MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 298 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Subdirektorat Pendapatan Negara
Penyusunan
Anggaran
2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan penyusunan analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penyusunan anggaran pendapatan negara yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pendapatan negara. 4.1.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.1.2. Meneliti dan mengoreksi konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk dikompilasi; 4.1.3. Membahas konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dengan para Kasubdit dan Direktur Penyusunan APBN; 4.1.4. Menugaskan Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep net outline NK dan RAPBN sesuai hasil pembahasan; 4.1.5. Mengoreksi konsep net outline sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.2.
Menyusun proyeksi anggaran pendapatan negara dalam bentuk supporting table (tabel pendukung) I-account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan proyeksi pendapatan negara; 4.2.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.2.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi; 4.2.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.2.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.2.7. Membahas proyeksi pendapatan negara dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta unit terkait;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 299 -
4.2.8. 4.2.9.
Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN; Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, unit terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan. 4.2.10. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.3.
Membuat konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pendapatan negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pendapatan negara; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.4.
Membuat perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II pendapatan negara dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II pendapatan negara; 4.4.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.4.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II; 4.4.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.4.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait, serta menyampaikan kepada Direktur APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.4.7. Membahas perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait; 4.4.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN ; 4.4.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN, para Kasubdit dan instansi terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 300 -
4.4.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.5.
Membuat konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Semester I dan prognosa semester II pendapatan negara dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pendapatan negara; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.6.
Membuat perkiraan realisasi pendapatan negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan proyeksi anggaran pendapatan negara; 4.6.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.6.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi; 4.6.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.6.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat pimpinan, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.6.7. Membahas proyeksi anggaran pendapatan negara dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait; 4.6.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN; 4.6.9. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, unit terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkiraan realisasi anggaran pendapatan negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pendapatan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 301 -
4.7.2.
Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) pendapatan negara dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan proyeksi MTB pendapatan negara; 4.8.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.8.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi; 4.8.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.8.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan, 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.8.7. Membahas proyeksi pendapatan negara dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait; 4.8.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN ; 4.8.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan; 4.8.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pendapatan negara. 4.9.1. Menugaskan para Kepala Seksi menyusun bahan-bahan Sidang Paripurna Kabinet dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN sesuai bidang tugas; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel dan konsep ringkasan bahan sidang yang diajukan oleh para Kepala Seksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 302 -
Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pendapatan negara. 4.10.1. Membahas pembagian tugas dan proses/prosedur/pola penyelesaian jawaban, membuat master pertanyaan dan instansi penjawabnya, serta menentukan bagian penanggungjawab dan tanggal terakhir penyelesaian jawaban; 4.10.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan jawaban sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan sumbangan jawaban dari Instansi terkait; 4.10.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pendapatan negara. 4.11.1. Menugaskan para Kepala Seksi menyiapkan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus sesuai dengan bidang tugas; 4.11.2. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pendapatan negara. 4.12.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sesuai bidang tugas; 4.12.2. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang pendapatan negara. 4.13.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun Laporan Berkala Pelaksanaan APBN sesuai dengan bidang tugas; 4.13.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pendapatan negara. 4.14.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan jawaban dan laporan atas pertanyaan dari lembaga-lembaga keuangan internasional sesuai dengan bidang tugas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 303 -
4.14.2. Meneliti dan mengoreksi bahan jawaban dan laporan dari para Kepala Seksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.15. Membuat tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pendapatan negara. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan mengenai permasalahan yang terkait dengan pendapatan negara; 4.15.2. Menugaskan para Kepala Seksi terkait untuk menyiapkan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN; 4.16. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama para Kepala Seksi; 4.16.4. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.5. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN. 4.17.
Menyusun masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 4.17.1. Mempelajari disposisi Direktur Penyusunan APBNN untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.3. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi dan menyusun tanggapan LHP; 4.17.4. Meneliti dan mengoreksi tanggapan LHP tersebut, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Direktur Penyusunan APBN. 5.2. Surat/nota dinas dari direktur/sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.4. Laporan realisasi pelaksanaan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 304 -
5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan negara. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep net Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pendapatan negara. 7.2. Tabel pendukung proyeksi pendapatan negara dalam Nota Keuangan dan Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.3. Konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi pendapatan negara dalam Nota Keuangan dan Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.4. Tabel pendukung perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II bidang pendapatan negara dalam Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Konsep narasi analisis perkembangan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN di bidang pendapatan negara dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I dan Prognosa Semester II. 7.6. Tabel pendukung perkiraan realisasi di bidang pendapatan negara dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Konsep narasi analisis perkiraan realisasi pendapatan negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas APBN (APBNP). 7.8. Tabel pendukung I Account di bidang pendapatan negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan sidang kabinet paripurna dan keterangan pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN di bidang pendapatan negara. 7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pendapatan negara atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 305 -
7.11.
7.12. 7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pendapatan negara. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pendapatan negara. Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di bidang keuangan negara di bidang pendapatan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang pendapatan negara. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pendapatan negara. Bahan masukan Rencana Strategik, Rencana kerja, RKA-KL, PK, RKT, Penetapan Kinerja (PK) dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Penyusunan APBN. 8.2. Menandatangani surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul permintaan bahan/data masukan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Mengajukan usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Mengajukan usul permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Mengajukan usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan bahan/data yang diminta kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.5. Atas usul permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 306 -
10. DIMENSI JABATAN 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 4 orang. 10.2. Jumlah staff seluruhnya sebanyak 9 orang. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Kasubdit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.4. Para Kasubdit/Kabag di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para Deputi Direktur Bappenas dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 11.7. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih seringnya terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Pembina / IV a Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk. III - Visioning (Level 2) - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 3) - Planning and Organizing (Level 3) - Quality Focus (Level 3) - Continuous Improvement (Level 3) - Stakeholder Focus (Level 2) - Integrity (Level 3) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Managing Others (Level 3) - Relationship Management (Level 2) - Written Communication (Level 3) - Meeting Leadership (Level 2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 307 -
15. KEDUDUKAN JABATAN : DIREKTUR PENYUSUNAN APBN
Kasubdit Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro
Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara I
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Sumber Daya Alam
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Non Sumber Daya Alam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 308 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai penerimaan pajak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahanbahan konsep outline mengenai penerimaan pajak langsung; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.2.
Menyusun proyeksi penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sumber-sumber penerimaan pajak langsung; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 309 -
4.2.6. 4.2.7.
4.2.8.
instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.3.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak langsung; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data penerimaan pajak langsung; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan pajak langsung; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.4.
Menyusun perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak langsung; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan pajak langsung bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan pajak langsung; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 310 -
4.5.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak langsung; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.6.
Menyusun perkiraan penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak langsung; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak langsung; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 311 -
4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak langsung; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data mengenai penerimaan pajak langsung yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai penerimaan pajak langsung, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima; 4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 312 -
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan penerimaan pajak langsung dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai penerimaan pajak langsung; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKP atau RPJM di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan tabel-tabel mengenai penerimaan pajak langsung; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM mengenai penerimaan pajak langsung dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 313 -
4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 314 -
5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16.
Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II penerimaan pajak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 315 -
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan penerimaan pajak langsung. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.5. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 316 -
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN : Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Sumber Daya Alam
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Non Sumber Daya Alam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 317 -
1. NAMA JABATAN
: Perumus pada Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung
Anggaran
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.1.1. Mengidentifikasi issue based sebagai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung. 4.2.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 318 -
4.2.3.
4.2.4.
Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.3.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Membahas hasil identifikasi bahan konsep mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.4.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 319 -
4.5.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.6.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.7.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 320 -
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas hasil identifikasi mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.8.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.9.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 321 -
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
Membahas hasil identifikasi mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; Membahas konsep hasil telaahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11. Membantu menyiapkan konsep telahaan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 322 -
4.11.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 323 -
4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi bahan konsep mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 324 -
4.17.2. Membahas hasil identifikasi yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 325 -
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 326 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/c - IVa : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 327 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.1.1. Mempelajari referensi budget outline dari negara –negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi budget outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 4.2.
Melakukan penelaahan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep mengenai penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 328 -
4.3.
Melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.4.
Melakukan penelaahan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.5.
Melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 329 -
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.6.
Melakukan penelaahan perkiraan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.7.
Melakukakan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 330 -
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.8.
Melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.9.
Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 331 -
4.9.3.
4.9.4.
Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 332 -
4.11.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.3. Membahas Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.13. Melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 333 -
4.14. Melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15. Melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 334 -
4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 335 -
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak langsung. 7.11. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 336 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/b – Ill/d : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 337 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.1.1. Mempelajari referensi budget outline dari negara –negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi budget outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 4.2.
Membantu melakukan penelaahan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.3.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 338 -
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.4.
Membantu melakukan penelaahan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.5.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 339 -
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.6.
Membantu melakukan penelaahan perkiraan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.7.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 340 -
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.8.
Membantu melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.9.
Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 341 -
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 342 -
4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.3. Membahas Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.13. Membantu melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 343 -
4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14. Membantu melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15. Membantu melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 344 -
4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17. Membantu melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 345 -
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak langsung. 7.11. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 346 -
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/a – Ill/c : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 347 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai Penerimaan pajak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai Penerimaan pajak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 4.2.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 348 -
4.2.3.
4.2.4.
Membahas mengenai Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.3.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.4.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 349 -
4.4.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.5.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.6.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 350 -
4.6.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.7.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.8.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 351 -
4.8.4.
4.9.
Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 352 -
4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.3. Membahas Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 353 -
4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 354 -
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 355 -
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 356 -
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 357 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/d – Ill/b : D3 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 358 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai Penerimaan pajak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai Penerimaan pajak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 359 -
4.2.3.
4.2.4.
Membahas mengenai Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 360 -
4.4.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 361 -
4.6.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.7.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 362 -
4.8.4.
4.9.
Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 363 -
4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.3. Membahas Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 364 -
4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 365 -
4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 366 -
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 367 -
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangkapenyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 368 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/c – Ill/a : D3 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 369 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung; 4.2.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.3.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meninventarisasi perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 370 -
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.4.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.5.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.6.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 371 -
4.6.2.
Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.7.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.8.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.9.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.9.1. Menginventarisasi Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 372 -
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung. 4.10.1. Menginventarisasi Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. 4.11.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 4.12.1. Menginventarisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 373 -
4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung. 4.14.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung. 4.15.1. Menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 374 -
4.17.1. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data pada Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan/data pada narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 375 -
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. Bahan/data pada Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak langsung. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Bahan/data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 376 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/b – Il/d : D1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 377 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung; 4.2.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.3.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meninventarisasi perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan proyeksi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 378 -
Penerimaan pajak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.4.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.5.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.6.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 379 -
Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.7.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.8.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.9.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. 4.9.1. Menginventarisasi Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung;
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 380 -
(3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung. 4.10.1. Menginventarisasi Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. 4.11.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. 4.12.1. Menginventarisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 381 -
di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak langsung. 4.14.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung. 4.15.1. Menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung; 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 382 -
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data pada Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan/data pada narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 383 -
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
bidang penerimaan pajak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung. Bahan/data pada Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak langsung. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak langsung. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Bahan/data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan pajak langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak langsung. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Pajak Langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 384 -
diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/a – Il/c : D1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 385 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai penerimaan pajak tidak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahanbahan konsep outline mengenai penerimaan pajak tidak langsung; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.2.
Menyusun proyeksi penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sumber-sumber penerimaan pajak tidak langsung; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 386 -
4.2.5. 4.2.6. 4.2.7.
4.2.8.
Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.3.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak tidak langsung; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data penerimaan pajak tidak langsung; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan pajak tidak langsung; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.4.
Menyusun perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak tidak langsung; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan pajak tidak langsung bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan pajak tidak langsung; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 387 -
4.5.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak tidak langsung; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.6.
Menyusun perkiraan penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak tidak langsung; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak tidak langsung; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 388 -
Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan pajak tidak langsung; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak tidak langsung. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data mengenai penerimaan pajak tidak langsung yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan pajak tidak langsung. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai penerimaan pajak tidak langsung, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 389 -
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan penerimaan pajak tidak langsung dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak tidak langsung. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai penerimaan pajak tidak langsung; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak tidak langsung. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKP atau RPJM di bidang penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan tabel-tabel mengenai penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM mengenai penerimaan pajak tidak langsung dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala pelaksanaan APBN di bidang penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 390 -
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak tidak langsung. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan pajak tidak langsung; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai penerimaan pajak tidak langsung; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak tidak langsung. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.4. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara untuk menindaklanjuti LHP; 4.13.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.13.6. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 391 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak tidak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan pajak tidak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 392 -
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak tidak langsung. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan pajak tidak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan penerimaan pajak tidak langsung. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan pajak tidak langsung. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan pajak tidak langsung. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan pajak tidak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 393 -
9.5.
9.6.
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 394 -
15. KEDUDUKAN JABATAN : Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Sumber Daya Alam
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Non Sumber Daya Alam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 395 -
1. NAMA JABATAN
: Perumus pada Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung
Anggaran
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.1.1. Mengidentifikasi issue based sebagai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 4.2.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 396 -
4.2.3.
4.2.4.
Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.3.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Membahas hasil identifikasi bahan konsep mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.4.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 397 -
Kepala Seksi Langsung;
Penyusunan
Anggaran
Penerimaan
Pajak
Tidak
4.5.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.6.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.7.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 398 -
Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.8.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.9.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 399 -
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; Membahas hasil identifikasi mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; Membahas konsep hasil telaahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11. Membantu menyiapkan konsep telahaan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 400 -
4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 401 -
Langsung; 4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi bahan konsep mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 402 -
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak tidak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 403 -
6.3.
Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan pajak tidak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak tidak langsung. 7.11. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 404 -
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/c - IVa : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 405 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.1.1. Mempelajari referensi budget outline dari negara –negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi budget outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 4.2.
Melakukan penelaahan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.3.
Melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 406 -
Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.4.
Melakukan penelaahan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.5.
Melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 407 -
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.6.
Melakukan penelaahan perkiraan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.7.
Melakukakan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 408 -
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.8.
Melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.9.
Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 409 -
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 410 -
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 411 -
4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.13. Melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14. Melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15. Melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 412 -
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 413 -
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak tidak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 414 -
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan pajak tidak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak tidak langsung. 7.11. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 415 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/b – Ill/d : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 416 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.1.1. Mempelajari referensi budget outline dari negara –negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi budget outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 4.2.
Membantu melakukan penelaahan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.3.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 417 -
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.4.
Membantu melakukan penelaahan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.5.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 418 -
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.6.
Membantu melakukan penelaahan perkiraan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.7.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 419 -
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.8.
Membantu melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.9.
Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 420 -
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 421 -
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.13. Membantu melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 422 -
4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14. Membantu melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15. Membantu melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 423 -
Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17. Membantu melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 424 -
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak tidak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan pajak tidak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak tidak langsung. 7.11. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 425 -
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
langsung. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/a – Ill/c : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 426 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai Penerimaan pajak tidak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai Penerimaan pajak tidak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 4.2.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 427 -
4.2.3.
4.2.4.
Membahas mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.3.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.4.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 428 -
4.4.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.5.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.6.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 429 -
4.6.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.7.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.8.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 430 -
4.8.4.
4.9.
Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 431 -
4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 432 -
4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 433 -
4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 434 -
4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak tidak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 435 -
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan pajak tidak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak tidak langsung. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 436 -
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/d – Ill/b : D3 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 437 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai Penerimaan pajak tidak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai Penerimaan pajak tidak langsung yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 438 -
4.2.3.
4.2.4.
Membahas mengenai Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 439 -
4.4.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 440 -
4.6.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.7.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 441 -
4.8.4.
4.9.
Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 442 -
4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 443 -
4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 444 -
4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 445 -
4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak tidak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 446 -
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan pajak tidak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak tidak langsung. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 447 -
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangkapenyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/c – Ill/a : D3 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 448 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung; 4.2.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.3.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 449 -
4.3.1.
4.3.2.
Meninventarisasi perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.4.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.5.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.6.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 450 -
4.6.2.
Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.7.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.8.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.9.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.9.1. Menginventarisasi Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 451 -
4.9.2.
Mengumpulkan dan menyajikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.10.1. Menginventarisasi Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.11.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 452 -
4.12.1. Menginventarisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.14.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.15.1. Menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 453 -
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak tidak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data pada Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 454 -
7.3.
7.4.
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Bahan/data pada narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Bahan/data pada Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan pajak tidak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak tidak langsung. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Bahan/data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 455 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/b – Il/d : D1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 456 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung; 4.2.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.3.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meninventarisasi perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 457 -
4.3.2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.4.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.5.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.6.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 458 -
Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.7.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.8.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
4.9.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.9.1. Menginventarisasi Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 459 -
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.10.1. Menginventarisasi Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.11.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.12.1. Menginventarisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 460 -
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.14.1. Menginventarisasi Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan pajak tidak langsung sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 4.15.1. Menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 461 -
4.17.1. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung; 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan pajak tidak langsung serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak tidak langsung. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data pada Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan/data pada narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan pajak tidak langsung semester I dan prognosa semester II Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Laporan Pemerintah tentang
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 462 -
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan pajak tidak langsung dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Bahan/data pada Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan pajak tidak langsung atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan pajak tidak langsung. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan pajak tidak langsung. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan pajak tidak langsung sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Bahan/data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Pajak Tidak Langsung. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan pajak tidak langsung dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 463 -
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/a – Il/c : D1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 464 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahanbahan konsep outline mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.2.
Menyusun proyeksi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sumber-sumber Penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 465 -
4.2.5. 4.2.6. 4.2.7.
4.2.8.
dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.3.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.4.
Menyusun perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 466 -
4.4.8.
Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.5.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam semester I dan prognosa semester II; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.6.
Menyusun perkiraan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 467 -
4.7.2. 4.7.3.
4.7.4.
tabulasi data penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 468 -
Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima; 4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKP atau RPJM di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan tabel-tabel mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alamsebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala pelaksanaan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 469 -
APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 470 -
Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 471 -
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam semester I dan prognosa semester II penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 472 -
8.6.
lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.5. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 473 -
-
Planning and Organizing (Level 1) Continuous Improvement (Level 2) Policies, Processes and Procedures (Level 2) Stakeholder Service (Level 2) Integrity (Level 2) Resilience (Level 2) Teamwork and Collaboration (Level 2) Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN : Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Sumber Daya Alam
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Non Sumber Daya Alam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 474 -
1. NAMA JABATAN
: Perumus pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mengidentifikasi issue based sebagai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.2.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 475 -
4.2.4.
dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.3.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Membahas hasil identifikasi bahan konsep mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.4.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 476 -
4.4.4.
Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.5.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.6.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 477 -
4.7.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.8.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 478 -
4.9.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 479 -
Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11. Membantu menyiapkan konsep telahaan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 480 -
Sumber Daya Alam; 4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT),
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 481 -
Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi bahan konsep mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 482 -
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 483 -
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 484 -
baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/c - IVa : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 485 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mempelajari referensi budget outline dari negara –negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi budget outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.2.
Melakukan penelaahan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 486 -
Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.3.
Melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.4.
Melakukan penelaahan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 487 -
Alam; 4.5.
Melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.6.
Melakukan penelaahan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 488 -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.7.
Melakukakan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.8.
Melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 489 -
4.8.4.
4.9.
Bukan Pajak Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 490 -
di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 491 -
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13. Melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14. Melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 492 -
4.15. Melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 493 -
Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 494 -
7.4.
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 495 -
8.2.
Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4 Syarat lainnya
: III/b – Ill/d : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 496 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mempelajari referensi budget outline dari negara –negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi budget outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.2.
Membantu melakukan penelaahan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 497 -
Daya Alam; 4.3.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.4.
Membantu melakukan penelaahan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 498 -
4.5.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.6.
Membantu melakukan penelaahan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 499 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.7.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.8.
Membantu melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 500 -
4.8.4.
4.9.
Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 501 -
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 502 -
4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13. Membantu melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14. Membantu melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15. Membantu melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 503 -
Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17. Membantu melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 504 -
4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 505 -
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 506 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4 Syarat lainnya
: III/a – Ill/c : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 507 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.2.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 508 -
4.2.4.
Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.3.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.4.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 509 -
4.4.3.
4.4.4.
Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.5.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.6.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 510 -
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.7.
Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 511 -
4.8.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.9.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 512 -
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 513 -
4.11.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 514 -
4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 515 -
4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 516 -
5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 517 -
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.11. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 518 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/d – Ill/b : D3 : :1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 519 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 520 -
4.2.4.
Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 521 -
4.4.3.
4.4.4.
Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 522 -
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.7.
Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 523 -
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.9.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 524 -
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 525 -
4.11.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 526 -
4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 527 -
4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 528 -
5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 529 -
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.11. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangkapenyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 530 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4 Syarat lainnya
: II/c – Ill/a : D3 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 531 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.2.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 532 -
4.3.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meninventarisasi perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.4.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.5.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 533 -
4.6.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.7.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.8.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 534 -
4.9.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.9.1. Menginventarisasi Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.10.1. Menginventarisasi Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.11.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 535 -
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.12.1. Menginventarisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.14.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 536 -
4.15.1. Menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 537 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data pada Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan/data pada narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 538 -
7.10. Bahan/data pada Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Bahan/data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 539 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4 Syarat lainnya
: II/b – Il/d : D1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 540 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.2.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 541 -
4.3.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meninventarisasi perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.4.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.5.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 542 -
4.6.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.7.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.8.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 543 -
4.9.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.9.1. Menginventarisasi Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.10.1. Menginventarisasi Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.11.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 544 -
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.12.1. Menginventarisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.14.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 545 -
4.15.1. Menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 546 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data pada Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan/data pada narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 547 -
7.10. Bahan/data pada Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Bahan/data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 548 -
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/a – Il/c : D1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 549 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahanbahan konsep outline mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.2.
Menyusun proyeksi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 550 -
4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7.
4.2.8.
Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.3.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.4.
Menyusun perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 551 -
4.4.7.
4.4.8.
Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.5.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam semester I dan prognosa semester II; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.6.
Menyusun perkiraan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.7.
Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 552 -
RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.8.
Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara; 4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
4.9.
Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan tabulasi data mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 553 -
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima; 4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKP atau RPJM di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan tabel-tabel mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 554 -
4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala pelaksanaan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 555 -
PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan; 4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.4. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.6. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 556 -
7.3.
7.4.
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Negara (APBN). Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam semester I dan prognosa semester II penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 557 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara. 8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.5. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 558 -
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 / Strata 2 Diklatpim Tk IV - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN : Kasubdit Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Sumber Daya Alam
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran PNBP Non Sumber Daya Alam Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pemroses Bahan Telaahan Tk. II Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Penyaji Bahan Telaahan Tk. II Penata Usaha Tk. I Penata Usaha Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 559 -
1. NAMA JABATAN
: Perumus pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mengidentifikasi issue based sebagai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.2.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan Negara Bukan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 560 -
4.2.4.
Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.3.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Membahas hasil identifikasi bahan konsep mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.4.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 561 -
4.4.4.
Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.5.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.6.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 562 -
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.7.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Membahas hasil identifikasi mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.8.
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 563 -
4.8.4.
4.9.
Sumber Daya Alam; Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Jawaban Pemerintah atas
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 564 -
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11. Membantu menyiapkan konsep telahaan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 565 -
Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 566 -
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi bahan konsep mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan yang terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 567 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 568 -
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 569 -
penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/c - IVa : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 570 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mempelajari referensi budget outline dari negara –negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi budget outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.2.
Melakukan penelaahan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 571 -
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.3.
Melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.4.
Melakukan penelaahan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 572 -
Daya Alam; 4.5.
Melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.6.
Melakukan penelaahan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 573 -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.7.
Melakukakan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.8.
Melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 574 -
4.8.4.
4.9.
Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 575 -
Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 576 -
4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13. Melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14. Melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 577 -
4.15. Melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 578 -
fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 579 -
7.4.
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 580 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/b – Ill/d : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 581 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mempelajari referensi budget outline dari negara –negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi budget outline; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.2.
Membantu melakukan penelaahan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 582 -
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.3.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.4.
Membantu melakukan penelaahan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 583 -
Daya Alam; 4.5.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.6.
Membantu melakukan penelaahan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 584 -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.7.
Membantu melakukan penelaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.8.
Membantu melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 585 -
4.8.4.
4.9.
Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 586 -
di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 587 -
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13. Membantu melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14. Membantu melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 588 -
4.15. Membantu melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17. Membantu melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 589 -
fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 590 -
7.4.
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 591 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: III/ a-lll/c : S1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 592 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.2.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 593 -
4.2.4.
Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.3.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.4.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 594 -
4.4.3.
4.4.4.
Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.5.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.6.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 595 -
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.7.
Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 596 -
4.8.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.9.
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 597 -
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 598 -
4.11.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 599 -
4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 600 -
4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 601 -
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 602 -
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 603 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/d – Ill/b : D3 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 604 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issuebased mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.1.3. Membahas Budget Outline bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep outline mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.3. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 605 -
4.2.4.
Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyusun bahan telaahan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.3.4. Menyusun bahan telaahan konsep perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung Iaccount dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 606 -
4.4.4.
Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 607 -
4.6.4.
Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.7.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P), dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.8.2. Menelaah Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 608 -
4.8.3.
4.8.4.
4.9.
Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); Membahas konsep hasil telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; Menyusun konsep telaahan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) , dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 609 -
RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.11.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 610 -
Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.12.1. Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.2. Menelaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.3. Membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.2. Menelaah pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.3. Membahas pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Buk an Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.14.1. Mempelajari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Menelaah Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 611 -
sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.3. Membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.15.1. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.2. Menelaah permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.3. Membahas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.2. Menelaah Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.3. Membahas Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 612 -
Non Sumber Daya Alam; 4.16.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.2. Menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.3. Membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 613 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Rancangan konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.11. Rancangan konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 614 -
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Pajak Non Sumber Daya Alam. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangkapenyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/c – Ill/a : D3 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 615 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.2.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 616 -
4.3.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meninventarisasi perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.4.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.5.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 617 -
4.5.2.
Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.6.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.7.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.8.
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 618 -
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
Menginventarisasi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); Mengumpulkan dan menyajikan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.9.1. Menginventarisasi Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.10.1. Menginventarisasi Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 619 -
4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.11.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.12.1. Menginventarisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.14.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 620 -
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.15.1. Menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 621 -
5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. Data laporan berkala realisasi APBN. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. Surat dari instansi lain. Surat dari lembaga internasional. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data pada Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan/data pada narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.5. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. 7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.7. Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). 7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 622 -
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Bahan/data pada Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Bahan/data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 623 -
diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/b – Il/d : D1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 624 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline mengenai pembiayaan anggaran luar negeri dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.2.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 625 -
4.3.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Meninventarisasi perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.4.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.5.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 626 -
4.5.2.
Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.6.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.7.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisasi perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.8.
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 627 -
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
Menginventarisasi Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung IAccount dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); Mengumpulkan dan menyajikan Medium Term Budget (MTB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.9.1. Menginventarisasi Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.10.1. Menginventarisasi Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 628 -
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.11.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus; 4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.12.1. Menginventarisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 629 -
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan pelaksanaan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.14.1. Menginventarisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional; 4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 4.15.1. Menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 630 -
4.17.1. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak non sumber daya alam. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data pada Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 7.3. Bahan/data pada narasi analisis pekembangan dan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN. 7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 631 -
7.5.
7.6. 7.7.
7.8. 7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam semester I dan prognosa semester II Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Bahan/data pada narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P). Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Bahan/data pada Jawaban Pemerintah di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. Bahan/data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 632 -
9.2.
Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: II/a – Il/c : D1 : : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 633 -
1.
NAMA JABATAN
:
Penata Usaha Tingkat I
2.
IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat/Direktorat.
3.
TUJUAN JABATAN
:
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN. 4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk; 4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi i Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.2
Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN; 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan proses e-filing; 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN
4.3
Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Mempelajari disposisi dari Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 4.3.2 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
4.4
Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam. 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar; 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 634 -
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop.
6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal pelaksanaan tugas; 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 11.2. Para pelaksana di lingkungan Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 635 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) : SMA :: - Menguasai bidang tugasnya - Kerja sama
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 636 -
1.
NAMA JABATAN
:
Penata Usaha Tingkat II
2.
IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat/Direktorat.
3.
TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai dengan disposisi Kepala Subdirektorat/Direktur serta mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.
Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat keluar Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN.
4.3.
Membantu menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi rapat; 4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat, peralatan rapat, dan konsumsi rapat; 4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
4.4.
Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar. 4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja yang dituju di lingkungan Subdirektorat Pendapatan Negara /Direktorat Penyusunan APBN
4.5.
Menatausahakan berkas, dokumen maupun surat pada Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
Seksi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 637 -
4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar; 4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan; 5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop;
6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat; 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar; 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal pelaksanaan tugas; 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Seksi Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 638 -
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: Juru - Pengatur Muda / I/c – II/a : SMA : : - Menguasai bidang tugasnya - Kerja sama