1. NAMA JABATAN : Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

LAMPIRAN II.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 433/PMK.1/2007 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -1-

1. NAMA JABATAN : Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah 2. IKHTISAR JABATAN : Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya rumusan kebijakan pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan daerah serta penyelenggaraan dan penyajian informasi keuangan daerah dengan dukungan Database Keuangan Daerah. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menetapkan rumusan rencana stratejik, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan LAKIP Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD) sebagai dasar penyusunan rencana stratejik, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.1.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan LAKIP EPIKD; 4.1.2. Menerima, mempelajari, mengoreksi, mengadakan rapat dan membahas bahan penyusunan konsep rencana stratejik, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan LAKIP EPIKD; 4.1.3. Menerima, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas beserta rumusan rancangan rencana stratejik, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan LAKIP EPIKD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.2. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal; 4.2.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan dan menyusun konsep rumusan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal; 4.2.2. Menerima, mengoreksi, mempelajari, mengadakan rapat dan membahas konsep rumusan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal ; 4.2.3. Menerima dan mengoreksi, mengembalikan kepada Kasubdit bila masih ada perbaikan kemudian menandatangani dan menyampaikan nota dinas beserta rumusan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah; 4.3.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan dan menyusun konsep rumusan pelaksanaan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-

pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah; 4.3.2. Menerima, mempelajari, mengoreksi, mengadakan rapat dan membahas konsep rumusan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah ; 4.3.3. Menerima dan mengoreksi, mengembalikan konsep rumusan bila ada perbaikan, kemudian menandatangani dan menyampaikan nota dinas beserta rumusan rancangan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.4. Menyiapkan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah; 4.4.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan dan menyusun konsep rumusan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah; 4.4.2. Menerima, mempelajari, mengoreksi, mengadakan rapat dan membahas konsep rumusan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah; 4.4.3. Menerima, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas beserta rumusan rancangan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.5. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD; 4.5.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan dan menyusun konsep bahan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD; 4.5.2. Menerima, mempelajari, mengoreksi, mengadakan rapat dan membahas konsep perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD; 4.5.3. Menerima, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas beserta perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.6. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah;


4.6.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah; 4.6.2. Menerima, mempelajari, mengoreksi, mengadakan rapat dan membahas konsep perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah; 4.6.3. Menerima, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.7. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah; 4.7.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah; 4.7.2. Menerima, mempelajari, mengoreksi, mengadakan rapat dan membahas konsep perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah; 4.7.3. Menerima, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.8. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis; 4.8.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis; 4.8.2. Menerima, mempelajari, mengoreksi, mengadakan rapat dan membahas konsep perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis; 4.8.3. Menerima, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan tata usaha Direktorat 4.9.1. Menugaskan Kasubbag Tata Usaha Direktorat untuk menyiapkan dan menyusun bahan, pengaturan administrasi tugas pokok dan fungsi serta rencana kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat;


4.9.2. Menerima, mempelajari, mengoreksi, mengadakan rapat jika diperlukan dan membahas konsep (bila diperlukan) nota dinas dan atau surat dinas yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Direktorat; 4.9.3. Menerima, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas dan atau surat dinas yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.10. Menyiapkan perumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat. 4.10.1. Mempelajari LHP aparat pengawas fungsional dan laporan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.10.2. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan penyiapan tanggapan mengenai tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.10.3. Meneliti dan mengoreksi tanggapan tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.10.4. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai koordinator untuk membuat konsep nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai tanggapan atas tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.10.5. Mengoreksi dan menandatangani nota dinas mengenai tanggapan atas tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.10.6. Menyampaikan nota dinas mengenai tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.11. Menyiapkan rumusan Nota Keuangan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah 4.11.1. Menugaskan para Kepala Sub Direktorat sesuai dengan tugasnya untuk menyiapkan konsep rumusan Nota Keuangan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; 4.11.2. Meneliti dan mengoreksi konsep rumusan Nota Keuangan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; 4.11.3. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengkoordinasikan penyusunan rumusan Nota Keuangan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; 4.11.4. Menyampaikan rumusan Nota Keuangan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 5.2. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; 5.3. Rancangan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan daerah; 5.4. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah;


5.5. Rancangan dan bahan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah; 5.6. Rancangan dan bahan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD; 5.7. Rancangan dan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah; 5.8. Rancangan dan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta hasil dan laporan pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah; 5.9. Hasil dan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis; 5.10. Data dan informasi dari unit internal dan eksternal Ditjen Perimbangan Keuangan dan Departemen Keuangan baik yang bersifat elektronis maupun non elektronis; 5.11. Peraturan, surat, nota dan dokumen lain dari unit internal dan eksternal Departemen Keuangan sesuai disposisi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 5.12. Laporan hasil evaluasi kinerja tiap-tiap subdirektorat ; 5.13. Konsep surat/nota dinas; 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Visi, Misi, Rencana Stratejik dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah; 6.2. Peraturan perundangan yang mengatur tentang evaluasi pendanaan di daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah; 6.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 6.4. Informasi keuangan daerah 6.5. Sistem dan aplikasi yang terkait dengan evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; 6.6. Software, hardware, dan jaringan; 6.7. Website. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rencana stratejik, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan LAKIP Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD); 7.2. Pelaksanaan kegiatan dan dokumen pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal; 7.3. Pelaksanaan kegiatan dan dokumen pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah; 7.4. Pelaksanaan kegiatan dan dokumen pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah; 7.5. Dokumen perancangan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;


7.6. Dokumen perancangan perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah; 7.7. Dokumen perancangan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah; 7.8. Dokumen rancangan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis; 7.9. Nota dinas/Surat dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas; 7.10. Tanggapan atas tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 7.11. Rumusan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; 7.12. Pelaksanaan tugas urusan tata usaha Direktorat. 8. WEWENANG : 8.1. Menetapkan rencana stratejik, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan LAKIP Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD); 8.2. Menyampaikan rumusan dan rancangan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal; 8.3. Menyampaikan rumusan dan rancangan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah; 8.4. Menyampaikan rumusan dan rancangan pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah; 8.5. Menyampaikan rumusan dan rancangan penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD; 8.6. Menyampaikan rumusan dan rancangan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah; 8.7. Menyampaikan rumusan dan rancangan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah; 8.8. Menyampaikan rumusan dan rancangan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis; 8.9. Memaraf dan menandatangani nota dinas/surat dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas; 8.10. Menetapkan tanggapan atas LHP; 8.11. Menetapkan masukan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; 8.12. Menetapkan rumusan dan tata kelola pelaksanaan tugas urusan tata usaha Direktorat. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran atas rencana stratejik, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan LAKIP Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD);


9.2. Kebenaran atas rumusan dan rancangan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal; 9.3. Kebenaran atas rumusan dan rancangan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah; 9.4. Kebenaran atas rumusan dan rancangan pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah; 9.5. Kebenaran atas rumusan dan rancangan penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD; 9.6. Kebenaran atas rumusan dan rancangan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah; 9.7. Kebenaran atas rumusan dan rancangan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah; 9.8. Kebenaran atas rumusan dan rancangan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis; 9.9. Kebenaran atas nota dinas/surat dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas; 9.10. Kebenaran atas tanggapan terhadap LHP; 9.11. Kebenaran atas masukan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; 9.12. Pengawasan pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas urusan tata usaha Direktorat. 10. DIMENSI JABATAN : Dimensi jabatan : 394 personil, 400 titik jaringan, 400 hardware dan software, 33 Provinsi dan 450 Kabupaten/Kota, 483 data APBD, 4 Direktorat dan 1 Sekretariat Direktorat Jenderal, 10 Instansi K/L penyedia data dasar, 1 central database, 5 Unit Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1.

11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

11.6.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran, serta pendapat mengenai pelaksanaan tugas; Direktur-Direktur lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas tata usaha direktorat; Direktorat lain, dalam hal penyediaan data pendukung bagi penyusunan, pengelolaan dan pemeliharaan Database Keuangan Daerah;


11.7.

Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal penyelesaian pekerjaan; 11.8. Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, dalam hal koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Database Keuangan Daerah; 11.9. Badan Pusat Statistik, dalam hal koordinasi penyusunan data non-keuangan sebagai pendukung bagi penyusunan Database Keuangan Daerah; 11.10. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam hal pengumpulan data APBD; 11.11. Instansi lain, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Adanya perbedaan pemahaman dari Direktorat lain dalam lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai tugas, pokok dan fungsi Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan pengetahuan yang luas di bidang desentralisasi fiskal; Kurangnya koordinasi antar Direktorat dalam rangka melaksanakan evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah sehingga perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan direktorat dan subdirektorat terkait; Masih kurangnya infrastruktur bidang Teknologi Informasi di lingkungan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan penyajian informasi keuangan daerah, sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan minimal peralatan yang diperlukan untuk mendukung penerapan Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Masih adanya perbedaan pemahaman tentang perlunya pusat data keuangan daerah guna mendukung penyelenggaraan dan penyajian informasi keuangan daerah, sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dan konsolidasi kebutuhan data dan informasi antar direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

13. RESIKO BAHAYA : Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat / Golongan Pendidikan Formal Diklat / Kursus Syarat lainnya

: : : :

Pembina Utama Muda ( Gol. IV/C ) Strata 1/Strata 2/Strata 3 Diklatpim Tk. II - Pernah menduduki jabatan Eselon III - Standar Kompetensi a. Kerjasama (TW); b. Peduli terhadap keteraturan (CO); c. Pemikiran Konseptual (CT); d. Inisiatif (INT); e. Integritas (ING); f. Pengarahan (DIR); g. Pemikiran Analitis (AT); h. Komitmen Organisasi (OC); i. Kepemimpinan Perubahan (CL).


15. KEDUDUKAN JABATAN : DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DIREKTUR DANA PERIMBANGAN

DIREKTUR PINJAMAN, HIBAH DAN KAPASITAS DAERAH

KASUBDIT DANA DESENTRALISASI

DIREKTUR EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

KASUBDIT DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

KASUBDIT INFORMASI KEUANGAN DAERAH

KASUBDIT PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DUKUNGAN TEKNIS

1. NAMA JABATAN : Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Recommend Documents