusi parkir kendaraan sebesar x%. 2) E = 1 = Unitary elasticity artinya jika PAD mengalami perubahan sebesar 1%, maka akan di ikuti oleh perubahan pendapatan retribusi parkir kendaraan sebesar x%. 3) E < 1 = In elastis artinya jika PAD mengalami perubahan (penurunan) sebesar 1%, maka akan di ikuti oleh perubahan pendapatan retribusi parkir kendaraan sebesar x%. Untuk melakukan perhitungan dengan elastisitas maka terlebih dahulu harus diketahui tingkat pertumbuhan retribusi parkir kendaraan, PAD selama tahun 1990-2010. Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan adalah:
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi retribusi parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Semakin besar prosentase kontribusi retribusi parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pengaruh kontribusi retribusi
parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi retribusi parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut: 80 % - 100% = besar sekali 60 % - 79 % = besar 40 % - 59 % = cukup besar 20 % - 39 % = cukup 0 % - 19 % = kecil (Sumber : Dipenda Kota Surakarta)
HASIL PENELITIAN Potensi Retribusi Parkir Kendaraan Potensi obyek pajak reklame yang dimiliki Kota Surakarta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sangat potensial, ini bisa di lihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun anggarannya, yang nantinya bisa diketahui seberapa besar kontribusi suatu Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Hal ini disebabkan karena wilayah Kota Surakarta merupakan Kota tujuan urbanisasi dan Kota tujuan pendidikan sehingga pendapatan Parkir Kendaraan sehingga menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu Kota besar yang ada di Jawa Tengah. 2. Elastisitas Retribusi Parkir Kendaraan terhadap PAD Dari hasil perhitungan tersebut diatas, di peroleh Elastisitas Retribusi Parkir Kendaraan terhadap PAD dari 1.
tahun 1992 sampai tahun 1993 berkisar antara 1,82% sampai 6,41%. Dengan demikian elastisitas Retribusi Parkir Kendaraan terhadap PAD > 1. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepekaan dan tingkat pengaruh dari PAD terhadap Retribusi Parkir Kendaraan adalah elastis, dimana apabila terjadi perubahan kenaikan PAD sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan sebesar 1,82% sampai 6,41%. 3. Kontribusi Retribusi Parkir Kendaraan terhdap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi retribusi parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 21 tahun rata-rata 4%. Hal ini disebabkan ada juga Retribusi Parkir Kendaraan yang belum terlaporkan sehingga pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan Kota Surakarta belum maksimal Walaupun kontribusi retribusi parkir kendaraan kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah KESIMPULAN 1. Potensi Retibusi Parkir Kendaraan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat potensial, hal ini bisa dilihat dalam daftar penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.
2. Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersifat elastis. Dari hasil perhitungan tersebut diatas, di peroleh Elastisitas Retribusi Parkir Kendaraan terhadap PAD dari tahun 1992 sampai tahun 1993 berkisar antara 1,82% sampai 6,41%. Dengan demikian elastisitas Retribusi Parkir Kendaraan terhadap PAD > 1. 3. Kontribusi retribusi parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 21 tahun rata-rata 4%. Hal ini disebabkan ada juga Retribusi Parkir Kendaraan yang belum terlaporkan sehingga pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan Kota Surakarta belum maksimal Walaupun kontribusi retribusi parkir kendaraan kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA Anonim. Berbagai Terbitan. Surakarta Dalam Angka. Surakarta: BPS. ______.1997. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. ______.1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah. ______.2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ______.2004 Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan, Pemerintah daerah Kota Surakarta, Surakarta. Arsyad, Lincolin. 1999.”Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah”. edisi 1. Yogyakarta: BPFE Gujarati, Damodar. 1997. “Ekonometrika Dasar”. Jakarta: Erlangga. _______. 1999. ”Ekonometrika Dasar”. Jakarta: Erlangga. Halim, Abdul. 2001. “Manajemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Gadjah Mada Yogyakarta Kuncoro, Mudrajad. 2004. “Otonomi dan Pembangunan Daerah”. Yogyakarta: Erlangga. Nur, Wahyono Edi. 2000. “Analisis Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Kota Semarang”. UMS Suparmoko, M. 1994. “Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek”.Yogyakarta: BPFE _______.2003. “Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah” .edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Sutrisno. 2002. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
rertibusi parkir kendaraan di kabupaten dati II Sragen tahun 1986-2000”. UMS Todaro.
2003. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Erlangga: Yogyakarta.
Widi, A. Andri 2002. “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Sukoharjo 1983/19841999/2000”. UMS www.jurnalskripsi.co.id diakses tanggal 25-11-2010 jam 22.05
