LAMPIRAN II.1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 706/PM.1/2008 TENTANG URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-11. NAMA JABATAN
: Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
2. IKHTISAR JABATAN
:
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep rencana kerja Direktorat Jenderal Anggaran.
4.1.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6.
berkoordinasi dengan para Kepala Bagian dalam rangka penyusunan konsep rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal, Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menyusun konsep nota dinas permintaan rencana kerja kepada para pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti dan mempelajari konsep rencana kerja Sekretariat Jenderal dan konsep nota dinas permintaan rencana kerja kepada para pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Membahas konsep rencana kerja Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan wakil dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menyusun konsep rencana kerja Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan hasil pembahasan; Meneliti dan menyampaikan konsep rencana kerja Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
4.2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan konsep rencana strategik Departemen Keuangan.
4.2.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk berkoordinasi dengan para Kepala Bagian untuk menyusun konsep rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal, dan membuat konsep nota dinas permintaan rencana strategik kepada para pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Meneliti dan menetapkan rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal serta nota dinas permintaan rencana strategik kepada para pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Anggaran dengan para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran ;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
4.2.4. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menyusun konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan hasil pembahasan; 4.2.5. Meneliti dan menyampaikan rencana strategik Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.3. Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.3.1. Menugaskan Kepala Bagian Kepegawaian untuk melaksanakan dan
4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5.
mengevaluasi bahan formasi, urusan tatausaha, dokumentasi, statistik, kesejahteraan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, mutasi kepegawaian lainnya, bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta penyaringan pegawai honorer; Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan tugas dan evaluasi urusan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Kepegawaian tersebut; Memimpin rapat koordinasi dengan para kepala bagian di lingkungan sekretariat untuk mencari penyelesaian atas permasalahan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Menugaskan Kepala Bagian Kepegawaian untuk menyusun konsep rancangan keputusan maupun rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian; Meneliti dan menyampaikan rancangan keputusan maupun rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk ditetapkan.
4.4. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.4.1. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun dokumen
4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.
pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran, urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah pembayaran Direktorat Jenderal Anggaran serta urusan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi urusan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bagian keuangan tersebut; Memimpin rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan Keuangan bersama dengan direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun rancangan keputusan maupun rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan keuangan; Meneliti dan menyampaikan rancangan keputusan maupun rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk ditetapkan.
4.5. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Anggaran.
4.5.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk melaksanakan dan mengevaluasi penataan organisasi, analisa dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3-
4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5.
evaluasi jabatan, analisa beban kerja, pengembangan kinerja organisasi, prosedur dan metode kerja, serta ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Anggaran. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Memimpin rapat koordinasi dengan para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tata laksana; Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menyusun rancangan Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tata laksana; Meneliti dan menyampaikan rancangan Keputusan maupun rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tata laksana kepada Direktur Jenderal Anggaran.
4.6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.6.1.
4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5. 4.6.6. 4.6.7. 4.6.8. 4.6.9.
Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan dan mengevaluasi urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, urusan dalam, pengangkutan pegawai, keprotokolan, gaji/TPKN/uang makan, uang lembur, pengadaan barang dan jasa, inventarisasi barang, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penyiapan penghapusan barang inventaris Direktorat Jenderal Anggaran. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi urusan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Umum . Memimpin rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan Umum tersebut bersama dengan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk menyusun rancangan keputusan maupun rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan umum. Meneliti dan menyampaikan rancangan keputusan maupun rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan Umum kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk ditetapkan. Menetapkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Menetapkan Laporan Barang Inventaris dan Barang Persediaan atas nama Direktur Jenderal. Menetapkan usulan penghapusan barang inventaris dari Unit eselon II di lingkungan DJA. Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk menyusun konsep usulan penghapusan barang inventaris dan pemusnahan arsip kepada Direktur Jenderal Anggaran.
4.7. Mengkoordinasikan Pemeriksaan (LHP).
pelaksanaan
tindak
lanjut
atas
Laporan
Hasil
4.7.1. Meneliti LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang telah didisposisi oleh Direktur Jenderal Anggaran; Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya menindaklanjuti LHP;
4.7.2. Menugaskan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-4-
4.7.3. Meneliti konsep surat Direktur Jenderal Anggaran kepada obyek pemeriksaan untuk menindaklanjuti LHP;
4.7.4. Memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP; 4.7.5. Menugaskan Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya untuk membuat konsep surat tanggapan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional kepada Aparat Pengawasan Fungsional; 4.7.6. Meneliti konsep surat tanggapan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk ditandatangani serta mengirimkan surat tanggapan yang sudah ditandatangani tersebut kepada Aparat Pengawasan Fungsional. 4.8. Membina pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.8.1. Memberikan pengarahan dan menegakkan disiplin kepada para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
4.8.2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
4.8.3. Mengusulkan mutasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai bahan penyusunan laporan berkala Direktorat Jenderal Anggaran.
