MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 205 1. NAMA JABATAN
: Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja
2. IKHTISAR JABATAN : Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum; penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat, evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur standar dalam transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; serta monitoring evaluasi kewajiban institusi terkait pelaksanaan transaksi. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya peraturan, dokumen hukum, dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat, serta pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur standar dalam transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan monitoring evaluasi kewajiban institusi terkait pelaksanaan transaksi dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan Surat Utang Negara yang transparan dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan dokumen perencanaan Direktorat. 4.1.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari konsep dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Uraian Jabatan (Urjab) dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat; 4.1.2. Memberi disposisi para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, Urjab dan IKU Direktorat; 4.1.3. Meneliti dan mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, Urjab dan IKU Direktorat; 4.1.4. Membahas penyusunan konsep dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, Urjab dan IKU Direktorat bersama dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara; 4.1.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk merumuskan konsep dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, Urjab dan IKU Direktorat sesuai hasil pembahasan beserta konsep Nota Dinas pengantar;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 206 4.1.6. Meneliti, mengoreksi konsep dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, Urjab dan IKU Direktorat dan menandatangani konsep Nota Dinas kepada Direktur serta memaraf konsep Nota Dinas pengantar. 4.2. Mengkoordinasikan Direktorat.
penyusunan
rancangan
dokumen
penganggaran
4.2.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari rancangan dokumen penganggaran yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Direktorat yang meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan keluaran (output) per kegiatan; 4.2.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk merumuskan RKA Direktorat dan konsep bahan koordinasi dalam rangka penelaahan RKA-KL dan DIPA dengan unit terkait; 4.2.3. Membahas rancangan dokumen RKA Direktorat bersama para Kepala Subdirektorat; 4.2.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk merumuskan rancangan dokumen RKA sesuai hasil pembahasan; 4.2.5. Meneliti dan mengoreksi rancangan dokumen RKA Direktorat; 4.2.6. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Setditjen PU, menelaah RKA Direktorat bersama Bagian Keuangan Setditjen PU dan Ditjen Anggaran dan merumuskan konsep Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat; 4.2.7. Meneliti konsep POK Direktorat dan melaporkan kepada Direktur serta berkoordinasi dengan Setditjen PU untuk proses penetapan POK. 4.3. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara. 4.3.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari rancangan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 4.3.2. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi untuk membahas materi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara, sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dengan unit terkait; 4.3.3. Mengikuti rapat pembahasan materi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara bersama unit terkait; 4.3.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Peraturan Surat Utang Negara untuk merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil pengkajian peraturan terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara sesuai hasil pembahasan dengan unit terkait serta menyiapkan konsep nota dinas Kepala Subdirektorat, Direktur dan Direktur Jenderal dan/atau surat Menteri Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 207 4.3.5. Meneliti dan mengoreksi rancangan peraturan perundangundangan dan/atau hasil pengkajian peraturan terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara beserta konsep nota dinas Direktur dan Direktur Jenderal dan/atau surat Menteri Keuangan dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.4. Merumuskan dokumen hukum pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara termasuk perjanjian kerja dengan lembaga pemeringkat. 4.4.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari dokumen hukum pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara termasuk perjanjian kerja dengan lembaga pemeringkat; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi hasil penyiapan bahan rumusan dokumen hukum transaksi dan pengkajian dokumen hukum transaksi Surat Utang Negara termasuk perjanjian kerja dengan lembaga pemeringkat; 4.4.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi untuk membahas materi yang akan diatur dalam dokumen hukum terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara termasuk perjanjian kerja dengan lembaga pemeringkat, sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dengan unit terkait; 4.4.4. Mengikuti rapat pembahasan materi yang akan diatur dalam dokumen hukum terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara termasuk perjanjian kerja dengan lembaga pemeringkat bersama unit terkait dan memberi disposisi Kepala Seksi Peraturan Surat Utang Negara untuk merumuskan rancangan dokumen hukum transaksi dan/atau hasil pengkajian dokumen hukum transaksi terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara termasuk perjanjian kerja dengan lembaga pemeringkat sesuai hasil pembahasan dengan unit terkait serta menyiapkan konsep nota dinas Kepala Subdirektorat, Direktur dan Direktur Jenderal dan/atau surat Menteri Keuangan; 4.4.5. Meneliti dan mengoreksi rancangan dokumen hukum transaksi dan/atau hasil pengkajian dokumen hukum transaksi Surat Utang Negara termasuk perjanjian kerja dengan lembaga pemeringkat beserta konsep nota dinas Direktur dan Direktur Jenderal dan/atau surat Menteri Keuangan dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur; 4.4.6. Menerima tugas dari Direktur Surat Utang Negara untuk merumuskan konsep nota dinas kepada Direktur EAS mengenai penyampaian dokumen hukum yang terkait dengan tagihan pihak ketiga; 4.4.7. Memberi disposisi Kepala Seksi Peraturan Surat Utang Negara untuk merumuskan konsep nota dinas kepada Direktur EAS mengenai penyampaian dokumen hukum yang terkait dengan tagihan pihak ketiga;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 208 4.4.8. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani nota dinas sebagai pengantar konsep nota dinas Direktur SUN kepada Direktur EAS mengenai penyampaian dokumen hukum yang terkait dengan tagihan pihak ketiga. 4.5. Merumuskan dan mengembangkan prosedur operasi standar Direktorat. 4.5.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari prosedur operasi standar Direktorat; 4.5.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk menyiapkan bahan rumusan dan pengkajian prosedur operasi standar terkait pengelolaan Surat Utang Negara; 4.5.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi untuk membahas konsep prosedur operasi standar terkait pengelolaan Surat Utang Negara; 4.5.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk merumuskan rancangan prosedur operasi standar terkait pengelolaan Surat Utang Negara sesuai hasil pembahasan serta menyiapkan konsep nota dinas Kepala Subdirektorat; 4.5.5. Meneliti dan mengoreksi rancangan prosedur operasi standar, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.6. Merumuskan bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko. 4.6.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko; 4.6.2. Memberi disposisi para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko; 4.6.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko; 4.6.4. Mengadakan pembahasan konsep bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara; 4.6.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk merumuskan bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko sesuai hasil pembahasan dan menyiapkan konsep nota dinas Kasubdit; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.7. Merumuskan proses administrasi yang berkaitan dengan penunjukan institusi maupun berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 209 4.7.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penunjukan institusi maupun pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara serta menyiapkan konsep rekomendasi; 4.7.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk memeriksa kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan penunjukan institusi maupun pelaksanaan transaksi penerbitan, penjualan, pembelian kembali, penukaran dan peminjaman Surat Utang Negara serta merumuskan konsep rekomendasi beserta nota dinas Kepala Subdirektorat, Direktur, Direktur Jenderal dan/atau konsep surat Menteri Keuangan; 4.7.3. Meneliti dan mengoreksi konsep rekomendasi berkaitan dengan hasil pemeriksaan administrasi yang disampaikan oleh Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan penunjukan institusi maupun pelaksanaan transaksi penerbitan, penjualan, pembelian kembali, penukaran dan peminjaman Surat Utang Negara, konsep nota dinas Direktur, Direktur Jenderal dan/atau konsep surat Menteri Keuangan, dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.8. Mengkoordinasikan Subdirektorat.
pelaksanaan
kegiatan
dan
realisasi
anggaran
4.8.1. Menerima disposisi dari Direktur atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.8.2. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Direktur; 4.8.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk merumuskan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.8.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk merumuskan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.8.5. Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.8.6. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat kepada Direktur. 4.9. Merumuskan Direktorat.
