MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang 2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan perumusan, evaluasi, analisis, dan rekomendasi strategi pengelolaan utang jangka menengah, penyusunan rekomendasi perencanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang dan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan utang. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penyusunan strategi pengelolaan utang jangka menengah yang prudent, transparan dan kredibel, dan terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga dapat mempertahankan kesinambungan fiskal, serta terciptanya hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan utang yang baik. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyiapkan bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) , dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat. 4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara (SBN) untuk menyusun konsep bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat terkait SBN; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk menyusun konsep bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat terkait pinjaman; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk menyusun konsep bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat terkait utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk mengkompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN dan Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang menjadi satu konsep bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat, dan menyiapkan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
4.1.6
penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat kepada Direktur.
4.2. Menyusun konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah. 4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5 4.2.6
4.2.7
Menerima, mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah, dengan mempertimbangkan portofolio utang, kebutuhan pembiayaan APBN, operasional pengelolaan utang, dan instrumen pembiayaan utang, serta risiko keuangan dan risiko operasional pengelolaan utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk melaksanakan pengkajian dan penyusunan konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko pinjaman jangka menengah dengan mempertimbangkan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi pinjaman dan batas maksimum pinjaman jangka menengah; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk melaksanakan pengkajian dan penyusunan konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko SBN dengan mempertimbangkan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi SBN dan kapasitas penerbitan SBN jangka menengah; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk mengkompilasi konsep rekomendasi strategi pengelolaan utang (debt strategy) jangka menengah yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman dan Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN menjadi satu konsep awal rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; Membahas konsep awal rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah di level internal Subdirektorat Perencanaan Strategi Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep awal rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Menelaah hasil perbaikan konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
4.2.8
Membahas konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.2.9 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.2.10 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah kepada Direktur. 4.3. Melakukan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah. 4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Menerima, mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah jangka menengah, dengan mempertimbangkan portofolio utang, kebutuhan pembiayaan APBN, operasional pengelolaan utang, dan instrumen pembiayaan utang, serta risiko keuangan dan risiko operasional pengelolaan utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk melakukan pengkajian dan penyusunan konsep laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah terkait pinjaman dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi pinjaman dan realisasi penarikan pinjaman jangka menengah; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk melakukan pengkajian dan penyusunan konsep laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah terkait SBN dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi SBN dan realisasi penerbitan SBN jangka menengah; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk mengkompilasi konsep laporan monitoring dan evaluasi revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman dan Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN menjadi satu konsep awal laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
4.3.5
Membahas konsep awal laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah di level internal Subdirektorat Perencanaan Strategi Utang; 4.3.6 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep awal laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.3.7 Menelaah hasil perbaikan konsep laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.3.8 Membahas konsep rekomendasi monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.3.9 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.3.10 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah kepada Direktur. 4.4. Menyusun konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah. 4.4.1
4.4.2
Menerima, mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah, dengan mempertimbangkan portofolio utang, kebutuhan pembiayaan APBN, operasional pengelolaan utang, dan instrumen pembiayaan utang, risiko keuangan dan risiko operasional pengelolaan utang, serta hasil monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk melaksanakan pengkajian dan penyusunan konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah terkait pinjaman dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi pinjaman dan realisasi penarikan pinjaman jangka menengah, serta hasil monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
4.4.3
Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk melaksanakan pengkajian dan penyusunan konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah terkait SBN dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi SBN dan realisasi penerbitan SBN jangka menengah, serta hasil monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; 4.4.4 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk mengkompilasi konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman dan Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN menjadi satu konsep awal revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; 4.4.5 Membahas konsep awal revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah di level internal Subdirektorat Perencanaan Strategi Utang; 4.4.6 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep awal revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.4.7 Menelaah hasil perbaikan konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.4.8 Membahas konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.4.9 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.4.10 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah kepada Direktur. 4.5. Menyusun rekomendasi rencana kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang. 4.5.1
Menerima, mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang atas dasar rekomendasi strategi portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah, rencana kebutuhan pembiayaan tahunan, dan debt sustainability;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
4.5.2
Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk melaksanakan koordinasi dan penelaahan dengan Direktorat/unit/instansi terkait lain dalam rangka memperoleh masukan penyusunan konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang; 4.5.3 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk mengkaji dan menyusun proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang; 4.5.4 Menelaah hasil kajian proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang; 4.5.5 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk menyusun konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang atas dasar rekomendasi strategi portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah, rencana kebutuhan pembiayaan tahunan, dan debt sustainability; 4.5.6 Membahas konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.5.7 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.5.8 Membahas konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang di level internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.5.9 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.5.10 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir rekomendasi rencana pembiayaan APBN melalui utang kepada Direktur. 4.6. Menyusun konsep rekomendasi atas berbagai dokumen pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender.
strategi
4.6.1. Menerima, mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep rekomendasi atas berbagai dokumen strategi pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender sesuai dengan penugasan Direktur; 4.6.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk melaksanakan pengkajian dan penyusunan konsep rekomendasi atas berbagai dokumen strategi pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
4.6.3. Membahas konsep awal rekomendasi atas berbagai dokumen strategi pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender di level internal Subdirektorat Perencanaan Strategi Utang; 4.6.4. Menelaah hasil perbaikan konsep rekomendasi atas berbagai dokumen strategi pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.6.5. Membahas konsep rekomendasi atas berbagai dokumen strategi pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.6.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk memperbaiki konsep rekomendasi atas berbagai dokumen strategi pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.6.7. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep rekomendasi atas berbagai dokumen strategi pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender kepada Direktur. 4.7. Melakukan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang. 4.7.1 4.7.2
4.7.3 4.7.4 4.7.5
4.7.6
Menerima, mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk melaksanakan koordinasi dan penelaahan dengan Direktorat/unit/instansi terkait lain dalam rangka memperoleh masukan penyusunan konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk mengkaji dan menyusun konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang; Menelaah hasil kajian laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk menyusun perbaikan konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang berdasarkan hasil diskusi di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Membahas konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
4.7.7
Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.7.8 Membahas konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang di level internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.7.9 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.7.10 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang kepada Direktur. 4.8. Menyusun konsep dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester). 4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
Menerima, mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester); Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk melaksanakan pengkajian dan penyusunan konsep konsep dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester) terkait pinjaman; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk melaksanakan pengkajian dan penyusunan konsep dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester) terkait SBN; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pembiayaan Utang untuk melaksanakan pengkajian dan penyusunan konsep dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBNP, Laporan Semester) terkait utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
4.8.5
Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk mengkompilasi konsep dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester) yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman dan Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN menjadi konsep dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBNP, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester); 4.8.6 Membahas konsep awal dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBNP, Laporan Semester)di level internal Subdirektorat Perencanaan Strategi Utang; 4.8.7 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep awal dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester) berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.8.8 Menelaah hasil perbaikan konsep revisi dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester) berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.8.9 Membahas konsep revisi dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBNP, Laporan Semester) di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.8.10 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk memperbaiki konsep dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester) berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.8.11 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBNP, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester) kepada Direktur.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
4.9. Menyusun konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri. 4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.9.6
4.9.7
Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri atas dasar rekomendasi strategi portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah, rencana kebutuhan pembiayaan tahunan, dan debt sustainability; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk melaksanakan koordinasi dan penelaahan dengan Direktorat/unit/instansi terkait lain dalam rangka memperoleh masukan penyusunan konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk mengkaji dan menyusun proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri; Menelaah hasil kajian proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk menyusun perbaikan konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri berdasarkan hasil diskusi di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Membahas konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk memperbaiki konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri melalui utang berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
4.9.8
Membahas konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri melalui utang di level internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.9.9 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk memperbaiki konsep rekomendasi rencana penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.9.10 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri kepada Direktur. 4.10.Menyusun konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman. 4.10.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman atas dasar rekomendasi strategi portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah, rencana kebutuhan pembiayaan tahunan, dan debt sustainability; 4.10.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk melaksanakan koordinasi dan penelaahan dengan Direktoratunit/instansi terkait lain dalam rangka memperoleh masukan penyusunan konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman; 4.10.3. Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk mengkaji dan menyusun proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman; 4.10.4. Menelaah hasil kajian proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.10.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk menyusun perbaikan konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman berdasarkan hasil diskusi di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.10.6. Membahas konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman melalui utang di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.10.7. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk memperbaiki konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman melalui utang berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
4.10.8. Membahas konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman melalui utang di level internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.10.9. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Pinjaman untuk memperbaiki konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman melalui utang berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.10.10. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman melalui utang kepada Direktur. 4.11.Menyusun konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification/peringkat kredit (credit rating). 4.11.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan penyusunan konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification/peringkat kredit (credit rating); 4.11.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk melaksanakan koordinasi dan penelaahan dengan Direktorat/unit/instansi terkait lain dalam rangka memperoleh masukan penyusunan konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification; 4.11.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk mengkaji dan menyusun konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification; 4.11.4. Membahas konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification) di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.11.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk memperbaiki konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.11.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk melaksanakan koordinasi dan penelaahan dengan Direktorat/unit/instansi terkait lain dalam rangka memperoleh masukan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pengelolaan utang dalam upaya peningkatan peringkat kredit (credit rating); 4.11.7. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk mengkaji dan menyusun konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan peringkat kredit (credit rating);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
4.11.8. Membahas konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan peringkat kredit (credit rating) di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.11.9. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk memperbaiki konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan peringkat kredit (credit rating) berdasarkan hasil penelaahan di level internal Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.11.10. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification/peringkat kredit (credit rating) kepada Direktur. 4.12.Menyiapkan bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan terkait pengelolaan strategi utang. 4.12.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan terkait pengelolaan strategi utang dengan mempertimbangkan portofolio utang, kebutuhan pembiayaan APBN, operasional pengelolaan utang, dan instrumen pembiayaan utang, serta risiko keuangan dan risiko operasional pengelolaan utang, sesuai dengan penugasan Direktur; 4.12.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk melaksanakan pengkajian dan menyiapkan bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan pengelolaan strategi utang terkait pinjaman dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi pinjaman dan realisasi penarikan pinjaman; 4.12.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Surat SBN untuk melaksanakan pengkajian dan menyiapkan bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan pengelolaan strategi utang terkait SBN dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi SBN dan realisasi penerbitan SBN; 4.12.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Utang untuk melaksanakan pengkajian dan menyiapkan bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan pengelolaan strategi utang terkait utang dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan internasional, strategi SBN dan realisasi penerbitan SBN; 4.12.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan SBN untuk mengkompilasi konsep bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan pengelolaan strategi utang yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman dan Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN menjadi satu konsep awal rekomendasi strategi pengelolaan strategi, portofolio utang dan kewajiban kontinjensi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
4.12.6. Membahas konsep bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan pengelolaan strategi utang di level internal Subdirektorat Perencanaan Strategi Utang; 4.12.7. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan SBN untuk memperbaiki konsep awal bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan pengelolaan strategi utang yang berdasarkan hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.12.8. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan pengelolaan strategi utang kepada Direktur. 4.13.Melakukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansiinstansi terkait dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang. 4.13.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansi-instansi terkait dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang; 4.13.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk merumuskan dan menyiapkan materi yang akan didiskusikan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dalam rangka koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansi-instansi terkait dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang; 4.13.3. Meneliti dan mengoreksi materi yang akan didiskusikan dalam rangka koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansiinstansi terkait dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang; 4.13.4. Melaksanakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansi-instansi terkait dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang; 4.13.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk merumuskan dan menyiapkan konsep hasil diskusi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansi-instansi terkait dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang; 4.13.6. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan hasil koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansi-instansi terkait dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang kepada Direktur.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
4.14.Melakukan komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditur/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan utang dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy). 4.14.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk mempersiapkan pertemuan dengan lembaga perbankan/kreditur/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan utang dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy); 4.14.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk merumuskan dan menyiapkan materi yang akan didiskusikan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dalam rangka komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditur dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan pinjaman dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy); 4.14.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk merumuskan dan menyiapkan materi yang akan didiskusikan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dalam rangka komunikasi dengan pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan SBN dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy); 4.14.4. Meneliti dan mengoreksi materi yang akan didiskusikan dalam rangka komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditor/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher; 4.14.5. Melaksanakan pertemuan dalam rangka komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditur dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan pinjaman dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy); 4.14.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk merumuskan dan menyiapkan konsep hasil komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditur/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
pengelolaan pinjaman dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy); 4.14.7. Melaksanakan pertemuan dalam rangka komunikasi dengan pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan SBN dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy); 4.14.8. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk merumuskan dan menyiapkan konsep hasil komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditur/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan SBN dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy); 4.14.9. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan hasil komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditur/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher kepada Direktur 4.15.Menyusun konsep kompilasi jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengelolaan utang dan pembiayaan utang. 4.15.1. Menerima disposisi dari Direktur untuk mempelajari pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Pengelolaan Utang, dan untuk mempersiapkan penyusunan konsep jawaban/tanggapan; 4.15.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk menyusun konsep jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya yang terkait pembiayaan melalui SBN; 4.15.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk menyusun konsep jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya yang terkait pembiayaan melalui Pinjaman; 4.15.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk menyusun konsep jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya yang terkait utang; 4.15.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk mengkompilasi hasil konsep jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dari unit lain menjadi satu konsep jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengelolaan utang, dan menyiapkan penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
4.15.6. Membahas konsep jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengelolaan utang di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.15.7. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk mengharmonisasi konsep jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengelolaan utang sesuai hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.15.8. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengelolaan utang kepada Direktur. 4.16.Menyusun konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. 4.16.1. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan disposisi Direktur; 4.16.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN untuk menyusun konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terkait SBN; 4.16.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk menyusun konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terkait pinjaman; 4.16.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Utang untuk menyusun konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terkait utang; 4.16.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan SBN untuk mengkompilasi hasil konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman dan Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Utang menjadi satu konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan aparat pengawasan fungsional dan menyiapkan penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.16.6. Membahas konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; 4.16.7. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan SBN untuk mengharmonisasi konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai hasil penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
4.16.8. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional kepada Direktur. 4.17.Menyiapkan konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat. 4.17.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat; 4.17.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara (SBN) untuk menyusun konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat terkait SBN; 4.17.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk menyusun konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat terkait pinjaman; 4.17.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk menyusun konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat terkait utang; 4.17.5. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat kepada Direktur. 4.18.Menyiapkan konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain laporan capaian IKU, Analisis Beban Kinerja (ABK), dan LAKIP Subdirektorat. 4.18.1
4.18.2
4.18.3
4.18.4
4.18.5
Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara (SBN) untuk menyusun konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat terkait SBN; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk menyusun konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat terkait pinjaman; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk menyusun konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat terkait utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk mengkompilasi bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
4.18.6
SBN dan Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang menjadi satu konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat dan menyiapkan penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat kepada Direktur.
4.19.Menyiapkan konsep bahan masukan monitoring risiko Subdirektorat. 4.19.1 4.19.2
4.19.3 4.19.4 4.19.5
4.19.6
pemetaan
profil
risiko
dan
Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara (SBN) untuk menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat terkait SBN; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat terkait pinjaman; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang untuk menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat terkait utang; Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk mengkompilasi bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat yang telah disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi SBN dan Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang menjadi satu konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat, dan menyiapkan penelaahan di level internal Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat kepada Direktur.
4.20.Memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat. 4.20.1 4.20.2 4.20.3
Menerima disposisi dari Direktur atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Direktur; Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk melakukan penyusunan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
4.20.4
4.20.5 4.20.6
Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman untuk menyusun konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang kepada Direktur.
4.21.Membina pegawai pada Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.21.1. Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.21.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.21.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.21.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21.
Disposisi dari Direktur Jenderal dan Direktur; APBN dan APBN-P; Data Realisasi APBN dan APBN-P; Laporan Statistik Utang; Hasil kesepakatan dengan DPR; DIPA dan realisasi DIPA; Rencana Kerja Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; Strategi Portofolio dan Risiko Utang Jangka Menengah; Rekomendasi Strategi Portofolio dan Risiko Utang tahunan; Kapasitas Penerbitan SBN; Batas Maksimum Pinjaman; Daftar Rencana Prioritas Pinjaman; Lending Program dari lender; Dokumen pinjaman luar negeri; Terms and conditions Surat Berharga Negara; Dokumen standar ISDA, ISMA, MRA, MSLA, dan standar perjanjian lainlain untuk keperluan transaksi derivatif (hedging); Kerangka Pengelolaan Risiko yang umum dipakai (international best practice); Standar internasional pengelolaan risiko (Basel II); Market convention obligasi/Surat Berharga Negara dan instrumen derivatif; Data Ekonomi Makro Domestik dan Internasional Data informasi pasar, yang meliputi: 5.21.1. Data suku bunga domestik dan internasional;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
5.22. 5.23. 5.24. 5.25. 5.26. 5.27. 5.28. 5.29. 5.30. 5.31. 5.32. 5.33.
5.21.2. Government Securities Yield Curve; 5.21.3. Fed-fund rate, BI rate, dan berbagai policy rate; 5.21.4. Kurs rupiah dan valuta asing; 5.21.5. Harga Surat Berharga Negara di pasar domestik dan internasional; 5.21.6. Harga berbagai instrumen derivatif seperti currency swap, interest rate swap, option, futures, repo, dan lain-lain; 5.21.7. Referensi tingkat suku bunga pinjaman CIRR, Libor, Euribor; 5.21.8. Volume dan frekuensi perdagangan Surat Berharga Negara di pasar domestik dan internasional; 5.21.9. dan lain-lain. Informasi dan masukan dari konsultan, nara sumber dan pelaku pasar; Hasil kajian dan publikasi dari lembaga riset yang relevan; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Surat dari instansi terkait; LHP dari instansi pemeriksa; Pertanyaan DPR; Data penyusunan LAKIP; Konsep surat dan nota dinas bawahan; Media massa; Informasi dari website; Buku dan Jurnal Keuangan dan Ekonomi; Buku dan Jurnal Pengelolaan Risiko.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.
6.10.
Undang-undang tentang APBN; Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.01/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.01/2007;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
6.11. 6.12. 6.13. 6.14.
6.15. 6.16. 6.17. 6.18. 6.19. 6.20. 6.21. 6.22. 6.23. 6.24. 6.25. 6.26. 6.27. 6.28. 6.29.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; SOP Pengelolaan Utang; Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Uraian Jabatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Model simulasi Monte Carlo; Portofolio Management Analysis Tools (software); Dokumen Srategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah; Dokumen Strategi Pengelolaan Utang Tahunan; Kerangka kerja pengelolaan risiko pasar dan risiko operasional; Dokumen-dokumen perjanjian pinjaman luar negeri, Terms and conditions Surat Berharga Negara; Perangkat Komputer dan ATK; Sarana Komunikasi (Telepon, faksimile dan lain-lain)
7. HASIL KERJA : 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
Konsep bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat; Konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; Konsep akhir laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; Konsep akhir revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; Konsep rekomendasi rencana kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang; Konsep rekomendasi atas berbagai dokumen strategi pemberian pinjaman jangka menengah yang disusun oleh lender; Konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang; Konsep dokumen perencanaan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24
Konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri; Konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman Konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification/peringkat kredit (credit rating); Bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan terkait pengelolaan strategi utang; Hasil koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansi-instansi terkait pembiayaan melalui utang dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang; Hasil komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditor/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan utang, dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt srategy); Konsep kompilasi jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengelolaan utang dan pembiayaan utang; Konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; Konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat; Konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain laporan capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat; Konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat; Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; Penegakkan dan peningkatan disiplin bawahan; Pengembangan diri bawahan; Usulan mutasi dan promosi bawahan; Hasil penilaian atas pekerjaan bawahan.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Direktur; 8.2. Mengkoreksi dan menandatangani surat Kepala Sub Direktorat; 8.3. Meminta dan memberikan data terkait pelaksanaan tugas Sub Direktorat; 8.4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak luar terkait dengan bidang tugas Sub Direktorat; 8.5. Mengajukan konsep bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat; 8.6. Mengajukan konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah kepada Direktur;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
8.7. Mengajukan konsep laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah kepada Direktur; 8.8. Mengajukan konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah kepada Direktur; 8.9. Mengajukan konsep rekomendasi rencana kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang kepada Direktur; 8.10. Mengajukan konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang kepada Direktur; 8.11. Mengajukan konsep dokumen perencanaan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester) kepada Direktur; 8.12. Mengajukan konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri kepada Direktur; 8.13. Mengajukan konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman kepada Direktur; 8.14. Mengajukan konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification/peringkat kredit (credit rating) kepada Direktur; 8.15. Mengajukan bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan terkait pengelolaan strategi utang kepada Direktur; 8.16. Mengajukan hasil koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansi-instansi terkait pembiayaan melalui utang dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang kepada Direktur; 8.17. Mengajukan hasil komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditor/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan utang dalam kerangka penyusunan monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt srategy) kepada Direktur; 8.18. Mengajukan konsep kompilasi jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Pengelolaan Utang kepada Direktur; 8.19. Mengajukan konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional kepada Direktur; 8.20. Mengajukan konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat; 8.21. Mengajukan konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain laporan capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat; 8.22. Mengajukan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat; 8.23. Mengajukan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 8.24. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 8.25. Melakukan penilaian kinerja bawahan; 8.26. Melakukan evaluasi kinerja bawahan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
8.27. Mengusulkan mutasi/promosi kepegawaian; 8.28. Menegakkan disiplin bawahan; 8.29. Memberikan penghargaan atau mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai bawahan yang melanggar ketentuan; 8.30. Membina dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usulan, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Direktur; 9.2. Kebenaran surat/nota dinas/laporan pelaksanaan tugas Subdirektorat; 9.3. Kebenaran data terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 9.4. Kebenaran koordinasi dengan pihak-pihak luar terkait dengan bidang tugas Subdirektorat; 9.5. Kebenaran konsep bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat; 9.6. Kebenaran konsep rekomendasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; 9.7. Kebenaran konsep laporan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; 9.8. Kebenaran konsep revisi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy) jangka menengah; 9.9. Kebenaran konsep rekomendasi rencana kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang; 9.10. Kebenaran konsep laporan monitoring realisasi dan penyusunan proyeksi pembiayaan utang; 9.11. Kebenaran konsep dokumen perencanaan pembiayaan APBN melalui utang (Nota Keuangan RAPBN, Nota Keuangan APBN, Nota Keuangan RAPBN-P, Nota Keuangan APBN-P, Laporan Semester); 9.12. Kebenaran konsep rekomendasi penetapan dasar dimulainya proses pengadaan barang yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri dan pinjaman dalam negeri; 9.13. Kebenaran konsep rekomendasi Batas Maksimum Pinjaman 9.14. Kebenaran konsep rekomendasi dan bahan masukan dalam upaya perbaikan country risk classification/peringkat kredit (credit rating); 9.15. Kebenaran bahan masukan untuk mendukung penyusunan konsep kebijakan terkait pengelolaan strategi utang; 9.16. Kebenaran hasil koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan instansiinstansi terkait pembiayaan melalui utang dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan dan evaluasi pembiayaan APBN melalui utang; 9.17. Kebenaran hasil komunikasi dengan lembaga perbankan/kreditor/pelaku pasar/investor dan economist/market analyst/researcher dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan kebijakan pengelolaan utang dalam kerangka penyusunan, monitoring, dan evaluasi strategi pengelolaan portofolio dan risiko utang (debt strategy);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
9.18. Kebenaran konsep kompilasi jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Pengelolaan Utang; 9.19. Kebenaran konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 9.20. Kebenaran konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat; 9.21. Kebenaran konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain dokumen laporan capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat; 9.22. Kebenaran Konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat; 9.23. Kebenaran konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 9.24. Kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.25. Kebenaran penilaian kinerja pegawai; 9.26. Kebenaran usul mutasi/promosi bawahan; 9.27. Tegaknya disiplin pegawai bawahan; 9.28. Kebenaran usul penghargaan atau hukuman disiplin kepada pegawai bawahan yang melanggar ketentuan; 9.29. Pembinaan pegawai dan arahan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial Nilai outstanding portofolio utang yang terdiri dari pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN) pada setiap tahunnya. Posisi per Februari 2011 total outstanding utang sebesar Rp1.749.607,46 Miliar. 10.2. Dimensi Non Finansial 10.2.1. Indikator Portofolio Utang : 10.2.2.1. Risiko Nilai Tukar, diukur dari rasio utang valas terhadap total utang; 10.2.2.2. Risiko Pembiayaan Kembali, diukur dari rata-rata tahunan portofolio utang yang jatuh tempo dalam waktu 5 (lima) tahun; 10.2.2.3. Risiko Tingkat Bunga, diukur dari proporsi Floating Rate Debt dalam portofolio utang. 10.2.2. Indikator portofolio SBN : 10.2.3.1. Risiko Nilai Tukar, diukur dari rasio SBN valas terhadap total SBN; 10.2.3.2. Risiko Pembiayaan Kembali, diukur dari rata-rata tahunan portofolio SBN yang jatuh tempo dalam waktu 5 (lima) tahun; 10.2.3.3. Risiko Tingkat Bunga, diukur dari proporsi Floating Rate SBN dalam portofolio SBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
10.2.3. Indikator portofolio pinjaman : 10.2.4.1. Risiko Nilai Tukar, diukur dari proporsi mata uang yang memiliki volatilitas rendah (USD dan EUR) dalam portofolio pinjaman; 10.2.4.2. Risiko Pembiayaan Kembali, diukur dari rata-rata tahunan portofolio Pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu 5 (lima) tahun; 10.2.4.3. Risiko Tingkat Bunga, diukur dari proporsi Floating Rate Loan dalam portofolio pinjaman. 10.2.4. Debt Service & Kebutuhan pembiayaan; 10.2.5.1. Debt Service to GDP Ratio; 10.2.5.2. Kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang PDB. 10.2.5. Peringkat utang (credit rating); 10.2.6.1. 10.2.6.2. 10.2.6.3. 10.2.6.4. 10.2.6.5. 10.2.6.6. 10.2.6.7. 10.2.6.8. 10.2.6.9.
S&P; Moody’s; Fitch; Country Risk Classification OECD; World Bank Country Category; ADB Country Category; JBIC Country Classification; KfW Country Category; IDB Country Classification.
10.2.6. Komposisi jenis dan jumlah instrumen SUN dan SBSN, terdiri dari : 10.2.7.1. 10.2.7.2. 10.2.7.3. 10.2.7.4. 10.2.7.5. 10.2.7.6. 10.2.7.7. 10.2.7.
Obligasi Negara Rupiah; Obligasi Negara Valas; Obligasi Negara Ritel (ORI); Surat Perbendaharaan Negara; Surat Berharga Syariah Negara; Sukuk Dana Haji Indonesia; Surat Utang.
Komposisi jenis dan jumlah instrumen Pinjaman, terdiri dari: 10.2.8.1. Pinjaman Lunak (ODA & Concessional); 10.2.8.2. Kredit Komersial (Non-ODA, Non-Concessional, & Kredit Ekspor).
10.2.8. Komposisi lender dan donor pinjaman serta lembaga penjamin kredit ekspor (ECA), terdiri dari : 10.2.9.1. Official Creditor: 10.2.9.1.1. Multilateral 10.2.9.1.2. Bilateral 10.2.10. Commercial; 10.2.11. Export Credit Agency; 10.2.12. Lembaga Pemberi Hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1.Direktur Jenderal, Direktur dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.2.Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Direktur, Para Kepala Sub Direktorat di dalam Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dalam hal koordinasi/komunikasi terkait penyelesaian tugas; 11.3.Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, para pejabat Bank Indonesia, para pejabat Kementerian Koordinator Perekonomian, para pejabat Bappenas, para pejabat Departemen Hukum dan HAM dan Sekretariat Kabinet, para pejabat dari Kementerian/Lembaga, para pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal koordinasi/komunikasi terkait penyelesaian tugas; 11.4.Para lembaga dan negara kreditor/donor, para rating agencies dan lembaga Penjamin Kredit Ekspor (ECA), para pelaku pasar/investor dan market analyst/economits, Konsultan dan nara sumber, dalam hal konsultasi/masukan dalam penyelesaian tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Perkembangan pasar keuangan yang sangat dinamis harus dapat direspon oleh personel unit pengelola utang dengan peningkatan kompetensi melalui kegiatan capacity building yang berkelanjutan, pelaksanaan analisis yang akurat dan upto-date, koordinasi dan konsolidasi yang lebih intensif di antara unit-unit terkait, infrastruktur dan peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan formal Diklat/Kursus Syarat lainnya : 14.4.1. 14.4.2. 14.4.3. 14.4.4.
: : :
Pembina (IV/a) Strata 1/Strata 2 Diklatpim Tk. III :
Pernah menduduki jabatan eselon IV; Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; Mampu mengoperasikan komputer; Pernah mengikuti pelatihan/kursus tentang debt management; 14.4.5. Menguasai analisis keuangan; 14.4.6. Menguasai statistik keuangan; 14.4.7. Menguasai tools analisis keuangan dan statistik; 14.4.8. Memahami mekanisme APBN; 14.4.9. Memahami pinjaman luar negeri dan pasar keuangan terutama Fixed Income, dan Derivative; 14.4.10. Memahami peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan utang; 14.4.11. Memahami berbagai ketentuan yang diberlakukan negara kreditor dan lembaga donor berkaitan dengan pinjaman; 14.4.12. Memahami terms and conditions berbagai instrumen utang; 14.4.13. Memahami SOP; 14.4.14. Memahami Kode Etik Pegawai DJPU 14.4.15. Standar Kompetensi: 14.4.15.1. Visioning (2); 14.4.15.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (3); 14.4.15.3. Business Acumen (2); 14.4.15.4. Planning and Organizing (3); 14.4.15.5. Quality Focus (3); 14.4.15.6. Continuous Improvement (2); 14.4.15.7. Stakeholder Focus (3); 14.4.15.8. Integrity (3); 14.4.15.9. Managing Others (3); 14.4.15.10. Relationship Management (3); 14.4.15.11. Written Communication (3); 14.4.15.12. Meeting Leadership (2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
DIREKTUR STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG
KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STRATEGI UTANG
Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman
KEPALA SUBDIREKTORAT IPORTOFOLIO DAN RISIKO UTANG
Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara
KEPALA SUBDIREKTORAT ANALISIS PENGELOLAAN UTANG
Kepala Seksi Perencanaan dan Pembiayaan Utang
KEPALA SUBDIREKTORAT KEWAJIBAN KONTINJENSI