Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Nama : Dinda Lasdwihati Alamat : Jl. Candi Brahma Blok. B No. 408, Perumahan Duren Jaya Bekasi E-mail :
[email protected] Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
ABSTRAKSI ( xii + 84 ) Pesatnya perkembangan Informasi, Komunikasi, dan Transportasi merupakan tandatanda semaki9n mengg;obalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Peran Pemerintah daerah jaga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan , karena pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi daerahnya, guna untuk meningkatkan semua sector pembangunan. Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Dan penerimaan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir. Pajak parkir merupakan salah satu factor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya. Dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut. Dafar Pustaka (2001 – 2006)
Kata Kunci : Pajak Parkir dalam rangka Peningkatan PAD
Pendahuluan Latar Belakang Pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan manusia di segala bidang khususnya bidang ekonomi dan perdagangan merupakan tanda-tanda bahwa semakin mengglobalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia supaya pemerintah daerah dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat memberikan subsidi untuk pembangunan pemerintah daerah. Subsidi ini diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sumber utamanya didapatkan dari pajak. Pajak bermanfaat sekali bagi pambangunan nasional dan pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan semua sector pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.
Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah beredasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan kontibusi daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan, Undang-Undang No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan kontribusi daerah berhubungan dengan berlaku Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah. Pemerintah dearah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan system perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam pemungutan pajak daerah hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi daerah dan pajak daerah yang berasal dari Negara yang berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah salah satunya adalah dari pajak parkir. Pajak parkir diharapkan dapat dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan
sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen parkir adalah salah satu yang menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan pajak parkir. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis akan membahas kontribusi yang telah diberikan oleh tindak penagihan pajak optimalisasi penerimaan pajak, serta hambatan yang mungkin timbul dalam praktik penagihan pajak tersebut. Atas dasar uraian tersebut diatas maka penulis akan member judul pada penulisan ini adalah “ Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkiran dalam Rangka Penerimaan Daerah di Wilayah Kota Bekasi. Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan perumusan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah : a. Untuk mengetahui system pemungutan pajak parkir di wilayah kota Bekasi. b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir. c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Bekasi dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari pajak parkir.
Landasan Teori Pengertian pajak menurut andriani : “ Pajak adalah iuran kepada Negara yang dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-paraturan yang tidak dapat mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk biayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dan untuk menyelenggarakan pemerintah “ (2005:10-11) Adapun pengetian pajak yang dikemukakan oleh SI.Djajadiningrat yang dikutip dalam munawir adalah : “ Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan sesuatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peratuaran yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tanpa ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kepentingan umum” (2001:5) Pengelompokan Pajak Pajak dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu : ( Waluyo dan Wirawan, 2003 ) 1. Menurut golongannya : a. Pajak langsung. b. Pajak tidak langsung. 2. Menurut sifatnya : a. Pajak subjektif b. Pajak Objektif
