NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

1. NAMA JABATAN

: Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi

2. IKHTISAR JABATAN: Merumuskan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, penyiapan infrastruktur, pelaksanaan, dan penatausahaan transaksi; menyusun rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara; menyusun rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; serta pelaksanaan koordinasi dalam rangka penatausahaan dan pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara. 3. TUJUAN JABATAN: Terlaksananya pengelolaan transaksi SBSN yang transparan, akurat, efektif, dan akuntabel dalam rangka mendukung pembiayaan APBN yang aman dan berkelanjutan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Merumuskan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah. 4.1.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk memberikan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah, dan mendisposisi para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan IKU Direktorat; 4.1.2. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat; 4.1.3. Memberi disposisi Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinas pengantar; 4.1.4. Meneliti, mengoreksi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAK/L, PK, dan IKU Direktorat dan menyampaikan kepada Direktur disertai nota dinas pengantar.


- 27 -

4.2. Merumuskan rencana program transaksi termasuk penyusunan jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara. 4.2.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk merumuskan rencana program transaksi termasuk penyusunan jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan Kepala Seksi Perencanaan Transaksi untuk menyusun rumusan rencana program transaksi SBSN yang meliputi kebijakan portofolio, strategi penerbitan, dan jadwal penerbitan SBSN; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi hasil rumusan rencana program transaksi SBSN termasuk jadwal penerbitan SBSN; 4.2.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas rencana program transaksi SBSN termasuk jadwal penerbitan SBSN; 4.2.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan Transaksi untuk menyiapkan laporan hasil rumusan rencana program transaksi SBSN termasuk jadwal penerbitan SBSN sesuai hasil pembahasan; dan menyiapkan konsep nota dinas pengantar; 4.2.5. Mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan rekomendasi rencana program transaksi SBSN kepada Direktur, disertai nota dinas pengantar. 4.3. Merumuskan rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara. 4.3.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk merumuskan rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan Kepala Seksi Penatausahaan Transaksi untuk menyusun rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi hasil penyusunan rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; 4.3.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; 4.3.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Penatausahaan Transaksi untuk merumuskan rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil pembahasan, dan menyiapkan nota dinas pengantar;


- 28 -

4.3.5. Mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan rekomendasi daftar Barang Milik Negara dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara kepada Direktur, disertai nota dinas pengantar. 4.4. Merumuskan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara. 4.4.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk merumuskan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan Kepala Seksi Perencanaan Transaksi untuk merumuskan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi hasil perumusan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara; 4.4.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas perumusan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara; 4.4.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan Transaksi untuk merumuskan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil pembahasan, dan menyiapkan nota dinas pengantar; 4.4.5. Mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan rumusan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara kepada Direktur, disertai nota dinas pengantar. 4.5. Mengkoordinasikan pelaksanaan transaksi yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara termasuk pemantauan atas penyelesaian transaksi dan pengolahan data transaksi Surat Berharga Syariah Negara. 4.5.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk melaksanakan transaksi yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi untuk melaksanakan, memantau atas penyelesaian transaksi dan mengolah data transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi kegiatan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi hasil pelaksanaan, pemantauan atas penyelesaian transaksi dan pengolahan data transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi kegiatan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara; 4.5.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas hasil pelaksanaan, pemantauan atas penyelesaian transaksi dan pengolahan data transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi kegiatan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara;


- 29 -

4.5.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi untuk menyiapkan laporan hasil pelaksanaan, pemantauan atas penyelesaian transaksi dan pengolahan data transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi kegiatan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara berdasarkan hasil pembahasan, dan disertai dengan konsep nota dinas pengantar; 4.5.5. Mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan, pemantauan atas penyelesaian transaksi dan pengolahan data transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi kegiatan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara kepada Direktur, disertai nota dinas pengantar. 4.6. Merumuskan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara. 4.6.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan Kepala Seksi Perencanaan Transaksi untuk merumuskan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi hasil perumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara; 4.6.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas perumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara; 4.6.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan Transaksi untuk merumuskan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil pembahasan, dan menyiapkan nota dinas pengantar; 4.6.5. Mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara kepada Direktur, disertai nota dinas pengantar. 4.7. Merumuskan dokumen transaksi selain dokumen hukum dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi kegiatan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara. 4.7.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk merumuskan dokumen transaksi selain dokumen hukum dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi kegiatan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi untuk merumuskan dokumen transaksi selain dokumen hukum dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara;


- 30 -

4.7.2. Meneliti dan mengoreksi hasil perumusan dokumen transaksi selain dokumen hukum dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara; 4.7.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas hasil perumusan dokumen transaksi selain dokumen hukum dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara; 4.7.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi untuk menyiapkan laporan hasil perumusan dokumen transaksi selain dokumen hukum, dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara sesuai dengan hasil pembahasan, dan disertai dengan konsep nota dinas pengantar; 4.7.5. Mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan laporan hasil perumusan dokumen transaksi selain dokumen hukum dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara kepada Direktur, disertai nota dinas pengantar. 4.8. Mengkoordinasikan penatausahaan transaksi dan Aset Surat Berharga Syariah Negara. 4.8.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk menatausahakan transaksi dan Aset Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan Kepala Seksi Penatausahaan Transaksi untuk melaksanakan penatausahaan transaksi antara lain meliputi penyelesaian hasil transaksi SBSN, updating database transaksi SBSN, dan menatausahakan Aset Surat Berharga Syariah Negara; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi hasil pelaksanaan penatausahaan transaksi dan aset Surat Berharga Syariah Negara; 4.8.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas hasil pelaksanaan penatausahaan transaksi dan Aset Surat Berharga Syariah Negara; 4.8.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Penatausahaan Transaksi untuk menyiapkan konsep laporan hasil penatausahaan transaksi dan Aset Surat Berharga Syariah Negara sesuai dengan hasil pembahasan dan membuat konsep nota dinas pengantar; 4.8.5. Mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penatausahaan transaksi dan Aset Surat Berharga Syariah Negara kepada Direktur, disertai nota dinas pengantar. 4.9. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi, penatausahaan serta pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara. 4.9.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi, penatausahaan serta pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan Kepala Seksi Pelaksanaan dan Penatausahaan Transaksi untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi, penatausahaan serta pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara;


- 31 -

4.9.2. 4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

Meneliti dan mengoreksi hasil pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi, penatausahaan serta pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara; Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas hasil pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi, penatausahaan serta pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara; Memberi disposisi Kepala Seksi Pelaksanaan dan Penatausahaan Transaksi untuk menyusun laporan hasil pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi, penatausahaan serta pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil pembahasan, dan menyiapkan nota dinas pengantar; Mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan rumusan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara kepada Direktur, disertai nota dinas pengantar.

4.10. Merumuskan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat. 4.10.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk memberikan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menugaskan Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan terkait DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.10.2. Membahas bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama para Kepala Seksi dan membuat konsep nota dinas pengantar; 4.10.3. Memberi disposisi Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikan kepada Direktur disertai nota dinas pengantar; 4.10.4. Meneliti, mengoreksi bahan tanggapan atas jawaban atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikan kepada Direktur disertai nota dinas pengantar. 4.11. Merumuskan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat. 4.11.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk memberikan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat;


- 32 -

4.11.2. Mempelajari LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menugaskan Kepala Seksi sesuai tugasnya untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.11.3. Membahas bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama Kepala Seksi; 4.11.4. Memberi disposisi Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan aparat pengawas fungsional terkait pelaksaanaan tugas Direktorat sesuai hasil pembahasan dan konsep nota dinas pengantar; 4.11.5. Meneliti, mengoreksi bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikan kepada Direktur disertai nota dinas pengantar. 4.12. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat. 4.12.1. Menerima disposisi dari Direktur atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.12.2. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Direktur; 4.12.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk melakukan penyusunan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.12.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan Transaksi untuk menyusun konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.12.5. Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.12.6. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat kepada Direktur. 4.13. Membina para pegawai pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.13.1. Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin pegawai pada subdirektorat pengelolaan transaksi; 4.13.2. Memberikan kesempatan pegawai pada subdirektorat pengelolaan transaksi untuk mengembangkan diri; 4.13.3. Mengusulkan mutasi dan promosi pegawai pada subdirektorat pengelolaan transaksi;


- 33 -

4.13.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai pada subdirektorat pengelolaan transaksi. 4.14. Merumuskan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal dan Kementerian, yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 4.14.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk merumuskan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah yang telah dan sedang berjalan; 4.14.2. Mengarahkan dan memberi disposisi para Kepala Seksi untuk menyusun rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, serta koordinasi dengan pihak/unit terkait; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah; 4.14.4. Menyampaikan rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, kepada Direktur; 4.14.5. Melaksanakan rapat pembahasan dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi, dengan dipimpin Direktur dalam rangka perumusan dokumen evaluasi, serta pelaksanaan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.

Disposisi dari Direktur Pembiayaan Syariah; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Asumsi indikator APBN; Kebutuhan Pembiayaan APBN; Strategi pengelolaan utang; Data transaksi SBSN; Data dan informasi mengenai kebutuhan pembiayaan fiskal; Data dan informasi mengenai kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Data dan informasi mengenai protofolio Surat Berharga Negara (SUN dan SBSN); 5.10. Daftar Barang Milik Negara; 5.11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 5.12. Daftar Aset SBSN; 5.13. Konsep surat/nota dinas dari para Kepala Seksi; 5.14. Surat dari instansi terkait; 5.15. Bahan seminar, workshop, training dan studi banding; 5.16. Data dan informasi mengenai pasar keuangan domestik dan internasional dari Bloomberg dan provider data/media lainnya;


- 34 -

5.17. Pertanyaan DPR; 5.18. LHP dari aparat pengawasan fungsional; 5.19. Hasil riset dan masukan Analis/Dealer/Konsultan; 5.20. Offering Memorandum untuk penerbitan sebelumnya; 5.21. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 5.22. Hasil persetujuan DPR atas daftar yang BMN dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN; 5.23. Data dan informasi perkembangan rating Indonesia dan peer group; 5.24. Fatwa DSN-MUI dan Shariah Standard Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6.5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6.6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 6.7. Undang-Undang tentang APBN; 6.8. Undang-Undang tentang Perpajakan; 6.9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 6.10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 6.11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6.12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6.13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6.14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 6.15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6.16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6.17. Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; 6.18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan;


- 35 -

6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PM.1/2007; 6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; 6.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 6.25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KM.1/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit-Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6.26. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-16/PU/2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 6.27. Keputusan Direktur Jenderal tentang Strategi Pengelolaan Utang Tahunan; 6.28. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 6.29. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan lainnya yang terkait pelaksanaan tugas; 6.30. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang terkait pelaksanaan tugas; 6.31. Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Utang dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.32. Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures/SOP) terkait dengan pengelolaan pembiayaan syariah; 6.33. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.34. Sistem penatausahaan transaksi SBSN; 6.35. Sistem penatausahaan Barang Milik Negara dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara. 7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 7.2. Rumusan perencanaan pengelolaan transaksi SBSN;


- 36 -

7.3. Rumusan perencanaan pembiayaan syariah jangka pendek, menengah, dan panjang; 7.4. Jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN; 7.5. Daftar BMN dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN; 7.6. Daftar Aset SBSN; 7.7. Realisasi penerbitan, penjualan, penukaran dan pembelian kembali SBSN; 7.8. Dokumen transaksi selain dokumen hukum SBSN; 7.9. Laporan hasil penatausahaan Aset SBSN; 7.10. Laporan hasil pelaksanaan transaksi; 7.11. Bahan presentasi untuk rapat persiapan dan penetapan hasil lelang; 7.12. Konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai terkait pelaksanaan tugas; 7.13. Konsep tanggapan LHP aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Pembiayaan Syariah; 7.14. Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 7.15. Dokumen pembinaan para pegawai pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi; 7.16. Bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 8. WEWENANG: 8.1

Menyampaikan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 8.2 Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Pembiayaan Syariah; 8.3 Mengajukan rencana pembiayaan syariah jangka pendek, menengah, dan panjang; 8.4 Menyampaikan jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN; 8.5 Mengajukan rekomendasi mengenai daftar BMN dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN; 8.6 Melaksanakan transaksi SBSN yang meliputi penerbitan, penjualan, penukaran dan pembelian kembali SBSN; 8.7 Menyampaikan laporan realisasi penerbitan, penjualan, penukaran dan pembelian kembali SBSN; 8.8 Memonitor penatausahaan transaksi dan Aset SBSN; 8.9 Menetapkan materi publikasi terkait dengan hasil pelaksanaan transaksi SBSN yang meliputi penerbitan, penjualan, penukaran dan pembelian kembali SBSN; 8.10 Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi dan unit terkait;


- 37 -

8.11 Menyampaikan Konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai terkait pelaksanaan tugas; 8.12 Menyampaikan Konsep tanggapan LHP aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Pembiayaan Syariah; 8.13 Memaraf konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas. 8.14 Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 8.15 Menetapkan dokumen pembinaan para pegawai pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi; 8.16 Menyampaikan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Kebenaran bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 9.2. Kebenaran atas usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Pembiayaan Syariah; 9.3. Kebenaran atas rencana pembiayaan syariah jangka pendek, menengah, dan panjang; 9.4. Kebenaran atas jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN; 9.5. Kebenaran atas rekomendasi mengenai daftar BMN dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN; 9.6. Kebenaran atas dokumen SBSN yang meliputi penerbitan, penjualan, penukaran dan pembelian kembali SBSN; 9.7. Kebenaran atas laporan realisasi penerbitan, penjualan, penukaran dan pembelian kembali SBSN; 9.8. Kebenaran atas penatausahaan transaksi dan Aset SBSN; 9.9. Kebenaran atas materi publikasi terkait dengan hasil pelaksanaan transaksi SBSN yang meliputi penerbitan, penjualan, penukaran dan pembelian kembali SBSN; 9.10. Kebenaran atas konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas; 9.11. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.12. Kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR mengenai pelaksanaan kebijakan pembiayaan syariah; 9.13. Kebenaran konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah; 9.14. Kebenaran konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 9.15. Kebenaran dokumen pembinaan para pegawai pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi;


- 38 -

9.16. Kebenaran bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial: 10.1.1. Total nilai nominal penerbitan SBSN sesuai dengan target APBN yang ditetapkan; 10.1.2. Total cash proceed yang diperoleh, termasuk total accrued interest; 10.1.3. Total nilai nominal SBSN yang jatuh tempo; 10.1.4. Total nilai Pembayaran kewajiban SBSN dan kewajiban lain SBSN baik dalam denominasi rupiah dan denominasi valuta asing. 10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Jenis dan jumlah instrumen pembiayaan syariah berupa SBSN, terdiri dari: 10.2.1.1. SBSN dalam denominasi Rupiah atau Valas; 10.2.1.2. Sukuk Ritel; 10.2.1.3. Sukuk Jangka Pendek (Islamic Treasury-bills); 10.2.1.4. SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur (project financing). 10.2.2. Jenis dan jumlah akad/perjanjian Sukuk, antara lain meliputi: 10.2.2.1. Ijarah; 10.2.2.2. Mudharabah; 10.2.2.3. Musharakah; 10.2.2.4. Istisna'; 10.2.2.5. Perjanjian atau akad lainnya sepanjang sesuai dengan prinsip syariah atau berdasarkan kombinasi dari perjanjian atau akad lainnya tersebut. 10.2.2.6. Daftar Barang Milik Negara dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara: 10.2.2.7. Executive summary dari nilai Barang Milik Negara; 10.2.2.8. Laporan Hasil penilaian Barang Milik Negara; 10.2.2.9. Sertifikat Barang Milik Negara. 10.2.3. Jenis dokumen transaksi penerbitan SBSN selain dokumen hukum: 10.2.3.1. Perjanjian jual beli (akad al-bai’); 10.2.3.2. Perjanjian sewa dan menyewa (Ijarah); 10.2.3.3. Perjanjian pengelolaan Aset SBSN; 10.2.3.4. Pernyataan pembelian Aset SBSN; 10.2.3.5. Pernyataan penjualan Aset SBSN oleh Perusahaan Penerbitan SBSN; 10.2.3.6. Pernyataan kepemilikan Barang Milik Negara; 10.2.3.7. Penetapan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN; 10.2.3.8. Ketentuan dan syarat (Terms and Conditions) SBSN; 10.2.3.9. Perjanjian wali amanat (declaration of trust), dll.


- 39 -

11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. Direktur Pembiayaan Syariah dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.2. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pembiayaan Syariah dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.4. Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi dalam hal pelaksanaan tugas; 11.5. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan tugas; 11.6. Para pejabat instansi terkait lain dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: Kebutuhan pembiayaan APBN yang dinamis tidak sesuai kondisi pasar yang membutuhkan kepastian informasi kebijakan pengelolaan SBSN yang berdampak pada daya serap pasar SBSN maupun cost of borrowing sehingga diperlukan perencanaan APBN yang lebih baik. 13. RISIKO JABATAN: Tidak ada. 14.SYARAT JABATAN: 14.1. Pangkat/ golongan : Pembina (IV/a) 14.2. Pendidikan formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : 14.3.1. Diklatpim Tk.III; 14.3.2. Portfolio Management; 14.3.3. Risk Management; 14.3.4. Money Market; 14.3.5. Financial Market; 14.3.6. Islamic Financing; 14.3.7. Investment Management 14.3.8. Trading Platform; 14.3.9. Financial Planning; 14.3.10. Government Policy; 14.3.11. IT.


- 40 -

14.4. Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon IV; 14.4.2. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.3. Memahami pasar keuangan, pasar obligasi, dan ekonomi makro; 14.4.4. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; 14.4.5. Memahami manajemen portofolio, risiko pasar, resiko operasional, dan risiko syariah compliance; 14.4.6. Memahami mekanisme pelaksanaan transaksi keuangan; 14.4.7. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai SBSN; 14.4.8. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan SBSN; 14.4.9. Memahami penggunaan sarana informasi pasar dan transaksi; 14.4.10. Memahami Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 14.4.11. Standar Kompetensi: 14.4.11.1. Visioning (2); 14.4.11.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (3); 14.4.11.3. Business Acumen (2); 14.4.11.4. Planning and Organizing (3); 14.4.11.5. Quality Focus (3); 14.4.11.6. Continuous Improvement (3); 14.4.11.7. Stakeholder Focus (2); 14.4.11.8. Integrity (3); 14.4.11.9. Managing Others (3); 14.4.11.10. Relationship Management (3); 14.4.11.11. Negotiation (3); 14.4.11.12. Meeting Leadership (2).


- 41 -

15. KEDUDUKAN JABATAN:

DIREKTUR PEMBIAYAAN SYARIAH

KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI

KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR SBSN

KEPALA SEKSI PERENCANAAN TRANSAKSI

KEPALA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SBSN

KEPALA SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI

KEPALA SUBDIREKTORAT PERATURAN SBSN DAN EVALUASI KINERJA

KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN TRANSAKSI

NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi

Recommend Documents