MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 155 1. NAMA JABATAN
:
Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara
2. IKHTISAR JABATAN : Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara, pemantauan dan analisis kinerja potensi pasar Surat Utang Negara, serta perumusan rekomendasi harga/yield Surat Utang Negara. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya hasil analisis keuangan dan pasar Surat Utang Negara yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi pembiayaan APBN yang berasal dari Surat Utang Negara secara akurat, reliable dan akuntabel. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat. 4.1.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat; 4.1.2. Mempelajari dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Uraian Jabatan (Urjab) Direktorat; 4.1.3. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen IKU, dan Urjab Direktorat beserta konsep nota dinas pengantar; 4.1.4. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen IKU, dan Urjab Direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas pengantar; 4.1.5. Membahas perumusan konsep dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen IKU, dan Urjab Direktorat bersama dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara. 4.2. Merumuskan perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara, termasuk pembayaran kewajiban dalam pengelolaan Surat Utang Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 156 4.2.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara, termasuk pembayaran kewajiban dalam pengelolaan Surat Utang Negara; 4.2.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal untuk merumuskan perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara termasuk pembayaran kewajiban; 4.2.3. Meneliti dan mengoreksi hasil perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara, termasuk pembayaran kewajiban; 4.2.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas konsep perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara, termasuk pembayaran kewajiban; 4.2.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal untuk merumuskan perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara, termasuk pembayaran kewajiban sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinas Kasubdit, Direktur, Direktur Jenderal, dan/atau surat Menteri Keuangan; 4.2.6. Mengikuti dan/atau memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal menghadiri rapat koordinasi dengan para Kasubdit lain dan/atau unit/instansi lain terkait dalam rangka perumusan perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara; 4.2.7. Meneliti dan mengoreksi konsep perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara, termasuk pembayaran kewajiban beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.3. Merumuskan rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara. 4.3.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 4.3.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan konsep rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 4.3.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk menetapkan rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 4.3.4. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara sesuai hasil pembahasan beserta menyiapkan risalah rapat dan konsep nota dinas rahasia;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 157 4.3.5. Meneliti dan mengoreksi rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara, risalah rapat, konsep nota dinas rahasia, dan menandatangani nota dinas rahasia dan menyampaikannya kepada Direktur. 4.4. Merumuskan informasi pasar peminjaman (securities lending).
Surat
Utang
Negara
untuk
fasilitas
4.4.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari informasi pasar Surat Utang Negara untuk fasilitas peminjaman (securities lending); 4.4.2. Meneliti dan merumuskan aktivitas/data/informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung fasilitas peminjaman Surat Utang Negara untuk Dealer Utama; 4.4.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk merumuskan konsep bahan informasi pasar Surat Utang Negara yang diperlukan dalam rangka mendukung fasilitas peminjaman Surat Utang Negara untuk Dealer Utama; 4.4.4. Meneliti dan mengoreksi risalah rapat, konsep nota dinas, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikannya kepada Direktur dengan tembusan kepada para Kepala Subdirektorat; 4.4.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara dan Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif untuk memantau ketersediaan dan keakuratan informasi pasar Surat Utang Negara untuk fasilitas peminjaman (securities lending). 4.5. Merumuskan proyeksi arus kas jangka pendek yang terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara. 4.5.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari proyeksi arus kas jangka pendek yang terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara; 4.5.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal untuk menelaah usulan program dan menyiapkan konsep proyeksi arus kas jangka pendek; 4.5.3. Meneliti dan mengkoreksi konsep proyeksi kas jangka pendek; 4.5.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas proyeksi arus kas jangka pendek; 4.5.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal untuk merumuskan konsep proyeksi arus kas jangka pendek sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat dan konsep nota dinas Direktur; 4.5.6. Meneliti dan mengoreksi konsep proyeksi arus kas jangka pendek yang terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat dan konsep nota dinas Direktur dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 158 4.6. Mengkoordinasikan kegiatan kajian/riset terkait Pengelolaan Surat Utang Negara. 4.6.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari kajian/riset terkait Pengelolaan Surat Utang Negara dengan berkoordinasi dengan unit-unit terkait; 4.6.2. Memberi disposisi kepada seluruh Kepala Seksi untuk menyiapkan kajian/riset terkait Pengelolaan Surat Utang Negara; 4.6.3. Meneliti dan mengoreksi hasil kajian/riset terkait Pengelolaan Surat Utang Negara; 4.6.4. Memimpin rapat internal dengan seluruh Kepala Seksi untuk membahas persiapan kajian/riset terkait Pengelolaan Surat Utang Negara; 4.6.5. Memberi disposisi kepada seluruh Kepala Seksi untuk menyiapkan kajian/riset terkait pengelolaan Surat Utang Negara yang akan dilaksanakan dan menyiapkan konsep nota dinasnya; 4.6.6. Melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat dalam rangka penyiapan bahan kajian/riset terkait pengelolaan Surat Utang Negara beserta penyiapan tim koordinasi riset dan administrasinya; 4.6.7. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas usulan kajian/riset terkait pengelolaan Surat Utang Negara yang akan dilaksanakan, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikannya kepada Direktur. 4.7. Mengkoordinasikan pemantauan dan analisis terkait perkembangan pasar Surat Utang Negara serta pasar uang dan derivatif. 4.7.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari pemantauan dan analisis terkait perkembangan pasar Surat Utang Negara serta pasar uang dan derivatif; 4.7.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara dan Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif untuk pelaksanaan pemantauan dan analisis terkait perkembangan pasar Surat Utang Negara serta pasar uang dan derivatif; 4.7.3. Meneliti dan mengoreksi hasil pemantauan dan analisis terkait perkembangan pasar Surat Utang Negara serta pasar uang dan derivatif; 4.7.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas perkembangan pasar surat utang negara serta pasar uang dan derivatif; 4.7.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara dan Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif untuk menyiapkan data/informasi publikasi internal (Perkembangan Harian Pasar Surat Utang Negara serta Pasar Uang dan Derivatif), dan bahan publikasi eksternal dan menyiapkan konsep nota dinasnya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 159 4.7.6. Meneliti dan mengoreksi konsep publikasi internal dan bahan publikasi eksternal, konsep nota dinas, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikannya kepada Direktur. 4.8. Mengendalikan Subdirektorat.
pelaksanaan
kegiatan
dan
realisasi
anggaran
4.8.1. Menerima disposisi dari Direktur atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.8.2. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Direktur; 4.8.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk merumuskan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.8.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif untuk merumuskan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.8.5. Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.8.6. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat kepada Direktur. 4.9. Merumuskan bahan masukan prosedur operasi standar Direktorat. 4.9.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan masukan pengembangan prosedur operasi standar Direktorat; 4.9.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan pengembangan prosedur operasi standar Direktorat, beserta konsep nota dinas pengantar; 4.9.3. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan pengembangan prosedur operasi standar Direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas pengantar; 4.9.4. Merumuskan konsep prosedur operasi standar Direktorat bersama dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara. 4.10. Merumuskan bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko. 4.10.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko; 4.10.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko, beserta konsep nota dinas pengantar;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 160 4.10.3. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas pengantar; 4.10.4. Merumuskan konsep pemetaan profil risiko dan monitoring risiko bersama dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara. 4.11. Merumuskan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat. 4.11.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat; 4.11.2. Mempelajari dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.11.3. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK), laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) beserta konsep nota dinas pengantar; 4.11.4. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas pengantar; 4.11.5. Merumuskan konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain ABK, laporan IKU dan LAKIP Direktorat bersama dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara. 4.12. Merumuskan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat. 4.12.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 4.12.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat beserta konsep nota dinas pengantar; 4.12.3. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas pengantar;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 161 4.12.4. Merumuskan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara. 4.13. Merumuskan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat. 4.13.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 4.13.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat beserta konsep nota dinas pengantar; 4.13.3. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas pengantar 4.13.4. Merumuskan bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat bersama dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara. 4.14. Membimbing pegawai di lingkungan Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.14.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.14.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.14.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.14.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Disposisi dari Direktur Surat Utang Negara; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Asumsi indikator APBN; Strategi pengelolaan Utang dari Direktorat SPU; Data transaksi Surat Utang Negara; Konsep surat/nota dinas dari para Kepala Seksi; Surat dari instansi terkait; Bahan seminar, workshop, training dan studi banding; Data dan informasi mengenai pasar keuangan domestik dan internasional dari Bloomberg dan provider data/media lainnya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 162 5.10. Renstra, Renja, RKT, RKA, PK dan LAKIP Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 5.11. ABK, Urjab dan IKU Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 5.12. LHP dari aparat pengawasan fungsional; 5.13. Pertanyaan DPR. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 6.6. Undang-Undang tentang APBN; 6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara; 6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6.9. Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; 6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; 6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan jo. PMK. No. 55/PM.1/2007; 6.12. PMK Nomor 151/PMK.01/2010 tentang tata naskah dinas Kementerian Keuangan; 6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.14. Peraturan Perundang-undangan, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan lainnya dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pelaksanaan tugas. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen IKU, dan Urjab Direktorat; 7.2. Perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara dan pembayaran kewajiban Surat Utang Negara; 7.3. Rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 7.4. Bahan presentasi untuk rapat persiapan dan penetapan hasil lelang; 7.5. Rumusan dan informasi pasar Surat Utang Negara untuk fasilitas peminjaman (securities lending);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 163 7.6. Perkiraan program arus kas jangka pendek pengelolaan Surat Utang Negara; 7.7. Laporan hasil kajian/riset terkait Pengelolaan Surat Utang Negara; 7.8. Bahan publikasi internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Laporan Perkembangan Pasar Surat Utang Negara Harian antara lain: Government Securities Summary, Market Update, Laporan Triwulanan Perdagangan Dealer Utama, Laporan Surat Utang Negara yang kurang Likuid); 7.9. Bahan publikasi eksternal (Laporan Kuotasi Harga Harian Obligasi Negara Seri Benchmark Dealer Utama dan perkembangan transaksi Surat Utang Negara di pasar sekunder); 7.10. Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 7.11. Konsep bahan masukan prosedur operasi standar Direktorat; 7.12. Konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 7.13. Konsep bahan masukan evaluasi kinerja Direktorat terdiri dari ABK, Laporan IKU dan LAKIP; 7.14. Konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 7.15. Konsep jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat; 7.16. Konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 7.17. Dokumen penilaian pegawai (bawahan). 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Surat Utang Negara; 8.2. Mengajukan Konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen IKU, dan Urjab Direktorat; 8.3. Mengajukan rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 8.4. Mengajukan bahan presentasi untuk rapat persiapan dan penetapan hasil lelang; 8.5. Mengajukan rumusan dan informasi pasar Surat Utang Negara untuk fasilitas peminjaman (securities lending); 8.6. Mengajukan perkiraan program arus kas jangka pendek pengelolaan Surat Utang Negara; 8.7. Mengajukan laporan hasil kajian/riset terkait Pengelolaan Surat Utang Negara; 8.8. Mengajukan bahan publikasi internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Laporan Perkembangan Pasar Surat Utang Negara Harian antara lain: Government Securities Summary, Market Update, Laporan Triwulanan Perdagangan Dealer Utama, Laporan Surat Utang Negara yang kurang Likuid);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 164 8.9. Mengajukan bahan publikasi eksternal (Laporan Kuotasi Harga Harian Obligasi Negara Seri Benchmark Dealer Utama dan perkembangan transaksi Surat Utang Negara di pasar sekunder); 8.10. Mengajukan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 8.11. Mengajukan konsep bahan masukan prosedur operasi standar Direktorat; 8.12. Mengajukan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 8.13. Mengajukan konsep bahan masukan evaluasi kinerja Direktorat terdiri dari dokumen pengukuran kinerja, ABK, Laporan IKU dan LAKIP; 8.14. Mengajukan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 8.15. Mengajukan konsep jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat; 8.16. Mengajukan konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 8.17. Melakukan penilaian pegawai (bawahan); 8.18. Memaraf konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas; 8.19. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran atas usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran atas konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen IKU, dan Urjab Direktorat; 9.3. Kebenaran atas perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari Surat Utang Negara dan pembayaran kewajiban Surat Utang Negara; 9.4. Kebenaran atas rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 9.5. Kebenaran atas bahan presentasi untuk rapat persiapan dan penetapan hasil lelang; 9.6. Kebenaran atas rumusan dan informasi pasar Surat Utang Negara untuk fasilitas peminjaman (securities lending); 9.7. Kebenaran atas perkiraan program arus kas jangka pendek pengelolaan Surat Utang Negara; 9.8. Kebenaran atas laporan hasil kajian/riset terkait Pengelolaan Surat Utang Negara; 9.9. Kebenaran atas bahan publikasi internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Laporan Perkembangan Pasar Surat Utang Negara Harian antara lain: Government Securities Summary, Market Update, Laporan Triwulanan Perdagangan Dealer Utama, Laporan Surat Utang Negara yang kurang Likuid); 9.10. Kebenaran atas bahan publikasi eksternal (Laporan Kuotasi Harga Harian Obligasi Negara Seri Benchmark Dealer Utama dan perkembangan transaksi Surat Utang Negara di pasar sekunder);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 165 9.11. Kebenaran atas konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 9.12. Kebenaran atas konsep bahan masukan prosedur operasi standar Direktorat; 9.13. Kebenaran atas konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 9.14. Kebenaran atas konsep bahan masukan evaluasi kinerja Direktorat terdiri dari dokumen pengukuran kinerja, ABK, Laporan IKU dan LAKIP; 9.15. Kebenaran atas konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 9.16. Kebenaran atas konsep jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat; 9.17. Kebenaran atas konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 9.18. Kebenaran atas dokumen penilaian pegawai (bawahan); 9.19. Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial : 10.1.1. Total nilai nominal penerbitan Surat Utang Negara (netto) sesuai dengan target APBN yang ditetapkan. 10.1.2. Penerbitan Surat Utang Negara (netto) merupakan hasil dari pengelolaan Surat Utang Negara termasuk kegiatan penerbitan Surat Utang Negara, pembelian kembali Surat Utang Negara, dan pertukaran Surat Utang Negara, maupun pembayaran pokok Surat Utang Negara yang jatuh tempo. 10.1.3. Pembayaran kewajiban Surat Utang Negara sesuai dengan pengeluaran bunga dan kewajiban lain Surat Utang Negara baik dalam denominasi rupiah dan denominasi valuta asing. 10.2. Dimensi Non Finansial : 10.2.1. Instrumen Surat Utang Negara yang dianalisis: 10.2.1.1. Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah (Obligasi Negara/Surat Perbendaharaan Negara); 10.2.1.2. Surat Utang Negara dalam mata uang asing; 10.2.1.3. Obligasi Negara Ritel (ORI); 10.2.1.4. Instrumen derivatif Surat Utang Negara. 10.2.2. Jenis transaksi yang dianalisis: 10.2.2.1. Penerbitan Surat Utang Negara (Obligasi Negara/Surat Perbendaharaan Negara); 10.2.2.2. Pembelian Kembali Surat Utang Negara (Buyback); 10.2.2.3. Penukaran Surat Utang Negara (Debt Switch); 10.2.2.4. Penjualan Surat Utang Negara Valuta Asing; 10.2.2.5. Penjualan Obligasi Negara Ritel; 10.2.2.6. Pelaksanaan Transaksi Derivatif. 10.2.3. Pasar Keuangan yang dipantau dan dianalisis : 10.2.3.1. Pasar Obligasi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 166 10.2.3.2. Pasar Saham; 10.2.3.3. Pasar Uang; 10.2.3.4. Pasar Modal; 10.2.3.5. Pasar Derivatif; 10.2.3.6. Pasar Komoditi, dll. 10.2.4. Jumlah SDM : 9 (sembilan) orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.2. Direktur Surat Utang Negara dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.3. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Surat Utang Negara dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.4. Para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.5. Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara dalam hal pelaksanaan tugas; 11.6. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan tugas; 11.7. Para pejabat instansi terkait lain dalam hal pelaksanaan tugas; 11.8. Pihak pelaksana kajian/riset terkait pengelolaan Surat Utang Negara. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.2. Kebutuhan pembiayaan APBN yang semakin besar dan ketergantungan pembiayaan APBN melalui Surat Utang Negara serta kondisi pasar Surat Utang Negara yang berkembang secara dinamis, diperlukan pengolahan data dan informasi pasar keuangan dan Surat Utang Negara yang akurat serta hasil analisis yang handal dalam mendukung pengelolaan Surat Utang Negara; 12.3. Timing pelaksanaan penerbitan Surat Utang Negara kadang berbeda dengan rencana kebutuhan arus kas jangka pendek yang berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh sumber pembiayaan APBN yang berasal dari Surat Utang Negara dengan biaya yang optimal sehingga diperlukan koordinasi yang intensif mengenai perencanaan pembiayaan APBN yang berasal dari Surat Utang Negara. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN :
14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/ golongan : Pembina / (IV/a) Pendidikan formal : Strata 1 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.III Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon IV;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 167 14.4.2. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.3. Memahami pasar keuangan, pasar obligasi, dan ekonomi makro; 14.4.4. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; 14.4.5. Memahami manajemen portofolio, resiko pasar, dan operasional; 14.4.6. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai Surat Utang Negara; 14.4.7. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan Surat Utang Negara; 14.4.8. Memahami penggunaan sarana informasi pasar dan transaksi; 14.4.9. Memahami Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 14.4.10. Standar Kompetensi: 14.4.10.1. Visioning (2); 14.4.10.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (3); 14.4.10.3. Business Acumen (2); 14.4.10.4. Planning and Organizing (3); 14.4.10.5. Quality Focus (3); 14.4.10.6. Continuous Improvement (3); 14.4.10.7. Stakeholder Focus (2); 14.4.10.8. Integrity (3); 14.4.10.9. Resilience (2); 14.4.10.10. Managing Others (3); 14.4.10.11. Relationship Management (3); 14.4.10.12. Meeting Leadership (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 168 15. KEDUDUKAN JABATAN :
DIREKTUR SURAT UANG NEGARA
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SEKSI ANALISIS KEUANGAN DAN FISKAL
KEPALA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SEKSI ANALISIS PASAR SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SUBDIREKTORAT PERATURAN SUN DAN EVALUASI KINERJA
KEPALA SEKSI ANALISIS PASAR UANG DAN DERIVATIF
