LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Annual Report 2010 Directorate General of Budget

1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET

PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL, KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

2010

2

Laporan Tahunan 2010 Direktorat Jenderal Anggaran


Daftar Isi Contents

4 Ringkasan Eksekutif / Executive Summary

8 Sambutan Direktur Jenderal Anggaran / Message from Director General of Budget

14 Profil Pejabat DJA / Profile of DGB Officials

20 Visi dan Misi / Vision and Mission

21 Core Values / Core Values

22 Struktur Organisasi / Organizational Structure

26 BAB 1 / chapter 1 Reformasi Birokrasi / Bureaucratic Reform

38 BAB 2 / chapter 2 Reformasi Penganggaran / Budgeting Reform

56 BAB 3 / chapter 3 Penyusunan APBN / The Indonesian Budget Preparation

76 BAB 4 / chapter 4 Pengalokasian Anggaran / Budget Allocation

84 BAB 5 / chapter 5 Penerimaan Negara Bukan Pajak / Non - Tax Revenues

100 Peristiwa Penting 2010 / Important Events in 2010

104 Profil SDM / Human Resources Profile

3

4


Ringkasan Eksekutif Executive Summary

Tahun 2010 merupakan tahun dimana DJA terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada mitra kerja. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi yang terus dijalankan DJA.

The year 2010 is one during which Directorate General of Budget (DGB) continuously strived for

Laporan Tahunan 2010 mengambil tema pengelolaan anggaran yang profesional, kredibel, transparan dan akuntabel.

The 2010 Annual Report chooses professional, credible, transparent, and accountable budget management as its main theme.

Pada bagian awal buku ini ditampilkan profil Dirjen Anggaran selama periode 2010 yaitu Dr. Anny Ratnawati dan penggantinya Drs. Herry Purnomo MSoc.Sc serta seluruh pejabat eselon II di lingkungan DJA.

The profile of Director General of Budget for the period of 2010, Dr. Anny Ratnawati, and her successor Drs. Herry Purnomo MSoc.Sc, along with the entire echelon II officials are presented at the beginning of the book.

Seiring dengan semakin kompleksnya beban tugas DJA, pada tahun 2010 telah diselesaikan penataan organisasi DJA yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terlaksananya reformasi birokrasi seperti pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan dan evaluasi proses bisnis terus dilakukan.

In anticipation to the growing complexity of DGB»s tasks, an organizational restructuring was undertaken in 2010. The new structure was stipulated by Minister of Finance Regulation No. 184/ PMK.01/2010 on Organization and Work Structure of Ministry of Finance. In addition, other activities supporting the implementation of bureaucracy reform such as human resources development and business process evaluation and refinement were also commenced.

Reformasi penganggaran yang telah digulirkan sejak tahun 2003 terus berjalan sesuai dengan programprogram yang telah direncanakan. Capaian tahun 2010 adalah diselesaikannya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Initiated in 2003, budgeting reform programs were running as planned. One of the most notable achievements in 2010 is the stipulation of Government Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/ Agency Work Plan and Budget Formulation. This new regulation replaced Government Regulation No. 21 of 2004 on Ministry/Agency Work Plan and Budget Formulation. Also, the implementation of

betterment and performance improvement to provide to most optimum services to its partners. The improvement is part of the bureaucracy reform implemented by DGB.


Anggaran Kementerian/Lembaga. Selain itu, telah dilakukan percepatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, pengintegrasian dokumen SAPSK dengan DIPA dan persiapan penerapan reward and punishment system.

Performance-Based Budgeting, integration of RKAKL and DIPA document, and preparation for the implementation of reward and punishment system were accelerated.

Capaian kinerja dalam perencanaan anggaran tahun 2010 diantaranya adalah diselesaikannya Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 secara tepat waktu.

Another performance achievement completed in 2010 is the stipulation of Presidential Decree No. 26 of 2010 on Central Government Expenditure Budget Details right on schedule.

Dalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pencapaian target PNBP dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp269.374,72 miliar atau sebesar 108,98% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2010. Hal ini tak terlepas dari berbagai upaya perbaikan sistem dan administrasi PNBP yang terus dilakukan, diantaranya dengan penyempurnaan berbagai peraturan di bidang PNBP agar pemungutan PNBP memiliki kepastian hukum.

In the area of Non-Tax Revenue, the year 2010 yielded Rp269.374,72 billion or 109.98% from the target set by Revised Indonesian Budget 2010. This was the fruit of various system and administration improvement efforts, among which were the refinement of several regulation to ensure non-tax revenue collection have a sound legal basis.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan DJA menghadapi berbagai kendala dan hambatan, namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya DJA yang professional, kredibel, transparan, dan akuntabel.

Over time, the implementation of DGB activities encounter various constrains and problems, however improvement efforts are continuously being engaged to create a professional, credible, transparent, accountable organization that is DGB.

5

6



PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL, KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE STATE BUDGET MANAGER

7

8


Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget

Herry Purnomo Direktur Jenderal Anggaran Director General of Budget


PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL, KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R

Tanpa terasa satu tahun telah terlewati. Tahun dimana kita mencoba mengukir prestasi dan berkarya dalam kerja kita. Mencoba mewujudkan reformasi birokrasi dan reformasi penganggaran dalam bentuk nyata. Reformasi tidak akan pernah berhenti karena reformasi bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu proses. Sebagai suatu organisasi maka Ditjen Anggaran (DJA) akan terus melakukan reformasi kearah yang lebih baik, dari sisi substansi pekerjaan yaitu reformasi penganggaran maupun dari sisi sumber daya yang dilakukan melalui reformasi birokrasi.

Another year has gone by. A year within which we did our best to excel and achieve in our line of work. A year within which we put our best effort to roll out bureaucracy reform and budgeting reform into practice. These reforms never end because a reform is a process, not an objective. As an organization, Directorate of Budget (DGB) will continuously implement reforms towards a better state. Budgeting reform for our core business and bureaucratic reform for the resource side of the business.

Dalam reformasi penganggaran, tahun 2010 merupakan tahun awal implementasi penganggaran berbasis kinerja dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah pada Rencana Kerja dan Anggaran seluruh Kementerian/Lembaga (RKA-KL), yang ditandai dengan restrukturisasi program dan kegiatan. Tentu saja hal ini menimbulkan perubahan yang cukup besar pada dokumen RKA-KL. Namun, kami yakin perubahan tersebut akan membuat perencanaan kita lebih baik sehingga output yang dihasilkan juga dapat menjadi lebih baik.

In budgeting reform, the year 2010 was the starting point of performance-based budgeting implementation and medium-term expenditure framework usage for all ministries and agencies, which was marked with program and activity restructuring. Naturally this caused significant changes to RKAKL documents. However, we believe that those changes will lead to a better budget planning and, in turn, a better output.

9

10



Dengan format baru tersebut, diharapkan penyediaan data sebagai bahan analisis dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dapat tersedia. Selain itu juga dapat terlihat keterkaitan seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta dapat dilakukan identifikasi isu-isu penting berkaitan dengan prioritas pembangunan dan tema-tema pembangunan lainnya.

The new format is hoped to ensure the availability of data for DGB officials» analysis and decision-making purposes. It also enable us to see the linkages between various process, from planning, budgeting, to budget execution. Therefore, identification of major issues related to development priority and other development themes is now possible.

Pekerjaan besar lain terkait dengan reformasi penganggaran yang juga dapat diselesaikan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penggantian ini dilakukan agar dapat mengakomodir dinamika proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja sehingga mekanisme penyusunan RKA-KL dapat terlaksana dengan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, mekanisme penyusunan RKA-KL selama ini belum sepenuhnya mendukung penjabaran secara konsisten sasaran strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam sasaran program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga.

Other budgeting reform»s major work that was completed is the stipulation of Government Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/Agency Work Plan and Budget Formulation to replace Government Regulation No. 21 of 2004 on Ministry/Agency Work Plan and Budget Formulation. The change is meant to be able to accommodate the dynamics of performancebased Draft Indonesian Budget formulation so that the RKAKL formulation mechanism can be more transparent and accountable. In addition, the previous RKAKL formulation mechanism was not entirely able to support a consistent detailing of Central Government policy»s strategic objectives into Ministry/Agency program and activity objectives.


Selain reformasi penganggaran, DJA tetap melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah reformasi birokrasi pusat. Implementasi penataan organisasi mencakup antara lain penajaman fungsi (refocusing), yaitu mengelompokkan fungsi-fungsi sejenis dan menghapus/mengalihkan fungsi-fungsi yang berbeda sifat, proses, atau sumberdaya yang bertujuan mendefinisikan dengan tegas fungsi dari suatu unit agar tidak tumpang tindih dengan fungsi dari unit lain.

Aside from budgeting reform, DGB is also impementing bureacracy reform in line with the reform at central level. DGB»s organizational restructuring included refocusing, i.e. grouping similar functions and transferring/eliminating functions that differ in characteristic, process, or resource consumption.

Selain itu dilakukan pula penyesuaian nomenklatur, yaitu mengubah nomenklatur unit agar dapat secara jelas merefleksikan tugas dan fungsi yang dilaksanakannya. Pada reorganisasi kali ini juga tidak dapat dihindari pemekaran unit (expansion), yaitu memecah suatu unit yang kinerjanya kurang optimal karena tingginya beban kerja atau perbenturan fungsi, proses, atau sumberdaya serta penggabungan unit (merging), yaitu menggabungkan dua atau lebih unit yang memiliki kesamaan fungsi, proses, atau sumberdaya untuk efisiensi operasional. Semua hal ini dilakukan agar masing-masing unit hasil pemekaran atau penggabungan dapat lebih fokus kepada fungsinya.

The purpose is to clearly define the functions of a certain unit, avoiding any potential of function overlap with other units. Some unit nomenclatures were also revised to better reflect their tasks and functions. In the 2010 organizational resctucturing, unit expansion, i.e. expanding a certain unit that underperformed due to work overload or clashes of functions, processes, and resources, cannot be avoided. Similarly, for operational efficiency, some units with similarity in characteristic, processes and resources were merged. These measures were taken to ensure that the units emerging from merger and expansion can perform their functions with more focus.

11

12



Seperti juga tahun-tahun yang lalu, pada tahun 2010 DJA juga menjadi unit yang mengikuti Survey Kepuasan Pelanggan. Pada tahun ini terjadi sedikit penurunan pencapaian indeks kepuasan, yaitu dari 3,80 pada tahun 2009 menjadi 3,79 pada tahun 2010. Sementara untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, DJA berada pada posisi ketiga dengan skor rata-rata 8,38. Hal ini harus ditindaklanjuti oleh DJA dengan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerja.

As was the case with the previous years, in 2010 DGB was listed as units to be assessed in a Stakeholder Satisfaction Survey. This year the satisfaction index slightly decreased, from 3.80 in 2009 to 3.79 in 2010. Meanwhile for AntiCorruption Initiative Assessment, DGB were placed in third place with the score of 8.38. These results need to be followed up by ever increasing our performance in giving the best service to our partners.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan berdedikasi melaksanakan tugas. Semoa semua ini menjadi amal baik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Buku Laporan Tahunan 2010 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Finally, I would like to extend my gratuitude to all employees who have worked so hard and shown the utmost dedication to their job. May our hard work become the good deed the we present before the Almighty God. And may this Annual Report 2010 be beneficial to us all.

Herry Purnomo Direktur Jenderal Anggaran Director General of Budget


Pejabat DJA DGB Officials

13

14


Profil Pejabat DJA Profile of DGB Officials

Anny Ratnawati

Herry Purnomo

Direktur Jenderal Anggaran Director General of Budget

Direktur Jenderal Anggaran Director General of Budget

Dr. Anny Ratnawati mengawali

Anny Ratnawaty started her carrier

Setelah menamatkan pendidikan

After obtaining his bachelor degree

karirnya sebagai dosen dan peneliti

as a lecturer and researcher at the

kesarjanaannya di Institut Ilmu

from the Institute of Financial

di Institute Pertanian Bogor, tempat

Bogor Agricultural University, from

Keuangan, beliau melanjutkan

Sciences, Herry Purnomo pursued a

beliau memperoleh gelar master

where she obtained both her

pendidikan ke jenjang yang lebih

higher level of education and was

dan doktor di bidang ekonomi

master and doctorate degree in

tinggi dan memperoleh gelar

awarded a Master»s degree in Social

pertanian. Beliau diangkat sebagai

Agricultural Economics. She was

Master of Social Sciences dari the

Sciences from the University of

Direktur Jenderal Anggaran pada

appointed as the Director General

University of Birmingham, United

Birmingham, United Kingdom.

tanggal 8 Juli 2008 dan menjabat

of Budget on 8 July 2008 and

Kindom. Dalam perjalanan karirnya

Throughout his long and

sampai dengan bulan Januari 2011.

served until Janury 2011. Currently

yang panjang di Kementerian

outstanding career in the Ministry

Sekarang beliau menjabat sebagai

she is serving as Vice Ministry of

Keuangan, beliau telah dipercaya

of Finance, he had assumed several

Wakil Menteri Keuangan Republik

Finance.

untuk mengemban tugas-tugas

strategic assigments, such as,

penting, diantaranya sebagai

among others, serving as Director of

Direktur Pengelolaan Barang Milik/

State Asset Management, Director

Indonesia.

Sebagai Direktur Jenderal

As Director General of Budget, her

Kekayaan Negara dan Direktur

General of Treasury before starting

Anggaran, tugas beliau adalah

duty is to formulate and implement

Jenderal Perbendaharaan sebelum

his tenure as Director General of

merumuskan serta melaksanakan

policies and technical standards

akhirnya menjabat sebagai Direktur

Budget in 18 January 2011.

kebijakan dan standardisasi teknis di

in the area of budgeting.

Jenderal Anggaran pada tanggal

bidang penganggaran.

18 Januari 2011.

Sebagai Direktur Jenderal

As Director General of Budget, his

Anggaran, tugas beliau adalah

duty is to formulate and implement

merumuskan serta melaksanakan

policies and technical standards in

kebijakan dan standardisasi teknis di

the area of budgeting.

bidang penganggaran


15

Ari Wahyuni

Boediarso T. Widodo

Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Secretary of the Directorate General of Budget

Direktur Penyusunan APBN Director of Indonesian Budget Planning

Pemegang gelar Master of Public

A holder of Master of Public

Alumni Fakultas Ekonomi,

Both an alumnus of the Faculty of

Management dari Carnegie Mellon

Management from Carnegie Mellon

Universitas Diponegoro Semarang

Economics, Diponegoro University

University, USA ini menjabat sebagai

University, USA, Ari Wahyuni began

dan doktor lulusan Universitas

in Semarang and a doctorate

Sekretaris Direktorat Jenderal

serving as Secretary of Directorate

Indonesia ini menjabat sebagai

degree holder from University of

Anggaran sejak 20 Mei 2009.

General of Budget in 20 May 2009.

Direktur Penyusunan APBN sejak

Indonesia, Boediarso T. Widodo

15 September 2004.

assumed the position of the

Sebagai seorang Sekretaris

Being the Secretary of the

Director of the Indonesian Budget

Direktorat Jenderal Anggaran,

Directorate General of Budget, her

Planning since September 15, 2004.

beliau mengemban tugas untuk

main tasks are to coordinate the

melaksanakan koordinasi

DGB»s various tasks as well as to

Sebagai seorang Direktur

As the Director of Indonesian

pelaksanaan tugas serta pembinaan

provide administration support to all

Penyusunan APBN, tugas beliau

Budget Planning, his duties are to

dan pemberian dukungan

elements within the vicinity of the

adalah melaksanakan penyiapan

prepare the materials for Financial

administrasi kepada semua unsur di

Directorate General.

penyusunan Nota Keuangan dan

Notes and the Draft of Indonesian

Rancangan Anggaran Pendapatan

Budget (RAPBN), Semester I Report

dan Belanja Negara (RAPBN),

on the implementation of the

Laporan Semester I pelaksanaan

Indonesian Budget, revision to the

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Indonesian Budget, draft

Negara (APBN), Rancangan

Presidential speech and attachments

Anggaran Pendapatan dan Belanja

to the Presidential speech, the

Negara Perubahan (RAPBN-P),

Government»s responses to the

sumbangan bahan Pidato dan

questions raised by the House of

Lampiran Pidato Presiden, Jawaban

Representatives, responses and

Pemerintah atas pertanyaan Dewan

consultation materials with

Perwakilan Rakyat, Jawaban

international and regional

pertanyaan dan bahan konsultasi

Institutions, Indonesian Budget

dengan Lembaga Internasional dan

Framework, as well as the Medium

Regional, dan Kerangka Pendapatan

Term Budget Financing.

lingkungan direktorat jenderal.

dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.

16



Rakhmat

Parluhutan Hutahaean

Direktur Sistem Penganggaran Director of Budgeting System

Direktur Anggaran I Director of Budget I

Alumni Universitas Tanjungpura

An alumnus of University of

Alumni Universitas Gajah Mada dan

Awarded the title of Master of Arts

Pontianak dan Master lulusan

Tanjungpura, Pontianak and also a

pemegang gelar Master of Arts

in Public Finance by the Department

Charlestown University Ottawa,

Master degree holder from

bidang Public Finance dari

of Economics Michigan State

Canada ini mulai menjabat Direktur

Charlestown University Ottawa,

Departmen of Economics Michigan

University, East Lansing, USA in

Sistem Penganggaran sejak tanggal

Canada, Rakhmat started to take up

State University, East Lansing, USA

1988, the alumnus of Gajah Mada

17 Oktober 2008.

his position as the Director of

tahun 1988 ini mulai menjabat

University has been serving as

Budgeting System in

sebagai Direktur Anggaran I sejak

Director of Budget I since

17 October 2008.

tanggal 15 September 2004.

September 15, 2004.

Sebagai Direktur Sistem

As the Director of Budgeting

Sebagai seorang Direktur Anggaran

As the Director of Budget I, his duty

Penganggaran, beliau mengemban

System, he has the duty to conduct

I tugas beliau adalah menyiapkan

is to prepare the policy formulation,

tugas melaksanakan pengkajian,

assessment, development,

perumusan kebijakan, pelaksanaan

policy implementation, technical

pengembangan, penyiapan

preparation of standard

kebijakan, bimbingan teknis,

guidance, monitoring and

perumusan standar, norma,

formulation, norms, guidelines,

monitoring dan evaluasi di bidang

evaluation in the central

pedoman, kriteria dan prosedur,

criteria and procedures, as well as

penganggaran belanja pemerintah

government expenditure budgeting.

serta monitoring dan evaluasi

monitoring and evaluation on the

pusat. Kementerian negara/lembaga

The scope of Directorate of Budget

penerapan sistem penganggaran.

implementation of the budgeting

yang ditangani oleh Direktorat

I»s services includes most ministries

system.

Anggaran I sebagian besar adalah

and agencies dealing in economy.

kementerian negara/lembaga yang membidangi masalah-masalah perekonomian.


Dwi Pujiastuti Handayani

Sambas Mulyana

Direktur Anggaran II Director of Budget II

Direktur Anggaran III Director of Budget III

17

Berlatar belakang pendidikan

Her educational backgound includes

Pria yang mendapatkan gelar

Sambas Mulyana obtained his

sarjana ekonomi dari Universitas

a bachelor degree in economics

kesarjanaannya dari Fakultas

degree from the Faculty of

Diponegoro, pemegang gelar

from University of Diponegoro and

Ekonomi Universitas Padjajaran

Economics of the Padjajaran

Magister of Science dari Universitas

a master degree from Gadjah Mada

Bandung ini mulai menjabat sebagai

University Bandung and assumed

Gajah Mada ini mulai bertugas

University. Dwi Pujiastuti Handayani

Direktur Anggaran III sejak tanggal

his position as Director of Budget III

sebagai Direktur Anggaran II pada

started her tenure as Director of

09 November 2006.

in 9 November 2006.

tanggal 12 Oktober 2010.

Budget II in 12 October 2010. Sebagai Direktur Anggaran III tugas

As the Director of Budget III, his

Sebagai seorang Direktur Anggaran

As the Director of Budget II, her

beliau adalah menyiapkan

duties are to prepare policy

II tugas beliau adalah menyiapkan

duty is to prepare the policy


formulation, implementation of


formulation, policy implementation,


policy, technical guidance,


technical guidance, monitoring and


monitoring and evaluation in the


evaluation in the central


central government budget and the


government expenditure budgeting.

pusat dan Bagian Anggaran

Budget Unit of Funding and

pusat. Kementerian negara/lembaga

The scope of Directorate of Budget

Pembiayaan dan Perhitungan

Calculation (BAPP). The scope of

yang ditangani oleh Direktorat

I»s services includes most ministries

(BAPP). Direktorat Anggaran III

Directorate of Budget I»s services

Anggaran II sebagian besar adalah

and agencies dealing in public

banyak menangani kementerian

includes most ministries and

kementerian negara/lembaga yang

welfare.

negara/lembaga di bawah

agencies dealing in politic, law, and

membidangi masalah-masalah

koordinasi Kementerian Koordinator

security.

kesejahteraan rakyat.

Politik, Hukum dan Keamanan.

18



Mudjo Suwarno

Mariatul Aini

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Director of Non-Tax Revenues (PNBP)

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Director of Budgeting Regulation Alignment

Alumni Fakultas Ekonomi

Both an alumnus of the Faculty of

Alumni Institut Pertanian Bogor dan

An alumnus of Bogor Agricultural

Universitas Nasional dan pemegang

Economics of National University

pemegang gelar Master of Business

University and also a Master of

gelar Master bidang ekonomi dari

and a Master of Economics degree

Administration dari University of

Business Administration from

Ball State University, USA ini mulai

holder from Ball State University,

Wisconsin at Whitewater ini mulai

University of Wisconsin at

menjabat sebagai Direktur PNBP

USA, Mudjo Suwarno has been

menjabat sebagai Direktur

Whitewater, Mariatul Aini was

sejak tanggal 10 November 2006.

serving as the Director of Non-Tax

Harmonisasi Peraturan

appointed as Director of Budgeting

Revenues (PNBP) since November

Penganggaran sejak tanggal

System in 25 February 2011.

10, 2006.

25 Februari 2011.

Sebagai Direktur PNBP, beliau

As the Director of Non-Tax

Sebagai Direktur Harmonisasi

As the Director of Budgeting

mengemban tugas melaksanakan

Revenues his tasks are to prepare

Peraturan Penganggaran, tugas

System, her duty is to formulate and

penyiapan perumusan kebijakan,

the policy formulation,

beliau adalah merumuskan serta

implement policy and technical

standardisasi dan evaluasi di bidang

standardization and evaluation in

melaksanakan kebijakan dan

standardization in the area of

penerimaan negara bukan pajak

the area of non-tax revenues and

standardisasi teknis di bidang

budgeting regulation alignment.

(PNBP) serta pengelolaan subsidi.

subsidy management.

harmonisasi peraturan penganggaran.


19

20


Visi - Misi Vision - Mission

VISI

VISION

Menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel

To be a professional, credible, transparent and accountable state budget manager

Dari rumusan visi tersebut, yang dimaksud dengan Profesional adalah seluruh jajaran DJA diharapkan mampu menjadi pengelola anggaran yang menguasai bidang tugasnya karena memiliki pengetahuan dan keterampilan (hardskill) serta integritas/moralitas (softskill) yang memadai.

To explicate ideas in the above vision statement, Professional means that all personnel of the Directorate General of Budget (DGB) are capable state budget manager who can perform well because they have the necessary knowledge and skills (hardskill) and integrity/morality (softskill).

Kredibel artinya diharapkan setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab DJA dapat dipercaya oleh stakeholders.

Credible means that all formulated and executed policies within the DGB»s scope of responsibility are trustworthy to stakeholders.

Transparan artinya dalam proses pelaksanaan pengelolaan anggaran, diharapkan seluruh jajaran DJA melakukan dengan jujur dan hasil pelaksanaan tugasnya dapat diketahui secara terbuka oleh stakeholders.

Transparent means that all the DGB personnel manage state budget in all honesty and access to outcome of their work is open to stakeholders.

Akuntabel artinya DJA diharapkan dapat mempertanggungjawabkan proses dan hasil pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam pengelolaan keuangan negara.

Accountable means that the DGB is responsible for processes and results of its actions in attaining its predefined objectives while considering legislation and the best practices in state budget management

MISI

MISSION

1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan; 2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien; 3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat; 4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel;. 5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien

1. To attain sound, credible and sustainable Indonesian state budget planning; 2. To arrive at effective and efficient state expenditure and state financial security; 3. To optimize non-tax state revenues while being mindful of high standard of public service; 4. To reach credible, transparent and accountable budgeting norms and system; 5. To achieve professional human resource and other resources that are qualified, effective and efficient.


Core Values Core Values

CORE VALUES DJA

DGB CORE VALUES

Dalam kerangka reformasi birokrasi dan berlandaskan semangat untuk meningkatkan kinerja organisasi, Direktorat Jenderal Anggaran telah merumuskan nilai-nilai yang akan menjadi acuan bagi setiap pegawainya dalam berinteraksi dan berperilaku. Nilai-nilai utama (core values) yang disarikan dari visi DJA tersebut adalah:

To implement bureaucratic reform in a spirit of organizational performance improvement, the Directorate General of Budget has formulated core values to which all the DGB personnel refer when interacting and conducting themselves. The core values drawn from the DGB vision are:

PROFESIONAL Kemampuan untuk menguasai bidang tugasnya karena memiliki pengetahuan dan keterampilan (hard skill) serta integritas / moralitas (soft skill) yang memadai.

PROFESSIONAL Ability to perform well because having the knowledge and skills (hardskill) and integrity / morality (softskill).

KREDIBEL Dipercaya oleh Stakeholder dalam hal pelaksanaan tugas.

CREDIBLE Work performance wins stakeholders» trust.

TRANSPARAN Melaksanakan tugas dengan jujur dan hasilnya dapat diketahui secara terbuka oleh para Stakeholder.

TRANSPARENT Carrying out tasks in all honesty and access to outcome of work is open to stakeholders.

AKUNTABEL Proses dan hasil pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan. Setiap langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas selalu memperhatikan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam bidang tugasnya.

ACCOUNTABLE Accountable processes and results of actions in attaining objectives while considering the best practices in the field.

Keempat nilai utama tersebut dirangkai menjadi sebuah slogan yaitu PaKTA yang merupakan singkatan dari Profesional, Kredibel, Transparan dan Akuntabel.

The combined four values make up PaKTA, a slogan abbreviation for Professional, Credible, Transparent and Accountable.

21

22


Struktur Organisasi Organizational Structure

ORGANISASI

ORGANIZATION

Berdasarkan pasal 182 Peraturan Menteri Keuangan

As stipulated in article 182 of the Financial Minister

Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan

regulations number 100/PMK.01/2008 on

Tata Kerja Departemen Keuangan Menteri

Organization and Work Procedures of the Ministry

Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai

of Finance, it is the duty of the Directorate General

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

of Budget to formulate and execute policies and

dan standardisasi teknis di bidang penganggaran

technical standardization in budgeting while

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

considering policies of the Minister of Finance

Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan

and prevailing legislation.

perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas,

Within its scope of duties, Directorate General

Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan

of Budget performs these functions:

fungsi: a. perumusan kebijakan teknis Departemen Keuangan di bidang penganggaran;

a. formulating technical policies of the Ministry of Finance in budgeting;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;

b. executing budgeting policies;

c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan

c. formulating budgeting standards, norms,

prosedur di bidang penganggaran; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

guidelines, criteria and procedures; d. providing technical guidance and evaluation in budgeting; e. putting administration of directorate general into operation.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran

Organizational structure of the Directorate General

terdiri dari:

of Budget is as follows:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

a. Secretariat of Directorate General;

b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

b. Directorate of Indonesian Budget Preparation;

Belanja Negara;

c. Directorate of Budget I;

c. Direktorat Anggaran I;

d. Directorate of Budget II;

d. Direktorat Anggaran II;

e. Directorate of Budget III;

e. Direktorat Anggaran III;

f. Directorate of Non-Tax Revenues;

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;

g. Directorate of Budgeting System.

g. Direktorat Sistem Penganggaran.


Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran Organizational Structure of the Directorate General of Budget Chart

Direktorat Jenderal Anggaran Directorate General of Budget

Sekretariat Direktorat Jenderal Secretariat of Directorate General

Direktorat Penyusunan APBN Directorate of Budget Preparation

Direktorat Anggaran I Directorate of Budget I

Direktorat Anggaran II Directorate of Budget II

Direktorat Anggaran III Directorate of Budget III

Direktorat PNPB Directorate of Non-tax revenues

Direktorat Sistem Penganggaran Directorate of Budgeting System

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Directorate of Budgeting Regulations Alignment

23

24



PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL, KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE STATE BUDGET MANAGER

25

26


Bab 1 Chapter 1

Reformasi Birokrasi Bureaucratic Reform

REFORMASI BIROKRASI

BUREAUCRATIC REFORM

Secara umum Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu untuk meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance), meningkatkan kinerja seluruh aparat Kementerian Keuangan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

In general, the bureaucratic reform the Ministry of Finance has put into action aims to achieve several objectives which include implementation of good governance, performance improvement of the entire apparatus of the Ministry of Finance and improvement of services to the public.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 telah mencanangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan program prioritas meliputi bidang penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

To achieve the aforementioned objectives, the Minister of Finance through Decree No. 30/KMK.01/ 2007 has declared bureaucratic reform which prioritizes organizational management, streamlining business process and Human Resources (HR) development.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menindaklanjuti kebijakan Menteri Keuangan melalui program-program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan DJA sejak tahun 2007 dan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga pelayanan DJA kepada stakeholders dapat ditingkatkan.

Acting on the decree, the Directorate General of Budget (DGB) has instigated bureaucratic reform programs to itself since 2007 and continuous monitoring and evaluation are carried out to safeguard improved services to stakeholders.


A. Penataan Organisasi

A. Organizational Management

Dalam perjalanannya, struktur organisasi DJA mengalami berbagai penyesuaian dikarenakan beberapa faktor yaitu adanya perubahan beban kerja yang signifikan, perluasan wilayah kegiatan (misalnya potensi penerimaan dari pajak dan non pajak yang belum tergali), perubahan visi dan misi, perubahan kebijakan pemerintah yang berimplikasi kepada perubahan struktur dan fungsi organisasi yang ada, serta adanya tuntutan stakeholders yang tinggi atas pelayanan yang diberikan oleh DJA.

Organizational structure of the DGB has experienced various adjustments because of several reasons which include a significant change in workload, expanding working areas to cover (e.g. unexplored potential revenues from tax and non tax), changes in vision and mission, adjustments to organizational structure and functions as a result of changes in government policies and the rising demands for better service to stakeholders.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

Based on the Regulation of the Minister of Finance Number 184/PMK.01/2010 on Organization and Working Procedure of the Ministry of Finance, the Directorate General of Budget has to formulate and implement policies and technical standardization in the field of budgeting. In performing these duties, the Directorate General of Budget carries out these functions:

a) perumusan kebijakan di bidang penganggaran; b) pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran; d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

a) formulating policies in budgeting; b) executing budgeting policies; c) formulating budgeting norms, standards, procedures and criteria; d) providing technical guidance and evaluation in budgeting; and e) putting administration of the Directorate General of Budget into operation.

27

28


BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform

PMK tersebut diatas juga menetapkan perubahan struktur organisasi DJA, antara lain dengan menajamkan tugas dan fungsi serta menambah unit eselon II , eselon III, dan eselon IV.

The Regulation of the Minister of Finance also stipulates changes in organizational structure of the DGB including, among others, more detailed specification of tasks and functions and an addition of echelon II, echelon III, and echelon IV units.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas: a) Sekretariat Direktorat Jenderal; b) Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c) Direktorat Anggaran I; d) Direktorat Anggaran II; e) Direktorat Anggaran III; f) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; g) Direktorat Sistem Penganggaran; dan h) Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Organizational structure of the Directorate General of Budget is as follows: a) Secretariat of Directorate General; b) Directorate of Indonesian Budget Preparation; c) Directorate of Budget I; d) Directorate of Budget II; e) Directorate of Budget III; f) Directorate of Non-Tax Revenues; g) Directorate of Budgeting System; and h) Directorate of Budgeting Regulation Alignment.

Perubahan dilakukan karena beban tugas dan fungsi DJA semakin kompleks, terutama terkait dengan kajian atas produk hukum. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Stakeholders, DJA melakukan pengembangan Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran pada Direktorat Sistem Penganggaran menjadi unit setingkat Eselon II yaitu Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Selain penambahan unit eselon II, DJA juga membentuk unit eselon III yaitu Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Kinerja Penganggaran pada Direktorat Sistem Penganggaran dan Bagian Kepatuhan Internal dan Bantuan Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal, serta beberapa unit eselon IV.

The changes take place because of the mounting complexity of the DGB»s duties and functions, particularly those related to legal product reviews. To anticipate the challenges and to improve the quality of service to stakeholders, the DGB has upgraded the Subdirectorate of Budgeting Regulation Alignment previously under the Directorate of Budgeting System - into the Directorate of Budgeting Regulation Alignment, a unit equivalent to Echelon II. The DGB also adds more echelon III units, Subdirectorate of Budgeting Analysis and Evaluation, which is under the Directorate of Budgeting System, and the Division of Legal and Compliance, under the Secretariat of Directorate General, and several echelon IV units.


Pembentukan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran karena tugas DJA dalam menyiapkan kebijakan penganggaran sangat erat kaitannya dengan wilayah hukum, mengingat DJA sendiri mengeluarkan produk-produk hukum terkait dengan penganggaran. Urgensi pembentukan menjadi semakin penting dengan adanya penambahan tugas terkait remunerasi dan jaminan sosial. Dalam hal ini, fungsi utama Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran adalah menjaga keselarasan produk hukum yang dikeluarkan oleh DJA maupun unit lain di luar Kementerian Keuangan yang terkait dengan anggaran, remunerasi, dan jaminan sosial dengan aturan-aturan pengelolaan keuangan negara.

The Directorate of Budgeting Regulation Alignment is established to cope with the DGB»s tasks of preparing budgeting policies, which is closely associated with legal aspect, given the fact that the DGB itself has been issuing budgeting-related legal products. Formation of the directorate becomes increasingly important as the DGB also has to tackle remuneration and social security issues. The primary function of the Directorate of Budgeting Regulation Alignment is to make certain that different legal products issued by the DGB or other units outside the Ministry of Finance, which are related to budgets, remuneration and social security, are in line with state financial management regulations.

Pada saat ini fungsi monitoring dan evaluasi sudah melekat pada masing-masing seksi di Direktorat Teknis. Namun pada prakteknya fungsi ini tidak diselenggarakan secara optimal karena kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan sendirisendiri dan tidak melalui mekanisme koordinasi yang baik sehingga hasil monev belum dapat dijadikan referensi pengambilan keputusan oleh para pimpinan DJA. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran pada Direktorat Sistem Penganggaran. Unit ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja serta analisis dan evaluasi kinerja penganggaran.

Previously each technical directorate division performed monitoring and evaluation function. However, the fact that the function was not wellcoordinated and each division carried on with different versions had rendered monitoring and evaluation results unreliable for decision making. This makes establishment of the Subdirectorate of Budgeting Analysis and Evaluation under the Directorate of Budgeting System crucial. This unit formulates monitoring and evaluation guidelines which are used to appraise performance and to analyze and evaluate budgeting performance.

Dalam perkembangannya beban kerja pada Direktorat Sistem Penganggaran semakin kompleks karena selain menyusun kebijakan penganggaran terkait dengan reformasi penganggaran, juga melakukan harmonisasi peraturan penganggaran yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran (HKP). Fungsi ini antara lain melakukan harmonisasi peraturan dan oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada tahun 2010 diusulkan pembentukan satu direktorat untuk menangani tugas harmonisasi peraturan penganggaran yaitu Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Workloads of the Directorate of Budgeting System had grown more complex as the unit not only formulated policies regarding budgeting reform, but also ensured compliance of different budgeting regulations - a function of Sub-directorate of Budgeting Regulation Alignment. Therefore, to relieve some of the burden, a proposal for a new directorate was put forward in 2010 to deal specifically with budgeting regulation alignment, and the establishment of the Directorate of Budgeting Regulation Alignment was made official by the Minister of Finance Regulation Number 184/PMK.01/ 2010 on Organization and Working Procedure of the Ministry of Finance.

29

30



Sementara itu, untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) di bidang penganggaran, dibentuk suatu unit di bawah Direktorat Sistem Penganggaran, yaitu Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Disamping melakukan monev terhadap substansi penganggaran, dalam rangka mengakomodir tuntutan untuk menjaga kredibilitas dan transparansi dibentuk Bagian Kepatuhan Internal dan Bantuan Hukum yang berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.

Meanwhile, a new unit under the Directorate of Budgeting System, the Subdirectorate of Budgeting Analysis and Evaluation, is established to optimize monitoring and evaluation function in budgeting. To accommodate a growing demand for credibility and transparency, the Division of Legal and Compliance, under the Secretariat of Directorate General of Budget, is launched.

Pada tingkat eselon IV, untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Anggaran telah dibentuk pula Subbagian Tata Usaha Pimpinan DJA yang mempunyai fungsi: 1) Mempermudah pekerjaan pimpinan dalam melakukan analisis; 2) Urusan protokoler dan akomodasi untuk koordinasi protokoler Menteri; 3) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan/materi presentasi paparan DJA.

At echelon IV level, to support performance of the Director-General of Budget, sub-section of DGB leaders administration is set to: 1) Assist leaders in analytical tasks; 2) Handle ministerial official ceremonies, occasions and coordination; 3) Organize materials for DGB presentations.

B. Penyempurnaan Proses Bisnis

B. Streamlining Business Process

Penyempurnaan proses bisnis dilakukan berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui penyederhanaan, transparansi, serta pemberian janji layanan yang berorientasi kepada kepentingan stakeholders. Program kerja penyempurnaan proses bisnis dilaksanakan dengan melakukan Analisis dan Evaluasi Jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, menyusun Standard Operating Procedure (SOP) serta melakukan Analisis Beban Kerja (ABK).

Business process streamlining is to ensure accountability of job/position and better efficiency and effectiveness. This is achieved through simplification, transparency and providing stakeholder-oriented service. To streamline business process, several measures are taken which include conducting job analysis and evaluation to obtain detailed information about actual tasks of each job, formulating Standard Operating Procedure (SOP) and analyzing workload (ABK).

Sampai dengan tahun 2010, DJA telah menyusun 293 SOP dengan 5 SOP layanan unggulan, dan Uraian Jabatan sebanyak 1.293 buah.

Until 2010, the DGB managed to formulate 293 SOPs including 5 SOPs for prime service and 1, 293 job descriptions.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

C. Human Resources (HR) Development

Pengembangan SDM DJA diarahkan pada pencapaian visi organisasi yaitu mewujudkan profesionalisme pengelolaan keuangan negara. Model pengembangan yang digunakan merupakan modifikasi pendekatan strategic competency based on human resource management, dengan tujuan akhir adalah terwujudnya individual development plan bagi tiap-tiap pegawai.

Human resource development in the DGB aims to materialize the organizational vision, to be a professional state budget manager. To develop the DGB human resource, a modified strategic competency based on human resource management is employed. The intended end result is an individual development plan for each personnel.


Hingga tahun 2010, strategi pengembangan SDM yang telah ditempuh adalah dengan mengembangkan model pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan integritas, penyelenggaraan assessment center, penerapan reward and punishment system, knowledge management, penyempurnaan sistem informasi dan manajemen kepegawaian (Simpeg DJA), dan penyempurnaan data base kepegawaian.

In 2010, in its effort to develop human resource, the DGB held competency-based education and training and events to heighten integrity. The DGB also organized an assessment center, applied reward and punishment system, organized knowledge management, improved personnel management and information system and improved employment database.

1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diselenggarakan baik untuk meningkatkan soft competency maupun hard competency. Peningkatan soft competency dilakukan dengan cara menyelenggarakan workshop developing managerial skill terhadap jenis-jenis soft competency para pegawai DJA yang masih memilik gap dengan standar kompetensi jabatannya. Selanjutnya, dilakukan re-assessment terhadap pegawai dimaksud untuk mengidentifikasi kembali gap competencynya. Hingga tahun 2010, jumlah pegawai yang telah mengikuti workshop developing managerial skill adalah sebanyak 96 pegawai, dan yang telah di reassessment sebanyak 34 pegawai.

1) Competency-based education and training Competency-based education and training activities are designed to improve soft competency and hard competency. To build up soft competency, workshops in developing managerial skill are held for personnel who show a gap between their actual competency and the intended, standard competency. Until 2010, 96 personnel attended a workshop in developing managerial skill and 34 personnel underwent reassessment.

Untuk meningkatkan hard competency, pengembangan SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai DJA pada diklat yang diselenggarakan BPPK, short course dan seminar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nasional maupun internasional, serta penyelenggaraan diklat secara mandiri seperti training tentang penganggaran berbasis kinerja, workshop Manajemen Resiko, workshop Standar Akuntansi Instansi, dan sebagainya.

To improve hard competency, the DGB sends its personnel to attend training held by the Financial Training and Education Board, short courses and seminars organized by national and international institutions. The DGB also arranges its own workshops covering topics such as performancebased budgeting, risk management, Institutional Accounting Standard, etc.

2) Peningkatan integritas Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan integritas pegawai, selain penyelenggaraan kegiatan keagamaan, juga dilakukan capacity building. Hingga tahun 2010, pejabat sampai dengan level eselon IV telah mengikuti capacity building.

2) Heightening integrity To heighten integrity, the DGB holds religious events and capacity building workshops. All officials up to echelon IV level attended the workshop in 2010.

31

32



3) Penyelenggaraan assessment center Penyelenggaraan assessment center bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki pegawai terhadap standar kompetensi jabatannya. Hingga tahun 2010, telah dilakukan assessment terhadap seluruh pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan 57 orang pelaksana.

3) Organizing an assessment center An assessment center is organized to discover the suitability of personnel against the standard competency of their position. Until 2010, all echelon II, III and IV officials took such assessment administered by 57 people.

4) Reward and punishment system Reward and punishment system dalam kerangka pengembangan SDM, dilakukan dengan cara pemberian kesempatan mengikuti program bea siswa dan mutasi/promosi. Oleh karena itu, untuk sinkronisasi antara penerapan reward and punishment system dan kebutuhan organisasi, rencana pengiriman pegawai untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur bea siswa dirancang dengan menggunakan model human capital development plan.

4) Reward and punishment system In applying reward and punishment system and in line with efforts to develop human resource, the DGB offers opportunities to its personnel to take scholarship programs, rotation and promotion. To match between reward - punishment system and organizational needs, human capital development plan is used to plot personnel sent to a scholarship program.

5) Knowledge Management Pengembangan SDM juga diarahkan untuk mengelola pengetahuan pegawai tentang tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan DJA. Penyelenggaraan diklat dalam rangka knowledge management diarahkan agar seluruh pegawai DJA memiliki minimum pengetahuan yang standar tentang tugas, fungsi, layanan, SOP, dan output unitunit di lingkungan DJA. Program ini mulai dijalankan pada tahun 2010, yaitu diawali dengan penyelenggaraan workshop tentang Teknik Penyusunan PNBP sebanyak tiga angkatan yang diikuti oleh 115 pegawai dan workshop tentang Penganggaran Berbasis Kinerja sebanyak delapan angkatan yang diikuti oleh 352 pegawai. Pengembangan pegawai dalam rangka knowledge management ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan dinamika organisasi.

5) Knowledge Management To develop human resource, it is important to manage knowledge of personnel about tasks and functions of all units in the DGB. All workshops in knowledge management are designed to make certain that all personnel possess standard knowledge about tasks, functions, services, SOPs and outputs of all units in the DGB. In the beginning of the program, started in 2010, 115 personnel, divided into three batches, attended a workshop in Non-Tax Revenue Organizing Technique. A workshop in Performance-based Budgeting was attended by 352 personnel in eight different batches. Personnel development in knowledge management will continue in future to anticipate organizational changes.

6) Penyempurnaan Aplikasi Simpeg DJA Penyempurnaan aplikasi simpeg DJA dilakukan bekerjasama dengan pihak profesional dengan tujuan agar data dan informasi kepegawaian dapat disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.

6) Improvement of personnel management and information system application Improvement of the DGB personnel management and information system application, which is carried out by professionals, is meant to guarantee speed retrieval, correctness and accuracy of data and personnel information.


7) Database Kepegawaian Kunci penting dari pengembangan SDM adalah keberadaan database kepegawaian yang lengkap dan akurat. Menyadari hal tersebut, serta memperhatikan perkembangan data dan informasi kepegawaian yang dibutuhkan organisasi dalam melakukan perubahan, maka DJA bekerja sama dengan pihak profesional melakukan penyempurnaan data base kepegawaian. Secara keseluruhan, pada tahun 2010 jumlah pegawai DJA yang mengikuti diklat mencapai 1.099 pegawai, dengan jumlah jenis diklat sebanyak 127 jenis diklat baik yang bekerjasama dengan BPPK, pihak profesional, lembaga nasional, lembaga internasional, maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh DJA.

7) Employment database Complete and accurate employment database plays a pivotal role in human resource development. To anticipate organizational need for data and employment information, the DGB works together with professionals to improve employment database. In total, 1, 099 personnel of the DGB attended various workshops in 2010. There were 127 different workshops held by the DGB itself or in cooperation with professionals, national and international institutions.

D. Pengembangan Teknologi Informasi

D. Information Technology Advancement

Pengembangan infrastruktur di lingkungan DJA menjadi kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang digariskan oleh Pimpinan DJA dan Kementerian Keuangan. Hal ini tidak lepas dari tujuan-tujuan strategis pemanfaatan IT yang mendukung tercapainya empat kemampuan strategis DJA yaitu:

Infrastructure development in the DGB has become a dire need and serious measures are needed to ensure that organizational objectives outlined by the DGB leadership and the Minister of Finance are achieved. The strategic advantages of IT application support four strategic goals of the DGB:

1) Accurate, yaitu data yang disajikan tepat dan akurat, yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang terkait dengan penganggaran secara tepat sasaran, optimal, dan transparan.

1) Accurate, data presented is correct and accurate, to help produce correct, optimal and transparent budgeting-related decision.

2) Agile, yaitu mampu berubah secara cepat dan tepat, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi perubahan-perubahan kebijakan keuangan pemerintah terkait anggaran dengan cepat dan tepat.

2) Agile, ability to transform quickly and correctly, to quickly and correctly accommodate state financial policy changes.

3) Analytical, yaitu data yang dihasilkan memiliki kualitas analitis, sehingga mampu memberikan rekomendasi taktis dan strategis kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan.

3) Analytical, data presented is of analytical quality, which is useful for the Minister of Finance in proposing tactical and strategic recommendations to the government.

4) Instrumental, yaitu menjadi alat yang berperan sebagai instrumen penting bagi pemerintah dalam mengontrol pelaksanaan program-program pemerintah.

4) Instrumental, the data becomes critical instrument for the government to control implementation of government programs.

33

34



Selama tahun 2008-2010, DJA telah berhasil membangun Sistem Informasi dan Manajemen Penganggaran, berbagai aplikasi yang memudahkan pelaksanaan tugas seperti aplikasi RKA-KL yang secara terus menerus diperbaiki agar memudahkan penggunanya serta telah pula disusun Masterplan IT DJA

From 2008 to 2010 the DGB managed to complete Budgeting Management and Information System and other useful applications such as Ministry Work Plan and Budget application. Those applications undergo constant improvement to enhance user-friendliness, and the DGB has prepared an IT master plan.

Selain itu DJA telah memutuskan untuk mengelola sendiri fasilitas infrastruktur TI untuk pengoperasian layanan-layanan TI DJA. Hal ini dilakukan karena database belum tersimpan secara terpusat dan mandiri sehingga berisiko terjadi kebocoran informasi yang bisa disalahgunakan oleh pihak lain yang mengakses data tersebut. Oleh karena itu sebaiknya DJA memiliki ruang server sendiri sehingga aset informasi dan data yang dimiliki DJA dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh DJA.

In addition, the DGB has decided to manage its own IT infrastructure facilities on which the DGB operate its IT services. This is done because the database is not stored centrally and independently, rendering the database prone to information leakage that can be misused by anyone accessing the data. Therefore, the DGB needs to have a room specially allocated for servers to make certain that the DGB has a full control of its own data and information asset.

E. Pengukuran Kinerja

E. Performance Appraisal

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, DJA menerapkan pengukuran kinerja dengan menggunakan Balanced Scored Card, dengan telah menetapkan Depkeu-One sebagai turunan dari Depkeu-Wide berikut penajaman sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran kinerja ini dituangkan dalam kontrak kinerja Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan serta kontrak kinerja para Direktur kepada Direktur Jenderal Anggaran.

In keeping with the bureaucracy reform, the DGB has adopted Balanced Scorecard approach to performance measurement. It has been decided that the Ministry of Finance-Wide (Depkeu-Wide) is translated into Ministry of Finance-One (DepkeuOne) along with a set of detailed strategic objectives and Key Performance Indicators (KPI). Performance measurement is set forth in performance contract that the Director General of Budget has pledged to the Minister of Finance and all directors to the Director General of Budget.


IKU DJA yang termasuk dalam Depkeu-Wide beserta capaiannya pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

The DGB»s KPI which reflects the Ministry of FinanceWide is presented below along with achievements in 2010:

35

36



F. Penerapan Manajemen Risiko

F. Risk Management Implementation

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Kep-65/AG/2010 tentang Komite Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Anggaran, telah dibentuk Struktur Manajemen Risiko DJA yang bertugas menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan DJA sesuai dengan amanat PMK. 191/ PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

As stipulated in the decision of the Director General of Budget number Kep-65/AG/2010 about Risk Management Committee in the Directorate General of Budget, and consistent with regulation of the Minister of Finance number 191/PMK.09/2008 on the Application of Risk Management, the DGB has established its Risk Management Structure whose task is to implement Risk Management within the DGB.

Pada tahun 2010 setiap unit eselon II di lingkungan DJA telah melakukan pemetaan risiko (first assessment) sesuai dengan bidang tugas masingmasing. Jumlah risiko DJA secara keseluruhan adalah sebanyak 177 risiko dengan rincian sebagai berikut :

In 2010 each echelon II units within the DGB completed risk mapping (first assessment) in accordance with their respective areas of assignment. The DGB is exposed to a total of 177 risks which are:


Berdasarkan hasil monitoring terhadap risiko residual pada akhir masa first assessment tahun 2010, terjadi penurunan level risiko ke tingkat sedang sebanyak 25 risiko sedangkan ke tingkat rendah menjadi 17 risiko. Adapun 5 risiko tetap pada tingkat tinggi karena penanganan risiko belum sepenuhnya selesai dan akan dilanjutkan pada second assessment semester I tahun 2011.

Results of residual risk monitoring at the end of the first assessment in 2010 show that more risks are successfully lowered. 25 risks are lowered to medium level and 17 risks to low level. 5 risks remain at high level due to the fact the activity of handling the risks is still progressing into the second assessment semester of 2011.

37

38


Bab 2 Chapter 2

Reformasi Penganggaran Budgeting Reform

I. REFORMASI PENGANGGARAN

I. BUDGETING REFORM

A. Latar Belakang Reformasi Penganggaran

A. Background of Budgeting Reform

Reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2005 merupakan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tujuannya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebut mengharuskan Pemerintah untuk fokus kepada pencapaian kinerja yang akan dicapai dan diikuti perencanaan kebutuhan anggaran yang efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

The budgeting reform that has been carried out since fiscal year 2005 is a result of Act No. 17 of 2003 on State Finance. The reform which aims to improve budgeting process in public sector requires the government to focus on achievement of its goals and to devise an efficient, effective, and accountable budget plan to achieve them.

Dalam rangka mewujudkan perbaikan proses penganggaran melalui reformasi penganggaran tersebut pengembangan sistem penganggaran dibagi dalam 3 (tiga) fase: 1) tahap pengenalan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2009; 2) tahap pemantapan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014; dan 3) tahap penyempurnaan yang dijadwalkan mulai tahun 2015.

Budgeting system development, a product of the reform, is a three-phase process: 1) induction phase, occurring from 2005 to 2009; 2) consolidation phase, scheduled to take place from 2010 to 2014; and 3) refinement phase, scheduled to start in 2015.


Fase 1 fokus kepada penerapan penerapan Penganggaran Terpadu (unified budget) melalui: integrasikan sistem anggaran rutin dan anggaran pembangunan; penyatuan dokumen anggaran (semula berupa DIK, DIP, SKO menjadi DIPA); penerapan klasifikasi anggaran menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja; dan penegasan satuan kerja (Satker) sebagai unit pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Fase 2 lebih difokuskan pada penajaman penerapan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Fase 3 fokus pada penyempurnaan penerapan pendekatan sehingga harmonis/sinkron dan dapat dilaksanakan/ operasional.

Phase 1 focuses on the implementation of unified budget which includes integration of routine budgeting system and development budget; integration of budget documents (DIK, DIP and SKO are integrated into Issuance of Spending Authority); classification of budgets based on functions, organizations and types of expenditure; and assigning a work unit to carry out and to hold responsible for all activities. Phase 2 concentrates on specifying the implementation of Performance-based Budgeting (PBB) and Medium-term Expenditure Framework (MTEF). Phase 3 aims at refining implementation of approaches to ensure synchronization is feasible and operational.

B. Pengembangan Sistem Penganggaran Tahun 2010

B. Budgeting System Development in 2010

Tahun 2010 merupakan awal dari fase kedua (kurun waktu 2010 s.d 2014), fokus penerapan ditekankan pada bagaimana upaya untuk pemantapan penerapan reformasi penganggaran namun tetap sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003.

In 2010, which is the beginning of phase 2 (from 2010 to 2014), the focus was on consolidating budgeting reform implementation while considering Law Number 17 of 2003.

39

40


BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 yang sejalan dengan arah pengembangan sistem penganggaran antara lain : 1. Restrukturisasi program dan kegiatan untuk seluruh K/L termasuk rumusan outcome, output, indikator kinerja dengan pendekatan struktur organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit organisasi secara spesifik;

Some of the activities in 2010 are enlisted below: 1. Restructuring programs and activities of ministries/ agencies, including their predefined outcome, output and performance indicators using organizational structure and specific organizational unit function approach;

2. Penetapan pagu APBN jangka menengah, diikuti penetapan pagu K/L dalam jangka menengah;

2. Setting medium-term ceiling for the Indonesian Budget, along with medium-term ceiling for ministries/agencies;

3. Penerapan reward and punishment system khususnya berkaitan dengan pelaksanaan stimulus fiskal pada tahun 2009;

3. Applying reward and punishment system in regard to fiscal stimulus implementation in 2009;

4. Pengembangan IT dalam pengelolaan Keuangan melalui proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara);

4. Carrying out State Treasury and Budget System project to integrate Information Technology in financial management;

5. Penyempurnaan format RKA-KL dengan mengintegrasikan informasi kinerja disamping informasi Keuangan yang akan diterapkan mulai tahun anggaran 2011.

5. Improving the format of Ministry Work Plan and Budget by integrating performance and financial information. This is scheduled to apply in fiscal year 2011.

Pengembangan sistem penganggaran untuk tahun 2010 yang telah dilaksanakan adalah : 1) Pemantapan penerapan PBK dan KPJM; 2) Percepatan penerapan PBK dan KPJM; dan 3) Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L. Ruang lingkup kegiatan pemantapan penerapan PBK dan KPJM meliputi penyusunan petunjuk penyusunan RKA-K/L dan Tata Cara Revisi Anggaran. Ruang lingkup percepatan penerapan PBK dan KPJM lebih difokuskan kepada kegiatan «transfer knowledge» para pemangku kepentingan sistem penganggaran dan perluasan cakrawala berpikir para pengambil kebijakan pengembangan sistem penganggaran. Sedangkan ruang lingkup monitoring dan evaluasi kegiatannya fokus kepada penyiapan perangkat (peraturan dan SOP) dalam mendukung penerapan PBK dan KPJM sebagai sutau rangkaian sistem penganggaran, seperti penyusunan pedoman evaluasi atau mekanisme reward dan punishment. Namun dalam uraian selanjutnya di bawah ini berupaya menjelaskan hanya mengenai percepatan penerapan PBK - KPJM dan monitoring - evaluasi kinerja K/L.

Budgeting system development carried out in 2010 covers: 1) Consolidating the implementation of PBB and MTEF; 2) Accelerating the implementation of PBB and MTEF; and 3) Monitoring and evaluating the performance of ministries/agencies. Within the scope of PBB and MTEF consolidation activities are preparing guidelines to formulate Ministry Work Plan and Budget and Budget Revision Procedures. Acceleration of PBB and MTEF implementation includes transfer of knowledge among stakeholders in budgeting system and expanding the horizon of decision makers in budgeting system development. Falling into the range of performance monitoring and evaluation are activities to prepare sets of rules and SOPs to support implementation of PBB and MTEF e.g. evaluation guidelines, reward and punishment mechanism. The following explanation, however, only covers acceleration of PBB and MTEF implementation and ministry/agency performance monitoring and evaluation.


Percepatan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Acceleration of Performance-based Budgeting Implementation

Dalam rangka percepatan penerapan penganggaran berbasis kinerja telah dilakukan kegiatan :

To accelerate implementation of Performance-based Budgeting, several activities have been held:

a. Perumusan Output dan Sosialisasinya; Sebagai langkah awal dalam penerapan PBK, Ditjen Anggaran menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan/workshop yang diikuti oleh seluruh K/L tentang tata cara dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka perumusan output Semua K/L pada tahun anggaran 2011 telah merumuskan output dan menjadi tabel referensi dalam aplikasi RKA-K/L.

a. Setting target outputs and making them publicly known; To make the initial step in implementing PBB, the Directorate General of Budget held training/ workshops for all ministries/agencies about procedures and steps to set target output. As a result, all ministries/agencies managed to settle on their fiscal year 2011 target outputs to which application of MTEF refers to.

b. Workshop KPJM Pada Seluruh K/L Dalam rangka mendukung pelaksanaan penerapan KPJM pada seluruh K/L, Ditjen Anggaran bekerja sama dengan World Bank mengadakan workshop KPJM dengan tema ≈improve your baseline∆. Tujuan workshop ini adalah untuk memberikan ≈bekal pengetahuan yang lebih tentang KPJM∆ bagi perencana K/L dalam rangka penyusunan RKA-KL. Dari hasil workshop diharapkan ada peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditandai adanya kepastian (sustainability) pendanaan suatu output kegiatan untuk 2 (dua) tahun setelah anggaran yang direncanakan. Peserta workshop terdiri dari perwakilan seluruh K/L yang dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) hari.

b. Workshops in MTEF for all ministries/agencies To support implementation of MTEF in all ministries/agencies, the Directorate General of Budget, in cooperation with the World Bank, held a workshop in MTEF. The workshop, entitled ≈Improve Your Baseline∆, was intended to provide planners of Ministry Work Plan and Budget - in all ministries/agencies - with broader knowledge about MTEF. It is expected that workshop participants are able to produce more qualified planning and budgeting documents. Indicators of better documents include sustainable funding for activity outputs two years after planned budget is over. Participants of this three-day workshop were representatives of all ministries/agencies.

c. Study Visit Study Visit dilakukan ke Perancis dan Denmark yang dimaksudkan untuk mengetahui, membandingkan, dan mengadopsi hal-hal yang sesuai dengan kondisi Indonesia berkenaan dengan penerapan PBK - KPJM dan bagaimana sistem monitoring dan evaluasi kinerja K/L. Study visit menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran harus diteruskembangkan; 2. Perlunya penyempurnaan proses perencanaan dan penganganggaran; 3. Penerapan/pelaksanaan mekanisme reward and punishment;

c. Study Visit A visit to France and Denmark was done to study, compare and adopt standard practice in PBB and MTEF implementation that suits the condition in Indonesia. The visit, also aiming to observe system for monitoring and evaluating ministry/agency performance, has produced several recommendations: 1. Planning and budgeting reform needs to continue and develop; 2. Planning and budgeting process needs improvement; 3. Implementation of reward and punishment mechanism;

41

42



4. Mekanisme pengajuan/usulan inisiatif baru (new initiative); 5. Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penganganggaran.

4. Procedure to propose new initiatives; 5. Improvement of system for monitoring and evaluating budget planning and execution.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L

Monitoring and Evaluating Performance of Ministries/Agencies

Kegiatan yang terkait dalam monitoring dan evaluasi kinerja K/L, yaitu : 1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan Sistem Penganggaran pada 6 (enam) K/L piloting (Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional).

Activities to monitor and evaluate performance of ministries/agencies include: 1. Monitoring and evaluating performance and implementation of budgeting system in six pilot ministries/agencies (Ministry of Finance, Ministry of Public Works, National Development Planning

2. Kajian dengan tema ≈Evaluasi Penerapan Sistem Penganggaran 2005 - 2009 dan Monitoring Persiapan Penerapan Sistem Penganggaran 2011 pada 6 (enam) K/L Pilot Project1∆. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan K/L dalam penerapan PBK dan KPJM. Hasil kajian berupa rekomendasi antara lain keyakinan bahwa penerapan PBK dan KPJM dapat dilaksanakan secara penuh pada tahun anggaran 2011 untuk seluruh K/L.

2. Compiling a review entitled ≈Evaluation of 2005 2009 Budgeting System Implementation and Monitoring Preparation of 2011 Budgeting System Implementation in Six Pilot Project1 Ministries/ Agencies∆. The review seeks to discover the extent to which ministries/agencies are ready to implement PBB and MTEF. Among findings of the review, it is stated that all ministries/agencies are able to fully implement PBB and MTEF by fiscal year 2011.

3. Penyusunan Draft PMK tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi K/L. Penyusunan draft PMK dimaksud merupakan amanah Pasal 20 Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 dan Pasal 16A Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010. Draft PMK masih dalam proses pendalaman dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Harapannya draft PMK akan selesai (ditetapkan) pada akhir bulan Pebruari 2011.

3. Drafting the Minister of Finance regulation on administration of reward and punishment to ministries/agencies. The draft regulation is mandated by Article 20 of Law No. 10 of 2010 on the Indonesian Budget 2011 and Article 16A of Law No. 2 of 2010 on the Revised Indonesian Budget 2010. It is recently being reviewed and discussed by stakeholders and is expected to become effective by the end of February 2011.

Board, Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Ministry of National Education).


II. STANDAR BIAYA TA. 2010

II. FISCAL YEAR 2010 COST STANDARD

A. Evaluasi Standar Biaya TA. 2010

A. Evaluation of Fiscal Year 2010 Cost Standard

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3), PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), penyusunan RKA-KL menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan.

As stipulated in Article 5 Paragraph (3), Government Regulation Number 90 of 2010 on setting Ministry Work Plan and Budget, the work plan and budget have to integrate instruments such as performance indicator, Cost Standard and performance evaluation. Performance indicator is an instrument to measure achievement of a given work unit within a certain fiscal year. Performance evaluation, an instrument to appraise implementation of activities, is supported by Cost Standards set in the beginning of annual cycle of budget preparation, and functions as a basis to determine the planned budget for a given year.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011, Standar Biaya dibedakan menjadi dua yaitu Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Dalam PMK tersebut yang dimaksud dengan Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. Sementara yang dimaksud dengan Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.02/ 2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards states that Cost Standards include General Cost Standards and Specific Cost Standards. The regulation specifies that General Cost Standards are unit costs - unit prices, rates and indices - that make the cost of input components of an activity or input costs. Meanwhile, Specific Cost Standards are costs required to produce an output. They represent accumulated input costs or output costs.

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya secara tepat waktu, yaitu pada bulan Juni 2010. Peraturan tersebut adalah : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/ 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/ 2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 123/ PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.

A set of regulations of the Minister of Finance on Intime Cost Standards was issued in July 2010: 1. Minister of Finance Regulation Number 100/ PMK.02/2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards; 2. Minister of Finance Regulation Number 141/ PMK.02/2010 which amends Minister of Finance Regulation No. 123/PMK.02/2010 FMD on Fiscal Year 2011 Specific Cost Standards.

43

44



Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya peraturan tentang Standar Biaya adalah :

To plan Cost Standard Regulations, several activities have been conducted:

1. Kajian Studi Pustaka Kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik secara teoritis maupun empiris.

1. Literature Study Various theoretical and empirical aspects were reviewed to create a frame of reference.

2. Diskusi dengan stakeholder Kegiatan ini dilakukan untuk meminta masukan dari stakeholder (K/L terkait, unit intern di lingkungan DJA dan Praktisi) agar teori yang disusun dapat diimplementasikan di lapangan.

2. Discussion with Stakeholders The objective of discussion was to collect feedbacks from stakeholders (related ministries/ agencies, internal units in the Directorate General of Budget and experts) to ensure feasibility of constructed theoretical framework.

3. Uji petik Uji petik dilakukan untuk mengumpulkan data primer bagi kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan standar biaya umum tahun 2012

3. Sampling Test The test was an effort to collect primary data to support monitoring and evaluation activity and to help prepare 2012 General Cost Standard

4. Pengolahan data Data yang berhasil dikumpulkan pada saat uji petik monev dan penyusunan SBU, diolah sesuai kaidah-kaidah statitika dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Minitab.

4. Data processing The data obtained from sampling test data was processed scientifically using SPSS and Minitab softwares.

III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT)

III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT)

1. Survey atas Pelayanan Katastropik Serta Efektivitas Iuran Pemerintah Pada Asuransi Kesehatan Tahun 2010

1. Survey on Services to Cathasthropic Illnesses and the effectiveness of Goverment»s contribution on Health Insurance in 2010

Survey dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang peningkatan layanan kesehatan yang diberikan PT Askes dan Rumah Sakit serta hambatanhambatan yang mungkin ada atas adanya iuran dan subsidi Pemerintah tersebut dan bagaimana sambutan Peserta atas program Pemerintah dimaksud.

The survey aims to inform the public on health services improvements provided by PT Askes (a state owned health insurance company) and hospitals. It decribes the probable presence of some contraints due to the implementation of government subsidy and contribution and participants» response to the program.

Berdasarkan hasil survey dimaksud, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program iuran dan subsidi katastrofi Pemerintah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun khususnya dalam bidang

The survey result shows an overall improvement in the services provided by PT Askes and hospitals in relation to the government»s contributionand cathasthropic coverage subsidy program for civil servants and pensioneer health insurance as


pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta telah diberikan dengan baik oleh Askes maupun rumah sakit dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, khusus terkait dengan program subsidi katastrofi, para peserta mengharapkan program tersebut terus dijalankan dan jangan sampai berhenti karena sangat membantu bagi peserta.

compared to the previous years. In fact, participants of cathastrophic coverage subsidy program hope that the program would continue because it is extremely helpful.

Sementara itu, meskipun pelayanan yang diberikan telah baik dan mengalami peningkatan, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kedepannya baik itu bagi rumah sakit, PT Askes, Pemda, maupun Pemerintah. Bagi rumah sakit dan PT Askes yaitu terkait masih adanya sharing biaya yang harus dibayarkan oleh peserta seperti iuran biaya beli darah untuk hemodialisa, CT Scan, Obatobatan, Periksa Darah, dan biaya-biaya administratif lainnya meskipun proporsi peserta yang menyatakan demikian sebanyak seperempat (25%) dari keseluruhan jawaban peserta yang kami kumpulkan.

Despite the improvements, some areas still require attention from hospitals, PT Askes, local governments, and the central government. One of them is that 25% (a quarter) of the respondents stated they were still required to share the cost of blood for haemodialysis, CT scans, medicines, bloodchecks, and other administrative fees. This must be attended to by PT Askes and hospitals.

2. Penyelesaian Kebijakan Pemberian Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri

2. Settlement of Aparatus and Civil Servant Remuneration Policy

Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri Tujuan dari kegiatan adalah untuk memberikan penyesuaian bagi penghasilan home staff yang baru dan menata kembali berbagai kebijakan yang menyangkut penghasilan apartur dan pegawai negeri.

The activity aims to adjust the level of home staff pay and restructure several existing policies on state apparatus and civil servant remuneration.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rapatrapat koordinasi dengan para stakeholder terkait misalnya Kementerian Luar Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihakpihak lain.

The activity was manifested in a number of coordination meeting with relevant stakeholders such as Ministry of Foreign Affairs, National Personnel Board, Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform and other parties.

Penghasilan home staff telah ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-705/MK.02/2010 tanggal 29 Desember 2010 mengenai Persetujuan ADTLN Baru Bagi Perwakilan R I. Surat Menteri Keuangan yang baru ini mengenai penghasilan home staff (ADTLN) menggantikan surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.02/2006 tanggal 27 September 2006 mengenai Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri.

Home staff pay has been set by Minister of Finance Letter No. S-705/MK.02/2010 effective 29 December 2010 on New Foreign Placement Allowance (ADTLN) for Republic of Indonesia Representatives. The letter revokes and replaces the previous Minister of Finance Letter No. S-422/MK.02/2006 dated 27 September 2006 on the Baseline of Foreign Placement Allowance.

45

46



3. Proyeksi Anggaran Belanja Pegawai Yang Akurat

3. Accurate Personnel Expenditure Projection

Tujuan dilakukannya proyeksi adalah agar perhitungan belanja pegawai yang akurat adalah untuk mengurangi inefisiensi belanja pegawai, memberikan prinsip penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan, dan merubah mindset atas penganggaran yang berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

The projection aims at ensuring an accurate personnel expenditure calculation, which will reduce expenditure inefficiency, apply appropriate budgeting principles, and change the mindset to a performance-based budgeting with medium-term expenditure framework.

Proyeksi belanja pegawai yang akurat mengarah kepada belanja pegawai yang tertutup. Beberapa permasalahan utama dalam penentuan pagu belanja pegawai yang tertutup diantaranya adalah : • Pengelolaan database belanja pegawai termasuk sumber, validitas, koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan SOP database ; • Pengembangan infrastruktur pengelolaan database ; • Reformulasi peran DJA sebagai pemelihara data atau pengambil data.

Accurate personnel expenditure projection paves the way for fixed personnel expenditure. Some of the main problems of devising fixed personnel expenditure ceiling are: • Personnel expenditure databese management, which includes source, validity, coordination with relevant parties, and database SOP formulation; • Database management infrastructure development; • Reformulating DGB»s role as either data manager or data collector.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka perlu scientific method dan koordinasi lebih intensif agar kebijakan belanja pegawai tertutup sebelum diterapkan kepada seluruh kementerian/lembaga.

The above problems neccesitates the use of scientific methods and intensive coordination to ensure that the fixed personnel expenditure policy can be implemented to all ministries/agencies.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkup DJA, beberapa tahapan awal dari rencana kebijakan belanja pegawai tertutup diantaranya adalah : • tertutup hanya dapat dilakukan pada belanja pegawai yang bersifat otomatis dalam aplikasi RKA-KL bukan pada belanja transito ; • kebutuhan alokasi untuk belanja pegawai, sebagaimana yang telah disimulasi oleh tim Direktorat Sistem Penganggaran, secara keseluruhan cukup ; • TNI/POLRI tidak ikut dalam tahap awal belanja pegawai tertutup karena variasi data yang cukup berbeda dengan data pegawai negeri sipil dan frekuensi pola mutasi yang cukup tinggi ;

Based on the result of coordination meeting with related units in DGB, some of the initial phases of fixed personnel expenditure policy implementation plan are: • fixed policy will only be applied to personnel expenditure items that are automatic in nature in the RKA-KL application, not to transitional expenditures. • Appropriation needs for personnel expenditure, as simulated by Directorate of Budgeting System, has been deemed sufficient; • Armed Forces/National Police will not participate in the initial implementation of fixed personnel expenditure policy due to differences in data variation to that of other civil servants and high level of personnel rotation;


• alokasi transito jika sudah diterapkan belanja pegawai tertutup, dialokasikan secara terpusat • perubahan mindset atas pengembangan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, sehingga mengharuskan belanja pegawai dapat dilakukan secara tertutup.

• Once fixed personnel expenditure policy is applied, transitional allocation will be done centrally; • The change of mindset to performance-based budgeting with medium-term expenditure framework will eventually require, and enable, a fixed personnel expenditure policy.

Apabila beberapa tahapan awal telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan scientific method, maka kebijakan belanja pegawai tertutup itu akan diusulkan kepada pimpinan DJA dalam sebuah peraturan setingkat peraturan menteri keuangan.

If the initial phases are executed successfully in accordance to scientific methods, the policy will be proposed to the Director General of Budget to be stipulated as a regulation at ministrial level.

4. Penyusunan Pola Pembiayaan Program Pensiun dan THT PNS

4. Formulation of Civil Servants Pension and Retirement Benefit Financing Scheme

Tujuan disusunnya Pola Pembiayaan Pensiun dan THT PNS adalah dari untuk mengurangi beban APBN untuk pembiayaan untuk Program Pensiun dan Program THT PNS dan untuk menyesuaikan atau meningkatkan manfaat yang diterima oleh PNS sepadan dengan iuran yang telah dibayarkan sesuai dengan prinsip fairness. a. Penyelesaian Unfunded Past Service Liability Dalam rangka penyelesaian UPSL 2007-2010 telah dilakukan penilaian kewajaran nilai UPSL oleh akturaris independen. Perhitungan tersebut menggunakan data, asumsi, dan metodologi yang telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan PT Taspen (Persero). Saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengakuan, Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Pada PT Taspen (Persero). PMK tersebut akan menjadi dasar hukum penyelesaian UPSL.

The objective of Civil Servants Pension and Retirement Benefit Financing Scheme is to reduce the load taxed to the Indonesian Budget by pension and retirement benefit program financing. The scheme also aims to adjust or increase the benefit received by the pensioners, bearing in mind the fees paid and the fairness principles. a. Unfunded Past Service Liability (UPSL) Settlement To settle the 2007-2010 UPSL, an independent actuary had appraised the appropriateness of UPSL amount. The assessment was based on data, assumptions, and methods agreed by the Ministry of Finance and PT Taspen. At the moment, a draft of Minister of Finance Regulation that will be used as a legal basis with which to settle UPSL is being constructed. The regulation will cover the procedures for claiming, calculating, providing, disbursing, and reporting Past Service Liability of Civil Servant Retirement Benefit Plan at PT Taspen.

b. Perubahan Formula Manfaat ProgramTHT PNS Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyebab timbulnya Unfunded PSL adalah karena Program THT PNS menggunakan formula manfaat pasti. Untuk itu, telah disusun formula baru yang merupakan formula gabungan antara manfaat pasti dan Iuran Pasti.

b. Altering the Benefit Formula of Civil Servant Retirement Benefit Program As has previously been discussed, unfunded PSL arises because the Civil Servant Retirement Benefit Program is employing defined benefit formula. Therefore, a new formula combining defined benefit and defined contribution has been developed.

47

48



Dengan formula baru tersebut, diharapkan Program THT PNS tidak lagi menimbulkan Unfunded PSL. Selain itu, berdasarkan exercise yang telah dilakukan, manfaat THT yang diterima PNS tidak mengalami penurunan atau bahkan mengalami kenaikan. Formula tersebut dituangkan dalam RPMK Formula Manfaat THT PNS sebagai pengganti KMK 478/ KMK.06/2002 yang telah diubah dengan KMK 500/ KMK.06/2004.

With the new formula, the program will not produce unfunded PSL. In fact, the formula exercise showed no reduction of benefit received by recipients. Instead, the amount of benefit increased. The formula is stated in Draft Minister of Finance Regulation on Benefit Formula of Civil Service Retirement Benefit. The draft will replace Minister of Finance Decree No. 478/KMK.06/2002, which was ammended by Minister of Finance Decree No. KMK 500/KMK.06/2004.

5. Penyelenggaraan Program Pensiun PNS Eks Dephub pada PT KAI

5. Implementation of Pension Program for ExMinistry of Transportation (MoT) Civil Servants at PT KAI (Indonesian Railway Company)

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub pada PT Kereta Api (Persero) Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada Menteri BUMN untuk meminta pendapat untuk proporsi pendanaan bersama. Menindaklanjuti surat tersebut, Menteri BUMN menyampaikan bahwa porsi Pendanaan Bersama atas kekurangan pembayaran manfaat untuk Tahun Anggaran 2010 diharapkan sama dengan tahun sebelumnya, yakni porsi APBN sebesar 68% dan PT Kereta Api (Persero) sebesar 32%. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Menteri BUMN adalah sebagai berikut: a. Proporsi Pendanaan Bersama sebesar 32% telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Kereta Api (Persero) Tahun 2010 yang disahkan oleh RUPS pada tanggal 19 Januari 2010.

To comply with Government Regulation No. 64 of 2007 on Pension Adjustment for Ex- Ministry of Finance Civil Servants at PT Kereta Api (Persero), Minister of Finance sent a letter to Minister of State Owned Enterprises regarding the proportion of shared funding. In response, the Minister of State Owned Enterprises stated that the shared proportion for benefit back payment of FY 2010 was similar to that of the previous year, i.e. 68% from the Indonesian Budget and 32% from the PT Kereta Api (Persero). The underlying reasons are:

b. Meskipun pada tahun 2009 diproyeksikan memperoleh keuntungan, namun kebutuhan dana investasi PT Kereta Api (Persero) pada tahun 2010 sangat besar, terutama pemenuhan kebutuhan investasi angkutan batubara dalam rangka memenuhi kontrak dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk, untuk mendukung program Pemerintah dalam penyediaan listrik 10.000 MW.

b. Despite the 2009 profit projection, in 2010 PT Kereta Api (Persero) did require a very large investment fund, especially in the area of coal transportation. The company had to satisfy its contract with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (Bukit Asam Coal Mining Company) to support the government»s 10,000 MW electricity provision program.

c. Di samping itu, sampai saat ini PT Kereta Api (Persero) masih harus menanggung biaya

c. Moreover, PT Kereta Api (Persero) still needs to cover railway infrastructuere maintenance

a. The proportion has been listed as 32% in the Company Work Plan dan Budget (RKAP) PT Kereta Api (Persero) for 2010, which was made official by the Annual General Shareholder Meeting in 19 January 2010.


pemeliharaan prasarana perkeretaapian yang seharusnya menjadi tugas Pemerintah.

expenses, which was supposed to be borne by the government.

Setelah melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, baik di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Taspen (Persero), dan PT KAI (Persero), serta mengingat pendapat dari Kemenerian BUMN yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, selanjutnya dapat ditetapkan besaran kontribusi APBN dalam pendanaan bersama. Kontribusi APBN dalam Pendanaan Bersama Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar 68% atau diperkirakan senilai Rp 226.569.000.000,-, sedangkan kontribusi PT Kereta Api (Persero) adalah sebesar 32% atau diperkirakan senilai Rp106.622.000.000,-.

The issue was discussed by relevant parties from Ministry of Finance, Ministry of State Owned Enterprise, PT Taspen (Persero) and PT KAI (Persero). Taking the opinion of Minister of State Owned Enterprise into consideration, the amount of the Indonesian Budget contribution to the FY 2010 joint funding was set at 68% or an estimated Rp 226.569.000.000,-. Meanwhile the contribution of PT Kereta Api (Persero) was at 32% or an estimated Rp106.622.000.000,-.

6. Penyempurnaan Sistem Penganggaran Belanja Barang dan Modal Tahun 2010

6. Goods and Service Expenditure Budgeting System Improvement for 2010

A. Latar Belakang Berdasarkan beberapa pengamatan dan penelitian, selama ini kebijakan anggaran dalam belanja barang dan belanja modal masih belum ideal. Beberapa kebijakan dalam pengalokasian belanja barang dan belanja modal masih bersifat insidentil dan belum mempertimbangkan kesinambungan anggaran untuk jangka panjang. Beberapa pengeluaran negara, bahkan yang membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar, belum melalui suatu penilaian yang tepat sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi. Hal ini dapat dimaklumi karena kemungkinan dukungan data dan informasi yang belum lengkap dan akurat. Disamping itu, sistem dan persyaratan lainnya yang diperlukan oleh Ditjen Anggaran belum tersedia secara lengkap.

A. Introduction According to various observations and researches, the goods and services expenditure budgeting system is yet to arrive at an ideal state. Some policies in the area are incidental with little regard to long term budget sustainability. Several expenditures, some even with very significant budgeting consequences, were disbursed without proper assesment, which might petentially result in inefficiency. These are understandable because, at the time there might be a lack of accurate and comprehensive data and information support. Morever, Directorate General of Budget were yet to have comprehensive system and requirements to deal with such issues.

Realisasi belanja barang selama kurun waktu 20072009 dapat terlihat dalam tabel dan grafik di bawah ini:

The realized goods expenditure in the period of 2002009 can be seen from the following table:

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa realisasi belanja barang tiga tahun terakhir juga belum bisa mencapai 100%, bahkan hanya mencapai kurang dari 90%.

The above table shows a realization rate of less than 100%, or even less than 90%, in goods expenditure in the past three years.

49

50



Hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal, antara lain perencanaan yang belum baik, sistem penganggaran belanja barang yang belum memadai, atau kesulitan dalam pelaksanaan anggaran belanja barang tersebut.

It gives an indication of several issues, for example poor planning, inadequate goods expenditure budgeting system,or budget implementation problems.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan Sistem Penganggaran Belanja Barang dan Modal Tahun 2010 adalah inventarisasi Data Aset/Barang, koordinasi dengan para Stakeholder dan implementasi Sistem Penganggaran Belanja Barang Berbasis Data Aset

Efforts to improve 2010 Goods and Services Expenditure Budgeting System include making an inventory of goods/services data, strengthening stakeholder coordination, and implementing Asset Data-Based Goods Expenditure Budgeting System.

7. Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Penganggaran

7. Budgeting Policy Evaluation and Alignment

Kegiatan evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang penganggaran selama tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut : • Penetapan Bagian Anggaran terkait peran dan fungsi Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran ; • Penyusunan RPP perubahan PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL ; • Evaluasi penyusunan pagu Belanja Pegawai TA. 2011 ; • PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; • Kajian peluang investasi BMN Kemlu di luar negeri ; • Kebijakan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 untuk Pejabat Negara/ PNS/TNI/POLRI/ Pejabat pada lembaga non struktural (LNS). Beberapa kegiatan di atas masih perlu tindak lanjut dan koordinasi dengan beberapa stakeholder dan instansi terkait seperti penetapan BA terkait peran dan fungsi PA/ KPA, pagu belanja pegawai TA 2011, revisi PMK No. 56/PMK.02/2010, pembahasan kajian peluang investasi BMN di luar negeri dan pengenaan PPh 21 untuk Pejabat Negara/ PNS/TNI/POLRI/Pejabat pada LNS.

Budgeting policy evaluation and alignment activities throughout 2010 are as follow: • Budget Unit Stipulation in relation to Budget User and Authorized Budget User; • Formulation of Draft Government Regulation on the amendment of Government Regulation 21/ 2004 on RKAKL Formulation; • Evaluation of Personnel Expenditure ceiling formulation for FY 2011; • Minister of Finance Regulation No. 56/PMK.02/ 2010 on Procedures for Goods/Services Procurement Multiyears Contract Approval Proposal; • Study on the opportunity for Foreign State Asset Investment by Ministry of Foreign Affair; • Policy on Article 21 income tax enactment to State Official/Civil Servant/Armed Forces/National Police of non-structural agencies;


IV. PENGEMBANGAN APLIKASI RKAKL 2011

IV. 2011 RKAKL APPLICATION DEVELOPMENT

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar. Salah satunya adalah penerapan pendekatan penganggaran yang digunakan dalam penyusunannya, berupa: pendekatan penganggaran terpadu (unified budget); Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium term Expenditure Framework (MTEF); dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based Budgeting (PBB).

State finance reform as mandated by Law No. 17 of 2003 on State Finance has brought about fundamental changes, especially in the area of budgeting system. One of the changes is the approach with which the budget is constructed. The new approach includes unified budget, medium term expenditure framework (MTEF) and performancebased budgeting (PBB).

Perubahan-perubahan yang terjadi pada akhirnya juga memberikan dampak pada keseluruhan proses penyusunan anggaran. Termasuk di dalamnya adalah perubahan sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses ini.

The changes naturally influnce the entire budget formulation process, including the application system used in the process.

A. Perubahan pada Sistem Penganggaran 2011

A. Changes in 2011 Budgeting System

Beberapa perubahan yang terjadi sebagai tanggapan atau respon atas beberapa kondisi antara lain: 1. Restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Langkah restrukturisasi program dan kegiatan K/L menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang mencerminkan tugas-fungsi K/L atau penugasan tertentu dalam kerangka prioritas pembangunan nasional. Hasil rumusan tersebut secara konsisten akan digunakan pada semua dokumen perencanaan dan penganggaran.

The changes are made as a response to the following issues: 1. Program and activity restructuring in ministries and agencies The restructuring produces program and activity formulation which reflects the ministries and agencies» task and functions or special assigment in supporting national development priorities. The formulation will be consistenly used in all planning and budgeting documents.

Dasar hukum restrukturisasi ini berupa Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/ 2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan Pembangunan. Hasil restrukturisasi program dan kegiatan digunakan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra K/L tahun 2010-2014 serta mulai diimplementasikan tahun 2011 dalam RKP , Renja K/L, dan DIPA.

The legal basis for the restructuring is Joint Circular No. 0142/MPN/06/2009 and No. SE-1848/MK/2009 on Development Planning Reform Guideline dated 19 June 2009 issued by Minister of National Development Planning/Head of National Planning Agency (Bappenas) and Minister of Finance. The result of said restructuring will be used in the formulation of 2010-2014 Medium Term National Development Plan and Ministry/Agency Strategic Plan 2010-2014, effective as of 2011 in Government Work Plan, Ministry/Agency Workplan and Issuance of Spending Authority.

51

52



2. Undang Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Laws on People Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), Regional Representative Board (DPD) and Regional House of Representatives (DPRD)

Adanya peraturan-peraturan tersebut akan mengubah hubungan kelembagaan Pemerintah dan DPR berkaitan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk di dalamnya jadwal pembahasan APBN.

The implementation of the above laws will change the institutional relationship mechanism between the Government and the House of Representatives, especuially in relation to the stipulation of Indonesian Budget, including its deliberation schedule.

Struktur anggaran yang diterapkan dalam Aplikasi RKAKL 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

The budget structure applied in 2011 RKAKL Application can be depicted as follow:

STRUKTUR ANGGARAN 2011

2011 BUDGET STRUCTURE

Struktur dimulai pada level Kementerian/Lembaga. Visi dan misi serta sasaran strategis yang ingin dicapai oleh K/L bersangkutan perlu ditentukan lebih dulu.

The structure begins at ministry/agency level. The vision, mission statements, and strategic objectives of a particular ministry/agency need to be determined at the outset.

Kemudian pada level berikutnya, visi, misi, serta sasaran strategis K/L dijabarkan lebih detail oleh unit organisasi di bawah K/L bersangkutan dalam Misi Unit, Program, Outcome, Indikator Kinerja Utama, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta Output.

At subsequent level, the vision, mission statement, and strategic objectives are made into detailed decriptions by units under each ministry/agency in Unit Mission, Programs, Outcomes, Key Performance Indicators, Activities, Activity Performance Indicators, and Outputs.

Selanjutnya, satuan kerja selaku pengguna anggaran menjabarkan kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih rinci dengan menentukan Volume Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen, Akun Pendapatan, Akun Belanja, serta Detil.

Next, work units, as budget users, break the policies down into even more detailed account by determining Output Volume, sub outputs, Components, Sub Components, Revenue Account, Expenditure , and details.


Perbedaan Aplikasi RKAKL 2011 dengan aplikasi sebelumnya

Differences from previous version

Perbedaan antara RKAKL 2010 dan RKAKL 2011 dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut:

The difference between RKAKL 2010 and RKAKL 2011 can be viewed in the following table:

Salah satu hal yang baru pada aplikasi RKAKL 2011 adalah penerapan KPJM atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Pemantapan penerapan KPJM dimaksudkan agar K/L memperhatikan output kegiatan yang telah dicapai, sedang direncanakan, dan yang akan direncanakan.

One of the new features of RKAKL 2011 is the implementation of Medium term Expenditure Framework. The framework is a policy-based budgeting approach whose decision-making may cause budget implication extending for more than one fiscal year. The strenthening of MTEF impementation is intended to ensure that ministries/ agencies focus on their achieved, planned, and future outputs.

B. Sinkronisasi Aplikasi RKAKL dengan Aplikasi Renja Bappenas

B. Synchronizing RKAKL Application with Bappenas» Work Plan Application

Dokumen Renja merupakan dokumen acuan yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebelum menyusun rincian anggaran. Sehingga data-data yang terdapat dalam Aplikasi RKAKL harus sesuai dengan data yang terdapat dalam Aplikasi Renja milik Bappenas. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi antara aplikasi RKAKL dan Aplikasi Renja.

Work Plan is a document to which ministries/ agencies refer before constructing their budget details. Hence, the data in RKAKL Application should always be in line with those in Bappenas» Work Plan Application. Therefore both applications must be synchronized.

Selama proses penyusunan RKAKL 2011, terdapat beberapa struktur data dalam Renja yang mengalami perubahan. Salah satu yang cukup signifikan adalah perubahan kode kegiatan. Keseluruhan kegiatan mengalami kodifikasi ulang dengan urutan yang telah disesuaikan oleh Bappenas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kode urutan yang kosong (tidak digunakan). Selain itu terdapat juga perubahan lainnya yang dengan ini diharapkan terdapat kesesuaian data secara berkelanjutan.

During the formulation of 2011 RKAKL, the data structure of Work Plan experienced several changes. One of the significant changes was the activity code alteration. The entire list of activities underwent recodification to comply with the sequence determined by Bappenas and to avoid blank (unused) sequence code. Other changes also made to ensure future data concurrence.

53

54



C. Integrasi Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA

C. RKAKL and DIPA Application Integration

Lebih lanjut, dilakukan juga integrasi antara Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA dalam rangka memudahkan K/L dalam menyusun dokumen DIPA. Selain itu, integrasi ini juga dimaksudkan agar pihak DJA dan DJPb dapat lebih mudah dalam melakukan updating dan rekonsiliasi data. Dengan adanya integrasi ini, produk dari Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA pun hanya terbentuk dalam satu aplikasi baru yang kemudian disebut Aplikasi RKAKLDIPA 2011.

Integration of RKAKL Application and DIPA (Issuance of Spending Authority) Application aims to facilitate the misnitries/agencies in constructing their DIPA document. Moreover, the integration is intended to make data reconsiliation and updating easire for both DGB and Directorate General of Treasury. The merging produces a new single application named 2011 RKAKLDIPA Application.

Berikut gambaran design teknis dari integrasi dua aplikasi ini:

The following is a portayal of the integration»s technical design:

D. Kendala - Kendala yang Dihadapi

D. Problems Encountered

Adapun, kendala-kendala yang dihadapi selama penyusunan aplikasi adalah sebagai berikut: 1. Perubahan sistem yang signifikan, sehingga membutuhkan perombakan yang cukup besar dalam penyususnan aplikasi. Dengan adanya keterbatasn waktu, proses penyusunan ini menjadi cukup sulit untuk dilaksanakan.

The problems encounters in designing the application are as follow: 1. The significant changes required a massive restructuring in the course of application development. Added with time constrains, the development process became very demanding.

2. Adanya beberapa perubahan kebijakan berkaitan dengan teknis aplikasi di tengahtengah penyusunan, menyebabkan waktu fiksasi aplikasi menjadi terlambat.

2. Policy changes in the midst of the development made application fixation take longer time than scheduled.


3. Adanya komponen referensi baru (terutama komponen Output) yang menjadi kewajiban dari masing-masing Kementerian/Lembaga untuk membuatnya, sementara Kementerian/ Lembaga bersangkutan belum sepenuhnya siap dengan adanya kewajiban baru ini, sehingga referensi tersebut terus menerus mengalami perubahan hingga penetapan pagu final. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menjaga akurasi data referensi.

3. The ministries and agencies were not adequately ready to cope with the new obligation of composing reference components (especially the output component), therefore the references kept changing prior to final ceiling stipulation. This presented a problem in maintaining the accuracy of reference data.

55

56


Bab 3 Chapter 3

Penyusunan APBN The Indonesian Budget Preparation

PENYUSUNAN APBN

PREPARING THE INDONESIAN BUDGET

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III Pasal 23 Ayat (1), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Under the 1945 Constitution Amendment III Article 23 Clause (1), the Indonesian Budget is an implementation of state financial management which is set yearly by law and carried out openly and are responsibly for the greatest prosperity of the people. Meanwhile, Law No. 17 of 2003 on State Finance Article 1 states that the State Budget is the state annual financial plan approved by the House of Representatives.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan belanja negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

The Indonesian Budget has the function of authorization, planning, supervision, allocation, distribution, and stabilization. An instrument to manage revenues and expenditures, the Indonesian Budget is used to finance government activities and development, to achieve economic growth, to increase national income, achieve economic stability, and to determine the direction and priorities of national development in general.


Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Berdasarkan ketentuan pokok dari Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN beserta Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya diajukan oleh Pemerintah untuk dibahas bersama DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas: 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri; 2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas; 3. Penajaman prioritas pembangunan; dan 4. Menitikberatkan pada azas-azas dan undangundang negara.

Government Work Plan (RKP), which is formulated to put state objectives into action, forms the basis of Draft Indonesian Budget. Article 15 of Law No. 17 of 2003 on State Finance affirms that the government shall submit the Draft Indonesian Budget - in the form of Bill on Indonesian Budget - and Financial Memorandum and supporting documents to the House of Representatives for a discussion. After the discussion, the House passed the bill into the Indonesian Budget Law no later than 2 months prior to the implementation of fiscal year. The preparation of the Indonesian Budget should consider these principles: 1. Independence i.e. by boosting domestic revenues; 2. Cost-effective or increased efficiency and productivity; 3. More specific development priorities; and 4. Emphasis on principles and state laws.

Pada prinsipnya, siklus penyusunan APBN di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan pokok sebagai berikut: 1. Persiapan anggaran oleh eksekutif (Pemerintah) dan perangkat-perangkatnya. Tahap ini meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan umum APBN, yang didasarkan pada rencana pembangunan jangka

echnically, there are several main stages of Indonesian Budget cycle: 1. Budget preparation by the executive (the government) and its apparatus This stage covers two activities, planning and budgeting. Planning spans from formulation of the general direction and policies of Indonesian Budget based on mid-term development plan - to approval

57

58


BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

menengah (RPJM), dan diakhiri pada saat RKP telah disahkan. Tahap penganggaran dimulai sejak pagu indikatif ditetapkan hingga pembahasan dengan DPR mengenai NK & RAPBN.

of RKP. Budgeting starts from setting the definitive ceiling to discussion with the House of Representatives on Financial Note (FN) and Draft Indonesian Budget.

2. Persetujuan legislatif (DPR). Tahap pengesahan APBN terdiri dari dua kegiatan penting, yaitu pengesahan UU, dan penetapan Perpres mengenai rincian APBN.

2. Legislative approval (the House of Representatives) Two important activities are involved to approve the Indonesian Budget, passing the law and establishing presidential regulation on detailed Indonesian Budget.

3. Pelaksanaan APBN. Setelah RUU APBN disahkan menjadi UU APBN, maka setiap K/L wajib mengusulkan konsep DIPA dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA merupakan instrumen untuk melaksanakan APBN.

3. Execution of the Indonesian Budget After the bill on the Indonesian Budget is passed into law, all ministries/agencies are obliged to submit their proposed Issuance of Spending Authority (DIPA) to the Ministry of Finance to obtain approval. Issuance of Spending Authority is an instrument to execute the Indonesian Budget.

4. Laporan akhir tahun oleh eksekutif (Pemerintah) kepada legislatif (DPR) Di Indonesia, pelaporan APBN dilakukan 2 kali, yaitu laporan pelaksanaan APBN semester I, dan laporan keuangan Pemerintah pusat (LKPP). Tahapan ini merupakan bagian dari tahap pertanggungjawaban.

4. The executive (the government) submits an end-of-year report to the legislature (the House of Representatives) The Indonesian Budget is reported twice a year, in the first semester report and in the Central Government Financial Report. These reports make up the accountability report.

5. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan tahap akhir dari siklus APBN, dimana realisasi APBN diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

5. An audit by the Supreme Audit Agency concludesthe cycle of Indonesian Budget The Supreme Audit Agency inspects implementation of the Indonesian Budget.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011

Preparing the Indonesian Budget 2011

Sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh sebab itu, tahap perencanaan dan pengelolaan keuangan negara dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN. Pada periode yang sama, secara simultan, Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian dan lembaga terkait (BI, BPS, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang

As stipulated in the Law no. 17 of 2003 on State Finance and Law no. 27 of 2009 on the People»s Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council and the Regional Legislative Council, the Indonesian Budget is prepared based on the Government Work Plan (RKP). To plan and manage state finances, it has to start from setting the Government Work Plan (RKP) to which the Draft Indonesian Budget refers. Simultaneously, the Ministry of Finance and several ministries and affiliated agencies (Bank Indonesia,


Perekonomian) mulai melakukan rapat pembahasan tentang asumsi ekonomi makro ke depan.

the Central Bureau of Statistics, the National Development Planning Board, and Coordinating Ministry for Economic Affairs) begin a discussion about the projected macro-economic assumptions.

Penyusunan NK dan RAPBN 2011 dimulai dengan Penyusunan Pagu Indikatif dan Resource Envelope. Sebelum itu, dilakukan penyusunan dan penetapan asumsi dasar ekonomi makro 2011 yang digunakan sebagai basis perhitungan Resource Envelope dan Pagu Indikatif 2011.

Preparation of Financial Note and the Indonesian Budget 2011 begins with establishing Indicative Ceiling and Resource Envelope. However, prior to that stage, basic macroeconomic assumptions in 2011 need to be fixed as a starting point to calculate the Resource Envelope and the Indicative Ceiling 2011.

Kegiatan ini dimulai pada bulan Februari hingga Maret 2010. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran menyusun sumbangan bahan RKP untuk digabung dan difinalisasi oleh Bappenas. Setelah melalui beberapa kali pembaharuan, RKP dan Pagu Indikatif K/L tahun 2011 ditetapkan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan, No. 0181/M.PPN/04/2010 dan No. SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010.

This activity began from February to March 2010. At the same time, the Ministry of Finance via its Directorate General of Budget compiled materials for the Government Work Plan and sent it to the National Development Planning Board for finalization. After going through several revisions, the Government Work Plan and Indicative Ceiling of ministries/agencies in 2011 were established by a Joint Circular issued by the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Board and the Minister of Finance, No. 0181/M.PPN/04/2010 and No. SE-120/ MK/2010 dated April 6, 2010.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2010, dalam Sidang Paripurna DPR RI Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2011. Dokumen tersebut bersama-sama dengan RKP 2011 dibahas dengan DPR RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2011.

On 20 May, 2010, the Government submitted 2011 Macroeconomic Framework and the Fiscal Policy Principles documents during the Plenary Session of the House of Representatives. These documents, along with the Government Work Plan 2011, were discussed by the House as a preliminary talk on the Draft Indonesian Budget 2011.

Berdasarkan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2011, Pemerintah kemudian menyesuaikan pagu indikatif dengan perkiraan kemampuan fiskal sesuai asumsi makro dan kebijakan fiskal yang disepakati bersama untuk menjadi pagu sementara, yang selanjutnya didistribusikan ke seluruh K/L melalui Surat Edaran Menteri Keuangan. Pagu sementara untuk RAPBN 2011 ditetapkan dengan Surat edaran Menteri keuangan Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang pagu sementara Kementerian Negara/Lembaga tahun Anggaran 2011.

To follow up the preliminary Draft Indonesian Budget 2011 talk, the Government adjusted the indicative ceiling to suit the estimated fiscal capacity, which reflects the agreed macro asumptions and fiscal policy. Afterwards, the adjusted ceiling was established as a temporary ceiling, which then informed to all ministries/agencies through a circular of the Minister of Finance. The temporary ceiling of the Draft Indonesian Budget 2011 was set by the finance minister circular No. SE-294/MK.02/2010 dated June 24, 2010 about the temporary ceiling of state ministries/agencies in 2011 budget.

59

60



Berdasarkan SE Pagu Sementara tersebut, K/L menyusun RKA-KL Pagu Sementara, dan kemudian menyampaikannya ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. RKA-KL tersebut selanjutnya dihimpun dan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya dan selanjutnya disampaikan Presiden kepada DPR di depan Sidang Paripurna Luar Biasa DPR tanggal 16 Agustus 2010. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2010, fraksi-fraksi menyampaikan Pemandangan Umum atas RUU APBN 2011, serta pada tanggal 31 Agustus 2010, Pemerintah menyampaikan tanggapan atas pemandangan fraksi-fraksi tersebut.

Based on the temporary ceiling stated in the circular, ministries/agencies prepared their Work Plans and Budgets and submitted them to the Ministry of Finance, more specifically to the Directorate General of Budget. These Ministries/Agencies Work Plans and Budgets were summarized and became a base to formulate Financial Note, Draft Indonesian Budget 2011 and its bill. These documents were presented during extraordinary plenary session of the House of Representatives on 16 August 2010. Factions in the House expressed their general comments on the Draft Indonesian Budget 2011 on August 24, 2010, and on 31 August 2010 the government submitted its response to these comments.

Selanjutnya, NK dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya dibahas dengan DPR, dan kemudian disetujui untuk disahkan menjadi UU APBN 2011 pada tanggal 26 Oktober 2010. Setelah UU APBN 2011 ditetapkan, Pemerintah menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L, yang harus selesai paling lambat pada akhir November 2010. Rincian Anggaran Belanja K/L tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2011.

The government discussed the Financial Note, Draft Indonesian Budget 2011 and its bill with the House. On October 26, 2010 the Indonesian Budget 2011 was passed into law, and the government started to work on details of ministry/agency budget, which had to finish no later than the end of November 2010. Details of ministry/agency budget were made official by Presidential Regulation, and became an integral attachment of 2011 Indonesian Budget Law.

Selanjutnya, NK dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya dibahas dengan DPR, dan kemudian disetujui untuk disahkan menjadi UU APBN 2011 pada tanggal 26 Oktober 2010.

The government discussed the Financial Note, Draft Indonesian Budget 2011 and its bill with the House.


Setelah UU APBN 2011 ditetapkan, Pemerintah menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L, yang harus selesai paling lambat pada akhir November 2010. Rincian Anggaran Belanja K/L tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2011.

On October 26, 2010 the Indonesian Budget 2011was passed into law, and the government started to work on details of ministry/agency budget, which had to finish no later than the end of November 2010. Details of ministry/agency budget were made official by Presidential Regulation, and became an integral attachment of 2011 Indonesian Budget Law.

Tahap akhir dari siklus penyusunan APBN 2011 adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pada tanggal 20 Desember 2010. Penyerahan DIPA tahun 2011 diberikan lebih awal agar pelaksanaan APBN 2011 dapat segera dilaksanakan pada awal tahun 2011. Alur tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

The final stage of Indonesian Budget 2011 preparation is making budget execution documents (DIPA/Issuance of Spending Authority) on December 20, 2010. DIPA was submitted early to enable early execution of the Indonesian Budget 2011. The table below illustrates the flow of activities:

61

62



Sesuai dengan peraturan dan perundangan, pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibahas bersama Badan Anggaran DPR. Berdasarkan hal tersebut, Badan Anggaran DPR mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2011 mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 25 Oktober 2010.

After the submission of the Draft Indonesian Budget and in keeping with the rules and regulations, the House Budget Agency is involved in the discussion on the draft. Therefore, from 31 August to 25 October 2010, the Parliament»s Budget Commission held a session with the Government and the Governor of Bank Indonesia to discuss the draft bill on Indonesian Budget fiscal year 2011.

Dalam pembahasan tersebut, dibentuk tiga panitia kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) Draft RUU yang melakukan pembahasan secara bertahap, yaitu: 1. Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan bertugas untuk membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam RUU APBN 2011. Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 22 September 2010 sampai dengan 6 Oktober 2010.

To effectively carry out the discussion, three working committees (Panja) and a drafting team (Timus) were formed to discuss the draft in stages: 1. Working committee on Assumptions, Revenues, Deficit and Financing This working committee discussed the basic assumptions, revenues, deficit and financing aspects of the draft bill on Indonesian Budget 2011. The discussion lasted from September 22, 2010 to October 6, 2010.

2. Panja Belanja Pemerintah Pusat Panja Belanja Pemerintah Pusat bertugas membahas Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L). Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2010.

2. Working committee on Central Government Expenditures This committee discussed Central Government Expenditures comprising of expenditures by ministries/agencies and non ministries/agencies. The discussion went on from December 6 to October 8, 2010.

3. Panja Transfer ke Daerah Panja Transfer ke Daerah bertugas untuk membahas Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2010.

3. Working committee on Center-Regions Fiscal Transfer This committee discussed the Fiscal Equalization Fund (Revenue Sharing, General Allocation Grant, and Special Allocation Fund), Special Autonomy Fund and Adjustment Fund. The discussion started on October 5, 2010 and finished on October 11, 2010.

4. Tim Perumus Draft RUU Tim Perumus Draft RUU bertugas membahas draft RUU APBN 2011. Tim ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2010.

4. Bill-drafting Team This team discussed the draft bill on Indonesian Budget 2011. The discussion lasted from October 12 to October 14, 2010.

Keseluruhan hasil panja-panja dan tim perumus telah disinkronisasikan dalam Rapat Internal Badan Anggaran pada tanggal 22 Oktober 2010, dan dilaporkan dan disahkan dalam Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010.

On October 22, 2010, results from all discussions were made suitable for each other in a restricted session of the House Budget Agency. The results were reported and ratified on October 25, 2010.


Dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja Asumsi telah melakukan pembahasan dari tanggal 22 September 2010 sampai dengan 6 Oktober 2010. Berdasar hasil pembahasan tersebut, besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2011 disepakati sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi disepakati sebesarl 6,4 persen, (2) Inflasi disepakati sebesar 5,3 persen, (3) Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS disepakati sebesar Rp9.250 per US Dolar, (4) Suku bunga SBI-3 bulan disepakati sebesar 6,5 persen, (5) Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) disepakati sebesar US$80 per barel, dan (6) Lifting minyak disepakati sebesar 970 ribu barel per hari. Asumsi ekonomi makro hasil pembahasan dengan DPR RI selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

There were a series of discussions from September 22, 2010 to October 6, 2010 in which the government and the working committees decided on the Basic Macroeconomic Assumptions used in Draft Indonesian Budget 2011. Finally, the agreed variables of Basic Macroeconomic Assumptions in 2011 are: (1) the agreed rate of Economic Growth is 6.4 percent, (2) the agreed rate of Inflation is 5.3 percent, (3) the agreed Rupiah Dollar exchange rate is Rp 9,250 per U.S. dollar, (4) the agreed threemonth-rate of Bank Indonesia Certificate is 6.5 percent, (5) the agreed Indonesian Crude Oil Price is at U.S. $ 80 per barrel, and (6) Oil lifting is agreed at 970 thousand barrels per day. The detailed Macroeconomic assumptions can be seen in the following table:

Dalam pembahasan Pendapatan Negara dan Hibah RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja menyepakati bahwa Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN 2011 sebesar Rp1.104.902,0 miliar, terdiri dari: (1) Penerimaan Perpajakan Nonmigas sebesar Rp794.701,9 miliar; (2) Penerimaan Migas sebesar Rp215.336,0 miliar; (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) perikanan sebesar Rp150,0 miliar; (4) PNBP SDA Kehutanan sebesar Rp2.908,1 miliar; (5) PNBP SDA Pertambangan Umum sebesar Rp10.365,2 miliar; (6) PNBP SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp356,1 miliar; (7) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp27.590,4 miliar; (8) PNBP Lainnya sebesar Rp45.166,6 miliar; (9) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp15.030,8 miliar; dan (10) Hibah sebesar Rp3.739,5 miliar.

The government and the working committees have reached agreement on State Revenues and Grants expressed in the Indonesian Budget 2011 amounting to Rp 1,104,902.0 billion, consisting of: (1) Non-Oiland-Gas-Tax Revenues amounting to Rp 794,701.9 billion, (2) Oil and Gas Revenue amounting to Rp 215,336.0 billion, (3) Non-Tax Revenue from Natural Resources, fishery in particular, amounting to Rp 150.0 billion, (4) Non-Tax Revenue from Natural Resources, Forestry in particular, amounting to Rp 2,908.1 billion, (5) Non-Tax Revenue from Natural Resources, particularly Mining in general, amounting to Rp 10,365.2 billion, (6) Non-Tax Revenue from Natural Resources, particularly Geothermal Mining, amounting to Rp 356.1 billion; (7) The goernment»s portion of State-owned Enterprise revenues amounting to Rp 27,590.4 billion; (8) Other non-tax revenues amounting to Rp 45,166.6 billion; (9) Revenue from Public Service Agency (PSA) amounting to Rp 15,030.8 billion, and (10) Grants amounting to Rp 3,739.5 billion.

63

64



Dalam pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyepakati bahwa Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2011 sebesar Rp 836.578,2 miliar. Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2011 mengacu kepada kebijakan yang telah disepakati bersama dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2011.

Moreover, the government and the working committees have come to an agreement on the sum of Central Government Expenditures - amounting to Rp 836,578.2 billion - which the Indonesian Budget 2011 allocates. Policies on the Central Government Expenditures in 2011 refer to the agreement reached during the Preliminary Discussion on the Draft Indonesian Budget 2011.


Menurut jenis belanja, Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari (1) belanja pegawai sebesar Rp180.624,1 miliar; (2) belanja barang sebesar Rp132.422,9 miliar; (3) belanja modal sebesar Rp121.881,1 miliar; (4) pembayaran bunga utang sebesar Rp115.209,2 miliar; (5) subsidi sebesar Rp187.624,3 miliar; (6) belanja hibah sebesar Rp771,3 miliar; (7) bantuan sosial sebesar Rp60.956,6 miliar; dan (8) belanja lainlain sebesar Rp15.261,0 miliar.

Central Government Expenditures cover (1) personnel expenses amounting to Rp 180,624.1 billion, (2) procurement of goods amounting to Rp 132,422.9 billion, (3) capital expenditure amounting to Rp 121,881.1 billion, (4 ) payment of debt interest amounting to Rp 115,209.2 billion, (5) subsidies amounting to Rp 187,624.3 billion, (6) grant expenditures amounting to Rp 771.3 billion; (7) social assistance amounting to Rp 60,956.6 billion, and (8) other expenditures amounting to Rp 15,261.0 billion.

Selanjutnya, Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis berdasarkan hasil pembahasan dengan DPR RI selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Details of Central Government Expenditures by type are outlined below:

Sedangkan menurut organisasi, alokasi untuk belanja K/L ditetapkan mencapai Rp432,8 triliun (6,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto), alokasi belanja non K-L (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) ditetapkan sebesar Rp403,8 triliun (5,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

It has been decided that the allocated budget for ministry/agency expenses amounts to Rp 432.8 trillion (6.2% of Gross Domestic Product) and the budget for non-ministry/agency (State General Treasurer Budget Section) amounts to Rp 403.8 trillion (5.8% of Gross Domestic Product).

65

66



Dalam pembahasan Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja menyepakati bahwa Transfer ke Daerah dalam APBN 2011 sebesar Rp392.980,3 miliar, yang terdiri: a. Dana Perimbangan sebesar Rp334.324,0 miliar, yang terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil sebesar Rp83.558,4 miliar; (2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp225.532,8 miliar; dan (3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp25.232,8 miliar.

Meanwhile, the total Center-Regions Fiscal Transfer allocated in the Draft Indonesian Budget 2011 is Rp 392,980.3 billion, which the government and working committees have agreed. This number covers: a. Amounting to Rp 334,324.0 billion, Fiscal Equalization Fund comprises of: (1) Revenue Sharing Fund which is equal to Rp 83,558.4 billion; (2) General Allocation Grant amounting to Rp 225,532.8 billion; and (3) Special Allocation Fund amounting to Rp 25,232.8 billion.

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebesar Rp58.656,3 miliar, yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10.421,3 miliar dan Dana Penyesuaian sebesar Rp48.235,0 miliar.

b. Special Autonomy and Adjustment Funds which amount to Rp 58,656.3 billion comprise of Rp 10,421.3 billion allocated for Special Autonomy Fund and Rp 48,235.0 billion for Adjustment Fund.

Lebih lanjut mengenai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Panja DPR tentang Transfer ke Daerah, dapat disajikan pada tabel berikut.

The detailed information on the agreed total amount of Center-Regions Fiscal Transfer can be seen in the table below.

Berdasarkan besaran Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.104.901,9 miliar dan Belanja Negara sebesar Rp1.229.558,4 miliar, maka defisit anggaran tahun 2011 disepakati sebesar Rp124.656,5 miliar atau 1,8 persen terhadap PDB.

Based on the fact that the agreed amount of State Revenue and Grants is Rp 1,104,901.9 billion and State Expenditure is Rp 1,229,558.4 billion, it is decided that the agreed budget deficit in 2011 is Rp 124,656.5 billion, or 1.8% of GDP.

Berdasarkan besaran Pendapatan Negara dan Untuk menutupi defisit anggaran tahun 2011, disepakati pembiayaan sebesar Rp124.656,5 miliar yang terdiri dari pembiayaan non utang sebesar Rp2.387,9 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp127.044,4 miliar.

It has been agreed that a total of Rp 124,656.5 billion is used to cover 2011 budget deficit. This amount consists of Rp 2,387.9 billion for non-debt financing and Rp 127,044.4 billion for debt financing.


Penyusunan Laporan Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2010

Preparing a report on first semester performance of Indonesian Budget 2010 and its prognosis in the second semester

Pemerintah menyusun Laporan Semester I Pelaksanaan APBN 2010 yang dimulai pada akhir Juni 2010 dan disampaikan ke DPR pada tanggal 16 Juli 2010. Laporan Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2010 dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010.

To comply with law no. 17 of 2003 on State Finance, law number 27 of 2009 on the People»s Consultative Assembly, the House of Representatives and the Regional Representative Council, and law number 47 of 2009 on the Indonesian Budget 2010, which is amended by law number 2 of 2010 on the Revised Indonesian Budget 2010, in late June 2010 the government began to compile a report on the first semester performance of the Indonesian Budget 2010. On July 16, 2010 the report was submitted to the House of Representatives.

Secara keseluruhan realisasi APBN-P 2010 sampai dengan semester I menunjukkan surplus sebesar Rp47.905,0 miliar. Pencapaian tersebut terkait dengan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dalam semester I sebesar Rp443.682,5 miliar atau 44,7 persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P 2010. Sedangkan realisasi Belanja negara pada periode yang sama mencapai sebesar Rp395.777,5 miliar atau 35,1 persen. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

In general, the first semester of Revised Indonesian Budget 2010 was in surplus amounting to Rp 47,905.0 billion. The surplus was created from the gap between the first semester State Revenues and Grants reaching Rp 443,682.5 billion or 44.7% of budget target and State Expenditures over the same period amounting to Rp 395,777.5 billion or 35.1% of the target. The table below shows more detailed information about the surplus:

67

68



penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010

Preparing the Revised Indonesian Budget 2010

APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2010 diajukan lebih awal dari jadwal reguler, yang biasanya disampaikan setelah Laporan semester I pelaksanaan APBN oleh Pemerintah. Dasar pertimbangan dilakukannya hal tersebut adalah untuk : (1) menampung perkembangan kondisi perekonomian nasional terkini, khususnya terkait dengan besaranbesaran ekonomi makro yang telah mengalami perubahan cukup signifikan; (2) mengakomodasikan tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam UU APBN 2010. Hal ini dilakukan berlandaskan ketentuan Pasal 27 UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010. Setelah dilakukan pembahasan yang cukup intensif, dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 3 Mei 2010, RUU APBN-P disetujui untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya, APBN-P 2010 ditetapkan dengan UU No.2 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 tahun 2009 tentang APBN 2010.

The submission of the Revised Indonesian Budget 2010 was earlier than the regular schedule which is usually after passing the first semester performance of Indonesian Budget in a given year. The early submission was to accomodate: (1) the current national economic conditions, particularly the significant changes in macroeconomic variables, (2) additional prioritized spendings not accommodated by the Indonesian Budget Law 2010. The early submission was in compliance with Article 27 of Law no. 47 of 2009 regarding the Indonesian Budget 2010. After going through intensive discussions, on 3 May 2010 the bill on revised Indonesian Budget 2011 was passed into law in plenary session of the House of Representatives. Later, Act No.2 of 2010 dated May 25, 2010 was issued to ratify the Revised Indonesian Budget 2010 and to amend Act No. 47 of 2009 on the Indonesian Budget 2010.

Dalam rangka memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro agar lebih realistis, maka asumsi dasar ekonomi makro disesuaikan menjadi: (1) pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,8 persen; (2) tingkat inflasi sebesar 5,3 persen; (3) ratarata suku bunga SBI-3 bulan sebesar 6,5 persen; (4) nilai tukar sebesar Rp9.200/US$; (5) harga minyak mentah Indonesia rata-rata sebesar US$80,0 per barel; dan (6) lifting minyak sebesar 0,965 juta barel per hari. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

To make basic macroeconomic assumptions more realistic, the assumptions are updated as follows: (1) economic growth is set at 5.8%, (2) inflation rate is at 5.3%, (3) the average-three-month-interest rate of Bank Indonesia Certificate is at 6.5%, (4) Dollar Rupiah exchange rate is at Rp 9,200/US $; (5) the average Indonesian crude oil price is U.S. $ 80.0 per barrel, and (6) oil lifting is 0.965 million barrels per day. The detailed information about the updated assumptions is as shown in the following table.


Pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2010 ditetapkan sebesar Rp992.398,8 miliar (15,9 persen terhadap PDB), naik 4,5 persen dibandingkan dengan APBN 2010 sebesar Rp949.656,1 miliar. Pendapatan negara dan hibah tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp990.502,3 miliar dan hibah sebesar Rp1.896,5 miliar. Penyesuaian pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2010 lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Targetted state revenues and grants of the Revised Indonesian Budget 2010 is set at Rp 992,398.8 billion (15.9% of GDP), 4.5% higher than that of the pre-revised Indonesian Budget 2010 amounting to Rp 949,656.1 billion. State revenues and grants comprise of domestic revenue reaching Rp 990,502.3 billion and grants amounting to Rp 1,896.5 billion. The detailed information about updated state revenues and grants of the Revised Indonesian Budget 2010 is shown in the table below.

Dengan adanya new initiative programs, berbagai perubahan langkah-langkah kebijakan stabilisasi harga, dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran belanja negara, baik pada alokasi anggaran belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, maka besaran anggaran belanja negara dalam APBN-P 2010 ditetapkan sebesar Rp1.126.146,5 miliar (18,0 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp78.480,5 miliar, atau 7,5 persen bila dibandingkan dengan dengan pagu dalam APBN 2010 sebesar Rp1.047.666,0 miliar. Anggaran belanja negara tersebut sekitar 69,4 persen dialokasikan pada belanja pemerintah pusat dan 30,6 persen dialokasikan pada transfer ke daerah. Lebih jelas mengenai rincian belanja negara tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

As a result of new initiative programs, various changes take place such as modification in pricestabilizing measures and in basic macroeconomic assumptions. These changes lead to significant alteration to various variables of state expenditures, including central government expenditures and Center-Regions Fiscal Transfer. State Expenditure allocated in the Revised Indonesian Budget 2010 is set at Rp 1,126,146.5 billion (18.0% of GDP). It is Rp 78,480.5 billion bigger or 7.5% higher than the same allocation in pre-revised Indonesian Budget 2010, which is set at a maximum of Rp 1,047,666.0 billion. 69.4% of the budget is is allocated to central government expenditures and 30.6% is spent on center-regions fiscal transfer. More detailed information about 2010 State Expenditure is shown in the following table.

69

70



Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp78.480,5 miliar, atau 7,5 persen bila dibandingkan dengan dengan pagu dalam APBN 2010 sebesar Rp1.047.666,0 miliar. Anggaran belanja negara tersebut sekitar 69,4 persen dialokasikan pada belanja pemerintah pusat dan 30,6 persen dialokasikan pada transfer ke daerah. Lebih jelas mengenai rincian belanja negara tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

It is Rp 78,480.5 billion bigger or 7.5% higher than the same allocation in pre-revised Indonesian Budget 2010, which is set at a maximum of Rp 1,047,666.0 billion. 69.4% of the budget is is allocated to central government expenditures and 30.6% is spent on center-regions fiscal transfer. More detailed information about 2010 State Expenditure is shown in the following table.

Perubahan pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut pada akhirnya juga mengakibatkan perubahan terhadap besaran defisit anggaran, yaitu dari Rp98.009,9 miliar (1,6 persen terhadap PDB) pada APBN 2010 menjadi sebesar Rp133.747,7 miliar (2,1 persen terhadap PDB) pada APBN-P 2010.

The changes also bring about an increase in the volume of budget deficit which is previously Rp 98,009.9 billion (1.6% of GDP) in the Indonesian Budget 2010 into Rp 133,747.7 billion (2.1% of GDP) in the revised one.

Pelaksanaan Kegiatan 2010

Implementation of Activities 2010

Guna mendukung pencapaian visi dan misi DJA, serta tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan dengan indikator tersusunnya draft NK, RAPBN/P, dan RUU APBN/P dengan besaran yang akurat dan tepat waktu, maka pada tahun 2010 perlu ditetapkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan untuk tercapainya tujuan dimaksud.

To attain the vision and mission of the DGB and to plan a sound, credible and sustainable Indonesian Budget (indicators of success include well-prepared Draft Financial Note, Draft Indonesian Budget/revised draft and draft of bill on Indonesian Budget/revised budget, all are presented accurately and in timely manner), an action plan is needed.


Rencana aksi yang ditetapkan untuk tercapainya kegiatan Penyusunan Rancangan APBN, antara lain: 1. Menyusun time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan indikator tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme penyusunan APBN/P secara tepat waktu.

The action plan includes, among others:

2. Menyusun outline Nota Keuangan (NK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan indikator tersusunnya outline NK dan RAPBN/P yang tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus penyusunan APBN.

2. Constructing outlines of Financial Note and Draft Indonesian Budget. Indicator of success: in-time availability of both outlines.

3. Menyusun NK dan RAPBN/P dengan indikator tersusunnya dokumen NK dan R APBN beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P beserta RUU-nya yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN.

3. Compiling Financial Note, Draft Indonesian Budget/Draft Revised Indonesian Budget documents and their bills. Indicator of success: intime availability of all documents.

4. Menyusun exercise I-account (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) dengan indikator (i) tersusunnya exercise I-account (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN; dan (ii) tersusunnya exercise I-account (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) yang akurat.

4. Preparing exercise I-account (indicative ceiling, temporary ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft Revised Indonesian Budget and projected realization). Indicators of success: accuracy and intime availability of the document.

5. Menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II dengan indikator tersusunnya Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan Prognosis Semester II yang tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus penyusunan APBN.

5. Preparing a report on first semester performance of Indonesian Budget 2010 and its prognosis in the second semester. Indicators of success: in-time availability of both the report and prognosis.

Selanjutnya pada tahun 2010, capaian rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya kegiatan Penyusunan Rancangan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah: 1. Tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme penyusunan APBN/P dengan tepat waktu (100%).

In 2010, as it turned out, several achievements had been made to ensure sound, credible and sustainable Draft Indonesian Budget:

1. Devising a time frame and a procedure to construct and review Financial Note and Draft Indonesian Budget. Indicator of success: intime availability of seamless time frame and ` procedure.

1. A time frame and a procedure to construct Draft Indonesian Budget were available in time (100%).

71

72



2. Tersusunnya outline NK dan RAPBN/P yang tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus penyusunan APBN (100 persen)

2. Outlines of Financial Note and Draft Indonesian Budget/Draft Revised Indonesian Budget were available in time (100%).

3. Tersusunnya dokumen NK dan RAPBN beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P beserta RUU-nya yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN (100 persen)

3. Financial Note, Draft Indonesian Budget/Draft Revised Indonesian Budget documents and their bills were available in time (100%).

4. Tersusunnya exercise I-account (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN (100 persen)

4. Exercise I-account (indicative ceiling, temporary ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft Revised Indonesian Budget and projected realization) was available in time (100%).

5. Tersusunnya exercise I-account (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) yang akurat (97,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar 91 persen

5. Exercise I-account (indicative ceiling, temporary ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft Revised Indonesian Budget and projected realization) was highly accurate (97.6% of predetermined target of 91%).

6. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan Prognosis Semester II yang tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus penyusunan APBN (100 persen) Untuk mendukung tercapainya penyusunan rancangan APBN yang sehat, kredibel, dan sustainable diperlukan pendanaan/pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

6. Report on first semester performance of Indonesian Budget 2010 and its prognosis in the second semester were available in time (100%) Activities to construct sound, credible and sustainable Draft Indonesian Budget need financing, which are taken from the Indonesian Budget 2010.


Kegiatan yang memerlukan pendanaan APBN pada tahun 2010, sebagai berikut:

Those activities include:

73

74



Kendala dan Upaya Pemecahannya

Problems and Their Solutions

Dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan APBN dari sejak tahap persiapan hingga penetapan, terdapat beberapa kendala-kendala yaitu :

There have been problems during the process of preparation and enactment of Financial Note and the Indonesian Budget:

Kendala Pertama, banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya, baik stakeholder yang yang berasal dari kalangan Pemerintah sendiri, maupun stakeholder di luar Pemerintah, seperti DPR dan DPD. Kepentingan yang berbeda, pemahaman yang kadang-kadang tidak sama, membuat penyusunan dan perumusan RUU tentang APBN pada tahun-tahun sebelumnya menemui kendala dan hambatan dalam hal kelancaran koordinasi, yang disebabkan oleh banyaknya instansi Pemerintah terkait yang terlibat dalam proses penyusunan dan perumusan tentang RUU APBN. Penyusunan RUU tentang APBN 2010 juga didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI, dan juga kesepakatan antara kementerian/lembaga teknis dengan komisikomisi terkait di DPR.

Firstly, the fact that there is a considerable number of stakeholders - government officials and lawmakers involved in the process greatly complicates drafting a bill on the Indonesian Budget. Different stakeholders may have their own vested-interests and viewpoints, and it was difficult to coordinate among various government agencies involved in drafting the bill. Since the bill on the Indonesian Budget was a result of bargain among the Minister of Finance (representing the government), Budget Agency of the House of Representatives, ministries/technical agencies and related House commissions, drafting the bill was a complicated, time-consuming process.


Hal tersebut dapat berdampak pada semakin rumit dan kompleksnya proses pembahasan RUU tentang APBN, yang akhirnya dapat pula berdampak pada perubahan substansi APBN itu sendiri, maupun pada lebih banyaknya waktu yang dibutuhkan.

As a result of ts complication, there have been changes in the substances of the Indonesian Budget.

Kendala kedua adalah dalam proses penganggaran dan penyusunan RAPBN melibatkan banyak stakeholder, dengan banyak kepentingan yang berbeda. Dalam rangka mencapai kepentingan tersebut, ada kalanya beberapa stakeholder mengambil jalan pintas untuk mendapatkan alokasi anggaran, tanpa melewati aturan yang ada dalam SOP penganggaran dan penyusunan RAPBN yang berlaku. Terdapat beberapa stakeholder yang mengajukan alokasi anggaran langsung ke DPR, tidak melalui Menteri Keuangan terlebih dahulu. Hal ini menyulitkan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan anggaran dan mencari sumber pembiayaan. Disamping itu, kelayakan dari usulan tersebut menjadi sangat relatif karena tergantung hak budget DPR

Secondly, with various stakeholders involved along with their many interests, there were cases where certain stakeholders took «shortcuts» to obtain the budget they needed. Instead of following the standard procedures of proposing budget, they passed over the Minister of Finance and proposed their budget directly to the House of Representatives. This practice gave the government, in this case the Ministry of Finance, a problem of funding the additional budget. Moreover, the feasibility of the proposal could be arguable and depended solely on the House budget right.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala tersebut adalah pertama telah dibentuk kegiatan Koodinasi Teknis Perumusan NK dan RAPBN 2011 beserta RUU APBN 2011 serta NK dan RAPBNP 2010 beserta RUU APBN-P 2010 mengingat banyaknya ketentuan yang menjadi koridor dalam penyusunan APBN. Hal ini diharapkan dari segi waktu, RUU tentang APBN dapat disampaikan, dibahas dan ditetapkan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Sedangkan dari segi substansi, RUU tentang APBN 2011 sesuai dengan koridor peraturan dan dapat mendukung proses penyelenggaraan Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

To overcome the problems and to comply with standard procedures in formulating budget, a Coordinating Team was established to formulate Financial Note and the Draft Indonesian Budget 2010 along with its bill. It is expected that the bill can be proposed, discussed and enacted as scheduled. Meanwhile, the bill on the Indonesian Budget 2011 is already in compliance with prevailing regulations fit for what the government needs to achieve its goals.

Upaya lain adalah memberi pengarahan kepada Kementerian Negara/Lembaga agar memiliki persepsi yang sama mengenai proses penganggaran dan penyusunan APBN, khususnya dalam pembahasan dengan DPR serta menerapkan SOP Penganggaran dan Penyusunan APBN secara tegas.

There have been efforts to dispense information to all ministries/agencies about proposing budget to ensure a common perception about budgeting process and budget discussion with the House of Representatives. Measures are also taken to uphold the standard procedures of proposing and formulating budget.

75

76


Bab 4 Chapter 4

Pengalokasian Anggaran Budget Allocation

PENGALOKASIAN ANGGARAN

BUDGET ALLOCATION

A. Penyusunan Pagu

A. Ceiling Formulation

Sesuai dengan siklus penyusunan dan penelaahan anggaran Kementerian/Lembaga, pada bulan Maret telah dilakukan penyusunan Pagu Indikatif 2011. Selanjutnya, pada bulan Juni dan bulan Oktober dilakukan penyusunan Pagu Sementara 2011 dan Pagu Definitif 2011, yang diselingi dengan penyusunan APBN-Perubahan 2010 pada beberapa K/L yang mengalami perubahan kebijakan anggaran.

In keeping with the ministry/agency budget formulation and analysis cycle, the Indicative Ceiling 2011 had been stipulated on March 2010. Subsequently, the Temporary Ceiling and the Definitive ceiling were completed in June and October respectively. In between, the Revised Indonesian Budget 2010 had also been formulated to accommodate budget policy changes in several ministries and agencies.

Beberapa kebijakan yang dihasilkan dalam pengalokasian anggaran negara adalah dengan dikeluarkannya : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor 0181/M.PPN/04/2010 dan SE120/MK/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011.

The state budget allocation policies above are manifested in the following forms: 1. Minister of National Development Planning/ Chairperson of National Development Board and Minister of Finance Joint Circular Number 0181/ M.PPN/04/2010 and Circular Letter Number SE120/MK/2010 dated 6 April 2010 on Indicative Ceiling and Initial Draft of Government Work Plan (RKP) for 2011.

2. Surat Edaran Menteri Keuangan No.294 tgl 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara /Lembaga tahun anggaran 2011.

2. Minister of Finance Circular No. 294 dated 24 June 2010 on the Temporary Ceiling for Ministries/ Agencies for Fiscal Year 2011.


3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara /Lembaga tahun anggaran 2011.

3. Circular Letter of the Minister of Finance Number SE-676/MK.02/2010 on the Definitive Ceiling for Ministries/Agencies for Fiscal Year 2011.

4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2010.

4. Circular Letter of the Minister of Finance Number SE-224/MK.02 Year 2010 on the Amendments of Ministry/Agency Expenditure Budget in the Indonesian Budget 2010.

B. Himpunan RKA-KL Tahun 2011

B. Ministry/Agency Work Plan and Budget (RKA-KL) Compilation 2010

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) merupakan salah satu dokumen yang disusun dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara khususnya anggaran K/L harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

The Ministry/Agency Work Plan and Budget (RKA-KL) is one of the documents produced in the framework of State Finance Management. The process of producing RKA-KL should adhere to the principles stated in Section 3 article (1) of Law Number 17 Year 2003 on State Finance.

Sebagai pedoman bagi K/L untuk menyusun RKA-KL dan petugas Penelaah DJA dalam penelaahan RKAKL telah ditetapkan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.

Furthermore, the Ministry of Finance has issued Minister of Finance Finance Regulation Number 104/ PMK.02/2010 on RKA-KL Formulation and Analysis Guidelines to guide the ministries and agencies in constructing their RKA-KLs and DGB»s budget analysts in validating them.

77

78


BAB 4: Pengalokasian Anggaran CHAPTER 4: Budget Allocation

Selain itu, untuk dapat menyusun RKA-KL tahun 2011 telah dibuat Aplikasi RKA-KL baru yang merupakan hasil modifikasi dari aplikasi lama yang telah disesuaikan dengan hasil Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang disusun bersama oleh DJA dan Bappenas.

In addition, a new RKA-KL Application has also been created to facilitate RKA-KL 2011 formulation. The software is a modification of an earlier version to comply with the results of Program and Activity Restructuring, which was jointly conducted by DGB and the National Development Planning Board.

Adanya hal - hal baru yang berkaitan dengan kebutuhan penyusunan RKA-KL tahun 2011 tersebut, mempunyai konsekuensi terhadap kesiapan K/L pada saat penyusunan RKA-KL dan petugas Penelaah untuk menelaah RKAKL serta kelancaran pelaksanaan penelaahan RKAKL itu sendiri.

The new guideline and software consequently required preparedness in the part of the ministries and agencies in constructing their RKA-KLs and the DGB officers in analyzing them to ensure that the RKA-KL analysis phase went as planned.

Proses penelaahan dan penyelesaian SAPSK telah selesai dikerjakan dan telah dikirimkan ke Ditjen Perbendaharaan dan KL sejak awal Desember. Di tahun 2010, DJA telah menyelesaikan 415 SAPSK (SP RKAKL) tepat waktu.

The Budget Unit per Work Unit (SAPSK) analysis and completion process was concluded in early December

Penyelesaian Himpunan RKA-KL tahun 2011 ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011.

The completion of RKA-KL 2011 Compilation was marked by the issuing of Presidential Decree Number 26 Year 2010 on the Central Government Expenditure Budget Details for FY 2011.

C. Revisi Anggaran

C. Budget Revision

Berdasarkan PMK Nomor 180/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Revisi Anggaran TA 2010, revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ APBN Perubahan TA 2010 dan ditetapkan dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010. Sampai dengan 31 Desember 2010, telah diselesaikan usulan revisi anggaran yang diajukan oleh KL sebanyak 1082 revisi secara tepat waktu.

According to Regulation of Minister of Finance Number 180/PMK.02/2010 on Amendment of Regulation of Minister of Finance Number 69/ PMK.02/2010 on 2010 Budget Revision, the definition of budget revisions is the changes made to the details of Central Government Expenditure Budget which has been previously stipulated in the Indonesian Budget /Revised Indonesian Budget 2010. The changes are then stated in the Budget Unit per Work Unit document (SAPSK) and/or the Issuance of Spending Authority (DIPA) for FY 2010. Until 31 December 2010, DGB had punctually processed 1082 budget revisions proposed by the ministries and agencies.

and the resulting documents were promptly sent to Directorate General of Treasury. In 2010, DGB completed all 415 SAPSKs (RKA-KL Stipulation Letter) on time.


D. Penyelesaian SBK

D. Specific Cost Standard (SBK)

Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran kegiatan. Pada tahun 2010, SBK yang telah disusun oleh DJA adalah sebanyak 2874 SBK yang diselesaikan tepat waktu.

The Specific Cost Standard (SBK) is the cost of producing a certain activity output. It is an accumulation of the activity»s input component costs, all of which are stated as activity output cost. In 2010, DGB issued 2874 SBKs right on schedule.

E. Sosialisasi Kebijakan Penganggaran Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan selama tahun 2010 adalah : a. Sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 dan Review atas Pelaksanaan PMK Nomor 104/ PMK.02/2010. Dalam rangka meningkatkan pemahaman para petugas pengelola anggaran mitra kerja DJA, telah dilakukan sosialisasi dan review atas pelaksanaan PMK dimaksud, yang dilaksanakan per kelas. Adapun maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama pada setiap K/L mengenai tata cara penyusunan RKA-KL yang benar serta prosedur dan persyaratan tata cara revisi anggaran, sehingga kualitas RKA-KL menjadi semakin baik dan tersusun dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses penyelesaian.

E. Budgeting Policy Socialization a. The socialization of Minister of Finance Finance Regulation Number 69/PMK.02/2010 and Review on the implementation of Minister of Finance Finance Regulation Number 104/PMK.02/2010

To enhance the knowledge of budget officers from line ministries, DGB has organized classes to facilitate the socialization and review of the above regulations. The objective of this activity is to ensure that the line ministries have a common understanding and perception in terms of RKA-KL and budget revision procedures and requirements and, therefore, speed up the entire process.

b. Sosialisasi PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 dan Perdirjen Anggaran Nomor 02/AG/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus.

b. The socialization of Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.02/2010 on Cost Standards for Fiscal Year 2011 and Director General of Budget Regulation Number 02/AG/2010 on Specific Cost Standard Formulation Guideline.

c. Untuk mendukung proses penelaahan dan penyusunan SBK telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 dan Perdirjen Anggaran Nomor 02/AG/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus. Pada tahun 2010, dilaksanakan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 dan diikuti oleh seluruh Kementerian/ Lembaga yang menjadi mitra DJA dan dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II dari Kementerian/Lembaga dimaksud.

c. To support SBK formulation and analysis, Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.02/2010 on Cost Standards for Fiscal Year 2011 and Director General of Budget Regulation Number 02/AG/2010 on Specific Cost Standard Formulation Guideline has been issued. In 10 May 2010, DGB organized a dissemination session on both regulations. The venue was attended by echelon I and II officials from all ministries and agencies.

79

80



Tujuansosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkankemampuan K/L dalam menyusun SBK, sehingga usulan SBK yang diajukan oleh K/L sesuai dengan ketentuan, dengan kualitas SBK yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.

The objective of the activity was to enhance the ministries/agencies capabilities in producing better quality SBK proposals that are in line with the prevailing regulations.

d. Sosialisasi PMK Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. The socialization of Minister of Finance Regulation Number 56/PMK.02/2010 on the Procedure of Multiyears Contract Proposal and Approval in Government Goods/Services Procurement.

F. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan alokasi dan realisasi anggaran K/L

F. Ministry/Agency Budget Allocation and realization management monitoring and evaluation

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dimana pada tahap I dilaksanakan monitoring dan evaluasi penganggaran K/L sampai dengan Triwulan I TA 2010, dengan tujuan utama untuk mengukur akurasi data pagu dan realisasi anggaran satker K/L terhadap database SAPSK, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi satker dalam pengelolaan anggaran.

Ministry/Agency Budget Allocation and Realization Management Monitoring and Evaluation The monitoring and evaluation was implemented in two phases, the first of which covered ministry/ agency budgeting up to the first quarter of FY 2010. The main objective is to measure the accuracy of ministry/agency work units» budget ceiling and realization data in comparison with the SAPSK database as well as to identify budget management problems faced by the work units.

Pada tahap II, fokus kegiatan selain mengukur akurasi data pagu dan realisasi anggaran (sampai dengan Triwulan II TA 2010), juga memonitor pemahaman K/L dan pelaksanaan norma-norma penganggaran yang telah dikeluarkan DJA, berupa PMK mengenai Juknis Penyusunan RKA-KL, Juknis Revisi dan Standar Biaya Umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, jumlah satker responden diperbanyak dan melakukan penyempurnaan terhadap kuesioner yang dibagikan kepada satker. Hasil dari kegiatan tersebut akan dijadikan sebagai rekomendasi dan masukan bagi unit di DJA dalam rangka membuat dan menyusun kebijakan baru di masa yang akan datang.

The focal point of the second phase, aside from measuring budget ceiling and realization data accuracy, was to monitor the ministries/agencies» comprehension on budgeting norms and the implementation of various budgeting norms issued by the DGB, namely the Minister of Finance Regulation on RKA-KL Formulation Guideline, Budget Revision Guideline and General Cost Standard. To accomplish those objectives, DGB decided to enlarge the number of respondents and revised the questionnaire to be distributed to the work units. The survey result would serve as recommendations and inputs for DGB units in constructing new policies in the future.

G. Pelaksanaan Bimbingan Teknis SBK 2011

G. Technical Assistance for SBK 2011

Sebagaimana diketahui, dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Standar Biaya Khusus merupakan faktor penting yang diperlukan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja.

The implementation of Performance Based Budgeting requires performance indicator, cost standard, and performance evaluation.The Specific Cost Standard is an important element of Performance Based Budgeting.


Dengan adanya SBK, dapat diketahui alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga.

It enables DGB to measure the fund allocation required to produce a certain output of an activity conducted by a particular ministry or agency.

Penyusunan SBK telah dimulai sejak tahun 2006. Dari tahun ke tahun, jumlah SBK yang disusun terus mengalami peningkatan. Namun demikian, jumlah SBK tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup drastis karena pada tahun 2010 terjadi beberapa perubahan mendasar dalam sistem penganggaran, yang berpengaruh terhadap kriteria SBK. Sementara itu, dari semua SBK yang telah disusun tersebut, masih terdapat SBK yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Juknis SBK.

The use of SBK was initiated in 2006. In the following years, the number of SBKs was increasing. However, the number of SBKs for 2011 significantly dropped due to several fundamental changes in the budgeting system that were implemented in 2010, which influenced the criteria of SBK. Meanwhile, of all proposed SBK, some did not comply with the criteria set by the SBK guideline.

Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar tersebut, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada K/L, khususnya yang menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran sehingga terdapat kesamaan persepsi terhadap kebijakan/norma baru yang telah ditetapkan antara Direktorat Jenderal Anggaran dan K/L.

Such significant changes naturally require more intensive socialization to the ministries and agencies, especially the Directorate General Budget»s counterparts, to ensure common perception of both DGB and the ministries and agencies regarding the new policies/norms.

H. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain (BA BUN BSBL)

H. State Treasurer Budget Unit for Subsidy Expenditures and Other Expenditures (BABUN BSBL)

Pada tahun 2010 telah diterbitkan 12 PMK dengan rincian 11 PMK tentang tata cara penyediaan, pencairan BA BUN dan 1 PMK tentang realokasi BA BUN. PMK dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.02/2010 tanggal 14 Juni 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;

In 2010, 12 Minister of Finance Regulations related to State Treasurer Budget Unit (BABUN) were issued. Eleven regulations were about the procedures of provision and disbursement of BABUN while one was on BABUN reallocation. The regulations are as follow: 1. Minister of Finance Regulation no. 120/PMK.02/ 2010 dated 14 June 2010 on the Procedure of Fertilizer Subsidy Budget Provision, Calculation, Disbursement, and Reporting.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/ PMK.02/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahanan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat;

2. Minister of Finance Regulation no. 124/PMK.02/ 2010 dated 2 July 2010 on Procedure of Modest and Sanitary Housing Subsidy Through Modest and Sanitary Housing Loan Provision, Disbursement, and Reporting;

81

82



3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/ PMK.02/2010 tanggal 5 Juli 2010 mengenai Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan Rendah;

3. Minister of Finance Regulation no. 125/PMK.02/ 2010 dated 5 July 2010 on Rice Subsidy for Low Income Community;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/ PMK.02/2010 tanggal 19 Juli 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Bersertifikat;

4. Minister of Finance Regulation no. 129/PMK.02/ 2010 dated 19 July 2010 on the Procedure of Subsidy Provision, Disbursement, and Reporting for Non-Hybrid Rice, Composite Corn, Hybrid Corn, and Certified Soy Seed.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/ 2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos;

5. Minister of Finance Regulation no. 155/PMK.02/ 2010 dated 1 September 2010 on the Procedure of Provision, Disbursement, and Reporting of Postal Public Service Obligation Implementation

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.02/ 2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi;

6. Minister of Finance Regulation no. 156/PMK.02/ 2010 dated 1 September 2010 on the Procedure of Provision, Disbursement, and Reporting of Public Service Obligation Implementation Fund for Economy Class Train;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/ 2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkatan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

7. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/ 2010 dated 1 September 2010 on the Procedure of Public Service Obligation Implementation Fund Provision, Disbursement, and Reporting for Sea Transportation of Economy Class Passenger;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/ 2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencarian, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk;

8. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/ 2010 dated 1 September 2010 on the Procedure of Fertilizer Aid Budget Provision, Disbursement, and Reporting;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/ 2010 tanggal 14 September 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul;

9. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/ 2010 dated 14 September 2010 on Procedure for Providing, Disbursing, and Reporting National Seed and High-Yield Seed Aid Reserve Fund ;

Fund;


10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.02/2010 tanggal 27 September 2010 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahanan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat;

10. Minister of Finance Regulation no. 171/PMK.02/ 2010 dated 27 September 2010 on the amendment of Minister of Finance Regulation no. 124/PMK.02/2010 dated 2 July 2010 on Procedure of Modest and Sanitary Housing Subsidy Through Modest and Sanitary Housing Loan Provision, Disbursement, and Reporting;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.02/2010 tanggal 26 Oktober 2010 mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2010;

11. Minister of Finance Regulation no. 187/PMK.02/ 2010 dated 26 October 2010 on Procedure for Expenditure Budget Firement from State Treasurer Budget Unit for Other Expenditure Manager (BA 999.08) to Ministry/Agency Budget Unit for Fiscal Year 2011;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/ PMK.02/2010 tanggal 23 November 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

12. Minister of Finance Regulation no. 203/PMK.02/ 2010 dated 23 November 2010 on Procedure for Providing, Disbursing, and Reporting Fertilizer Aid and Agriculture Production Tools Aid.

Total Pagu BSBL adalah sebesar Rp.332.492.8222.465.112, sedangkan yang dialokasikan kepada K/L selama tahun 2010 hanya sebesar Rp.303.601.199.404.111 atau sebesar 91% dari pagu anggarannya. Target yang ditetapkan pada tahun 2010 adalah 99% dari pagu anggaran untuk BSBL. Dengan demikian karena indikator efisiensi penggunaan dana BA BUN khusus BSBL adalah minimize maka realisasi efisiensi penggunaan BA BUN khusus BSBL adalah melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk penyelesaian dokumen SP RKA-KL khusus BA BUN (selain BA 999.05) pada tahun 2010 adalah sebanyak 256 SP RKA-KL yang diselesaikan secara tepat waktu. Sedangkan untuk penyelesaian revisi anggaran BA BUN khusus BSBL, telah diselesaikan sebanyak 22 revisi.

The total ceiling of Subsidy Expenditures and Other Expenditures (BSBL) is Rp.332.492.8222.465.112,-. From that sum only Rp.303.601.199.404.111,-, or 91% of the ceiling, was allocated to ministries and agencies. The targeted realization rate for 2010 was actually 99%. However since the State Treasure Budget Unit (BABUN) fund usage efficiency indicator was characterized as minimize, the realized rate can be considered as exceeding the set target. In terms of SP RKAKL document for BABUN (other than BA 999.05) completion, in 2010 256 SP RKAKL were completed within schedule. In the same year DGB also finalized 22 BABUN for BSBL budget revision.

I. Usul Persetujuan Kontrak Tahun Jamak

I. Multiyears Contract Approval Proposal

Pada tahun 2010, telah diselesaikan 2 usulan kontrak tahun jamak, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diselaikan secara tepat waktu.

In 2010, DGB received two Multiyears Contract Approval Proposal (proposed by Attorney General»s Office and Ministry of Law and Human Rights and processed both as scheduled.

83

84


Bab 5 Chapter 5

Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax Revenues


Pencapaian PNBP per tanggal 31 Desember 2010 mencapai Rp269.374,72 miliar rupiah atau 108,98% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P Tahun 2010 sebesar Rp247.176,36 miliar rupiah. Secara rinci capaian PNBP tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

By 31 December 2010, non-tax revenues reached Rp269,374.72 billion rupiah. It exceeded the target of the Revised Indonesian Budget 2010, amounting to Rp247,176.36 billion Rupiah, by 108.98%. Details of Non-Tax Revenues in 2010 are presented below.

85

86


BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues

1. Subsidi Energi

1. Energy Subsidy

Subsidi energi yang dikelola oleh DJA adalah jenis BBM Tertentu (Bahan Bakar Minyak/BBM dan Bahan Bakar Nabati/BBN), Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik. Pagu anggaran dan perkiraan realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2010, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

The Directorate General of Budget has been managing disbursement of energy subsidies for certain types of fuels (fossil fuel and bio fuel), 3kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) and electricity. Budget ceiling and projected spending on subsidy for certain types of fuels, 3-kilogram LPG and electricity in 2010 are presented in table 2 below.


a) Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Asumsi yang digunakan dalam perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 (APBN, APBN-P, Revisi DIPA, dan Perkiraan Realisasi), dijelaskan sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

a) Subsidy for certain types of fuels and 3-kilogram LPG Table 3 below provides detailed information about the assumptions on which calculation of subsidies for certain types of fuels and 3-kilogram LPG in Fiscal Year 2010 bases.

Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010, pagu subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg ditetapkan sebesar Rp88,89 triliun dengan asumsi antara lain ICP sebesar US$80,00/barel dan nilai tukar Rp9.200,00 per US$ 1. Berdasarkan perkembangan realisasi harga produk BBM internasional (Mid Oil Platt»s Singapore/MOPS) yang menjadi salah satu dasar perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu yang lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan MOPS dalam APBN-P Tahun 2010, maka dalam TA 2010 telah dilakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berdasarkan asumsi perhitungan antara lain ICP US$79,28/barel dan nilai tukar Rp9.043,23,00/US$, pagu subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg disesuaikan menjadi sebesar Rp83,18 triliun. Dalam Revisi DIPA tersebut, sudah termasuk alokasi anggaran dana untuk pembayaran kekurangan subsidi BBM Tahun Yang Lalu (2003 s.d 2009) sebesar Rp6,69 triliun dan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tahun Yang Lalu (2007 s.d 2009) sebesar Rp0,18 triliun.

The Revised Indonesian Budget for Fiscal Year 2010 set the maximum subsidy for certain types of fuels and 3-kilogram LPG at Rp88.89 trillion, assuming, among others, that the ICP (Indonesian Crude Price) would be at USD 80.00 per barrel and the exchange rate would be at Rp9,200.00 per USD 1. Since the actual Mid Oil Platt»s Singapore/MOPS - the basis to estimate subsidy for certain types of fuels - was lower than the one used in the Revised Indonesian Budget 2010, the Issuance of Spending Authority for Fiscal Year 2010 needed revision. In the revised Issuance of Spending Authority, the ICP was assumed to be at USD 79.28 per barrel and the exchange rate at Rp9,043.23/ USD 1. As a result, the maximum subsidy for certain types of fuels and 3-kilogram LPG was lowered to Rp83.18 trillion. The revised Issuance of Spending Authority also allocated budget to cover the shortage of fuel subsidy in the previous years (2003 to 2009) amounting to Rp0.18 trillion.

87

88



Berdasarkan realisasi pembayaran, subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 menjadi sebesar Rp82,35 triliun atau sebesar 92,64% dari pagu dalam APBN-P 2010 atau 99,00% dari pagu dalam Revisi DIPA. Perhitungan tersebut didasarkan pada realisasi ICP sebesar US$78,08/barel untuk periode Januari s.d Desember 2010 atau US$79,36/barel untuk periode Desember 2009 s.d Nopember 2010 dan nilai tukar Rp9.041,28 per US$1.

The actual spending for certain types of fuels and 3kilogram LPG during Fiscal Year 2010 was lower, reaching Rp82.35 trillion. It was 92.64% of the ceiling of the Revised Indonesian Budget 2010 or 99.00% of the ceiling of the Revised Issuance of Spending Authority. The calculation was an outcome of the actual ICP which was at USD 78.08 per barrel from January to December 2010 or USD 79.36 per barrel from December 2009 to November 2010 and the exchange rate was at Rp9,041.28 per USD 1.

Realisasi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg tersebut, termasuk realisasi pembayaran kekurangan subsidi Tahun Yang Lalu sebesar Rp6,86 triliun, dengan rincian : • Pembayaran kekurangan subsidi BBM Tahun Yang Lalu (2003 - 2009) sebesar Rp6.69 triliun; • Pembayaran kekurangan subsidi LPG Tahun Yang Lalu (2007 s.d 2009) sebesar Rp0,17 triliun.

The detailed information about the actual spending on certain types of fuels and 3-kilogram LPG, including spending on subsidy shortage in the previous years amounting to Rp6.86 trillion, is provided below: • The shortage of fuel subsidy in the previous years (2003 - 2009) amounting to Rp6.69 trillion; • The shortage of LPG subsidy in the previous years (2007 to 2009) amounting to Rp0.17 trillion.

Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 secara final mengacu pada hasil audit oleh auditor yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

The estimated subsidy for certain types of fuel and 3kilogram LPG in Fiscal Year 2010 was in accordance with the results of an audit by legally-approved auditors.

Selain pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg, dalam Tahun 2010 terdapat Penerimaan Kembali Belanja Lainnya sebesar Rp0,20 triliun. Pendapatan yang diperoleh tersebut sebenarnya bukan merupakan pendapatan yang ditargetkan di dalam APBN, namun berasal dari pengembalian sisa dana cadangan subsidi BBM dan LPG TA 2009, dengan rincian sebagai berikut: • Sisa dana cadangan subsidi LPG Rp0,12 triliun • Sisa dana cadangan subsidi minyaktanah Rp0,08 triliun +/+ • Total pengembalian belanja Rp0,20 triliun

2010 also saw Restitution of Other Expenditure amounting to Rp0.20 trillion. The restitution, which was not target of the Indonesian Budget, came from reserved fund for fuels and LPG subsidy in Fiscal Year 2009 as detailed below: • Remaining reserved fund for LPG subsidy Rp0.12 trillion • Remaining reserved fund for kerosene subsidy Rp0.08 trillion +/+ • Restituted Expenditure in total Rp0.20 trillion

Sisa dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp0,20 triliun tersebut telah disetorkan ke Rekening Nomor 502.00000 Bendahara Umum Negara (BUN) pada bulan Februari 2010 sebagai PNBP dengan akun Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu (MAP 423913).

In February 2010 the remaining reserved fund /PSO amounting to Rp0.20 trillion was deposited in account of the General Treasurer (BUN) number 502.00000. It was recorded as Non-Tax Revenues and listed under Restitution of Other Expenditure in purely Rupiah from the Previous Fiscal Year (MAP 423913).


Dalam Tahun 2010 terdapat 3 (tiga) badan usaha penyedia dan pendistribusi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yaitu PT. Pertamina (Persero) sebagai badan usaha utama untuk Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dan 2 (dua) badan usaha pendamping penyedia dan pendistribusi Jenis BBM Tertentu yaitu PT. AKR Corporindo Tbk (BBM Jenis Minyak Solar) dan PT. PETRONAS Niaga Indonesia (BBM Jenis Premium). Realisasi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 berdasarkan badan usaha pelaksana PSO adalah sebagai berikut: • PT. Pertamina (Persero) Rp82,29 triliun • PT. AKR Corporindo Tbk Rp 0,04 triliun • PT. PETRONAS Niaga Indonesia Rp 0,02 triliun

There were three business enterprises in 2010 that provided and distributed certain types of fuels and 3kilogram LPG. There was PT. Pertamina (Persero), the chief provider and distributor, and two assisting enterprises, PT. AKR Corporindo Tbk (diesel fuel) and PT. PETRONAS Niaga Indonesia (Premium gas). The actual spending on subsidy for certain types of fuels and 3-kilogram LPG in Fiscal Year 2010 based on the business enterprises is as follows: • PT. Pertamina (Persero) Rp82.29 trillion • PT. AKR Corporindo Tbk Rp 0.04 trillion • PT. PETRONAS Niaga Indonesia Rp 0.02 trillion

b) Subsidi Listrik Perhitungan subsidi listrik menggunakan asumsiasumsi yang berbeda dengan perhitungan subsidi BBM, BBN, dan LPG. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan subsidi listrik dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

b) Subsidy for Electricity Assumptions of electricity subsidy estimation were different from that of fuel, bio fuel and LPG subsidy calculation. The assumptions to estimate subsidy for electricity are shown in Table 4 below.

89

90



Dalam APBN-P TA 2010 tersebut, pagu subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp55.106,3 miliar. Dalam perkembangannya, realisasi subsidi listrik TA 2010 diperkirakan mencapai sebesar Rp62.808,78 miliar. Tambahan pagu sebesar Rp7.702,48 miliar (Rp62.808,78 miliar - Rp55.106,30 miliar), menurut PT. PLN (Persero) terutama disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1) Kenaikan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik karena kenaikan biaya BBM sebesar Rp19.435,10 miliar, dengan uraian : • Penambahan kebutuhan BBM untuk mengatasi pemadaman dan program gerakan sehari sejuta sambungan baru sekitar 365.983 Kl atau ekivalen Rp2.230,40 miliar;

The Revised Indonesian Budget for Fiscal Year 2010 set the maximum subsidy for electricity at Rp55,106.3 billion. However, later forecast showed that the actual subsidy was predicted to go beyond that figure reaching Rp62,808.78 billion. PT. PLN (Persero) explained that the gap, amounting to Rp7,702.48 billion (Rp62,808.78 billion Rp55,106.30 billion), was created by: 1) A hike in Basic Cost of Providing Electricity amounting to Rp19,435.10 billion triggered by an oil price increase is explained below: • To cope with blackouts and to support one million new installations per day program, there had been a need for additional 365,983 kiloliters of oil which equals to Rp2,230.40 billion;

• Penambahan kebutuhan BBM karena berkurangnya pasokan gas alam sebesar 12.182 BBTU dari semula 320.846 BBTU menjadi 308.664 BBTU, sehingga terdapat tambahan BBM sebesar 306.965 Kl atau ekivalen sebesar Rp1.870,70 miliar.

• A rising need for fuel to make up for decreasing natural gas supply from previously 320,846 BBTU into 308,664 BBTU. The gap, amounting to 12,182 BBTU, was compensated by 306,965 kiloliters of oil, which equals to Rp1.870,70 billion.

• Berkurangnya pemakaian batubara akibat keterlambatan penyelesaian PLTU Batubara sebesar 6.53 juta ton dari semula 30,349 juta ton menjadi 23,82 juta ton, sehingga menambah pemakaian BBM sebesar 2.299.888 Kl atau ekivalen sebesar Rp14.016,00 miliar.

• Overdue completion of a coal-burning power plant, the need for coal had decreased from 30.349 million tons into 23.82 million tons. As a result, there had been an increase in the need for oil amounting to 2,299,888 kiloliters or equals to Rp14,016.00 billion.

• Lain-lain sebesar Rp1.318, 00 miliar.

• Other expenditures amounting to Rp1,318.00 billion.

2) Penurunan Pokok Penyediaan Tenaga Listrik karena penurunan biaya bahan bakar batubara, gas alam, pemeliharaan, pembelian listrik swasta, beban pinjaman dan lain-lain sebesar Rp12.062,00 miliar.

2) A decrease in Electric Power Supply Principals because of lower costs of fuel, coal, natural gas, maintenance, private electricity purchase from private companies, loans and other expenses amounting to Rp12,062.00 billion.

3) Selanjutnya kenaikan BPP tersebut digunakan sebagai input dalam formula subsidi listrik dengan menggunakan marjin sebesar 8% akan menghasilkan tambahan alokasi subsidi listrik sebesar Rp7.702,48 miliar.

3) The new, higher Basic Cost of Providing Electricity was used as a basis to calculate electricity subsidy. With the margin of 8%, the calculation resulted in a need to allocate additional electricity subsidy amounting to Rp7,702.48 billion.


Pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan tingkat I/pembahasan RUU tentang APBN TA 2010 per tanggal 20 Agustus s.d. 17 September 2009 dan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I/ pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN TA 2010 beserta nota perubahannya per tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2010, telah disimpulkan antara lain sebagai berikut: 1) Pembayaran subsidi listrik dilakukan sesuai realisasi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

A discussion between Budget Committee of the Parliament and the Government about the Indonesian Budget 2010 bill, which lasted from August 20 to September 17, 2009, an another discussion about bill on amendment to Act No.47 of 2009 on the Indonesian Budget 2010 along with its notes, which took place from April 9 to May 1, 2010, produced a decision that: 1) Electricity subsidy should be disbursed according to actual need while considering the capacity of the budget.

2) Penyediaan cadangan risiko fiskal guna mengantisipasi kekurangan pasokan gas untuk PT PLN (Persero).

2) A fiscal risk reserve should be generated to anticipate a drop in gas supply for PT PLN (Persero).

Menindaklanjuti kesimpulan rapat kerja dimaksud, dalam Undang-Undang APBN-P 2010 telah dialokasikan dana cadangan risiko fiskal tahun 2010 sebesar Rp6.000,00 miliar, yang antara lain untuk cadangan risiko perubahan harga gas PT PLN (Persero) sebesar Rp2.500,00 miliar.

To accommodate results of the discussions, the Revised Indonesian Budget 2010 Law allocated fiscal risk reserve fund amounting to Rp6,000.00 billion. The amount already included Rp2,500.00 billion to anticipate gas price hike.

Menimbang perkiraan kebutuhan subsidi listrik tahun 2010 dan memperhatikan telah tersedianya dana cadangan risiko fiskal untuk perubahan harga gas PT PLN (Persero) sebesar Rp2.500,00 miliar, terhadap pagu subsidi listrik dalam APBN-P TA 2010 sebesar Rp55.106,30 miliar kembali direvisi dengan menambahkan pagu murni subsidi listrik tahun 2010 sebesar Rp2.500,00 miliar sehingga total pagu subsidi listrik setelah revisi menjadi Rp57.606,30 miliar (Rp55.106,30 miliar + Rp2.500,00 miliar). Penambahan pagu subsidi listrik sebesar Rp2.500,00 miliar dimaksud dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Penambahan alokasi subsidi listrik dimaksudkan untuk mengurangi beban fiskal subsidi listrik pada tahun berikutnya.

Considering the increasing need for electricity subsidy in 2010 and the availability of fiscal risk reserve fund - amounting to Rp2,500.00 billion - to anticipate gas price hike, the maximum electricity subsidy in the Revised Indonesian Budget 2010 had been raised from previously Rp55,106.30 billion to Rp57,606.30 (Rp55,106.30 billion + Rp2,500.00 billion). An extra Rp2,500.00 billion was meant to: 1) To relief the fiscal burden of subsidies on electricity in the following year.

2) Alokasi fiskal yang disediakan dalam APBN-P TA 2010 untuk perubahan harga gas PT PLN (Persero) hanya sebesar Rp2.500,00 miliar.

2) Reserve fund - to anticipate gas price hike allocated in the Revised Indonesian Budget 2010 was only Rp2,500.00 billion.

91

92



Sesuai hasil audit BPK RI, masih terdapat kekurangan subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp8.580.473.788.161. Terhadap jumlah dimaksud telah dilaksanakan pembayarannya pada tahun 2010 sebesar Rp4.000.000.000.000, sehingga sisa kekurangan tahun 2009 yang belum dibayarkan kepada PT PLN (Persero) adalah sebesar Rp4.580.473.788.161,00.

Results of an audit by State Audit Agency showed that there had been a shortage of electricity subsidy. Of the total need for electricity subsidy in 2009 amounting to Rp8,580,473,788.161,00, a sum of Rp4,000,000,000,000 had been paid in 2010. This means that there is still the remaining Rp4,580,473,788,161,00 waiting for a settlement with PT PLN (Persero).

2. Monitoring dan Evaluasi

2. Monitoring and Evaluation

Pada Tahun 2010, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap 40 (empat puluh) subyek terkait PNBP, yang terdiri dari 16 (enam belas) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 8 (delapan) Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 6 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi serta telah dilakukan uji petik dalam rangka verifikasi data/ dokumen pendistribusian/penjualan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing kelompok subyek PNBP pada Tahun Anggaran 2010 tersebut, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

There were 40 (forty) agencies related to Non-Tax Revenues that became subjects of monitoring and evaluation in 2010. They comprised 16 (sixteen) State-Owned Enterprises, 8 (eight) Contractors holding Cooperation Contract, 10 (ten) Tax Services Offices and 6 (six) geothermal Mining Working Areas. To verify data about sales and distribution of certain types of fuels and 3-kilogram LPG, a sampling test had been conducted. Details about this monitoring and evaluation activities are presented below.

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap 16 (enam belas) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu (1) PT. Semen Gresik, (2) PT. Krakatau Steel, (3) PT. Semen Baturaja (persero), (4) PTPN VI (persero), (5) PTPN VII (persero), (6) PTPN VIII (persero), (7) PTPN IX (persero), (8) PT. Dahana (persero), (9) PT. LEN Industri (persero), (10) PT. INTI (persero), (11) PT. Pindad (persero), (12) Perum Jasa Tirta I (persero), (13) Perum Jasa Tirta II (persero), (14) PT. Pos Indonesia (persero), (15) PT. Kereta Api (persero), dan (16) PT. Dirgantara Indonesia (persero).

a) State-Owned Enterprises (SOE) Sixteen State-owned Enterprises that became subjects of monitoring and evaluation activities in 2010 were PT. Semen Gresik, PT. Krakatau Steel, PT. Semen Baturaja (persero), PTPN VI (persero), PTPN VII (persero), PTPN VIII (persero), PTPN IX (persero), PT. Dahana (persero), PT. LEN Industri (persero), PT. INTI (persero), PT. Pindad (persero), Perum Jasa Tirta I (persero), Perum Jasa Tirta II (persero), PT. Pos Indonesia (persero), PT. Kereta Api (persero) and PT. Dirgantara Indonesia (persero).

Dalam rangka perbaikan pengelolaan PNBP di masa mendatang, kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP terhadap beberapa BUMN tersebut, menghasilkan beberapa rekomendasi, sebagai berikut :

To improve Non-Tax Revenue management in the future, several recommendations had been produced:


1) Terhadap 16 BUMN tersebut, pada Tahun Buku 2010 diproyeksikan memperoleh laba, seyogyanya pada tahun 2011 tetap dikenakan kewajiban membayaran dividen dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, kecuali PT. Pos Indonesia dan PT. Dirgantara Indonesia walaupun laba tapi masih akumulasi rugi.

1) Although those SOEs were already projected to earn profits in 2010, they should be held liable for paying dividend to shareholders while taking into account the company»s financial condition. Exception is given to PT. Pos Indonesia and PT. Dirgantara Indonesia which still accumulated losses.

