MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 281 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembiayaan Syariah
2. IKHTISAR JABATAN: Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat. 3. TUJUAN JABATAN: Terwujudnya kegiatan penatausahaan surat, arsip, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan pemberian bantuan teknis direktorat secara tertib, lancar, efektif dan efisien. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Pembiayaan Syariah. 4.1.3. Mempelajari, dan menelaah kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Pembiayaan Syariah; 4.1.4. Memberi masukan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Pembiayaan Syariah; 4.1.5. Membahas kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bersama kepala seksi lainnya; 4.1.6. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Pembiayaan Syariah sesuai hasil pembahasan dan membuat konsep nota dinas pengantar; 4.1.7. Mengoreksi konsep nota dinas dan konsep bahan masukan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Pembiayaan Syariah sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat. 4.2. Menyusun bahan permintaan pembiayaan kegiatan direktorat. 4.2.1. Menerima tugas dari Direktur untuk menyiapkan bahan permintaan pembiayaan kegiatan direktorat; 4.2.2. Meneliti ketersediaan dana kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal dan mengecek ketersediaan dana pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta mencocokan satuan pembiayaan dengan Standar/Satuan Biaya Kegiatan; 4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penyiapan bahan-bahan permintaan pembiayaan kegiatan dan pembuatan konsep nota dinas penyampaian permintaan pembiayaan kegiatan direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 282 -
4.2.4. Memeriksa kelengkapan bahan permintaan pembiayaan dan meneliti laporan-laporan yang telah dibuat dan konsep nota dinas pengantar untuk ditetapkan oleh Direktur atas permintaan pembiayaan kegiatan direktorat kepada Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.2.5. Menyampaikan surat pengajuan permintaan kebutuhan pembiayaan kegiatan dari masing-masing Subdirektorat kepada Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.2.6. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penatausahaan berkas permintaan pembiayaan beserta kelengkapannya. 4.3. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana direktorat. 4.3.1. Menerima tugas dari Direktur untuk menyiapkan bahan kebutuhan sarana dan prasarana direktorat; 4.3.2. Merumuskan bahan kebutuhan sarana dan prasarana direktorat dan menyampaikannya kepada masing-masing sub direktorat untuk mendapatkan bahan masukan; 4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk mengkompilasi bahan masukan sarana dan prasarana direktorat dari masing-masing sub direktorat dan membuat nota dinas pengantar kepada Kepala Bagian Dukungan Teknis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.3.4. Meneliti bahan kebutuhan sarana dan prasarana direktorat dan memaraf konsep nota dinas pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Sub Direktorat. 4.4. Menyusun kebutuhan persediaan direktorat. 4.4.1. Menerima tugas dari Direktur untuk menyiapkan bahan persediaan direktorat; 4.4.2. Merumuskan bahan persediaan direktorat dan menyampaikannya kepada masing-masing sub direktorat untuk mendapatkan bahan masukan; 4.4.3. Menugaskan pelaksana untuk mengkompilasi bahan masukan persediaan direktorat dari masing-masing sub direktorat dan membuat nota dinas pengantar kepada Kepala Bagian Dukungan Teknis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.4.4. Meneliti bahan persediaan direktorat dan memaraf konsep nota dinas pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Sub Direktorat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 283 -
