MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 141 1. NAMA JABATAN
: Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
2. lKHTISAR JABATAN : Melakukan akuntansi pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal.
anggaran
dan
penyusunan
laporan
3. TUJUAN JABATAN : Terlaksananya akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Merumuskan konsep bahan terkait Dokumen Perencanaan. 4.1.1 Menerima disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk merumuskan konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; 4.1.2 Mempelajari dokumen perencanaan tahun lalu dan tahun berjalan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; 4.1.3 Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunanan konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; 4.1.4 Menerima dan meneliti bahan penyusunan, dan merumuskan konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan dan menyampaikannya Kepala Bagian; 4.1.5 Mengikuti pembahasan bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan, bersama Kepala Bagian. 4.2. Melakukan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.2.1 Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.2.2 Menugaskan pelaksana untuk menghimpun dan merekam data dokumen sumber dalam rangka membuat laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan menugaskan pelaksana untuk menerima pengiriman ADK SABMN dari Bagian Umum;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 142 4.2.3 Melaksanakan Verifikasi dan menganalisis perekaman data dengan dokumen sumber dan hasil penerimaan data elektronik SABMN dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca setiap bulan, Triwulan dan Semester; 4.2.4 Membahas konsep laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan pelaksana dan menugaskan pelaksana menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan dan nota dinas; 4.2.5 Meneliti dan mengoreksi laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas; 4.2.6 Mengirimkan konsep/net pelaksanaan SAI kepada Kepala Bagian Keuangan dan menugaskan pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN setiap bulan; 4.2.7 Menugaskan pelaksana untuk mengadministrasikan hasil rekonsiliasi dengan KPPN berupa dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dan lampiran beserta ADKnya. 4.2.8 Menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan data elektronik pelaksanaan SAI tingkat Satker ke Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang setiap bulan. 4.3. Melakukan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.3.1 Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan dan menugaskan pelaksana untuk menerima dan memasukan data elektronik pengiriman pelaksanaan SAI tingkat Satker ke dalam aplikasi SAI tingkat Eselon I dalam rangka membuat laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang setiap bulan; 4.3.2 Melaksanakan Verifikasi dan menganalisis data hasil pengiriman data elektronik tingkat Satker dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat Eselon I setiap triwulan; 4.3.3 Membahas konsep laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Kepala Bagian Keuangan dan pelaksana dan menugaskan pelaksana menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 143 4.3.4 Meneliti dan mengoreksi laporan hasil pelaksanaan SAI tingkat unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas kepada Kepala Bagian Keuangan dan menugaskan pelaksana untuk mengirimkan data pelaksanaan SAI tingkat Eselon 1 kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) tingkat Kementerian c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan setiap Triwulan, Semester dan Tahunan; 4.3.5 Menugaskan pelaksana untuk mengadministrasikan pelaksanaan SAI tingkat Eselon 1 beserta ADKnya; 4.3.6 Menugaskan pelaksana untuk melalukan rekonsiliasi data dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap Semester; 4.3.7 Menugaskan pelaksana untuk mengadministrasikan hasil rekonsiliasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan berupa dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dan lampiran beserta ADKnya. 4.4. Merumuskan konsep Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Bagian Anggaran (BA) 015 dan BA 999. 4.4.1 Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan dan menugaskan pelaksana menghimpun data untuk menyusun Laporan keuangan berupa konsep Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan; 4.4.2 Meneliti dan memverifikasi serta menelaah data sumber penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca; 4.4.3 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep Laporan Keuangan berupa LRA dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.4.4 Membahas dan melaksanakan koordinasi dengan Bagian Umum selaku pengelola Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam rangka penyusunan Neraca; 4.4.5 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep Laporan Keuangan berdasarkan LRA dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang hasil pembahasan beserta nota dinas; 4.4.6 Meneliti dan mengoreksi konsep Laporan Keuangan berupa LRA dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang beserta nota dinas; 4.4.7 Menyampaikan konsep/net Laporan Keuangan kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.5. Merumuskan konsep buku Laporan Keuangan semester I dan akhir tahun anggaran sebagai bahan pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran BA 015 dan BA 999.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 144 4.5.1 Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan dan menugaskan Pelaksana untuk menyusun buku laporan semester I dan akhir tahun anggaran sesuai dengan format yang ada dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 4.5.2 Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Bagian Umum selaku pengelola barang milik negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.5.3 Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep buku laporan keuangan berdasarkan hasil pembahasan beserta nota dinas; 4.5.4 Meneliti dan mengoreksi konsep buku laporan keuangan beserta nota dinas dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.6. Merumuskan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. 4.6.1 Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian Keuangan dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; 4.6.2 Menerima dan meneliti bahan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; 4.6.3 Mengoreksi dan menyampaikan konsep Surat Keputusan tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.7. Merumuskan laporan kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.7.1 Menerima tugas dari Kepala Bagian Keuangan untuk dan menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 4.7.2 Mengoreksi laporan kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 4.7.3 Menyetujui dan menyampaikan konsep laporan kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.8. Merumuskan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran unit-unit pengelola keuangan dilingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.8.1 Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran unit-unit pengelola keuangan setiap bulan; 4.8.2 Mengoreksi konsep Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran; 4.8.3 Menyetujui dan menyampaikan konsep Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran unit-unit pengelola keuangan kepada Kepala Bagian Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 145 4.9. Merumuskan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. 4.9.1 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.9.2 Membahas bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional bersama kepala bagian, kepala subbagian, dan pelaksana; 4.9.3 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, sesuai dengan hasil pembahasan; 4.9.4 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.10. Merumuskan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.10.1 Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan dan menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.10.2 Membahas bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama kepala bagian, kepala subbagian, dan pelaksana; 4.10.3 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan hasil pembahasan; 4.10.4 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.11. Merumuskan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan. 4.11.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Keuangan dan mempelajari bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.11.2 Memberi tugas kepada pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.11.3 Menerima bahan penyusunan dan membahas bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bersama para Kepala Bagian Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 146 4.11.4 Merumuskan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.11.5 Menyampaikan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK) kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.12. Merumuskan konsep laporan manajemen risiko dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 4.12.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Keuangan dan mempelajari konsep laporan manajemen risiko dan IKU; 4.12.2 Memberi tugas kepada pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan manajemen risiko dan IKU; 4.12.3 Membahas konsep laporan manajemen risiko dan IKU dengan para pelaksana; 4.12.4 Memberi tugas kepada pelaksana untuk menyusun konsep laporan manajemen risiko dan IKU sesuai pembahasan; 4.12.5 Meneliti konsep laporan manajemen risiko dan IKU; 4.12.6 Menyampaikan dan membahas konsep laporan manajemen risiko dan IKU kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.13. Merumuskan konsep Standard Operating Procedure (SOP). 4.13.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Keuangan dan mempelajari konsep SOP; 4.13.2 Memberi tugas kepada pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan konsep SOP; 4.13.3 Membahas konsep SOP dengan para pelaksana; 4.13.4 Memberi tugas kepada pelaksana untuk menyusun konsep SOP sesuai pembahasan; 4.13.5 Meneliti konsep SOP; 4.13.6 Menyampaikan dan membahas konsep SOP kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.14. Melakukan Pelaporan.
pembinaan
pegawai
pada
Subbagian
Akuntansi
dan
4.14.1 Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.14.2 Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.14.3 Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.14.4 Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 147 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
Disposisi Kepala Bagian Keuangan. Dokumen RKAKL dan revisi RKAKL Dokumen Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) tahun berjalan dan revisi SP-RKAKL. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan dan revisi DIPA. Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Arsip Data Komputer (ADK) Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dari Bagian Umum selaku Unit pengelola Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanan anggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Laporan kerja bulanan dari masing-masing Subbagian di Bagian Keuangan. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi Sistem Informasi Keuangan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Konsep surat/nota dinas dari pelaksana.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. UU APBN, Peraturan Pelaksanaan UU APBN, RKA-KL dan ABT. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian beserta peraturan pelaksanaannya. 6.4. Peraturan perundang-undangan di bidang perlengkapan beserta peraturan pelaksanaannya. 6.5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 6.6. Surat edaran, instruksi, peraturan serta kebijaksanaan pimpinan yang berkenaan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. 6.7. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Kalkulator/mesin hitung. 6.10. Perangkat komputer, printer, dan internet. 7. HASIL KERJA: 7.1. 7.2. 7.3.
Konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; Berita Acara rekonsiliasi SAI UAKPA; Arsip Data Komputer SAI UAKPA;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 148 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17.
Konsep Laporan Pelaksanaan SAI UAKPA; Berita Acara rekonsiliasi SAI UAPPA E-1; Arsip Data Komputer SAI UAPPA E-1; Konsep Laporan Pelaksanaaan SAI UAPPA E-1 Konsep Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Bagian Anggaran (BA) 015 dan BA 999. Konsep buku Laporan Keuangan semester I dan akhir tahun anggaran sebagai bahan pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran BA 015 dan BA 999. Konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Laporan kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Konsep laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Konsep tindak lanjut LHP. Bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan; Konsep laporan manajemen risiko dan Indikator Kinerja Utama (IKU); Konsep Standard Operating Procedure (SOP).
8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan. 8.2. Mengoreksi dan memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 8.4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. 8.5. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran atas data-data yang disajikan dalam laporan keuangan realisasi anggaran. 9.4. Persamaan persepsi/data hasil pelaksanaan koordinasi dengan instansiinstansi yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. 9.5. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 149 10.DIMENSI JABATAN : 10.1. Dimensi Non Finansial : Memonitor, meneliti dan mengevaluasi: 10.1.1 Jumlah kegiatan dana DIPA ; 10.1.2 Jumlah Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan); 10.1.3 Jumlah Laporan Keuangan semester I dan akhir tahun anggaran; 10.1.4 Jumlah laporan kerja bulanan Bagian Keuangan. 10.1.5 Jumlah dokumen RKA-K/L dan revisi RKA-K/L. 10.1.6 Jumlah dokumen Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SA-PSK) tahun berjalan dan revisi SA-PSK. 10.1.7 Jumlah dokumen Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan dan revisi DIPA. 10.1.8 Jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang harus dibukukan; 10.1.9 Jumlah dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang harus dibukukan; 10.1.10 Item Arsip Data Komputer (ADK) Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dari Bagian Umum selaku Unit pengelola Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, yang harus direkonsiliasi/diverifikasi/ dibukukan; 10.1.11 Jumlah program komputer yang dipergunakan; 10.1.12 Jumlah Dokumen SSPB dan SSBP yang harus dibukukan. 11.HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Keuangan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan pengajuan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para pegawai pelaksana pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.4. Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas; 11.6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.7. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.8. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 150 12.MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat menyajikan data keuangan yang akuntabel, akurat, informatif, tepat waktu serta dapat digunakan stakeholder untuk pengambilan keputusan dibutuhkan koordinasi yang tinggi antara pengelola Sistem Akuntansi Keuangan, pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dengan intansi terkait (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan DJPB, Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu, Inspektorat Jenderal Kemenkeu). 13.RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14.SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) Pendidikan formal : Strata 1/D-IV/SMU Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya : 14.4.1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; 14.4.2. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.3. Memahami SOP; 14.4.4. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; 14.4.5. Memiliki kemampuan manajerial; 14.4.6. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.7. Mampu bekerjasama; 14.4.8. Memahami kode etik DJPU; 14.4.9. Standar Kompetensi: 14.4.9.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.9.2. Planning and Organizing (2); 14.4.9.3. Continuous Improvement (2); 14.4.9.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.9.5. Stakeholder Service (3); 14.4.9.6. Integrity (3); 14.4.9.7. Team Leadership (2); 14.4.9.8. Organizational Savy (2); 14.4.9.9. Written Communication (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 151 15. KEDUDUKAN JABATAN :
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Analis Akuntansi dan Pelaporan Senior Analis Akuntansi dan Pelaporan Junior Pengolah Data Akuntansi dan Pelaporan Senior Pengolah Data Akuntansi dan Pelaporan Junior Penyaji Data Akuntansi dan Pelaporan Senior Penyaji Data Akuntansi dan Pelaporan Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula
