NAMA JABATAN: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2IKHTISAR

Uraian Jabatan Kepala Kantor Written by JiNN Tuesday, 17 September 2013 16:06 - Last Updated Thursday, 26 September 2013 08:50

NAMA JABATAN: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2IKHTISAR JABATAN: Mela ksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TUJUAN JABATAN: Terwujudnya pencairan dana atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara secara cepat, tepat dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: A. Menyelenggarakan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran. 1. Meneliti dan mempelajari dokumen pelaksanaan anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ dokumen pelaksanaan anggaran lain yang dipersamakan); 2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk mengagendakan dan melakukan transfer data dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/ dokumen pelaksanaan anggaran lain yang dipersamakan) ke dalam data base Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 3. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut kepada Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker dan Manajemen Satker serta Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal bersangkutan; 4. Menugaskan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker serta Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal untuk mencatat data dokumen ke dalam kartu pengawasan. B. Menyelenggarakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan SP2D atas nama Menteri Keuangan. 1. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk membuat konsep surat keputusan pendelegasian penandatanganan SP2D kepada Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker dan Kepala Seksi Bank; 2. Meneliti dan menandatangani surat pengembalian SPM apabila terdapat kesalahan atau tidak lengkap; 3. Menandatangani/approval SP2D dalam keadaan khusus (apabila semua Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker berhalangan); 4. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk melakukan pengecekan ulang (re-checking) pembukuan setiap hari; 5. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani Daftar Penguji SP2D (apabila pengiriman dilakukan secara manual), serta mengembalikan kepada Kepala Subbagian Umum untuk didistribusikan; 6. Memantau pelaksanaan penyelesaian SP2D yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker serta Kepala Seksi Bank; 7. Memperingatkan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker serta Kepala Seksi Bank dalam hal ketidaktepatan dan keterlambatan dalam penyelesaian SP2D; 4.3. Menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pengesahan terhadap Uang Persediaan (UP). 4.3.1. Menugaskan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker serta Kepala Seksi

1 / 14


Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal untuk meneliti, menilai, dan mengesahkan dana Uang Persediaan/Pertangungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang telah dipergunakan; 4.3.2. Menilai permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang telah dipergunakan; 4.3.3. Meneliti dan menandatangani surat pemberitahuan pengajuan penggantian Uang Persediaan kepada satker yang; 4.3.4. Menerima, dan meneliti serta menandatangani Surat pemberitahuan pemotongan dana UP satuan kerja melalui penyetoran langsung dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); 4.3.5. Mengawasi pelaksanaan penyelesaian sisa dana Uang Persediaan yang tidak dipergunakan pada akhir tahun anggaran; 4.4. Menyelenggarakan pengembalian pendapatan atas akibat kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi ke BO I/III/Bank Indonesia. 4.4.1. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk meneliti permintaan pengembalian dan membuat konsep SKP4; 4.4.2. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal untuk memastikan penerimaan telah diterima dan dibukukan di Kas Negara; 4.4.3. Menandatangani SKP4 untuk proses pembuatan SPM Pengembalian Pendapatan oleh Seksi Bank; 4.4.4. Menandatangani SKP4 untuk proses pengembalian pendapatan ke kantor pusat (Direktorat PKN) untuk pengembalian Tahun Anggaran sebelumnya; 4.5. Menyelenggarakan dan mengawasi pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). 4.5.1. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menatausahakan data SKPP;4.5.2. Menu gaskan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker untuk meneliti berkas SKPP dan mengesahkan SKPP; 4.5.3. Mengawasi ketepatan dan kecepatan pengesahan SKPP pada semua unit kerja yang terkait; 4.5.4. Meneliti dan menandatangani daftar pengantar SKPP yang diajukan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker; 4.5.5. Menugaskan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker untuk mengirimkan dokumen kepegawaian bersangkutan berikut kartu pegawainya ke kantor /satuan kerja bersangkutan melalui Subbagian Umum. 4.6. Menyelenggarakan pelaksanaaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari rekening kas negara. 4.6.1. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk membukukan dan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN); 4.6.2. Menugaskan

2 / 14


Kepala Seksi Bank untuk membukukan dan membuat laporan penerimaan negara melalui rekening kas negara pada Bank /Pos Persepsi; 4.6.3. Mengawasi pelaksanaan penyusunan statistik penerimaan dan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBN; 4.6.4. Meneliti dan menandatangani rangkuman laporan perbendaharaan dan bendahara umum. 4.7. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 4.7.1. Meneliti dan menandatangani laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Kepala Seksi; 4.7.2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk merangkum dan mengirim laporan tersebut ke instansi terkait; 4.7.3. Meng awasi ketepatan waktu penyampaian laporan insidental (permintaan khusus) KPPN kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4.8. Menyelenggarakan penyusunan laporan realisasi pencairan dana kegiatan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. 4.8.1. Menugaskan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker untuk menyusun laporan realisasi pencairan dana kegiatan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah termasuk kegiatan berbantuan luar negeri dan hibah luar negeri maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 4.8.2. Memantau dan menyampaikan surat teguran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyampaikan laporan realisasi pencairan dana kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah termasuk yang berbantuan luar negeri dan hibah luar negeri maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 4.8.3. Memantau dan menyampaikan surat teguran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dibiayai dengan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) apabila daya serap dananya sangat rendah; 4.8.4. Melaporkan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan apabila daya serap dananya sangat rendah; 4.8.5. Melaporkan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Direktorat Pelaksanaan Anggaran) apabila closing date-nya hampir habis atau dana pendampingnya hangus atau kurang. 4.9. Menyelenggarakan penyusunan rencana pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN. 4.9.1. Menugaskan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk menyusun rencana jadwal dan sumber daya pemantauan; 4.9.2. Mengoreksi dan menetapkan rencana pemantauan pengendalian intern; 4.10. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai. 4.10.1. Menugaskan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan pengendalian utama, pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan

3 / 14


rancangan pengendalian intern serta kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai; 4.10.2. Menugaskan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk membuat laporan tersebut; 4.10.3. Mengoreksi dan menetapkan laporan pengendalian utama, pemantauan efektivitas implementasi, kecukupan rancangan pengendalian intern, kepatuhan kode etik serta disiplin pegawai dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan; 4.11. Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN. 4.11.1. Menugaskan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk menyusun rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN; 4.11.2. Mengo reksi dan menetapkan rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN. 4.12. Mengoordinasikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN. 4.12.1. Menugaskan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk melaksanakan pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai; 4.12.2. Mengoreksi dan menetapkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN. 4.13. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan risiko pada KPPN. 4.13.1. Menugaskan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk melakukan identifikasi risiko; 4.13.2. Mendiskusikan prioritas dan penanganan risiko berdasarkan hasil identifikasi dengan Kepala Seksi terkait; 4.13.3. Menugask an Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk membuat laporan pengelolaan risiko sebagai sumbangan penanganan risiko tingkat eselon II / Kanwil Ditjen Perbendaharaan; 4.14. Menyelenggarakan pemantauan standar kualitas layanan KPPN. 4.14.1. Menerima standar kualitas layanan yang telah ditetapkan Kantor Pusat;4.14.2. Menuga skan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan kualitas layanan berdasarkan standar yang ada; 4.14.3. Menugaskan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep laporan pemantauan standar kualitas layanan; 4.15. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kepegawaian KPPN. 4.15.1. Menugaskan dan memberikan arahan kepada Kepala Subbagian Umum untuk melaksanakan urusan kepegawaian; 4.15.2. Meneliti dan menetapkan bezetting pegawai KPPN setiap tahun; 4.15.3. Meneli ti dan menetapkan usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pensiun serta usulan kepegawaian lainnya; 4.15.4.

4 / 14


Meneliti dan menetapkan permohonan cuti pegawai; 4.15.5. Meneliti dan menetapkan rencana dan pelaksanaan pengembangan pegawai; 4.15.6. Meneliti dan menetapkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KPPN setiap tahun dan Daftar Nominatif Kepegawaian setiap semester; 4.15.7. Meneliti dan menetapkan usulan mutasi/promosi pegawai KPPN; 4.15.8. Meneliti dan menetapkan laporan yang berhubungan dengan kepegawaian; 4.15.9. Menetapkan/menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) pegawai KPPN; 4.16. Membimbing pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.16.1. Memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai;4.16.2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai. 4.17. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan. 4.17.1. Menugaskan dan mengarahkan Kepala Subbagian Umum untuk melaksanakan urusan tata usaha dan keuangan; 4.17.2. Memantau pelaksanaan pengiriman surat ke luar dan dokumen lainnya ke instansi lain; 4.17.3. Memantau pelaksanaan kearsipan, penghimpunan peraturan, dokumentasi, dan perpustakaan kantor; 4.17.4. Memantau pelaksanaan penatausahaan DIPA, SPM dan SP2D untuk kantor; 4.17.5. Meneliti dan menetapkan hasil rekonsiliasi dengan KPPN pembayar dan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); 4.17.6. Meneliti dan menetapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ; 4.17.7. Meneliti dan menetapkan rencana pembiayaan kantor berupa konsep Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL); 4.17.8. Meneliti dan menandatangani daftar gaji dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) setiap bulan; 4.17.9. Memantau pelaksanaan pengajuan SPM kepada KPPN; 4.17.10. Memantau pelaksanaan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dan penatausahaannya; 4.17.11. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap pembukuan bendahara pengeluaran KPPN secara berkala;

5 / 14


4.17.12. Meneliti dan menandatangani penutupan pembukuan bendahara pengeluaran setiap akhir bulan; 4.17.13. Meneliti dan menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan bersama bendahara pengeluaran. 4.18. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan. 4.18.1. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan alat perlengkapan kantor; pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas; 4.18.2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk melakukan penyimpanan, penatausahaan, penyaluran, dan pemeliharaan alat perlengkapan kantor; 4.18.3. Memantau pelaksanaan penatausahaan, pengaturan penggunaan serta pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas; 4.18.4. Meneliti dan menetapkan usulan penghapusan arsip, inventaris kantor, dan kendaraan dinas yang tidak dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan lagi serta tindak lanjutnya; 4.18.5. Memantau kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan ke alamat yang dituju; 4.18.6. Meneliti dan menandatangani rekapitulasi laporan yang berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum; 4.18.7. Memantau pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); 4.18.8. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk memantau proses pencetakan konsep SP2D; 4.18.9. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk membuat daftar penguji SP2D; 4.18.10. Menandatangani daftar penguji SP2D; 4.18.11. Memantau kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor. 4.19. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kehumasan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 4.19.1. Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbagian Umum untuk memberikan penjelasan berbagai peraturan mengenai perbendaharaan kepada Satker yang memerlukan informasi; 4.19.2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk melakukan penatausahaan berbagai peraturan mengenai perbendaharaan; 4.19.3. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk memproses pengaduan masyarakat baik lisan maupun tertulis. 4.19.4. Meneliti/mengoreksi dan menandatangani konsep tanggapan, jawaban atau bantahan yang

6 / 14


diajukan oleh Kepala Subbagian Umum; 4.20. Menyelenggarakan penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional. 4.20.1. Menerima tugas dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menindaklanjuti LHP KPPN; 4.20.2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi sesuai dengan tugasnya untuk menanggapi/menindaklanjuti LHP KPPN; 4.20.3. Membahas tindak lanjut tanggapan LHP dengan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi; 4.20.4. Mengoreksi dan memaraf tanggapan LHP KPPN; 4.20.5. Menyampaikan tanggapan LHP tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4.21. Menyelenggarakan penyusunan laporan berkala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.21.1. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi untuk menyusun laporan berkala; 4.21.2. Memantau pelaksanaan penyusunan konsep laporan berkala KPPN;4.2 1.3. Meneliti/mengoreksi, menandatangani, dan menyampaikan laporan berkala tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4.22. Menetapkan rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPPN sebagai bahan penyusunan renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4.22.1. Mempelajari laporan berkala dan renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun lalu dan tahun berjalan serta mencatat hal-hal yang penting; 4.22.2. Mengadakan rapat untuk membahas penyusunan renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersama Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi; 4.22.3. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi untuk menyusun renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP masing-masing sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4.22.4. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menyusun konsep renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berdasarkan hasil pembahasan; 4.22.5. Mengoreksi, menandatangani, dan menyampaikan renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4.23.

7 / 14


Menyelenggarakan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi 4.23.1. Menugaskan Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal untuk meverifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, penelitian, penilaian, rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atas laporan pertanggungjawaban bendahara instansi. 4.23.2. Memantau pelaksanaan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja.4. 23.3. Meneliti dan menandatangani Surat Peringatan/Sanksi/Teguran Belum Melakukan Rekonsiliasi; 4.23.4. Meneliti dan menandatangani Surat Pengantar Berita Acara Rekonsiliasi (BAR); 4.23.5. Meneliti dan menandatangani Nota Dinas Perbaikan Kesalahan SP2D. 4.23.6. Meneliti dan menandatangani pengantar LKPP. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan;5.2. SPM dan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dari instansi terkait; 5.3. Blanko SP2D, blanko Daftar Penguji dan blanko lainnya 5.4. Surat Permintaan Penerbitan Lunas Piutang Negara dan Kartu Piutang Negara Perorangan; 5.5. SKPP; 5.6. Konsep surat permintaan tambahan dana; 5.7. Konsep surat peringatan dan pemberitahuan pengenaan denda keterlambatan; 5.8. Konsep rangkuman laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 5.9. Konsep laporan realisasi pencairan dana; 5.10. Konsep rangkuman laporan perbendaharaan dan bendahara umum. 5.11. Data Kepegawaian; 5.12. DIPA, SPM dan SP2D untuk kantor; 5.13. Surat-surat penawaran untuk pengadaan barang; 5.14. Surat-surat masuk; 5.15. Konsep surat/nota dinas dari bawahan; 5.16. Laporan berkala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi;

8 / 14


5.17. LHP dari instansi pengawasan fungsional; 5.18. Renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 6.3. Undang-undang APBN; 6.4. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN; 6.5. Keppres tentang Pelaksanaan APBN; 6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 6.9. Uraian Jabatan; 6.10. Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan; 6.11. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perbendaharaan dan bendahara umum; 6.12. Program aplikasi terintegrasi KPPN; 7. HASIL KERJA: 7.1. SP2D, Daftar Penguji dan SKPA;7.2. Surat Pengantar Keterangan Lunas Piutang Negara; 7.3. Surat Pengantar SKPP; 7.4. Surat permintaan tambahan dana; 7.5. Surat peringatan dan pemberitahuan pengenaan denda keterlambatan; 7.6. Rangkuman laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 7.7. Laporan Realisasi Pencairan Dana;

9 / 14


7.8. Rangkuman laporan perbendaharaan dan Rangkuman Pertanggungjawaban Bendahara Umum (RPBU); 7.9. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 7.10. Surat dan laporan kepegawaian; 7.11. Penatausahaan DIPA, SPM dan SP2D untuk kantor; 7.12. Pengadaan barang dan Jasa; 7.13. Surat-surat masuk; 7.14. Konsep surat/nota dinas dari bawahan; 7.15. Hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, dan rumah tangga kantor; 7.16. Surat Pengembalian SPM; 7.17. Daftar Penguji Penerbitan SP2D; 7.18. Koordinasi pelaksanaan urusan kehumasan pada KPPN; 7.19. Tanggapan LHP; 7.20. Rencana pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kantor Wilayah; 7.21. Laporan pengendalian utama, pemantauan efektivitas implementasi, kecukupan rancangan pengendalian intern, kepatuhan kode etik serta disiplin pegawai; 7.22. Laporan rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN; 7.23. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN; 7.24. Laporan Berkala KPPN; 7.25. Renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai bahan penyusunan renstra, renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;8.2. Menunjuk pengganti sementara (Pjs) Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum apabila tidak

10 / 14


masuk kerja; 8.3. Menandatangani Daftar Penguji SP2D; 8.4. Menetapkan surat keputusan penunjukan penandatanganan SP2D dan bilyet giro /cek Bank/Giro Pos bagi para Kepala Seksi; 8.5. Menandatangani SP2D dalam keadaan khusus (apabila Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker berhalangan); 8.6. Menandatangani Surat Penagihan dalam hal tertentu; 8.7. Menandatangani Surat Keterangan Lunas Piutang Negara dalam keadaan tertentu; 8.8. Menandatangani SKPA; 8.9. Memberikan penilaian DP3 kepada para Kepala Seksi dan Subbagian Umum; 8.10. Mengusulkan mutasi kepegawaian; 8.11. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan; 8.12. Menegakkan disiplin pegawai; 8.13. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 8.14. Membimbing dan memberikan pengarahan. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran, dan pendapat yang diajukan;9.2. Kebenaran penunjukan Pjs Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum apabila tidak masuk kerja; 9.3. Kebenaran Daftar Penguji SP2D; 9.4. Penetapan surat keputusan penunjukan penandatangan SP2D dan bilyet giro/ Cek Bank/Giro Pos bagi Para Kepala Seksi; 9.5. Kebenaran SP2D dalam hal tertentu (apabila Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker berhalangan); 9.6. Kebenaran Surat Penagihan dalam keadaan khusus; 9.7. Kebenaran Surat Keterangan Lunas Piutang Negara; 9.8. Kebenaran SKPA 9.9.

11 / 14


Kebenaran bilyet giro Bank Operasional; 9.10. Kebenaran penilaian DP3 kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum; 9.11. Usul mutasi kepegawaian; 9.12. Usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan; 9.13. Penegakan disiplin pegawai; 9.14. Kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.15. Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Meliputi jumlah pegawai KPPN dalam hal pembinaan kepegawaian;10.2. Meliputi jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah pembayaran; 10.3. Meliputi jumlah kantor/satuan kerja pusat/vertikal maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dilayani ( terlampir); 10.4. Meliputi jumlah Bank/Kantor Pos Operasional maupun Bank/Pos Persepsi yang menjadi mitra kerja dalam pelayanan; 10.5. Meliputi jumlah Pagu DIPA KPPN (anggaran kantor) dan pagu DIPA yang akan disalurkan pada tahun anggaran berkenaan serta penerimaan negara yang dikelola (terlampir). 10.6. Meliputi jumlah realisasi pengeluaran anggaran dan handling SP2D yang diterbitkan (terlampir).; 10.7. Meliputi jumlah realisasi penerimaan dan handling yang ditatausahakan (terlampir). 11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan para Direktur pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal menerima bimbingan dan arahan; 11.3. Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi dalam hal pelaksanaan tugas; 11.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan PBB, dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas serta laporan penerimaan pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/ Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bea dan cukai. 11.5. Pimpinan Cabang Bank Indonesia, Bank Pemerintah, dan Bank Swasta yang menjadi Bank Tunggal, dan Bank-Bank /Pos Persepsi dalam hal pengelolaan rekening Bendahara Umum; 11.6.

12 / 14


Kepala Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dalam hal pengelolaan rekening Bendahara Umum; 11.7. Gubernur/Bupati/Walikota/pihak lain dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas antara lain: dana perimbangan, saksi ahli dll. 11.8. Para Kepala Kantor/instansi terkait dalam hal pelaksanaan APBN; 11.9. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kementerian/Lembaga dalam hal pelaksanaan APBN. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: Masih banyaknya satuan kerja yang kurang memahami peraturan di bidang perbendaharaan sehingga kurang mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran (daya serap/realisasi anggaran rendah). Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sosialisasi dan bimbingan yang intensif sehingga dapat meningkatkan kemampuan satker dalam memahami dan melaksanakan ketentuan di bidang perbendaharaan. 13. RISIKO JABATAN: 13.1. Terlambatnya penyaluran dana dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan terlambatnya penyerapan anggaran yang berdampak pada pembangunan nasional. 13.2. Keterlambatan dan ketidakakuratan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa BUN dapat mengakibatkan keterlambatan dan ketidakakuratan LKPP di tingkat pusat. 14. SYARAT JABATAN 14.1. Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a)14.2. Pendidikan formal: DIV/Strata 114.3. Diklat/Ku rsus: Diklatpim Tk. III 14.4. Syarat lainnya: 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon IV; 14.4.2. Standar Kompetensi Jabatan : 14.4.2.1. Visioning (2); 14.4.2.2. In-depth problem solving snd analysis (3); 14.4.2.3. Decisive judgement (2); 14.4.2.4. Planning and organizing (3); 14.4.2.5. Quality focus (3); 14.4.2.6. Continuous improvement (3); 14.4.2.7. Stakeholders focus (3);

13 / 14


14.4.2.8. Integrity (3); 14.4.2.9. Team work and collaboration (3); 14.4.2.10. Managing others (3); 14.4.2.11. Relationship management (2); 14.4.2.12. Meeting leadership (3).

15. KEDUDUKAN JABATAN:

14 / 14

NAMA JABATAN: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2IKHTISAR

Recommend Documents