usulan
revisi
Petunjuk
Operasional
Kegiatan
(POK)
4.9.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari konsep usulan revisi POK Direktorat; 4.9.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk merumuskan konsep bahan usulan revisi POK Direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 210 4.9.3. Membahas konsep bahan usulan revisi POK Direktorat bersama para Kepala Subdirektorat; 4.9.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk mengkompilasi bahan usulan revisi POK Direktorat dari masing-masing Subdirektorat dan merumuskan konsep bahan usulan revisi POK Direktorat beserta nota dinasnya; 4.9.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan usulan revisi POK Direktorat serta menandatangani nota dinas pengantar serta menyampaikannya kepada Direktur dan memaraf konsep Nota Dinas pengantar kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.10. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara. 4.10.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari pelaksanaan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; 4.10.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk merumuskan dan melaksanakan checklist pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara serta merumuskan konsep evaluasi beserta konsep nota dinasnya; 4.10.3. Meneliti dan mengoreksi hasil evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.11. Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara. 4.11.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari pelaksanaan monitoring dan evaluasi kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 4.11.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 4.11.4. Memimpin rapat dengan unit internal Direktorat dan unit/instansi terkait lainnya dalam rangka koordinasi untuk membahas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 211 4.11.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk merumuskan hasil evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara sesuai hasil pembahasan dan menyiapkan konsep nota dinas Kasubdit; Meneliti dan mengoreksi hasil evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara, konsep surat Direktur dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.12. Merumuskan dokumen evaluasi kinerja Direktorat. 4.12.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK), laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat; 4.12.2. Memberi disposisi para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat; 4.12.3. Meneliti dan mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat bersama para Kepala Seksi; 4.12.4. Membahas penyusunan konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat bersama dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara; 4.12.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja untuk merumuskan konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat sesuai hasil pembahasan beserta konsep Nota Dinas pengantar; 4.12.6. Meneliti, mengoreksi konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat dan menandatangani konsep Nota Dinas kepada Direktur serta memaraf konsep Nota Dinas pengantar. 4.13. Mengkoordinasikan pertemuan dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat dan memberikan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan. 4.13.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari koordinasi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat dan memberikan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 212 4.13.2. Meneliti dan mengoreksi bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat; 4.13.3. Mengadakan rapat koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat dan memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk merumuskan laporan hasil pelaksanaan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat sesuai hasil pembahasan dan menyiapkan konsep nota dinas Kasubdit; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi laporan hasil pelaksanaan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.13.5. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat dan memberi disposisi para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 4.13.6. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 4.13.7. Membahas penyusunan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara dan memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk merumuskan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat sesuai hasil pembahasan beserta konsep Nota Dinas pengantar; 4.13.8. Meneliti, mengoreksi bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.14. Merumuskan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat.
Dewan
4.14.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 4.14.2. Memberi disposisi para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 213 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 4.14.4. Membahas penyusunan bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara; 4.14.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi untuk merumuskan konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat sesuai hasil pembahasan beserta konsep Nota Dinas pengantar; 4.14.6. Meneliti, mengoreksi bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.15. Membimbing pegawai di lingkungan Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.15.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.15.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.15.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.15.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Disposisi dari Direktur Surat Utang Negara; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Peraturan mengenai pengelolaan Surat Utang Negara; Dokumen hukum transaksi Surat Utang Negara; Nota dinas dari Kepala Subdirektorat atau Kepala Seksi/Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surat Utang Negara; 5.6. Surat permohonan Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan kelengkapan adminstrasi berkaitan dengan pelaksanaan transaksi beserta dokumen pendukungnya; 5.7. Data hasil pelaksanaan transaksi SUN; 5.8. Data yang disampaikan Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan kewajiban dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 5.9. Laporan pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi; 5.10. Renstra, Renja, RKT, RKA, PK dan LAKIP Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 5.11. ABK, Urjab dan IKU Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 214 5.12. LHP atas pelaksanaan tugas Direktorat dari fungsional; 5.13. Pertanyaan DPR; 5.14. Laporan hasil pelaksanaan tugas Subdirektorat.
aparat
pengawasan
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 6.6. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6.7. Undang-Undang tentang APBN; 6.8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 6.9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6.10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6.11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6.12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 6.13. Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; 6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan jo. PMK. No. 55/PM.1/2007; 6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; 6.16. PMK Nomor 151/PMK.01/2010 tentang tata naskah dinas Kementerian Keuangan; 6.17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.18. Peraturan Perundang-undangan, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan lainnya dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep dokumen perencanaan Direktorat meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, Urjab dan IKU Direktorat; 7.2. Rancangan dokumen RKA Direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 215 7.3. Rancangan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pelaksanaan peraturan terkait transaksi Surat Utang Negara kepada Direktur Surat Utang Negara; 7.4. Konsep dokumen hukum pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara, termasuk perjanjian kerja dengan lembaga pemeringkat; 7.5. Rancangan Prosedur Operasi Standar terkait pengelolaan Surat Utang Negara; 7.6. Konsep pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 7.7. Konsep rekomendasi hasil pemeriksaan administrasi yang disampaikan oleh Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain; 7.8. Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 7.9. Konsep usulan revisi POK Direktorat; 7.10. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; 7.11. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 7.12. Konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat; 7.13. Bahan tanggapan atas LHP yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 7.14. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pemeriksaan/pengawasan; 7.15. Bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 7.16. Dokumen penilaian pegawai (bawahan). 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Surat Utang Negara; 8.2. Mengajukan konsep dokumen perencanaan Direktorat meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, Urjab dan IKU Direktorat; 8.3. Mengajukan rancangan dokumen RKA Direktorat; 8.4. Mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pelaksanaan peraturan terkait transaksi Surat Utang Negara; 8.5. Mengajukan konsep dokumen hukum terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 8.6. Mengajukan rancangan Prosedur Operasi Standar terkait pengelolaan Surat Utang Negara; 8.7. Mengajukan konsep pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 8.8. Mengajukan konsep rekomendasi hasil pemeriksaan administrasi yang disampaikan oleh Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain; 8.9. Mengajukan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 8.10. Mengajukan konsep usulan revisi POK Direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 216 8.11. Melakukan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; 8.12. Melakukan monitoring dan evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 8.13. Mengajukan konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat; 8.14. Mengajukan bahan tanggapan atas LHP yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 8.15. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pemeriksaan/pengawasan; 8.16. Mengajukan bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 8.17. Melakukan penilaian pegawai (bawahan); 8.18. Memaraf konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Surat Utang Negara; 9.2. Kebenaran konsep dokumen perencanaan Direktorat meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, Urjab dan IKU Direktorat; 9.3. Kebenaran rancangan dokumen RKA Direktorat; 9.4. Kebenaran rancangan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pelaksanaan peraturan terkait transaksi Surat Utang Negara; 9.5. Kebenaran konsep dokumen hukum terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 9.6. Kebenaran rancangan Prosedur Operasi Standar terkait pengelolaan Surat Utang Negara; 9.7. Kebenaran konsep pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 9.8. Kebenaran konsep rekomendasi hasil pemeriksaan administrasi yang disampaikan oleh Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain; 9.9. Kebenaran konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 9.10. Kebenaran konsep usulan revisi POK Direktorat; 9.11. Kebenaran pelaksanaan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; 9.12. Kebenaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi kewajiban Dealer Utama, Agen Penjual atau institusi lain berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 9.13. Kebenaran konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat; 9.14. Kebenaran bahan tanggapan atas LHP yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 9.15. Kebenaran koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pemeriksaan/pengawasan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 217 9.16. Kebenaran bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 9.17. Kebenaran dokumen penilaian pegawai (bawahan); 9.18. Kebenaran konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas; 9.19. Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas. 10.DIMENSI JABATAN : Dimensi Non Finansial 10.1. Peraturan yang disusun dan direview, meliputi: 10.1.1. Rancangan Undang-Undang beserta perubahannya; 10.1.2. Rancangan Peraturan Pemerintah beserta perubahannya; 10.1.3. Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan beserta perubahannya; 10.1.4. Konsep Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal. 10.2. Dokumen hukum yang disusun dan disiapkan dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara, meliputi: 10.2.1. Dokumen hukum dalam rangka Lelang SUN di Pasar Perdana; 10.2.2. Dokumen hukum dalam rangka Lelang Pembelian Kembali/Penukaran SUN; 10.2.3. Dokumen hukum dalam rangka transaksi SUN secara langsung; 10.2.4. Dokumen hukum dalam rangka penjualan SUN melalui Private Placement; 10.2.5. Dokumen hukum dalam rangka peminjaman Surat Utang Negara; 10.2.6. Dokumen hukum dalam rangka Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (termasuk Penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Yen); 10.2.7. Dokumen hukum dalam rangka Penjualan Obligasi Negara Ritel; 10.2.8. Dokumen hukum dalam rangka pelaksanaan transaksi Derivatif; 10.2.9. Dokumen hukum dalam rangka penunjukan/pencabutan Dealer Utama; 10.2.10. Dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara, misalnya perjanjian, surat kuasa Menteri Keuangan dsb. 10.3. Prosedur Operasi Standar terkait pengelolaan Surat Utang Negara beserta perubahannya, meliputi: 10.3.1. Prosedur Lelang Penerbitan Surat Utang Negara di Pasar Perdana; 10.3.2. Prosedur Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Perdana; 10.3.3. Prosedur Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional; 10.3.4. Prosedur Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana; 10.3.5. Prosedur Fasilitas Peminjaman SUN; 10.3.6. Prosedur Penjualan SUN Secara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri; 10.3.7. Prosedur Pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung Dengan Tujuan Melaksanakan Upaya Stabilisasi Pasar SUN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 218 10.3.8. 10.3.9. 10.3.10. 10.3.11. 10.3.12. 10.3.13. 10.3.14. 10.3.15. 10.3.16. 10.3.17. 10.3.18. 10.3.19. 10.3.20. 10.3.21. 10.3.22. 10.3.23. 10.3.24.
Prosedur Pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung Dengan Tujuan Pengelolaan Portofolio SUN; Prosedur Pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung Memenuhi Kebutuhan Pencapaian Jumlah SBN Netto Dalam APBN Tahun Berjalan; Prosedur Penyusunan Materi Publikasi SUN; Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Pers Terkait Pengelolaan SUN; Prosedur Siaran Pers Pengelolaan SUN; Prosedur Penanganan Krisis Pasar SUN Level Waspada; Prosedur Penanganan Krisis Pasar SUN Level Siaga; Prosedur Penanganan Krisis Pasar SUN Level Krisis; Prosedur Seleksi Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana; Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kewajiban Dealer Utama; Prosedur Seleksi Anggota Panel, Agen Penjual dan Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing; Prosedur Penunjukan Dealer Utama; Prosedur Pemberian User ID Sistem Dealer Utama; Prosedur Pendistribusian Data Informasi; Prosedur Pembentukan Tim Koordinasi dan Panitia Seleksi dalam rangka Penerbitan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing; Prosedur Penetapan Surat Utang Negara Seri Benchmark; Prosedur Pemberian User ID dan Password Kepada Wakil Peserta Lelang. berkaitan dengan Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara,
10.4. Institusi meliputi: 10.4.1. Agen Lelang, Setelmen dan Penatausahaan Surat Utang Negara; 10.4.2. Provider Penyedia Sistem Lelang; 10.4.3. Dealer Utama; 10.4.4. Agen Penjual Obligasi Negara Ritel; 10.4.5. Agen Penjual berkaitan dengan penjualan Surat Utang Negara dalam valas (termasuk Penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Yen); 10.4.6. Konsultan Hukum berkaitan dengan penjualan Surat Utang Negara dalam valas (termasuk Penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Yen); 10.4.7. Bank; 10.4.8. Perusahaan Efek; 10.4.9. Pemerintah Daerah; 10.4.10. Lembaga Penjamin Simpanan. 10.5. Evaluasi kinerja prosedur operasi standar, meliputi : 10.5.1. Evaluasi pelaksanaan Lelang Penerbitan Surat Utang Negara di Pasar Perdana; 10.5.2. Evaluasi pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 219 10.5.3. Evaluasi pelaksanaan Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (termasuk Penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Yen); 10.5.4. Evaluasi pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara Ritel; 10.5.5. Evaluasi pelaksanaan Penjualan SUN Secara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri; 10.5.6. Evaluasi pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung Dengan Tujuan Melaksanakan Upaya Stabilisasi Pasar SUN; 10.5.7. Evaluasi pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung Dengan Tujuan Pengelolaan Portofolio SUN; 10.5.8. Evaluasi pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung Memenuhi Kebutuhan Pencapaian Jumlah SBN Netto Dalam APBN Tahun Berjalan; dan 10.5.9. Evaluasi kinerja lainnya berkaitan dengan kegiatan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, penukaran dan peminjaman Surat Utang Negara. 10.6. Monitoring dan evaluasi kewajiban serta penelitian kelengkapan administrasi institusi terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara antara lain meliputi: 10.6.1. Monitoring dan evaluasi kelengkapan administrasi calon Dealer Utama; 10.6.2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Dealer Utama; 10.6.2.1. Kewajiban harian penyampaian kuotasi dua arah; 10.6.2.2. Kewajiban untuk menyampaikan penawaran pada setiap lelang SUN; 10.6.2.3. Kewajiban penyampaian laporan bulanan; 10.6.2.4. Kewajiban melaksanakan transaksi perdagangan minimum di pasar sekunder; 10.6.2.5. Kewajiban memenangkan lelang minimum di Pasar Perdana. 10.6.3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Agen Penjual dan Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (termasuk Penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Yen); 10.6.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Agen Penjual Obligasi Negara Ritel; 10.6.5. Monitoring dan evaluasi keaktifan Dealer Utama; dan 10.6.6. Monitoring dan evaluasi kewajiban lainnya terkait dengan pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, penukaran dan peminjaman Surat Utang Negara. 10.7. Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat, meliputi: 10.7.1. Renstra, RKT/PK dan dokumen IKU Direktorat; 10.7.2. RKA Direktorat; 10.7.3. ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat. 10.8. Dokumen organisasi, meliputi: 10.8.1. Uraian Jabatan; 10.8.2. Inventarisasi Jabatan Pelaksana Direktorat; 10.8.3. Usulan reorganisasi Direktorat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 220 10.9. Jumlah Sumber Daya Manusia Subdirektorat sebanyak 9 (sembilan) orang. 11.HUBUNGAN KERJA : 11.1.
Direktur Surat Utang Negara dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat terkait penyusunan dan pengkajian peraturan, penyusunan dokumen hukum, prosedur standar, dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat dan evaluasi pelaksanaan transaksi dalam pengelolaan Surat Utang Negara; 11.2. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara dalam rangka koordinasi penyusunan dan pengkajian peraturan, penyusunan dokumen hukum, prosedur standar, dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat dan evaluasi pelaksanaan transaksi dalam pengelolaan Surat Utang Negara; 11.3. Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja dalam rangka penyusunan dan pengkajian peraturan, penyusunan dokumen hukum, prosedur standar, dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat dan evaluasi pelaksanaan transaksi dalam pengelolaan Surat Utang Negara; 11.4. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam rangka koordinasi penyiapan peraturan dan dokumen hukum, pelaksanaan evaluasi, dan Prosedur Standar terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 11.5. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dalam rangka koordinasi penyiapan peraturan dan dokumen hukum, pelaksanaan evaluasi, dan Prosedur Standar terkait hal pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi strategi; 11.6. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam rangka koordinasi penyiapan Prosedur Standar, Renstra, RKT, PK, Urjab, LAKIP, ABK dan IKU serta penyiapan sarana dan prasarana terkait penyusunan dan pengkajian peraturan, penyusunan dokumen hukum, prosedur standar serta evaluasi pelaksanaan transaksi dalam pengelolaan Surat Utang Negara; 11.7. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal harmonisasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan Surat Utang Negara; 11.8. Para pejabat Ditjen Anggaran dalam hal alokasi dana terkait pelaksanaan pengelolaan Surat Utang Negara; 11.9. Para pejabat Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam hal pemberian rekomendasi/ kebijakan terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 11.10. Para pejabat Badan Kebijakan Fiskal dalam hal harmonisasi kebijakan fiskal yang menjadi bagian tanggung jawab Kementerian Keuangan; 11.11. Para pejabat Ditjen Pajak dalam hal harmonisasi kebijakan/strategi pengelolaan Surat Utang Negara; 11.12. Para Pejabat Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI dalam hal pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan masalah hukum dan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan terkait pengelolaan Surat Utang Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 221 11.13. Rating Agencies dalam hal peningkatan peringkat kredit utang; 11.14. Para pelaku Pasar dalam hal penerapan kebijakan pelaksanaan strategi utang; 11.15. Para Pejabat BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal dalam hal pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan Surat Utang Negara; 11.16. Konsultan dan Narasumber, dalam hal konsultansi/masukan. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Kebutuhan pembiayaan APBN yang semakin besar dan ketergantungan pembiayaan APBN melalui Surat Utang Negara dan kondisi pasar Surat Utang Negara yang berkembang secara dinamis serta masih terus berkembangnya instrumen dan pasar Surat Utang Negara, sehingga diperlukan ketersediaan peraturan, ketentuan dan prosedur operasional yang mendukung pengelolaan Surat Utang Negara; 12.2. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang modern, diperlukan perencanaan dan monitoring atas pelaksanaan tugas yang dilakukan secara baik, terencana dan berkesinambungan. 13.RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a) 14.2. Pendidikan formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.III 14.4. Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon IV; 14.4.2. Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; 14.4.4. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai SUN dan pasar modal; 14.4.5. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; 14.4.6. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan SUN; 14.4.7. Memahami SOP; 14.4.8. Memahami legal drafting; 14.4.9. Memahami evaluasi kinerja;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 222 14.4.10. Memahami Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 14.4.10.1. Visioning (2); 14.4.10.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (3); 14.4.10.3. Planning and Organizing (3); 14.4.10.4. Quality Focus (3); 14.4.10.5. Continuous Improvement (3); 14.4.10.6. Stakeholder Focus (2); 14.4.10.7. Integrity (3); 14.4.10.8. Resilience (2); 14.4.10.9. Managing Others (3); 14.4.10.10. Relationship Management (3); 14.4.10.11. Negotiation (2); 14.4.10.12. Meeting Leadership (2). 15.
KEDUDUKAN JABATAN : DIREKTUR SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SEKSI PERATURAN SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA
KEPALA SEKSI EVALUASI PELAKSANAAN TRANSAKSI
KEPALA SUBDIREKTORAT PERATURAN SURAT UTANG NEGARA DAN EVALUASI KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