3. Menurut lembaga pemungutannya : a. Pajak pusat. b. Pajak daerah Sistem Pemungutan Pajak Pada system pemungutan pajak dapat dibagi dalam tiga system, yaitu : ( Mansur dan Wardoyo, 2004 ) a. Official Assesment System b. Self Assesment System c. With Holding System Fungsi Pajak Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terdapat adanya fungsi yaitu ( Waluyo dan Wirawan, 2003:-67 ) a. Fungsi Penerimaan ( Budgetair ) b. Fungsi Mengatur ( Reguleren ) Pengertian Pajak Parkiran Pengertian pajak parkiran menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagai pengganti dari Undang-undang No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adalah sebagai berikut : Pajak parkiran adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkiran diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkiran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut peraturan daerah kota Bekasi No. 16 tahun 2001, pajak atas penyelenggaraan parkir swasta adalah pajak atas penyelenggaraan parkir dengan memungut bayaran yang sepenuhnya diadakan dan dikuasai oleh pihak swasta. Dasar Tarif dan Perhitungan Pengenaan Pajak Parkiran a. Dasar Pengenaan Pajak Parkiran Dasar Pengenaan Pajak parkiran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi yempat parkiran, daya tmpung, dan frekuensi kendaraan bermotor. b.Tarif Pajak Parkiran Tarif pajak parkiran ditetapkan paling tinggi 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dengan demikian kota Bekasi metapkan tarif pajak parkiran sebesar 15%. c. Perhitungan pengenaan Pajak Parkiran Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Metodologi Penelitian Objek Penelitian Masyarakat sekarang banyak yang memiliki kendaraan bermesin, mereka bepergian menggunakan menggunakan kendaraan untuk lebih memudahkan mereka. Apabila mereka ingin bepergian ketempat umum mereka pasti akan menitipkan kendaraan mereka ditempat yang telah disediakan oleh pemilik tempat umum tersebut. Penyediaan tempat penitipan kemdaraan tersebut membuat masyarakat lebih leluasa dan nyaman. Tempat penitipan tersebut biasanya menarik atau memungut biaya. Biaya pemungutan tersebut digunakan oleh pemiliknya untuk lebih memajukan tempatnya. Melihat potensi tersebut pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Pemegang usaha harus meminta izin untuk mendirikan suatu tempat untuk sarana umum. Biaya pemungutan biaya tersebut dapat sepenuhnya dimanfaatkanoleh pemilik usaha. Tahun 2001 keluarlah peraturan daerah tentang pajak daerah No.16 tentang pajak parkir. Seluruh pemilik usaha yang mempunyai usaha tempat penitipan kendaraan dikenakan pajak sebesar 15%, mereka harus menghitung, membayar, menyetorkan sendiri. Hal inilah yang mendasari sejarah pajak parkir. Objek Pajak Parkir Objek pajak parkiran adalah Penyelenggaraan tempat parkiran diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Seperti :
a. Pelataran dan atau taman-taman parkir. b. Gedung-gedung dan atau bangunan dan pusat perbelanjaan yang menyediakan fasilitas parkir. c. Penyediaan suatu tempat parkir yang disediakan oleh perorangan dan atau badan hukum umtuk fasilitas hukum mereka. Menurut Peraturan Daerah kota Bekasi No. 16 Tahun 2001 Objek pajak parkir adalah “Setiap pelayanan parkir yang disediakan dengan memungut bayaran sacara langsung atau tidak langsung”. Sumber Data Pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah bersumbar dari : 1.2.1.1 Data Dinas Pendapatan Daerah Yaitu peneliti melalui dokomen dokumen resmi dari pihak dinas pendapatan daerah yang terdiri dari data yang mengenai laporan dinas pendapatan daerah Kota Bekasi khususnya bidang pajak parkir. 1.2.1.2 Kepustakaan Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mendalami bebagai teori dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu dengan cara membaca buku perpustakaan, Koran-koran dan bahan materi kuliah yang berhubungan dengan materi penulisan ini. Jenis Data
Dalam penelitian ini diusahakan untuk mendapatkan data atau informasi selengkap mungkin yang diperlukan sebagai materi pembahasan oleh karenanya data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa rencana realisasi penerimaan pajak daerah pajak parkir tahun 2004-2008, yang kemudian data tersebut penulis sajikan sesuai apa adanya yang sebenarnya. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung untuk melihat keterkaitan antara variable-variabel yang terlihat didalamnya dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan partisipatif yang menggunakan fenomena-fenomena yang terjadi serta halhal yang melatarbelakangi sedangkan teknik penulisan yang penulis gunakan adalah : 1. Penelitian Lapangan Suatu metode penulis mengadakan pengamatan secara langsung (observasi partisipatif) pada unit-unit orang yang ada dilingkungan dinas pendapatan daerah.
Hasil dan Pembahasan Tabel IV.2 Rencana dan Realisasi Pajak Parkir di Kota Bekasi Tahun Anggaran 1999-2008 No
Tahun Anggaran
Rencana
Realisasi
Persentase
-
-
-
-
1.040.000.000
-
-
2004
1.269.840.000
919.381.254
111,44
7.
2005
1.463.657.900
8.
2006
1.537.757.900
1.098.219.928
105,60
9.
2007
2.062.493.000
10.
2008
2.371.492.700
1.283.389.450
101,07
1.
1999
-
2.
2000
-
3.
2001
-
4.
2002
825.000.000
5.
2003
6.
1.471.245.225 1.728.484.945
100,52
2.201.930.546
112,4
2.622.286.292
106,76 110,57
T able
diatas menunjukan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 belum ada penerimaan dari pajak parkir, karena peraturan daerah tentang pajak parkir itu sendiri baru dikeluarkan pada tahun 2001, oleh karena itu rencana penerimaan pajak parkir untuk tahun 2001 belum di buat. Dan pada tahun 2002 rencana penerimaan pajak parkir adalah sebesar Rp. 825.000.000 dengan realisasi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 919.381.254 atau sebesar 111,44%, pada tahun 2003, rebcana penerimaan dari segi pajak parkir adalah sebesar Rp. 1.040.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.098.219.928, atau sebesar 105,50%, dan Pada tahun 2004 rencana penerimaan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah adalah 1.269.840.000 dan yang terjadi pada realisasinya adalah sebesar 1.283.389.450, yaitu naik sebesar 101.07 %. Pada tahun 2005 rencana penerimaan
yang dianggarkan adalah sebesar 1.463.657.900, naik nsebesar 100,52 % , yaitu sebesar 1.471.245.225. Pada tahun 2006 rencana penerimaan pajak parkir yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah kota Bekasi adalah 1.537.757.900, realisasi yang terjadi di lapangan adalah penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 112,4%, yaitu 1.728.484.945. Pada tahun 2007 rencana penerimaan pajak parkir yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah kota Bekasi adalah sebesar 2.062.493.000 dan realisasi yang didapatkan adalah sebesar 2.201.930.546, berarti naik 106,76 dari anggaran. Pada tahun 2008, rencana penerimaan yang dianggarkan oleh Pemerintah daerah kota Bekasi adalah sebesar 2.371.492.700dan yang terjadi pada realisasi adalah sebesar 2.622.286.292, atau sebesar 110,57 %.
Tabel IV.3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 1999-2008
No
Tahun Anggaran
Rencana
Realisasi
Persentase
1.
1999
17.160.565.213
17.809.205.841
103,78
2000
29.153.647.047
31.095.360.600
106,66
2001
51.771.761.053
52.176.918.762
100,78
2002
65.700.264.730
72.160.070.959
100,98
2003
85.769.194.575
85.882.558.136
100,13
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2004
98.092.490.119
97.912.047.349
99,81
2005
121.778.641.042
126.066.835.738
103,52
2006
143.168.711.613
145.730.557.611
101,79
2007
166.283.245.632
171.045.088.715
102,86
2008
178.369.891.660
189.492.858.525
106,23
Berdasarkan table diatas maka dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan daerah kota Bekasi selalu mengalami peningkatan. Tahun 1999 rencana penerimaan ditetapkan sebesar Rp. 17.160.565.213 ternyata setelah dilakukan servei dilapangan pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 17.809.205.841 atau meningkat sebesar 103,78%. Pada tahun 2000 rencana penerimaan adalah sebesar Rp. 29.153.647.047 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 31.095.360.600 atau sebesar 106,66%. Pada tahun 2001 rencana penerimaan pendapatan adalah sabesar Rp. 51.771.761.053 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 52.176.918.762 sebesar 100,78%, tahun 2002 realisasinya sebesar Rp. 72.160.070.959 dan rencananya adalah sebesar Rp. 65.700.264.730 yaitu sebesar 100,98, pada tahun 2003 rencana penerimaan pendapatan adalah sebesar Rp. 85.769.194.575 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 85.882.558.136 dengan persentase yaitu sebesar 100,13%, pada tahun 2004 rencana penerimaan adalah sebesar Rp.98.092.490.119, tetapi pada laporan realisasinya penerimaan tahun 2004 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2005, terjadi peningkatan yaitu dari rencana penerimaan sebesar
Rp. 121.778.641.042, realisasinya menjadi Rp.126.066.835.738. pada tahun 2006 pun terjadi peningkatan yaitu dari 143.168.711.613, realisasinya menjadi Rp. 145.730.557.661. pada tahun 2007 rencana pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 166.283.245.632, mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp. 171.045.088.715, begitupun pada tahun 2008, mengalami peningkatan yang baik yaitu dari rencana pendapatan sebesar Rp. 178.369.891.660, menjadi Rp. 189.492.858.525 4.4
Ketentuan Tarif Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Daerah No. 16 tahun 2001 tantang pajak parkir menyatakan bahwa tarif untuk pajak parkir ditetapkan sebesar 15% dari dari jumlah pembayaran . tarif parkir dikenakan atas banyaknya kendaraan yang dititipkan oleh pemiliknya di suatu objek parkir. Mengenai besarnya pajak yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir yaitu 15% dengan satu kendaraan perjam. Tarif ini diberlakukan sama untuk setiap objek parkir. Contoh tarif pajak parkir di suatu pusat perbelanjaan sebesar Rp.2000,-, untuk setiap jam pertama akan ditambah Rp. 1000,- dijam berikutnya. Cara perhitungan pajak yang didapatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk satu mobil perjamnya adalah : Pendapatan = Tarif Pajak x tiap kendaraan perjam 15%
x 2000,-
Pendapatan = Rp.300,Contoh : dalam sehari kendaraan parkir di suatu pusat perbelanjaan sebanyak 50 mobil, 150 motor dan 10 truk. Cara perhitungannya adalah :
Mobil = (50 x 2000,-) x 15% = Rp. 15.000,Motor = ( 150 x 1000,-) x 15% = 22.500,Truk
= ( 10 x 3000,-) x 15% = Rp. 4.500,-
Total keseluruhan = Rp. 15.000 + Rp. 22.500 + Rp. 4.500 = Rp. 42.000 perhari Jadi pajak yang dibayarkan ke Dinas Pendapatan Daerah dalam sehari yang hanya dihitung dalam perjam pada jumlah kendaraannya adalah Rp. 42.000. Pajak parkir akan dihitung, dibayarkan, dan disetorkan langsung oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah kota Bekasi. 4.5
Rangkuman Hasil Penelitian Hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis adalah DPPKAD didirikan menurut
undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah diberikan otonomi yaitu pemerintah diberikan otonomi yaitu kekuasaan yang diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah itu sendiri. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah , menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur keuangannya sendiri.
