MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK-161/MBU/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-17/MBU/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERIODE 2010-2014 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-17/MBU/2010 telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Periode 2010–2014;

b.

bahwa dalam rangka mempertajam dan meningkatkan akuntabilitas Rencana Strategis Kementerian BUMN Periode 2010–2014, perlu melakukan beberapa perubahan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Periode 2010–2014;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

i

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ii

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

6.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;

7.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8.

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

9.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010–2014;

10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-17/MBU/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERIODE 2010–2014.

PERTAMA

:

Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian BUMN periode 2010–2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran serta Penetapan Kinerja di lingkungan Kementerian BUMN wajib mengacu pada Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA

:

a. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dilakukan perubahan kembali apabila diperlukan; b. Perubahan Rencana Strategis ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Kementerian BUMN.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Keuangan; 7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 9. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

iii

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

TTD

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum,

HAMBRA NIP 19681010 199603 1 001

iv


daftar isi Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel

i v vi vii

Bab I Pendahuluan A. Kondisi Umum B. Potensi dan Permasalahan

1 1 18

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis A. Visi B. Misi C. Tujuan D. Sasaran Strategis

31 32 32 32 33

Bab III Arah Kebijakan Dan Strategi A. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan Kementerian BUMN C. Program dan Kegiatan Utama

35 35 38 41

Bab IV Penutup

43

Lampiran I Target Pembangunan untuk Tahun 2012–2014

45

Lampiran II Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2012–2014

69


v

Daftar Gambar Gambar 1. Posisi Keberadaan BUMN Dikaitkan Dengan Landasan Hukum Pengelolaan Serta Landasan Operasional Pembinaan BUMN Gambar 2. Peta Strategi Kementerian BUMN

vi


Daftar Tabel Tabel 1

Perkembangan Jumlah BUMN dan Kepemilikan Negara Minoritas Pada Badan Usaha Tahun 2005–2011

Tabel 2

Perkembangan Kinerja BUMN Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

Tabel 3

Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perkebunan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

Tabel 4

Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

Tabel 5

Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

Tabel 6

Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pertanian Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

Tabel 7

Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pupuk Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

Tabel 8

Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Lainnya Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

Tabel 9

Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pertambangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

Tabel 10 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Semen Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 11 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 12 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Dok dan Perkapalan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 13 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Energi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 14 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 15 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Pertahanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 16 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Telekomunikasi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 17 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Aneka Industri Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 18 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kertas Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 19 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)


vii

Tabel 20 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Farmasi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 21 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Sandang Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 22 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Angkutan Darat Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 23 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 24 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Penunjang Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 25 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Konsultan Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 26 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 27 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pelayaran Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 28 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Penerbangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 29 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kebandarudaraan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 30 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pelabuhan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 31 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Logistik Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 32 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pengerukan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 33 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Asuransi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 34 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perbankan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 35 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Pembiayaan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 36 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pariwisata Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 37 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perdagangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Tabel 38 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Penilai Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)

viii


1 A.

PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Dasar keberadaan Badan Usaha Milik (BUMN) adalah Pasal 33 ayat 2 UndangUndang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unitunit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri Negara BUMN. Sebagai turunan dari UUD Tahun 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia), paket UU Keuangan Negara dan Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan. Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan BUMN, terdapat pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola kekayaan Negara terkait dengan urusan permodalan/kepemilikan. Sedangkan kewenangan Menteri BUMN terkait dengan urusan operasional/manajerial yang dalam hal ini dilakukan dalam kedudukannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Secara skema, posisi keberadaan BUMN, dikaitkan dengan landasan hukum pengelolaan, serta landasan operasional pembinaan BUMN tahun 2010–2014 terlihat pada Gambar 1.


1

UUD 1945 PASAL 33

BUMN UU NO.19 THN 2003

TUJUAN BUMN (Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003) 1. Perekonomian Nasional dan Penerimaan Negara 2. Mengejar Keuntungan 3. Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum 4. Keperintisan Usaha 5. Pengembangan UMKM

Visi dan Misi Presiden

Prioritas Pembangunan Nasional

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN: • Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Arah Kebijakan dan Strategi • Program dan Kegiatan

LANDASAN OPERASIONAL 1. UU BUMN (UU 19 Thn 2003) 2. UU PT (UU 40 Thn 2007) 3. Paket UU Keuangan Negara 4. UU Pasar Modal (UU 8 Thn 1995 5. UU Pemeriksaan & Pengawasan 6. Regulasi Sektoral 7. PP 41 Thn 2003

Peraturan dan Mekanisme Pembinaan BUMN

• Kinerja BUMN • Peran BUMN dalam Pembangunan Nasional

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Gambar 1. Posisi Keberadaan BUMN dikaitkan dengan Landasan Hukum Pengelolaan, serta Landasan Operasional Pembinaan BUMN

Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: 1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 2. mengejar keuntungan; 3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2


Sampai dengan Januari 2012, terdapat 141 BUMN yang terdiri dari 14 BUMN berbentuk Perum, 109 BUMN berbentuk Persero, dan 18 BUMN yang merupakan Persero Terbuka. Selain itu, Negara juga mempunyai kepemilikan saham minoritas pada 15 badan usaha. Adapun perkembangan jumlah BUMN dan kepemilikan Negara minoritas tahun 2005–2011 sebagaimana tersebut pada Tabel 1. Tabel 1 Perkembangan Jumlah BUMN dan Kepemilikan Negara Minoritas pada Badan Usaha Tahun 2005–2011 Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Perum

13

13

14

14

14

14

14

Persero

114

114

111

113

112

111

109

Persero Tbk Total Minoritas

12

12

14

14

15

17

18

139

139

139

141

141

142

141

21

21

21

21

19

15

15

Secara agregat, kinerja BUMN tahun 2005–2010 adalah sebagaimana Tabel 2. Tabel 2 Perkembangan Kinerja BUMN Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,300,078

1,451,557

1,743,017

1,970,890

2,241,388

2,505,463

Total Ekuitas

366,094

413,479

472,649

502,114

565,811

601,798

Total Penjualan

643,971

732,399

825,997

1,085,903

950,975

1,077,709

26,845

51,352

55,779

53,254

87,198

101,233

Total Laba Bersih

Secara garis besar, kinerja BUMN sampai dengan tahun 2010 per sektor usaha dijelaskan sebagai berikut: (1) Sektor Usaha Perkebunan BUMN Sektor Perkebunan terdiri dari 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN I s.d. XIV) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Perkebunan tahun 2005–2010 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perkebunan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

21,686

23,910

29,067

34,646

37,673

43,965

7,289

7,682

9,991

11,584

13,162

15,804

20,709

21,393

27,956

33,274

33,085

40,563

1,237

997

2,477

2,933

2,012

3,328

Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih


3

(2) Sektor Usaha Kehutanan BUMN Sektor Kehutanan terdiri atas 6 (enam) BUMN yaitu PT Inhutani I s.d. V dan Perum Perhutani. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan tahun 2005–2010 terlihat dalam Tabel 4. Tabel 4 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

2,652.40

2,746.19

2,712.45

2,681.09

2,611.68

2,979.38

Total Ekuitas

2,054.60

2,055.38

1,934.81

1,904.73

1,765.05

2,077.91

Total Penjualan

1,587.49

1,814.03

2,352.60

2,603.84

2,685.55

3,040.67

41.10

45.04

37.49

118.13

171.29

287.76

Total Laba Bersih

(3) Sektor Usaha Perikanan Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di sektor usaha perikanan yaitu Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) dan PT Perikanan Nusantara. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan terlihat sebagaimana dalam Tabel 5. Tabel 5 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

Total Aset

102

148

197

197

206

203

83

(77)

(16)

(26)

(20)

(31)

Total Ekuitas

2006

2007

2008

2009

2010

Total Penjualan

72

103

98

123

158

187

Total Laba Bersih

(1)

(16)

(12)

(2)

0

4

(4) Sektor Usaha Pertanian Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Pertanian yaitu PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Pertanian terlihat sebagaimana dalam Tabel 6. Tabel 6 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pertanian Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

467

661

979

1,828

1,704

3,070

100

201

215

240

281

343

1,276

1,316

1,708

2,711

3,501

5,063

(1)

2

(4)

30

46

67


(5) Sektor Usaha Pupuk BUMN Sektor Usaha Pupuk terdiri dari 2 (dua) BUMN Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja dan PT Asean Aceh Fertilizer (AAF). PT Pupuk Sriwidjaja merupakan BUMN holding dari beberapa perusahaan pupuk sedangkan AAF sedang dalam proses likuidasi sehingga tidak beroperasi. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Pupuk terlihat sebagaimana dalam Tabel 7. Tabel 7 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pupuk Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

2005

2006

2007

2008

2009

2010

19,873

20,561

22,789

31,035

34,417

33,622

8,222

8,781

10,357

11,977

14,197

15,643

15,689

15,471

22,219

36,037

34,210

32,676

849

863

1,585

2,113

2,558

2,108

(6) Sektor Usaha Jasa Lainnya Terdapat 3 (tiga) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Jasa Lainnya yaitu Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan dari tahun 2005–2010 BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan terlihat sebagaimana dalam Tabel 8. Tabel 8 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Lainnya Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

1,357.31

1,624.04

1,237.32

2,880.27

3,926.92

7,557.32

Total Ekuitas

1,073.07

1,156.76

1,096.19

2,651.76

3,791.40

3,644.41

Total Penjualan

904.67

636.92

481.54

599.14

681.58

6,823.23

Total Laba Bersih

397.67

242.09

100.41

135.25

192.25

354.92

(7) Sektor Usaha Pertambangan BUMN Sektor Usaha Pertambangan terdiri dari 4 (empat) BUMN Sektor Usaha Pertambangan yaitu PT Aneka Tambang, PT Pertamina, PT Sarana Karya, dan PT Timah. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Pertambangan tahun 2005–2010 dapat dilihat pada Tabel 9.


5

Tabel 9 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pertambangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

2005

2006

2007

2008

2009

2010

191,621

213,123

281,681

297,499

317,201

284,727

77,834

100,403

123,206

145,240

153,730

117,856

322,615

365,297

406,439

570,539

387,948

455,102

8,778

22,921

23,785

22,315

17,119

19,403

(8) Sektor Semen BUMN Sektor Usaha Semen terdiri dari 3 (tiga) BUMN Sektor Usaha Semen yaitu PT Semen Baturaja, PT Semen Gresik, dan PT Semen Kupang. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Semen dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Semen Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

7,909

8,124

9,132

11,350

13,653

16,969

Total Ekuitas

4,607

5,652

6,799

8,365

10,568

12,452

Total Penjualan

7,974

9,253

10,189

13,004

15,205

15,233

Total Laba Bersih

1,021

1,322

1,809

2,660

3,505

3,828

Catatan: Laporan Keuangan PT Semen Kupang hanya tahun 2010.

(9) Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja BUMN Sektor Usaha Baja dan Industri Baja terdiri dari 3 (tiga) BUMN yaitu PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, dan PT Boma Bisma Indra. Secara agregat, kinerja BUMN Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja dari tahun 2005-2010 terlihat dalam Tabel 11. Tabel 11 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba (Rugi) Bersih

6

2005

2006

2007

2008

11,067.08

10,633.93

11,538.82

15,822.85

5,141.88

4,763.02

5,086.70

5,435.45

11,854.82

12,318.71

15,090.16

21,065.90

276.83

(151.40)

286.33

443.27


2009

2010

13,291.50 18,227.03 5,789.87

9,256.81

17,371.88 15,497.10 482.62

1,055.07

(10) Sektor Usaha Dok dan Perkapalan Terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Dok dan Perkapalan yaitu PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), PT Industri Kapal Indonesia, dan PT PAL Indonesia. Secara agregat, perkembangan kinerja BUMN Sektor Usaha Dok dan Perkapalan tahun 2005–2010 terlihat dalam Tabel 12. Tabel 12 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Dok dan Perkapalan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

Total Aset Total Ekuitas

2006

2007

2008

2009

2010

990.19

3,942.04

4,510.57

4,726.63

4,582.62

5,008.42

(1,876.96)

(738.76)

(1,246.87)

(1,299.33)

(1,312.19)

(1,426.47)

1,544.77

1,526.88

1,653.34

1,940.97

1,463.27

1,348.43

(64.63)

(164.83)

(497.90)

(53.77)

(101.70)

(167.86)

Total Penjualan Total (Rugi) Bersih

(11) Sektor Usaha Energi BUMN Sektor Usaha Energi terdiri dari 4 (empat) perusahaan yaitu PT Energy Management Indonesia (EMI), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA). Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Energi adalah sebagaimana Tabel 13. Tabel 13 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Energi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

236,274.75 266,162.04 297,932.76 322,403.81 370,492.59 410,412.72

Total Ekuitas

146,018.34 147,724.41 145,169.21 138,102.01 158,640.07 169,831.42

Total Penjualan

84,992.99 114,920.85 126,997.26 184,234.74 172,214.91 130,681.74

Total Laba (Rugi) Bersih

(3,589.28)

451.79

(3,752.22)

(9,964.22)

19,309.42

18,335.83

(12) Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi Terdapat 5 (lima) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi yaitu PT Batan Teknologi, PT Dirgantara Indonesia, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), dan PT LEN Industri. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi tahun 2005–2010 adalah sebagaimana Tabel 14.


7

Tabel 14 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba (Rugi) Bersih

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,083.97

4,026.45

3,826.64

3,902.74

3,812.35

4,902.31

604.10

668.43

806.93

659.78

270.67

281.57

1,769.47

2,168.34

2,125.13

2,069.56

3,821.60

2.719.15

(2.64)

64.31

1.36

(78.88)

(109.47)

(63.63)

(13) Sektor Usaha Industri Pertahanan BUMN Sektor Usaha Industri Pertahanan terdiri dari 2 (dua) perusahaan yaitu PT Dahana dan PT Pindad. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Pertahanan tahun 2005–2010 adalah sebagaimana Tabel 15. Tabel 15 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Pertahanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

848.53

873.54

975.35

1,400.11

1,523.23

1,728.84

Total Ekuitas

276.51

298.85

329.91

390.34

504.34

581.70

Total Penjualan

627.66

712.78

811.80

1,031.63

1,631.57

1,596.11

40.54

29.13

37.00

60.87

120.67

93.67

Total Laba Bersih

(14) Sektor Usaha Telekomunikasi BUMN yang bergerak di sektor usaha telekomunikasi terdiri dari 3 (tiga) BUMN yaitu Perum Produksi Film Negara (PFN), PT Telekomunikasi Indonesia, dan Perum LKBN Antara. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi tahun 2005–2010 sebagaimana Tabel 16. Tabel 16 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

62,204

75,168

82,091

91,355

97,925

99,861

Total Ekuitas

23,324

28,097

33,774

34,340

38,600

44,467

Total Penjualan

41,812

51,298

59,446

64,274

67,814

68,765

7,991

11,003

12,854

10,674

11,344

11,544

Total Laba Bersih

8


(15) Sektor Usaha Aneka Industri BUMN Sektor Aneka Industri meliputi 3 (tiga) BUMN yaitu PT Garam, PT PT Industri Gelas (IGLAS), dan PT Industri Soda Indonesia (ISI). Gambaran umum kinerja BUMN Aneka Industri 2005–2010 terlihat pada Tabel 17. Tabel 17 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Aneka Industri Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

737.23

705.31

545.65

513.94

537.67

578.22

Total Ekuitas

193.20

130.96

180.84

88.73

84.36

25.26

Total Penjualan

442.05

372.87

286.96

217.57

298.59

279.28


(44.64)

(69.68)

(37.11)

(77.90)

6.34

(64.75)

(16) Sektor Usaha Kertas Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di bidang Industri Kertas yaitu PTY Kertas Kraft Aceh dan PT Kertas Leces. Secara agregat pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kertas tahun 2005–2010 terlihat sebagaimana dalam Tabel 18. Tabel 18 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kertas Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

1,587.79

1,467.17

1,744.26

1,630.20

1,602.58

1,516.37

Total Ekuitas

(213.63)

(413.89)

(192.46)

(403.94)

(613.55)

(771.81)

Total Penjualan Total Laba (Rugi) Bersih

761.60

318.38

912.07

908.52

812.48

346.23

(147.93)

(249.70)

(175.93)

(197.69)

(209.61)

(149.51)

(17) Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan terdiri dari 4 (empat) BUMN yaitu Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI), Perum Percetakan Uang RI (Peruri), PT Balai Pustaka, dan PT Pradnya Paramita. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan dari tahun 2005 sampai dengan 2010 BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan terlihat sebagaimana dalam Tabel 19.


9

Tabel 19 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

1,377

1,664

2,118

2,192

2,116

2,832

Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

561

656

809

912

985

1,144

1,057

1,399

1,570

1,638

1,827

2,027

37

126

223

173

173

216

(18) Sektor Usaha Industri Farmasi BUMN Sektor Usaha Farmasi meliputi 3 (tiga) BUMN yang 2 (dua) di antaranya berbentuk Persero Terbuka yang bergerak di bidang farmasi dan obat-obatan (PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk) serta 1 (satu) BUMN yang bergerak di bidang produk biologi yang sahamnya dimiliki 100% oleh Negara RI (PT Bio Farma). Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Farmasi tahun 2005–2010 adalah sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 20. Tabel 20 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Farmasi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

2,240.05

2,548.07

3,147.97

3,342.45

3,545.96

3,962.22

Total Ekuitas

1,556.99

1,665.88

1,828.23

2,017.96

2,289.36

2,644.85

Total Penjualan

2,934.17

3,832.05

4,384.24

4,989.10

5,162.11

5,442.01

117.77

145.21

180.03

198.81

282.31

396.94

Total Laba Bersih

(19) Sektor Usaha Industri Sandang Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Industri Sandang) yaitu PT Industri Sandang Nusantara (ISN) dan PT Cambrics Primissima. Pokok-pokok kinerja BUMN Sektor Usaha Industri Sandang tahun 2005–2010 terlihat pada Tabel 21. Tabel 21 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Sandang Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

10

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

300.60

256.73

232.66

360.29

324.21

318.31

Total Ekuitas

(48.64)

(95.15)

(133.58)

(43.56)

(160.63)

(319.71)

Total Penjualan

250.32

261.51

270.70

223.65

161.27

185.79


(31.23)

(45.11)

(34.91)

(80.31)

(111.83)

(159.08)


(20) Sektor Usaha Angkutan Darat Terdapat 3 (tiga) BUMN Sektor Usaha Angkutan Darat, yaitu PT Kereta Api Indonesia, Perum DAMRI, dan Perum PPD. Pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Angkutan Darat tahun 2005–2010 dapat dilihat dalam Tabel 22. Tabel 22 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Angkutan Darat Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

4,529.11

5,883.33

6,943.17

6,250.93

6,098.22

6,138.85

Total Ekuitas

3,066.22

3,219.36

3,751.41

3,580.31

3,921.81

4,020.78

Total Penjualan

2,985.07

3,963.12

3,857.39

4,934.15

5,359.76

5,873.64

(19.84)

(15.60)

10.72

(96.40)

197.19

219.86


(21) Sektor Usaha Konstruksi BUMN Sektor Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari 8 BUMN yang 3 (tiga) di antaranya adalah BUMN Terbuka yaitu PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS), PT Istaka Karya, PT Hutama, PT Nindya Karya, dan PT Brantas Abipraya. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Konstruksi sebagaimana Tabel 23. Tabel 23 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10,029.91

11,498.97

15,194.44

18,881.24

22,068.94

24,150.41

1,671.26

1,771.59

2,790.23

3,162.19

3,976.28

5,264.39

10,978.94

13,357.76

16,899.08

22,046.71

25,010.53

21,666.97

244.42

263.32

301.27

458.68

716.94

853.92

(22) Sektor Usaha Penunjang Konstruksi BUMN Sektor Usaha Penunjang Konstruksi terdiri dari 2 BUMN yaitu PT Amarta Karya dan PT Jasa Marga. Secara agregat, kinerja BUMN Sektor Usaha Penunjang Konstruksi tahun 2005–2010 terlihat dalam Tabel 24.


11

Tabel 24 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Penunjang Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

9,823

10,334

13,928

14,710

16,288

19,069

Total Ekuitas

1,999

2,393

5,976

6,573

7,186

7,746

Total Penjualan

2,012

2,363

2,707

3,420

3,867

4,573

307

454

272

708

994

1,197

Total Laba Bersih

(23) Sektor Usaha Konsultan Konstruksi BUMN Sektor Usaha Konsultan Konstruksi terdiri dari 5 BUMN yaitu PT Bina Karya, PT Indah Karya, PT Indra Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya. Secara agregat, kinerja BUMN Sektor Usaha Konsultan Konstruksi tahun 2005–2010 sebagaimana terlihat dalam Tabel 25. Tabel 25 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Konsultan Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

2005

2006

2007

2008

2009

2010

175

184

221

242

258

272

37

32

35

34

44

53

190

230

311

312

343

308

1

1

2

1

10

9

(24) Sektor Usaha Kawasan Industri BUMN Kawasan Industri terdiri dari 5 (lima) BUMN Kawasan Industri yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), PT Kawasan Industri Medan (KIM), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam. Gambaran umum kinerja agregat BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri tahun 2005–2010, terlihat pada Tabel 26. Tabel 26 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

Total Aset

595.90

638.60

697.12

702.67

781.07

1,056.93

Total Ekuitas

479.83

501.60

528.04

565.53

625.11

853.95

Total Penjualan

213.84

273.44

348.42

342.61

334.48

382.76

25.80

42.14

38.27

49.12

66.31

70.81

Total Laba Bersih

12


2010

(25) Sektor Usaha Pelayaran BUMN Sektor Usaha Pelayaran terdiri dari 4 (empat) BUMN yaitu PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), PT Djakarta Lloyd, dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Pada Agustus 2011, PTPelayaran Bahtera Adhiguna diakuisisi oleh PT PLN sehingga bukan berstatus sebagai BUMN lagi. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Pelayaran tahun 2005–2010 dapat dilihat dalam Tabel 27. Tabel 27 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pelayaran Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

Total Aset

7.479

7.595

7.569

8.749

8.746

7.497

Total Ekuitas

5.852

5.782

5.510

6.370

6.484

6.422

Total Penjualan

2.437

3.022

3.188

3.885

3.353

2.942

(81)

(130)

(274)

(151)

(83)

(125)

Total Laba Bersih

2006

2007

2008

2009

2010

(26) Sektor Usaha Penerbangan BUMN Sektor Usaha Pelayaran terdiri dari 2 (dua) BUMN yaitu PT Garuda Indonesia Airways (GIA) dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Secara agregat, pokokpokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Penerbangan tahun 2005–2010 dapat dilihat dalam Tabel 28. Tabel 28 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Penerbangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

10,083

10,656

12,961

16,216

15,807

15,573

Total Ekuitas

(4,694)

(3,738)

(2,468)

(476)

1,619

1,439

Total Penjualan

14,038

13,887

15,940

21,684

19,713

21,318

(871)

427

(6)

334

1,035

412

Total Laba Bersih

(27) Sektor Usaha Kebandarudaraan BUMN Sektor Usaha Kebandarudaraan terdiri dari 2 (dua) BUMN yaitu PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II). Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kebandarudaraan tahun 2005–2010 dapat dilihat dalam Tabel 29.


13

Tabel 29 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kebandarudaraan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10,116.33

10,687.90

13,816.42

15,484.07

16,856.46

18,346.55

Total Ekuitas

9,378.21

9,952.61

12,871.08

14,363.71

15,419.64

14,658.15

Total Penjualan

2,925.22

3,180.34

3,607.16

4,137.93

4,800.73

5,340.50

752.69

720.89

825.55

1,221.05

1,404.01

1,479.32

Total Laba Bersih

(28) Sektor Usaha Pelabuhan BUMN Sektor Pelabuhan terdiri dari 4 (empat) BUMN yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV. Secara agregat, perkembangan kinerja BUMN Sektor Usaha Pelabuhan sebagaimana terlihat dalam Tabel 30. Tabel 30 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pelabuhan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

9.497

10.243

11.829

13.585

14.739

16.308

Total Ekuitas

6.778

7.654

8.779

10.070

10.989

12.322

Total Penjualan

4.204

4.539

5.240

6.260

6.673

7.750

Total Laba Bersih

1.216

1.034

1.585

1.889

1.814

2.206

(29) Sektor Usaha Logistik Terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Logistik yaitu Perum BULOG, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), PT Pos Indonesia, PT Varuna Tirta Prakasya (VTP). Pada tahun Secara agregat, kinerja BUMN Sektor Usaha Logistik sebagaimana terlihat dalam Tabel 31. Tabel 31 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Logistik Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

14

2005

2006

2007

2008

2009

2010

17,642

16,060

20,072

21,760

19,795

19,709

6,596

5,954

5,873

5,736

4,391

5,347

10,288

10,087

12,757

20,299

21,577

23,915

(521)

(634)

(362)

36

(575)

962


(30) Sektor Usaha Pengerukan Terdapat 1 (satu) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Pengerukan yaitu PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). Kinerja BUMN Sektor Usaha Pengerukan sebagaimana terlihat dalam Tabel 32. Tabel 32 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pengerukan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

406

395

414

407

485

515

Total Ekuitas

219

165

146

161

286

290

Total Penjualan

123

97

127

134

209

183

Total Laba Bersih

(52)

(54)

(19)

1

39

11

(31) Sektor Usaha Asuransi Terdapat 10 (sepuluh) BUMN yang bergerak di sektor usaha asuransi yaitu PT Asuransi ABRI (Asabri), PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (JAMSOSTEK), PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI), PT Taspen, dan PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO). Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Asuransi dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 33. Tabel 33 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Asuransi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

2005 69,561.96

2006

2007

2008

2009

2010

86,219.34 105,450.02 133,828.03 176,135.18 218,248.13

6,690.29

9,719.30

12,026.61

12,327.44

19,945.03

26,325.37

15,815.55

21,341.42

25,212.02

33,021.12

41,763.75

49,820.57

1,728.02

2,318.96

2,606.97

3,291.74

5,505.52

5,590.55

(32) Sektor Usaha Perbankan Sampai dengan tahun 2008, terdapat 5 Bank Persero (Bank BUMN) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Bank Ekspor Indonesia. Namun pada tahun 2009, Bank Ekspor Indonesia berubah bentuk badan hukumnya menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009, sehingga per akhir Desember 2011 terdapat 4 bank BUMN yang seluruhnya telah listed. Adapun kinerja Bank BUMN tahun 2005 - 2010 pada umumnya meningkat yang antara lain disebabkan Bank BUMN telah berhasil dalam melakukan restrukturisasi, baik yang bersifat operasional maupun restrukturisasi finansial. Peningkatan kinerja tersebut antara lain tercermin dari semakin meningkatkannya pencapaian pendapatan dan laba bersih Perseroan. Gambaran mengenai data keuangan pokok BUMN Perbankan tersaji dalam Tabel 34. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

15

Tabel 34 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perbankan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

563,054

624,234

753,147

862,440

997,508

1,171,026

Total Ekuitas

49,944

59,774

72,854

74,645

86,903

117,783

Total Penjualan

61,603

73,889

76,830

89,110

106,605

126,819

6,263

8,969

10,763

13,166

17,438

25,708

Total Aset

Total Laba Bersih

(33) Sektor Usaha Jasa Pembiayaan Terdapat 6 (enam) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Jasa Pembiayaan yaitu Perum Pegadaian, PT Danareksa, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT PANN Multi Finance, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO). Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Pembiayaan dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 35. Tabel 35 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Pembiayaan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian Total Aset Total Ekuitas Total Penjualan Total Laba Bersih

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10,923.51

12,465.46

16,091.91

19,686.55

26,430.09

32,934.26

595.93

1,122.15

2,260.69

2,934.64

4,038.55

3,692.57

2,016.54

2,757.54

3,357.75

3,978.41

5,327.39

7,275.17

143.59

558.14

681.97

880.68

1,057.91

1,736.13

(34) Sektor Usaha Pariwisata BUMN Sektor Usaha Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) BUMN yaitu PT Bali Tourism & Development Corporation (BTDC), PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Pariwisata tahun 2005-2010 dapat dilihat dalam Tabel 36. Tabel 36 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pariwisata Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

528

519

574

618

1,213

1,676

Total Ekuitas

332

303

339

380

980

1,043

Total Penjualan

274

255

304

381

443

478

32

(15)

50

54

67

79

Total Laba Bersih

16


(35) Sektor Usaha Perdagangan Terdapat 3 (tiga) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Perdagangan yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PP Berdikari, dan PT Sarinah. Secara agregat, kinerja BUMN Sektor Usaha Perdagangan sebagaimana terlihat dalam Tabel 37. Tabel 37 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perdagangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

1,138

1,331

1,472

1,388

1,448

1,924

Total Ekuitas

(284)

(283)

(249)

(220)

(190)

(154)

Total Penjualan

1,206

1,324

1,753

1,902

1,798

3,071

1

3

38

31

30

63

Total Laba Bersih

(36) Sektor Usaha Jasa Penilai Terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Jasa Penilai yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT Sucofindo, PT Survai Udara Penas, dan PT Surveyor Indonesia. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Penilai tahun 2005–2010 sebagaimana Tabel 38. Tabel 38 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Penilai Tahun 2005–2010 (Rp Milyar) Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Aset

937.03

979.01

1,099.82

1,183.61

1,320.71

1,400.00

Total Ekuitas

621.97

649.19

711.21

740.47

828.00

925.45

1,093.64

1,273.46

1,617.07

1,750.90

1,843.56

1,959.33

52.65

47.01

82.37

57.44

103.40

117.61

Total Penjualan Total Laba Bersih


17

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Potensi Kementerian BUMN Potensi Kementerian BUMN secara umum terdiri dari beberapa hal, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Tata Laksana Kerja, dan (4) Anggaran. a. Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Kementerian BUMN sebanyak 326 orang yang sebagian besar berasal dari Kementerian Keuangan. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, jumlah jabatan Kementerian BUMN sebagai berikut: • Jabatan Struktural Eselon I : 11 Jabatan • Jabatan Struktural Eselon II : 20 Jabatan • Jabatan Struktural Eselon III : 46 Jabatan • Jabatan Struktural Eselon IV : 97 Jabatan Hasil evaluasi terhadap beban kerja SDM Kementerian BUMN tahun 2007 menunjukkan bahwa rata-rata beban kerja SDM Kementerian BUMN baru mencapai 65%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja pegawai Kementerian BUMN yang lebih baik. Ditambah lagi, dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEPKEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/ atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN, banyak beban kerja di Kementerian BUMN yang beralih kepada Direksi maupun Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, sehingga secara otomatis akan mengurangi beban kerja pegawai Kementerian BUMN. b. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana kerja yang memadai dan kondusif adalah salah satu syarat yang mutlak diperlukan agar suatu institusi/lembaga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Hal ini sangat disadari oleh Kementerian BUMN sehingga sejak akhir tahun 2007, Kementerian BUMN telah memiliki gedung kantor sendiri di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat yang terdiri dari 22 lantai dengan luas bangunan 29.011 m2 dan luas tanah 39.015 m2 yang dibeli dari PT Garuda Indonesia (Persero). Proses

18


pembayarannya dilakukan secara bertahap dari tahun 2006–2009. Namun, karena usia gedung yang sudah lebih dari 20 tahun dan belum pernah dilakukan peremajaan, maka diperlukan alokasi dana tambahan untuk melakukan peremajaan gedung. c. Tata Laksana Kerja Metode dan tata laksana kerja yang telah distandardisasi dan dijalankan sangat berpengaruh terhadap kualitas output yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin terstruktur metode kerja yang dimiliki oleh suatu instansi akan semakin efektif dan efisiensi kerja pegawai.

Kementerian BUMN melalui standard operating procedure (SOP) dan office automation (OA) telah menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus ditempuh oleh pegawai dalam setiap aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Implementasi yang menyeluruh terhadap SOP dan OA tersebut diyakini akan mampu meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

d. Anggaran Agar dapat melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan, anggaran yang cukup menjadi suatu keharusan sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana. Pada awal keberadaan Kementerian BUMN sampai dengan tahun 2003, anggaran yang diperoleh Kementerian BUMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi relatif masih sangat kecil berkisar ±Rp.50 Milyar. Seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan dan semakin banyaknya target-target yang hendak dicapai, anggaran Kementerian BUMN telah mengalami kenaikan secara bertahap sehingga pada tahun 2011 total anggaran yang diterima mencapai sebesar ±Rp.144 Milyar. Ketersediaan anggaran ini digunakan untuk mendukung setiap kebijakan pembinaan BUMN oleh Kementerian BUMN. Tabel 1 Perkembangan Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2005–2011 (Rupiah) Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pagu

Realisasi

75,430,901,000 211,939,209,000 351,319,162,000 186,933,221,000 176,378,744,000 166,203,110,000 144,341,195,000

35,084,842,240 155,053,362,110 261,846,403,691 148,300,549,275 129,043,963,130 92,873,958,826 112,572,597,733

% Realisasi 46.51% 73.16% 74.53% 79.33% 73.16% 55.88% 77.99%

Catatan: Dalam pagu anggaran tahun 2006-2009 terdapat alokasi anggaran untuk pembelian gedung kantor Kementerian BUMN.


19

2. Potensi BUMN Tahun 2011 a. Potensi Umum BUMN Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, BUMN merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Dengan berbagai kondisi yang melekat padanya, BUMN memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang yang sampai dengan saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Potensipotensi tersebut antara lain: (a) keberadaan BUMN di hampir semua sektor usaha, (b) kepemilikan aset yang besar, (c) brand image BUMN, (d) pengalaman usaha BUMN, dan (e) profesionalisme SDM. 1) Keberadaan BUMN Jika melihat pada BUMN yang ada saat ini, kita akan mengetahui bahwa BUMN adalah sebuah entitas yang memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi sebuah entitas bisnis yang besar dan kuat. Hampir di semua lini bisnis dan sektor usaha yang ada di Indonesia, terdapat BUMN yang menjalankan usahanya. Bahkan di beberapa sektor usaha, BUMN adalah penguasa pasar (market leader) sehingga memiliki peran yang sangat signifikan baik bagi stabilitas sektor bisnis maupun ekonomi secara umum. Jumlah BUMN yang mencapai 141 dan tersebar hampir di semua sektor usaha tidak hanya membuat BUMN sangat berpotensi untuk berkontribusi yang signifikan kepada masyarakat dan negara secara umum, tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk menjalin sinergi yang saling menguntungkan di antara sesama BUMN sehingga akan memberikan percepatan dalam pencapaian kinerja perusahaan. 2) Kepemilikan Aset Saat ini, total aset BUMN tercatat mencapai lebih dari Rp. 2.500 Triliun (nilai buku). Sebuah nilai yang sangat besar yang apabila mampu dimanfaatkan secara maksimal maka akan memicu pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainability growth). Namun, dari total aset BUMN tersebut, belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Aset yang belum didayagunakan tersebut menjadi potensi tersendiri bagi BUMN dalam upayanya untuk terus memperbaiki kinerja agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada kesejahteraan rakyat. Melalui kerja sama usaha dengan swasta maupun BUMN, aset-aset yang masih idle tersebut akan menjadi salah satu kunci dalam upaya untuk mewujudkan BUMN yang sehat, berkinerja baik, dan berdaya saing tinggi.

20


3) Brand Image BUMN Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan sejarah telah membuat BUMN memiliki brand image yang sangat kuat khususnya di dalam negeri. Dengan usaha-usaha yang dijalankan di sektor perintisan membuat nama BUMN dikenal luas di seluruh nusantara. Pos Indonesia, Bank BRI, Pegadaian, PLN, dan Pertamina adala BUMN-BUMN yang sudah sangat melekat di benak seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya karena menguasai hajat hidup orang banyak tetapi merupakan bagian dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Brand image yang sangat kuat ini merupakan salah satu competitive advantage yang dimiliki oleh BUMN untuk bersaing dengan perusahaan swasta lain. Competitive advantage ini harus dapat dioptimalkan sehingga bisa mendukung upaya penciptaan BUMN yang sehat, berkinerja baik dan berdaya saing tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. Brand image BUMN semakin membaik yang tergambar dari semakin meningkatnya jumlah BUMN yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. 4) Pengalaman Usaha (Corporate Experience) BUMN Jika dilihat secara seksama, hampir seluruh BUMN lahir pada awal kemerdekaan Indonesia bahkan ada beberapa BUMN yang merupakan hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda. Dengan usia yang sudah sedemikian lama, BUMN seharusnya memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan swasta lain yang belum begitu lama berdiri. Pengalaman adalah salah satu nilai tambah yang sangat penting bagi perusahaan terutama untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Pemahaman yang mendalam tentang nature of business menjadi salah satu kunci agar suatu perusahaan mampu berkembang dan bisa menjawab setiap tantangan zaman. Namun patut diperhatikan juga bahwa, pengalaman usaha BUMN tersebut harus selalu diiringi dengan inovasi dan kreativitas usaha sehingga BUMN akan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. 5) Profesionalisme SDM Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber SDM yang berkualitas terdapat di BUMN. Perbaikan sistem remunerasi yang semakin berkeadilan dan berbasis kinerja semakin mendorong peningkatan profesionalisme SDM BUMN. Ketatnya pengawasan dalam pengelolaan BUMN juga semakin mendorong peningkatan integritas SDM BUMN. Mekanisme penetapan pengurus BUMN yang semakin transparan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

21

dan mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dan integritas semakin mendorong persaingan SDM BUMN untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta semakin prudent dalam setiap pengambilan keputusan. 3. Permasalahan a. Tantangan Internal Tantangan internal yang dihadapi Kementerian BUMN yaitu terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan Menteri BUMN yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga terkait dengan masih belum sinkronnya proses birokrasi Kementerian BUMN sebagai lembaga pemerintah dengan proses pembinaan BUMN. Hal tersebut tergambar dari tantangan internal berupa: 1) Kapasitas dan Kewenangan Sesuai PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan kepada Menteri Negara BUMN, tidak semua kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Beberapa hal yang tidak dilimpahkan kepada Menteri BUMN adalah: a) Penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan; b) Pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam Persero dan Perum yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam Perjan; c) Pendirian Persero, Perum, atau Perjan dan perubahan bentuk hukum Perjan. d) Dengan adanya pengecualian tersebut, Menteri Keuangan masih merupakan ultimate shareholder bagi BUMN yang dapat membuat business process yang seharusnya dapat berjalan lebih cepat justru memakan waktu yang lebih lama dan kurang efektif, khususnya dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi (rightsizing) BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008. 2) Reformasi Birokrasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/15/M. PAN/7/208 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014

22


serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, seluruh instansi/lembaga Pemerintah diwajibkan untuk melaksankan reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Terkait dengan hal tersebut, Kementerian BUMN pada dasarnya telah mulai melaksanakannya sejak tahun 2007 yang dimulai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap jabatan di Kementerian BUMN. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan tersebut, maka pada tahun 2009 secara khusus telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Negara BUMN dan beberapa tim lain guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN. Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah menghasilkan beberapa output antara lain Standard Operating Procedure aktivitas Kementerian BUMN, kode etik, dan manajemen SDM. Khusus mengenai organisasi, Kementerian BUMN merencanakan akan melakukan perampingan dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja sehingga dapat mempercepat business process. Selain itu, hal tersebut juga disesuaikan dengan rencana rightsizing BUMN yang diarahkan pada perampingan jumlah BUMN untuk mendapatkan jumlah BUMN yang paling ideal dan optimal. 3) Tata Laksana Kerja Kementerian BUMN Hasil analisa beban kerja Kementerian BUMN yang dilakukan pada tahun 2007, diperoleh hasil rata-rata pemakaian jam kerja sebesar 60,14% dari jam kerja standar. Hal ini berarti bahwa SDM yang dimiliki oleh Kementerian BUMN belum diberdayakan secara optimal. Kondisi ini merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian dari internal Kementerian BUMN. Aspek lain yang perlu diperbaiki di Kementerian BUMN antara lain meliputi konsolidasi internal untuk mengoptimalkan rencana kerja dan anggaran, serta pembuatan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tatalaksana pekerjaan (alur kerja) di Kementerian BUMN. 4) Sarana dan Prasarana Saat ini Kementerian BUMN sedang mempersiapkan sistem informasi sebagai salah satu pendukung percepatan bisnis proses dan administrasi. Terdapat lima portal yang dapat digunakan yaitu (1) portal publik sebagai sarana penyampaian informasi dari Kementerian BUMN kepada publik; (2) Executive Information System (EIS) sebagai bagian dari decision support system para pimpinan di Kementerian BUMN; (3) Office Automation (OA) yang digunakan oleh internal Kementerian BUMN untuk mengurangi konsumsi waktu dalam penyelenggaraan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

23

kegiatan rutin administratif; (4) portal Aset sebagai basis data dalam rangka upaya identifikasi dan optimalisasi aktiva tetap yang dimiliki oleh BUMN; dan (5) portal Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai basis data potensi SDM yang dimiliki oleh BUMN serta dapat dipergunakan untuk keperluan penjaringan calon Direksi BUMN. 5) Fleksibilitas Pengelolaan Dana APBN Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian BUMN yang disediakan dari APBN saat ini hanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional Kementerian BUMN dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan BUMN. Alokasi kebutuhan dana APBN yang dapat digunakan untuk pelaksanaan restrukturisasi BUMN saat ini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kebijakan PMN pun dibatasi hanya diberikan kepada BUMN yang melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah seperti halnya KUR. Sementara itu, selama ini BUMN telah memberikan sumbangan kontribusi kepada APBN melalui dividen yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Di masa mendatang Kementerian BUMN seharusnya dapat memanfaatkan sebagian setoran dividen BUMN untuk digunakan sebagai dana restrukturisasi (pembentukan BUMN Fund). Optimalisasi sumber daya yang dimiliki tersebut akan diarahkan untuk penciptaan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pembinaan BUMN. b. Tantangan Eksternal Setidaknya terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMN: 1) Ketidakharmonisan Peraturan Perundang-Undangan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN selain tunduk pada UU BUMN, juga harus mengikuti UU Perseroan Terbatas, paket UU bidang Keuangan Negara, paket UU bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, serta peraturan perundang-undangan sektoral yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan operasional BUMN saling berbenturan dengan peraturan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan penafsiran yang akan berpengaruh terhadap kepastian hukum di bidang pengurusan, pengawasan dan pembinaan BUMN.

24

Di samping itu, gencarnya desentralisasi dan otonomi daerah membawa euforia yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung


terhadap kegiatan usaha BUMN di daerah. Persepsi Pemerintah Daerah yang masih menganggap BUMN sebagai institusi publik memunculkan kebijakan-kebijakan yang justru sering menghambat BUMN untuk beroperasi sebagaimana layaknya korporasi.

Tantangan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah Kementerian BUMN tidak lagi merupakan Kementerian yang memonopoli pembinaan BUMN, mengingat adanya badan lain yang menyerupai BUMN yang tidak di bawah pembinaan BUMN. Badan tersebut berupa Badan Layanan Umum (BLU), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha Milik Negara lain yang baru dibentuk. Keberadaan badan-badan ini merupakan faktor pemicu bagi Kementerian BUMN untuk berprestasi lebih baik lagi.