2) Khusus BUMN PT. Krakatau Steel, PT. Semen Gresik dan PT. Semen Baturaja seyogyanya dividen POR-nya minimal sama dengan Tahun Anggaran 2010.

2) Dividend Pay-Out Ratio (POR) of PT. Krakatau Steel, PT. Semen Gresik and PT. Cement Baturaja should be at least equal to the amount they paid in Fiscal Year 2010.

3) Terhadap 11 BUMN yaitu PT. Dahana, Perum Jasa Tirta II, PTPN IX, PT. Pindad, PT. Kereta Api, PTPN VI, PT. INTI, PTPN VIII, PTPN VII. PT LEN Industri dan Perum Jasa Tirta I dikenakan dividen POR lebih besar dari Tahun Anggaran 2010, dengan pertimbangan pertumbuhan labanya sekitar 10% s.d. 20%.

3) Dividend Pay-Out Ratio (POR) of PT. Dahana, Perum Jasa Tirta II, PTPN IX, PT. Pindad, PT. Kereta Api, PTPN VI, PT. INTI, PTPN VIII, PTPN VII. PT LEN Industri dan Perum Jasa Tirta I should be greater than the amount they paid in Fiscal Year 2010 considering the fact their profits had grown by 10% to 20%.

4) Koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN perlu ditingkatkan terutama pada saat merencanakan dan menetapkan target dividen dalam APBN.

4) There should be better coordination between the Ministry of Finance and the Ministry of State-Owned Enterprises when planning and setting projected dividend stated in the Indonesian Budget.

5) Perencanaan target dividen terhadap masingmasing BUMN, perlu diinformasikan kepada masingmasing BUMN yang bersangkutan, sehingga perusahaan dapat mempersiapkan rencana pembayaran dividen dengan pengeluaran untuk investasi.

5) All State-Owned Enterprises should be made aware of the projected dividend set for them so that they are able to plan dividend payout and investment.

b) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap 8 (delapan) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yaitu PT. Pertamina EP, PT. Pertamina EP Field Pangkalan Susu, PT. Pertamina EP Field Rantau, PT. Medco EP, PT. Kideco, PT. BOB BSP Pertamina Hulu, PT. Kondur Petroleum, dan PT. Vico.

b) Contractors holding Cooperation Contract Eight contractors holding Cooperation Contract that became subjects of monitoring and evaluation activities in 2010 were PT. Pertamina EP, PT. Pertamina EP Field Pangkalan Susu, PT. Pertamina EP Field Rantau, PT. Medco EP, PT. Kideco, PT. BOB BSP Pertamina Hulu, PT. Kondur Petroleum and PT. Vico.

c) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama berlokasi di Garut, Sukabumi, Tigaraksa, Bogor, Cilegon, Bangka, dan Bandung, serta KPP Madya di Bekasi dan Bandung.

c) Tax Services Offices Ten Tax Services Offices that became subjects of monitoring and evaluation activities in 2010 were Pratama Tax Services Offices in Garut, Sukabumi, Tigaraksa, Bogor, Cilegon, Bangka and Bandung, and Madya Tax Services Offices in Bekasi and Bandung.

93

94



Disamping kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP serta penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg tersebut di atas, telah dilakukan juga monitoring terhadap kegiatan usaha hilir migas pada Tahun 2010. Berdasarkan evaluasi dan pemantauan PNBP tersebut, PNBP dari kegiatan usaha hilir migas yang disampaikan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas pada Tahun 2010 mencapai Rp459.390.176.811,00. Apabila dibandingkan dengan target PNBP dari BPH Migas dalam APBN-P TA 2010 sebesar Rp433.300.829.578,00, maka realisasi PNBP dari BPH Migas Tahun 2010 melampaui target sebesar 6,02%. Berikut ini disampaikan perbandingan PNBP dari BPH Migas dalam Tahun Anggaran 2010.

Monitoring and evaluation in 2010 were also held in downstream Oil and Gas business activities. Findings showed that Non-Tax Revenues generated by downstream Oil and Gas business activities in 2010, as reported by Oil and Gas Downstream Regulatory Body, reached Rp459,390,176,811.00. Compared to the target of the Revised Indonesian Budget 2010 amounting to Rp433,300,829,578.00, the actual Non-Tax Revenues from downstream Oil and Gas business activities exceeded by 6.02%.

Dalam Tabel 5 PNBP dari BPH Migas berikut ini, baik sektor BBM maupun sektor Gas Bumi, telah melampaui target yang telah ditetapkan. PNBP dari BPH Migas Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp459.390.176.811,00 tersebut, bersumber dari penyetoran iuran dari 39 (tiga puluh sembilan) badan usaha yang bergerak di bidang pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Table 5 below shows that the actual Non-Tax Revenues generated by Oil and Gas Downstream Regulatory Body, which surpassed the target, came from fees paid by 39 (thirty-nine) companies in oil distribution and gas piping.

Rekomendasi terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg, sebagai berikut : 1) Perlunya dilakukan monitoring dan rekonsiliasi data/dokumen Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg antara depot/instalasi/SPBBE dengan lembaga penyalur sehingga tidak terjadi perbedaan pencatatan data/dokumen Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bagi yang diterima maupun yang dijual ke konsumen pengguna.

Presented below are recommended measures in distribution of certain types of fuels and 3-kilogram LPG: 1) Documents of depots/installations/LPG Filling Stations about certain types of fuels and 3-kilogram LPG need reconciliation to minimize discrepancies between the amount of fuel and LPG they receive and they sell to consumers.

2) Badan Usaha pelaksana PSO perlu membuat format pencatatan yang seragam bagi seluruh lembaga penyalur yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.

2) All enterprises carrying out Public Service Obligation have to make sure that suppliers distributing subsidized certain types of fuels and 3kilogram LPG use a standardized format to record transactions.


3) Badan Usaha pelaksana PSO agar meningkatkan koordinasi internal baik antara kantor pusat dengan Unit Pemasaran dan depot/instalasi/SPBBE.

3) All enterprises carrying out Public Service Obligation have to better coordinate with their main office and depots/installations/LPG Filling Stations.

4) Meskipun Badan Usaha pelaksana PSO khususnya PT. Pertamina (Persero) mempunyai usaha berupa stasiun pengisian BBM, namun tidak dapat/ diperbolehkan melakukan pengalihan/switch BBM dari satu stasiun pengisian BBM ke satu stasiun pengisian BBM yang lain.

4) Although PT. Pertamina (Persero) operates its own gas stations, it is not allowed to switch fuel shipment for a certain station to another.

5) Agar sumber data yang berkaitan dengan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pelaksana PSO baik pusat maupun Unit Pemasaran, Unit Gas Domestik dan depot/instalasi/SPBBE adalah sama. Dengan demikian, diharapkan tidak ditemukan lagi perbedaan data oleh auditor pemeriksa.

5) Efforts are needed to ensure that data about subsidized fuels and 3-kilogram LPG presented by main office and marketing units of enterprises carrying out Public Service Obligation, Domestic Gas Units and depots/installations/LPG Filling Stations is in agreement. Thus, any auditors will not find discrepancies among different data sources.

6) Secara bertahap penggantian subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT. Pertamina (Persero) didasarkan pada titik serah di konsumen pengguna seperti yang diberlakukan terhadap PT. AKR Corporindo Tbk dan PT. PETRONAS Niaga Indonesia. Saat ini titik serah penggantian subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg masih di lembaga penyalur.

6) Gradually, reimbursement for fund spent by PT. Pertamina (Persero) to subsidize certain types of fuels and 3-kilogram LPG will take place at point of handover as it is the case with PT. AKR Corporindo Tbk and PT. PETRONAS Niaga Indonesia. Currently, the reimbursement takes place at distributor level.

3. Sosialisasi PNBP

3. Socializing Non-Tax Revenues

Pada tahun 2010 telah dilakukan 7 (tujuh) frekuensi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) pada kota Banjarmasin, Palembang, Jakarta, Manado, dan Balikpapan.

There were seven events in 2010 to disseminate information about regulation in the field of Non-Tax Revenues, which included Government Regulation, Regulation of the Minister of finance and Decree of Minister of Finance. Those events were held in Banjarmasin, Palembang, Jakarta, Manado and Balikpapan.

4. Penyusunan Peraturan

4. Regulations

Pada Tahun Anggaran 2010, telah diselesaikan penyusunan berbagai peraturan perundang undangan di bidang PNBP, yang terdiri dari 6 (enam) Peratutan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan dan 11 (sebelas) Keputusan Menteri Keuangan.

A number of regulations concerning Non-Tax Revenues were passed in 2010 comprising of six Government Regulations, two Regulations of the Minister of finance and eleven Decrees of Minister of Finance.

95

96



Peraturan Pemerintah yang ditetapkan merupakan PP tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai berikut : 1) PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Those Government Regulations which cover Types and Rates of Non-Tax Revenues are listed below: 1) Government Regulation No. 13 of 2010 on the types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to the National Land Agency.

2) PP Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

2) Government Regulation No. 41 of 2010 on the types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to the Ministry of Culture and Tourism.

3) PP Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPKP.

3) Government Regulation No. 47 of 2010 on the types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to the State Development Audit Agency.

4) PP Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional.

4) Government Regulation No. 48 of 2010 on the types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to the Agency for National Food and Drug Administration.

5) PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku padaKepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Government Regulation No. 50 of 2010 on the types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to the Indonesian National Police.

6) PP Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

6) Government Regulation No. 76 of 2010 on Amendment of Government Regulation No.7 of 2009 on the types and rates of Non-Tax Revenues applicable to the Ministry of Communications and Information Technology.

Sementara itu, 4 (empat) RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/ Lembaga telah selesai diproses dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi, yaitu PP Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Meanwhile, there are draft regulations and the Minister of Finance regulations that are currently under verification by the Ministry of Justice and Human Rights to ensure compliance. The draft regulations, which cover the types and the rate of Non-Tax Revenues, are applicable to the National Nuclear Energy Agency, the Ministry of Trade and the

Perindustrian, Peraturan Menteri Keuangan Pada Tahun Anggaran 2010, telah disusun 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dimana 2 (dua) RPMK telah ditetapkan menjadi PMK yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/ PMK.02/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan PNBP atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi/Listrik Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/ PMK.02/2010 tentang tata Cara penyetoran PNBP dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia.

Ministry of Industry. Of nine draft Regulations of the Minister of Finance, two of them have been passed into Decrees of the Minister of Finance i.e. Regulation of the Minister of Finance No. 35/PMK.02/2010 on Government-borne Income Tax and mechanism to calculate Non-Tax Revenues generated by Geothermal exploitation for Power Plants in Fiscal Year 2010 and Regulation of the Minister of Finance No. 34/PMK.02/2010 on mechanism to deposit Non-Tax Revenues from dividends and remaining Bank Indonesia Surplus.


Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang masih dalam proses penetapan oleh Menteri Keuangan, yaitu sebagai berikut : 1) Rancangan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak yang digunakan oleh Badan Usaha dan atau bentuk Usaha tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.

The remaining seven draft regulations of the Minister of Finance are currently being checked for compliance:

2) Revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee dan Over/Under Lifting di Sektor Minyak dan Gas Bumi.

2) Revised Regulation of the Minister of Finance on procedures for paying Domestic Market Obligation Fees and Over/Under Lifting in Oil and Gas Sector.

3) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar Secara Tunai.

3) Draft Regulation of the Minister of Finance regarding procedures for claiming overpaid non-tax revenues that taxpayers paying in cash can follow.

4) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP)

4) Draft Regulation of the Minister of Finance regarding Government-borne income tax mechanism.

5) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas BBM, BBN dan LPG Tabung 3 Kg TA 2010.

5) Draft Regulation of the Minister of Finance regarding Government-borne Value-Added Tax on fossil fuel, bio fuel and 3-kilogram LPG in Fiscal Year 2010.

6) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Jenis BBM Tertentu.

6) Draft Regulation of the Minister of Finance regarding procedures for provision, calculation and payment for Fuel Subsidy for certain types of fuels.

7) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan dan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg.

7) Draft Regulation of the Minister of Finance regarding procedures for provision, calculation and payment for Fuel Subsidy for 3-kilogram LPG.

Keputusan Menteri Keuangan

Minister of Finance Decree

Pada Tahun Anggaran 2010, juga telah disusun 11 (sebelas) Keputusan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai berikut : 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.02/ 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan.

Eleven Decrees/letters of the Minister of Finance were passed in 2010 concerning agreement on the use of a portion of Non-Tax Revenues by ministries/ agencies:

1) Revised draft Regulation of the Minister of Finance Number 64/PMK.02/2005 concerning Procedures to claim Value-Added Tax and Sales Tax on Luxurious Goods categorized as Taxable Goods and or Taxable services utilized by business entities in Oil and Gas Exploitation.

1) Minister of Finance Decree No. 1/KMK.02/2010 dated January 5, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the Directorate General of Public Health, Ministry of Health.

97

98



2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/ KMK.02/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kementerian Lingkungan Hidup.

2) Minister of Finance Decree No. 115/KMK.02/2010 dated March 18, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the Ministry of Environment.

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/ KMK.02/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Lembaga Administrasi Negara.

3) Minister of Finance Decree No. 140/KMK.02/2010 dated March 26, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the Public Administration Institute.

4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/ KMK.02/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Perpustakaan Nasional.

4) Minister of Finance Decree No. 181/KMK.02/2010 April 30, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the National Library.

5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219/ KMK.02/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada Badan Pemeriksa Keuangan.

5) Minister of Finance Decree No. 219/KMK.02/2010 dated May 12, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the State Audit Agency.

6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/ KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Badan Pertanahan Nasional.

6) Minister of Finance Decree No. 237/KMK.02/2010 dated May 19, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the National Land Agency.

7) Surat Menteri Keuangan Nomor S-301/KMK.02/ 2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Dispensasi Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada BAPEPAM-LK, Kementerian Keuangan.

7) Letter of the Minister of Finance Number S-301/ KMK.02/2010 dated June 5, 2010 about the exemption given to BAPEPAM-LK, Ministry of Finance to use a portion of Non-Tax Revenues.

8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/ KMK.02/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kementerian Dalam Negeri.

8) Minister of Finance Decree No. 270/KMK.02/2010 June 22, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the Ministry of Home Affairs.

9) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/ KMK.02/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

9) Minister of Finance Decree No. 298/KMK.02/2010 dated July 26, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the Financial and Development Supervisory Agency.

10) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/ KMK.02/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kepolisian Republik Indonesia.

10) Decree of the Ministry of Finance No. 342/ KMK.02/2010 dated August 23, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the Indonesian National Police.

11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/ KMK.02/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

11) Minister of Finance Decree Number 407/KMK.02/ 2010 dated October 4, 2010 on Approval of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the Directorate General of Immigration, Ministry of Justice and Human Rights.


Realisasi penyerapan DIPA DJA sampai dengan triwulan IV mencapai Rp 95.625.189.671 (93,28%) dari total pagu DIPA DJA sebesar Rp 102.518.069.000 sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan rincian:

Up to the 4th Quarter, DGB»s DIPA Spending realization amounted to Rp95.625.189.671 or 93,28% of the total ceiling of Rp102.518.069.000,-. Below is the detailed spending:

- Belanja Pegawai Rp35.172.586.568 (Pagu Rp36.057.218.000); - Belanja Barang Rp53.077.910.349 (Pagu Rp58.789.841.000); - Belanja Modal Rp7.374.692.754 (Pagu Rp7.671.010.000).

- Personnel Expenditure Rp35.172.586.568 (Ceiling: Rp36.057.218.000); - Goods Expenditure Rp53.077.910.349 (Ceiling: Rp58.789.841.000); - Capital Expenditure Rp7.374.692.754 (Ceiling: Rp7.671.010.000).

99

100


Peristiwa Penting 2010 Important Events in 2010

Pengarahan Dirjen Anggaran, 5 Januari 2010 Bertempat di Ruang Rapat Dirjen Anggaran, Gedung Sutikno Slamet Lantai 4, Dirjen Anggaran memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pejabat di lingkungan DJA sekaligus memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran DJA untuk terus meningkatkan kinerja. «

General Address by the Director General of Budget, 5 January 2010 Director General of Budget while addressing the entire DGB officials at the Director»s Meeting Room, appreciating them for their hardwork and motivating them to continuously improve their performance.

Diseminasi Kebijakan Penganggaran K/L Tahun 2011, 9-10 Juni 2010 Acara diseminasi dibuka oleh Direktur Anggaran III, Sambas Mulyana. Diseminasi dihadiri oleh K/L yang menjadi mitra kerja Direktorat Anggaran III. Materi yang disampaikan kepada K/L tersebut adalah mengenai Kontrak Tahun Jamak, revisi anggaran dan persiapan penyusunan RKA-KL 2011.

Ministry/Agency Budgeting Policy of 2011 Dissemination, 9-10 June 2010 Attended by ministries and agencies in their capacity as Diretorate of Budget III»s partners, the session was opened by Sambas Mulyana, Director of Budget III. The disseminated materials included Multiyears Contract, budget revision, and Ministry/ Agency Work Plan and Budget 2011 preparation.

Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon II , 29 Maret 2010 Seluruh pejabat eselon II di lingkungan DJA menandatangani kontrak kinerja sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2010. Penandatanganan Kontrak Kinerja disaksikan oleh Dirjen Anggaran.

Echelon II officials signed Performance Contract , 29 March 2010 All DGB Echelon II Officials signed performance contract as a token of their commitment to fulfill 2010 performance target. The signing was witnessed by Director General of Budget.

Sosialisasi PP Nomor 1 Tahun 2004, 30 November 2010 Bertempat di Hotel Swiss Bell Jakarta, dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi yang ihadiri oleh perwakilan dari seluruh K/L. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan K/L dalam menyampaikan rencana dan Laporan PNBP.

Socializing the Government Regulation No. 1 of 2004, 30 November 2010 Taking place at the Swiss Bell Hotel Jakarta, the the Government Regulation No. 1 of 2004 on Procedure for Plan Submittance and Realization Reporting socialization program was attended by representatives of all ministries and agencies. The event aims to heighten the ministries and agencies» compliance in Non-Tax Revenue Plan Submittance and Realization Reporting.


Penandatangan Pakta Integritas Pegawai DJA, 11 Mei 2010 Dengan disaksikan oleh mantan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati telah dilakukan penandatangan Pakta Integritas mulai dari seluruh pejabat eselon II, perwakilan pejabat eselon III, IV sampai dengan Pelaksana DJA.

The signing of DGB Employee Integrity Pact, 11 May 2010 Witnessed by former Minister of Finance Mrs. Sri Mulyani Indrawati, entire echelon II officials, representatives of echelon III and IV officials, and DGB staffs had signed the Integrity Pact.

Sosialisasi Pagu Sementara K/L Tahun 2011 dan Aplikasi RKA-KL 2011, 8 Juli 2010 Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Pagu Sementara K/L Tahun 2011 dan Aplikasi RKA-KL Tahun 2011 yang bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Peserta sosialisasi adalah perwakilan dari seluruh K/L yang menjadi mitra kerja DJA. Socializing the the Ministry/Agency Temporary Ceiling for 2011 and 2011 RKAKL Application, 8 July 2010 The Minister of Finance, Agus Martowardoyo delivering a speech in Ministry/Agency Temporary Ceiling for 2011 and 2011 RKAKL Application Socialization event in Dhanapala Building, Ministry of Finance. The venue was attended by representatives of all ministry and agencies as DGB»s partners.

Capacity Building DJA, 7 Desember 2010 Untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama diantara pegawai DJA, telah dilaksanakan Capacity Building DJA yang terdiri dari pelatihan motivasi dari Alberto seorang motivator dari Beda Company yang memberikan pencerahan tentang Perubahan. Acara dilanjutkan dengan permainan angklung dari Saung Udjo untuk meningkatkan kekompakan diantara pegawai DJA.

DGB Capacity Building, 7 Desember 2010 As an effort to develop the motivation and cooperation among its employees, DGB held a capacity building session consisting of a motivational speech about change by Alberto from Beda Company. The sessions was concluded with an Angklung game by Saung Udjo to foster camaraderie among employees.

Peresmian Ruang Rapat DJA, 7 Juli 2010 Dirjen Anggaran meresmikan penggunaan ruang rapat DJA di Gedung Parkir Lantai 5. Ruang rapat DJA menggunakan nama tokohtokoh pewayangan. Selain sebagai upaya melestarikan kebudayaan, diharapkan sifatsifat tokoh pewayangan dapat menginspirasi pegawai DJA dalam bersikap dan berperilaku.

Formal Opening of DGB Meeting Rooms, 7 July 2010 Director of Budget formally opened DGB»s wing of meeting rooms on the 5th floor of Parkade Building. The rooms are named after wayang, characters from Javanese shadow puppets. Not only as an effort to nurture own cultural heritage, it is also hoped that the traits of the chosen wayangs will inspire DGB employees behaviour and attitude.

101

102


Peristiwa Penting 2010 Important Events in 2010

Rapat Kerja (Raker) DJA, 2 Agustus 2010 Bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan diadakan Rapat Kerja DJA yang dihadiri oleh seluruh pegawai DJA. Tema Rapat Kerja adalah Membangun Tata Nilai Baru Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan Reformasi Penganggaran. Menteri Keuangan memberikan arahan dalam acara Raker DJA terkait dengan reformasi yang sedang dilakukan oleh DJA. Selain itu, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Hekinus Manao memberikan sosialisasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

DGB General Meeting, 2 August 2010 Held in Dhanapala Building, the DGB General Meeting was attended by all employees. The meeting was themed ≈Developing New Value Structure for Ministry of Finance Bureaucracy Reform and Budgeting Reform∆. The Minister of Finance delivered a speech on the reforms currently undertaken by DGB. In addition, former MoF Inspector General, Hekinus Manao was also present to exlain the Implementation of Risk Management in the Ministry of Finance.


Rapat Pimpinan (Rapim) DJA, 8 Desember 2010 Bertempat di Hotel Mason Pine Padalarang, dilaksanakan Rapim DJA yang dihadiri oleh pejabat eselon I sampai dengan pejabat eselon IV DJA. Rapim mengambil tema Harmonisasi Tugas dan Fungsi antar Unit di Lingkungan DJA untuk Perencanaan Anggaran yang Kredibel, Akuntabel, dan Berkelanjutan.

DGB Officials General Meeting, 8 December 2010 Taking place in Mason Pine Hotel, DGB Officials General Meeting was attended by every DGB official, from echelon I to echelon IV. The theme of the meeting was Aligning the Tasks and Functions of DGB Units for Credible, Accountable and Sustainable Budget Planning.

103

104


Profil Sumber Daya Manusia Human Resources Profile


Jumlah pegawai DJA per 31 Desember 2010 adalah sebanyak 827 orang dengan komposisi pegawai pada Sekretariat DJA sebanyak 179 orang, Direktorat Penyusunan APBN sebanyak 77 orang, Direktorat Anggaran I sebanyak 126 orang, Direktorat Anggaran II sebanyak 131 orang, Direktorat Anggaran III sebanyak 123 orang, Direktorat PNBP sebanyak 96 orang dan Direktorat Sistem Penganggaran sebanyak 95 orang.

As per 31 December 2010 the total number of DGB employees is 827. Of the amount, 179 are in Secretariat, 77 in Directorate of Indonesian Budget Preparation, 126 in Directorate of Budget I, 131 in Directorate of Budget II, 123 in Directorate of Bugdet III, 96 in Directorate of Non-Tax Revenue, and 95 in Directorate of Budgeting System.

Rincian pegawai per eselon dan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini

The composition of employees by echelon and educational background is as follow:

105

106



orange.circle.design 08164820295 / 7693676

107


108

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET Gedung Sutikno Slamet Lantai 4, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 Telepon

: (021) 3849315

Faksimile

: (021) 3847157

Email

: [email protected]

Website

: www.anggaran.depkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents