MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1366 1

NAMA JABATAN :

2

IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagian Pemerintah.

3

TUJUAN JABATAN : Tercapainya penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah secara optimal.

4

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1

Menyusun konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.1

4.1.2 4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

Menugaskan para Kepala Seksi untuk merumuskan konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Meneliti konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Membahas konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama instansi terkait. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sesuai hasil pembahasan. Meneliti dan mengoreksi konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi tersebut serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.

Menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.

Menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1

Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1367 4.3.2

4.3.3

4.4

Menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada bagian Pemerintah. 4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.2

4.5.3

Mempelajari permohonan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Menugaskan kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1

4.6.2

4.7

Menugaskan kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dan menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Meneliti dan mengoreksi konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.1

4.6

Menugaskan kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dan menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Meneliti dan mengoreksi konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Melaksanakan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.7.1

4.7.2

Menugaskan para Kepala Seksi untuk menatausahakan, verifikasi data dan menyusun konsep laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Meneliti, menganalisis, dan mengoreksi laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1368 4.8

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.8.1

4.8.2 4.8.3 4.8.4

4.8.5

4.9

Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mempelajari dan mengevaluasi bahan dan data tersebut. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya yang menyangkut bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.9.1

4.9.2

Memberikan pengarahan kepada para Kepala Seksi dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya yang menyangkut bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10 Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.10.1 Mempelajari permintaan tanggapan dan pendapat mengenai permasalahan yang terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.10.2 Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud. 4.10.3 Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.11 Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.11.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 4.11.2 Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1369 4.11.3 Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP bersama para Kepala Seksi. 4.11.4 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP sesuai hasill pembahasan. 4.11.5 Meneliti dan mengoreksi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Kepala Subdrektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP. 4.12 Menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1 Mempelajari disposisi Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.12.2 Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.12.3 Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi dan menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.12.4 Meneliti dan mengoreksi bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP tersebut dan menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5

BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Disposisi Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5.2 Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 5.3 Risalah RUPS dan Laporan Keuangan BUMN. 5.4 Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 5.5 Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN, nota kredit Bank Indonesia dari Ditjen Perbendaharaan. 5.6 Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.7 Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada yang bersangkutan. 5.8 Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah. 5.9 Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10 LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.11 Konsep surat/nota dinas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1370 6

ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1 6.2 6.3

7

Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

HASIL KERJA : 7.1

Konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2 Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 7.3 Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 7.4 Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 7.5 Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.6 Konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan dan penundaan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 7.7 Laporan di bidang PNBP dari laba BUMN 7.8 Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. 7.9 Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya. 7.10 Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 7.11 Konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.12 Bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8

WEWENANG : 8.1 8.2 8.3 8.4

8.5 8.6 8.7 8.8

Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak. Memaraf/menandatangani surat dan laporan. Menetapkan konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Menetapkan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Menetapkan konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. Menetapkan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Menetapkan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. Menetapkan konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan dan penundaan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1371 8.9 Menetapkan laporan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. 8.10 Menetapkan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. 8.11 Menetapkan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya. 8.12 Menetapkan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 8.13 Menetapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.14 Menetapkan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.15 Meminta/mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 9

TANGGUNG JAWAB : 9.1 9.2 9.3 9.4

9.5 9.6 9.7 9.8

9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15

Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. Atas kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan. Atas kebenaran konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan dan penundaan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. Atas kebenaran laporan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. Atas kebenaran konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. Atas kebenaran konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas kebenaran bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

10 DIMENSI JABATAN : 10.1 Dimensi Keuangan Dalam melaksanakan tugas di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah, dimensi jabatan pada tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1372 -

Badan Usaha Milik Negara sebanyak 161 BUMN (termasuk BUMN minoritas). Target penerimaan PNBP dari laba BUMN pada RAPBN 2008 adalah sebesar Rp 31,244 triliun. 10.2 Dimensi Non Keuangan Jumlah bawahan langsung : 3 orang Total staff yang ada : 9 orang 11 HUBUNGAN KERJA : 11.1 Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal mempelajari disposisi, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2 Para Kepala Subdirektorat lain di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3 Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4 Direktorat-direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas. 11.5 Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12 MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, agar dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 13 RISIKO JABATAN : − −

Risiko Fisik Risiko Mental

: tidak ada : tidak ada

14 SYARAT JABATAN : 14.1 14.2 14.3 14.4

Pangkat/golongan Pendidikan Formal Diklat/ Kursus Syarat Lainnya

: Pembina / IV a : Strata 1 / Strata 2 : Diklatpim Tk. III : − Visioning (2) − In-Depth Prob Solv & Analysis (3) − Business Acumen (2) − Planning and Organizing (3) − Driving for Results (2) − Quality Focus (3) − Continuous Improvement (3) − Stakeholder Focus (2) − Integrity (3) − Teamwork and Collaboration (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1373 − − −

Managing Others (3) Relationship Management (2) Meeting Leadership (3)

15 KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI :

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kasubdit Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam

Kasubdit Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas

Kasubdit Penerimaan Non Kementerian

Kasubdit Penerimaan Kementerian dan SDA Non Migas

Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis PNBP

Kepala Seksi Penerimaan BUMN I

Kepala Seksi Penerimaan BUMN II

Kepala Seksi Verifikasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1374 1. NAMA JABATAN

:

Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN I

2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina. 3. TUJUAN JABATAN : Tercapainya PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.2. Mempelajari data dan meneliti konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan tersebut serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.1.3. Membahas konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan tersebut bersama Direktur, para Kasubdit, para Kasi di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN dan unit/instansi terkait. 4.1.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan tersebut sesuai hasil pembahasan. 4.1.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan tersebut serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara 4.2.

Menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBNP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1375 4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan melakukan perhitungan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Direktur, para Kasubdit, Kepala Seksi Verifikasi dan unit/instansi terkait. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sesuai hasil pembahasan. Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara, setelah berkoordinasi dengan Kepala seksi Verifikasi.

4.3.

Menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina 4.3.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.3. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.4.

Menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


Meneliti dan mengoreksi konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.5.

Menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina . 4.5.1. Mempelajari permohonan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.3. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

4.6.

Menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP, terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.


4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

Mempelajari data dan bahan dalam ramngka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Berkoordinasi dengan seksi verifikasi dan unit/instansi terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.8.

Menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.2. Berkoordinasi dengan seksi verifikasi dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan Instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina. 4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.9.

Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


4.9.2. 4.9.3.

Mempelajari permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan tersebut serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Verifikasi.

4.10. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 4.10.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP. 4.10.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP bersama Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dan para Kepala Seksi. 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP. 4.10.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP sesuai hasil pembahasan. 4.10.6. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.11. Menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP. 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.3. Risalah RUPS dan Laporan Keuangan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1379 5.4.

Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum, Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN I. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN, nota kredit Bank Indonesia dari Ditjen Perbendaharaan. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.11. Konsep surat/nota dinas 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 8.2. Memaraf/menandatangani surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.4. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.5. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.6. Mengajukan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.7. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.8. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, telekomunikasi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.9. Mengajukan usulan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1381 8.10. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.11. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.13. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 8.14. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan. 9.3. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.4. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.5. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina 9.7. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.8. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.9. Atas kebenaran konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1382 9.10. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.11. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.13. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 9.14. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Dimensi Keuangan Dalam melaksanakan tugas di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina, dimensi jabatan pada tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut: -

Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebanyak 85 BUMN (termasuk BUMN minoritas) Target penerimaan PNBP dari laba BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina pada APBN-P 2008 adalah sebesar Rp 24.145 Milyar. 10.2. Dimensi Non Keuangan Jumlah bawahan langsung : 2 orang Total staff yang ada : 2 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat Eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para pelaksana pada Seksi Penerimaan Laba BUMN I.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1383 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, agar dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 13. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental

: :

Tidak Ada Tidak Ada

14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Kursus/Diklat 14.4. Syarat lainnya

: : : :

Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV − − − − − − − −

In-Depth Prob Solv & Analysis (2) Planning and Organizing (1) Continuous Improvement (2) Policies, Processes & Procedures (2) Stakeholder Service (2) Integrity (2) Teamwork and Collaboration (2) Written Communication (2)

15. KEDUDUKAN JABATAN : Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara


Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II



:

Perumus pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mengidentifikasi permasalahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.2. Membahas hasil identifikasi bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum+66 dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.2.

Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


4.2.3.

4.2.4.

Membahas hasil identifikasi bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.3.

Membantu menyiapkan konsep telaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.2. Membahas hasil identifikasi permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.

Membantu menyiapkan konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.2. Membahas hasil identifikasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


4.4.4.

Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyampaikan rancangan konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5.

Membantu menyiapkan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.2. Membahas hasil identifikasi penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.3. Membahas konsep usulan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6.

Membantu menyiapkan konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


Menyampaikan rancangan konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.7.

Membantu menyiapkan konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.2. Membahas hasil identifikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8.

Membantu menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.2. Membahas hasil identifikasi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


4.9.

Menyampaikan rancangan konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Membantu menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.2. Membahas hasil identifikasi konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Membahas hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1389 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Membahas hasil identifikasi bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12. 8.13.

Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


9.10.

9.11.

9.12. 9.13.

Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Perumus di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental

: :

Tidak Ada Tidak Ada


: : : :

III /c - IVa Strata 1 - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN - Menguasai analisa laporan keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1393 1. NAMA JABATAN :

Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.2. Menelaah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.3. Membahas bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.2.

Melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


4.2.3.

4.2.4.

Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.3.

Melakukan penelaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.2. Menelaah permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.3. Membahas permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.3.4. Menyusun konsep telaahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.

Melakukan penelaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mempelajari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.2. Menelaah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.3. Membahas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


Menyusun konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5.

Melakukan penelaahan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.2. Menelaah usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.3. Membahas konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6.

Melakukan penelaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Menelaah permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.6.4. Menyusun konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


4.7.

Melakukan penelaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Mempelajari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.2. Menelaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.3. Membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.7.4. Menyusun konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8.

Melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Mempelajari konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.8.4. Menyusun konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


Melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.1. Mempelajari konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.2. Menelaah konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.3. Membahas konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.9.4. Menyusun konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.10. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I 4.11. Melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Menelaah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Membahas bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1398 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang pnbp dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.10. Konsep bahan masukan rencana strategik, rencana kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) direktorat penerimaan negara bukan pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


8.10.

8.11.

8.12. 8.13.

Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1401 9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

: :

Tidak Ada Tidak Ada : III /b – III/d : Strata 1 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN - Menguasai analisa laporan keuangan.


Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.

Membantu melakukan penelaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.2. Menelaah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.3. Membahas bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN. 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.2.

Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


4.2.3.

4.2.4.

Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.3.

Membantu melakukan penelaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.2. Menelaah permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.3. Membahas permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I 4.3.4. Menyusun konsep telaahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.4.

Membantu melakukan penelaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mempelajari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.2. Menelaah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.3. Membahas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I


Menyusun konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.5.

Membantu melakukan penelaahan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.2. Menelaah usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.3. Membahas konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6.

Membantu melakukan penelaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Menelaah permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.6.4. Menyusun konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


4.7.

Membantu melakukan penelaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Mempelajari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.2. Menelaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.3. Membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.7.4. Menyusun konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8.

Membantu melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Mempelajari konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.8.4. Menyusun konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


Membantu melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.1. Mempelajari konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.2. Menelaah konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.3. Membahas konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.9.4. Menyusun konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Menelaah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Membahas bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang pnbp dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


8.10.

8.11.

8.12. 8.13.

Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1410 9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : Risiko Fisik Risiko Mental -

: Tidak Ada : Tidak Ada


: III /a – III/c : Strata 1 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN - Menguasai analisa laporan keuangan


Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.2. Meneliti bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.3. Mengolah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN. 4.2.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.3.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.2. Meneliti data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mempelajari data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.2. Meneliti data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.5.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.2. Meneliti data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


Mengolah dan mentabulasi data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Meneliti data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.7.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Mempelajari data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.2. Meneliti data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


4.8.2.

4.8.3.

4.9.

Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 4.9.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara`. 4.9.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 4.9.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.11. Melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1415 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1417 8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.10. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1418 9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya


: II /d – III/b : D3 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN - Menguasai analisa laporan keuangan


1. NAMA JABATAN :

Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

Seksi

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.2. Meneliti bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.3. Mengolah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.2.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.3.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.2. Meneliti data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mempelajari data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.2. Meneliti data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.5.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


4.5.3.

Meneliti data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengolah dan mentabulasi data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Meneliti data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.7.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Mempelajari data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.2. Meneliti data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1423 4.11. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara . 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12. 8.13.

Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


9.10.

9.11.

9.12. 9.13.

Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya


: II /d – III/b : D3 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN - Menguasai analisa laporan keuangan


Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.2.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


4.6.2.

Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.7.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.11. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.


Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dari BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.5. Bahan atau data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.6. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.8. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.9. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1432 7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya


: II /b – II/d : DI : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN


Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.2.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.


Membantu membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.


4.6.2.

Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.7.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.


4.9.2.

Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.


Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.5. Bahan atau data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.6. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.8. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 7.9. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1438 7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya


: II /a – II/c : DI : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN


: Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 3. TUJUAN JABATAN : Tercapainya PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.2. Mempelajari data dan meneliti konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan tersebut serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.1.3. Membahas konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan tersebut bersama Direktur, para Kasubdit, para Kasi di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN dan unit/instansi terkait. 4.1.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan tersebut sesuai hasil pembahasan. 4.1.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan tersebut serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara 4.2.

Menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan melakukan perhitungan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


4.2.4.

4.2.5.

Membahas konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Direktur, para Kasubdit, Kepala Seksi Verifikasi dan unit/instansi terkait. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sesuai hasil pembahasan. Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.

Menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bagian Pemerintah. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi 4.3.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.3. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.4.

Menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bagian Pemerintah. 4.4.1.

4.4.2.

Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Meneliti dan mengoreksi konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.


Menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.1. Mempelajari permohonan penyelesaian tunggakan kewajiban pnbp dari laba badan usaha milik negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.3. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.6.

Menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.7.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.2. Mempelajari data dan konsep bahan tersebut; 4.7.3. Berkoordinasi dengan seksi verifikasi dan unit/instansi terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


4.7.5.

Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.8.

Menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.2. Berkoordinasi dengan seksi verifikasi dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan Instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina. 4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.9.

Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Mempelajari permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud. 4.9.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan tersebut serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1443 4.10. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 4.10.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP. 4.10.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP bersama Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dan para Kepala Seksi. 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP. 4.10.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP sesuai hasil pembahasan. 4.10.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.11. Menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP. 4.11.3. Menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.3. Risalah RUPS dan Laporan Keuangan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN, nota kredit Bank Indonesia dari Ditjen Perbendaharaan. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah.


Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.11. Konsep surat/nota dinas 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 8.2. Memaraf/menandatangani surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.4. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.5. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.6. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.7. Mengajukan usulan Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.8. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.9. Mengajukan usulan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.10. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.11. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1446 8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.13. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 8.14. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan. 9.3. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.4. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.5. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.6. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.7. Atas kebenaran Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.8. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.9. Atas kebenaran konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.10. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.11. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1447 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.13. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 9.14. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Dimensi Keuangan Dalam melaksanakan tugas di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi, dimensi jabatan pada tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut : -

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebanyak 76 BUMN (termasuk BUMN minoritas) Target penerimaan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi pada APBNP 2008 adalah sebesar Rp 7.099 miliar. 10.2. Dimensi Non Keuangan Jumlah bawahan langsung : 2 orang Total staff yang ada : 2 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat Eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para pelaksana pada Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, agar dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1448 13. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental

: :

Tidak Ada Tidak Ada


: : : :

Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV − − − − − − − −

In-Depth Prob Solv & Analysis (2) Planning and Organizing (1) Continuous Improvement (2) Policies, Processes & Procedures (2) Stakeholder Service (2) Integrity (2) Teamwork and Collaboration (2) Written Communication (2)

15. KEDUDUKAN JABATAN : Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara




Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II


:

Perumus pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mengidentifikasi permasalahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.2. Membahas hasil identifikasi bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.2.

Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


4.2.3.

4.2.4.

Membahas hasil identifikasi bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBNP kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3.

Membantu menyiapkan konsep telaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.2. Membahas hasil identifikasi permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4.

Membantu menyiapkan konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.2. Membahas hasil identifikasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


4.4.4.

Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. Menyampaikan rancangan konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.5.

Membantu menyiapkan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.2. Membahas hasil identifikasi penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.3. Membahas konsep usulan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II. 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6.

Membantu menyiapkan konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


Menyampaikan rancangan konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7.

Membantu menyiapkan konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.2. Membahas hasil identifikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.

Membantu menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.2. Membahas hasil identifikasi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


4.9.

Menyampaikan rancangan konsep telaahan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Membantu menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.2. Membahas hasil identifikasi konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Membahas hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1454 4.11.2. Membahas hasil identifikasi bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3.


7. HASIL KERJA : 7.1.

7.2.

7.3.

Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. 8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


8.9.

8.10.

8.11.

8.12. 8.13.

Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1457 9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Perumus di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : -

-

Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

: :

Tidak Ada Tidak Ada

: III /c - IVa : Strata 1 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. - Menguasai analisa laporan keuangan.


Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.2. Menelaah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.3. Membahas bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.2.

Melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


4.2.4.

Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3.

Melakukan penelaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.2. Menelaah permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.3. Membahas permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.3.4. Menyusun konsep telaahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4.

Melakukan penelaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mempelajari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.2. Menelaah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.3. Membahas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.4.4. Menyusun konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


Melakukan penelaahan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.2. Menelaah usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.3. Membahas konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II. 4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6.

Melakukan penelaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Menelaah permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.6.4. Menyusun konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7.

Melakukan penelaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

Mempelajari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Menelaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. Menyusun konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.

Melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Mempelajari konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.8.4. Menyusun konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9.

Melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Mempelajari konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


4.9.3.

4.9.4.

Menelaah konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Membahas konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. Menyusun konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.10. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11. Melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Menelaah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Membahas bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang pnbp dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.10. Konsep bahan masukan rencana strategik, rencana kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) direktorat penerimaan negara bukan pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.7. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.8. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.9. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.10. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.11. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1465 8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.13. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 8.14. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1466 9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya

: :

Tidak Ada Tidak Ada

: III /b – III/d : Strata 1 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. - Menguasai analisa laporan keuangan


Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.2. Menelaah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.3. Membahas bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN. 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.2.

Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


4.2.3.

4.2.4.

Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3.

Membantu melakukan penelaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.2. Menelaah permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.3. Membahas permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II 4.3.4. Menyusun konsep telaahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.4.

Membantu melakukan penelaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mempelajari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.2. Menelaah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.3. Membahas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


Menyusun konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.5.

Membantu melakukan penelaahan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.2. Menelaah usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.3. Membahas konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II. 4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6.

Membantu melakukan penelaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Menelaah permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.6.4. Menyusun konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


4.7.

Membantu melakukan penelaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Mempelajari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.2. Menelaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.3. Membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.7.4. Menyusun konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.

Membantu melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Mempelajari konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.8.4. Menyusun konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9.

Membantu melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

Mempelajari konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Menelaah konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Membahas konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. Menyusun konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Menelaah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Membahas bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang pnbp dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1474 8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1475 9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

: Tidak Ada : Tidak Ada : III /a – III/c : Strata 1 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. - Menguasai analisa laporan keuangan.


Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.2. Meneliti bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.3. Mengolah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN. 4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II


Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mempelajari data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.2. Meneliti data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mempelajari data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.2. Meneliti data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.5.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.2. Meneliti data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.3. Mengolah dan mentabulasi data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.


Melakukan pengolahan dan pentabulasian data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Meneliti data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.7.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Mempelajari data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.2. Meneliti data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


4.9.

Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 4.9.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara`. 4.9.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 4.9.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11. Melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.


Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9.

8.10.

8.11.

8.12. 8.13.

Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


9.8. 9.9.

9.10.

9.11.

9.12. 9.13.

Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental

: :

Tidak Ada Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. - Menguasai analisa laporan keuangan.


1. NAMA JABATAN :

Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

Seksi

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.2. Meneliti bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.3. Mengolah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.2.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.


Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mempelajari data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.2. Meneliti data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mempelajari data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.2. Meneliti data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.5.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.2. Meneliti data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Mengolah dan mentabulasi data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.2. Meneliti data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.7.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Mempelajari data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.2. Meneliti data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


4.8.2.

4.8.3.

4.9.

Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1487 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara . 7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.6. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


8.10.

8.11.

8.12. 8.13.

Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1490 9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental



: II /d – III/b : D3 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. - Menguasai analisa laporan keuangan.


Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.2.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.5.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


4.6.2.

Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dari BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.


6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.5. Bahan atau data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.6. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.8. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.9. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN.


9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik −

Risiko Mental



: II /b – II/d : DI : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah.


Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.2.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.


Membantu membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.5.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.6.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


4.6.2.

Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.


Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN. 5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1501 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.5. Bahan atau data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.6. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.7. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.8. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.9. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.11. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN. 9. TANGGUNG JAWAB :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1502 9.1. 9.2.

Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya


: II /a – II/c : DI : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1503 1.

NAMA JABATAN

2.

IKHTISAR JABATAN :

: Kepala Seksi Verifikasi

Melakukan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah. 3.

TUJUAN JABATAN : Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengkoordinasi penyusunan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1.

Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2.

Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dari seksi teknis dan unit/instansi terkait serta menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah

4.1.3.

Membahas konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah bersama Direktur, Kasubdit, Kepala Seksi Teknis dan unit/instansi terkait.

4.1.4.

Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sesuai hasil pembahasan.

4.1.5.

Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.2. Melaksanakan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1.

Menugaskan pelaksana untuk melakukan penatausahaan, verifikasi data dan menyusun konsep laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.2.2.

Meneliti, menganalisis, dan mengoreksi konsep laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Teknis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1504 4.3. Mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1.

Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dari Seksi Teknis dan menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2.

Mempelajari data dan konsep bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.3.

Berkoordinasi dengan seksi teknis dan unit/instansi terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.4.

Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.5.

Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.4. Mengkoordinasi penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1.

Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dari seksi teknis dan unit/instansi terkait serta menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2.

Berkoordinasi dengan seksi teknis terkait dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.3.

Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1505 4.5. Mengkoordinasi penyusunan konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1.

Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan.

4.5.2.

Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dari Seksi Teknis dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

4.5.3.

Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP bersama Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dan para Kepala Seksi.

4.5.4.

Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

4.5.5.

Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP sesuai hasil pembahasan.

4.5.6.

Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.6. Mengkoordinasi penyusunan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

5.

4.6.1.

Mempelajari disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP.

4.6.2.

Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP.

4.6.3.

Berkoordinasi dengan seksi teknis terkait dalam menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.6.4.

Menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1.

Disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

5.2.

Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

5.3.

Risalah RUPS dan Laporan Keuangan BUMN.

5.4.

Surat-surat masuk dari BUMN yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi.


Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN, nota kredit Bank Indonesia dari Ditjen Perbendaharaan.

5.6.

Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah.

5.7.

Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

5.8.

Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah.

5.9.

Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan.

5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.11. Konsep surat/nota dinas. 6.

7.

8.

ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1.

Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2.

Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara. 7.2.

Konsep laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.3.

Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada.

7.4.

Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.5.

Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6.

Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

WEWENANG : 8.1.

Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

8.2.

Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara.


9.

8.3.

Mengajukan usulan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara.

8.4.

Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.5.

Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.6.

Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8.7.

Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

TANGGUNG JAWAB : 9.1.

Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan.

9.2.

Atas kebenaran usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.3.

Atas kebenaran usulan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.4.

Atas kebenaran usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.5.

Atas kebenaran usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.6.

Atas kebenaran usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9.7.

Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah..

10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Dimensi Keuangan Dalam melaksanakan tugas di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah, dimensi jabatan pada tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut: -

Badan Usaha Milik Negara sebanyak 161 BUMN (termasuk BUMN minoritas)

-

Target penerimaan PNBP dari laba BUMN dalam APBNP 2008 sebesar Rp 31,244 Triliun


Dimensi Non Keuangan -

Jumlah bawahan langsung : 2 orang

-

Total staff yang ada

: 2 orang

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat Eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para pelaksana pada Seksi Verifikasi.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, agar dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 13. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental

: :

Tidak Ada Tidak Ada


: : : :

Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV − − − − − − − − −

In-Depth Prob Solv & Analysis (2) Planning and Organizing (1) Quality Focus (1) Continuous Improvement (2) Policies, Processes & Procedures (2) Stakeholder Service (2) Integrity (2) Teamwork and Collaboration (2) Written Communication (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1509 15. KEDUDUKAN JABATAN : Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara




Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II Verifikator Tingkat I Verifikator Tingkat II Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II Penata Usaha Tingkat I Penata Usaha Tingkat II


:

Perumus pada Seksi Verifikasi

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.

Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBNP. 4.1.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan data/ bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) data/ bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.

Membantu menyiapkan konsep telaahan mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.2.2. Membahas hasil identifikasi penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.


Membantu menyiapkan konsep telaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.2. Membahas hasil identifikasi mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi

4.4.

Membantu menyiapkan konsep telaahan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.2. Membahas hasil identifikasi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.5.

Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Membahas hasil identifikasi dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Verifikasi.


Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Membahas hasil identifikasi dalam rangka penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) dalam rangka penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan dalam rangka penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3.


7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara . 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


7.6.

Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

8.5. 8.6.

8.7. 8.8.

Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

9.5. 9.6.

9.7. 9.8.

Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Perumus di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : -

Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN : −

Risiko Fisik

:

Tidak Ada

−

Risiko Mental

:

Tidak Ada


: : : :

III /c - IVa Strata 1 - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.


Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Verifikasi


Melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.3. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.

Melakukan penelaahan konsep telaahan mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mempelajari penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Menelaah penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Membahas penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.2.4. Menyusun konsep telaahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.

Melakukan penelaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mempelajari data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.2. Menelaah data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .


4.3.4.

Membahas data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi. Menyusun konsep telaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4.

Melakukan penelaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mempelajari data/ bahan mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.4.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.4.4. Menyusun konsep telaahan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.

Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.

Melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Menelaah data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.3. Membahas data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Verifikasi.


Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat . 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara.


8.5. 8.6.

8.7. 8.8.

Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.5. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.6. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.7. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.8. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental

: :

Tidak Ada Tidak Ada

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1519 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

: : : :

III /b – III/d Strata 1 - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.


Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Verifikasi


Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.3. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.

Membantu melakukan penelaahan konsep telaahan mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mempelajari penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Menelaah penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Membahas penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi 4.2.4. Menyusun konsep telaahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi

4.3.

Membantu melakukan penelaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mempelajari data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.2. Menelaah data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


4.3.4.

Membahas data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi. Menyusun konsep telaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4.

Membantu melakukan penelaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mempelajari data/ bahan mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.4.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.4.4. Menyusun konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.

Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Verifikasi. 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.

Membantu melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Menelaah data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.3. Membahas data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Verifikasi.


Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


8.7. 8.8.

Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.5. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.6. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.7. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.8. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1524 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

: III /a – III/c : Strata 1 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.


Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Verifikasi


Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBNP. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi

4.2.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mempelajari data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Meneliti data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.

Melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.3.1. Mempelajari data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.3.2. Meneliti data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.


Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mempelajari data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.4.2. Meneliti data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.

Melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.

Melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1527 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.5. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.6. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.7. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.8. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.5. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


9.7. 9.8.

Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya


: II /d – III/b : D3 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.


1. NAMA JABATAN :

Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Verifikasi


Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mempelajari data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Meneliti data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.

Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.3.1. Mempelajari data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.3.2. Meneliti data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.


Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.4.1. Mempelajari data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.4.2. Meneliti data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.

Membantu melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.

Membantu melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1531 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.5. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.6. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.7. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.8. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


9.7. 9.8.

Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik −

Risiko Mental



: II /d – III/b : D3 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.


1. NAMA JABATAN :

Verifikator Tk. I pada Seksi Verifikasi


Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBNP. 4.1.1. Mengkompilasi data/bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.2. Memverfikasi data/bahan dan membukukan data/bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.

Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mengkompilasi data/bahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Memverfikasi data/bahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.

Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mengkompilasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.2. Memverfikasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4.

Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mengkompilasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


Memverfikasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.

Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mengkompilasi data/bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Memverfikasi data/bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.

Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mengkompilasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Memverfikasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1535 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 7.2. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.3. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.6. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 8.3. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.4. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.5. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.6. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.7. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 9.3. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.4. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.5. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


9.7.

Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas kebenaran Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : - Risiko fisik : tidak ada - Risiko mental : tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

: II/d – III/b : D3 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.


Verifikator Tk. II pada Seksi Verifikasi


Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mengkompilasi data/bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.2. Memverfikasi data/bahan dan membukukan data/bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.

Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mengkompilasi data/bahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Memverfikasi data/bahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.

Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mengkompilasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.2. Memverfikasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi. Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mengkompilasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.2. Memverfikasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4.


4.5.

Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mengkompilasi data/bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Memverfikasi data/bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.

Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mengkompilasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Memverfikasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Verifikasi;. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 7.2. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


7.4.

7.5. 7.6.

Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 8.3. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.4. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.5. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.6. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.7. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 9.3. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.4. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.5. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.6. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.7. Atas kebenaran Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1540 10. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain. 12. RISIKO JABATAN : - Risiko fisik : tidak ada - Risiko mental : tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

: II/c – III/a : SMA / D3 : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Memahami laporan keuangan.


1. NAMA JABATAN :

Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Verifikasi

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bagian pemerintah . 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dari Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.


Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.7.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.8.

Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .


4.9.

Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.10. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah dari BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.


6.3.


7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.6. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara . 7.7. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.8. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.9. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Laba BUMN. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1545 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

: :

Tidak Ada Tidak Ada

: II /b – II/d : DI : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN.


Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Verifikasi

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bagian pemerintah 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dari Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.

Membantu membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.


Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.7.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.8.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .


4.9.

Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKAK/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Verifikasi 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN. 5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.



7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.6. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara . 7.7. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansiinstansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.8. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.9. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Laba BUMN. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1550 12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik − Risiko Mental



: II /a – II/c : DI : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN.


1.

NAMA JABATAN

2.

IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

3.

TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

4.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya. 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba BUMN untuk mendapatkan disposisi. 4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi sesuai disposisi Kasubdit Penerimaan Laba BUMN.

5.

: Penata Usaha Tingkat I pada Seksi Verifikasi

4.2

Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan proses e-filing. 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

4.3

Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Mempelajari disposisi dari Kepala Seksi Verifikasi. 4.3.2 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4

Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar. 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.

BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya. 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi. 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1552 5.5. Map dan amplop. 6.

ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7.

HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.

8.

WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas; 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9.

TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10.

HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat PNBP.

11.

MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.

12.

RISIKO JABATAN : Tidak ada

13.

SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya

: Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) : SMA :: - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1553 1.

NAMA JABATAN

2.

IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

3.

TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

4.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai dengan disposisi Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN serta mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

5.

: Penata Usaha Tingkat II pada Seksi Verifikasi

4.2.

Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

4.3.

Membantu menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi rapat; 4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat, peralatan rapat, dan konsumsi rapat; 4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4.

Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar. 4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja yang dituju di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

4.5.

Menatausahakan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi Verifikasi. 4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar; 4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;

BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop;


6.

ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7.

HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat; 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar; 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.

8.

WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas; 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9.

TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat PNBP. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya

: Juru - Pengatur Muda / I/c – II/a : SMA : : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

Recommend Documents