NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 191 1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II 2. IKHTISAR JABATAN : Menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan sistem aplikasi, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan basis data, pengujian sistem, penyusunan rencana implementasi sistem, penyusunan dan penentuan standard pengelolaan dokumentasi sistem, penyusunan dokumen analisis, perancangan sistem, dan implementasi sistem terkait pengelolaan Surat Berharga Negara serta Integrasi Data Pengelolaan Utang. 3. TUJUAN JABATAN : Tersedianya sistem informasi pengelolaan Surat Berharga Negara yang memadai di lingkungan Direktorat Jenderal. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan dokumen perancangan sistem aplikasi. 4.1.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian TI terkait perancangan sistem aplikasi; 4.1.2. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk membantu menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dokumen perancangan sistem aplikasi; 4.1.3. Mempelajari dan menganalisis dokumen user requirement dan bahan lainnya dalam rangka menyusun dokumen perancangan sistem aplikasi; 4.1.4. Membahas bersama Kepala Bagian TI mengenai perancangan sistem aplikasi; 4.1.5. Merumuskan dokumen perancangan sistem aplikasi sesuai hasil pembahasan dan standar perancangan sistem aplikasi; 4.1.6. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk menyusun konsep nota dinas; 4.1.7. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep nota dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian TI berikut konsep dokumen perancangan sistem aplikasi. 4.2. Membangun/mengembangkan sistem sesuai dengan spesifikasi kebutuhan user dan spesifikasi kebutuhan sistem. 4.2.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian TI terkait pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi keperluan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.2.2. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk membantu menyiapkan bahan pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 192 4.2.3. Mempelajari dan menganalisis sesuai dengan spesifikasi kebutuhan user dan spesifikasi kebutuhan sistem dan bahan lainnya dalam rangka penyusunan sistem aplikasi; 4.2.4. Membahas bersama Kepala Bagian TI, Pengguna, dan pihak terkait mengenai materi dan langkah-langkah pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi; 4.2.5. Membangun/mengembangkan sistem aplikasi sesuai spesifikasi kebutuhan user dan spesifikasi kebutuhan sistem yang telah dirumuskan sebelumnya dan memberi tugas Pelaksana untuk menginventarisir dan mengumpulkan dummy data yang mewakili pola data secara keseluruhan untuk keperluan pengujian sistem; 4.2.6. Meneliti dummy data dan melakukan pengujian sistem aplikasi dengan menggunakan dummy data bersama Kepala Bagian TI, Kepala Subbag di lingkungan Bagian TI, dan Pelaksana dan memberi tugas pelaksana untuk menginventarisir seluruh bug dan mengidentifikasi kesalahan desain dan kesalahan pemrograman; 4.2.7. Melakukan perbaikan desain dan atau pemrograman, bila terjadi kesalahan desain dan atau pemrograman dan memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk menyiapkan sistem aplikasi dalam media CD (compact disk) dan membuat konsep nota dinas; 4.2.8. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep nota dinas serta meneliti sistem aplikasi dalam media CD, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian TI berikut konsep nota dinas. 4.3. Merencanakan, membangun, mengembangkan dan mengelola basis data. 4.3.1. Mempelajari disposisi Kepala Bagian TI terkait rencana Pembuatan basis data; 4.3.2. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk membantu menyiapkan bahan perencanaan pembangunan/pengembangan basis data; 4.3.3. Membahas bersama Kepala Bagian TI dan pihak terkait mengenai perencanaan pembangunan/pengembangan basis data; 4.3.4. Melakukan kegiatan pembuatan basis data dan memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan dummy data untuk pelaksanaan testing basis data dan membuat dokumentasi pembuatan basis data; 4.3.5. Meneliti, mengevaluasi dan menentukan dummy data yang akan dipilih untuk digunakan dalam testing basis data dan memberi tugas pelaksana melakukan testing dengan menggunakan dummy data dan melakukan perbaikan bila diperlukan; 4.3.6. Melakukan konfigurasi, sehingga basis data dapat dioperasikan sebagaimana mestinya dan memberi tugas pelaksana untuk membantu pelaksanaan operasional basis data serta memberi tugas pelaksana untuk membuat konsep laporan pengoperasian basis data;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 193 4.3.7. Memeriksa dan mengoreksi konsep laporan untuk kemudian menyampaikan kepada Kepala Bagian TI; 4.3.8. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu melakukan kegiatan pemeliharaan/pengelolaan basis data. 4.4. Melakukan pendampingan terhadap pihak ketiga pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.

dalam

kegiatan

4.4.1. Menerima tugas dari Bagian TI untuk melakukan pendampingan terhadap pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi; 4.4.2. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga mengenai langkahlangkah pembangunan/pengembangan sistem aplikasi; 4.4.3. Mengusulkan pembentukan tim/kelompok kerja pendampingan pihak ketiga (bila diperlukan) dan memberi tugas pelaksana untuk melakukan segala persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan serta membantu merumuskan quality assurance dan user acceptance test; 4.4.4. Membahas bersama Kepala Bagian TI mengenai rumusan quality assurance dan user acceptance test; 4.4.5. Mengkoordinir persiapan pelaksanaan quality assurance dan user acceptance test; 4.4.6. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk menyiapkan konsep nota dinas; 4.4.7. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf serta menyampaikan konsep nota dinas mengenai laporan pelaksanaan quality assurance dan user acceptance test kepada Kepala Bagian TI. 4.5. Melaksanakan pengujian sistem Aplikasi dan user acceptance test. 4.5.1. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu menyiapkan dummy data dan merumuskan langkah-langkah pelaksanaan pengujian dan user acceptance test; 4.5.2. Memberi tugas pelaksana untuk melakukan segala persiapan pelaksanaan pengujian sistem aplikasi dan user acceptance test termasuk penyiapan surat undangan kepada Pengguna dan para pejabat terkait; 4.5.3. Membahas bersama Kepala Bagian TI mengenai langkah-langkah, test plan, test scenario dan test case dalam rangka pelaksanaan pengujian sistem aplikasi dan user acceptance test; 4.5.4. Mengkoordinir pelaksanaan pengujian sistem aplikasi dan user acceptance test sesuai langkah-langkah, test plan, test scenario dan test case yang telah dirumuskan sebelumnya; 4.5.5. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk membuat laporan pengujian sistem aplikasi dan user acceptance test serta menyiapkan konsep nota dinas;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 194 4.5.6. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf serta menyampaikan konsep nota dinas dan laporan pelaksanaan pengujian dan user acceptance test kepada Kepala Bagian TI. 4.6. Melakukan perencanaan dan implementasi sistem aplikasi. 4.6.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian TI mengenai rencana implementasi sistem aplikasi; 4.6.2. Memberi tugas pelaksana untuk membantu melakukan persiapan implementasi sistem aplikasi; 4.6.3. Membahas bersama Kepala Bagian TI dan pihak terkait mengenai persiapan implementasi sistem aplikasi; 4.6.4. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu melakukan implementasi sistem aplikasi dan menyiapkan laporan serta konsep nota dinas mengenai pelaksanaan implementasi sistem aplikasi; 4.6.5. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep laporan beserta konsep nota dinas, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian TI. 4.7. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang diperlukan dalam implementasi sistem. 4.7.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian TI mengenai pelatihan dan atau dukungan teknis yang diperlukan dalam implementasi sistem aplikasi; 4.7.2. Memberi tugas pelaksana untuk membantu melakukan persiapan pelaksanaan pelatihan pengoperasian sistem aplikasi dan atau dukungan teknis yang diperlukan; 4.7.3. Membahas bersama Kepala Bagian TI dan pihak terkait mengenai persiapan pelaksanaan pelatihan pengoperasian sistem aplikasi dan atau dukungan teknis yang diperlukan; 4.7.4. Memberikan pelatihan pengoperasian sistem aplikasi dan atau dukungan teknis yang diperlukan dalam rangka implementasi sistem aplikasi dibantu Pelaksana; 4.7.5. Memberi tugas Pelaksana untuk menyiapkan konsep laporan dan konsep nota dinas mengenai pelaksanaan pelatihan pengoperasian sistem aplikasi dan atau dukungan teknis yang diperlukan; 4.7.6. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep laporan dan konsep nota dinas, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian TI. 4.8. Merumuskan standard pengelolaan dokumentasi sistem meliputi versioning dokumen, serta penyimpanan dokumen. 4.8.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian TI untuk membuat standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi; 4.8.2. Memberi tugas pelaksana untuk membantu menyiapkan bahan dalam rangka membuat standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 195 4.8.3. Mempelajari dan menganalisis bahan dalam rangka membuat standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi; 4.8.4. Membahas bersama Kepala Bagian TI mengenai standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi; 4.8.5. Merumuskan konsep standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi sesuai hasil pembahasan; 4.8.6. Menyampaikan konsep standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi kepada Kepala Bagian TI. 4.9. Membuat Buku Petunjuk Pengguna (user manual) dan bahan pelatihan. 4.9.1. Menerima disposisi Kepala Bagian TI untuk menyusun buku petunjuk manual sistem aplikasi; 4.9.2. Memberi pengarahan dan memberi tugas pelaksana untuk membantu menyiapkan bahan dalam rangka menyusun buku petunjuk manual sistem aplikasi; 4.9.3. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu menyusun konsep buku petunjuk manual sistem aplikasi; 4.9.4. Memeriksa, mengoreksi, dan menyampaikan konsep buku petunjuk manual sistem aplikasi kepada Kepala Bagian TI. 4.10. Melaksanakan IT Project Management dalam kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi. 4.10.1. Mengkoordinasikan dengan pihak ketiga mengenai kegiatan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi; 4.10.2. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk membantu menyiapkan bahan terkait pelaksanaan IT Project Management dalam kegiatan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi; 4.10.3. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk membantu melakukan segala persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan langkah-langkah pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi; 4.10.4. Mendampingi Kepala Bagian TI dalam rapat pembahasan dengan pihak terkait; 4.10.5. Merumuskan quality assurance dan user acceptance test dan melakukan pembahasan dengan Kepala Bagian Teknologi Informasi; 4.10.6. Melakukan koordiniasi persiapan pelaksanaan quality assurance dan user acceptance test 4.10.7. Memberi tugas Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II untuk membantu menyiapkan konsep nota dinas; 4.10.8. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf serta menyampaikan konsep nota dinas mengenai laporan pelaksanaan quality assurance dan user acceptance test kepada Kepala Bagian Teknologi Informasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 196 4.11. Merumuskan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian TI. 4.11.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian TI mengenai permintaan masukan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.11.2. Mempelajari Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun lalu dan tahun berjalan; 4.11.3. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu menyiapkan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.11.4. Membahas bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian TI bersama kepala Bagian TI; 4.11.5. Memberi tugas Pelaksana untuk menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian TI sesuai hasil pembahasan; 4.11.6. Meneliti dan mengoreksi konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian TI serta menyampaikannya kepada Kepala Bagian TI. 4.12. Merumuskan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. 4.12.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian TI mengenai permintaan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.12.2. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.12.3. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu menyiapkan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.12.4. Membahas bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional bersama kepala Bagian TI;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 197 4.12.5. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu menyiapkan konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan hasil pembahasan; 4.12.6. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian TI. 4.13. Merumuskan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.13.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian TI mengenai permintaan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.13.2. Mempelajari pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.13.3. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.13.4. Membahas bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama kepala Bagian TI; 4.13.5. Memberi tugas Pelaksana untuk membantu menyiapkan konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.13.6. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian TI. 4.14. Membina para Pegawai pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Teknologi Informasi II untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Kerja. 4.14.1. Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.14.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.14.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.14.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12.

Disposisi/Disposisi dari Kepala Bagian TI; Permohonan/usulan pengadaan sistim aplikasi; Permohonan/usulan pengembangan sistim aplikasi; Dokumen user requirement; Dokumen system requirement; Formulir yang dihasilkan/digunakan dilingkungan DJPU; Masukan dari konsultan dan nara sumber; Surat-surat, nota dinas, dan e-mail; Notulen rapat; Data dan informasi dari pelaku pasar; Hasil kajian; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 198 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi; Peraturan yang berkaitan dengan Surat Berharga Negara, Pinjaman, dan Hibah; Peraturan yang berkaitan dengan pasar keuangan; Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; ICT Blueprint dan Roadmap Kementerian Keuangan; SOP Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Perangkat keras dan jaringan komputer.

7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14.

Konsep Rancangan Sistem aplikasi; Konsep Spesifikasi Teknis dan Source Code; Konsep Struktur Database; Laporan Perkembangan/pembangunan sistem aplikasi; Laporan hasil testing sistem aplikasi; Laporan perencanaan dan implementasi sistem aplikasi; Laporan pelaksanaan pelatihan pengoperasian sistem aplikasi; Konsep Dokumen standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi; Konsep Buku User Manual sistem aplikasi; Konsep laporan pelaksanaan IT Project Management dalam pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi; Konsep bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Konsep bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; Konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Kepala Bagian TI; 8.2. Memaraf konsep surat/nota dinas yang berhubungan dengan pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi; 8.3. Mengusulkan penolakan atau persetujuan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi; 8.4. Mengusulkan pengembangan pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi; 8.5. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 199 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran atas Usul, saran, pendapat, dan jawaban kepada Kepala Bagian TI; 9.2. Kebenaran surat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II; 9.3. Kebenaran usulan konsep prosedur standar kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi; 9.4. Kebenaran rencana kerja Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II; 9.5. Kebenaran usulan penolakan atau persetujuan pembangunan/ pengembangan sistem aplikasi; 9.6. Ketepatan pemilihan sistem database dan bahasa pemrograman. 10.DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial : tidak ada 10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Beberapa orang Pelaksana; 10.2.2. 6 unit eselon II di lingkungan DJPU yang memerlukan pembangunan sistem aplikasi; 10.2.3. Pembangunan sistem aplikasi sebanyak .3 sistem per tahun; 10.2.4. Pengembangan sistem aplikasi sejumlah .3 sistem per tahun. 11.HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian TI dalam hal menerima tugas dan penyampaian laporan penyelesaian tugas; 11.2. Pimpinan dan staf Unit eselon II di lingkungan DJPU sebagai Pengguna sistem aplikasi; 11.3. Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan DJPU dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.4. Para Pelaksana pada Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II dalam hal memberi arahan pelaksanaan tugas; 11.5. Para Vendor penyedia aplikasi. 12.MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Pengetahuan pegawai mengenai bahasa pemrograman aplikasi kurang up to date akibat perkembangan teknologi yang pesat, sehingga diperlukan pelatihan bahasa pemrograman aplikasi yang berkesinambungan; 12.2. Pengembangan sistem aplikasi masih dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan masing-masing unit eselon II, sehingga sulit diintegrasikan. Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan dan standar teknologi informasi di lingkungan DJPU;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 200 12.3. Beban kerja yang tinggi dan terbatasnya jumlah SDM menyebabkan penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, sehingga diperlukan skala prioritas dalam penyusunan sistem aplikasi dan disamping perlunya penambahan SDM; 12.4. Belum ada standar dan kebijakan tata kelola TI di lingkungan DJPU, sehingga sulit membuat kesepakatan tingkat layanan (SLA), akibatnya sulit mengukur kinerja Bagian TI; 12.5. Perkembangan teknologi informasi di bidang pengelolaan utang yang sangat dinamis dan cepat sehingga diperlukan adaptasi secara terus menerus terhadap perkembangan tersebut; 12.6. Permintaan data yang sangat beragam, sehingga diperlukan manajemen pengaturan data yang handal agar data yang dimintakan dapat lebih dipenuhi. 13.RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/golongan : Penata/III c Pendidikan formal : Strata 1 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. IV, ITSM, ITPM, ISMS Syarat lainnya : 14.4.1. Mampu berbahasa inggris; 14.4.2. Memahami berbagai operating system komputer; 14.4.3. Memahami berbagai bahasa SQL (structured query language) 14.4.4. Memahami pengetahuan manajemen sistem informasi; 14.4.5. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai SBN dan Pinjaman serta Hibah; 14.4.6. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.7. Stanndar Kompetensi: 14.4.6.1. Innovation (1); 14.4.6.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.6.3. Planning and Organizing (2); 14.4.6.4. Continuous Improvement (2); 14.4.6.5. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.6.6. Stakeholder Service (3); 14.4.6.7. Integrity (3); 14.4.6.8. Team Leadership (2); 14.4.6.9. Interpersonal Communication (2).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

KEPALA BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM I

KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM II

KEPALA SUBBAGIAN OPERASIONAL LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Analis Pengembangan Sistem II Senior Analis Pengembangan Sistem II Junior Pengolah Data Pengembangan Sistem II Senior Pengolah Data Pengembangan Sistem II Junior Penyaji Data Pengembangan Sistem II Senior Penyaji Data Pengembangan Sistem II Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula