NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 118 1. NAMA JABATAN

: Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran

2. IKHTISAR JABATAN

:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya pengelolaan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Menyusun Konsep Rencana Kebutuhan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Sebagai Dasar Penetapan Pagu Indikatif. 4.1.1 4.1.2 4.1.3

4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7

Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan atas usulan rencana kebutuhan anggaran dari masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan rencana kebutuhan anggaran dari masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menelaah dan meneliti usulan rencana kebutuhan anggaran dari masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan); Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Membahas konsep rencana kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bersama Kepala Bagian Keuangan dan staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas sesuai dengan hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi konsep rencana kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas, dan menyampaikan konsep rencana kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.2. Menyusun Konsep Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA-KL) Sebagai Bahan Penyusunan DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.2.1

Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan mengenai penyusunan RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;


- 119 4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5 4.2.6

Meneliti dan menelaah kesesuaian antara pagu indikatif dengan usulan rencana kebutuhan anggaran masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, data pendukung usulan RKA-KL dari masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berupa Term Of Refference (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan data pendukung lainnya; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep RAK-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berdasarkan pagu indikatif dan rencana kebutuhan anggaran masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan konsep nota dinas untuk melakukan pembahasan konsep RAK-KL; Melakukan pembahasan dan penelahaan konsep RAK-KL bersama Kepala Bagian Keuangan dan Staf dengan masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas sesuai hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi konsep RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.3. Menyusun Bahan Pembahasan RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Komisi XI DPR-RI. 4.3.1 4.3.2

4.3.3

4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7

Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan mengenai Bahan Pembahasan RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Komisi XI DPR-RI; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung untuk pembuatan bahan pembahasan RKA-KL dengan DPR-RI berupa Rencana Kerja, Uruaian RKA-KL, Evaluasi pelaksanaan DIPA tahun lalu, dan rencana kerja tahun-tahun mendatang; Meneliti dan menganalisa data pendukung pembuatan bahan pembahasan RKA-KL dengan DPR-RI berupa Rencana Kerja, Uruaian RKA-KL, Evaluasi pelaksanaan DIPA tahun lalu, dan rencana kerja tahun-tahun mendatang; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep bahan pembahasan RKA-KL dengan DPR-RI; Melakukan pembahasan konsep bahan tersebut bersama Kepala Bagian Keuangan dan Staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan pembahasan RKA-KL dengan DPR-RI beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pembahasan RKA-KL dengan DPR-RI beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.


- 120 4.4. Menyusun Konsep DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7

Meneliti dan menelaah disposisi Kepala Bagian Keuangan atas RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR-RI; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan pendukung untuk menyusun konsep DIPA berupa Rencana Kerja, Usulan RKA-KL, Rencana Penerimaan; Meneliti dan menganalisa bahan pendukung untuk menyusun konsep DIPA atas RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR-RI; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berdasarkan RKA-KL yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR-RI; Melakukan pembahasan Konsep DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan Staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi Konsep DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.5. Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.5.1 4.5.2

4.5.3

4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7

Meneliti dan menelaah disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berupa DIPA, usulan RKA-KL masing-masing Direktorat dan Sekretariat, Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus; Meneliti dan menganalisa bahan pendukung serta menginventarisir semua kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep POK mengacu kepada DIPA, usulan RKA-KL masing-masing Direktorat dan Sekretariat, Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus; Melakukan pembahasan konsep POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengacu kepada DIPA, usulan RKA-KL Direktorat dan Sekretariat, Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus beserta nota dinas dan menyampaikan konsep POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kepada Kepala Bagian Keuangan.


- 121 4.6. Menyusun Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.6.1

4.6.2 4.6.3

4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.6.7

Meneliti dan menelaah disposisi dari Kepala Bagian Keuangan mengenai usulan revisi POK yang disampaikan oleh masingmasing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Ditjen Pengelolaan Utang; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung atas usulan revisi POK; Meneliti dan menganalisa data pendukung dengan usulan revisi POK dari masing-masing Direktorat dan Sekretariat berdasarkan kewenangan Sekretaris Direktorat Jenderal selaku KPA, Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep revisi POK Ditjen Pengelolaan Utang; Melakukan pembahasan konsep revisi POK Ditjen Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep revisi POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi konsep revisi POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.7. Menyusun Konsep Usulan Revisi RKA-KL Sebagai Dasar Revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.7.1 4.7.2 4.7.3

4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7

Meneliti dan menelaah disposisi dari Kepala Bagian Keuangan mengenai penyusunan konsep usulan revisi RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan revisi RKA-KL dan/atau Anggaran Belanja Tambahan untuk unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Meneliti dan menganalisa usulan revisi RKA-KL dan/atau Anggaran Belanja Tambahan untuk unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan rencana kebutuhan berupa data pendukung berupa Term Of Reference (TOR) dan RAB; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep usulan revisi RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Membahas konsep usulan revisi RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bersama Kepala Bagian Keuangan dan staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep revisi RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep usulan revisi RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.