4.5. Melakukan tata usaha surat masuk. 4.5.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari tata usaha surat masuk; 4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk menerima surat masuk dan memeriksa kelengkapan berkasnya, memberi label disposisi dan mencatat surat masuk pada Buku Agenda Surat Masuk; 4.5.3. Meneliti berkas surat masuk dan menugaskan pelaksana untuk menyampaikan kepada Direktur; 4.5.4. Menugaskan pelaksana untuk mendistribusikan surat/nota dinas sesuai disposisi Direktur. 4.6. Melakukan tata usaha surat keluar. 4.6.1. Menerima disposisi dan mempelajari konsep surat/nota dinas dari masing-masing Subdirektorat; 4.6.2. Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan kepada Direktur dan memberi nomor pada verbal dan surat/nota dinas, stempel jabatan atau dinas, cap kualifikasi dan klasifikasi surat; 4.6.3. Menugaskan pelaksana untuk mencatat ke dalam buku ekspedisi surat ke luar serta mengirimkan surat/nota dinas ke alamat yang dituju; 4.6.4. Menyampaikan laporan penyampaian surat keluar kepada Direktur secara bulanan. 4.7. Melakukan penataan arsip. 4.7.1. Menerima dan memeriksa arsip yang diterima dari masing-masing subdirektorat untuk didokumentasikan dan disimpan; 4.7.2. Menugaskan pelaksana untuk mencatat dalam daftar pertelaan, kodifikasi, klasifikasi, jangka waktu simpan dan mengelompokkan sesuai dengan tata kearsipan yang berlaku; 4.7.3. Meneliti ulang pencatatan klasifikasi kodifikasi arsip; 4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk menyimpan arsip sesuai dengan tata kearsipan dan menyampaikan salinan daftar pertelaan arsip kepada masing-masing subdirektorat yang menyerahkan arsip; 4.7.5. Memantau pelaksanaan tugas urusan kearsipan dan dokumentasi. 4.8. Melakukan pelayanan arsip. 4.8.1. Menerima permintaan peminjaman arsip dari masing-masing sub direktorat; 4.8.2. Meneliti dan memberikan persetujuan/penolakan permintaan peminjaman arsip; 4.8.3. Menugaskan pelaksana untuk menyimpan surat permintaan peminjaman arsip dan untuk memberikan peminjaman arsip; 4.8.4. Menerima kembali pengembalian peminjaman arsip;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 284 -
4.8.5. Menugaskan pelaksana untuk memeriksa arsip yang dikembalikan dan menyimpannya kembali ke tempat penyimpanan semula. 4.9. Melakukan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip. 4.9.1. Mengkoordinasikan proses penggunaan arsip aktif menjadi arsip inaktif; 4.9.2. Menugaskan pelaksana untuk memelihara, merawat dan mengamankan arsip; 4.9.3. Mengevaluasi proses penggunaan arsip aktif menjadi arsip inaktif. 4.10. Melakukan penyusutan arsip 4.10.1. Merencanakan kegiatan penyusutan arsip dan merumuskan klasifikasi dan jangka waktu simpan arsip; 4.10.2. Menugaskan pelaksana untuk mengklasifikasi, memilah arsip aktif, inaktif dan yang sudah tidak bernilai guna; 4.10.3. Meneliti klasifikasi, penetapan arsip aktif dan inaktif; 4.10.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep surat penyusutan arsip; 4.10.5. Meneliti, memaraf surat penyusutan arsip dan menyampaikan kepada Direktur; 4.10.6. Melakukan pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.11. Melakukan urusan kepustakaan di lingkungan direktorat. 4.11.1. Menerima tugas dari Direktur dan mempelajari literatur/peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk ditatausahakan pada kepustakaan di lingkungan direktorat; 4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan kepustakaan di lingkungan direktorat; 4.11.3. Memantau pelaksanaan tugas urusan kepustakaan. 4.12. Melakukan penyiapan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai. 4.12.1. 4.12.2. 4.12.3.
Menerima tugas dari Direktur dan mempelajari penyiapan usulan kenaikan pangkat pegawai; Menugaskan pelaksana untuk menghimpun data-data kepegawaian yang sudah waktunya untuk diusulkan kenaikan pangkat; Meneliti data kepegawaian dan menugaskan pelaksana untuk memproses penyiapan usulan kenaikan pangkat serta membuat konsep nota dinas pengantar dan menyiapkan berkas-berkas kepegawaian yang diperlukan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 285 -
4.12.4.
Meneliti, mengoreksi konsep nota dinas pengantar dan menandatangani legalisir berkas-berkas kepegawaian yang diperlukan serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum, Setditjen.
4.13. Melakukan penyiapan usulan kenaikan pangkat pegawai. 4.13.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun data-data kepegawaian yang sudah waktunya untuk diusulkan kenaikan pangkat; 4.13.2. Meneliti data kepegawaian dan menugaskan pelaksana untuk memproses penyiapan usulan kenaikan pangkat serta membuat konsep nota dinas pengantar dan menyiapkan berkas-berkas kepegawaian yang diperlukan; 4.13.3. Meneliti, memaraf konsep nota dinas pengantar dan menandatangani legalisir berkas-berkas kepegawaian yang diperlukan serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.14. Melakukan penyiapan usulan pensiun pegawai. 4.14.1. Menerima tugas dari Direktur dan mempelajari penyiapan usulan pensiun pegawai; 4.14.2. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun data-data kepegawaian yang akan memasuki usia pensiun; 4.14.3. Meneliti data kepegawaian dan menugaskan pelaksana untuk memproses penyiapan usulan pensiun serta membuat konsep nota dinas pengantar dan menyiapkan berkas-berkas kepegawaian yang diperlukan; 4.14.4. Meneliti, mengoreksi konsep nota dinas pengantar dan menandatangani legalisir berkas-berkas kepegawaian yang diperlukan serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum, Setditjen. 4.15. Melakukan penyiapan usulan penyesuaian ijazah pegawai. 4.15.1. Menerima tugas dari Direktur dan mempelajari penyiapan usulan penyesuaian ijazah pegawai; 4.15.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data pegawai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penyesuaian ijazah, menyiapkan kelengkapan pengajuan penyesuaian ijazah pegawai dan membuat konsep nota dinas pengantar ke Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.15.3. Meneliti kelengkapan penyiapan usulan pegawai yang akan diajukan dan konsep nota dinas pengantar untuk ditetapkan oleh Direktur.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 286 -
4.16. Melakukan penyiapan usulan diklat/seminar/beasiswa. 4.16.1. Menerima tugas dari Direktur dan mempelajari surat penawaran diklat/seminar/beasiswa dari instansi lain yang telah didisposisi Direktur; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk menggandakan disposisi tersebut dan menyampaikan kepada masing-masing Kasubdit; 4.16.3. Menerima masukan dari masing-masing Kasubdit dan menugaskan pelaksana untuk membuat konsep nota dinas calon peserta diklat; 4.16.4. Meneliti, mengoreksi konsep nota dinas pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum, Setditjen. 4.17. Menatausahakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai. 4.17.1. Menerima tugas dari Direktur dan mempelajari daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai (DP3); 4.17.2. Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan blangko DP3 kepada para pejabat penilai di lingkungan Direktorat, mengumpulkan blangko DP3 yang sudah diisi dan ditandatangani atasannya masing-masing; 4.17.3. Meneliti DP3 yang telah dilakukan penilaian oleh para pejabat penilai dan konsep nota dinas pengantar; 4.17.4. Menugaskan pelaksana untuk mengirimkan DP3 ke Kabag Umum, Setditjen; 4.17.5. Menugaskan pelaksana untuk menyimpan DP3 ke dosir masingmasing pegawai sebagai arsip. 4.18. Menatausahakan keluarga (KP4).
surat
keterangan
untuk
mendapatkan
tunjangan
4.18.1. Menerima tugas dari Direktur dan mempelajari penatausahaan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (KP4); 4.18.2. Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan blangko KP4 kepada para pegawai di lingkungan Direktorat, mengumpulkan blangko KP4 yang sudah diisi dan ditandatangani pegawai dan menyusun konsep nota dinas pengantar penyampaian KP4 kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.18.3. Meneliti KP4 yang telah ditandatangani oleh pegawai dan diketahui oleh pejabat berwenang dan konsep nota dinas pengantar. 4.19. Menatausahakan cuti pegawai. 4.19.1. Menerima permohonan cuti dari pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat, baik berupa cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 287 -
4.19.2. Meneliti permohonan cuti bahwa hak cuti pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; 4.19.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep nota dinas pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Setditjen. 4.20. Menatausahakan ketertiban dan kehadiran pegawai. 4.20.1. 4.20.2. 4.20.3. 4.20.4. 4.20.5.
Menerima tugas dari Direktur dan mempelajari penatausahaan ketertiban dan kehadiran pegawai; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan absen masuk dan absen pulang masing-masing Kasubdit; Menugaskan pelaksana untuk merekapitulasi absen harian, membuat konsep nota dinas pengantar dan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai; Meneliti, mengoreksi konsep nota dinas pengantar dan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum Setditjen Pengelolaan Utang; Menugaskan pelaksana untuk mengirimkan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai ke Kabag Umum dan tembusan ke Kabag Kepegawaian Setditjen Pengelolaan Utang.
4.21. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana direktorat. 4.21.1. 4.21.2. 4.21.3. 4.21.4.
Menerima permintaan pemeliharaan sarana dan prasarana direktorat dari masing-masing direktorat; Menugaskan pelaksana untuk memeriksa sarana dan prasarana direktorat yang diminta dilakukan pemeliharaan; Menugaskan pelaksana untuk membuat nota dinas pengantar kepada Kepala Bagian Dukungan Teknis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Meneliti, memaraf konsep nota dinas pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Sub Direktorat.
4.22. Menyiapkan konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK) Subdirektorat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat. 4.22. 1. Meneliti dan mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.22. 2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 288 -
4.22. 3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan konsep LAKIP Direktorat dan menyampaikannya kepada Kasubdit; 4.22. 4. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan konsep LAKIP Direktorat bersama para Kepala Seksi lainnya; 4.22. 5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan konsep LAKIP Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.22. 6. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan konsep LAKIP Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.23. Menyiapkan konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4.23.1. Meneliti dan mempelajari pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.23.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.23.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikannya kepada Kasubdit; 4.23.4. Membahas konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama para Kepala Seksi lainnya; 4.23.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.23.6. Meneliti dan mengoreksi konsep konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat sesuai pembahasan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.24. Menyiapkan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat. 4.24.1. Meneliti dan mempelajari LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.24.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 289 -
4.24.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikannya kepada Kasubdit; 4.24.4. Membahas bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama para Kepala Seksi lainnya; 4.24.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep LHP Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.24.6. Meneliti dan mengoreksi konsep LHP sesuai pembahasan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.25. Mengkompilasi bahan evaluasi grading pegawai direktorat. 4.25.1. Mengkompilasi bahan evaluasi grading pegawai direktorat; 4.25.2. Menghadiri rapat pembahasan evaluasi grading pegawai direktorat dengan Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.25.3. Menyusun laporan hasil pembahasan evaluasi grading pegawai direktorat dengan Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.25.4. Menyampaikan laporan evaluasi grading pegawai direktorat kepada Direktur. 4.26. Membina pegawai pada Subbagian Tata meningkatkan motivasi dan prestasi pegawai.
Usaha
direktorat
untuk
4.26.3. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.26.4. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.26.5. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.26.6. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
Disposisi dari Kepala Subdirektorat; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Konsep surat/nota dinas; Rencana Kerja Subbagian Tata Usaha tahun lalu dan tahun berjalan; Rencana kerja masing-masing Subdirektorat; Surat/dokumen/barang yang diterima dan yang dikirim, serta bahanbahan untuk digandakan; 5.7. Data laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; 5.8. Konsep surat/nota dinas dari bawahan; 5.9. Pertanyaan DPR; 5.10. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 5.11. Laporan pelaksanaan tugas Subdirektorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 290 -
5.12. Laporan berkala masing-masing Subdirektorat; 5.13. Surat dari instansi terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6. 1. 6. 6. 6. 6.
2. 3. 4. 5.
6. 6. 6. 7. 6. 8. 6. 9. 6. 10. 6. 11. 6. 12. 6. 13. 6. 14. 6. 15.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang tentang APBN; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan tentang Evaluasi Grading Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan; Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan lainnya yang terkait pelaksanaan tugas; Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Utang dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Pedoman Tata Naskah Persuratan Dinas Kementerian Keuangan; Referensi terkait dengan pembiayaan yang berbasis syariah; Internet.
7. HASIL KERJA: 7.1. Terselenggaranya urusan penerimaan/pengiriman berita di lingkungan Direktorat; 7.2. Terlaksananya seluruh kegiatan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, kepegawaian, pembiayaan kegiatan, distribusi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, distribusi persediaan, kerumahtanggaan, dokumentasi, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan di lingkungan Direktorat; 7.3. Rencana Kerja Subbagian Tata Usaha; 7.4. Konsep Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat; 7.5. Konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L); 7.6. Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat; 7.7. Konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 7.8. Konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 291 -
7.9. 7.10. 7.11. 7.12.
Terselenggaranya urusan distribusi peraturan perundang-undangan; Laporan berkala Subbagian Tata Usaha; Konsep laporan berkala Direktur; Pembinaan pegawai dan arahan pelaksanaan tugas.
8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat; 8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep surat; 8.3. Mengatur surat/dokumen/barang yang diterima sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya serta pendistribusiannya; 8.4. Mengumpulkan data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan; 8.5. Mengusulkan promosi dan mutasi pegawai; 8.6. Mengajukan usul pemberian penghargaan dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai yang melanggar ketentuan; 8.7. Menilai pelaksanaan tugas pegawai dan menandatangani KP4; 8.8. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 8.9. Memberikan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan. 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Usul, saran, dan pendapat yang diajukan kepada Direktur Pembiayaan Syariah; 9.2. Kebenaran konsep surat; 9.3. Pengaturan surat/dokumen/barang yang diterima sesuai klasifikasi dan kualifikasinya serta pendistribusiannya; 9.4. Kebenaran data/informasi yang diberikan; 9.5. Usul promosi dan mutasi pegawai; 9.6. Usul pemberian penghargaan dan hukuman disiplin pegawai; 9.7. Kebenaran penilaian dan penandatanganan KP4; 9.8. Kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.9. Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1.
Jumlah pegawai: No. (a) 1. 2. 3. 4. 5.
Eselon (b) I II III IV Pelaksana Jumlah
ΣPej/Peg (c) 0 1 4 12 21 38
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 292 -
10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10. 10.11. 10.12. 10.13. 10.14. 10.15.
Jumlah penyiapan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, dan berkas kepegawaian lainnya; Tingkat kedisiplinan pegawai; Jumlah laporan direktorat; Frekuensi penerimaan/pengiriman dokumen; Unit koordinasi intern dan ekstern; Buku-buku Perpustakaan; Sopir/Pesuruh; Jamuan/Pertemuan Eselon II/I; Pertemuan/Seminar; Kendaraan Roda-2; Kendaraan Roda-4; Penggadaan buku himpunan SE, buku-buku kepustakaan, dsb; ATK/Alat Rumah Tangga; Jumlah inventaris kantor/peralatan dan perlengkapan direktorat lainnya.
11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. Direktur dalam hal menerima perintah melakukan tugas; 11.2. Kasubdit dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.3. Para pegawai, para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal pelaksanaan tugas; 11.4. Instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.1. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyiapan data dan bantuan teknis bagi pelaksanaan tugas direktorat memerlukan penanganan yang seksama sebab terkait dengan batas waktu pelaksanaan kegiatan itu sendiri, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif dengan penyedia sumber data; 12.2. Terdapat data penting yang memerlukan tempat penyimpanan yang memadai, aman, dan akses yang terbatas mutlak diperlukan; 12.3. Penyelesaian urusan kepegawaian memerlukan koordinasi dengan banyak pihak, sehingga perlu dilakukan penjelasan atas proses koordinasi yang tegas dan transparan; 12.4. Masalah penyimpanan arsip kelengkapan data pegawai baik dengan menggunakan media hardcopy maupun elektronik memerlukan tempat yang spesifik, sehingga perlu tersedia sarana penyimpanan arsip yang memadai dan terjamin keamanannya. 13. RISIKO JABATAN: Tidak Ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 293 -
14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/ golongan : Penata (III/c) Pendidikan formal : Strata 1/D-IV Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya : 14.4.1. Mampu berbahasa inggris; 14.4.2. Menguasai Tata Naskah dan Persuratan; 14.4.3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang: 14.4.3.1. keuangan negara; 14.4.3.2. perbendaharaan negara; 14.4.3.3. kepegawaian; 14.4.3.4. pengadaan barang dan jasa. 14.4.4. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.5. Memahami SOP; 14.4.6. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.7. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; 14.4.8. Memahami sistim informasi manajemen, LAN dan pengolahan data; 14.4.9. Memiliki kemampuan manajerial; 14.4.10.Mampu mengoperasikan komputer; 14.4.11.Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.12.Memahami Kode Etik Pegawai DJPU; 14.4.13.Standar Kompetensi: 14.4.13.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.13.2. Planning and Organizing (2); 14.4.13.3. Continuous Improvement (2); 14.4.13.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.13.5. Stakeholder Service (3); 14.4.13.6. Integrity (3); 14.4.13.7. Team Leadership (2); 14.4.13.8. Organizational Savvy (2); 14.4.13.9. Interpersonal Communication (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 294 -
15. KEDUDUKAN JABATAN:
DIREKTUR PEMBIAYAAN SYARIAH KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR SBSN
KEPALA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SBSN
KEPALA SUBDIREKTORAT PERATURAN SBSN DAN EVALUASI KINERJA
Pengelola Data Kepegawaian/Rumah Tangga/Keuangan Senior Pengelola Data Kepegawaian/Rumah Tangga/Keuangan Junior Pengelola Arsip Senior Pengelola Arsip Junior Penyaji Data Kepegawaian/Keuangan/ Rumah Tangga Senior Penyaji Data Kepegawaian/Keuangan/ Rumah Tangga Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula Sekretaris eselon II Pengemudi eselon II Caraka Senior Caraka Junior Caraka Pemula
a.n. MENTERI KEUANGAN, Plt. SEKRETARIS JENDERAL Ttd K.A. BADARUDDIN NIP 195703291978031001