w KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RE,PUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA RE,PUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KETERAMPILAN NARAPIDANA DALAM BIDANG GARMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN MILIK LAPAS DAN RUTAN Nomor Nomor
: :
ii " f,: -() 1 .i-'1. c1 .L'J i{uU*C}/l'i}U1201 1
T!v.
2)11
Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu sebelas (27-04-2011) bertempat di Lapas Klas IIA Anak Pria, Tangerang, kami yang bertandatangan di bawah ini :
I.
Nama Jabatan
PATRIALIS AKBAR Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009 berkedudukan di Jl. FLR. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
il.
Nama Jabatan
MUSTAFA ABUBAKAR Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009 berkedudukan di Jl'Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA"
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam rangka peningkatan keterampilan narapidana dalam bidang garment dan pemanfaatan lahan milik Lapas dan Rutan dengan ketentuan sebagai berikut
:
L dari 6
W
Pasal
l
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) (2)
Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai usaha untuk memberikan kemampuan keterampilan bagi Narapidana dalam bidang garment. Mengoptimalkan pengelolaan lahan tidur milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Pasal2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup kerjasama ini meliputi : (1) Pelatihan Narapidana dalam bidang garment. (2) Pemanfaatan lahan milik Lapas dan Rutan.
Pasal3
KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM LINGKUP PELATIHAN NARAPIDANA DALAM BIDANG GARMENT
(1)
Kewajiban PIHAK PERTAMA
a. Mempersiapkan dan menyeleksi calon peserta. b. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban serta kelancaran pelaksanaan kesepakatan bersama di dalam dan di luar Lapas dan Rutan serta keamanan lingkungan.
c.
Bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan kerja Instruktur dan peralatan di bidang Penjahitan.
(2)
Hak PIHAK PERTAMA: Memperoleh program pelatihan garment bagi narapidana.
(3)
Kewajiban PIHAK KEDUA
a. Membentuk
kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari Unsur BUMN untuk melaksanakan Pro gram Pelatihan bagi narapidana.
2 dari 6
ffi b. Menunjuk BUMN untuk mengalokasikan dana dalam batas kemampuan, kepantasan, dan kewajaran bagi BUMN masing-masing, untuk keperluan pelatihan yang meliputi penyediaanperalatan di bidang penjahitan dan penyediaan instruktu.
(4)
Hak PIHAK KEDUA:
a. Menerima
daftar narapidana calon peserta pelatihan yang telah diseleksi oleh PIHAK PERTAMA.
b.
Mendapat jaminan tertulis berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Instruktur dan peralatan serta keamanan lingkungan dari PIHAK PERTAMA.
Pasal4
KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM LINGKUP PEMANFAATAN LAHAN MILIK LAPAS DAN RUTAN
(1)
Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. Membentuk Tim yang keanggotaanrryaterdiri
dari unsur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengumpulkan data dan menyeleksi lahan tidur yang dimiliki Lapas dan Rutan yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian dan peternakan bagi narapidana.
b.
Menyiapkan data yang berkaitan dengan lahan tidur milik Lapas dan Rutan dan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA.
c. Mempersiapkan dan menyeleksi narapidana calon peserta pelatihan. d. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban serta kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama lingkungan.
di
dalam dan
di luar Lapas dan Rutan serta keamanan
e. Bertanggungjawab terhadap
keamanan dan keselamatan kerja Instruktur dan peralatan di bidang pemanfaatan lahan milik Lapas dan Rutan.
(2)
Hak PIHAK PERTAMA
Memperoleh program pelatihan pemanfaatan lahan milik Lapas dan Rutan bagi narapidana di bidang pertanian dan peternakan dari PIHAK KEDUA.
3 dari 6
W (3)
Kewajiban PIHAK KEDUA
a. Membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya
terdiri dari BUMN yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, pupuk, penyediaan benih dan peralatan pertanian serta bidang usaha pendukung pertanian lainnya.
b.
Menugaskan kelompok kerja untuk menilai kelayakan tanah, benih, bibit dan pupuk untuk tanaman dan ternak yang sesuai dengan kondisi lahan milik Lapas dan Rutan.
c. Membantu
memasarkan hasil produksi Narapidana BUMN yang membutuhkan. maupun masyarakat
(4)
baik secara bebas kepada
Hak PIHAK KEDUA
a. Menerima
daftar narapidana calon peserta pelatihan yang telah diseleksi oleh PIHAK PERTAMA.
b.
Mendapat jaminan tertulis berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Instruktur dan peralatan serta keamanan lingkungan dari PIHAK PERTAMA.
Pasal5
PENGORGANISASIAN
(1) Untuk melaksanakan kegiatan Kesepakatan
Bersama
ini, PARA PIHAK
akan
membentuk kelompok kerj a.
(2)
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian BUMN, BUMN terkait, serta pihak lain bila diperlukan.
Pasal6
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME KERJA Biaya dan lokasi pelatihan, serta mekanisme kerja, penyusunan jadwal kegiatan dan pembuatan SOP dari pelaksanaan pelatihan akan diatur kemudian oleh kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal4.
4 dalri6
w Pasal T
HASIL PELATIHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
(1)
Terhadap narapidana yalg melakukan kegiatan produktif untuk BUMN dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pemanfaatart lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, diberikan upah yang dibebankan kepada BUMN yang bersangkutan.
(2)
Pengaturan besaran upah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan kemampuan BUMN yang bersangkutan dan ketentuan yang berlaku.
(3)
Paranarapidana yang telah melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setelah menyelesaikan hukumannya, dapat direkrut oleh BUMN yang bersangkutan sebagai tenaga kerja atas rekomendasi PIHAK PERTAMA.
(4)
Pengelolaan dan hasil bersih atas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dalam perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan BUMN yang bersangkutan. Pasal
S
MASA BERLAKU
(1)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan kedua belah pihak.
(2)
Salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
(3)
Dalam hal Kesepakatan ini berakhir, baik karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya terlebih dahulu.
Pasal9
EVALUASI PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 5 dari 6
w Pasal
l0
KETENTUAN LAIN
(1)
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kelembagaan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum Kesepakatan Bersama.
(3)
Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA
(4)
PIHAK
Kesepakatan
secara musyawarah untuk mufakat.
Berdasarkan hasil evaluasi, PIHAK KEDUA dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dapat meninj au dan/ atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu.
Pasal 11
PENUTUP
(1) (2)
Kesepakatan Bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap instansi PARA PIHAK, oleh karena itu masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kesepakatan Bersama
ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PIHAK KEDUA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA INDONESIA
t
AFA ABUBAKAR
6 dari 6
