ISSN 2302-0164 pp. 60- 68
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
9 Pages
ANALISIS KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH Joko Dermawan1, Darwanis2, Syukriy Abdullah Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2,) Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 1)
Abstrak: Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Dalam rangka memenuhi elemen informasi, diperlukan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi yang disebut dengan karakteristik kualitatif, sehingga dapat memenuhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja (Satker) lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dan sampel yang dijadikan penelitian sebanyak 115 Satker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam nilai normatif karakteristik kualitatif pelaporan keuangan berupa manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, kelengkapan informasi yang disajikan, penyajian secara jujur, isi laporan keuangan dapat diverifikasi, isi laporan keuangan dapat dibandingkan, serta keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan secara baik, maka dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada Satker kementerian negara/lembaga lingkup KPPN Banda Aceh. Kata Kunci: Ketepatan waktu, kelengkapan informasi yang disajikan, penyajian secara jujur, dapat diverifikasi, dapat dibandingkan.
Abstract: Government financial reporting plays an important role as a form of accountability of public finance management, the components of the financial statements presented at least include the types of reports and information elements required by the provisions of the legislation in accordance with mandated by Government Regulation (PP) No. 71 of 2010. In order to meet the information elements, necessary normative measure that needs to be realized in the accounting information referred to qualitative characteristics, so as to meet the government's financial reporting quality desired. Population in this study are all Working Unit scope of the State Treasury (KPPN) Banda Aceh and samples taken as many as 115 Working Unit study. The results showed that by applying the elements contained in the normative value of the qualitative characteristics of financial reporting in the form of benefits from the financial report generated, the timeliness of financial reporting, the completeness of the information presented, representational faithfulness, verifiability, comparability, as well as the accuracy and clarity of the information presented well, it can improve the quality of financial reporting at the working unit of the state ministries/agencies KPPN scope of Banda Aceh. Keywords: Timeliness, completeness, faithfulness, verifiability, comparability.
terbentuknya struktur organisasi unit akuntansi,
PENDAHULUAN
Dalam
rangka
menyajikan
laporan
yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
keuangan yang andal, akuntabel dan transparan,
(UAKPA)
kementerian negara/lembaga wajib memiliki dan
42/PB/2014).
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
Salah
akuntansi
dan
satu
unsur
pelaporan
(Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor
UAKPA adalah unit akuntansi pada
dalam
sistem
tingkat Satuan Kerja (Satker) yang memiliki
keuangan
adalah
wewenang menguasai anggaran sesuai dengan Volume 5, No. 4, November 2016
- 60
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ketentuan
yang
berlaku.
UAKPA
memiliki
September
(19,85%),
Oktober
(29,41%),
kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan
November (18,01%), dan Desember (68,74%)
kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN Banda Aceh, 2015). Hal ini menunjukkan
(KPPN) yang terdiri dari Laporan Realisasi
bahwa
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
keuangan Satker kementerian negara/lembaga
perubahan ekuitas, dan Catatan atas laporan
lingkup KPPN Banda Aceh.
masih
rendahnya
kualitas
pelaporan
keuangan (CaLK) khusus untuk periode semester
Selain itu, rendahnya kualitas pelaporan
I dan tahunan (Perdirjen Perbendaharaan Nomor
keuangan tercermin dari belum tercapainya
42/PB/2014).
relevansi, kesesuaian, keakuratan informasi yang
Selanjutnya, kontribusi kualitas pelaporan
disampaikan dalam mempertanggungjawabkan
keuangan dari masing-masing Satker mulai unit
laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh sering
terkecil hingga tingkat tertinggi baik Satker pusat
terjadinya kesalahan visual dan human error
maupun daerah mempengaruhi kualitas pelaporan
dalam
keuangan
kementerian
kurangnya pemahaman dari pengelola Sistem
negara/lembaga. Artinya, setiap Satker harus
Akuntansi Instansi (SAI) dalam menerjemahkan
mampu menyajikan laporan keuangan secara
dokumen sumber ke dalam aplikasi sistem.
