1. NAMA JABATAN : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1562/KM.1/2011 TENTANG URAIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. NAMA JABATAN

: Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengoordinasikan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal dalam rangka Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas. 4.1.1. Mempelajari visi, misi, strategi dan program Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Kementerian Keuangan; 4.1.2. Menugaskan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal untuk menyiapkan bahan rapat kerja pimpinan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal; 4.1.3. Membahas topik permasalahan sesuai program yang diagendakan dengan Direktur Jenderal dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal, dan menugaskan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal untuk menyiapkan laporan hasil rapat pimpinan; 4.1.4. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil rapat pimpinan kepada Direktur Jenderal, dan menugaskan Kepala Bagian untuk mendiseminasikan laporan hasil rapat kepada pimpinan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. 4.2. Mengoordinasikan Perumusan Usulan Penataan Organisasi Direktorat Jenderal. 4.2.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun dan mengevaluasi tugas dan fungsi, susunan organisasi, nomenklatur, dan rentang kendali yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal, dan atau usulan penyempurnaan organisasi dari unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.2.2. Membahas usulan penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal dengan para Direktur dan Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal, dan menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyiapkan konsep telaahan penataan organisasi, naskah akademis dan rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;


-24.2.3. Menelaah dan menyampaikan konsep telaahan penataan organisasi, naskah akademis dan rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan; 4.2.4. Menyampaikan usulan penataan organisasi, naskah akademis dan rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal yang telah ditandatangani Direktur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut; 4.2.5. Melakukan pembahasan penataan organisasi dengan Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, untuk lingkup intern Kementerian Keuangan; 4.2.6. Melakukan pembahasan penataan organisasi dengan Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila tidak merubah Peraturan Presiden, dan Pejabat Sekretaris Kabinet apabila merubah Peraturan Presiden. 4.2.7. Melaporkan pelaksanaan penataan organisasi kepada Direktur Jenderal. 4.3. Mengoordinasikan Penyusunan, Penelaahan, dan Evaluasi Uraian Jabatan serta Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal. 4.3.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan koordinasi, melakukan reviu, dan harmonisasi bahan penyusunan, penelaahan, dan evaluasi uraian jabatan, serta SOP berdasarkan masukan dari seluruh Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.3.2. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun konsep dokumen uraian jabatan, dan SOP di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.3.3. Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen uraian jabatan, dan SOP di lingkungan Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal; 4.3.4. Membahas konsep dokumen uraian jabatan dan SOP dengan Sekretaris Jenderal cq. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 4.3.5. Melaporkan pelaksanaan penyusunan, penelaahan, dan evaluasi uraian jabatan, serta SOP Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal. 4.4. Mengoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis, Road Map, Rencana Kerja, Pentepan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan) dan Pelaporan Kinerja Organisasi (LAKIP).


-34.4.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan koordinasi, melakukan reviu, dan harmonisasi bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi berdasarkan masukan dari seluruh Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.4.2. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun konsep dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi; 4.4.3. Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 4.4.4. Membahas konsep dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi dengan Sekretaris Jenderal cq. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 4.4.5. Melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi kepada Direktur Jenderal. 4.5. Mengoordinasikan Penyusunan, Fungsional Direktorat Jenderal.

Penelaahan

dan

Evaluasi

Jabatan

4.5.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan koordinasi, melakukan reviu, dan harmonisasi bahan penyusunan, penelaahan, dan evaluasi jabatan fungsional berdasarkan masukan dari seluruh Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.5.2. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun konsep dokumen jabatan fungsional; 4.5.3. Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen jabatan fungsional dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal ; 4.5.4. Membahas konsep dokumen jabatan fungsional dengan Sekretaris Jenderal; 4.5.5. Melaporkan pelaksanaan penyusunan, penelaahan, dan evaluasi jabatan fungsional kepada Direktur Jenderal. 4.6. Mengoordinasikan Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.6.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan koordinasi, melakukan reviu, dan harmonisasi bahan pelaksanaan analisis beban kerja berdasarkan masukan dari seluruh Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.6.2. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun konsep Laporan Analisis Beban Kerja; 4.6.3. Menelaah dan mengoreksi konsep Laporan Analisis Beban Kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal; 4.6.4. Membahas konsep Laporan Analisis Beban Kerja dengan Sekretaris Jenderal;


-44.6.5. Melaporkan pelaksanaan analisis beban kerja kepada Direktur Jenderal. 4.7. Mengoordinasikan Penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Pelaksanaan Tugas. 4.7.1. Menelaah dan mempelajari pertanyaan DPR sesuai bidang tugas yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang telah didisposisi oleh Direktur Jenderal; 4.7.2. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan koordinasi, melakukan reviu, dan harmonisasi bahan untuk penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR berdasarkan masukan dari seluruh Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.7.3. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun konsep Dokumen Jawaban atas Pertanyaan DPR; 4.7.4. Menelaah dan mengoreksi konsep Dokumen Jawaban atas Pertanyaan DPR dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal. 4.8. Menyelenggarakan Pengelolaan Urusan Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal. 4.8.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mengelola urusan pengembangan pegawai yang meliputi identifikasi kebutuhan diklat, penyelenggaraan diklat, assesmen pegawai, dan pola mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.8.2. Mengoreksi dan menandatangani Nota Dinas, Surat Dinas, dan atau Surat Tugas yang berkenaan dengan urusan pengembangan pegawai yang menjadi kewenangannya; 4.8.3. Menyampaikan Nota Dinas, Surat Dinas, dan atau Surat Tugas yang berkenaan dengan urusan pengembangan pegawai kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani sesuai dengan kewenangannya; 4.8.4. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti Surat Dinas yang berkaitan dengan urusan pengembangan pegawai dari Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sesuai kewenangannya. 4.9. Menyelenggarakan Pengelolaan Direktorat Jenderal.

Urusan

Administrasi

Kepegawaian

4.9.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mengelola urusan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan formasi dan perencanaan pegawai, urusan pengangkatan pegawai, gaji berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan administrasi mutasi pegawai, pelaksanaan administrasi cuti pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;


-54.9.2. Mengoreksi dan menandatangani Nota Dinas, Surat Dinas, dan atau Surat Tugas yang berkenaan dengan urusan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangannya; 4.9.3. Menyampaikan Nota Dinas, Surat Dinas, dan atau Surat Keputusan yang berkenaan dengan urusan administrasi kepegawaian kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani sesuai dengan kewenangannya; 4.9.4. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti Surat Dinas yang berkaitan dengan urusan administrasi kepegawaian dari Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia sesuai kewenangannya. 4.10. Menyelenggarakan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran. 4.10.1. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun konsep dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (RKA-KL, DIPA dan POK) Direktorat Jenderal; 4.10.2. Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (RKA-KL, DIPA dan POK) Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal; 4.10.3. Membahas konsep dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran dengan Sekretaris Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jendreal Anggaran dan Bappenas; 4.10.4. Melaporkan pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal (RKA-KL, DIPA dan POK) kepada Direktur Jenderal. 4.11. Melakukan Urusan Perbendaharaan dan Penerbitan SPM. 4.11.1. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk melaksanakan Urusan Perbendaharaan, Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan, serta monitoring Penerbitan SPM dan SP2D di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.11.2. Menelaah dan mengoreksi konsep Surat Keputusan Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan, serta laporan monitoring Penerbitan SPM dan SP2D di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.11.3. Melaporkan pelaksanaan Urusan Perbendaharaan dan Penerbitan SPM kepada Direktur Jenderal. 4.12. Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 4.12.1. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BA.015) Direktorat Jenderal;


-64.12.2. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun konsep dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BA.015) Direktorat Jenderal; 4.12.3. Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BA.015) Direktorat Jenderal; 4.12.4. Melaporkan pelaksanaan penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BA.015) Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal. 4.13. Menyelenggarakan Urusan Perancangan dan Pengembangan Teknologi Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal.

Sistem

4.13.1. Menugaskan Kepala Bagian Teknologi Informasi untuk menyusun rencana dan program kegiatan strategis teknologi informasi, kebijakan dan standar tatakelola teknologi informasi, dan internal control pelaksananaan program kegiatan teknologi informasi; 4.13.2. Melakukan pemantauan pelaksanaan strategi teknologi informasi, pengawasan internal pelaksanaan program kegiatan teknologi informasi, serta pembuatan dan pemeliharaan data dictionary dan skema klasifikasi data; 4.13.3. Menugaskan Kepala Bagian Teknologi Informasi untuk melakukan evaluasi program teknologi informasi yang digunakan di lingkungan DJPU; 4.13.4. Mengoreksi dan menandatangani Surat Dinas dan atau Nota Dinas yang berkenaan perancangan dan pengembangan sistem teknologi informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.14. Menyelenggarakan Pemberian Layanan Teknologi Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.14.1. Menugaskan Kepala Bagian Teknologi Informasi untuk melakukan penyiapan bahan pemberian layanan teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan operasional teknologi informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, fasilitas Data Center, dan Disaster Recovery Center, manajemen user dan akses layanan teknologi informasi, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak computer, pengelolaan layanan e-mail dan portal Direktorat Jenderal, serta pengelolaan Configuration Management Database; 4.14.2. Melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian layanan teknologi informasi kepada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.14.3. Menugaskan Kepala Bagian Teknologi Informasi untuk melakukan evaluasi terhadap layanan teknologi informasi kepada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.14.4. Mengoreksi dan menandatangani Surat Dinas dan atau Nota Dinas yang berkenaan pemberian layanan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.


