KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/K/X-XIII.2/9/2008 TENTANG TATA TERTIB KERJA PEGAWAI PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa
dalam
rangka
meningkatkan
kinerja,
kualitas,
dan
produktivitas kerja pegawai pada pelaksana BPK dan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi BPK yang baru, dipandang perlu mengganti Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan
Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
117/SK/VIII-VIII.3/8/2001 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 189/SK/VIIIVIII.3/7/2006
tentang
Perubahan
Surat
Keputusan
Nomor
117/SK/VIII-VIII.3/8/2001 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
telah
dengan
Tahun
Undang-Undang
Nomor
43
tentang diubah 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3176); 4.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110);
5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6.
Keputusan
Badan
Pemeriksa
Keuangan
Nomor
215/K/XX.2/9/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pedoman Perumusan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPK-RI; 7.
Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/918/M.PAN/04/2006 tanggal 11 April 2006 perihal Peninjauan Jam Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA TERTIB KERJA PEGAWAI PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan oleh BPK bagi pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan merujuk kepada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat. 3. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin absensi elektronik (fingerprint system). 4. Atasan Langsung adalah pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya. 5. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara. 6. Tugas Kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh pegawai untuk jangka waktu tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang. 7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana, baik di dalam maupun di luar negeri. 8. Pencatatan adalah perekaman data dengan menggunakan bantuan teknologi informasi yang tersambung dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM). 9. Inspeksi Mendadak, yang selanjutnya disingkat Sidak, adalah inspeksi yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pegawai pada pelaksana BPK untuk memperoleh bukti penegakan disiplin pegawai. 10. Disiplin adalah perilaku pegawai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2
(1) Maksud penetapan Tata Tertib Kerja Pegawai adalah sebagai pedoman bagi para pegawai pada pelaksana BPK untuk menaati tata tertib kerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Tujuan penetapan Tata Tertib Kerja Pegawai adalah : a. meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja; b. menjaga martabat dan kewibawaan sebagai pegawai BPK; c. menerapkan reformasi birokrasi; d. menegakkan profesionalitas dan disiplin pegawai;dan e. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.
BAB II TATA TERTIB KEHADIRAN Pasal 3
(1) Hari kerja bagi pegawai pada pelaksana BPK ditetapkan selama lima hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 42 jam, disesuaikan dengan waktu setempat, dengan pengaturan sebagai berikut : a. Hari Senin s.d. Hari Kamis : pukul 07.30 - 17.00 Waktu istirahat b. Hari Jumat Waktu istirahat
: pukul 12.00 - 13.00 : pukul 07.30 - 17.00 : pukul 11.30 - 13.00
(3) Dengan memperhatikan ketentuan jam kerja dan/atau hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah setempat dan kepentingan Perwakilan BPK, Kepala Perwakilan dapat mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal penyesuaian jam kerja dan/atau hari kerja bagi pegawai pada Perwakilan BPK, dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif.
Pasal 4
(1) Kehadiran pegawai dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin absensi pada pagi dan sore hari. (2) Dikecualikan untuk melakukan perekaman sidik jari adalah pegawai yang sedang melaksanakan cuti, tugas kedinasan, tugas belajar, sakit, dan izin. (3) Perekaman sidik jari dilaksanakan mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 07.30 waktu setempat dan mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00. (4) Pegawai yang melakukan absensi sebelum pukul 06.30 dan setelah pukul 21.00 dianggap tidak melakukan absensi. (5) Apabila gagal sidik jari akibat kesalahan teknis sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sarana absensi pengganti. (6) Kehadiran pegawai selama jam kerja merupakan tanggung jawab atasan langsung.
Pasal 5
(1) Pegawai yang melakukan absensi setelah pukul 07.30 dinyatakan terlambat masuk kantor pada hari itu. (2) Pegawai yang melakukan absensi sore sebelum pukul 17.00 dianggap pulang sebelum waktunya. (3) Pegawai
yang
terlambat
masuk
kantor
atau
pulang
lebih
awal,
wajib
memberitahukan kepada atasan langsungnya secara tertulis pada kesempatan pertama. (4) Pegawai yang terlambat masuk kantor atau pulang lebih awal karena penugasan atasan langsung, wajib menyampaikan surat tugasnya kepada petugas pencatatan.
Pasal 6
Pegawai dapat tidak masuk kantor dengan alasan sebagai berikut : a. izin; b. sakit; c. cuti; d. tugas kedinasan; atau e. tugas belajar.
Pasal 7
(1) Pegawai yang tidak masuk kantor karena izin harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya paling lambat satu hari sebelumnya. (2) Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena keadaan mendesak yang tidak dapat diduga sebelumnya, pegawai yang bersangkutan harus segera memberitahukan atasan langsungnya secara tertulis pada kesempatan pertama yang bersangkutan masuk kantor. (3) Atasan langsung yang bersangkutan dapat menyetujui atau menolak permohonan yang bersangkutan. (4) Persetujuan atau penolakan atasan langsung sebagaimana tersebut pada ayat (3) dimuat dalam formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 8
Pegawai yang tidak dapat masuk kantor karena sakit, wajib menyerahkan surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap yang kemudian dilegalisir oleh
petugas Biro SDM atau petugas yang ditunjuk pada Sub Bagian yang mengelola SDM.
Pasal 9
Pegawai yang tidak masuk kantor karena cuti atau tugas belajar wajib menyerahkan surat keterangan cuti atau surat izin belajar sebelum yang bersangkutan cuti atau melaksanakan tugas belajar.
Pasal 10
Pegawai yang tidak masuk kantor karena melaksanakan tugas kedinasan menyerahkan bukti penugasan meliputi: a. Surat Tugas; b. Instruksi Dinas; atau c. Undangan terkait kedinasan yang disetujui oleh atasan langsung paling rendah pejabat eselon III.
Pasal 11
(1) Pencatatan ketidakhadiran pegawai yang dibuktikan dengan surat izin, surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap, surat keterangan cuti, bukti penugasan, atau surat izin belajar digunakan oleh Biro SDM sebagai bahan dalam menyusun Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai (RDHP). (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kepala Sub Auditorat Manajemen Intern pada Auditama. b. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan pada Ditama dan Itama. c. Pejabat Eselon IV pada Biro yang ditunjuk oleh Kepala Biro. d. Kepala Bagian Sekretariat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BPK. e. Kepala Sub Bagian SDM pada Perwakilan BPK. (3) Hasil pencatatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Biro SDM paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Pasal 12
(1) Biro SDM menyusun laporan RDHP setiap bulan berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Biro SDM menyampaikan laporan RDHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Utama paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
(3) RDHP digunakan sebagai bahan dalam melakukan: a. pengukuran kinerja pegawai; b. pemotongan Tunjangan Kegiatan Pembinaan Khusus BPK (TKPK BPK);dan c. penjatuhan hukuman disiplin pegawai.
BAB III TATA TERTIB KERJA PEGAWAI Pasal 13
Dalam pelaksanaan Tata Tertib Kerja Pegawai, setiap pegawai wajib: a. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan profesional, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; b. menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efisien, efektif, hemat dan bertanggung jawab; c. melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugasnya masing-masing dan/atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya oleh pejabat yang berwenang pada waktu jam kerja atau sesuai dengan kebutuhan organisasi; d. ikut menjaga keamanan dan kebersihan ruangan serta peralatan kerja; e. menciptakan
suasana
ketertiban,
keserasian
dan
ketenangan
kerja
di
lingkungannya; dan f.
melaksanakan hal-hal lain untuk mendukung dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif.
Pasal 14
Dalam pelaksanaan Tata Tertib Kerja Pegawai, setiap pegawai dilarang: a. melakukan dan membantu melakukan perekayasaan, pemalsuan dan pemberian keterangan tidak benar dalam hal tertib kerja; b. merokok di ruang kerja, ruang rapat atau ruang pertemuan, ruang kelas, dan ruangan lain yang dinyatakan bebas rokok; c. melakukan kegiatan di luar tugas dinas kecuali ada perintah atau izin tertulis dari atasan langsung; d. melakukan istirahat kerja di luar jam istirahat yang telah ditentukan; e. meninggalkan kantor tanpa alasan; dan f.
melakukan hal-hal yang dapat mengganggu suasana kerja, antara lain menimbulkan kegaduhan, suara musik yang berlebihan maupun kegiatan lain yang dapat mengganggu kenyamanan kerja.
Pasal 15
(1) Setiap pegawai yang menggunakan barang milik negara wajib memelihara dengan sebaik-baiknya. (2) Setiap pegawai dilarang menggunakan barang-barang milik negara di luar kepentingan dinas dan/atau meminjamkan barang-barang milik negara kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang. (3) Setiap pegawai sebelum meninggalkan ruang kerja wajib mengamankan dokumen dan barang milik negara dengan baik, serta mematikan lampu dan peralatan listrik lain yang berada di ruang kerjanya. (4) Setiap pegawai wajib menjaga dokumen dan barang milik negara dengan baik dan memastikan bahwa pengamanan dokumen telah dilakukan dengan baik.
Pasal 16
(1) Pegawai dapat melakukan aktivitas olah raga dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di kantor menurut minat dan bakat masing-masing di luar jam kerja. (2) Aktivitas olah raga pada jam kerja merupakan pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai kecuali berdasarkan izin tertulis dari Sekretaris Jenderal. (3) Atasan langsung yang bersangkutan wajib melaporkan pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Biro SDM untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17
(1) Setiap pegawai wajib mengikuti upacara bendera pada hari besar nasional sesuai ketetapan dinas, kecuali dalam hal pegawai melaksanakan tugas kedinasan atau karena alasan yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perekaman kehadiran pegawai untuk mengikuti upacara bendera pada hari kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. (3) Apabila upacara bendera dilakukan pada hari libur, perekaman kehadiran pegawai dilakukan paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai.
Pasal 18
(1) Pegawai yang bekerja di luar jam kerja pada Kantor BPK, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum atau Kasubag Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor.
(2) Kasubag Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor pada Kantor Pusat BPK atau Kasubag Umum pada Kantor Perwakilan BPK atau Pusdiklat wajib menegur secara lisan pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kasubag Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor pada Kantor Pusat BPK atau Kasubag Umum pada Kantor Perwakilan BPK atau Pusdiklat meminta keterangan dan melaporkan kepada pejabat berwenang, dalam hal kehadiran Pegawai menimbulkan kecurigaan yang mengganggu keamanan, atau tindakantindakan lain di luar kepantasan, kesusilaan dan kepentingan umum.
BAB IV TERTIB BERPAKAIAN Pasal 19
(1) Setiap pegawai wajib memakai pakaian yang rapi, pantas, dan sopan pada setiap hari kerja. (2) Tertib berpakaian yaitu: a. pada hari Jumat setiap pegawai dianjurkan menggunakan batik atau pakaian daerah; b. penggunaan batik atau pakaian daerah pada kantor Perwakilan BPK dapat disesuaikan dengan Peraturan Daerah setempat; c. pegawai pria yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional Ketua Tim ke atas, dan petugas protokol wajib mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau berpakaian kemeja dan berdasi, sedangkan pegawai wanita yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional Ketua Tim ke atas, dan petugas protokol wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan jabatan atau tugasnya, kecuali pada saat mengenakan batik; d. pada setiap upacara bendera, pegawai wajib memakai pakaian sesuai ketentuan dalam Pengumuman;dan e. pegawai memakai pakaian dan sepatu olah raga pada saat berolah raga.
Pasal 20
Pegawai dilarang memakai: a. pakaian yang melanggar kesusilaan dan kesopanan; b. sepatu sandal atau sandal; c. baju kaos, pakaian dari bahan jeans atau pakaian santai yang tidak resmi;dan d. pakaian dan sepatu olah raga kecuali pada saat melaksanakan kegiatan olah raga.
BAB V TANDA PENGENAL PEGAWAI Pasal 21
(1) Setiap pegawai wajib mengenakan Tanda Pengenal Pegawai sebagai identitas pegawai pelaksana BPK dan akses masuk gedung kantor BPK. (2) Penggunaan Tanda Pengenal Pegawai sebagai berikut: a. tanda pengenal digunakan di kantor BPK serta di luar kantor BPK pada waktu melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor BPK; b. pegawai yang tertinggal tanda pengenalnya wajib melaporkan dan meminta kartu tanda pengenal sementara kepada Biro Umum serta menyerahkan kembali tanda pengenal sementara tersebut pada waktu akan pulang kerja; c. pegawai yang kehilangan tanda pengenalnya wajib melaporkan kepada Biro Umum dengan diketahui atasan langsung untuk memperoleh tanda pengenal baru dan meminta tanda pengenal sementara;dan d. penyalahgunaan tanda pengenal pegawai merupakan pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai.
Pasal 22
(1) Pegawai yang berhenti sebagai pegawai BPK wajib mengembalikan tanda pengenal pegawai kepada Biro Umum. (2) Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara wajib menyerahkan tanda pengenal kepada Biro Umum selama masa cuti berlangsung.
BAB VI TAMU DAN KENDARAAN
Pasal 23
Pelaksanaan pelayanan tamu diatur sebagai berikut: a. petugas penerima tamu atau resepsionis wajib meminta dan mencatat identitas tamu yang datang serta memberitahukan dan/atau mengantarkan tamu tersebut kepada pejabat atau pegawai yang akan ditemuinya, kecuali bagi tamu Pimpinan BPK mengacu pada peraturan keprotokoleran yang berlaku; b. petugas penerima tamu atau resepsionis dilarang memberikan izin masuk kepada pedagang, petugas pemasaran, dan orang-orang lain yang tidak memperoleh izin tertulis dari Kepala Biro Umum pada Kantor Pusat atau pejabat tertinggi pada unit selain Kantor Pusat.
Pasal 24
(1) Petugas satuan pengamanan wajib memberikan tanda masuk atau tanda parkir bagi setiap kendaraan yang memasuki lingkungan Kantor BPK dengan memperhatikan nomor dan jenis kendaraan dimaksud, dan wajib meminta kembali tanda parkir tersebut pada waktu kendaraan bersangkutan meninggalkan halaman kantor. (2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku untuk kendaraan pejabat negara, bus kantor, dan kendaraan umum. (3) Terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan keluar dari halaman kantor tanpa memberikan tanda masuk atau tanda parkir, diatur ketentuan sebagai berikut: a. petugas Satpam wajib meminta penjelasan tentang tanda masuk atau tanda parkir, memeriksa dan mencatat identitas pengemudi (SIM, KTP) dan identitas kendaraan (STNK) untuk keperluan pengecekan lebih lanjut; b. dalam hal terdapat kesesuaian antara kendaraan dan STNK dan/atau yang bersangkutan adalah pemilik atau pemakai kendaraan yang sah, maka yang bersangkutan dan kendaraannya dapat diperkenankan meninggalkan kantor berdasarkan rekomendasi dari komandan jaga satuan pengamanan pada saat itu;dan c. dalam hal kondisi pada huruf b tersebut tidak terpenuhi, maka pengemudi dan kendaraannya diserahkan kepada satuan pengamanan yang bertugas untuk diproses lebih lanjut. (4) Tanda parkir kendaraan dikelola oleh Biro Umum, yang memuat minimal nomor nemurator karcis, Nomor Polisi, hari, tanggal, waktu kendaraan masuk, nama dan paraf petugas satuan pengamanan.
BAB VII PENEGAKAN TATA TERTIB KERJA PEGAWAI MELALUI INSPEKSI MENDADAK Pasal 25
(1) Biro SDM dapat melaksanakan Sidak dalam rangka menjaga, membina dan meningkatkan disiplin pegawai terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Tata Tertib Kerja Pegawai.
(2) Pelaksanaan Sidak dapat dilakukan Biro SDM bersama dengan unit kerja Inspektorat Utama. (3) Surat Tugas Pelaksanaan Sidak ditandatangani oleh Kepala Biro SDM dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Utama.
Pasal 26
Hasil Sidak disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Utama.
Pasal 27
(1) Berdasarkan hasil Sidak, Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan Kepala Biro SDM untuk memproses pegawai yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai dan melaporkan kepada Inspektur Utama untuk proses hukuman pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Berdasarkan perintah
dari Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro
SDM segera
mempersiapkan jadwal dan agenda pelaksanaan sidang Atasan yang berwenang menghukum (Ankum) atas pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai yang diperoleh dari hasil Sidak.
Pasal 28
(1) Pegawai dapat mengajukan keberatan atas hasil Sidak kepada Biro SDM dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja selambat-lambatnya pada akhir bulan disampaikannya pemberitahuan hasil Sidak kepada atasan dari atasan langsung pegawai. (2) Kepala Biro SDM melakukan analisis atas keberatan yang diajukan dengan mengevaluasi hasil Sidak dan dokumen pendukung.
Pasal 29
(1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Kepala Biro SDM menyusun jawaban atas keberatan yang diajukan. (2) Apabila berdasarkan hasil analisis melalui evaluasi kembali hasil Sidak dan bukti pendukung ternyata keberatan tidak dapat diterima, maka Kepala Biro SDM harus memberikan jawaban kepada pegawai bersangkutan bahwa keberatan tidak dapat diterima.
(3) Apabila berdasarkan hasil analisis melalui evaluasi kembali hasil Sidak dan bukti pendukung ternyata keberatan dapat diterima, maka Kepala Biro SDM harus memberikan jawaban kepada pegawai bersangkutan bahwa keberatan dapat diterima disertai pemberitahuan bahwa hasil Sidak dibatalkan. (4) Kepala Biro SDM menyampaikan keberatan yang diajukan beserta hasil analisisnya kepada Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Inspektur Utama, dan atasan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30
(1) Pembinaan pegawai dalam meningkatkan pemahaman, perilaku dan penegakan disiplin kerja pegawai merupakan tanggung jawab atasan langsung. (2) Dalam menegakkan disiplin kerja pegawai, Biro SDM dapat meminta keterangan kepada atasan langsung pegawai.
Pasal 31
Biro SDM membuat Kartu Daftar Hadir Pegawai dengan menggunakan teknologi informasi secara elektronik, sebagai bahan: a. laporan kepada Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan tembusan kepada Inspektur Utama; b. pembinaan kepada pegawai yang bersangkutan; c. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Tata Tertib Kerja Pegawai;dan d. pemberitahuan kepada setiap atasan langsung pegawai yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan pengisian DP3 dan penilaian kinerja individual tahunan.
BAB IX SANKSI Pasal 32
(1) Setiap pegawai pada Pelaksana BPK wajib mematuhi ketentuan Tata Tertib Kerja Pegawai ini. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa : a. pemotongan TKPK-BPK;
b. hukuman
disiplin
yang
didasarkan
pada
Peraturan
Disiplin
Pegawai
Negeri;dan/atau c. sanksi penyelesaian ganti rugi dalam hal terjadi kerugian negara. (3) Pemberian sanksi dilakukan dengan memperhatikan pola pembinaan pegawai, proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan-pertimbangan individual, dan kinerja yang bersangkutan, serta proses penjatuhan hukuman disiplin. (4) Pemberian sanksi dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja dan menegakkan keadilan dalam pembinaan pegawai.
Pasal 33
Dalam
hal
Sekretaris
Jenderal
selaku
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
tidak
memerintahkan untuk memproses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), maka dilakukan pemotongan TKPK-BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a akan diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tata Cara Pemotongan Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
(1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 117/SK/VIII-VIII.3/8/2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 189/SK/VIII-VIII.3/7/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 117/SK/VIIIVIII.3/8/2001 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal
: 18 September 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. Dharma Bhakti NIP. 060049770
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3.
Wakil Ketua BPK-RI; Para Anggota BPK-RI; Pejabat Eselon I, II, III dan IV pada pelaksana BPK-RI.
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN SEKJEN BPK : 228/K/X-XIII.2/9/2008 : 18 SEPTEMBER 2008
SURAT IZIN Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan izin sebagai berikut 1. Nama
:…………………………………………………………………………………..
2. NIP
:…………………………………………………………………………………..
3. Unit Kerja
: …….……
4. Keperluan
:………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………...
5. Hari/Tanggal
:………………………………………………………………………………….. (Kota), ...............................20 Persetujuan/ Penolakan Atasan Langsung, *)
(Nama atasan langsung) NIP..................................
Pertimbangan penolakan atasan langsung: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... *) Pilih salah satu
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. Dharma Bhakti NIP. 060049770