cepat, akurat, dan lengkap yang memenuhi
Akibatnya, sering terjadi ketidaksamaan antara
akuntabiitas (UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9
data Satker dan data KPPN padahal dokumen
huruf g).
sumber yang digunakan adalah sama, sehingga
Terkait
pada
kualitas
setiap
pelaporan
proses
penginputan
data
maupun
keuangan
laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak
kementerian negara/lembaga di Indonesia tahun
valid dan akuntabel (Syahdan dan Al Amjad,
2014, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa
2012).
Pengecualian (WTP) 62 entitas (73%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 17 entitas (18%),
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 7 entitas
Laporan keuangan pemerintah sangat
(9%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas
berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan
pelaporan keuangan pada beberapa kementerian
keuangan
negara/lembaga masih rendah.
keuangan yang disajikan setidaknya mencakup
Rendahnya kualitas pelaporan keuangan
jenis
negara,
laporan
maka
dan
komponen
elemen
laporan
informasi
yang
Satker kementerian negara/lembaga dapat dilihat
disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-
dari persentase keterlambatan dalam pelaporan
undangan
keuangan. Keterlambatan untuk bulan Januari
kerangka konseptual lampiran 1.01 paragraf 18 PP
2014 sebesar 23,89%, Februari (12,86%), Maret
Nomor 71 Tahun 2010. Untuk memenuhi elemen
(18,75%), April (16,91%), Mei (12,5%), Juni
informasi, diperlukan ukuran-ukuran normatif
(67,64%), Juli (23,34%), Agustus (19,85%),
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
61 -
Volume 5, No. 4, November 2016
sesuai
yang
diamanahkan
dalam
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang disebut dengan karakteristik kualitatif,
penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini
sehingga dapat memenuhi kualitas pelaporan
adalah organisasional dengan jumlah sampel
keuangan pemerintah yang dikehendaki.
sebanyak 115 Satker lingkup KPPN Banda Aceh.
Achim dan Chis (2014) menjelaskan
Sumber data yang digunakan dalam
bahwa kandungan kualitas kegunaan keputusan
penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
informasi
komponen-
Teknik pengumpulan data primer dilakukan
komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu
dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan
ketepatwaktuan (timeliness), nilai umpan balik
langsung kepada responden.
(feedback value), dan nilai prediktif (predictive
diperoleh dari berbagai dokumen seperti data
value), dan komponen-komponen kandungan
Satker, media
reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya
undangan, jurnal dan artikel. Metode analisis yang
(representational
digunakan adalah analisis deskriptif.
akuntansi
meliputi
faithfulness),
netralitas
Data sekunder
online, peraturan
perundang-
(neutrality), dan dapat diperiksa (verifiability). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung
antara
kualitas
primer,
HASIL PEMBAHASAN
yaitu
Untuk melihat tanggapan unit analisis
komparabilitas (comparability) dan taat asas
(Satker) terhadap kualitas pelaporan keuangan
(consistency).
pada Satker kementerian negara/lembaga lingkup
Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu: 1) Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, 2) Ketepatan waktu pelaporan keuangan, 3) Kelengkapan informasi yang disajikan, 4) Penyajian secara jujur, 5) Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, 6) Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, 7) Keakuratan
dan
kejelasan
informasi
yang
disajikan. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam empat prasyarat normatif kualitatif laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP 71 Tahun 2010).
METODE PENELITIAN Penelitian
ini
merupakan
penelitian
kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan membandingkannya dengan kondisi pada objek
KPPN Banda Aceh disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Tanggapan Satker Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pariwisata Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Jumlah Sampel Satker 1 4 2 2 4
terhadap
Rat a-rata 3,00 3,54 3,36 3,07 3,07
2 4 1 1
3,20 3,61 3,68 3,00
2 3
3,75 3,21
4 34 3 1 2
3,14 3,42 3,52 3,71 2,75
4
3,27
4
3,64
1 1
3,43 3,64
Volume 5, No. 4, November 2016
- 62
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pusat Statistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Komisi Pemilihan Umum Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Perdagangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan SAR Nasional Badan Nasional Pengelola Perbatasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Jumlah Satker Rata-rata tanggapan seluruh Satker terhadap kualitas pelaporan keuangan
1
3,29
Satker adalah Badan Pengawasan Keuangan dan
1
3,57
Pembangunan (BPKP) yaitu sebesar 3,93. Hal ini
1
2,79
menunjukkan bahwa BPKP telah menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam prasyarat
1 1
3,71 3,21
4
3,05
1
3,50
1
3,36
3
3,60
1
3,86
1
3,71
1 2
3,86 2,75
1
3,64
1
3,14
1 1 1
3,00 3,57 3.36
1 1
3,21 3,93
1 1
3,57 3,21
1
3,71
normatif kualitatif pelaporan keuangan dengan baik . Satker dengan rata-rata terendah diperoleh oleh 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu sebesar 2,75. Hal ini menunjukkan bahwa Satker tersebut belum sepenuhnya menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam prasyarat normatif kualitatif pelaporan keuangan, sehingga yang dicapai belum maksimal. Untuk keseluruhan unit analisis secara organisasional (Satker) diperoleh rata-rata sebesar 3,37.
Hal
ini
kementerian
negara/lembaga
3,14 3,36
1
3,00
1
3,29
1
3,36
1
3,57
bahwa
Satker
lingkup
KPPN
Banda Aceh telah menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam prasyarat normatif kualitatif pelaporan
keuangan
menghasilkan 1 1
menunjukkan
dengan
pelaporan
baik, keuangan
yang
berkualitas. Untuk melihat secara jelas deskriptif responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner terhadap kualitas pelaporan keuangan kementerian
negara/lembaga
lingkup
KPPN
Banda Aceh disajikan pada Tabel 2. 115 3,37
Tabel 2. Jawaban Responden terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pernyataan
Sumber: Data diolah, 2016 Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Satker dengan rata-rata tertinggi untuk seluruh pernyataan terhadap kualitas pelaporan keuangan 63 -
sehingga
Volume 5, No. 4, November 2016
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satker saya memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satker saya belum mendukung sebagai bahan perencanaan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satker saya telah disusun dan disampaikan tepat waktu
RataRata 3,50
3,51
2,53
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaporan dan Rekonsiliasi data laporan keuangan dilakukan setiap bulan. Laporan keuangan yang dihasilkan Satker saya kurang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan Satker saya dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi pada laporan keuangan Satker saya disajikan apa adanya. Informasi laporan keuangan Satker saya belum menggambarkan seluruh transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan Satker saya dapat diuji kebenarannya. Pengujian informasi laporan keuangan Satker saya dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda. Laporan keuangan yang dihasilkan Satker saya kurang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Laporan keuangan Satker saya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan Satker lain. Laporan keuangan yang dihasilkan Satker saya memiliki informasi yang akurat. Laporan keuangan yang dihasilkan Satker saya mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan Rata-rata jawaban terhadap kualitas pelaporan keuangan
memiliki manfaat umpan balik (feedback value),
3,44
yakni
3,52
informasi
dalam
laporan
keuangan
memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 3,17
memperbaiki
harapan
yang
telah
dibuat
sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif
3,32
(predictive
3,31
value),
yakni
informasi
dapat
membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
3,22
kejadian masa kini (PP 71 Tahun 2010).
3,38
Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator manfaat dari
3,50
laporan 3,57
keuangan
yang
dihasilkan
(item
pernyataan pertama dan kedua) dapat dilihat
3,67
bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,50
3,66
dan 3,51. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh Satker sudah
3,37
memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan
Sumber: Data diolah, 2016
dan mendukung sebagai bahan dalam perencanaan.
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa
Dengan demikian, pelaporan keuangan yang
rata-rata keseluruhan jawaban responden terhadap
dihasilkan memiliki manfaat umpan balik dan
item-item pernyataan kualitas pelaporan keuangan
manfaat prediktif, sehingga memiliki salah satu
adalah sebesar 3,37. Hal ini menunjukkan bahwa
unsur dari nilai relevan yang merupakan salah
Satker
satu
kementerian
negara/lembaga
lingkup
KPPN Banda Aceh telah melaksanakan pelaporan keuangan indikator
yang yang
berkualitas terdapat
sesuai
dalam
laporan
unsur-unsur
keuangan
kualitatif
laporan
dengan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Penyajian laporan keuangan secara tepat waktu
pelaporan keuangan dengan baik.
dari
normatif
keuangan.
terkandung dalam prasyarat normatif kualitatif
Manfaat dihasilkan
prasyarat
yang
merupakan
aspek
penting
untuk
memperoleh
keunggulan
kompetitif
dalam
menunjang
keberhasilan
Satker
dalam
meningkatkan
akuntabilitas
dan
transparansi
Manfaat dari laporan keuangan yang
publik (Astuti, 2007). Laporan keuangan Satker
dihasilkan merupakan salah satu unsur prasyarat
akan mempunyai manfaat jika disampaikan secara
normatif pelaporan keuangan, yaitu relevan.
akurat dan tepat waktu kepada para pemakainya
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila
guna
pengambilan
keputusan.
Hal
Volume 5, No. 4, November 2016
ini - 64
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa, betapa pentingnya ketepatan
informasi. Informasi yang tidak lengkap bisa
waktu penyajian laporan keuangan kepada publik.
menimbulkan kesulitan, karena bagian informasi
Informasi yang disajikan tepat waktu akan dapat
yang hilang boleh jadi merupakan unsur kritis
memiliki nilai dan dapat berpengaruh terhadap
dalam pelaporan keuangan (Achim dan Chis,
pengambilan keputusan (Achim dan Chis, 2014).
2014).
Berdasarkan terhadap
item
ketepatan
waktu
jawaban
pernyataan pelaporan
responden
untuk
indikator
keuangan
(item
Selanjutnya, keuangan
yang
kementerian
pengungkapan
laporan
diwajibkan
kepada
Satker
negara/lembaga
diatur
dalam
pernyataan ketiga dan keempat) dapat dilihat
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014.
bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 2,53
Penyajian dan pelaporan keuangan terdiri dari:
dan 3,44. Hal ini menunjukkan bahwa laporan
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
keuangan
Operasional, Laporan perubahan ekuitas, dan
yang
dihasilkan
oleh
Satker
disampaikan belum tepat waktu, namun pelaporan
CaLK untuk periode semester I dan Tahunan.
dan rekonsiliasi dilakukan setiap bulan. Hal ini
Berdasarkan
pernyataan
responden
menunjukkan upaya yang baik dalam peningkatan
terhadap
kualitas pelaporan keuangan.
kelengkapan informasi yang disajikan (item
unsur
item
jawaban untuk
indikator
Selanjutnya, ketepatan waktu merupakan
pernyataan kelima dan keenam) dapat dilihat
penting
bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,52
dalam
pelaporan
keuangan,
sehingga laporan keuangan harus disajikan tepat
dan
waktu. Pemakai laporan keuangan tidak hanya
kelengkapan informasi yang disajikan pada
perlu memiliki informasi keuangan yang relevan
laporan
dengan
tetapi
negara/lembaga sudah lengkap sesuai dengan
informasi harus bersifat baru, dan tidak hanya
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014
berhubungan dengan periode yang lalu (Nobes
yang mengacu pada PP 71 Tahun 2010. Dengan
dan Stadler, 2014).
demikian, laporan keuangan yang dihasilkan oleh
prediksi
dan
keputusannya,
Satker Kelengkapan Informasi yang Disajikan Informasi
akuntansi
3,17.
Hal
ini
keuangan
kementerian
menunjukkan
Satker
bahwa
kementerian
negara/lembaga
sudah
memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan
keuangan
oleh para pengguna laporan keuangan dan sudah
pemerintah harus disajikan selengkap mungkin,
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
serta mencakup semua informasi akuntansi yang
perundang-undangan.
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar dapat mencegah 65 -
kekeliruan
dalam
penggunaan
Volume 5, No. 4, November 2016
Penyajian secara Jujur Informasi akuntansi pemerintah harus disajikan secara jujur, yaitu menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala seharusnya disajikan atau secara wajar dapat
laporan keuangan dilakukan melalui observasi,
diharapkan untuk disajikan (Achim dan Chis,
perhitungan,
2014). Penyajian informasi yang
verifikasi
jujur dalam
dan
tidak
pengukuran,
langsung
sedangkan
dilakukan
dengan
laporan keuangan akan menciptakan transparansi
memeriksa input dengan menggunakan model,
dan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin
formula atau teknik lain, serta menghitung ulang
jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka
output dengan metode yang sama (Achim dan
akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas
Chis, 2014).
pengelolaan
keuangan
Akuntabilitas
Berdasarkan jawaban responden terhadap
pengelolaan keuangan negara merupakan proses
item pernyataan untuk indikator isi laporan
pengelolaan
dari
keuangan dapat diverifikasi (item pernyataan
penatausahaan,
kesembilan dan kesepuluh) dapat dilihat bahwa
pertanggungjawaban, serta pengawasan harus
rata-rata jawaban responden adalah 3,22 dan 3,38.
benar-benar dapat dilaporkan secara benar dan
Hal ini menunjukkan bahwa penyajian informasi
jujur (Yahya, 2006; Mustofa, 2012).
laporan
keuangan
perencanaan,
negara
pelaksanaan,
Berdasarkan terhadap
negara.
item
mulai
jawaban
pernyataan
responden
untuk
keuangan
negara/lembaga
pada
Satker
dapat
kementerian
diverifikasi
dan
indikator
menghasilkan simpulan yang sama walaupun diuji
penyajian secara jujur (item pernyataan ketujuh
lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda. Dengan
dan kedelapan) dapat dilihat bahwa rata-rata
demikian, salah satu unsur prasyarat normatif
jawaban responden adalah 3,32 dan 3,31. Hal ini
pelaporan keuangan sudah terpenuhi.
menunjukkan bahwa informasi pada laporan keuangan Satker disajikan apa adanya yang menggambarkan seluruh transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan pada
Isi Laporan Keuangan dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan
lebih
berguna
jika
dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
laporan keuangan.
akan
atau
laporan
keuangan
entitas
pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan Isi Laporan Keuangan dapat Diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh (PP 71 Tahun 2010). Ada
dua
cara
untuk
memverifikasi
laporan keuangan, yaitu verifikasi langsung dan tidak langsung. Verifikasi langsung terhadap
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (PP 71 Tahun 2010). Komparabilitas dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang Volume 5, No. 4, November 2016
- 66
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala telah diambil (Achim dan Chis, 2014).
termuat dalam laporan keuangan (Achim dan Chis,
Berdasarkan jawaban responden terhadap
2014).
item pernyataan untuk indikator isi laporan
Berdasarkan terhadap
kesebelas dan keduabelas) dapat dilihat bahwa
pernyataan keakuratan dan kejelasan informasi
rata-rata jawaban responden adalah 3,50 dan 3,57.
yang disajikan (item pernyataan ketigabelas dan
Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang
keempatbelas) dapat dilihat bahwa rata-rata
terkandung dalam laporan keuangan Satker
jawaban responden adalah 3,67 dan 3,66. Hal ini
kementerian negara/lembaga dapat dibandingkan
menunjukkan bahwa laporan keuangan yang
dengan
laporan
dihasilkan oleh Satker memiliki informasi yang
demikian,
jelas dan akurat, sehingga mudah dipahami oleh
keuangan
entitas
pelaporan
sebelumnya lain.
keuangan
atau
Dengan Satker
kementerian
untuk
indikator
para pengguna laporan keuangan.
negara/lembaga telah memenuhi salah satu unsur prasyarat normatif kualitatif pelaporan keuangan.
pernyataan
responden
keuangan dapat dibandingkan (item pernyataan
periode
item
jawaban
Beest et al, (2009) menyatakan bahwa kejelasan dan keakuratan informasi laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan
Keakuratan dan Kejelasan Informasi yang Disajikan
keuangan. Kejelasan dan keakuratan adalah unsur
Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan. Dengan demikian, kejelasan dan
keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah
keakuratan adalah unsur yang tidak dapat
dipahami dan dimengerti oleh para pengguna
diabaikan untuk mencapai kualitas pelaporan
laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk
keuangan yang diinginkan.
penting yang harus dipenuhi dalam pelaporan
serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu,
KESIMPULAN DAN SARAN
pengguna harus memiliki pengetahuan yang
Kesimpulan
memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
entitas akuntansi dan pelaporan, serta adanya
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
kemauan pengguna untuk mempelajari informasi
dengan
yang dimaksud (Nobes dan Stadler, 2014).
terkandung dalam karakteristik kualitatif laporan
memperhatikan
unsur-unsur
yang
Selanjutnya, agar informasi yang sulit
keuangan, yaitu; manfaat dari laporan keuangan
dipahami,
harus
yang dihasilkan, ketepatan waktu pelaporan
disajikan dan menjelaskan sejelas mungkin. Jika
keuangan, kelengkapan informasi yang disajikan,
pengguna tidak sepenuhnya memahami informasi
penyajian secara jujur, isi laporan keuangan dapat
dari laporan keuangan, mereka harus mencari
diverifikasi,
bantuan penasihat dan ahli di lapangan untuk
dibandingkan, keakuratan dan kejelasan informasi
memahami semua transaksi yang kompleks yang
yang disajikan, maka kualitas pelaporan keuangan
mudah
67 -
laporan
keuangan
Volume 5, No. 4, November 2016
isi
laporan
keuangan
dapat
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pada Satker kementerian negara/lembaga dapat tercapai.
Saran Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan
negara/lembaga,
Satker
perlu
kementerian memperhatikan
karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diamanahkan oleh PP 71 Tahun 2010. Semua unsur yang terkandung dalam prasyarat normatif agar
terpenuhi
dalam
pelaporan
terwujud. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui wawancara secara khusus terhadap Satker Kanwil
Provinsi
Aceh,
Nordiawan, D. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
keuangan,
sehingga kualitas pelaporan keuangan dapat
lingkup
Nobes, C.W. dan Stadler, C. (2014). The Qualitative Characteristic of Financial Information, and Managers’ Accounting Decisions: Eviden from IFRS Policy Changes. Department of Accounting and Finance at Lancaster University Management School.
sehingga
gambaran kualitas pelaporan keuangan tidak hanya dari Satker lingkup KPPN Banda Aceh.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
-------------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. Syahdan, Anuar, S., dan Amjad, J.A. (2012). Analisis Proses Rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. 13(1): 85-92. Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri. 7(4): 27-29 .
Achim, A.M, dan Chis, A.O. (2014). Financial Accounting Quality and Its Defining Characteristics. SEA-Practical Application of Science. 3(5): 93-98. Astuti,
C.D. (2007). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. 2(1): 27-42.
Beest, Ferdy, V., Geert B., dan Boelens, S.. (2009). Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. NiCE Working Paper 09-108. Mustofa, A.I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal. 1(1): 1-6. Volume 5, No. 4, November 2016
- 68