Tiap tahunnya pajak daerah terus meningkat, dilihat dari realisasi yang didapatkan jauh lebih besar dari rencana penerimaan pendapatan daerah. Pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah. System pemungutan pajak parkir adalah self assessment. Ketentuan tariff parkir adalah 15%. Apabila wajib pajak parkir telat membayar maka akan dikenakan sanksi berupa 2% perbulannya. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak parkir adalah : 1. Wajib pajak yang telat membayar. 2. Wajib pajak yang telah membayar tetapi tidak menyetorkan. 3. Wajib pajak yang seharusnya sudah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak tetapi wajib pajak tersebut tidak melapor ke DPPKAD kota Bekasi. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah : a. Segi penerimaan, dengan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah terutama pajak parkir. Pemeriksaan juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan. b. Segi Kebijakan, Dalam segi kebijakan yang antara lain Undang-undang, pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan hubungan pemerintah pusat dan daerah. c. Melakukan Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Parkir.
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Bidang Pendapatan DPPKAD kota Bekasi sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam mengelola pendapatan daerah, terutama tentang perpajakan. 2. System pemungutan pajak parkir menggunakan system self assessment, yaitu wajib pajak parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke DPPKAD. Walaupun menggunakan system self assessment, masih ada saja wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya langsung ke Dinas Pendapatan, sehingga Dinas Pendapatan terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak tersebut, seperti halnya system pemungutan official Assessement. 3. Dalam hal pendataan, Pemeriksaan Penagihan pajak parkir yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan Daerah yang berlaku. 4. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak parkir adalah : 1. Wajib pajak yang telat membayar. 2. Wajib pajak yang telah membayar tetapi tidak menyetorkan. 3. Wajib pajak yang seharusnya sudah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak tetapi wajib pajak tersebut tidak melapor ke DPPKAD kota Bekasi. 5. upaya-upaya untuk meningkatkan dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah : a. Segi penerimaan, dengan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah terutama pajak parkir. Pemeriksaan juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan. b. Segi Kebijakan, Dalam segi kebijakan yang antara lain Undang-undang, pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
c. Melakukan Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Parkir.
5.2
Saran Beberapa saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan pelaksanakan
pemungutan pajak perkir di Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DPPKAD harus lebih ditingkatkan, dan harus lebih teliti dalam melakukan pendataan dan pemeriksaan pajak parkir. 2. Dinas Pendapatan Daerah harus mensosialisasikan Undang-undang dan Peraturan Daerah terutama Pajak Parkir supaya masyarakat mempunyai kesadaran akan kewajiban membayar pajak. 3. System pemungutan self assessment yang digunakan untuk pajak parkir harus benarbenar dijalankan. Apabila ada wajib pajak parkir yang tidak melaporkan, maka harus diberi sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku. Dari saran-saran diatas diharapkan dapat dijalankan masukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Bekasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Fitriandi, Primandita. Dkk, 2005, Kompilasi Undang-undang Terlengkap Tahun 2006. Jakarta : Salemba Empat. Keputusan Mahkamah Konstitusi, 2005, Undang-undang Nomor. 32 Tentang Otonomi Daerah dan Pilkada, Jakarta : Lima Bintang. Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Siahaan, P. Marihot, 2006, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Solihin, Dadang, 2001, Kamus Otonomi Daerah, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Sugiono, 2001, Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta. Waluyo, dan Wirawan B. Liyas, 2003, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat. Zain, Muhammad, 2005, Manajemen Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat.
