NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

1.

NAMA JABATAN

: Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi

2.

IKHTISAR JABATAN

:

Melaksanakan penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban; pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ); penerbitan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H); rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban; rekonsiliasi jumlah utang; penyiapan data pelaksanaan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi; serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah. 3.

TUJUAN JABATAN: Terselenggaranya pembayaran utang negara secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran untuk menghindarkan risiko gagal bayar dan risiko keterlambatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara; dan penyelesaian transaksi penarikan pinjaman dan hibah, penjualan surat utang negara dan instrumen pembiayaan syariah.

4.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1.

Memberikan bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja direktorat 4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Menerima dan mempelajari disposisi dari direktur untuk menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja direktorat; Mempelajari Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; Melakukan pembahasan bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja direktorat bersama direktur dan para kepala subdirektorat; Menerima dan mempelajari penugasan direktur untuk penyusunan bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja direktorat;


- 185 -

4.1.5.

4.1.6.

4.2.

Menyiapkan dokumen penganggaran direktorat. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6.

4.3.

Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja dan direktorat sesuai hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja direktorat kepada Direktur.

Menerima dan mempelajari disposisi direktur untuk menyiapkan rancangan dokumen penganggaran ; Mempelajari dokumen RKA-KL dan DIPA direktorat; Melakukan pembahasan rancangan dokumen penganggaran dengan direktur dan para kepala subdirektorat; Menerima dan mempelajari penugasan dari direktur untuk menyiapkan rancangan dokumen anggaran; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyiapkan rancangan dokumen penganggaran direktorat sesuai hasil pembahasan; Menerima dan mengoreksi konsep rancangan dokumen penganggaran direktorat sesuai hasil pembahasan sebagai bahan penelaahan RKA-KL dan DIPA direktorat serta menyampaikannya kepada direktur.

Memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran subdit. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4.

4.3.5. 4.3.6.

Menerima disposisi dari direktur atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan direktur; Menerima dan mempelajari penugasan dari direktur untuk melakukan penyusunan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyusun konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran subdirektorat; Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran subdirektorat; Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran subdirektorat kepada Direktur.


- 186 -

4.4.

Melakukan usulan revisi DIPA/POK. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.

4.5.

Menyusun konsep bahan masukan monitoring risiko direktorat. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5.

4.6.

Menerima dan mempelajari disposisi direktur untuk menyusun usulan revisi DIPA/POK direktorat; Mempelajari dokumen DIPA/POK direktorat tahun berjalan dan/atau usulan rencana tindak untuk pelaksanaan kegiatan dan proyeksi penarikan anggaran bulan berikutnya; Menerima dan mempelajari penugasan dari direktur untuk melakukan penyusunan konsep bahan usulan revisi DIPA/POK direktorat; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyusun konsep bahan usulan revisi DIPA/POK direktorat; Menerima dan mengoreksi usulan revisi DIPA/POK direktorat, konsep nota dinas serta menyampaikannya kepada direktur. pemetaan

profil

risiko

dan

Menerima disposisi dari direktur dan mempelajari Profil Risiko Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyusun bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko direktorat; Melakukan pembahasan bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko direktorat dengan direktur dan para kepala subdirektorat; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk membuat konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko direktorat; Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan pemetaan risiko dan monitoring risiko direktorat dan menyampaikan kepada direktur.

Menyusun rancangan Standard Operating Procedure direktorat. 4.6.1. 4.6.2.

4.6.3.

Menerima disposisi dari direktur dan mempelajari bahan rumusan dan pengkajian Standard Operating Procedure; Melaksanakan pembahasan bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure direktorat dengan direktur dan kepala subdirektorat; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk membuat konsep bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure direktorat;


- 187 -

4.6.4.

4.7.

Menyiapkan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban. 4.7.1. 4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.8.

Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure direktorat dan menyampaikan kepada direktur.

Menerima disposisi dari direktur untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan penyusunan proyeksi pembayaran kewajiban; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I dan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II untuk menghimpun data pinjaman yang berstatus active dan fully disbursed yang akan jatuh tempo, Kepala Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara dan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menghimpun data Surat Berharga Negara yang akan jatuh tempo; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menghimpun data dan menyusun laporan proyeksi pembayaran kewajiban. Bilamana diperlukan dapat melakukan pembahasan bersama dengan seluruh Kepala Seksi Setelmen Transaksi di lingkungan Subdit Setelmen Transaksi mengenai bahan laporan proyeksi pembayaran kewajiban; Meneliti laporan proyeksi pembayaran kewajiban yang harus diselesaikan pemerintah, memaraf konsep surat pengantar penyampaian laporan proyeksi kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk ditandatangani.

Mengesahkan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ). 4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

Menerima dokumen SPHBJ dan lampirannya berupa : Surat Permintaan Pengesahan SPHBJ, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) yang telah diverifikasi oleh Subdit Administrasi dan Verifikasi; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I atau Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen SPHBJ, merekam data penarikan, mencetak hasil perekaman dan membuat konsep pengesahan dokumen SPHBJ; Menerima, meneliti dan mengkoreksi konsep pengesahan dokumen SPHBJ yang diajukan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I atau Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II;


- 188 -

4.8.4. 4.9.

selanjutnya

Menerbitkan dokumen Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H). 4.9.1. 4.9.2.

4.9.3.

4.9.4. 4.10.

Menandatangani dokumen SPHBJ untuk dikirimkan kepada kementerian/lembaga.

Menerima dokumen Notice of Disbursement (NoD)/penarikan pinjaman dan hibah yang telah diverifikasi oleh Subdit Administrasi dan Verifikasi; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I atau Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II untuk memeriksa kelengkapan dokumen NoD, merekam data penarikan, dan mencetak hasil perekaman serta membuat konsep dokumen SP4H; Menerima, meneliti dan mengkoreksi konsep dokumen SP4H yang diajukan kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I atau Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II; Menandatangani dokumen SP4H untuk selanjutnya dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Melaksanakan rekonsiliasi data. 4.10.1 4.10.2

4.10.3

Menerima penugasan dari direktur untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan rekonsiliasi data realisasi pembayaran kewajiban dan rekonsiliasi data posisi utang; Menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi untuk menghimpun data realisasi pembayaran kewajiban berdasarkan SPM yang telah diterbitkan untuk direkonsiliasi dengan data SP2D yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dengan data realisasi berdasarkan bukti transfer yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, dan hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara; Menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi untuk menghimpun data posisi utang untuk direkonsiliasi dengan data posisi (outstanding) utang pada Bank Indonesia, dan hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I dan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II untuk menghimpun data posisi (outstanding) pinjaman dan hibah untuk dilakukan rekonsiliasi dengan lender/kreditor, dan hasil rekonsiliasi berupa daftar outstanding position yang telah disahkan oleh/berasal dari lender/kreditor;


- 189 -

4.10.4

4.10.5 4.11.

Melaksanakan penyiapan data penarikan pinjaman dan hibah / penjualan Surat Berharga Negara, pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran dan pencatatan transaksi. 4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

4.11.5.

4.12.

Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menghimpun data dan menyusun laporan realisasi pembayaran kewajiban sesuai hasil rekonsiliasi, dan laporan posisi utang; Meneliti, menandatangani dan menyampaikan laporan kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Menerima penugasan dari direktur untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan penyiapan data pelaksanaan penarikan pinjaman dan hibah / penjualan Surat Berharga Negara dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran dan pencatatan transaksi; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I dan Kepala Seksi Setelmen Tranksaksi Pinjaman dan Hibah II mempersiapkan perekaman dokumen penarikan pinjaman dan hibah, dan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara dan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk mempersiapkan suratsurat yang berkaitan dengan pemindahbukuan hasil penjualan Surat Berharga Negara ke rekening kas negara; Menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi untuk mempersiapkan SPM terhadap seluruh kewajiban yang akan jatuh tempo baik pokok utang, bunga/imbalan dan/atau biaya lainnya dengan menggunakan sistem aplikasi penerbitan SPM (SASPEM). Bilamana diperlukan dapat dilakukan perhitungan ulang sebagai cross-check; Memeriksa dan menandatangani SPM dan menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi untuk menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mengadministrasikan lebih lanjut; Memastikan penyerahan dokumen SPM dan transfer dana untuk penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia.

Melaksanakan pelaporan transaksi. 4.12.1. 4.12.2.

Menerima disposisi dari Direktur untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan pelaporan transaksi; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menghimpun data dan menyusun laporan yang meliputi laporan proyeksi pembayaran kewajiban, laporan realisasi pembayaran kewajiban, laporan posisi utang, dan laporan lain yang diperlukan;


- 190 -

4.12.3. 4.13.

Melaksanakan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah. 4.13.1.

4.13.2.

4.13.3. 4.13.4.

4.14.

Menerima penugasan dari direktur untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah; Menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi untuk meneliti dan mengevaluasi dokumen transaksi penarikan pinjaman dan hibah, penjualan Surat Berharga Negara, dan pembayaran kewajiban; Menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi untuk melakukan pencocokan dokumen transaksi dengan hasil perekaman dan pembayaran kewajiban; Menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi untuk memantau setiap pembayaran kewajiban agar terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Menatausahakan pelaksanaan penarikan pinjaman dan hibah / penjualan Surat Berharga Negara dan pembayaran kewajiban. 4.14.1.

4.14.2.

4.14.3.

4.15.

Meneliti, menandatangani dan menyampaikan laporan kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Menerima disposisi dari Direktur untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan penatausahaan pelaksanaan penarikan pinjaman dan hibah / penjualan Surat Berharga Negara dan pembayaran kewajiban; Menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan scanning dokumen penarikan pinjaman dan hibah, penjualan Surat Berharga Negara, dokumen SPM, dan tagihan (notice of payment); Menugaskan para Kepala Seksi Setelmen Transaksi sesuai bidang tugasnya untuk mengirimkan dokumen dalam bentuk hardcopy kepada Subdit Administrasi dan Verifikasi untuk didokumentasikan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berasal dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS). 4.15.1.

Menerima disposisi dari direktur untuk mempelajari dan menugaskan para kepala seksi sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berasal dari Direktur EAS;


- 191 -

4.15.2.

4.15.3. 4.15.4.

4.15.5.

4.15.6.

4.15.7.

4.15.8.

4.15.9.

4.16.

Mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling) serta membahasnya bersama Direktur EAS dengan para kepala subdirektorat terkait; Mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap) serta membahasnya bersama Direktur EAS dengan para kepala subdirektorat terkait; Mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan dan memberikannya kepada unit yang meminta; Membantu mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang serta membahasnya bersama Direktur EAS dengan para kepala subdirektorat terkait; Membantu mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penyampaian rekomendasi mengenai term and conditions berkaitan dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya pinjaman yang masih dalam proses negosiasi serta membahasnya bersama Direktur EAS dengan para kepala subdirektorat terkait; Membantu mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan) serta membahasnya bersama Direktur EAS dengan para kepala subdirektorat terkait; Membantu mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan bahan dan data serta penyusunan tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta membahasnya bersama Direktur EAS dengan para kepala subdirektorat terkait; Menugaskan Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I untuk mengoreksi dan menyiapkan bahan masukan tugas terkait sesuai hasil pembahasan untuk disampaikan ke Direktur EAS melalui Kasubdit Setelmen Transaksi.

Memberikan bahan masukan tanggapan atas Pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional. 4.16.1. 4.16.2. 4.16.3.

Laporan

Hasil

Menerima disposisi dari direktur untuk meneliti dan mempelajari LHP; Menugaskan para kepala seksi untuk menyiapkan konsep bahan masukan tanggapan atas LHP; Membahas bahan masukan tersebut bersama kepala seksi dan pelaksana;


- 192 -

4.16.4. 4.16.5. 4.17.

Memberikan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4.17.1. 4.17.2. 4.17.3. 4.17.4. 4.17.5.

4.18.

Menerima disposisi dari direktur untuk meneliti dan mempelajari pertanyaan DPR; Menugaskan para kepala seksi untuk menyiapkan konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR; Membahas bahan masukan tersebut bersama kepala seksi dan pelaksana; Menugaskan Kepala Seksi untuk mengkompilasi bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR; Meneliti dan mengoreksi bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR.

Membina pegawai pada Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk meningkatkan motivasi dan Prestasi Kerja. 4.18.1. 4.18.2. 4.18.3. 4.18.4.

5.

Menugaskan kepala seksi untuk mengkompilasi bahan masukan tanggapan atas LHP; Meneliti dan mengoreksi bahan masukan tanggapan LHP.

Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; Memberi kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan.

BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12.

Disposisi Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; Data Realisasi Pinjaman dan / atau Hibah; APBN dan DIPA Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 999.01); Draft Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah (NP Pinjaman dan Hibah); Usulan perpanjangan closing date ataupun perubahan NP Pinjaman dan Hibah; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Surat dari instansi terkait; Rencana pembayaran utang berdasarkan output Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS); Surat pemberitahuan dari kreditor/lender mengenai jumlah disbursement yang disetujui; Terms and Conditions Surat Berharga Negara (SBN); Surat pemberitahuan/payment notification dari agen pembayar atau trustee mengenai pokok/bunga/imbalan SBN yang akan segera jatuh tempo; Schedule penerbitan SBN;


- 193 -

5.13. 5.14.

5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 6.

Profil jatuh tempo portofolio SBN termasuk outstanding SBN; Prosedur pemindahan dana dari rekening 500.000003980 “Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara” ke rekening 502.000000980 “Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah” yang dituangkan dalam surat Direktur EAS kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan dana hasil penjualan/penerbitan SBN; Tagihan pembayaran pokok, bunga, dan biaya/notice of payment/billing statement yang telah diverifikasi oleh Subdit Administrasi dan Verifikasi; Surat perpanjangan closing date ataupun perubahan NP Pinjaman dan Hibah; Surat penangguhan atau pembatalan Pinjaman dan Hibah; Rencana kerja masing-masing Direktorat.

ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

6.10.

6.11. 6.12. 6.13. 6.14.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-undang tentang APBN; Peraturan perundang-undangan mengenai Pinjaman dan Hibah serta SBN; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.01/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.01/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan


- 194 -

6.15. 6.16. 6.17. 6.18. 6.19. 6.20. 7.

Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Peraturan yang telah ditetapkan oleh lender; Sistem jaringan dan aplikasi utang; SOP.

HASIL KERJA: 7.1.

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18. 7.19. 7.20. 7.21.

Bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat; Konsep dokumen penganggaran Direktorat; Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; Konsep bahan usulan revisi DIPA/POK Direktorat; Konsep bahan masukan pemetaan risiko dan monitoring risiko Direktorat; Konsep bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure Direktorat; Konsep laporan proyeksi pembayaran kembali pinjaman yang harus diselesaikan pemerintah; Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ); Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H); Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pembayaran Kewajiban; Berita Acara Rekonsiliasi Data Data Posisi Utang; Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya atas beban rekening Kas Umum Negara; Hasil perhitungan pembayaran kembali utang (pinjaman dan SBN) yang harus diselesaikan pemerintah; Laporan Bulanan Penarikan Pinjaman; Laporan Bulanan Realisasi Pembayaran Kewajiban; Konsep laporan pelaksanaan penyelesaian terhadap perhitungan, pemrosesan, dan pencatatan penarikan/pembayaran kewajiban pokok, bunga pinjaman dan kupon/imbalan SBN; Konsep laporan hasil penatausahaan berkas pertinggal penarikan dan pembayaran kembali pinjaman; Print-out hasil perekaman DMFAS beserta lampirannya; Konsep laporan hasil penyusunan dokumentasi data pinjaman dan hibah; Penatausahaan SPM beserta lampirannya; Tanda terima penyerahan dokumen penarikan pinjaman dan hibah,


- 195 -

7.22. 7.23. 7.24. 8.

WEWENANG: 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

9.

penjualan Surat Berharga Negara, dokumen SPM, dan tagihan (notice of payment); Konsep dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja direktorat; Konsep usulan mutasi dan promosi bawahan; DP3.

Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; Mengoreksi, memaraf dan menandatangani konsep-konsep surat atau laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah dan Surat Berharga Negara; Memastikan pelaksanaan penyerahan dokumen SPM dan pelaksanaan transfer dana untuk penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dengan pejabat di Direktorat Pengelolaan Kas Negara; Memutuskan perubahan dan penggunaan user defined fields yang ada pada sistem DMFAS/SUN/SBSN apabila dibutuhkan; Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.

TANGGUNG JAWAB: 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.

Substansi usul, saran, dan pendapat kepada Direktur; Substansi konsep-konsep surat atau laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah; Kepastian pelaksanaan penyerahan dokumen SPM dan pelaksanaan transfer dana untuk penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dengan pejabat di Direktorat Pengelolaan Kas Negara; Penggunaan user defined fields yang ada pada sistem DMFAS/ SUN/SBSN; Kerahasiaan pelaksanaan tugas.

10. DIMENSI JABATAN: 10.1.

Dimensi Finansial 10.1.1.

Penyerapan Utang Desember 2010) :

Pemerintah Periode tahun 2010 per 31

10.1.2.

Jumlah Komitmen : USD 219.4 miliar; 10.1.1.1. Jumlah Pencairan/disbursement : USD 208 miliar; 10.1.1.2. Jumlah yang belum Dicairkan/undisbursed : USD 11 miliar.

10.1.3.

Transaksi penarikan dan pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya pinjaman luar Negeri dalam satu tahun (TA 2010) data per 31 Desember 2010 : 10.1.2.1. Penarikan pinjaman : Rp. 49.547,0 miliar;


- 196 -

10.1.2.2. Pembayaran cicilan pokok : Rp. 50.632,5 miliar; 10.1.2.3. Pembayaran bunga : Rp. 14.021,5 miliar; 10.1.2.4. Pembayaran biaya lainnya (fees) : Rp. 555,8 miliar. 10.1.4.

Surat Berharga Negara: Jumlah transaksi Surat Berharga Negara yang dilaksanakan (menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam APBN) yang terdiri dari: 10.1.3.1. Total nilai nominal penerbitan Surat Utang Negara denominasi Rupiah sebesar Rp 101.25 triliun (data Januari s.d Des 2010); 10.1.3.2. Total nilai nominal penerbitan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing sebesar USD2,00 miliar (19 Jan 2010) dan JPY60,00 miliar (12 Nov 2010); 10.1.3.3. Total Pelunasan SUN jatuh tempo denominasi Rupiah sebesar Rp 64,85 triliun (data Januari s.d Des 2010); 10.1.3.4. Total Pelunasan SUN melalui pembelian kembali denominasi Rupiah sebesar Rp 6,82 triliun (data Januari s.d Des 2010); 10.1.3.5. Total nilai nominal penerbitan SBSN dalam rupiah sebesar Rp 26.966.860.000.000,00 (data Januari s.d Desember 2010); 10.1.3.6. Total nilai nominal penerbitan SBSN dalam Valuta Asing sebesar USD650.000.000,atau Rp 7.031.700.000.000,00 (data tahun 2009); 10.1.3.7. Penukaran SBSN (Debt Switch/buyback).

10.2.

Dimensi Non Finansial 10.2.1.

Karakterisitik pinjaman: 10.2.1.1 Tipe kreditor (creditor type): 10.2.1.1.1 Multilateral: 10.2.1.1.1.1. 10.2.1.1.1.2. 10.2.1.1.1.3. 10.2.1.1.1.4. 10.2.1.1.1.5. 10.2.1.1.1.6. 10.2.1.1.1.7. 10.2.1.1.2

IBRD; ADB; IDA; IDB; EIB; IFAD; NIB.

Bilateral: 10.2.1.1.2.1. 10.2.1.1.2.2. 10.2.1.1.2.3. 10.2.1.1.2.4. 10.2.1.1.2.5. 10.2.1.1.2.6. 10.2.1.1.2.7.

Amerika; Australia; Austria; Belanda; Belgia; Brunei; Canada;


- 197 -

10.2.1.1.2.8. 10.2.1.1.2.9. 10.2.1.1.2.10. 10.2.1.1.2.11. 10.2.1.1.2.12. 10.2.1.1.2.13. 10.2.1.1.2.14. 10.2.1.1.2.15. 10.2.1.1.2.16. 10.2.1.1.2.17. 10.2.1.1.2.18. 10.2.1.1.2.19. 10.2.1.1.2.20. 10.2.1.1.2.21. 10.2.1.1.2.22. 10.2.1.1.2.23. 10.2.1.1.2.24. 10.2.1.1.2.25. 10.2.1.1.2.26. 10.2.1.1.2.27. 10.2.1.1.2.28. 10.2.1.1.2.29. 10.2.1.1.3

Commercial Banks: 10.2.1.1.3.1. 10.2.1.1.3.2. 10.2.1.1.3.3. 10.2.1.1.3.4. 10.2.1.1.3.5. 10.2.1.1.3.6. 10.2.1.1.3.7. 10.2.1.1.3.8. 10.2.1.1.3.9. 10.2.1.1.3.10. 10.2.1.1.3.11. 10.2.1.1.3.12. 10.2.1.1.3.13. 10.2.1.1.3.14.

10.2.1.1.4

Banco Bilbao; BNP Paribas; Deutche Bank; Fortis Bank; HSBC; ICO; JP Morgan; ANZ Bank; Credit Suisse; Banco Nazionale de Lavaro; ABN Amro; Barclays Bank; US Exim Bank; Dan lain-lain.

Suppliers: 10.2.1.1.4.1. 10.2.1.1.4.2. 10.2.1.1.4.3. 10.2.1.1.4.4.

10.2.1.1.5

Cina; Denmark; Finlandia; Hongkong; Hungaria; Inggris; Italia; Jepang; Jerman; Kuwait; Korea Selatan; Malaysia; Norwegia; Polandia; Perancis; Spanyol; Saudi Arabia; Singapura; Swedia; Swiss; Taiwan; Dan lain-lain.

Bond Holder.

Mitsubishi Corp; Itochu; Boeing; Eurocopter;


- 198 -

10.2.1.2

Export Credit Agency (ECA)/ Lembaga Penjamin Kredit Ekspor: 10.2.1.2.1 10.2.1.2.2 10.2.1.2.3 10.2.1.2.4 10.2.1.2.5 10.2.1.2.6 10.2.1.2.7 10.2.1.2.8 10.2.1.2.9 10.2.1.2.10 10.2.1.2.11 10.2.1.2.12 10.2.1.2.13 10.2.1.2.14 10.2.1.2.15

10.2.1.3

Tipe suku bunga (interest rate type): 10.2.1.3.1. 10.2.1.3.2.

10.2.1.4

Hermes (Jerman); ECGD (Inggris); JBIC/NEXI (Jepang); COFACE (Perancis); SACE (Italia); EKN (Swedia); ERG (Swiss); CESCE (Spanyol); Atradius (Belanda); GIEK (Norwegia); KEXIM/ KEIC (Korea Selatan); EFIC (Australia); US EXIM (Amerika); Finnvera (Finlandia); Dan lain-lain.

Tingkat bunga tetap (fixed rate); Tingkat bunga mengambang (variable rate): 10.2.1.3.2.1. Libor + FSL; 10.2.1.3.2.2. Libor + VSL; 10.2.1.3.2.3. Sibor; 10.2.1.3.2.4. Euribor; 10.2.1.3.2.5. CIRR; 10.2.1.3.2.6. ADB cost of borrowing; 10.2.1.3.2.7. Dan lain-lain.

Jenis mata uang (currency): 10.2.1.4.1.

Hard Currency: 10.2.1.4.1.1. JPY; 10.2.1.4.1.2. USD; 10.2.1.4.1.3. EURO.

10.2.1.4.2.

Soft Currency: 10.2.1.4.2.1. 10.2.1.4.2.2. 10.2.1.4.2.3. 10.2.1.4.2.4. 10.2.1.4.2.5. 10.2.1.4.2.6. 10.2.1.4.2.7.

GBP; KRW; KWD; DKK; CHF; SDR; ISD;


- 199 -

10.2.1.4.2.8. AUD; 10.2.1.4.2.9. Dan lain-lain. 10.2.1.5

Terms of Loans: 10.2.1.5.1. 10.2.1.5.2.

10.2.2.

Jumlah NPPHLN (loan agreement/grant agreement) per 31 Desember 2010 sebanyak 4.687 terdiri : 10.2.2.1. 10.2.2.2. 10.2.2.3. 10.2.2.4.

10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 10.2.6.

Fully paid : 2.663 Fully disbursed : 1.656 Active loan : Cancelled Loan : 47

321

Jumlah dokumen penarikan sebanyak 5.656 per-tahun Jumlah dokumen tagihan pembayaran sebanyak 7.028 pertahun Jumlah SPM-ULN/SBN sebanyak 3.495 per-tahun Instrumen SBN: 10.2.6.1. 10.2.6.2. 10.2.6.3. 10.2.6.4. 10.2.6.5.

10.2.7.

ODA/ Concessional; NON ODA/ Non-Concessional/ Commercial Terms.

Surat Utang Negara (domestik/valas); Obligasi Negara Ritel (ORI); Surat Perbendaharaan Negara (SPN); Surat Berharga Syariah Negara (domestik/valas); Surat Berharga Syariah Negara Ritel.

Jenis transaksi: 10.1.7.1. Penjualan Penerbitan Surat Berharga Negara (domestik/valas); 10.1.7.2. Penjualan Pembelian Kembali Surat Berharga Negara (Buyback); 10.1.7.3. Penjualan Penukaran Surat Berharga Negara (Debt Switch); 10.1.7.4. Penjualan Surat Berharga Negara Ritel; 10.1.7.5. Penjualan SPN (Surat Perbendaharaan Negara); 10.1.7.6. Penjualan Transaksi Derivatif.

10.2.8.

Unit koordinasi dalam pelaksanaan setelmen: 10.1.8.1. 10.1.8.2. 10.1.8.3. 10.1.8.4. 10.1.8.5. 10.1.8.6. 10.1.8.7.

Menteri Keuangan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Internal Ditjen Pengelolaan Utang; Bank Indonesia; Bapepam dan LK; SROs/Dealers/wali amanat; Lender;


- 200 -

10.1.8.8. Agen Penjual; 10.1.8.9. Executing Agency. 10.2.9.

Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan setelmen seperti NOD dan NOP, surat tagihan dari agen pembayar;

10.2.10. Jumlah SPM/SP2D penyelesaian kewajiban utang. 11. HUBUNGAN KERJA: 11.1.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal penetapan kebijakan pengelolaan utang; 11.2. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam hal pelaksanaan tugas; 11.3. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.4. Ditjen Anggaran dalam hal alokasi dana untuk pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara; 11.5. Direktorat Sistem Manajemen Informasi dan Executing Agency dalam hal informasi status loan; 11.6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam hal penerbitan SPM dan SP2D; 11.7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II dalam hal penerbitan SPM dan SP2D; 11.8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI dalam hal penerbitan SPM dan SP2D; 11.9. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal penelaahan DIPA; 11.10. Bank Indonesia dalam hal rekonsiliasi dan konsolidasi data dan setelmen utang (Pinjaman dan SBN); 11.11. Para lender dalam hal verifikasi loan agreement. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.1.

12.2.

12.3.

Masih adanya ketergantungan terhadap kelengkapan dokumen dari pihak-pihak terkait untuk keperluan penyempurnaan pencatatan dan publikasi data utang, sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi yang kondusif serta rekonsiliasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait; Masih adanya ketidaksamaan antara data realisasi penarikan pinjaman yang bersumber dari SP2D/Surat Pengesahan Pembukuan (SP3) dengan data realisasi penarikan yang berasal dari lender, sehingga perlu dilakukan up date data realisasi penarikan pinjaman; Masih terdapatnya penerbitan SPM pembayaran utang yang tidak melebihi/melampaui nilai pagu dalam dokumen anggaran (DIPA) yang disebabkan belum diterbitkannya revisi DIPA yang bersangkutan, sehingga diperlukan upaya percepatan proses penyelesaian revisi DIPA;


- 201 -

12.4.

Proses penerbitan/pembayaran kewajiban atas pinjaman dan Surat Berharga Negara dan penyelesaian setelmen atas transaksinya melibatkan banyak unit dan dalam waktu yang singkat, sehingga diperlukan klarifikasi/konfirmasi dengan lender/agen pembayar agar setelmen dapat dilaksanakan tepat waktu.

13. RISIKO JABATAN: Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/ golongan Pendidikan formal Diklat/Kursus Syarat lainnya 14.4.1. 14.4.2. 14.4.3. 14.4.4. 14.4.5. 14.4.6. 14.4.7. 14.4.8. 14.4.9.

: Pembina (IV/a) : Strata 1/Strata 2 : Diklatpim Tk.III :

Pernah menduduki jabatan eselon IV; Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; Memahami pasar keuangan, pasar obligasi, dan ekonomi makro; Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; Memahami manajemen portofolio utang, resiko pasar, dan operasional; Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai utang; Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan Utang; Memahami penggunaan sarana informasi pasar dan transaksi; Standar Kompentensi: 14.4.9.1. Visioning 14.4.9.2. In-Depth Problem Solving & Analysis 14.4.9.3. Business Acumen 14.4.9.4. Planning and Organizing 14.4.9.5. Quality Focus 14.4.9.6. Continuous Improvement 14.4.9.7. Stakeholder Focus 14.4.9.8. Integrity 14.4.9.9. Managing Others 14.4.9.10. Relationship Management 14.4.9.11. Meeting Leadership 14.4.9.12. Visioning

(2) (2) (2) (3) (3) (3) (2) (3) (3) (2) (2) (2)


- 202 -

15. KEDUDUKAN JABATAN:

DIREKTUR EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

KEPALA SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI

KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI PINJAMAN DAN HIBAH I

KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI

KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI PINJAMAN DAN HIBAH II

KEPALA SUBDIREKTORAT SETELMEN TRANSAKSI

KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA

KEPALA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI INSTRUMEN PEMBIAYAAN SYARIAH

NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi

Recommend Documents