4.9.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk berkoordinasi dengan para Kepala Bagian untuk menyusun konsep laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal, dan membuat konsep nota dinas permintaan laporan berkala kepada para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.2. Meneliti dan menetapkan laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal serta nota dinas permintaan laporan berkala kepada para direktur di lingkungan Direktur Jenderal Anggaran; 4.9.3. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menyusun konsep laporan berkala Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan hasil pembahasan; 4.9.4. Meneliti dan menyampaikan konsep laporan berkala Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.10. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran.
4.10.1.Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk berkoordinasi dengan para Kepala Bagian untuk menyusun konsep LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal dan membuat konsep nota dinas permintaan LAKIP kepada para pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2.Meneliti dan menetapkan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal serta nota dinas permintaan LAKIP kepada para pejabat eselon II;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-5-
4.10.3.Berkoordinasi dengan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.4.Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menyusun konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan hasil pembahasan; 4.10.5.Meneliti dan menyampaikan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15.
Disposisi dari Direktur Jenderal Anggaran. Rencana kerja bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Rencana kerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Surat masuk. Rencana/program kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Rancangan rumusan kebijakan teknis dari masing-masing unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran. Data, informasi, laporan, masalah ataupun usul yang berkenaan dengan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal. Data laporan berkala realisasi anggaran Direktorat Jenderal Anggaran. Pengaduan masyarakat. LHP dari aparat pengawasan fungsional. Konsep surat/nota dinas dari bawahan. Laporan berkala bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Laporan berkala unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara berikut peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian berikut peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang, penyimpanan dan distribusi, inventarisasi dan penghapusan inventaris kantor, beserta peraturan pelaksanaannya. 6.4. Peraturan perundang-undangan di bidang administrasi umum. 6.5. Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN. 6.6. Keputusan Presiden mengenai organisasi dan tata laksana. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.8. Perangkat Komputer dan internet. 7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
Rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal. Konsep rencana kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal. Konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Anggaran. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan dan atau Direktur Jenderal, Surat Edaran Direktur Jenderal tentang rumusan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-67.6. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.7. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.8. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.9. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.10. DP3 Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.11. Tanggapan atas tindak lanjut LHP. 7.12. Laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep laporan berkala Direktorat Jenderal Anggaran. 7.13. LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.14. Konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran. 8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Anggaran. 8.2. Mengoreksi dan menandatangani surat dan laporan. 8.3. Meneliti pendapat dan usulan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. 8.4. Melakukan tindakan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. 8.5. Meminta data yang diperlukan dalam penyelesaian masalah dinas. 8.6. Meminta tanggapan LHP dari unit eselon II maupun eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Menilai dan menandatangani DP 3 pegawai bawahan. 8.8. Mengusulkan mutasi kepegawaian. 8.9. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 8.10. Menegakan disiplin pegawai. 8.11. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 8.12. Membina dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Penelitian terhadap pendapat dan usulan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. 9.4. Kebenaran tindakan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. 9.5. Kebenaran data yang diperlukan dalam penyelesaian masalah dinas. 9.6. LHP dari unit eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP 3 pegawai bawahan. 9.8. Usul mutasi kepegawaian. 9.9. Usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 9.10. Penegakkan disiplin pegawai. 9.11. Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9.12. Pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-710. DIMENSI JABATAN : Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan meliputi : - 7 Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran - 12 unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan - Jumlah jabatan : Eselon I : 1 jabatan Eselon II : 7 jabatan Eselon III : 38 jabatan Eselon IV : 141 jabatan Pelaksana : 187 jabatan Jabatan fungsional : 1 jabatan - Jumlah pagu DIPA TA 2007 yang telah ditetapkan sebesar Rp.187.963.572.000,yang terdiri dari ± 42 kegiatan/sub kegiatan dan dilaksanakan oleh 6 direktorat dan 1 sekretariat ditjen dengan jumlah pegawai 776 orang. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan. 11.5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan. 11.6. Para pejabat eselon II Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dalam koordinasi urusan organisasi dan Tata Laksana. 11.7. Para pejabat eselon II Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal koordinasi urusan kepegawaian. 11.8. Pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk lebih cepat dalam penyelesaian pekerjaan dengan memaksimalkan waktu dan sumber daya yang terbatas serta dituntut untuk dapat menguasai tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang terkait pada unit-unit di lingkungan DJA, mengikuti perkembangan/perubahan yang terjadi, serta mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat menggerakkan organisasi dengan baik. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus
: : :
Pembina Utama Muda / IV c Strata 1 / Strata 2 / Strata 3 Diklatpim Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-814.4. Syarat lainnya
: -
Visioning (3); In-Depth Problem Solving and Analysis (3); Decisive Judgement (3); Championing Change (3); Planning and Organizing (3); Quality Focus (4); Continuous Improvement (3); Stakeholder Focus (4); Integrity (4); Resilience (3); Team Work and Collaboration (3); Managing Others (3); Organizational Savvy (3); Relationship Management (3); Interpersonal Communication (3).
15. KEDUDUKAN JABATAN:`
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
KABAG ORGANISASI DAN TATALAKSANA
DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN
DIREKTUR P. APBN
DIREKTUR AI
KABAG KEPEGAWAIAN
DIREKTUR A II
KABAG KEUANGAN
DIREKTUR A III
KABAG UMUM
DIREKTUR PNBP