Upaya pembinaan dan pengawasan BUMN juga tidak dapat dilepaskan dari isu deregulasi sektoral. Beberapa BUMN yang selama ini menikmati fasilitas perlindungan usaha dari pemerintah harus mulai berbenah dan meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi persaingan usaha. Ke depan, diperlukan adanya harmonisasi kebijakan baik dengan para pengambil kebijakan pada tataran pusat (nasional) maupun dengan pemerintah daerah. a) Perkembangan Ekonomi Makro Sebagai entitas yang bergerak di dunia usaha, perkembangan BUMN sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik nasional, regional dan global. (1) Fiskal Kinerja BUMN dipengaruhi oleh risiko fiskal. Beberapa hal yang mempengaruhi risiko fiskal bagi BUMN dividen BUMN, privatisasi BUMN, dan pungutan pajak ekspor dan retribusi daerah. Dividen merupakan bagian dari laba bersih BUMN yang diberikan kepada pemegang saham. Untuk saham milik Negara, dana hasil dividen seluruhnya disetorkan secara langsung ke Kas Negara. Besar kecilnya prosentase rasio atas laba bersih berpengaruh juga terhadap besar kecilnya arus kas perusahaan dan penguatan modal BUMN di dalam meningkatkan kinerja.

Privatisasi BUMN adalah dengan melepas sebagian saham ke publik (Initial Public Offering/IPO) melalui pasar modal. Pada masa lalu, langkah BUMN untuk mendapatkan dana murah RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

25

di pasar modal dipergunakan untuk menutup defisit APBN, sehingga BUMN yang melakukan IPO, tidak mendapatkan dana murah. Mengingat tidak ada dana segar yang masuk ke perusahaan, maka hal ini berpengaruh terhadap kinerja BUMN. Oleh karena itu, privatisasi BUMN di masa mendatang, diharapkan sebagian besar atau seluruh hasil privatisasi dipergunakan untuk penguatan dan peningkatan modal kerja perusahaan.

Terkait, pungutan pajak ekspor dan retribusi daerah, banyak pungutan yang terjadi dibebankan kepada perusahaan/ BUMN, seperti pajak hasil perkebunan seperti Pajak Ekspor (PE) untuk sawit dan juga berbagai pungutan retribusi daerah yang menjadi beban bagi perusahaan/BUMN dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

(2) Moneter Sebagai salah satu pelaku ekonomi, BUMN sangat dipengaruhi oleh kondisi moneter dalam negeri, terutama kestabilan nilai tukar rupiah. Pengaruh tersebut akan semain besar bagi BUMN yang banyak melakukan transaksi mata uang asing. Untuk meminimalisasi pengaruh dari fluktuasi nilai tukar rupiah, BUMN dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, dan menjaga agar tidak berlebihan dalam melakukan transaksi yang melibatkan mata uang asing. (3) Harga Komoditas Salah satu faktor yang berpengaruh pada pencapaian kinerja keuangan BUMN adalah harga komoditas yang dihasilkan. Kecenderungan harga komoditas yang semakin membaik, harus mampu dimanfaatkan oleh BUMN untuk meningkatkan laba perusahaan. Namun di sisi lain apabila terjadi penurunan harga komoditas secara umum, BUMN harus mampu merespons dengan baik untuk meminimalisasi penurunan laba. Perubahan harga komoditas yang sangat sensitif terhadap kinerja BUMN adalah minyak bumi, tambang, CPO, gas dan gula. Bagi BUMN penghasil komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti gula dan minyak goreng, selain mengejar keuntungan, BUMN tersebut juga harus mampu menjadi instrumen negara untuk menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen akhir.

26


(4) Perekonomian Dunia Mengingat bahwa perekonomian Indonesia merupakan bagian dari ekonomi dunia, maka setiap perkembangan ekonomi dunia bepengaruh pada kinerja BUMN. Meskipun masih dibayang-bayangi resesi ekonomi yang melanda Amerika dan Eropa terutama terkait kondisi ekonomi Yunani dan harga minyak yang cenderung naik, kondisi ekonomi Asia masih menunjukan perkembangan yang positif yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Cina dan India. Perbaikan ekonomi global terutama Asia harus dapat dimanfaatkan oleh BUMN untuk meningkatkan kinerjanya guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. b) Penegakan Hukum Aset BUMN merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan dan telah menjadi aset korporasi. Oleh karena itu, pengelolaan aset BUMN tunduk kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta UU sektoral lain. Oleh beberapa pihak, sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, aset BUMN ditafsirkan sebagai aset negara, sehingga bila terjadi kerugian korporasi BUMN maka beberapa pihak tersebut sering mengartikan sebagai kerugian negara.

Perlunya kejelasan dan kepastian hukum atas definisi aset BUMN tersebut, yang secara nyata aset BUMN merupakan aset korporasi dan tidak tunduk pada UU Keuangan Negara. Oleh karena itu, kepastian hukum atas aset BUMN ini dapat menjadi pintu bagi penegakan hukum yang baik di BUMN serta memberi kepastian bagi aktivitas manajemen BUMN di dalam perannya mengembangkan aset BUMN agar lebih produktif lagi.

c) Persaingan Usaha Salah satu pertimbangan agar usaha bisnis BUMN dapat berjalan dengan baik dan meningkat adalah mengevaluasi pesaing/ kompetitor secara sehat. Analisis ini penting dilakukan agar langkah usaha dapat dijalankan dengan lebih terukur dan berhasil. Apabila beberapa BUMN akan dilakukan restrukturisasi dalam arti merger atau penggabungan usaha, maka perlu mempertimbangkan secara seksama dampak dari sisi analisis persaingan usaha. Walaupun program merger dari sisi economic of sales dan leverage sangat menguntungkan BUMN, namun dari sisi persaingan usaha, langkah RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

27

ini dapat membatasi atau mengurangi kemampuan BUMN. Oleh karena itu, faktor persaingan usaha yang sehat menjadi faktor kunci bagi BUMN agar lebih efisien di dalam ikut berkompetisi dan menjadi salah satu pertimbangan program merger atau penggabungan usaha agar merger ini dapat dilaksanakan sesuai target yang diharapkan. d) Pelaksanaan Otonomi Daerah Meskipun telah mulai diterapkan sejak tahun 1999, namun masih banyak persepsi yang keliru dari pemerintah daerah terhadap konsep otonomi daerah yang diharapkan. Sebagian pemerintah daerah masih menuntut penerimaan yang lebih dari BUMN sehingga menimbulkan terbitnya regulasi tambahan tentang pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh BUMN. Selain itu juga muncul keinginan dari pemerintah daerah untuk turut serta mendapatkan hak atas pembagian laba BUMN serta keinginan untuk turut serta mengelola BUMN yang berada di wilayahnya.

Pemahaman yang keliru tersebut telah memberikan beban tambahan bagi BUMN dalam menjalankan usahanya di daerah sehingga BUMN tidak dapat bergerak secara leluasa dalam mengembangkan usaha di daerah. Selain itu, pemahaman tersebut juga telah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah menjadi lebih defensif terkait dengan hak pengelolaan atas lahan milik BUMN, sehingga terdapat beberapa BUMN yang mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan HGU dan HPL di beberapa lahan milik BUMN. Hal yang sama juga berlaku pada perpanjangan kuasa pertambangan.

e) Tuntutan Tata Kelola yang Baik (“Good Governance”) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER-15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang menitikberatkan pada penatakelolaan birokrasi yang efektif dan efisien. Kementerian BUMN sebagai salah satu instansi pemerintah wajib memenuhi ketentuan tersebut. Menjadikan organisasi Kementerian BUMN yang efektif dan efesien yang akan meningkatkan kualitas pembinaan kepada BUMN. Terdapat

28


sebagian BUMN yang belum menerapkan mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik.

Dengan demikian, salah satu tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat luas terkait terealisasinya prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Kementerian BUMN memiliki komitmen yang kuat untuk terus memacu implementasi GCG pada BUMN secara berkesinambungan. Penatakelolaan perusahaan yang baik akan mengurangi asimetri informasi antara pengurus perusahaan dengan pihak luar, dan tentunya akan menciptakan kepercayaan publik secara lebih luas yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan usaha.

Setelah reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik pada BUMN dapat diterapkan, maka tantangan berikutnya adalah peningkatan profesionalisme dan integritas pengurus BUMN. Tantangan yang harus dihadapi adalah memantapkan mekanisme seleksi pengurus BUMN (Direksi dan Dewan Komisaris) dan pengukuran kinerja pada pengurus BUMN melalui penerapan Key Performance Indicators (KPI). Selanjutnya untuk meningkatkan motivasi pengurus BUMN yang professional, dibutuhkan penyesuaian sistem remunerasi yang dapat menciptakan suatu sistem penghasilan yang seimbang dengan tanggungjawab yang diberikan serta menyesuaikan dengan sistem penghasilan di sektor usaha sejenis.

Oleh karena itu, penetapan penghasilan dilakukan dengan memperhatikan faktor pencapaian target (KPI), tingkat kesehatan, kemampuan keuangan, tingkat inflasi, perbandingan dengan sektor usaha sejenis, dan faktor lain yang relevan.


29

30


2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Kementerian BUMN sesuai dengan tugas dan fungsinya diharuskan dapat mendorong BUMN untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Untuk itu, Kementerian BUMN menetapkan visi dan misi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan program dan kegiatan. Peta Strategi Kementerian BUMN 2010-2014 dapat terlihat sebagaimana Gambar 2.

PEMBINA BUMN YANG PROFESIONAL UNTUK MENINGKATKAN NILAI BUMN

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SS 1 Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional

SS 2 Peningkatan Nilai BUMN

SS 3 Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan KBUMN

SS 4 Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan independensi pengelolaan BUMN

SS 5 Peningkatan belanja modal BUMN

SS 6 Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SS 7 Pelaksanaan riset/kajian bisnis korporasi

SS 8 Terwujudnya proses bisnis KBUMN yang efektif

SS 9 Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar

SS 10 Terlaksananya penyusunan dari harmonisasi peraturan perundang-undangan

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

SS 11 Peningkatan kinerja SDM

SS 12 Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

SS 13 Pengembangan sistem informasi yang modern

SS 14 Terlaksananya reformasi birokrasi

FINANCIAL PERSPECTIVE

SS 15 Penyediaan anggaran berbasis kinerja

SS 16 Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

Gambar 2. Peta Strategi Kementerian BUMN


31

A. VISI Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dalam masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945, serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003, maka Kementerian BUMN menetapkan Visi sebagai berikut: “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN”. B. MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional 3. Meningkatkan kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional. C. TUJUAN 1. Mewujudkan Kementerian BUMN yang Profesional Dalam merealisasikan visi dan misi Kementerian BUMN, BUMN tentunya akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Untuk itu, diperlukan adanya Kementerian BUMN yang akan melakukan proses koordinasi, harmonisasi dan pengawasan dalam pengurusan BUMN secara efektif dan efisien sehingga BUMN dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian BUMN haruslah diperkuat dengan standar yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya melalui pemahaman yang komprehensif atas BUMN, serta adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan. 2. Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMN yang Optimal kepada Ekonomi Nasional

32

Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya b. mengejar keuntungan c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.


Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan BUMN diarahkan untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu optimalisasi kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional. D. SASARAN STRATEGIS 1. Perspektif Stakeholders No

SS

IKU

SS1

:

Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional

• Jumlah pajak BUMN • Jumlah dividen BUMN • Persentase penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan • Jumlah mitra binaan

SS2

:

Peningkatan nilai BUMN

• Pertumbuhan aset BUMN • Pertumbuhan ekuitas BUMN • Jumlah privatisasi BUMN

SS3

:

Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN

Nilai indeks kepuasan BUMN

SS4

:

Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi pengelolaan BUMN

Nilai rata-rata GCG BUMN

SS5

:

Peningkatan belanja modal BUMN

• Jumlah belanja modal

SS6

:

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN

• Rata-rata RoA BUMN • Rata-rata RoE BUMN

2. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process) No

SS

IKU

SS7

:

Pelaksanaan riset/kajian

Jumlah riset/kajian

SS8

:

Terwujudnya proses bisnis KBUMN yang efektif

• Persentase pelaksanaan RUPS tepat waktu • Persentase penetapan Direksi BUMN tepat waktu • Persentase penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tepat waktu • Persentase ketersediaan kontrak kinerja Direksi BUMN • Persentase ketersediaan kontrak kinerja Dewan Komisaris/Pengawas BUMN

SS9

:

Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar

Skor SAKIP


33

No SS10

SS :

Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundangundangan

IKU Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut

3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) No

SS

IKU

SS11

:

Peningkatan kinerja SDM

• Rata-rata pencapaian target IKU • Indeks kepuasan pegawai

SS12

:

Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sarana dan prasarana kerja

SS13

:

Pengembangan sistem informasi yang modern

Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi

SS14

:

Terlaksananya reformasi birokrasi

Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi

4. Perspektif Keuangan (Financial) No

34

SS

IKU

SS15

:

Penyediaan anggaran berbasis kinerja

Persentase penyerapan anggaran

SS16

:

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

Tingkat Opini BPK


3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai instrumen negara, pengelolaan dan operasionalisasi BUMN tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah pada periode 2010–2014. A. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL Arah kebijakan nasional Kementerian BUMN ditujukan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional tahun 2010–2014. Beberapa program prioritas nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN antara lain: 1. Bidang Ekonomi

Dari 11 program prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan, terdapat 9 (sembilan) program prioritas yang terkait dengan Kementerian BUMN dan BUMN, yaitu: a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Arah kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekruitmen, pendidikan, penempatan, promosi dan mutasi PNS, serta percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan, khususnya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN. b. Kesehatan Arah kebijakan nasional di bidang kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah penerapan asuransi kesehatan nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012– 2014. c. Penanggulangan Kemiskinan Arah kebijakan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah mendukung distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2012.


35

d. Ketahanan Pangan Arah kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah: 1) Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. 2) Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. 3) Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. 4) Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. e. Infrastruktur Arah kebijakan nasional di bidang infrastruktur yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah: 1) Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini. 2) Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012. 3) Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik (MRT dan Monorail) Jakarta selambat-lambatnya 2014. f. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Arah kebijakan nasional di bidang iklim investasi dan iklim usaha yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi, serta beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor dan ekspor. g. Energi Arah kebijakan nasional di bidang energi yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah:

36


1) Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya. 2) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014. 3) Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, dan nuklir secara bertahap. 4) Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya. 5) Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar. h. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Arah kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah dalam hal perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan. i.

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Arah kebijakan nasional di bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim.

2. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Arah kebijakan nasional di bidang politik, hukum dan keamanan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah dan pemberdayaan industri strategi pertahanan. 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Arah kebijakan nasional di bidang kesejahteraan rakyat yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah melakukan konsolidasi akses transportasi manca negara dan dalam negeri, terutama ke 10 tujuan pariwisata Indonesia dan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014

37

B. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN BUMN Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian BUMN terdiri dari: (1) arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN dan (2) arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Kementerian BUMN

Arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN sebagai institusi pembina BUMN adalah Reformasi Birokrasi. Kementerian BUMN sebagai unsur pelaksana pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut. Oleh karena itu, institusi Kementerian BUMN harus didukung oleh perangkat dan sumber daya yang memadai, salah satunya adalah sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, serta berdedikasi tinggi dalam mewujudkan rencana dan program kerja serta mampu mengemban amanat UndangUndang tersebut. Untuk mendukung proses reformasi birokrasi, diperlukan adanya dukungan dari infrastruktur teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dewasa ini telah membawa perubahan dalam pengelolaan administrasi negara maupun dunia usaha. Revolusi tersebut jika tidak dimanfaatkan akan menjadi ancaman bagi setiap organisasi, namun sebaliknya dengan pemanfaatan yang optimal akan membawa manfaat yang besar bagi organisasi. Persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN sedang dalam proses finalisasi segala persyaratan sebagaimana yang berlaku di Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, bahkan hampir semua pejabat struktural sudah mengikuti fit and proper test oleh lembaga independen. Langkah-langkah yang memerlukan perhatian dalam finalisasi reformasi birokrasi, antara lain: a. Mempercepat penyelesaian seluruh dokumen persyaratan reformasi birokrasi. b. Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pelaksanaan. c. Mempersiapkan mekanisme rekruitmen pegawai Kementerian BUMN yang baru untuk menutupi kekurangan SDM keahlian tertentu. d. Mempercepat proses penetapan status pegawai Kementerian BUMN sebagai pegawai tetap Kementerian karena sampai saat ini status pegawai masih status dipekerjakan dari berbagai Kementerian/Lembaga lain. e. Menyiapkan perangkat pelaksana penilaian Key Performance Indicators (KPI) pegawai.

38


Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan, terdiri dari: a. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Kementerian BUMN. b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kementerian BUMN. c. Meningkatkan implementasi Good Corporate Governance Kementerian BUMN. 2. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Pembinaan BUMN

Arah kebijakan utama terkait dengan pembinaan BUMN adalah rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan.

Rightsizing adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN menuju jumlah yang ideal berdasarkan 2 prinsip utama yaitu (i) perlu tidaknya kepemilikan Negara mayoritas dipertahankan pada BUMN tertentu dan (ii) jenis tindakan yang akan dilakukan. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah kondisi kinerja BUMN saat ini yang ±90% didominasi hanya oleh 25 BUMN saja.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan perlu tidaknya kepemilikan Negara mayoritas pada BUMN, antara lain: • • • • • • •

Amanat pendirian oleh peraturan perundang-undangan Mengemban tugas Public Service Obligation Terkait erat dengan pertahanan dan keamanan Negara Melakukan konservasi alam/budaya Berbasis sumber daya alam Padat karya Penting bagi stabilitas ekonomi/keuangan Negara

Kebijakan rightsizing dilaksanakan melalui 5 jenis tindakan, yaitu: a. Stand alone b. Merjer/konsolidasi c. Holding d. Divestasi e. Likuidasi

“Skenario pelaksanaan rightsizing BUMN tahun 2012–2014 adalah rightsizing antara lain Sektor Perkebunan, Kehutanan, Farmasi, Aneka Industri, Percetakan, Pengerukan, dan Konstruksi sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2012 menjadi ±114 BUMN. Pada tahun 2013, akan dilakukan rightsizing antara lain pada Sektor Pertanian, Energi, Percetakan, Angkutan Darat, Konsultan Konstruksi, Logistik, dan Jasa Penilai sehingga jumlah BUMN akan menjadi ±104 BUMN. Selanjutnya, pada tahun 2014, akan dilakukan rightsizing antara


39

lain pada Sektor Jasa Lainnya, Kertas, Dok dan Perkapalan, Industri Berbasis Teknologi, Angkutan Darat, dan Asuransi, sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan menjadi ±91 BUMN”.

Kebijakan rightsizing secara lengkap dan menyeluruh dituangkan dalam Master Plan 2010–2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN ini.

Selain rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, arah kebijakan lain yang diambil adalah: a. Memantapkan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional, transparan dan obyektif b. Penetapan peraturan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan/ atau Capital Market Protocol c. Penerapan Good Governance dan Good Corporate Governance d. Peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMN e. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum f. Peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional g. Privatisasi BUMN untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Penerapan sistem informasi manajemen Kementerian BUMN b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas talent management untuk pimpinan/ direksi BUMN c. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dan pengendalian BUMN d. Meningkatkan upaya peningkatan nilai BUMN melalui upaya “creating value strategy” e. Meningkatkan implementasi GCG dan sistem manajemen kinerja di BUMN f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan investasi BUMN g. Meningkatkan peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan UMKM h. Meningkatkan kualitas dividen yang diterima Pemerintah dengan mempertimbangkan besaran investasi BUMN dalam mendukung pertumbuhan usaha BUMN i. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. j. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan pangsa pasar BUMN dalam setiap sektor industri atau jasa yang dimasuki k. Meningkatkan daya saing BUMN di pasar domestik dan internasional l. Meningkatkan efisiensi BUMN

40


m. Meningkatkan total pendapatan BUMN n. Meningkatkan nilai dan kekayaan BUMN

Untuk mencapai jumlah BUMN yang ideal yang dapat memaksimalkan nilai BUMN dan memberikan manfaat optimal bagi Negara, akan dilakukan restrukturisasi/ rightsizing BUMN.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, berbagai upaya dilaksanakan guna mengatasi tekanan dan tuntutan agar maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana tersebut dalam UU BUMN dapat tercapai. Upaya pokok yang dilakukan Kementerian BUMN sebagai instansi yang mendapatkan tugas untuk melakukan pembinaan BUMN, pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) Program yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian BUMN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian BUMN dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Perencanaan, SDM, dan Pengelolaan Keuangan; (2) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Hukum dan Bantuan Hukum; (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Pelayanan Administrasi dan Humas; (4) Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN.

2. Program Pembinaan BUMN

Program ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi Kementerian BUMN dalam pembinaan BUMN yang terdiri dari: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini, antara lain: (1) restrukturisasi dan profitisasi BUMN; (2) restrukturisasi dan pengembangan usaha; (3) pendayagunaan aset dan sinergi; (4) pembinaan kemitraan dan bina lingkungan; (5) riset dan sistem informasi.


41

42


4

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2012–2014 ini akan menjadi pedoman bagi Kementerian BUMN dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembinaan BUMN. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan pembinaan BUMN akan lebih terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan dalam usaha-usaha untuk menciptakan BUMN yang sehat, berkinerja baik dan memiliki daya saing yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan Negara Indonesia. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal menuntut Kementerian BUMN untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan proses pembinaan BUMN. Perubahan tersebut harus dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan guna memperkuat sistem pembinaan BUMN yang selama ini sudah dijalankan. Berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan hanya akan menjadi catatan belaka tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh elemen Kementerian BUMN sesuai dengan tugas dan kewenangannya masingmasing. Dukungan, kerja sama, dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama.


43

44


LAMPIRAN 1 TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2012–2014 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


45

46



47

PROGRAM

(2)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN BUMN

No.

(1)

A

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah rancangan peraturan perundangundangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut Skor SAKIP

Persentase penyerapan anggaran Tingkat Opini BPK Nilai indeks kepuasan BUMN

Terlaksananya reformasi birokrasi Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundangundangan Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar Penyediaan anggaran berbasis kinerja Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN

Poin

Opini

%

Poin

Peraturan

%

%

Poin

Indeks kepuasan pegawai Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sarana dan prasarana kerja

%

(5)

SATUAN

Rata-rata pencapaian target IKU

(4)

INDIKATOR

Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

Peningkatan kinerja SDM

(3)

OUTCOME

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2012–2014 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

75

WTP

80

55

20

40

100

70

80

(6)

2012

78

WTP

85

60

15

60

100

75

85

(7)

2013

TAHUN

80

WTP

90

65

15

75

100

80

90

(8)

2014

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

(9)

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

48


(2)

PROGRAM PEMBINAAN BUMN

(1)

B

PROGRAM

No.

% % % %

Persentase penetapan Direksi tepat waktu Persentase penetapan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas tepat waktu Persentase ketersediaan kontrak kinerja Direksi BUMN Persentase ketersediaan kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

% %

Rata-rata RoA BUMN Rata-rata RoE BUMN


RpTriliun

Jumlah belanja modal


Kategori

Nilai rata-rata GCG BUMN

BUMN

%

Jumlah privatisasi BUMN

%

Unit

Jumlah mitra binaan

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN

%

Persentase penyaluran dana Program Bina Lingkungan

Persentase pertumbuhan aset BUMN

%

RpTriliun

Jumlah dividen BUMN Persentase penyaluran dana Program Kemitraan

RpTriliun

Jumlah pajak BUMN

Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi



%

Persentase pelaksanaan RUPS tepat waktu

Terwujudnya proses bisnis Kementerian BUMN yang efektif

%

Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi

Pengembangan sistem informasi yang modern

Riset

(5)

SATUAN

Jumlah riset/kajian

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME

17.40

4.25

225

Baik

7

10

10

800,000

60

80

30.8

125

100

100

100

100

100

50

20

(6)

2012

17.50

4.40

240

Baik

7

10

10

850,000

60

80

31.0

135

100

100

100

100

100

60

25

(7)

2013

TAHUN

17.60

4.50

255

Baik

6

10

10

900,000

60

80

32.0

145

100

100

100

100

100

70

30

(8)

2014

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

(9)



49

(2)

1

(3)

OUTPUT

Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan SDM dan Pengelolaan Keuangan

Dokumen perencanaan, tata laksana, pengelolaan keuangan, pembinaan SDM dan pelaporan

% %

% % %

% %

%

%

%

Persentase unit kerja eselon II menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan tahunan (RKA) Persentase unit kerja eselon I dan II memiliki dokumen penetapan kinerja (PK) Persentase unit kerja eselon I dan II yang menyusun LAKIP Persentase unit kerja eselon II yang menyusun laporan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan Pedoman manajemen SDM berbasis kompetensi yang disusun Persentase competency gap (deviasi antara kriteria dan syarat jabatan dengan kompetensi pemegang jabatan) Persentase penyelesaian urusan kepegawaian tepat waktu (kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dll) Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan anggaran

(5)

SATUAN

Persentase unit kerja eselon I dan II menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra)

(4)

INDIKATOR

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA KEMENTERIAN BUMN

(1)

A

PROGRAM

No.

Unit Eselon I: Sekretariat Kementerian BUMN


100

100

100

20

25

100

100

100

100

100

(6)

2012

100

100

100

18

50

100

100

100

100

100

(7)

2013

TAHUN

100

100

100

15

100

100

100

100

100

100

(8)

2014

Biro Perencanaan dan SDM

(9)


50


PROGRAM

(2)

No.

(1)

(3)

OUTPUT

Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN

Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang peraturan perundangundangan, organisasi dan tata laksana, SDM dan keuangan


% Poin %

Persentase dokumen keuangan yang diselesaikan tepat waktu Skor SAKIP Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan LAKIP

Poin

%

Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan SOP Nilai Indeks kepuasan BUMN

%

Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan SDM

Buah

%

Rata-rata penyerapan anggaran unit kerja eselon II

Jumlah draft SOP yang disusun dan/atau direvisi

(5) %

(4)

SATUAN

Persentase usulan revisi anggaran yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR


75

100

40

2

100

55

100

80

100

(6)

2012

78

100

60

2

100

60

100

85

100

(7)

2013

TAHUN

80

100

75

3

100

65

100

90

100

(8)

2014

(9)



51

Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pelayanan dan Bantuan Hukum

Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN

Kajian Kebijakan Pimpinan

3

4

5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Pelayanan Administrasi dan Humas

(2)

(1)

2

PROGRAM

No. (3)

OUTPUT

Kajian Kebijakan

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

Dokumen peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum

Dokumen pelaksanaan pelayanan umum terkait dengan pengelolaan perlengkapan dan tata usaha, urusan dalam dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat dan keprotokoleran


% % % % %

Persentase penerapan manajemen arsip berbasis TIK Persentase penerapan manajemen perpustakaan berbasis TIK Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa Persentase penyelesaian kegiatan kehumasan dan keprotokoleran/persidangan

Kegiatan

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan kepada pejabat dan pegawai Kementerian BUMN dan BUMN

Laporan Laporan

Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inpres no 5 tahun 2004 Monitoring penyerapan anggaran

Kajian

Laporan

Laporan evaluasi LAKIP

Jumlah kajian kebijakan pimpinan

Laporan

Laporan monitoring dan evaluasi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan

LHP

%

Pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan

Jumlah LHP yang disampaikan kepada Menteri Negara BUMN

Kajian

Jumlah Kajian peraturan perundang-undangan terkait BUMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN

Peraturan

%

Persentase pencapaian SLAI sarana dan prasarana

Jumlah rancangan Peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/ dicabut

%

(5)

SATUAN

Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum

(4)

INDIKATOR

3

0

1

1

2

7

7

100

6

20

100

100

100

50

50

100

100

(6)

2012

3

1

1

1

2

7

6

100

6

15

100

100

100

100

100

100

100

(7)

2013

TAHUN

3

1

1

1

2

7

6

100

6

15

100

100

100

100

100

100

100

(8)

2014

Staf Ahli dan Staf Khusus

Inspektorat

Biro Hukum

Biro Umum dan Humas

(9)


52



(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Primer I Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Primer I


Rpjuta

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Primer I


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Industri Primer I Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Industri Primer I

%

Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Industri Primer I



RPJuta

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Primer I

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Industri Primer I

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Primer I

RPJuta

BUMN

Jumlah penetapan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Primer I tepat waktu

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Industri Primer I

BUMN

Jumlah penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Primer I tepat waktu


BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Industri Primer I tepat waktu

Kajian

(5)

SATUAN


(4)

INDIKATOR

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer I

(3)

OUTCOME


Unit Eselon I: Deputi Bidang Usaha Industri Primer


Baik

24.00%

12.50%

1,789,069

5,861,000

3

3

2

0

4

3

(7)

2013

Baik

21.00%

15.00%

1,967,975

6,857,000

3

3

0

1

4

3

(8)

2014

16.62%

7.29%

16.49%

7.87%

17.82%

9.33%

17,373,186 20,847,823 25,017,388

Baik

10.19%

10.06%

1,626,426

4,817,000

9

9

2

8

11

2

(6)

2012

TAHUN

Asdep Bidang Usaha Industri Primer I

(9)



53


(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Primer II Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Primer II


jumlah (Rpjuta)

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Primer II


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Industri Primer II Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Industri Primer II

%

RpJuta

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Industri Primer II Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Industri Primer II

RpJuta

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Industri Primer II




Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Primer II

BUMN

Jumlah penetapan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Primer II tepat waktu Kontrak

BUMN

Jumlah penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Primer II tepat waktu

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Primer II

BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Industri Primer II tepat waktu

Kajian

(5)

SATUAN


(4)

INDIKATOR

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer II

(3)

OUTCOME




7

7

0

0

7

1

(7)

2013

5

5

6

0

5

2

(8)

2014

16.7%

9.8%

957,890

Baik

22%

12%

12,213.00

18.2%

11.2%

1,181,844

Baik

21%

15%

13,434.30

18.3%

12.0%

1,232,809

Baik

21%

14%

14,777.73

772,557.50 849,813.25 934,794.58

12

12

7

0

12

0

(6)

2012

TAHUN

Asdep Bidang Usaha Industri Primer II

(9)


54

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014 % %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Primer III Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Primer III


(Rp. Juta)

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Primer III


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Industri Primer III Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Industri Primer III

%

Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Industri Primer III



Rp. Juta

Kontrak (KPI)

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Primer III

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Industri Primer III

Kontrak (KPI)

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Primer III

Rp. Juta

BUMN

Jumlah penetapan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Primer III tepat waktu

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Industri Primer III

BUMN

Jumlah penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Primer III tepat waktu


BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Industri Primer III tepat waktu


Kajian

(5)

SATUAN

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer III

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME

Baik

(7.72)

(24.29)

2,194,659

3,117,682

6

6

1

1

6

1

(7)

2013

21.59

12.35

26.93

18.77

12,005,743 12,917,922

Baik

18.96

12.99

1,989,581

4,096,799

13

13

7

10

14

0

(6)

2012

TAHUN

21.39

12.83

9,966,165

Baik

11.43

29.44

2,646,379

2,696,052

6

6

0

0

6

0

(8)

2014

Catatan: Tahun 2013: Asumsi Holding Perkebunan sudah selesai di tahun 2012 (PTPN III sebagai Holding) serta PT Sarana Karya sudah diakuisisi oleh PT Wijaya Karya


(2)

(1)

B

PROGRAM

No.



