MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 89 1. NAMA JABATAN
:
2. IKHTISAR JABATAN
Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian :
Melakukan penyiapan bahan formasi dan perencanaan pegawai, urusan pengangkatan pegawai, gaji berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan administrasi mutasi pegawai, pelaksanaan administrasi cuti pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya administrasi kepegawaian yang meliputi formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, dan kesejahteraan pegawai, pemberhentian, pemensiunan, pembuatan daftar urut kepangkatan, administrasi mutasi kepegawaian lainnya, serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang akurat sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pengelolaan utang yang profesional. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan bahan penyusunan formasi pegawai. 4.1.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun formasi pegawai; 4.1.2. Memberi tugas pelaksana untuk menghimpun data formasi pegawai dan menyusun konsep formasi pegawai; 4.1.3. Meneliti dan menyampaikan konsep formasi tersebut kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.2. Merumuskan konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja (PK). 4.2.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, dan PK tahun lalu dan tahun berjalan; 4.2.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L dan PK; 4.2.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, dan PK dan menyampaikannya Kepala Bagian; 4.2.4. Mengikuti pembahasan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAK/L, dan PK, bersama Kepala Bagian. 4.3. Mengkoordinasikan Administrasi Penerimaan/Rekrutmen Pegawai.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 90 4.3.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk membuat usulan penerimaan/rekrutmen pegawai ke Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal; 4.3.2. Memberi tugas pelaksana untuk menghimpun data penerimaan pegawai dan menyusun konsep usul penerimaan/rekrutmen pegawai beserta konsep nota/surat dinas pengantarnya; 4.3.3. Meneliti, memaraf menyampaikan konsep usul penerimaan/rekrutmen pegawai tersebut kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian beserta konsep nota/surat dinas pengantarnya. 4.4. Mengkoordinasikan penatausahaan dan dokumentasi kepegawaian. 4.4.1. Menerima dan mempelajari berkas/dokumen kepegawaian yang telah didisposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menatausahakan dan mendokumentasikan berkas kepegawaian; 4.4.2. Memberi tugas pelaksana untuk menatausahakan dan mendokumentasikan berkas kepegawaian; 4.4.3. Memantau pelaksanaan penatausahaan dan dokumentasi kepegawaian dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.5. Merumuskan bahan penyusunan statistik kepegawaian. 4.5.1. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan bahan penyusunan statistik kepegawaian; 4.5.2. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan mengenai penyusunan statistik kepegawaian; 4.5.3. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan konsep statistik kepegawaian; 4.5.4. Meneliti dan menyampaikan konsep statistik kepegawaian kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.6. Mengkoordinasikan urusan yang terkait dengan kesejahteraan pegawai. 4.6.1. Menerima dan mempelajari surat permohonan pegawai mengenai kesejahteraan pegawai yang telah didisposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melakukan pengurusan yang terkait dengan kesejahteraan pegawai; 4.6.2. Memberi tugas pelaksana untuk melakukan pengurusan yang terkait dengan kesejahteraan pegawai, antara lain, pembuatan karpeg, karis/karsu, kartu askes serta taspen dan lain-lain; 4.6.3. Mengkoordinasikan dan memantau pengurusan kegiatan tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.7. Mengkoordinasikan Validasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 91 4.7.1. 4.7.2.
Memberi tugas pelaksana untuk melakukan validasi pemutakhiran data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG; Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan validasi pemutakhiran data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG melaporkan hasilnya kepada Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian.
4.8. Mengkoordinasikan pejabat. 4.8.1. 4.8.2.
administrasi
dan
pelaksanaan
acara
dan dan dan dan
pelantikan
Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian untuk melakukan administrasi dan pelaksanaan acara pelantikan pejabat; Memberi tugas pelaksana untuk melakukan administrasi dan pelaksanaan acara pelantikan pejabat; Mengkoordinasikan pelaksanaan acara pelantikan.
4.9. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penghargaan pegawai. 4.9.1.
4.9.2. 4.9.3.
Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II beserta dokumen pendukung yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian terkait pemberian penghargaan pegawai; Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan bahan dan konsep nota dinas terkait pemberian penghargaan pegawai; Meneliti dan menyampaikan konsep nota dinas dimaksud beserta bahan penghargaan pegawai kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
4.10. Mengkoordinasikan administrasi pemberian hukuman disiplin. 4.10.1. Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II beserta dokumen pendukung yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melakukan administrasi terkait dengan pemberian hukuman disiplin pegawai; 4.10.2. Memberi tugas pelaksana untuk melakukan administrasi terkait dengan pemberian hukuman disiplin pegawai; 4.10.3. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring hukuman disiplin pegawai. 4.11. Mengkoordinasikan Administrasi Cuti Pegawai. 4.11.1. Menerima dan mempelajari surai izin cuti dari unit eselon II dan bagian yang tealah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melakukan administrasi terkait dengan surat izin cuti; 4.11.2. Memberi tugas bawahan untuk melakukan administrasi terkait dengan surat izin cuti;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 92 4.11.3. Mengkoordinasikan dan memantau pengawasan terkait dengan administrasi surat cuti. 4.12. Mengkoordinasikan penyelesaian administrasi DP3 pejabat eselon I dan eselon II. 4.12.1. Menerima dan mempelajari dokumen DP3 yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 4.12.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas/surat penyelesaian administrasi DP3 pejabat eselon I (nota dinas Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan dan surat Menteri Keuangan kepada Presiden) dan eselon II (nota dinas Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan); Meneliti dan menyampaikan hasil penyelesaian administrasi DP3 pejabat eselon I dan eselon II kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.13. Mengkoordinasikan bahan usulan pengangkatan pegawai. 4.13.1. Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II yang telah didisposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyiapkan bahan pengangkatan pegawai; 4.13.2. Memberi tugas pelaksana untuk menghimpun bahan-bahan yang terkait dengan pengangkatan pegawai dan menyusun konsep nota dinas usulan pengangkatan pegawai; Meneliti dan menyampaikan konsep nota dinas usulan pengangkatan pegawai beserta lampirannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.14. Mengkoordinasikan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) pegawai. 4.14.1. Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II terkait dengan usulan kenaikan pangkat pegawai sesuai disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyiapkan usulan kenaikan pangkat ; 4.14.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan konsep Surat Keputusan/Nota Dinas usulan kenaikan pangkat beserta dokumen kelengkapannya terkait usulan kenaikan pangkat pegawai; 4.14.3. Meneliti, memaraf, dan mengajukan konsep Surat Keputusan/Nota Dinas usulan kenaikan pangkat pegawai kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.15. Mengkoordinasikan urusan administrasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 93 4.15.1. Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II terkait dengan urusan administrasi kepangkatan pegawai sesuai disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyiapkan dokumen kelengkapan terkait urusan adminitrasi kepangkatan; 4.15.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan dokumen kelengkapan terkait urusan adminitrasi kepangkatan; 4.15.3. Meneliti, memaraf, dan mengajukan konsep surat/nota dinas urusan administrasi kepangkatan pegawai kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.16. Mengkoordinasikan urusan administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan inpassing gaji pegawai. 4.16.1. Menerima dan mempelajari dokumen/nota kenaikan gaji berkala dan Inpassing yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk memproses kenaikan gaji berkala dan inpassing gaji pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.16.2. Memberi tugas pelaksana untuk memproses kenaikan gaji berkala dan inpassing gaji pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.16.3. Meneliti dan memantau proses penyelesaian urusan kenaikan gaji berkala dan inpassing gaji pegawai; Menyampaikan konsep Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (SK-KGB) dan Surat Keputusan Inpassing Gaji kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.17. Mengkoordinasikan pemindahan.
urusan
administrasi
pemberhentian
dan
4.17.1. Menerima dan mempelajari nota dinas beserta lampiran dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan urusan administrasi pemberhentian dan pemindahan pegawai; 4.17.2. Memberi tugas pelaksana untuk melaksanakan urusan administrasi pemberhentian dan pemindahan pegawai dengan membuat konsep nota dinas; 4.17.3. Meneliti dan menganalisis konsep nota dinas terkait dengan hasil pelaksanaan urusan administrasi pemberhentian dan pemindahan; 4.17.4. Menyampaikan konsep nota dinas dimaksud kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.18. Mengkoordinasikan urusan administrasi pemensiunan pegawai.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 94 4.18.1. Menerima dan mempelajari nota dinas beserta lampiran dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan urusan administrasi pemensiunan pegawai; 4.18.2. Memberi tugas pelaksana untuk melaksanakan urusan administrasi pemensiunan pegawai dengan membuat konsep nota dinas; 4.18.3. Meneliti dan menganalisis konsep nota dinas terkait urusan administrasi pemensiunan pegawai; 4.18.4. Menyampaikan konsep nota dinas tentang pelaksanaan urusan administrasi pemensiunan pegawai kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.19. Mengkoordinasikan urusan administrasi mutasi jabatan pegawai. 4.19.1. Menerima dan mempelajari nota dinas beserta lampiran dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan urusan administrasi promosi jabatan pegawai; 4.19.2. Memberi tugas pelaksana untuk melaksanakan urusan administrasi promosi jabatan pegawai; 4.19.3. Meneliti dan menganalisis konsep nota dinas terkait urusan administrasi promosi jabatan pegawai; 4.19.4. Menyampaikan konsep nota dinas terkait usul promosi jabatan pegawai (SK Mutasi) kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.20. Mengkoordinasikan urusan administrasi mutasi kepegawaian lainnya. 4.20.1. Menerima dan mempelajari nota dinas beserta lampiran dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk melaksanakan urusan administrasi mutasi kepegawaian lainnya; 4.20.2. Memberi tugas pelaksana untuk melaksanakan urusan administrasi mutasi kepegawaian lainnya; 4.20.3. Meneliti dan menganalisis konsep nota dinas terkait urusan administrasi mutasi kepegawaian lainnya; 4.20.4. Menyampaikan konsep nota dinas terkait usul pemindahan pegawai (SK Mutasi) kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.21. Merumuskan konsep bahan masukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK). 4.21.1. Mempelajari LAKIP dan ABK tahun lalu dan tahun berjalan; 4.21.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan LAKIP dan ABK;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 95 4.21.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan LAKIP dan ABK dan menyampaikannya Kepala Bagian; Mengikuti pembahasan bahan masukan LAKIP dan ABK, bersama Kepala Bagian. 4.22. Menyiapkan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Subbagian Administrasi Kepegawaian. 4.22.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan penyusunan , monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Subbagian Administrasi Kepegawaian dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Administrasi Kepegawaian; 4.22.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Administrasi Kepegawaian; 4.22.3. Membahas bahan masukan terkait kegiatan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Administrasi Kepegawaian; 4.22.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Administrasi Kepegawaian, sesuai hasil pembahasan; 4.22.5. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Administrasi Kepegawaian kepada Kepala Bagian. 4.23. Merumuskan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. 4.23.1. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional; 4.23.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional; 4.23.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; Mengikuti pembahasan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional bersama Kepala Bagian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 96 4.24. Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.24.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari rancangan dokumen penganggaran yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan keluaran (output) per kegiatan; 4.24.2. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rancangan dokumen RKA Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 4.24.3. Membahas rancangan dokumen RKA Bagian Organisasi dan Kepegawaian bersama para Kepala Subbagian dan pelaksana dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rancangan dokumen RKA sesuai hasil pembahasan; 4.24.4. Meneliti dan mengoreksi rancangan dokumen RKA Bagian Organisasi dan Kepegawaian dan melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Setditjen PU, menelaah RKA Bagian Organisasi dan Kepegawaian bersama Bagian Keuangan Setditjen PU dan Ditjen Anggaran dan merumuskan konsep Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 4.24.5. Meneliti konsep POK Bagian Organisasi dan Kepegawaiandan menyampaikannya kepada Kepala Bagian serta berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Setditjen PU untuk proses penetapan POK. 4.25. Melakukan Pembinaan Kepegawaian.
Pegawai
pada
Subbagian
Administrasi
4.25.1. Memberikan nasehat, menegakan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.25.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.25.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.25.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi dari Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 5.2. Rencana Kerja Subbagian Administrasi Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai; 5.4. Data kegiatan Subbagian Administrasi Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan; 5.5. Data laporan kegiatan Subbagian Administrasi Kepegawaian; 5.6. Laporan pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Kepegawaian. 5.1. Rekomendasi dari Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengenai masalah kepegawaian; 5.2. Tabel gaji; 5.3. Data yang berkenaan dengan mutasi; 5.4. Data SK pegawai yang bersangkutan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 97 5.5. Data DP3; 5.6. Data kepegawaian; 5.7. Usul cuti; 5.8. Usul pengesahan DP3; 5.7. Usul pengangkatan pegawai; 5.8. Usul kenaikan pangkat pegawai; 5.9. Usul kenaikan gaji pegawai; 5.10. Usul penyesuaian masa kerja; 5.11. Usul pemindahan dan pelimpahan pegawai; 5.12. Usul pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan; 5.13. Konsep surat/nota dinas dari bawahan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6.3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang pelaksanaan pengawasannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.4. Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Instruksi Menteri Keuangan yang menyangkut kepegawaian; 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.1/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Keuangan. 6.6. Surat Edaran Kepala BKN; 6.7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 6.8. Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Instruksi Menteri Keuangan yang menyangkut kepegawaian. 7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2.
7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14.
Formasi Pegawai; Masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L),dan Penetapan Kinerja (PK) pada Subbagian Administrasi Kepegawaian; Usul rekrutmen pegawai baru ke Biro SDM; Hasil pelaksanaan urusan dokumentasi kepegawaian (Dosir); Laporan Statistik Kepegawaian; Usulan pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Askes dan Kartu Taspen; Database Kepegawaian; Pelantikan dan dokumen pelantikan; Konsep Hukuman Disiplin (Hukuman sedang dan berat); Kartu Pengawasan Cuti; Usulan penghargaan pegawai; Pengajuan DP3 Pejabat Eselon I dan II ke Menteri Keuangan; Usul pengangkatan pegawai; Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) Pegawai;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 98 7.15. 7.16. 7.17. 7.18. 7.19. 7.20. 7.21.
Konsep Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala; Konsep Surat Keputusan Inpassing Gaji; Usul pemberhentian pegawai; Usul pensiun pegawai; SK Eselon IV dan Usulan SK Eselon II dan III; SK Penetapan/Mutasi pelaksana, SK Grading Pelaksana; Masukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Subbagian Administrasi Kepegawaian; 7.22. Konsep tanggapan LHP Subbagian Admistrasi Kepegawaian; 7.23. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 7.24. Disiplin Pegawai, DP3 dan Penilaian Kinerja Pelaksana. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep surat; 8.3. Meminta data kepegawaian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas; 8.4. Mengajukan usul mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Subbagian Administrasi Kepegawaian; 8.5. Memberikan nasihat dan menegakkan disiplin pegawai; 8.6. Mengajukan usul pemberian penghargaan dan hukuman disiplin terhadap pegawai di lingkungan Subbagian Administrasi Kepegawaian; 8.7. Menilai pelaksanaan tugas pegawai dan menandatangani DP3; 8.8. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 8.9. Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9.
Kebenaran usul, saran, dan pendapat yang diajukan; Kebenaran konsep surat; Kelengkapan data kepegawaian yang diperlukan; Kebenaran usul mutasi dan promosi pegawai; Penegakan disiplin pegawai; Kebenaran usul pemberian penghargaan dan hukuman disiplin pegawai; Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP3 pegawai; Kerahasiaan pelaksanaan tugas; Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas.
10.DIMENSI JABATAN: Non Finansial Penyiapan bahan formasi, tata usaha, dokumentasi, statistik, dan kesejahteraan pegawai untuk : 10.1. Jumlah pegawai yang dilayani sebanyak 334 pegawai: 10.2. Jumlah formasi yang disiapkan; 10.3. Jumlah jabatan yang dibina; 10.4. Jumlah data pegawai yang didokumentasikan dan distatistikkan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 99 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9.
Frekuensi penyiapan acara pelantikan; Jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan; Jumlah dan jenis dokumen penghargaan yang diberikan kepada pegawai; Jumlah dan jenis lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai; Jumlah dokumen hasil pendidikan dan pelatihan, Prajabatan, Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, termasuk hasil workshop/training/sosilisasi dan seminar yang perlu didokumentasikan.
11.HUBUNGAN KERJA : 11.1.
Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalan hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Para Kepala Bagian pada Biro Sumber daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal penyelesaian usul-usul di bidang kepegawaian; 11.4. PT Taspen dalam hal pengurusan Taspen; 11.5. PT Askes dalam hal pengurusan Askes; 11.6. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.7. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal meminta kelengkapan persyaratan administrasi usul mutasi kepegawaian; 11.8. Para Kepala Bagian pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal penyampaian DP3; 11.9. Para pegawai dalam hal pelaksanaan tugas; 11.10. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: Pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) bersifat dinamis, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dalam manajemen SDM melalui diklat dan perbaikan sistem penatausahaan kepegawaian secara terus menerus. 13. RISIKO JABATAN: Tidak Ada. 14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) Pendidikan formal : Strata 1/D-IV Diklat/Kursus : DTSS Kepegawaian dan Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya : 14.4.1. Mampu berbahasa inggris; 14.4.2. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 100 14.4.3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 14.4.4. Memahami SOP administrasi kepegawaian; 14.4.5. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; 14.4.6. Memiliki kemampuan manajerial; 14.4.7. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.8. Mampu bekerjasama 14.4.9. Memahami kode etik DJPU; 14.4.10. Mengetahui prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.11. Standar kompetensi: 14.4.11.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.11.2. Planning and Organizing (2); 14.4.11.3. Continuous Improvement (2); 14.4.11.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.11.5. Stakeholder Service (3); 14.4.11.6. Integrity (3); 14.4.11.7. Managing others (2) 14.4.11.8. Team Leadership (2); 14.4.11.9. Interpersonal Communication (2). 15. KEDUDUKAN JABATAN :
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI
KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA
KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Administrator Kepegawaian Pengelola BahanAdministrasi Kepegawaian Senior Pengelola Bahan Administrasi Kepegawaian Junior Pengelola Bahan Administrasi Kepegawaian Junior Penyaji Bahan Administrasi Kepegawaian Senior Penyaji Bahan Administrasi Kepegawaian Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula
