MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro
2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, serta analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, serta analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 4.1.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.1.2. Meneliti dan mengoreksi konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk dikompilasi; 4.1.3. Membahas konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dengan para Kasubdit dan Direktur Penyusunan APBN; 4.1.4. Menugaskan Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep net outline NK dan RAPBN sesuai hasil pembahasan; 4.1.5. Mengoreksi konsep net outline sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.2.
Menyusun proyeksi anggaran asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam bentuk supporting table (tabel pendukung) I-account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro; 4.2.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat analisis sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.2.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis; 4.2.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.2.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
4.2.6.
Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.2.7. Membahas proyeksi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta unit terkait; 4.2.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN; 4.2.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, unit terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan. 4.2.10. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.3.
Membuat konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.4.
Membuat perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro; 4.4.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.4.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II; 4.4.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.4.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait, serta menyampaikan kepada Direktur APBN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.4.7. Membahas perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait; 4.4.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN ; 4.4.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN, para Kasubdit dan instansi terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.4.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.5.
Membuat konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Semester I dan prognosa semester II asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN.
4.6.
Membuat perkiraan realisasi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan proyeksi anggaran asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro; 4.6.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.6.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi; 4.6.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.6.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat pimpinan, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.6.7. Membahas proyeksi anggaran asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait; 4.6.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
4.6.9.
Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, unit terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkiraan realisasi anggaran asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan proyeksi MTB asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro; 4.8.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.8.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi; 4.8.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.8.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan, 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.8.7. Membahas proyeksi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait; 4.8.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN ; 4.8.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan; 4.8.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Teknis Penyusunan APBN. 4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 4.9.1. Menugaskan para Kepala Seksi menyusun bahan-bahan Sidang Paripurna Kabinet dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN sesuai bidang tugas; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel dan konsep ringkasan bahan sidang yang diajukan oleh para Kepala Seksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 4.10.1. Membahas pembagian tugas dan proses/prosedur/pola penyelesaian jawaban, membuat master pertanyaan dan instansi penjawabnya, serta menentukan bagian penanggungjawab dan tanggal terakhir penyelesaian jawaban; 4.10.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan jawaban sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan sumbangan jawaban dari Instansi terkait; 4.10.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 4.11.1. Menugaskan para Kepala Seksi menyiapkan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus sesuai dengan bidang tugas; 4.11.2. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 4.12.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sesuai bidang tugas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
4.12.2. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 4.13.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun Laporan Berkala Pelaksanaan APBN sesuai dengan bidang tugas; 4.13.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 4.14.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan jawaban dan laporan atas pertanyaan dari lembaga-lembaga keuangan internasional sesuai dengan bidang tugas; 4.14.2. Meneliti dan mengoreksi bahan jawaban dan laporan dari para Kepala Seksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.15. Membuat tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan mengenai permasalahan yang terkait dengan asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro; 4.15.2. Menugaskan para Kepala Seksi terkait untuk menyiapkan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN; 4.16. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama para Kepala Seksi; 4.16.4. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.5. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.17. Menyusun masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 4.17.1. Mempelajari disposisi Direktur Penyusunan APBNN untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.3. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi dan menyusun tanggapan LHP; 4.17.4. Meneliti dan mengoreksi tanggapan LHP tersebut, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Direktur Penyusunan APBN. 5.2. Surat/nota dinas dari direktur/sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.4. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.6. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.7. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.8. Data World Economic Outlook dari IMF 5.9. Data Laporan Badan Pusat Statistik 5.10. Data Laporan Bank Indonesia 5.11. Data Laporan Bappenas 5.12. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.14. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.15. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.16. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.17. Surat dari instansi lain. 5.18. Surat dari lembaga internasional. 5.19. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.20. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep net Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9. 7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Belanja Negara (RAPBN) di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. Tabel pendukung proyeksi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam Nota Keuangan dan Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam Nota Keuangan dan Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tabel pendukung perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Konsep narasi analisis perkembangan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I dan Prognosa Semester II. Tabel pendukung perkiraan realisasi di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Konsep narasi analisis perkiraan realisasi asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas APBN (APBN-P). Tabel pendukung I Account di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan sidang kabinet paripurna dan keterangan pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di bidang keuangan negara di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. Bahan masukan Rencana Strategik, Rencana kerja, RKA-KL, PK, RKT, Penetapan Kinerja (PK) dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Penyusunan APBN. 8.2. Menandatangani surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul permintaan bahan/data masukan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Mengajukan usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Mengajukan usul permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Mengajukan usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan bahan/data yang diminta kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.5. Atas usul permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 4 orang 10.2 Jumlah staff seluruhnya sebanyak 8 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Kasubdit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.4. Para Kasubdit/Kabag di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para Deputi Direktur Bappenas dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
11.7. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih seringnya terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Pembina / IV a Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk. III - Visioning (Level 2) - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 3) - Planning and Organizing (Level 3) - Quality Focus (Level 3) - Continuous Improvement (Level 3) - Stakeholder Focus (Level 2) - Integrity (Level 3) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Managing Others (Level 3) - Relationship Management (Level 2) - Written Communication (Level 3) - Meeting Leadership (Level 2)
15. KEDUDUKAN JABATAN : DIREKTUR PENYUSUNAN APBN
Kasubdit Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro
Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara
Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara I
Kepala Seksi Sektor Eksternal
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II
Kepala Seksi Sektor Riil
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN
Kepala Seksi Sektor Pemerintah
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Keuangan
Sektor
Moneter
dan
Lembaga
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahanbahan konsep outline mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.2.
Menyusun proyeksi sektor moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
4.2.4.
4.2.5. 4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.3.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.4.
Menyusun perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor moneter dan lembaga keuangan bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor moneter dan lembaga keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.5.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.6.
Menyusun perkiraan sektor moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
4.6.8.
Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan yang
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
4.9.2.
digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima; 4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan sektor moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKP atau RPJM di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan tabel-tabel mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala pelaksanaan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai sektor moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama Kepala Subdirektorat dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data Laporan Bank Indonesia. 5.8. Data Laporan Badan Pusat Statistik. 5.9. Data Laporan Bappepam-LK. 5.10. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.14. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.15. Surat dari instansi lain. 5.16. Surat dari lembaga internasional. 5.17. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
5.18. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.19. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor moneter dan lembaga keuangan. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor moneter dan lembaga keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II sektor moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang moneter dan lembaga keuangan atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan sektor moneter dan lembaga keuangan. 7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.5. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 10. DIMENSI JABATAN 10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kepala Subdirektorat lainnya dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN : Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Moneter dan Lembaga Keuangan
Kepala Seksi Sektor Eksternal
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
Kepala Seksi Sektor Riil
Kepala Seksi Sektor Pemerintah
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
1. NAMA JABATAN
: Perumus pada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.2.
Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai sumbersumber moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.3.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
4.3.1. 4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.4.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.5.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;; 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
4.6.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan; 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan; 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.7.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.8.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan; 4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan; 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
4.9.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;; 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan jawaban kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;; 4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data Laporan Bank Indonesia. 5.8. Data Laporan Badan Pusat Statistik. 5.9. Data Laporan Bappepam-LK. 5.10. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.14. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.15. Surat dari instansi lain. 5.16. Surat dari lembaga internasional. 5.17. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang moneter dan lembaga keuangan atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga moneter dan lembaga keuangan. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Rancangan konsep bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Rancangan konsep masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan moneter dan lembaga keuangan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan moneter dan lembaga keuangan 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/c – IV/a S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makroyang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan referensi Budget Outline dari negaranegara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai moneter dan lembaga keuangan yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas bahan penyusunan referensi Budget Outline tersebut bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep outline mengenai moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.2.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.3. Membahas bahan penyusunan sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.3.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.
4.3.4.
Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.4.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.5.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
4.5.4.
Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.6.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.7.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.7.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.7.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.7.4. Menyusun bahan penyusunan konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.8.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung IAccount; 4.8.2. Menelaah bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung IAccount;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
4.8.3.
4.8.4.
4.9.
Membahas bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung IAccount bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
Melakukan penelaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.9.1. Mempelajari penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.9.2. Menelaah penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.9.3. Membahas penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.10. Melakukan penelaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.10.2. Menelaah bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
4.11. Melakukan penelaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.11.2. Menelaah bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.12. Melakukan penelaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.12.2. Menelaah bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.12.3. Membahas bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
4.13.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.2. Menelaah bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.16. Melakukan penelaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
4.16.2. Menelaah penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.17. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data Laporan Bank Indonesia. 5.8. Data Laporan Badan Pusat Statistik. 5.9. Data Laporan Bappepam-LK. 5.10. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
5.12. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.14. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.15. Surat dari instansi lain. 5.16. Surat dari lembaga internasional. 5.17. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang moneter dan lembaga keuangan atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga moneter dan lembaga keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
7.11. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.12. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Rancangan konsep bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Rancangan konsep masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . 7.17. Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan moneter dan lembaga keuangan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan moneter dan lembaga keuangan. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makroyang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan referensi Budget Outline dari negaranegara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai moneter dan lembaga keuangan yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas bahan penyusunan referensi Budget Outline tersebut bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep outline mengenai moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.2.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.3. Membahas bahan penyusunan sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
4.3.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.3.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.3.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.4.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.5.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
4.5.4.
prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.6.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.7.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.7.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.7.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.7.4. Menyusun bahan penyusunan konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.8.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung IAccount; 4.8.2. Menelaah bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
4.8.3.
4.8.4.
4.9.
Account; Membahas bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung IAccount bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
Melakukan penelaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.9.1. Mempelajari penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.9.2. Menelaah penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.9.3. Membahas penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.10. Melakukan penelaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.10.2. Menelaah bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.11. Melakukan penelaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.11.2. Menelaah bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.12. Melakukan penelaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.12.2. Menelaah bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.12.3. Membahas bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 60 -
4.13.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.2. Menelaah bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.16. Melakukan penelaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
4.16.2. Menelaah penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.17. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data Laporan Bank Indonesia. 5.8. Data Laporan Badan Pusat Statistik. 5.9. Data Laporan Bappepam-LK. 5.10. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 62 -
5.12. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.14. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.15. Surat dari instansi lain. 5.16. Surat dari lembaga internasional. 5.17. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang moneter dan lembaga keuangan atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga moneter dan lembaga keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 63 -
7.11. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.12. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Rancangan konsep bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Rancangan konsep masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . 7.17. Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan moneter dan lembaga keuangan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan moneter dan lembaga keuangan. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus
: III/a – III/c : S1 : --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 64 -
13.4. Syarat lainnya
:1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
1.
NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makroyang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai moneter dan lembaga keuangan; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai moneter dan lembaga keuangan; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.2.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk table pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.3.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.3.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 66 -
4.4.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.4.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.5.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.6.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Moneter dan lembaga keuangan; 4.6.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Moneter dan lembaga keuangan; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.7.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Moneter dan lembaga keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 67 -
4.7.2. 4.7.3.
Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Moneter dan lembaga keuangan; Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.8.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan; 4.8.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.9.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.9.1. Mempelajari bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Meneliti bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Mengolah/menabulasi bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.10.2. Meneliti bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 68 -
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Meneliti bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.12.2. Meneliti bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.12.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 69 -
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Meneliti bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data Laporan Bank Indonesia. 5.6. Data Laporan Badan Pusat Statistik. 5.7. Data Laporan Bappepam-LK. 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 70 -
5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Moneter dan lembaga keuangan; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan bidang moneter dan lembaga keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Moneter dan lembaga keuangan dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Hasil pengolahan data konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 7.10. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Moneter dan lembaga keuangan atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Moneter dan lembaga keuangan. 7.11. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Moneter dan lembaga keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 71 -
7.12. Hasil pengolahan data konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 7.13. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Hasil pengolahan data konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Hasil pengolahan data konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Hasil pengolahan data bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Moneter dan lembaga keuangan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Moneter dan lembaga keuangan. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/d – III/b D3 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 72 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makroyang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai moneter dan lembaga keuangan; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai moneter dan lembaga keuangan; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan; 4.3.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 73 -
4.3.3.
Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.4.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Moneter dan lembaga keuangan; 4.6.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Moneter dan lembaga keuangan; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 74 -
4.7.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Moneter dan lembaga keuangan; 4.7.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Moneter dan lembaga keuangan; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan; 4.8.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.9.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.9.1. Mempelajari bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Meneliti bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Mengolah/menabulasi bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 75 -
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.10.2. Meneliti bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Meneliti bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.12.2. Meneliti bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 4.12.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 76 -
4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.13.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Meneliti bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 77 -
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data Laporan Bank Indonesia. 5.6. Data Laporan Badan Pusat Statistik. 5.7. Data Laporan Bappepam-LK. 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Moneter dan lembaga keuangan; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan bidang moneter dan lembaga keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Moneter dan lembaga keuangan dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Laporan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 78 -
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16.
Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. Hasil pengolahan data konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Moneter dan lembaga keuangan atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Moneter dan lembaga keuangan. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Moneter dan lembaga keuangan. Hasil pengolahan data konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Moneter dan lembaga keuangan. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Hasil pengolahan data konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; Hasil pengolahan data konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Hasil pengolahan data bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Moneter dan lembaga keuangan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Moneter dan lembaga keuangan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 79 -
pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/c – III/a D3 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 80 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.I Pada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makroyang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam referensi Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.2.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan data sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai analisis dan proyeksi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.3.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep analisis sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep analisis sektor moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 81 -
4.4.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.5.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.6.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan sektor moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.7.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 82 -
4.8.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.9.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah. 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan data dan bahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data diperlukan dalam penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 83 -
4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 84 -
4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.6. Data Laporan Bank Indonesia. 5.7. Data Laporan Badan Pusat Statistik. 5.8. Data Laporan Bappepam-LK. 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 85 -
7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan hasil pengolahan data bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan hasil pengolahan data konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Bahan hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan hasil pengolahan data bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.10. Bahan hasil pengolahan data konsep Jawaban Pemerintah di bidang moneter dan lembaga keuangan atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan. 7.11. Bahan hasil pengolahan data bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.12. Bahan hasil pengolahan data sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.13. Bahan hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan hasil pengolahan data bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Bahan hasil pengolahan data konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 86 -
7.16. Bahan hasil pengolahan data bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . 7.17. Bahan hasil pengolahan data bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan sektor moneter dan lembaga keuangan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan moneter dan lembaga keuangan. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
Pengatur muda Tk.I(II/b)-Pengatur Tk.I (II/d) D1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 87 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.II Pada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makroyang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Moneter dan lembaga keuangan. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam referensi Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.2.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan data sumber-sumber moneter dan lembaga keuangan; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai analisis dan proyeksi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.3.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 88 -
4.4.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi sektor moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.5.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.6.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan moneter dan lembaga keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
4.7.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.8.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) moneter dan lembaga keuangan dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 89 -
rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.9.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah. 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan data dan bahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data diperlukan dalam penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 90 -
4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang moneter dan lembaga keuangan. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 91 -
4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan; 4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.6. Data Laporan Bank Indonesia. 5.7. Data Laporan Badan Pusat Statistik. 5.8. Data Laporan Bappepam-LK. 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan moneter dan lembaga keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 92 -
7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan hasil pengolahan data bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan hasil pengolahan data konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Bahan hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi moneter dan lembaga keuangan semester I dan prognosa semester II moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang moneter dan lembaga keuangan dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan hasil pengolahan data bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.10. Bahan hasil pengolahan data konsep Jawaban Pemerintah di bidang moneter dan lembaga keuangan atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan moneter dan lembaga keuangan. 7.11. Bahan hasil pengolahan data bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.12. Bahan hasil pengolahan data sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang moneter dan lembaga keuangan. 7.13. Bahan hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang moneter dan lembaga keuangan sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan hasil pengolahan data bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Bahan hasil pengolahan data konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 93 -
7.16. Bahan hasil pengolahan data bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . 7.17. Bahan hasil pengolahan data bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan sektor moneter dan lembaga keuangan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan moneter dan lembaga keuangan. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
Pengatur muda Tk.I(II/b)-Pengatur Tk.I (II/d) D1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 94 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Sektor Eksternal
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahanbahan konsep outline mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.2.
Menyusun proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 95 -
4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.3.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.4.
Menyusun perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 96 -
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.5.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.6.
Menyusun perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 97 -
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 98 -
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima; 4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 99 -
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKP atau RPJM di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan tabel-tabel mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan tabeltabel serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala pelaksanaan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 100 -
4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama Kepala Subdirektorat dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data Laporan Bank Indonesia; 5.8. Data World Economic Outlook dari IMF. 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 101 -
5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.14. Surat dari instansi lain. 5.15. Surat dari lembaga internasional. 5.16. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.17. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.18. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 102 -
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.5. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 103 -
9.6.
Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kepala Subdirektorat lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 104 -
15. KEDUDUKAN JABATAN : Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro
Kepala Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan
Kepala Seksi Sektor Eksternal
Kepala Seksi Sektor Riil
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
Kepala Seksi Sektor Pemerintah dan Pengembangan Model Fiskal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 105 -
1. NAMA JABATAN
: Perumus pada Seksi Sektor Eksternal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.2.
Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai sumbersumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.3.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 106 -
4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.4.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.5.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal;; 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 107 -
4.6.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal;; 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.7.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.8.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 108 -
4.9.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal;; 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan jawaban kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 109 -
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal;; 4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 110 -
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 111 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan Bank Indonesia (BI). 5.8. Data laporan World Economics Outlook dari IMF. 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.14. Surat dari instansi lain. 5.15. Surat dari lembaga internasional. 5.16. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 112 -
7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Rancangan konsep bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Eksternal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 113 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/c – IV/a S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 114 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Sektor Eksternal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan referensi Budget Outline dari negaranegara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas bahan penyusunan referensi Budget Outline tersebut bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep outline mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.2.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.3. Membahas bahan penyusunan sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.3.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 115 -
4.3.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.3.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.4.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.5.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 116 -
4.6.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung IAccount dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.7.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.7.4. Menyusun bahan penyusunan konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.8.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 117 -
4.8.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.9.
Melakukan penelaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.9.1. Mempelajari penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.9.2. Menelaah penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.9.3. Membahas penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.10. Melakukan penelaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.2. Menelaah bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 118 -
4.11. Melakukan penelaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.11.2. Menelaah bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.12. Melakukan penelaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.2. Menelaah bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.3. Membahas bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 119 -
4.13.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.2. Menelaah bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.16. Melakukan penelaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 120 -
4.16.1. Mempelajari penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.2. Menelaah penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.17. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan Bank Indonesia (BI). 5.8. Data laporan World Economics Outlook dari IMF. 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 121 -
5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.14. Surat dari instansi lain. 5.15. Surat dari lembaga internasional. 5.16. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 122 -
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.11. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.12. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Rancangan konsep bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . 7.17. Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Eksternal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 123 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/b – III/d S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 124 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Sektor Eksternal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan referensi Budget Outline dari negaranegara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas bahan penyusunan referensi Budget Outline tersebut bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep outline mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.2.
Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.3. Membahas bahan penyusunan sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan sumber-sumber perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.3.
Membantu melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 125 -
4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.
4.3.4.
Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.4.
Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.5.
Membantu melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 126 -
4.5.4.
Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.6.
Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung IAccount dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.7.
Membantu melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.7.4. Menyusun bahan penyusunan konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.8.
Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 127 -
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.
4.9.
Menelaah bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account; Membahas bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
Membantu melakukan penelaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.9.1. Mempelajari penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.9.2. Menelaah penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.9.3. Membahas penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.10. Membantu melakukan penelaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.2. Menelaah bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 128 -
4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.11. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.11.2. Menelaah bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.12. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.2. Menelaah bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.3. Membahas bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.13. Membantu melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 129 -
4.13.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.14. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.2. Menelaah bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.15. Membantu melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 130 -
4.16. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.2. Menelaah penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.17. Membantu melakukan penelaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 131 -
5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16.
Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Data laporan Bank Indonesia (BI). Data laporan World Economics Outlook dari IMF. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 132 -
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Rancangan konsep bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Eksternal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 133 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/a – III/c S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 134 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Sektor Eksternal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.2.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.3.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 135 -
4.3.2. 4.3.3.
Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.4.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.4.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.5.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.6.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.6.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 136 -
4.6.3.
Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.7.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.8.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.8.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.9.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.9.1. Mempelajari bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Meneliti bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Mengolah/menabulasi bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 137 -
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.2. Meneliti bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Meneliti bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.2. Meneliti bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 138 -
4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Meneliti bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 139 -
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data Laporan Bank Indonesia; 5.6. Data World Economic Outlook dari IMF 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.12. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 140 -
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16.
Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. Hasil pengolahan data konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Hasil pengolahan data bknsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Hasil pengolahan data konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; Hasil pengolahan data konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Hasil pengolahan data bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Eksternal. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Eksternal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 141 -
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/d - III/b : D3 : -: 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 142 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Sektor Eksternal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.3.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 143 -
4.3.3.
proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.4.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.6.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 144 -
4.7.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.8.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.9.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.9.1. Mempelajari bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Meneliti bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Mengolah/menabulasi bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 145 -
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.2. Meneliti bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Meneliti bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.2. Meneliti bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.12.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 146 -
4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.13.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Meneliti bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 147 -
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data Laporan Bank Indonesia; 5.6. Data World Economic Outlook dari IMF 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.12. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 148 -
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16.
Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. Hasil pengolahan data konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Hasil pengolahan data bknsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Hasil pengolahan data konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; Hasil pengolahan data konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Hasil pengolahan data bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Eksternal. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Eksternal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 149 -
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/c - III/a D3 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 150 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.I pada Seksi Sektor Eksternal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya ketersediaan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam referensi Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai Sektor Eksternal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.2.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan data sumber-sumber perkiraan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai analisis dan proyeksi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.3.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep analisis perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 151 -
4.3.2.
Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep analisis perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.4.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.5.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Sektor Eksternal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.6.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan sektor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.7.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 152 -
4.7.1.
4.7.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep analisis perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep analisis perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.8.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.9.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah. 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan data dan bahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data diperlukan dalam penyusunan Jawaban Pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perkembangan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 153 -
perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 154 -
4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.6. Data Laporan Bank Indonesia; 5.7. Data World Economic Outlook dari IMF 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 155 -
6.3.
Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.10. Bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.11. Bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.12. Bahan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.13. Bahan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Bahan konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 156 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Eksternal. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Eksternal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
Pengatur Muda Tk.I (II/b)-Pengatur Tk.I (II/d) D1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 157 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.II pada Seksi Sektor Eksternal
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya ketersediaan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan basis data sektor eksternal dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam referensi Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai Sektor Eksternal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.2.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Rill dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan data sumber-sumber Rill; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai analisis dan proyeksi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.3.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi Rill dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 158 -
4.4.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perkiraan realisasi Rill semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.5.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep analisis perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep analisis perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.6.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.7.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep analisis perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 159 -
4.7.2.
Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep analisis perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.8.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal;
4.9.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Eksternal. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah. 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan data dan bahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Sektor Eksternal.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data diperlukan dalam penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 160 -
4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal. 4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 161 -
4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal; 4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Eksternal. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.6. Data Laporan Bank Indonesia; 5.7. Data World Economic Outlook dari IMF 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 162 -
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.10. Bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.11. Bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.12. Bahan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 7.13. Bahan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Bahan konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Eksternal. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 163 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. . 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Eksternal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
Pengatur Muda Tk.I (II/b)-Pengatur Tk.I (II/d) D1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 164 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Sektor Riil
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai sektor riil yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahanbahan konsep outline mengenai sektor riil; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang sektor riil serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.2.
Menyusun proyeksi sektor riil dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sumber-sumber sektor riil; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 165 -
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.3.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor riil; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data sektor riil; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.4.
Menyusun perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor riil; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor riil bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor riil bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor riil; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 166 -
4.5.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor riil; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.6.
Menyusun perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor riil; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi sektor riil dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor riil; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 167 -
4.7.4.
Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor riil; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data mengenai sektor riil yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor riil. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai sektor riil, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 168 -
Pelaksana; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima; 4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor riil. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai sektor riil; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKP atau RPJM di bidang sektor riil; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan tabel-tabel mengenai sektor riil; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM mengenai sektor riil dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang sektor riil sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala pelaksanaan APBN di bidang sektor riil; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang sektor riil; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi sektor riil serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 169 -
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai sektor riil; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai sektor riil serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor riil. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor riil; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang sektor riil; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama Kepala Subdirektorat dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro untuk menindaklanjuti LHP; 4.13.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.13.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 170 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.8. Data laporan Bappenas. 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.14. Surat dari instansi lain. 5.15. Surat dari lembaga internasional. 5.16. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.17. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.18. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor riil. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor riil. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang sektor riil. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II sektor riil dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 171 -
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12. 7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor riil atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan sektor riil. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor riil. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 172 -
9.5.
9.6.
Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kepala Subdirektorat lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 173 -
15. KEDUDUKAN JABATAN : Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro
Kepala Seksi Moneter dan Lembaga Keuangan
Kepala Seksi Sektor Eksternal
Kepala Seksi Sektor Riil
Kepala Seksi Sektor Pemerintah
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 174 -
1. NAMA JABATAN
: Perumus pada Seksi Sektor Riil
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Riil. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor Riil; 4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor Riil; 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.2.
Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi sektor Riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai sumber-sumber sektor Riil; 4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai sumber-sumber sektor Riil; 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai sumbersumber sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
4.3.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil; 4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil; 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 175 -
4.3.4.
Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.4.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi sektor Riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi sektor Riil semester I dan prognosa semester II; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi sektor Riil semester I dan prognosa semester II; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi sektor Riil semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
4.5.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor Riil Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor Riil Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor Riil Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor Riil Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Riil;; 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.6.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan sektor Riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan sektor Riil; 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan sektor Riil; 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan perkiraan sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 176 -
4.7.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor Riil dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor Riil; 4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor Riil; 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.8.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor Riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor Riil; 4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor Riil; 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
4.9.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor Riil. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor Riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 177 -
4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor Riil; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor Riil; 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil;; 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan jawaban kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor Riil. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor Riil; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor Riil; 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor Riil. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor Riil; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor Riil; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil;; 4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor Riil sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang sektor Riil;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 178 -
4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang sektor Riil; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor Riil. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor Riil; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor Riil; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor Riil. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor Riil; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor Riil; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor Riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 179 -
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan Kepala Seksi Sektor Riil. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Riil. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.8. Data laporan Bappenas 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.14. Surat dari instansi lain. 5.15. Surat dari lembaga internasional. 5.16. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor riil; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor riil. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang sektor riil. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 180 -
7.4.
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12. 7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II sektor riil dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor riil atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga sektor riil. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor riil. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Rancangan konsep bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor riil. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Riil dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 181 -
mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/c – IV/a S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 182 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Sektor Riil
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Riil. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan referensi Budget Outline dari negaranegara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai sektor riil yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas bahan penyusunan referensi Budget Outline tersebut bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep outline mengenai sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.2.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan sumber-sumber sektor riil; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan sumber-sumber sektor riil; 4.2.3. Membahas bahan penyusunan sumber-sumber sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan sumber-sumber sektor riil serta menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.3.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan proyeksi sektor riil dalam rangka penyusunan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan proyeksi sektor riil; 4.3.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan proyeksi sektor riil; 4.3.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan proyeksi sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil;
dan dan dan dan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 183 -
4.3.4.
Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.4.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.5.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan sektor riil semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.6.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 184 -
4.7.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil; 4.7.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil; 4.7.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.7.4. Menyusun bahan penyusunan konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.8.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
4.9.
Melakukan penelaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. 4.9.1. Mempelajari penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.9.2. Menelaah penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.9.3. Membahas penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 185 -
4.10. Melakukan penelaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor riil. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor riil; 4.10.2. Menelaah bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor riil; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.11. Melakukan penelaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor riil. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor riil; 4.11.2. Menelaah bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor riil; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.12. Melakukan penelaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil; 4.12.2. Menelaah bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil; 4.12.3. Membahas bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 186 -
4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.13.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil; 4.14.2. Menelaah bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.16. Melakukan penelaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 187 -
4.16.2. Menelaah penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.17. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Riil. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.8. Data laporan Bappenas 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 188 -
5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.14. Surat dari instansi lain. 5.15. Surat dari lembaga internasional. 5.16. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor riil; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor riil. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang sektor riil. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II sektor riil dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor riil atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga sektor riil. 7.11. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor riil. 7.12. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 189 -
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Rancangan konsep bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . 7.17. Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor riil. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor riil. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Riil dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/b – III/d S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 190 -
1. NAMA JABATAN Riil
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Sektor
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Riil. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan referensi Budget Outline dari negaranegara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai sektor riil yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas bahan penyusunan referensi Budget Outline tersebut bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep outline mengenai sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.2.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan sumber-sumber sektor riil; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan sumber-sumber sektor riil; 4.2.3. Membahas bahan penyusunan sumber-sumber sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan sumber-sumber sektor riil serta menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.3.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan proyeksi sektor riil dalam rangka penyusunan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan proyeksi sektor riil; 4.3.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan proyeksi sektor riil; 4.3.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan proyeksi sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil;
dan dan dan dan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 191 -
4.3.4.
Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.4.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.5.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan sektor riil semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.6.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 192 -
4.7.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil; 4.7.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil; 4.7.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.7.4. Menyusun bahan penyusunan konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.8.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
4.9.
Melakukan penelaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. 4.9.1. Mempelajari penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.9.2. Menelaah penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.9.3. Membahas penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 193 -
4.10. Melakukan penelaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor riil. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor riil; 4.10.2. Menelaah bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor riil; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.11. Melakukan penelaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor riil. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor riil; 4.11.2. Menelaah bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor riil; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.12. Melakukan penelaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil; 4.12.2. Menelaah bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil; 4.12.3. Membahas bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 194 -
4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.13.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil; 4.14.2. Menelaah bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor riil serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.16. Melakukan penelaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 195 -
4.16.2. Menelaah penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.17. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Riil; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Riil. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.8. Data laporan Bappenas 5.9. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 196 -
5.13. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.14. Surat dari instansi lain. 5.15. Surat dari lembaga internasional. 5.16. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor riil; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor riil. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang sektor riil. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor riil Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II sektor riil dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor riil atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga sektor riil. 7.11. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor riil. 7.12. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 197 -
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Rancangan konsep bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . 7.17. Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor riil. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor riil. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Riil dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/a – III/c S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 198 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Sektor Riil
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil. 4.1.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN; 4.1.2. Meneliti bahan dalam rangka penyusunan konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.2.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan proyeksi sektor riil dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan proyeksi sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan proyeksi sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta perkiraan proyeksi sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil..
4.3.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan sektor riil; 4.3.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 199 -
4.4.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan ralisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor riil; 4.4.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta perkiraan proyeksi sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.5.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan Realisasi sektor riil Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang sektor riil; 4.5.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep analisis perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor riil , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.6.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil; 4.6.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep perkiraan proyeksi sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.7.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor riil dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Sektor riil; 4.7.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 200 -
4.7.3.
Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.8.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor riil; 4.8.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor riil dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep proyeksi MTB sektor riil , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.9.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil. 4.9.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.9.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor riil. 4.10.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan sektor riil; 4.10.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan sektor riil dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep jawaban yang berkaitan dengan sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang sektor riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 201 -
4.11.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.11.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep bahan pidato yang berkaitan dengan sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor riil. 4.12.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor riil; 4.12.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.12.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep sumbangan bahan-bahan yang berkaitan dengan sektor, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil; 4.13.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.13.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor riil. 4.14.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor riil; 4.14.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 202 -
4.15.1. Mempelajari bahan yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor riil; 4.15.2. Meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi bahan dan data serta konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari dan meneliti bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Mengolah/mentabulasi bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengolah/mentabulasi data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Riil. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.6. Data laporan Bappenas 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.12. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor riil; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 203 -
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Sektor riil. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Sektor riil dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Sektor riil dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Hasil pengolahan data konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil. 7.10. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Sektor riil atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Sektor riil. 7.11. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Sektor riil. 7.12. Hasil pengolahan data konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Sektor riil. 7.13. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Hasil pengolahan data konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Hasil pengolahan data konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Hasil pengolahan data bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Riil. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor riil. 8.3. Menjaga kerahasian pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 204 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor riil. 9.3. Atas Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Riil dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/d – III/d SLTA -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 205 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Sektor Riil
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Riil. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai sektor Riil; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai sektor Riil; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi sektor Riil dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi sektor Riil; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi sektor Riil; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi sektor Riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil; 4.3.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor Riil semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 206 -
4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.
Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor Riil; Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor Riil; Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor Riil Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor Riil Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor Riil Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor Riil Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor Riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Sektor Riil; 4.6.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Sektor Riil; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang Sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.7.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor Riil dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Sektor Riil; 4.7.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Sektor Riil; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang Sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor Riil dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 207 -
4.8.1. 4.8.2. 4.8.3.
4.9.
Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor Riil; Meneliti bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor Riil; Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor Riil. 4.9.1. Mempelajari bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Meneliti bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Mengolah/menabulasi bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor Riil. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor Riil; 4.10.2. Meneliti bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor Riil; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor Riil, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang sektor Riil. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Meneliti bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor Riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 208 -
4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor Riil; 4.12.2. Meneliti bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor Riil; 4.12.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor Riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor Riil; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor Riil; 4.13.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor Riil. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor Riil; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor Riil; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor Riil. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor Riil; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor Riil; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor Riil dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 209 -
4.16.1. Mempelajari bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Meneliti bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Riil. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Riil. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.6. Data laporan Bappenas 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.12. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor riil; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor riil. 7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Sektor riil. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Sektor riil dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 210 -
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16.
Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Sektor riil dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. Hasil pengolahan data konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Sektor riil atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Sektor riil. Hasil pengolahan data bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Sektor riil. Hasil pengolahan data konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Sektor riil. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Hasil pengolahan data konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; Hasil pengolahan data konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Hasil pengolahan data bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Riil. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor riil. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor riil.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Riil dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 211 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/c – III/a D3 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 212 -
1. NAMA JABATAN Riil
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.I pada Seksi Sektor
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu mengumpulkan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya ketersediaan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Rill. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam referensi Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai Sektor Rill dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.2.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Rill dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan data sumber-sumber Rill; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai analisis dan proyeksi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill;
4.3.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi Rill dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill.
4.4.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perkiraan realisasi Rill semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 213 -
4.4.1. 4.4.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi sektor rill; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi sektor rill dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill;
4.5.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor rill Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill.
4.6.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan sector rill dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan sektor rill; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan Rill dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill;
4.7.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang Sektor Rill dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill.
4.8.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Sektor Rill dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill;
4.9.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor rill.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 214 -
4.9.1.
4.9.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah. Mengumpulkan dan menyajikan data dan bahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Sektor Rill.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Sektor Rill. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data diperlukan dalam penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill; 4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Sektor Rill. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Sektor Rill. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Rill sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 215 -
4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Sektor Rill. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan Sektor Rill. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill; 4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Riil. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 216 -
5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. Data laporan Bappenas Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.12. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor riil; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor riil. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Sektor riil. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Sektor riil dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Sektor riil dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Bahan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil. 7.10. Bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Sektor riil atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Sektor riil. 7.11. Bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Sektor riil. 7.12. Bahan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Sektor riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 217 -
7.13. Bahan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Bahan konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Riil. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor riil. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor riil.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Riil dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
Pengatur Muda Tk.I(II/b)-Pengatur Tk.I(II/d) SLTA -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 218 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji bahan telaahan Tk.II pada Seksi Sektor Riil
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu mengumpulkan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil l dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya ketersediaan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil dalam rangka penyusunan analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Rill. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam referensi Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai Sektor Rill dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.2.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Rill dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan data sumber-sumber Rill; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai analisis dan proyeksi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill;
4.3.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi Rill dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill.
4.4.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perkiraan realisasi Rill semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 219 -
4.4.1. 4.4.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi sektor rill; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi sektor rill dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill;
4.5.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor rill Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill.
4.6.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan sector rill dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan sektor rill; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan Rill dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill;
4.7.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang Sektor Rill dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill.
4.8.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Sektor Rill dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 220 -
4.9.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor rill. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah. 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan data dan bahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Sektor Rill.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Sektor Rill. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data diperlukan dalam penyusunan Jawaban Pemerintah; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill; 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Sektor Rill. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato. 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Sektor Rill. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 221 -
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor Rill sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan berkala; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai penyusunan laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Sektor Rill. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan Sektor Rill. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan dan pendapat; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan dan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill; 4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 222 -
4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Rill. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Riil. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.6. Data laporan Bappenas 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.12. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor riil; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor riil. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang Sektor riil. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Sektor riil dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Sektor riil dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Sektor riil dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Bahan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 223 -
7.10. Bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Sektor riil atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Sektor riil. 7.11. Bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Sektor riil. 7.12. Bahan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Sektor riil. 7.13. Bahan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Sektor riil sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Bahan konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Riil. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor riil. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor riil. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Riil dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
Pengatur Muda Tk.I(II/b)-Pengatur Tk.I(II/d) SLTA --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 224 -
1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 225 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Sektor Pemerintah
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahanbahan konsep outline mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.2.
Menyusun proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 226 -
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5. 4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
Pelaksana; Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.3.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data sektor pemerintah dan pengembanganmodel fiskal; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.4.
Menyusun perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 227 -
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.5.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.6.
Menyusun perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 228 -
4.6.7.
4.6.8.
Ekonomi Makro; Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro; 4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 229 -
dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor pemerintah. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima; 4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKP atau RPJM di bidang sektor pemerintah; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan tabel-tabel mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 230 -
fiskal; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang sektor pemerintah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala pelaksanaan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 231 -
4.16.3. 4.16.4. 4.16.5.
4.16.6.
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama Kepala Subdirektorat dan Para Kepala Seksi; Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro.
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan Bank Indonesia 5.8. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.9. Data laporan Bappenas. 5.10. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.14. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.15. Surat dari instansi lain. 5.16. Surat dari lembaga internasional. 5.17. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.18. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.19. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 232 -
6.3.
pengembangan model fiskal. Buku-buku literatur yang pengembangan model fiskal.
berkaitan
dengan
sektor
pemerintah
dan
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang sektor pemerintah. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 233 -
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro. 8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.5. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 10. DIMENSI JABATAN 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kepala Subdirektorat lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 234 -
diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Risiko Mental :
Tidak ada Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN : Kepala Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro
Kepala Seksi Moneter dan Lembaga Keuangan
Kepala Seksi Sektor Eksternal
Kepala Seksi Sektor Riil
Kepala Seksi Sektor Pemerintah
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Penyaji Bahan Telaahan Tk. II Penata Usaha Tk. I Penata Usaha Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 235 -
1. NAMA JABATAN
: Perumus pada Seksi Sektor Pemerintah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.2.
Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai sumbersumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.3.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 236 -
fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.4.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.5.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;; 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 237 -
4.6.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.7.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.8.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 238 -
4.9.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor pemerintah. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah; 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;; 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan jawaban kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 239 -
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;; 4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang sektor pemerintah; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang sektor pemerintah; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan laporan berkala di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 240 -
dan pengembangan model fiskal; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan Bank Indonesia
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 241 -
5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17.
Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. Data laporan Bappenas. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang sektor pemerintah. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 242 -
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Rancangan konsep bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN . Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 243 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/c – IV/a S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 244 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Sektor Pemerintah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan referensi Budget Outline dari negaranegara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas bahan penyusunan referensi Budget Outline tersebut bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep outline mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.2.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.3. Membahas bahan penyusunan sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 245 -
4.3.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.4.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.5.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 246 -
4.5.4.
Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.6.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.7.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.7.4. Menyusun bahan penyusunan konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.8.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 247 -
4.8.4.
4.9.
sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
Melakukan penelaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.9.1. Mempelajari penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.9.2. Menelaah penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.9.3. Membahas penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.10. Melakukan penelaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor pemerintah. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah; 4.10.2. Menelaah bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.11. Melakukan penelaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 248 -
4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah; 4.11.2. Menelaah bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.12. Melakukan penelaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah; 4.12.2. Menelaah bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah; 4.12.3. Membahas bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.13.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 249 -
4.14.2. Menelaah bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.16. Melakukan penelaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.2. Menelaah penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 250 -
K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.17. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan Bank Indonesia 5.8. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.9. Data laporan Bappenas. 5.10. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.14. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.15. Surat dari instansi lain. 5.16. Surat dari lembaga internasional. 5.17. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 251 -
7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang sektor pemerintah. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 7.11. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 7.12. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Rancangan konsep bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 252 -
7.17. Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/b – III/d S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 253 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Sektor Pemerintah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan referensi Budget Outline dari negaranegara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan referensi Budget Outline; 4.1.3. Membahas bahan penyusunan referensi Budget Outline tersebut bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep outline mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.2.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.3. Membahas bahan penyusunan sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan sumber-sumber sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 254 -
4.3.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.4.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.5.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 255 -
4.5.4.
Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.6.
Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.7.
Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.2. Menelaah bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.3. Membahas bahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.7.4. Menyusun bahan penyusunan konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.8.
Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 256 -
4.8.4.
4.9.
sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
Melakukan penelaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.9.1. Mempelajari penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.9.2. Menelaah penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.9.3. Membahas penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.10. Melakukan penelaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor pemerintah. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah; 4.10.2. Menelaah bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.11. Melakukan penelaahan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 257 -
4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah; 4.11.2. Menelaah bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.12. Melakukan penelaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah; 4.12.2. Menelaah bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah; 4.12.3. Membahas bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.13.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 258 -
4.14.2. Menelaah bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang sektor pemerintah serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.16. Melakukan penelaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.2. Menelaah penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 259 -
K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.17. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Data laporan Bank Indonesia 5.8. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.9. Data laporan Bappenas. 5.10. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.13. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.14. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.15. Surat dari instansi lain. 5.16. Surat dari lembaga internasional. 5.17. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 260 -
7. HASIL KERJA: 7.1. Rancangan konsep bahan Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang sektor pemerintah. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 7.11. Rancangan konsep bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 7.12. Rancangan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Rancangan konsep bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 261 -
7.17. Rancangan konsep bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/a – III/c S1 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 262 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Sektor Pemerintah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan menyiapkan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.2.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 263 -
4.3.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.4.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Laporan pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor pemerintah; 4.4.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor pemerintah; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.5.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.6.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah; 4.6.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang sektor
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 264 -
4.6.3.
pemerintah; Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.7.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.8.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.9.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.9.1. Mempelajari bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah; 4.9.2. Meneliti bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah; 4.9.3. Mengolah/menabulasi bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 265 -
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor pemerintah. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.10.2. Meneliti bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Meneliti bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan sumbangan Rencana Kerja Sektor pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.12.2. Meneliti bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.12.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor pemerintah; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 266 -
4.13.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Meneliti bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 267 -
4.17.2. Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data laporan Bank Indonesia 5.6. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.7. Data laporan Bappenas. 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang sektor pemerintah. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 268 -
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16.
Belanja Negara (RAPBN-P). Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. Hasil pengolahan data bahan Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. Hasil pengolahan data bahan Konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. Hasil pengolahan data bahan Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Hasil pengolahan data bahan Konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; Hasil pengolahan data bahan Konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Hasil pengolahan data bahan Bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Pemerintah . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 269 -
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/d – III/b D3 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 270 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Sektor Pemerintah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan menyiapkan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 271 -
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor pemerintah; 4.4.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor pemerintah; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah; 4.6.2. Meneliti bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang sektor
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 272 -
4.6.3.
pemerintah; Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.7.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP). 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.2. Meneliti bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.2. Meneliti bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.9.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.9.1. Mempelajari bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah; 4.9.2. Meneliti bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah; 4.9.3. Mengolah/menabulasi bahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 273 -
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor pemerintah. 4.10.1. Mempelajari bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.10.2. Meneliti bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 4.11.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Meneliti bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan sumbangan Rencana Kerja Sektor pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 4.12.1. Mempelajari bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.12.2. Meneliti bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.12.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 274 -
4.13.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor pemerintah; 4.13.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan Berkala di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah. 4.15.1. Mempelajari bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Meneliti bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 275 -
4.17.2. Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Mengolah/mentabulasi bahan penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data laporan Bank Indonesia 5.6. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.7. Data laporan Bappenas. 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang sektor pemerintah. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 276 -
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16.
Belanja Negara (RAPBN-P). Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. Hasil pengolahan data bahan Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. Hasil pengolahan data bahan Bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. Hasil pengolahan data bahan Konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. Hasil pengolahan data bahan Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Hasil pengolahan data bahan Konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; Hasil pengolahan data bahan Konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Hasil pengolahan data bahan Bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Pemerintah . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 277 -
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/c – III/a D3 -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 278 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.I pada Seksi Sektor Pemerintah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya ketersediaan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.2.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai sector pemerintahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.3.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang mengenai konsep
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 279 -
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah; 4.4.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.5.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan Realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.6.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.7.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 280 -
4.7.2.
Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.8.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.9.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor pemerintah. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 281 -
4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 282 -
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data laporan Bank Indonesia 5.6. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.7. Data laporan Bappenas. 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 283 -
6.3.
Buku-buku literatur yang pengembangan model fiskal.
berkaitan
dengan
sektor
pemerintah
dan
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang sektor pemerintah. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 7.10. Bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 7.11. Bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 7.12. Bahan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 7.13. Bahan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Bahan konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Pemerintah . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 8.3. Menjaga kerahasian pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 284 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 9.3. Atas Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
Pengatur Muda Tk.I(II/b) SLTA -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 285 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.II pada Seksi Sektor Pemerintah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya ketersediaan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.2.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai sector pemerintahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.3.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep analisis perkembangan dan proyeksi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang mengenai konsep
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 286 -
narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah; 4.4.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.5.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep narasi analisis perkembangan Realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.6.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai perkiraan realisasi sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.7.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang sektor pemerintah dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 287 -
4.7.2.
Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.8.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.9.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ;
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang sektor pemerintah. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 288 -
4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 289 -
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang sektor pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Data laporan Bank Indonesia 5.6. Data laporan realisasi Badan Pusat Statistik. 5.7. Data laporan Bappenas. 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor pemerintah dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 290 -
6.3.
pengembangan model fiskal; Buku-buku literatur yang pengembangan model fiskal.
berkaitan
dengan
sektor
pemerintah
dan
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan konsep Outline NK dan RAPBN di bidang sektor pemerintah. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan penyusunan konsep analisis dan perkembangan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN. 7.5. Bahan penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang sektor pemerintah dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah. 7.10. Bahan penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang sektor pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal. 7.11. Bahan penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang sektor pemerintah. 7.12. Bahan konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang sektor pemerintah. 7.13. Bahan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sektor pemerintah sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Bahan konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan atas tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Sektor Pemerintah . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 291 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sektor pemerintah dan pengembangan model fiskal.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
Pengatur Muda Tk.I(II/b) SLTA -1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 292 -
1.
NAMA JABATAN
: Penata Usaha Tingkat I
2.
IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat/Direktorat.
3.
TUJUAN JABATAN
:
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN. 4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk; 4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah . 4.2
Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN; 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan proses e-filing; 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN
4.3
Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Mempelajari disposisi dari Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 4.3.2 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
4.4
Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi Sektor Pemerintah . 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 293 -
4.4.2
Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop.
6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal pelaksanaan tugas; 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10.
HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah pengarahan;
dalam hal menerima tugas, petunjuk dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 294 -
10.2. Para pelaksana di lingkungan Seksi Sektor Pemerintah dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN. 11.
MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12.
RISIKO JABATAN : Tidak ada
13.
SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) : SMA :: - Menguasai bidang tugasnya - Mampu bekerja sama
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 295 -
1.
NAMA JABATAN
: Penata Usaha Tingkat II
2.
IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat/Direktorat.
3.
TUJUAN JABATAN
:
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN 4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai dengan disposisi Kepala Subdirektorat/Direktur serta mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.
Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat keluar Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN.
4.3.
Membantu menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi rapat; 4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat, peralatan rapat, dan konsumsi rapat; 4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 296 -
4.4.
Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar. 4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja yang dituju di lingkungan Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro /Direktorat Penyusunan APBN
4.5.
Menatausahakan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi Sektor Pemerintah . 4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar; 4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Sektor Pemerintah ; 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop;
6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat; 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar; 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal pelaksanaan tugas; 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 297 -
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Sektor Pemerintah dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Seksi Sektor Pemerintah dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: Juru - Pengatur Muda / I/c – II/a : SMA : : - Menguasai bidang tugasnya - Mampu bekerja sama