NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN: Melaksanakan penatausahaan dokumen perjanjian, dokumen penarikan, dan dokumen pembayaran, standarisasi pengkodean dan pengentrian data referensi, verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms, kebenaran pencatatan/data entry, realisasi penarikan / hasil penjualan, realisasi pembayaran kewajiban, dan data laporan berkaitan dengan pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah. 3. TUJUAN JABATAN: Terwujudnya penatausahaan yang efektif atas dokumen perjanjian, dokumen penarikan dan dokumen pembayaran yang berkaitan dengan pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah dalam upaya pencegahan terjadinya keterlambatan dan atau kelebihan/kekurangan pembayaran dan menghindarkan pengeluaran biaya yang tidak perlu dan default yang dapat mengganggu kredibilitas Pemerintah RI di mata internasional. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1.

Memberikan bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat 4.1.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat; 4.1.2. Mempelajari Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAK/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.1.3. Melakukan pembahasan bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAK/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat bersama Direktur dan para Kepala Subdirektorat;


- 121 -

4.1.4. Menerima dan mempelajari penugasan direktur untuk penyusunan bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat. 4.1.5. Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/ Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat kepada Direktur. 4.2.

Menyiapkan dokumen penganggaran Direktorat. 4.2.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur untuk menyiapkan rancangan dokumen penganggaran 4.2.2. Mempelajari dokumen RKA-KL dan DIPA Direktorat; 4.2.3. Melakukan pembahasan rancangan dokumen penganggaran dengan Direktur dan para Kepala subdirektorat 4.2.4. Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk menyiapkan rancangan dokumen anggaran 4.2.5. Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk menyiapkan rancangan dokumen penganggaran Direktorat sesuai hasil pembahasan; 4.2.6. Menerima dan mengoreksi konsep rancangan dokumen penganggaran Direktorat sesuai hasil pembahasan sebagai bahan penelaahan RKA-KL dan DIPA Direktorat bersama Bagian Keuangan Setditjen dan Ditjen Anggaran.

4.3.

Memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdit. 4.3.1. Menerima disposisi dari Direktur atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.3.2. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Direktur; 4.3.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk melakukan penyusunan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.3.4. Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk menyusun konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat;


- 122 -

4.3.5. Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.3.6. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat kepada Direktur. 4.4.

Melakukan usulan revisi DIPA/POK. 4.4.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur untuk menyusun usulan revisi DIPA/POK Direktorat 4.4.2. Mempelajari dokumen DIPA/POK Direktorat tahun berjalan dan/atau usulan rencana tindak untuk pelaksanaan kegiatan dan proyeksi penarikan anggaran bulan berikutnya. 4.4.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk melakukan penyusunan konsep bahan usulan revisi DIPA/POK Direktorat. 4.4.4. Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk menyusun konsep bahan usulan revisi DIPA/POK Direktorat; 4.4.5. Menerima dan mengoreksi usulan revisi DIPA/POK Direktorat, konsep nota dinas serta menyampaikannya kepada direktur.

4.5.

Menyusun rancangan Standard Operating Procedure Direktorat. 4.5.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan rumusan dan pengkajian Standard Operating Procedure; 4.5.2. Melaksanakan pembahasan bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure Direktorat dengan direktur dan kepala subdirektorat; 4.5.3. Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk membuat konsep bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure Direktorat 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure Direktorat menyampaikan kepada Direktur.

4.6.

Melakukan penatausahaan dokumen perjanjian, dokumen penarikan dan dokumen pembayaran yang berkaitan dengan pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, instrumen pembiayaan syariah. 4.6.1. Meneliti dokumen pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, instrumen Pembiayaan Syariah dan dokumen lainnya yang telah didisposisi Direktur;


- 123 -

4.6.2. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk melakukan penataan arsip loan/grant agreement dan amendment loan/grant agreement, arsip realisasi penarikan dan realisasi pembayaran yang telah diverifikasi kebenaran pencatatannya dalam filing system bersama-sama dengan printout loan account statement dan atau actual debt services, dokumen tagihan pembayaran pokok, bunga, dan biaya/notice of payment/billing statement, SPMULN dan daftar realisasi pembayaran dari Bank Indonesia; 4.6.3. Memantau tempat penyimpanan dan mengevaluasi secara berkala sistem penataan arsip loan/grant agreement dan amendment loan/grant agreement dan dokumen lainnya yang terkait; 4.6.4. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk membuat konsep daftar pertelaan arsip (Log Book); 4.6.5. Meneliti dan menetapkan daftar pertelaan arsip (Log Book) serta menyampaikannya secara berkala sebagai bahan pemantauan kepada Direktur. 4.7.

Melakukan pemutakhiran loan/grant agreement (LA/GA). 4.7.1. Meneliti dan mempelajari copy dokumen amandemen LA/GA dan lampirannya dari Direktur PH yang telah didisposisi kepala Direktur; 4.7.2. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi untuk mencatat dan memutakhirkan LA/GA ke sistem DMFAS meliputi unsur-unsur General Information dana Data Items; mencetak laporan/print-out Loan/Grant Information Sheet, Tranche Information Sheet, Amortization Table, Amortization Table Error dan memberikan cap “telah direkam” pada copy LA/GA serta menyusun konsep nota dinas tentang Perekaman LA/GA untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait; 4.7.3. Meneliti dan mengoreksi printout pemutakhiran dokumen LA/GA yang telah diverifikasi serta menandatangani nota dinas Perekaman LA/GA untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

4.8.

Menganalisa data yang berkaitan dengan proses pengesahan hibah langsung (kas dan barang/jasa). 4.8.1. Meneliti permintaan pengesahan hibah langsung (kas dan Barang/jasa) yang telah didisposisi Direktur; 4.8.2. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi sesuai bidang tugas untuk melakukan verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen permohonan pengesahan hibah langsung (kas dan Barang/Jasa); 4.8.3. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep nota dinas Pemberian Nomor Registrasi loan/grant kepada Direktur


- 124 -

4.9.

Melakukan penerbitan nomor registrasi loan/grant agreement. 4.9.1. Meneliti permintaan penerbitan nomor registrasi dan kelengkapan dokumennya dari Direktur Pinjaman dan Hibah yang telah didisposisi Direktur; 4.9.2. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk menerbitkan nomor registrasi melalui aplikasi nomor registrasi Pinjaman dan Hibah, mencatat dan merekam ke DMFAS unsurunsur General Information (loan ID, Status, Name of loan, Creditor Ref, Date Signed,Date Drawing Limit, Date Effective, Amount, dll.), Data Items (DMFAS Number, Tranch Number, Credit Type, Financing Type, Reorganization Club, Amount, Currency, Credit Terms, Estimated Drawing, Interest Terms) dan mencetak laporan/print-out Loan/Grant Information (Sheet Tranche Information Sheet, Amortization Table I, Amortization Table Error) serta memberikan nomor registrasi loan dengan menggunakan nomor perekaman DMFAS serta menyusun konsep nota dinas Direktur tentang Pemberian Nomor Registrasi loan/grant untuk disampaikan kepada Direktur Pinjaman dan Hibah, dan pihak-pihak terkait; 4.9.3. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep nota dinas Pemberian Nomor Registrasi loan/grant kepada Direktur.

4.10. Melakukan standardisasi pengkodean dan pengentrian data referensi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah. 4.10.1. Meneliti daftar kode, klasifikasi dan data referensi pinjaman, hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah yang berlaku; 4.10.2. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk menginventarisir dan mengevaluasi secara berkala daftar kode, klasifikasi dan data referensi pinjaman, hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah yang mengacu kepada: (i) standar internasional, (ii) standar baku klasifikasi sistem aplikasi pengelolaan utang pemerintah, (iii) kode dan klasifikasi lain yang terkait yang telah/belum terdapat dalam tabel referensi sistem aplikasi pengelolaan utang pemerintah dan mengecek konsistensinya dengan perkembangan/perubahan terakhir serta menyusun konsep standarisasi kode, klasifikasi dan data referensi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen Pembiayaan Syariah; 4.10.3. Meneliti dan melakukan pembahasan konsep standarisasi kode, klasifikasi dan data referensi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen Pembiayaan Syariah yang telah mengalami perubahan dan atau tambahan, dengan Kepala Bagian Teknologi dan Informasi dan para Kepala Subdirektorat;


- 125 -

4.10.4. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk menyusun konsep standarisasi kode, klasifikasi dan data referensi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen Pembiayaan Syariah sesuai hasil pembahasan; 4.10.5. Meneliti dan mengoreksi konsep standarisasi kode, klasifikasi dan data referensi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen Pembiayaan Syariah ; 4.10.6. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk menyiapkan konsep laporan penetapan daftar kode, klasifikasi dan referensi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen Pembiayaan Syariah baru hasil revisi kepada Direktur; 4.10.7. Meneliti,mengoreksi dan menyampaikan laporan penetapan daftar kode, klasifikasi dan referensi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen Pembiayaan Syariah baru hasil revisi kepada Direktur. 4.11. Memverifikasi keabsahan dokumen loan/grant agreement, amendment loan/grant agreement, dan atau amortization schedule, realisasi penarikan dan tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya, serta kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms yang diterima dari para lender/creditor dengan klausal dalam loan agreement. 4.11.1. Meneliti copy dokumen loan/grant agreement, amendment loan/grant agreement dan atau amortization schedule, realisasi penarikan dan tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya yang telah didisposisi Direktur; 4.11.2. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi untuk memverifikasi keabsahan dokumen tersebut, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms yang diterima dari para lender/creditor dengan klausal-klausal dalam loan agreement dimaksud berdasarkan kriteria verifikasi, serta memberi catatan kesimpulan hasil verifikasi; 4.11.3. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi untuk menyampaikan hasil verifikasi dokumen loan/grant agreement, amendment loan/grant agreement dan atau amortization schedule kepada Seksi Administrasi Utang dan Hibah dan menyiapkan Nota Dinas penyampaian hasil verifikasi dokumen realisasi penarikan dan tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya atas nama Kepala Subdirektorat kepada Subdirektorat Setelmen Transaksi secara harian dan menyusun laporan hasil verifikasi secara berkala; 4.11.4. Meneliti laporan hasil verifikasi. 4.12. Memverifikasi kebenaran pencatatan/data entry atas loan/grant agreement, amendment loan/grant agreement dan atau amortization schedule, realisasi penarikan, realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman.


- 126 -

4.12.1. Meneliti print out pencatatan/data entry atas loan/grant agreement, amendment loan/grant agreement dan atau amortization schedule, realisasi penarikan, realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman; 4.12.2. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi untuk memverifikasi kebenaran pencatatan/data entry atas loan/amendment loan agreement dan atau amortization schedule yang dilaksanakan oleh Seksi Administrasi Utang dan Hibah, dan realisasi penarikan, realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman yang dilaksanakan oleh Seksi Setelmen Transaksi Subdirektorat Setelmen Transaksi berdasarkan kriteria verifikasi; 4.12.3. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi untuk menyampaikan hasil verifikasi perekaman loan/grant agreement, amendment loan/grant agreement dan atau amortization schedule kepada Seksi Administrasi Utang dan Hibah dan menyiapkan Nota Dinas penyampaian hasil verifikasi perekaman realisasi penarikan, realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya atas nama Kepala Subdirektorat kepada Subdirektorat Setelmen Transaksi secara harian dan menyusun laporan hasil verifikasi secara berkala; 4.12.4. Meneliti laporan hasil verifikasi. 4.13. Memverifikasi data laporan pinjaman, hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah. 4.13.1. Meneliti laporan Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah yang telah didisposisikan oleh Direktur; 4.13.2. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi untuk meneliti dan memverifikasi data laporan pinjaman dan hibah luar negeri berdasarkan kriteria verifikasi dan menyiapkan konsep Nota Dinas pemberitahuan kesimpulan hasil verifikasi; 4.13.3. Meneliti dan mengoreksi kesimpulan hasil verifikasi dan Nota Dinasnya. 4.14. Memverifikasi Surat Perintah Membayar Utang Luar Negeri (SPMULN). 4.14.1. Meneliti copy SPMULN; 4.14.2. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi untuk meneliti memverifikasi SPMULN berdasarkan kriteria verifikasi menyiapkan konsep Nota Dinas pemberitahuan kesimpulan verifikasi; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi kesimpulan hasil verifikasi dan Dinasnya;

dan dan hasil Nota


- 127 -

4.15. Melakukan Perekaman Kurs Bank Indonesia dan Bunga Variable. 4.15.1. Meneliti dokumen kurs konversi mata uang dari Bank Indonesia secara harian, data tingkat bunga variable dari situs terkait; 4.15.2. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk meneliti, mempelajari dan merekam data kurs Bank Indonesia secara harian ke dalam aplikasi kurs transaksi dan DMFAS serta membuat konsep laporan bulanannya dan mengumpulkan serta menyusun printout data tingkat bunga variable ke dalam filing sistem; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi laporan bulanan kurs. 4.16. Menyusun Laporan Nomor Registrasi Loan/Grant Agreement Secara Berkala. 4.16.1. Meneliti data penerbitan nomor registrasi loan/grant agreement; 4.16.2. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk menyiapkan konsep laporan nomor registrasi Loan/Grant Agreement secara berkala; 4.16.3. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan laporan nomor registrasi Loan/Grant Agreement secara berkala. 4.17. Memverifikasi Proyeksi Pembayaran Cicilan Pokok, Bunga dan Biaya Pinjaman. 4.17.1. Meneliti dan mempelajari Proyeksi Pembayaran Cicilan Pokok, Bunga dan Biaya Pinjaman yang diterima dari Subdirektorat Setelmen Tansaksi; 4.17.2. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi untuk meneliti dan memverifikasi Proyeksi Pembayaran Cicilan Pokok, Bunga dan Biaya Pinjaman berdasarkan kriteria verifikasi dan menyiapkan konsep Nota Dinas pemberitahuan kesimpulan hasil verifikasi; 4.17.3. Meneliti dan mengoreksi kesimpulan hasil verifikasi serta menetapkan Nota Dinasnya. 4.18. Memberikan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional. 4.18.1. Meneliti dan mempelajari LHP; 4.18.2. Menugaskan para kepala seksi untuk menyiapkan konsep bahan masukan tanggapan atas LHP; 4.18.3. Membahas bahan masukan tersebut bersama kepala seksi dan pelaksana; 4.18.4. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk mengkompilasi bahan masukan tanggapan atas LHP; 4.18.5. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan tanggapan LHP.


- 128 -

4.19. Memberikan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4.19.1. Meneliti dan mempelajari pertanyaan DPR; 4.19.2. Menugaskan para kepala seksi untuk menyiapkan konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR; 4.19.3. Membahas bahan masukan tersebut bersama kepala seksi dan pelaksana; 4.19.4. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk mengkompilasi bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR; 4.19.5. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR. 4.20. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang. 4.20.1. Merencanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang sesuai dengan yang ditugaskan oleh direktur; 4.20.2. Menugaskan Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; 4.20.3. Membahas bahan dan data berkaitan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang bersama direktur dan para kepala subdirektorat; 4.20.4. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk mengolah data mengkompilasi bahan dan konsep laporan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; 4.20.5. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan laporan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang kepada Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan. 4.21. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyusunan bahan tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 4.21.1. Meneliti, mempelajari hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan merencanakan pengumpulan bahan dan data sesuai dengan yang ditugaskan oleh direktur: 4.21.2. Menugaskan Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);


- 129 -

4.21.3. Membahas bahan dan data berkaitan hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bersama direktur dan para kepala subdirektorat; 4.21.4. Menugaskan Seksi Verifikasi I untuk mengolah bahan dan data serta mengkompilasi konsep tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP); 4.21.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan bahan tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan. 4.22. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling). 4.22.1. Meneliti, mempelajari keputusan pemerintah mengenai rencana penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling) dan merencanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling) sesuai dengan yang ditugaskan oleh direktur; 4.22.2. Menugaskan Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling); 4.22.3. Membahas bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling) bersama direktur dan para kepala subdirektorat; 4.22.4. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk mengolah data mengkompilasi bahan yang berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling); 4.22.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan bahan yang berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling) kepada Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan. 4.23. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap). 4.23.1. Meneliti dan mempelajari tawaran penukaran utang (debt swap) serta merencanakan kegiatan pengumpulan bahan dan pengolahan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap) sesuai dengan yang ditugaskan oleh direktur; 4.23.2. Menugaskan Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); 4.23.3. Membahas bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap) bersama direktur dan para kepala subdirektorat;


- 130 -

4.23.4. Menugaskan Kepala Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk mengolah bahan dan data serta mengkompilasi konsep laporan yang berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); 4.23.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penukaran utang (debt swap) kepada Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan. 4.24. Melaksanakan penyampaian informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan. 4.24.1. Meneliti dan mempelajari permintaan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan sesuai dengan yang ditugaskan oleh direktur; 4.24.2. Menugaskan Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan; 4.24.3. Menugaskan Seksi Administrasi Utang dan Hibah untuk mengolah bahan dan data serta mengkompilasi konsep laporan yang berkaitan dengan penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan; 4.24.4. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan kepada Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.25. Menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat. 4.25.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari Profil Risiko Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.25.2. Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk menyusun bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 4.25.3. Melakukan pembahasan bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat dengan Direktur dan para Kepala subdirektorat 4.25.4. Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk membuat konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 4.25.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan pemetaan risiko dan monitoring risiko Direktorat menyampaikan kepada Direktur.


- 131 -

4.26. Membina para Pegawai pada Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Kerja. 4.26.1. Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.26.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.26.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.26.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22. 5.23.

Disposisi Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah (NPPH); Dokumen Surat Utang Negara; Dokumen instrumen pembiayaan syariah; Amandemen NPPH; Surat / Nota Dinas Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktur Surat Utang Negara dan Direktur Pembiayaan Syariah beserta lampirannya; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Surat dari instansi terkait; Terms and Conditions Surat Berharga Negara; Copy Aplikasi Penarikan Pinjaman (Withdrawal Application) dari KPPN Jakarta VI; Surat Pemberitahuan Persetujuan Penarikan Pinjaman (Notice of Disbursement) dari Lender; Tagihan Pembayaran Pinjaman (Notice of Payment / Billing Statement) dari Lender; Surat Perintah Membayar Utang Luar Negeri (SPMULN); Surat Pemberitahuan dari Lender / Bank bahwa pembayaran pinjaman sudah diterima; Printout realisasi penarikan; Printout realisasi pembayaran; Rencana pembayaran berdasarkan output Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS); Laporan pinjaman, hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah; Data Kurs Harian BI; Printout data bunga mengambang; Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP direktorat; LHP dari instansi pemeriksa; Pertanyaan DPR.


- 132 -

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang tentang APBN; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Pinjaman dan Hibah; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peratuan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang/Surat Edaran; Pedoman (guedlines) yang telah ditetapkan oleh lender; Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Sistem jaringan dan aplikasi utang.

7. HASIL KERJA: 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

7.7.

7.8. 7.9. 7.10. 7.11.

Daftar Pertelaan Arsip (Log Book); Laporan tentang pelaksanaan kegiatan penatausahaan dokumen; Nota Dinas Penerbitan Nomor Registrasi Loan/Grant Agreement; Laporan Penetapan Daftar Kode, Klasifikasi Dan Referensi PHLN; Konsep Nota Dinas Pemberian Nomor Registrasi loan/grant; Laporan hasil verifikasi atas keabsahan dokumen loan/grant agreement, amendment loan/grant agreement, dan atau amortization schedule, realisasi penarikan dan tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya, serta kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms yang diterima dari para lender/creditor dengan klausal-klausal dalam loan agreement; Laporan hasil verifikasi atas kebenaran pencatatan/data entry atas loan/grant agreement, amendment loan/grant agreement dan atau amortization schedule, realisasi penarikan, realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman; Kesimpulan hasil verifikasi laporan pinjaman, hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah; Kesimpulan hasil verifikasi SPMULN; Laporan Bulanan Kurs BI; Bahan Masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP direktorat;


- 133 -

7.12. 7.13.

Bahan Masukan Tanggapan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional; Bahan Masukan Jawaban Pemerintah Atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur; 8.2. Mengoreksi, memaraf dan menandatangani konsep surat, nota dinas dan laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; 8.3. Menolak permintaan penerbitan nomor registrasi; 8.4. Menolak tagihan pembayaran pinjaman luar negeri; 8.5. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Kebenaran atas substansi usul, saran, dan pendapat kepada Direktur; 9.2. Kebenaran atas substansi konsep surat, nota dinas dan laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; 9.3. Kebenaran atas penolakan permintaan penerbitan nomor registrasi; 9.4. Kebenaran atas penolakan tagihan pembayaran pinjaman luar negeri; 9.5. Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial: 10.1.1. Pinjaman luar negeri periode 1967-2008 (per 31 Maret 2008): 10.1.1.1. Nilai commitment (4370 NPPLN) : USD. 118.8 miliar 10.1.1.2. Nilai yang telah ditarik (pencairan): USD. 107.9 miliar 10.1.1.3. Nilai yang belum ditarik : USD. 10.9 miliar 10.1.1.4. Nilai Pembayaran Cicilan Pokok : USD. 41.5 miliar 10.1.1.5. Outstanding (stock utang) : USD. 66.4 miliar 10.1.2. Transaksi penarikan dan pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya pinjaman luar negeri dalam satu tahun (TA. 2007): 10.1.2.1. Penarikan pinjaman : Rp. 18.889,2 miliar 10.1.2.2. Pembayaran cicilan pokok : Rp. 8.431,5 miliar 10.1.2.3. Pembayaran bunga : Rp. 3.150,6 miliar 10.1.2.4. Pembayaran biaya lainnya (fees) : Rp. 66,4 miliar


- 134 -

10.1.3. Surat Berharga Negara: Jumlah transaksi Surat Berharga negara yang dilaksanakan (menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam APBN) yang terdiri dari: 10.1.3.1. Penerbitan Surat Utang negara: 10.1.3.1.1. Total nilai nominal penerbitan sebesar Rp. 39,30 triliun (data Januari s.d. Oktober 2006); 10.1.3.1.2. Total nilai nominal penawaran sebesar Rp. 95,57 triliun (data tahun 2006). 10.1.3.2. Penerbitan Surat Utang negara dalam Valuta Asing: Total nilai nominal penerbitan USD. 2,00 miliar (9 Maret 2006). 10.1.3.3. Penerbitan Obligasi Negara Ritel: Total nilai nominal penerbitan sebesar 3,28 triliun (9 Agustus 2006). 10.1.4. Penukaran Surat Utang negara (Debt Switch/buyback): Menata kembali profil jatuh tempo SUN dengan menukarkan SUN yang jatuh tempo antara 2007 s.d. 2011 dengan SUN yang jatuh tempo antara 2011 s.d. 2025 sebesar Rp. 31,18 triliun (tahun 2006). 10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Karakterisitik pinjaman: 10.2.1.1 Tipe kreditor (creditor type): 10.2.1.1.1 Multilateral: IBRD, ADB, IDA, IDB, EIB, IFAD,NIB. 10.2.1.1.2 Bilateral: Amerika, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brunei, Canada, Cina, Denmark, finlandia, Hongkong, Hungaria, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kuwait, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, Polandia, Perancis, Spanyol, Saudi Arabia, Singapura, Swedia, Swiss, Taiwan,dan lainlain. 10.2.1.1.3 Commercial Banks: Banco Bilbao, BNP Paribas, Deutche Bank, Fortis Bank, HSBC, ICO, JP Morgan, ANZ Bank, Credit Suisse, Banco Nazionale de Lavaro, ABN Amro, Barclays Bank, US Exim Bank, dan lainlain.


- 135 -

10.2.1.1.4 Suppliers: Mitsubishi Corp, Itochu, Boeing, Eurocopter,Bond Holder, Export Credit Agency (ECA)/ Lembaga Penjamin Kredit Ekspor: Hermes (Jerman), ECGD (Inggris), JBIC/NEXI (Jepang), COFACE (Perancis), SACE (Italia), EKN (Swedia), ERG (Swiss), CESCE (Spanyol), Atradius (Belanda), GIEK (Norwegia), KEXIM/ KEIC (Korea Selatan), EFIC (Australia), US EXIM (Amerika), Finnvera (Finlandia), dan lain-lain. 10.2.1.1.5 Tipe suku bunga (interest rate type); 10.2.1.1.6 Tingkat bunga tetap (fixed rate); 10.2.1.1.7 Tingkat bunga mengambang (variable rate): Libor + FSL, Libor + VSL, Sibor, Euribor, CIRR, ADB cost of borrowing. 10.2.1.1.8 Jenis mata uang (currency) 10.2.1.1.8.1. Hard Currency: JPY, USD, EURO. 10.2.1.1.8.2. Soft Currency: GBP, KRW, KWD, DKK, CHF, SDR, ISD, AUD, dan lain-lain. 10.2.1.1.9 Terms of Loans; 10.2.1.1.10 ODA/Concessional; 10.2.1.1.11 NON ODA/ Non-Concessional/ Commercial Terms. 10.2.2. Per 1 Agustus 2008 jumlah loan agreement sebanyak 4.550 terdiri: 10.2.2.1. Fully paid : 2.257 10.2.2.2. Fully disbursed : 1.902 10.2.2.3. Active loan : 397 Jumlah grant agreement sebanyak 758. 10.2.3. Instrumen SUN: 10.2.1.1. Obligasi Negara (domestik/valas); 10.2.1.2. Obligasi Negara Ritel (ORI); 10.2.1.3. Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 10.2.4. Instrumen SBSN: Sukuk; 10.2.5. Jenis transaksi SUN: 10.2.5.1. Penjualan Penerbitan Obligasi/Surat Utang Negara; 10.2.5.2. Penjualan Pembelian Kembali Obligasi/Surat Utang Negara (Buyback); 10.2.5.3. Penjualan Penukaran Obligasi/Surat Utang Negara (Debt Switch); 10.2.5.4. Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara Valuta Asing; 10.2.5.5. Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara Ritel; 10.2.5.6. Penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 10.2.6. Jenis transaksi SBSN: 10.2.6.1. Penjualan SBSN; 10.2.6.2. Penjualan Pembelian Kembali SBSN (Buyback);


- 136 -

10.2.7. 10.2.8. 10.2.9. 10.2.10. 10.2.11. 10.2.12.

10.2.13. 10.2.14. 10.2.15.

10.2.16.

10.2.17. 10.2.18. 10.2.19.

Penjualan Penukaran SBSN (Debt Switch). Jumlah dokumen penarikan sebanyak 2.666 per-tahun; Jumlah dokumen tagihan pembayaran sebanyak 2.050 pertahun; Jumlah SPM-ULN sebanyak 4.100 per-tahun; Jumlah Peraturan yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas; Unit koordinasi pengadministrasian dan verifikasi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah: 10.2.11.1. Menteri Keuangan; 10.2.11.2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10.2.11.3. Internal Ditjen Pengelolaan Utang; 10.2.11.4. Bank Indonesia; 10.2.11.5. Bapepam/LK; 10.2.11.6. SROs/Dealers/Wali Amanat; 10.2.11.7. Market analysts dan pelaku pasar/investors. Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan administrasi dan verifikasi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah; Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan/akuntansi utang; Jumlah SPM/SP2D penyelesaian kewajiban utang: 10.2.14.1. Jumlah dokumen penarikan sebanyak 2.666 pertahun; 10.2.14.2. Jumlah dokumen tagihan pembayaran sebanyak 2.050 per-tahun; 10.2.14.3. Jumlah SPM-ULN sebanyak 4.100 per-tahun; 10.2.14.4. Jumlah Peraturan yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas. Unit koordinasi pengadministrasian dan verifikasi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah: 10.2.15.1. Menteri Keuangan; 10.2.15.2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10.2.15.3. Internal Ditjen Pengelolaan Utang; 10.2.15.4. Bank Indonesia; 10.2.15.5. Bapepam/LK; 10.2.15.6. SROs/Dealers/Wali Amanat; 10.2.15.7. Market analysts dan pelaku pasar/ investors. Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan administrasi dan verifikasi Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah; Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan/akuntansi utang; Jumlah SPM/SP2D penyelesaian kewajiban utang.


- 137 -

11. HUBUNGAN KERJA: 11.2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.4. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam hal pelaksanaan tugas; 11.5. Para pejabat di lingkungan Ditjen Anggaran dalam hal diseminasi laporan utang, alikasi dana untuk pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman, hibah, surat utang negara dan instrumen pembiayaan syariah dan penerapan standar akuntansi utang; 11.6. Para pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal penelitian alokasi data Pinjaman dan Hibah dalam DIPA, diseminasi laporan utang, pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman dan Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah dan penerapan standar akuntansi utang; 11.7. Para pejabat di lingkungan Bappenas dalam hal pelaksanaan tugas Administrasi Pinjaman dan Hibah; 11.8. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal rekonsiliasi dan konsolidasi data kurs harian BI; 11.9. Para lender dalam hal pelaksanaan tugas verifikasi loan agreement. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.2. Belum efektifnya ketentuan agar lender menyampaikan dokumen pencairan pinjaman dan dokumen tagihan pembayaran secara tepat waktu sehingga diperlukan ketentuan dalam naskah perjanjian pinjaman dan hibah luar negeri yang mengatur mengenai pembebasan pinalti dalam hal keterlambatan berasal dari pihak lender; 12.3. Copy dokumen naskah perjanjian pinjaman dan hibah luar negeri yang sudah lama penandatanganannya sangat sulit didapatkan akibat belum efektifnya sistim pengarsipan secara modern dan lengkap, sehingga diperlukan koordinasi dengan unit terkait. 13. RISIKO JABATAN: 13.2. Risiko Bahaya Fisik : Tidak ada 13.3. Finansial: Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri.


- 138 -

14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/ golongan : Pembina (IV/a) Pendidikan formal : Strata 1/Strata 2 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.III Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon IV; 14.4.2. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.3. Memahami manajemen pinjaman, hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah; 14.4.4. Memahami pasar keuangan, pasar obligasi, dan ekonomi makro; 14.4.5. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; 14.4.6. Memahami manajemen portofolio, resiko pasar, dan operasional; 14.4.7. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah; 14.4.8. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan Pinjaman, Hibah, Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah; 14.4.9. Memahami penggunaan sarana informasi pasar dan transaksi; 14.4.10. Standar Kompetensi: 14.4.10.1. Visioning (2); 14.4.10.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (3); 14.4.10.3. Business Acumen (2); 14.4.10.4. Planning and Organizing (3); 14.4.10.5. Quality Focus (3); 14.4.10.6. Continuous Improvement (3); 14.4.10.7. Stakeholder Focus (2); 14.4.10.8. Integrity (3); 14.4.10.9. Managing Others (3); 14.4.10.10. Relationship Management (3); 14.4.10.11. Meeting Leadership (2); 14.4.10.12. Visioning (2)


- 139 -

15. KEDUDUKAN JABATAN:

DIREKTUR EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

KEPALA SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI UTANG DAN HIBAH

KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI

KEPALA SEKSI VERIFIKASI PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI I

KEPALA SUBDIREKTORAT SETELMEN TRANSAKSI

KEPALA SEKSI VERIFIKASI PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI II

KEPALA SEKSI VERIFIKASI PINJAMAN DAN HIBAH DALAM NEGERI DAN SIRAT BERHARGA NEGARA

KEPALA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi

Recommend Documents