- 122 4.8. Menyusun Konsep Usulan Revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.8.5 4.8.6 4.8.7

Menerima dan menelaah disposisi dari Kepala Bagian Keuangan mengenai usulan revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung atas usulan revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menelaah dan meneliti usulan revisi DIPA beserta data pendukungnya dengan dokumen DIPA awal sebagai dasar penyusunan usulan revisi DIPA Menugaskan pelaksana menyusun konsep revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Melakukan pembahasan konsep usulan revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan Staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.9. Menyusun Konsep Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.9.1 4.9.2 4.9.3

4.9.4 4.9.5 4.9.6 4.9.7

Meneliti dan menelaah disposisi dari Kepala Bagian Keuangan mengenai penyusunan konsep usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan ABT dari masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Meneliti dan menelaah usulan ABT dari masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan acuan Rencana Kerja Pemerintah dan Satuan Biaya Umum serta Satuan Biaya Khusus; Menugaskan pelaksana menyusun konsep usulan Anggaran Belanja Tambahan; Membahas konsep usulan Anggaran Belanja Tambahan dengan Kepala Bagian Keuangan dan staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep usulan Anggaran Belanja Tambahan hasil pembahasan beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep usulan Anggaran Belanja Tambahan beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.10. Menyusun Konsep Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Forecasting) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.


- 123 -

4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5 4.10.6

Menugaskan pelaksana untuk menghimpun bahan rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) dari masingmasing Direktorat dan Sekretariat; Menelaah dan meneliti bahan rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) dari masing-masing Direktorat dan Sekretariat; Menugaskan pelaksana menyusun konsep rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Membahas konsep rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan Staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.11. Menyusun Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.11.4 4.11.5 4.11.6

Menugaskan pelaksana untuk menghimpun bahan penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menelaah dan meneliti bahan penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan; Membahas konsep Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan dengan Kepala Bagian Keuangan dan Staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan hasil pembahasan beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.12. Menyusun Laporan Subfungsi. 4.12.1

Triwulanan

Konsolidasi

Program,

Fungsi

dan

Menugaskan pelaksana untuk menghimpun bahan penyusunan Laporan Triwulanan Konsolidasi Program, Fungsi dan Subfungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;


- 124 4.12.2

4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.6

Menelaah dan meneliti bahan penyusunan Laporan Triwulanan Konsolidasi Program, Fungsi dan Subfungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ; Menugaskan pelaksana menyusun konsep Laporan Triwulanan Konsolidasi Program, Fungsi dan Subfungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Membahas konsep Laporan Triwulanan Konsolidasi Program, Fungsi dan Subfungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan Staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep Laporan Triwulanan Konsolidasi Program, Fungsi dan Subfungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep Laporan Triwulanan Konsolidasi Program, Fungsi dan Subfungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.13. Menyusun Laporan Kegiatan Subbagian Penyusunan Anggaran Sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas. 4.13.1

4.13.2

4.13.3 4.13.4 4.13.5 4.13.6 4.13.7

Menugaskan pelaksana untuk menghimpun bahan laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk kebutuhan pimpinan dan perencanaan anggaran tahun mendatang; Meneliti dan menganalisa bahan laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk kebutuhan pimpinan dan perencanaan anggaran tahun mendatang; Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Membahas laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan staf; Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas; Meneliti dan mengoreksi laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.14. Menyiapkan konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


- 125 4.14.1 4.14.2 4.14.3 4.14.4

Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP; Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan konsep LAKIP dan menyampaikannya Kepala Bagian; Mengikuti pembahasan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan konsep LAKIP, bersama Kepala Bagian.

4.15. Menyiapkan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. 4.15.1 4.15.2 4.15.3

4.15.4

Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional; Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; Mengikuti pembahasan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional bersama Kepala Bagian.

4.16. Menyiapkan konsep bahan masukan pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.16.1 4.16.2 4.16.3 4.16.4

jawaban

pemerintah

atas

Mempelajari pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; Mengikuti pembahasan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kepala Bagian.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Disposisi Kepala Bagian Keuangan; Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Rencana Kerja Pemerintah; Rencana Kegiatan dan Anggaran dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;


- 126 5.5.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang tahun yang lalu serta RKA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang tahun berjalan; 5.6. Dokumen RKA-KL/Revisi RKA-KL dan SAPSK/Revisi SAPSK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 5.7. Dokumen DIPA/Revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 5.8. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Revisi POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 5.9. Data laporan berkala realisasi anggaran; 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional / pengawasan masyarakat; 5.11. Konsep surat/nota dinas dari pelaksana. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAlKAN PEKERJAAN: 6.1. UU APBN, Peraturan pelaksanaan UU APBN, RKA dan ABT. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.5. Surat Edaran, lnstruksi, Peraturan serta Kebijaksanaan pimpinan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran baik dari Departemen Keuangan maupun Departemen/Non Departemen lainnya. 6.6. Laporan pelaksanaan/realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 6.7. Laporan pelaksanaan/realisasi anggaran dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 6.8. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 6.9. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 7. HASIL KERJA: 7.1. Konsep Rencana Kebutuhan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 7.2. Konsep RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 7.3. Konsep usulan DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 7.4. Konsep POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 7.5. Konsep usulan Revisi POK Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 7.6. Konsep usulan revisi RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 7.7. Konsep usulan revisi DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 7.8. Konsep usulan Anggaran Tambahan Belanja (ABT) Tambahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 7.9. Masukan usulan RENJA, RENSTRA, RKT, dan LAKIP Bagian Keuangan 7.10. Konsep tanggapan/bahan masukan laporan hasil pemeriksaan 7.11. Konsep Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;


- 127 7.12. Konsep Laporan Triwulanan Konsolidasi Program, Fungsi dan Subfungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 7.13. Konsep laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 8. WEWENANG: 8.1. Meminta usulan rencana kebutuhan anggaran dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 8.2. Mengoreksi usulan rencana kebutuhan anggaran masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sesuai dengan peraturan yang berlaku (RKP, Satuan Biaya Umum, Satuan Biaya Khusus) 8.3. Meminta dokumen pendukung usulan Renja dan anggaran masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 8.4. Mengajukan usulan penolakan terhadap usulan Renja dan Anggaran yang diajukan masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang apabila bertentangan dengan RKP dan peraturan yang berlaku. 8.5. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan berkaitan dengan penyusunan anggaran. 8.6. Memaraf konsep surat dan laporan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Substansi usulan rencana kebutuhan anggaran dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 9.2. Kebenaran koreksi usulan rencana kebutuhan anggaran masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 9.3. Kebenaran penyusunan dokumen pendukung usulan Renja dan anggaran masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 9.4. Substansi usulan penolakan terhadap usulan Renja dan Anggaran yang diajukan masing-masing Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang apabila bertentangan dengan RKP dan peraturan yang berlaku. 9.5. Substansi usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan berkaitan dengan penyusunan anggaran. 9.6. Substansi konsep surat dan laporan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.


- 128 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial : Menyusun, memonitor, dan mengevaluasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran, RKA-KL, DIPA, POK, ABT dan pembebanan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan total anggaran sebesar Rp. 83 miliar dan usulan rencana kebutuhan anggaran untuk tahun berikutnya sebesar Rp. 83 miliar. 10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1 Mengelola anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang terbagi dalam 1 Sekretariat dan 5 Direktorat; 10.2.2 Menyusun, memonitor, dan mengevaluasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran, RKA-KL, DIPA, POK, ABT dan pembebanan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang terdiri dari 2 program, 4 kegiatan dan 21 sub kegiatan; 10.2.3 Dalam Penyusunan Anggaran, memonitor dan mengevaluasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran, RKA-KL, DIPA, POK, ABT dan Pembebanan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dibantu oleh 2 orang staf. 11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. Kepala Bagian Keuangan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para pegawai pelaksana pada Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Depkeu serta Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pembahasan usulan Rencana anggaran, penyusunan RKA-KL, Penyusunan DIPA, dan Penyusunan ABT. 11.5. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal penelahan usulan rencana kebutuhan anggaran dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: Pagu definitif Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sering tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan masing-masing direktorat dan sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, sehingga harus dapat melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan skala prioritas mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan urgensi pelaksanaan kegiatan.


- 129 13. RISIKO JABATAN : 13.1.Risiko Fisik : Tidak Ada 13.2.Risiko Lainnya : Penyusunan anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk penyusunan, kodifikasi bagan perkiraan standar, satuan biaya kegiatan, ketentuan akuntansi, serta ketentuan pendukung lainnya, kekeliruan dalam penyusunan anggaran akan menyebabkan timbulnya inefisiensi anggaran dan revisi DIPA yang akan menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 14. SYARAT JABATAN: 14.1 14.2 14.3 14.4

Pangkat/Golongan Pendidikan formal Diklat/Kursus Syarat lainnya

: : : :

Penata (III/c) Strata 1/D-IV/SMU Diklatpim Tk.IV a. Memahami peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; b. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; c. Memahami SOP; d. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; e. Memiliki kemampuan manajerial; f. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; g. Mampu bekerjasama; h. Memahami Kode Etik DJPU; i. Standar Kompetensi: 1. Innovation; 2. In depth problem solves and analize; 3. Planning and Organizing; 4. Quality Focus; 5. Continuous Improvement; 6. Pols, Process, and Procedure; 7. Stakeholder Service; 8. Integrity; 9. Team Leadership; 10. Organizational Savvy.


- 130 15. KEDUDUKAN JABATAN :

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

KEPALA KEPALASUBBAGIAN SUBBAGIAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN

-

KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

Perumus Perumus Bahan Penyusunan Anggaran Senior

BahanBahan Telaahan Tk. I - Penelaah Perumus Penyusunan Anggaran Junior

-

Pemroses Bahan Penyusunan Anggaran Senior Penelaah Bahan Telaahan Tk. II - Pemroses Bahan Penyusunan Anggaran Junior Pemroses Bahan Telaahan Tk. I - Penyaji Bahan Penyusunan Anggaran Senior - Pemroses Penyaji Bahan Penyusunan Anggaran Junior Bahan Telaahan Tk. II -

Penata Usaha Senior Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

Penata Usaha Junior Penyaji Bahan Telaahan Tk. II - Penata Usaha Pemula

KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal

Recommend Documents