Asdep Bidang Usaha Industri Primer III

(9)



55


(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

SATUAN

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I


Rp. Juta

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I

%

Rp. Juta

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I

Rp. Juta

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I




Kontrak

BUMN

Jumlah penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I tepat waktu

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I

BUMN

Jumlah penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I tepat waktu

Kontrak

BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I tepat waktu


Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I

Kajian

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME

Unit Eselon I: Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur


3

3

2

-

8

2

(6)

2013

3

3

1

1

8

2

(7)

2014

Baik

1.50%

1.50%

2,500,000

Baik

2.00%

2.00%

2,600,000

13.00%

4.00%

15.00%

5.00%

17.00%

6.00%

12,000,000 12,500,000 13,000,000

Cukup

1.00%

1.00%

2,400,000

12,000,000 12,500,000 13,000,000

4

4

6

7

10

2

(5)

2012

TAHUN

Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I

(8)


56



(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

SATUAN

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II


Rp. Juta

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II

%

Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II



Rp. Juta

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II

Rp. Juta

BUMN

Jumlah penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II tepat waktu

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II

BUMN

Jumlah penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II tepat waktu


BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II tepat waktu


Kajian

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME



7

7

1

1

8

2

(6)

2013

7

7

0

5

8

2

(7)

2014

Baik

4.50%

5.50%

8,400,000

Baik

5.00%

6.00%

8,820,000

7.00%

5.00%

7.50%

5.50%

8.00%

6.00%

25,000,000 27,500,000 30,000,000

Baik

4.00%

5.00%

8,000,000

50,000,000 55,000,000 60,000,000

10

10

5

7

11

2

(5)

2012

TAHUN

Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II

(8)



57


(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

SATUAN

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III


Rp. Juta

Pertumbuhan belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III

%

Rp. Juta

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III

Rp. Juta

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III




Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III

BUMN

Jumlah penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III tepat waktu Kontrak

BUMN

Jumlah penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III tepat waktu

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III

BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III tepat waktu


Kajian

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME



12.12

5.66

16,500

Cukup

8.67

13.4

1,450,000

6,540,000

9

9

6

9

13

2

(5)

2012

13.88

6.48

9,200

Baik

31.86

12.2

1,725,000

8,000,000

8

8

8

2

12

2

(6)

2013

TAHUN

17.08

7.17

4,900

Baik

15.32

16.4

2,250,000

10,400,000

7

7

5

3

11

2

(7)

2014

Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III

(8)


58



(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I


Jumlah

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I

%

Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I



Rp. Juta

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I

Rp. Juta

BUMN

Penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I tepat waktu

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I

BUMN

Penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I tepat waktu


BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I tepat waktu


Kajian

(5)

SATUAN

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTPUT

Unit Eselon I: Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik


13.8

4.8

Rp15.429 milyar

75

17.80%

21.10%

4,389,735

2,752,360

5

8

5

5

8

0

(6)

2012

14.4

5.4

Rp18.564 milyar

78

19.10%

24.50%

3,777,754

2,994,840

6

8

6

6

8

0

(7)

2013

TAHUN

15.1

6.0

Rp18.153 milyar

80

21.40%

27.90%

3,251,090

3,275,750

7

8

7

7

8

0

(8)

2014

Asdep Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I

(9)



59


(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

SATUAN

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II


Jumlah

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II

%

Rp. Juta

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II

Rp. Juta

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II




Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II

BUMN

Penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II tepat waktu Kontrak

BUMN

Penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II tepat waktu

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II

BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II tepat waktu


Kajian

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTPUT



15.0

6.9

Rp 15.429 milyar

80

26

33

867

2,740,850

11

11

8

4

11

-

(5)

2012

17.0

7.5

Rp 8.564 milyar

84

15

15

661

3,675,495

11

11

3

1

11

-

(6)

2013

TAHUN

18.5

8.4

Rp 8.153 milyar

87

15

16

700

3,950,567

11

11

4

8

11

-

(7)

2014

Asdep Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II

(8)


60



(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III


Jumlah (Rp. Juta)

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III

%

Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III



Rp. Juta

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III

Rp. Juta

BUMN

Penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III tepat waktu

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III

BUMN

Penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III tepat waktu


BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III tepat waktu


Kajian

(5)

SATUAN

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME



15.80%

4.8%

2,683,926

76

10.00%

10.00%

465,951

5,044,162

19

19

12

4

23

0

(6)

2012

16.00%

5.0%

2,952,319

77

12.00%

15.00%

512,546

5,548,578

19

19

3

8

23

0

(7)

2013

TAHUN

16.70%

5.2%

3,247,550

78

15.00%

20.00%

563,801

6,103,436

19

19

10

4

23

0

(8)

2014

Asdep Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III

(9)



61


(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

Unit Eselon I: Deputi Bidang Usaha Jasa

% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Jasa I Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Jasa I


Rp. Juta

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Jasa I


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Jasa I Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Jasa I

%

Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Jasa I



Rp. Juta

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Jasa I

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Jasa I

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Jasa I

Rp. Juta

BUMN

Penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Jasa I tepat waktu

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Jasa I

BUMN

Penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Jasa I tepat waktu


BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Jasa I tepat waktu


Kajian

(5)

SATUAN

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa I

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME


5

5

100%

100%

9

1

(7)

2013

4

4

100%

100%

9

0

(8)

2014

18.9%

3.0%

4,469,927.4

85.00

16.41%

16.7%

4,910,201.5

19.8%

3.1%

5,351,611.8

85.63

14.13%

16.3%

6,540,529.9

21.6%

3.3%

6,407,295.9

88.50

14.14%

16.3%

8,925,675.9

11,159,510.0 13,532,732.0 16,738,659.1

5

5

100%

100%

9

1

(6)

2012

TAHUN

ROE = EAT/E

ROA = EBT/TA

Asdep Bidang Usaha Jasa I

(9)


62



(2)

(1)

B

PROGRAM

No.


% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Jasa II Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Jasa II


Rp. Juta

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Jasa II


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Jasa II Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Jasa II

%

Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Jasa II



Rp. Juta

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Jasa II

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Jasa II

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Jasa II

Rp. Juta

BUMN

Penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Jasa II tepat waktu

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Jasa II

BUMN

Penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Jasa II tepat waktu


BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Jasa II tepat waktu


Kajian

(5)

SATUAN

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME


23.62

3.62

2,690,516

69.08

88

25.11

401,553

877,036

11

11

2

4

16

0

(6)

2012

15 5 1 11 11

16 3 5 11 11

22.46

3.65

2,861,185

69.45

28

20.77

458,317

22.89

3.70

3,630,178

70.47

21

21.49

527,805

1,141,115

0

0

990,047

(8)

2014

(7)

2013

TAHUN

Asdep Bidang Usaha Jasa II

(9)



63


(2)

(1)

B

PROGRAM

No.


% %

Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Jasa III Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Jasa III


Rp. Juta

Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Jasa III


Kategori

%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Jasa III Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Jasa III

%

Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Jasa III



Rp. Juta

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Jasa III

Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Jasa III

Kontrak

Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Jasa III

Rp. Juta

BUMN

Penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bidang Usaha Jasa III tepat waktu

Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Jasa III

BUMN

Penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Jasa III tepat waktu


BUMN

Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Jasa III tepat waktu


Kajian

(5)

SATUAN

Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa III

(4)

INDIKATOR


(3)

OUTCOME


25.23%

8.32%

1,349,075.0

Baik

13.81%

18.10%

792,598

2,174,229

11

11

10

10

11

2

(6)

2012

Baik

19.02%

14.32%

1,114,997

3,060,585

11

11

11

11

11

3

(8)

2014

25.66%

9.63%

22.15%

12.38%

876,966.0 1,096,352.0

Baik

7.74%

14.31%

942,087

2,587,970

11

11

11

11

11

2

(7)

2013

TAHUN

Asdep Bidang Usaha Jasa III

(9)


64


Kegiatan Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

1

(2)


(1)

B

PROGRAM

No.

Dokumen pelaksanaan restrukturisasi dan privatisasi BUMN

(3)

OUTPUT

Unit Eselon I: Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN

Kajian BUMN Laporan BUMN

Jumlah Rightsizing BUMN Kajian kelayakan PMN pada PMN Privatisasi BUMN sesuai dengan Program Tahunan

(5)

SATUAN

Kajian tentang Rightsizing BUMN

(4)

INDIKATOR


7

1

114

1

(6)

2012

7

1

104

2

(7)

2013

TAHUN

6

1

91

2

(8)

2014

Asdep Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

(9)



65


Kegiatan Pendayagunaan Aset dan Sinergi

2

(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

Dokumen pendayagunaan aset dan sinergi BUMN

(3)

OUTPUT


Penyerapan dana PSO oleh BUMN

%

Laporan

Surat Keputusan

Penyelesaian utang RDI/SLA Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan aset BUMN

PP

Kajian

Pemetaan aset BUMN Penyelesaian status BPYBDS

Surat

(5)

SATUAN

Persetujuan pendayagunaan aset dan sinergi BUMN

(4)

INDIKATOR


100

15

5

9

-

45

(6)

2012

100

10

8

11

1

30

(7)

2013

TAHUN

100

10

10

-

1

30

(8)

2014

Asdep Pendayagunaan Aset dan Sinergi

(9)


66



Kegiatan Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan

3

(2)

(1)

B

PROGRAM

No.

Dokumen pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(3)

OUTPUT


% % % unit

Penyaluran dana Program Kemitraan Penyaluran dana Program Bina Lingkungan Jumlah Mitra binaan

(5)

SATUAN

BUMN yang menerapkan sistem akuntansi PKBL

(4)

INDIKATOR


800.000

60%

80%

100%

(6)

2012

850.000

60%

80%

100%

(7)

2013

TAHUN

900.000

60%

80%

100%

(8)

2014

Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan

(9)



67

Kegiatan Riset dan Sistem Informasi

4

SATUAN

Tersedianya data BUMN pada portal EIS Persentase usulan penghapusbukuan aset yang ditindaklanjuti

Dokumen persetujuan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN

Persentase

Persentase pelaksanaan Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi

Dokumen integrasi antara SI KBUMN dengan SI BUMN

Persentase

Tersusunnya Panduan IT BUMN

Persentase

Persentase

Persentase

Master Plan

Tersusunnya Master Plan Teknologi Informasi Kementerian BUMN

Tersusunnya produk hukum yang mengatur pemisahan tanggung jawab pengisian konten dengan aplikasi Sistem Informasi

Dokumen

Ketersediaan Standar pelayanan sistem informasi (Service Level Agreement)

Dokumen automatisasi proses bisnis di KBUMN

Persentase

Persentase ketersediaan data dan penyajian informasi

Dokumen penyusunan dan pelaksanaan pedoman Sistem Informasi

Riset/Kajian

(4)

INDIKATOR

Jumlah riset/kajian

(3)

OUTPUT

Dokumen riset dan penyajian informasi

*) Pelaksanaan ditargetkan di tahun yang bersangkutan


(2)

(1)

B

PROGRAM

No.



100%

75%

100%*

50%

100%*

100%*

100%*

100%

4

(5)

2012

100%

85%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

4

(6)

2013

TAHUN

100%

90%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

4

(7)

2014

Asdep Riset dan Informasi

(8)


68


LAMPIRAN 2 KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012–2014 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


69

70



71

231,975 221,581 142,683

Total

93,443 5,401 3,828 3,605 4,342 3,464 4,434 3,740 5,173 4,538 3,981 3,320 5,032 7,500 15,241 4,684 15,161 86,681 5,129 4,636 4,450 4,354 3,149 3,167 3,117 3,233 3,026 4,212 4,060 4,193 7,200 14,824 4,170 13,761 64,436 3,010 3,010 3,010 2,969 2,624 7,917 2,833 1,197 1,513 3,010 2,867 3,010 6,526 5,951 2,640 12,348

PROGRAM PEMBINAAN BUMN Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer I Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer II Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer III Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur I Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur II Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur III Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik I Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik II Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik III Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa I Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa II Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa III Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Pendayagunaan Aset dan Sinergi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Riset dan Informasi

B

(5) 138,532 17,445 9,120 100,569 3,269 8,129

(4) 134,900 15,859 7,280 102,536 2,972 6,253

(3)

2014

78,247 14,417 4,729 52,931 1,360 4,810

(2)

2013

TAHUN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN BUMN Peningkatan Kualitas Perencanaan, SDM, dan Pengelolaan Keuangan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Hukum dan Bantuan Hukum Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Pelayanan Administrasi dan Humas Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN Penelaahan Kebijakan Pimpinan

(1)

BASELINE 2012

A

PROGRAM

No.

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2012–2014 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Rp Juta

72


MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents