PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
REKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DI
TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA DAN BALAI PEMASYARAKATAN NOMOR : 1 0/DPB/KKP/PKSA// rOl,O NOMOR : PAS - 268.PK.01.06.03 Tahun 2014
Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Mei tahun dua ribu empat belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
'1.
Nama
: SLAMET SOEBJAKTO
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia, berkedudukan di Jalan TB Simatupang Kav. 1 Gedung Menara 165 LT.15,16 &23, Cilandak TimurJakarta Selatan 12560, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : HANDOYO
SUDRADJAT Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
Dengan berdasarkan pad a pertim ban gan-pertimbangan sebagai beri kut:
(1)
bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perikanan budidaya.
(2)
bahwa PIHAK KEDUAadalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia yang beruvenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
(3)
bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor 1/MEN-KPlKBll1l2013 dan Nomor M.HH08.HM.05.02 tanggal 15 Februari2013 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini
:
Pasal 1 Pengertian Umum
(1) Diseminasi teknologi perikanan budidaya adalah upaya
menyebarluaskan
teknologi hasil-hasil perekayasaan budidaya perikanan kepada masyarakat pengguna, sehingga pada akhirnya diharapkan akan berdampak kearah peni ngkatan kemam puan dan peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.
(2) Pengembangan usaha bidang perikanan budidaya berbasis
(3)
(4) (5) (6)
kelompok masyarakat adalah upaya menumbuhkembangkan minat dan kegiatan usaha di bidang perikanan budidaya melalui paket pengembangan usaha kepada kelompok masyarakat. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan. Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pasal 2 Maksud Dan Tujuan
(1)
Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
(2) Tujuan dilakukannya kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan dalam bidang perikanan budidaya.
Pasal 3
Ruang Lingkup Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
(1) Diseminasi teknologi perikanan budidaya. (2) Pengembangan usaha bidang perikanan budidaya berbasis kelompok masyarakat.
(3) Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan. Pasal 4 Pelaksanaan
(1)
Perjanjian Kerja Sama ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (action plan).
(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara
lain
kegiatan, waktu,lokasi, pembiayaan dan penanggung jawab.
(3)
Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
Pasal 5 Tugas dan Tanggung Jawab
b.
tanggung jawab: Memberikan arahan sasaran kegiatan pada setiap pelaksanaan dari masingmasing kegiatan. Menyiapkan model pengembangan usaha bidang perikanan budidaya
c.
berbasis kelompok masyarakat. Melakukan analisis terhadap hasil pelaporan PIHAK KEDUA.
(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan
a.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. b.
c. d.
Melaksanakan kegiatan sesuai arahan sasaran yang diberikan oleh PIHAK KESATU. Menyiapkan peserta dan tempat kegiatan usaha perikanan budidaya di dalam lapas, rutan dan bapas. Menjaga keamanan, ketertiban dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan usaha perikanan budidaya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 6 Pembiayaan
Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pasal 7 Masa Berlaku
(1)
,
Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas kesepakatan PARA PIHAK.
(2) PARA PIHAK
melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian
Kerja Sama ini selambat-lambatnya
perjanjian kerja sama ini.
3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya
(3) Dalam hal salah satu pihak
berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(4)
Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini. Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi
(1)
Untuk menjamin tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini secara optimal, maka selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.
(2) PARA PIHAK mengadakan
evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Pasal 9
Keadaan Memaksa/KAHAR
(1)
Perjanjian kerja sama dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK melalaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan isi perjanjian kerja sama ini.
(2)
PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan isi perjanjian kerja sama ini, apabila keadaan dan sebab-sebab
di luar kemampuan
masing-masing pihak atau karena adanya keadaan
memaksa.
(3)
Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (2) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang beruvenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud.
(4)
Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan memaksa tersebut.
(5)
Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 10 Penyelesaian Persel isihan
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK. Pasal 11 Pemberitahuan
Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis melalui penyampaian surat tercatat kepada: PIHAK KESATU:
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Menara 165 1T.15,16 & 23 Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur- Jakarta 12560 Telepon (021) 7890552-290407190; Fax (021) 7885853
- 29407191
Website : www.djpb.kkp.go.id
Email
:ditjen*
[email protected]
PIHAK KEDUA: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Jl. Veteran No. 1 1, Jakarta Pusat 101 10 Telepon : (021) 3857611 pesawat 202; Faks: (021) 3857612
Website : www.ditjenpas.go.id
Email
:
[email protected]
Pasal 12 erubahan
(1) (2)
ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini. Perjanjian Kerja Sama
Pasal 13 Penutup Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Departemen Hukum
dan Hak Asasi manusia Republik lndonesia Nomor:
27751DP8.5/HK.1 50.D5N112006 dan Nomor: E.UM.06.07-97 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kegiatan Budidaya Perikanan yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2006, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.
Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