-74.15. Menyelenggarakan Penyusunan Kode Etik di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.15.1. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melaksanakan koordinasi, melakukan reviu, dan harmonisasi bahan penyusunan kode etik berdasarkan masukan dari seluruh Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.15.2. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep dokumen kode etik di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.15.3. Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen kode etik di lingkungan Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia; 4.15.4. Membahas konsep dokumen kode etik di lingkungan Direktorat Jenderal dengan Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia; 4.15.5. Melaporkan pelaksanaan penyusunan kode etik di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal. 4.16. Menyelenggarakan Pemantauan Kepatuhan terhadap Standar Operasi Dan Prosedur Kerja, Kode Etik, Peraturan Perundang-Undangan, dan Perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan utang di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.16.1. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, serta perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan utang di lingkungan Direktorat Jenderal dengan para Kepala Bagian dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.16.2. Menugaskan Kepala Bagian kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Standar Operasi dan Prosedur Kerja, Kode Etik, Peraturan Perundang-Undangan, serta Perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan utang di Lingkungan Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan; 4.16.3. Menelaah, mengoreksi, dan menandatangani, serta selanjutnya menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Standar Operasi Dan Prosedur Kerja, Kode Etik, Peraturan PerundangUndangan, serta Perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan utang di Lingkungan Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal. 4.17. Mengoordinasikan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.17.1. Menelaah dan mempelajari temuan LHP dari aparat pengawasan fungsional yang telah didisposisi oleh Direktur Jenderal;


-84.17.2. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan temuan LHP dengan seluruh Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.17.3. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep surat tanggapan atas temuan LHP kepada aparat pengawasan fungsional; 4.17.4. Mengoreksi, dan menyampaikan surat tanggapan atas tindak lanjut LHP kepada Direktur Jenderal. 4.18. Mengoordinasikan Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Wide, One, Two, dan Three di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.18.1. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi IKU Kemenkeu Wide, One, Two, dan Three dengan para Kepala Bagian dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.18.2. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep dokumen penyusunan dan evaluasi IKU Kemenkeu Wide, One, Two, dan Three; 4.18.3. Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen penyusunan dan evaluasi IKU Kemenkeu-Wide dan One, serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. 4.18.4. Menyampaikan dan membahas konsep dokumen penyusunan dan evaluasi IKU Kemenkeu Wide, One, Two, dan Three dengan Sekretaris Jenderal cq. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan; 4.18.5. Melaporkan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi IKU Kemenkeu Wide, One, Two, dan Three kepada Direktur Jenderal. 4.18.6. Menyiapkan dan menyelenggarakan penandatanganan kontrak kinerja IKU Kemenkeu Two. 4.19. Mengoordinasikan Evaluasi Peringkat Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.19.1. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melaksanakan koordinasi, melakukan reviu, dan harmonisasi bahan evaluasi peringkat jabatan berdasarkan masukan dari seluruh Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.19.2. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep dokumen evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.19.3. Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal;


-94.19.4. Membahas konsep dokumen evaluasi peringkat jabatan dengan Sekretaris Jenderal cq. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 4.19.5. Melaporkan pelaksanaan evaluasi peringkat jabatan Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal 4.20. Menyelenggarakan Penelaahan Rancangan Peraturan di Tingkat Direktorat Jenderal dan Harmonisasi serta Dokumentasi Peraturan di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.20.1. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melakukan penelaahan rancangan peraturan (legal drafting), harmonisasi, dan dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal (peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal); 4.20.2. Menelaah, mengoreksi dan menandatangani bahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal yang telah direviu serta menyampaikan kepada para Direktur Jenderal untuk ditetapkan; 4.20.3. Memantau pelaksanaan harmonisasi dan dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal. 4.21. Mengoordinasikan Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi Profil Resiko di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.21.1. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melakukan pemetaan, monitoring, dan evaluasi profil resiko di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.21.2. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melaksanakan koordinasi dalam rangka pemetaan, monitoring, dan evaluasi profil resiko dengan para Kepala Bagian dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.21.3. Menelaah, mengoreksi dan menyampaikan hasil pemetaan, monitoring, dan evaluasi profil resiko di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal; 4.21.4. Menugaskan Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyampaikan hasil pemetaan, monitoring, dan evaluasi profil resiko di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Inspektorat Jenderal. 4.22. Mengendalikan Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal. 4.22.1. Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk menangani pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.22.2. Menentukan langkah-langkah pembinaan di bidang administrasi umum. 4.22.3. Menelaah, mengoreksi dan menandatangani yang berkenaan dengan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi.


- 10 4.23. Mengendalikan Pelaksanaan Direktorat Jenderal.

Pembayaran

Gaji

dan

Tunjangan

di

4.23.1. Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk menangani pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan tunjangan di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.23.2. Menentukan langkah-langkah pembinaan di bidang kesejahteraan pegawai; 4.23.3. Menelaah, mengoreksi dan menandatangani yang berkenaan dengan pembayaran gaji dan tunjangan. 4.24. Mengendalikan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal. 4.24.1. Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk menangani pelaksanaan urusan rumah tangga dan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.24.2. Menentukan langkah-langkah pembinaan urusan tangga; 4.24.3. Menelaah, mengoreksi dan menandatangani yang berkenaan dengan kerumahtanggaan. 4.25. Mengoordinasikan Kegiatan terkait Kehumasan di Lingkungan Direktorat Jenderal. 4.25.1. Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang terkait kehumasan; 4.25.2. Mengoreksi dan menandatangani Nota Dinas dan Surat Dinas, yang berkenaan kegiatan yang terkait kehumasan yang menjadi kewenangannya; 4.25.3. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti Surat Dinas yang berkaitan dengan kehumasan dari atau kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Hubungan Masyarakat sesuai kewenangannya. 4.26. Membina pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.26.1. Memberikan pengarahan, nasehat dan menegakkan disiplin para Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.26.2. Memberikan kesempatan pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal untuk mengembangkan diri; 4.26.3. Mengusulkan mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.26.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal.


- 11 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.

Disposisi dari Direktur Jenderal; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Periode berjalan; Rencana/Program Kerja Direktorat Jenderal Periode berjalan; Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal; Rencana Kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal; SOP dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Konsep surat, usulan dan laporan yang berkenaan dengan organisasi, kepegawaian, keuangan, kepatuhan internal, teknologi informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal; RKA-K/L Direktorat Jenderal; DIPA dan revisi DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal; Dokumen Perencanaan Tata Kelola Teknologi Informasi, Dokumen Laporan Kepatuhan, Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional; Jawaban atas pertanyaan DPR; Rancangan peraturan (legal drafting), harmonisasi, dan dokumentasi peraturan.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya; 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya; 6.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya; 6.4. Undang-Undang tentang APBN; 6.5. Peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan utang; 6.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.7. Peraturan perundang-undangan di bidang organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan; 6.8. Buku Pedoman Tata Naskah Persuratan Dinas; 6.9. Kode Etik Pegawai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 6.10. Standard Operating and Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.11. Perangkat keras dan lunak, meliputi Faksimile / Telepon, Perangkat komputer, internet. 7. HASIL KERJA : 7.1.

Rancangan kebijakan teknis Direktorat Jenderal;


- 12 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

7.1. 7.2.

7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12.

7.13. 7.14. 7.15. 7.16.

Konsep Naskah Akademis dan rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal; Dokumen uraian jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan, dan SOP Direktorat Jenderal; Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi, dokumen jabatan fungsional dan Laporan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal; Surat keputusan yang berkenaan dengan urusan umum kepegawaian, mutasi kepegawaian, assesmen pegawai, dan pengembangan/peningkatan kapasitas pegawai (capacity building); Dokumen rencana strategis tata kelola teknologi informasi; Dokumen kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi; Laporan evaluasi, pemantauan kapasitas dan ketersediaan terhadap layanan TIK; RKA-K/L, POK, revisi DIPA, ABT, Petunjuk Pelaksanaan Anggaran, Surat Permintaan Dana TKPKN; Laporan Keuangan Direktorat Jenderal dan Tingkat Eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal; Laporan Pelaksanaan Ketentuan Kode Etik Direktorat Jenderal; Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Standar Operasi Dan Prosedur Kerja, Kode Etik, Peraturan Perundang-Undangan, dan Perjanjian Direktorat Jenderal; Konsep surat keputusan mutasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal; Surat keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan kearsipan, kerumahtanggaan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, inventarisasi, dan penghapusan inventaris kantor Direktorat Jenderal; Surat tanggapan LHP atas temuan dari aparat pengawasan fungsional dan Tindak Lanjut TGR Direktorat Jenderal; Jawaban atas pertanyaan DPR; Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada kuartal I, II, III, dan IV; Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal; Laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep laporan berkala Direktorat Jenderal.

8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Jenderal atas penyelesaian masalah dinas; Menelaah dan mengoreksi usulan penyempurnaan organisasi Direktorat Jenderal; Menelaah usulan konsep uraian jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan dan SOP; Menelaah usulan konsep dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi;


- 13 8.5. 8.6. 8.7.

8.8. 8.9. 8.10.

8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16.

Menelaah usulan konsep dokumen jabatan fungsional; Menelaah usulan Laporan Analisis Beban Kerja; Mengoreksi dan menandatangani surat-surat dan atau surat keputusan yang berkenaan dengan umum kepegawaian, mutasi kepegawaian, assesmen pegawai, dan pengembangan/peningkatan kapasitas pegawai (capacity building); Menelaah evaluasi program teknologi informasi dan evaluasi terhadap layanan teknologi informasi; Menelaah dan mengoreksi konsep dokumen kode etik; Menelaah dan menandatangani RKA-K/L, POK, revisi DIPA, ABT, Petunjuk Pelaksanaan Anggaran, Surat Permintaan Dana TKN, tindak lanjut TGR, Laporan Keuangan Direktorat Jenderal dan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal; Mengkoordinir penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR; Mengkoordinir penyusunan tanggapan LHP atas temuan dari aparat pengawasan fungsional; Mengkoordinir dokumen penyusunan dan evaluasi IKU Kemenkeu Wide, One, Two, dan Three; Menelaah usulan konsep dokumen evaluasi peringkat jabatan; Menelaah rancangan peraturan (legal drafting), harmonisasi, dan dokumentasi peraturan; Mengkoordinir pemetaan, monitoring, dan evaluasi profil resiko.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13.

Usul, saran, dan pendapat yang diajukan kepada Direktur Jenderal; Kebenaran usulan penyempurnaan organisasi Direktorat Jenderal; Penelaahan usulan konsep uraian jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan dan SOP; Penelaahan usulan konsep dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi; Penelaahan usulan konsep dokumen jabatan fungsional; Penelaahan usulan Laporan Analisis Beban Kerja; Kebenaran surat-surat dan atau surat keputusan yang berkenaan dengan umum kepegawaian, mutasi kepegawaian, hasil assesmen pegawai, dan pengembangan/peningkatan kapasitas pegawai (capacity building); Penelaahan evaluasi program teknologi informasi dan evaluasi terhadap layanan teknologi informasi; Penelaahan konsep dokumen kode etik; Kebenaran RKA-K/L, POK, revisi DIPA, ABT, Petunjuk Pelaksanaan Anggaran, Surat Permintaan Dana TKPKN, dan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal dan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal; Kebenaran jawaban atas pertanyaaan DPR; Kebenaran tanggapan LHP atas temuan dari aparat pengawasan fungsional dan tindak lanjut TGR; Kebenaran dokumen penyusunan dan evaluasi IKU Kemenkeu Wide, One, Two, dan Three;


- 14 9.14. Penelaahan usulan konsep dokumen evaluasi peringkat jabatan; 9.15. Kebenaran rancangan peraturan (legal drafting), harmonisasi, dokumentasi peraturan; 9.16. Kebenaran pemetaan, monitoring, dan evaluasi profil resiko.

dan

10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial: 10.1.1. Dana DIPA yang dikelola tahun berjalan; 10.1.2. Nilai Barang Milik Negara yang dikelola; 10.1.3. Nilai Barang Persediaan dalam gudang. 10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Evaluasi organisasi 6 unit organisasi eselon II; 10.2.2. SDM yang dikelola; 10.2.3. Jumlah Jabatan Eselon (Struktural) dan Non Eselon (Pelaksana, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara, Pembuat Daftar Gaji, dll.); 10.2.4. Jumlah arsip dokumen yang dikelola: 10.2.4.1. Dosir Kepegawaian; 10.2.4.2. Dokumen Pinjaman Luar Negeri (loan/grant Agreement); 10.2.4.3. Dokumen transaksi Surat Berharga Negara; 10.2.4.4. Dokumen Negara Lainnya. 10.2.5. Jumlah Barang Milik Negara (Peralatan dan Perlengkapan Kantor, termasuk Kendaraan Dinas); 10.2.6. Jumlah Barang Persediaan dalam gudang; 10.2.7. Jumlah Jaringan Data/Komputer/Telepon/Listrik/Elektronik lainnya, dan Air; 10.2.8. Jumlah Sarana dan prasarana lainnya (barang pinjaman/hibah, buku-buku perpustakaan); 10.2.9. Jumlah jenis pelatihan pegawai, pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan Assesment Centre Dan Capacity Building, dan pelatihan untuk peningkatan SDM lainnya; 10.2.10. Jumlah Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas; 10.2.11. Jumlah pelaku koordinasi dalam pelaksanaan tugas administratif dan teknis (termasuk rekanan yang masuk daftar kualifikasi dalam pengadaan barang/jasa); 10.2.12. Jumlah dokumen evaluasi peringkat jabatan; 10.2.13. Jumlah rancangan peraturan (legal drafting), harmonisasi, dan dokumentasi peraturan; 10.2.14. Jumlah pemetaan, monitoring, dan evaluasi profil resiko.


- 15 11.HUBUNGAN KERJA : 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. 11.10.

Direktur Jenderal dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal memberikan petunjuk dan pengarahan mengenai pelaksanaan tugas; Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas dibidang organisasi dan tatalaksana, keuangan, kepegawaian, teknologi informasi, perlengkapan, hukum dan lainnya; Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam hal penataan organisasi; BPK dalam hal urusan pemberian tanggapan hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); Lembaga Administrasi Negara dalam hal koordinasi program diklat; BKN dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal urusan kepegawaian; Instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. 12.2.

Kurang lancarnya koordinasi dengan unit terkait sehingga memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang dikoordinasikan oleh Setditjen. Ketersediaan lembaga penyedia jasa yang kurang memadai dalam rangka peningkatan kemampuan teknis dan administratif SDM, sehingga diperlukan upaya pencarian yang selektif terhadap lembaga penyedia jasa baik di dalam maupun di luar negeri.

13. RISIKO JABATAN

:

Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/ golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) Pendidikan formal : Strata 1/Strata 2/Strata 3 Diklat/Kursus : Diklatpim Tingkat II Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon III di lingkungan Departemen Keuangan; 14.4.2. Mampu berbahasa Inggris;


- 16 14.4.3.

Memahami peraturan di bidang keuangan negara perbendaharaan negara; 14.4.4. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.5. Memahami SOP; 14.4.6. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; 14.4.7. Memiliki kemampuan manajerial; 14.4.8. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.9. Mampu bekerja sama; 14.4.10. Memahami kode etik DJPU; 14.4.11. Standar Kompetensi: 14.4.11.1. Visioning (2); 14.4.11.2. In Depth Problem Solving & Analysis (3); 14.4.11.3. Decisive Judgement (3); 14.4.11.4. Championing Change (3); 14.4.11.5. Planning and Organizing (3); 14.4.11.6. Quality Focus (3); 14.4.11.7. Continuous Improvement (3); 14.4.11.8. Stakeholder Focus (3); 14.4.11.9. Integrity (4); 14.4.11.10. Managing Others (3); 14.4.11.11. Coaching and Developing Others (3); 14.4.11.12. Organizational Savy (3); 14.4.11.13. Relationship Management (3); 14.4.11.14. Interpersonal Communication (3).

dan


- 17 15. KEDUDUKAN JABATAN :

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

DIREKTUR PINJAMAN DAN HIBAH

DIREKTUR SURAT UTANG NEGARA

DIREKTUR PEMBIAYAAN SYARIAH

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

DIREKTUR STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG

KEPALA BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL

DIREKTUR EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

KEPALA BAGIAN UMUM

1. NAMA JABATAN : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Recommend Documents