TERBAIK I
Nama
: Mohammad Arief Barata
NIP
: 197003051990121001
Jabatan
: Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Unit
: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V
Judul Proyek Perubahan: Upaya Peningkatan Keandalan dan Percepatan
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara Dengan Menggunakan Aplikasi Silabi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V
Executive Summary: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diharuskan disampaikan secara tepat waktu. Penyusunan LPJ wajib menggunakan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang pada saat ini disebut Aplikasi Silabi (Sistem Laporan Bendahara Instansi). Data LPJ yang masuk ke KPPN kemudian diverifikasi dan diupload ke aplikasi Silabun Web. Tujuan dari proyek perubahan yang dilaksanakan ini adalah untuk mencapai target persentase ideal jumlah satker yang menyampaikan LPJ Bendahara secara andal dan tepat waktu menggunakan aplikasi Silabi sesuai dengan PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN, Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi LPJ Bendahara dan kontrak kinerja IKU-IV KPPN Jakarta V TA 2016 Nomor IKU 5/PB.21.139/2016 tanggal 28 Januari 2016. Tahapan kegiatan (milestone) yang dijalankan dalam implementasi proyek perubahan ini adalah tahap persiapan, peningkatan kinerja internal, sinergi antar seksi, pola komunikasi efektif dan penyelenggaraan edukasi yang optimali. Hasil yang dicapai pasca implementasi proyek perubahan adalah adanya peningkatan keandalan dan percepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta V sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan tercapainya target IKU.
TERBAIK II
Nama
: Iwan Teguh Setiawan
NIP
: 197508202002121002
Jabatan
: Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan I
Unit
: Direktorat Sistem Perbendaharan
Judul Proyek Perubahan: Grand Design Forum Kajian Perbendaharaan dalam Mewujudkan Budaya Research Based Policy Executive Summary: Hasil implementasi suatu kebijakan tidak dapat diprediksi secara pasti, apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Jadi hasil dari suatu kebijakan harus sudah dapat diprediksikan sebelum diimplentasikan, untuk membantu pembuat kebijakan dalam membuat strategi implementasi atas kebijakan dimaksud. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kajian atas kebijakan tersebut berdasarkan data dan metode analisa yang tepat, sehingga didapatkan hasil yang akurat. Forum Kajian Perbendaharaan diharapkan dapat menjembatani kebutuhan berbagi informasi antara pembuat kebijakan dan peneliti, melalui kegiatan-kegiatan diskusi maupun sarana publikasi dalam Forum Kajian Perbendaharaan, serta menghasilkan kajian berdasarkan metode penelitian yang tepat yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan. Pembentukan Forum Kajian Perbendaharaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : Penyusunan tim pembentukan Forum Kajian Perbendaharaan, Studi Banding, Rapat dan diskusi dengan stakeholder, Penyusunan Konsep Forum Kajian Perbendaharaan, Pembuatan Konsep Surat Keputusan Pembentukan Forum Kajian Perbendaharaan. Hasil yang telah dicapai dari proyek perubahan ini adalah Konsep Forum Kajian Perbendaharaan, Konsep Surat Keputusan, dan Website Forum Kajian Perbendaharaan
TERBAIK III
Nama
: Sugeng
NIP
: 197504211997031001
Jabatan
: Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Unit
: KPKNL Palu
Judul Proyek Perubahan: Optimalisasi Penatausahaan Risalah Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon
Executive Summary: Proyek Perubahan yang berjudul “Optimalisasi Penatausahaan Risalah Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon” ini dipilih oleh Penulis sebagai upaya untuk memberikan kesadaran kepada setiap pembaca pada umumnya dan para pegawai KPKNL Ambon pada khususnya untuk dapat memberikan pengetahuan betapa pentingnya pengelolaan Risalah Lelang. Dengan adanya perubahan dimaksud, diharapkan akan tercipta tata kerja dan tata laksana yang baik dalam pengelolaan Risalah Lelang sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa lelang/ stakeholder baik internal maupun eksternal. Tahapan kegiatan (milestone) pada proyek perubahan ini meliputi : Diskusi dan/atau koordinasi dengan Mentor maupun seluruh Pejabat Eselon IV terkait mekanisme pelaksanaan proyek perubahan dan para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan proyek perubahan, melakukan sharing knowledge Manajemen Kearsipan, pembentukan Tim Pelaksana Proyek Perubahan dengan tujuan melakukan pemetaan terhadap keseluruhan Risalah Lelang yang ada guna menentukan pola pengarsipannya, untuk menentukan maupun merancang aplikasi yang bisa diimplementasikan sekaligus merekam data/dokumen Risalah Lelang kedalam aplikasi dimaksud. Pada akhirnya Penulis bersama Tim Pelaksana Proyek Perubahan berhasil menyelesaikan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan dan Risalah Lelang yang berhasil diinput ke dalam aplikasi adalah Tahun 2015 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2016 serta semua Risalah Lelang telah ditata dalam book file dengan diberi label Nomor Risalah Lelang sesuai tahun pembuatannya dan disusun kembali dalam lemari arsip (roll opack). Capaian dari proyek perubahan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa lelang/stakeholder baik internal maupun eksternal dalam pencarian kembali Risalah Lelang yang dibutuhkan lebih cepat yaitu ≤ 5 menit dari sebelumnya dibutuhkan waktu yang agak lama yaitu ≥ 30 menit.
TERBAIK IV
Nama
: Woro Triwening Renggani
NIP
: 197604061999032001
Jabatan
: Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C
Unit
: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Judul Proyek Perubahan: Upaya Perbaikan Pengelolaan UP Satuan Kerja Mitra Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
Executive Summary: Proyek perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi ideal yaitu terciptanya pengelolaan UP yang optimal
pada Satker mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I. Yogyakarta. Tahapan kegiatan (milestone) yang dijalankan dalam implementasi proyek perubahan yaitu: (1)tersusunnya penetapan tanggung jawab Satker untuk masing-masing penyuluh dan pegawai potensial (PIC); (2) tersusunnya alur kerja kegiatan pembinaan; (3) terwujudnya media komunikasi (WA Group) dengan PIC masing-masing Satker;(4)tersusunnya alur kerja perencanaan kegiatan pembinaan kepada satuan kerja terkait pengelolaan UP; dan (5) terlaksananya pembuatan catatan atau resume pengendalian pelaksanaan pembinaan. Hasil yang dicapai dalam proyek perubahan yaitu: (1) adanya komitmen dari Satker untuk memperbaiki pengelolaan UP/TUP nya setelah kegiatan monev UP/TUP;(2) terdapat Satker yang berusaha memperbaiki pengelolaan UP dengan meningkatkan nilai UP nya sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola penyerapan anggaran; (3) peningkatan kualitas pembinaan Satker dengan berbagai media komunikasi. .
TERBAIK V
Nama
: Teddy Suhartadi Permadi
NIP
: 197303101999031002
Jabatan
: Kepala Seksi Kekayaan Negara Lain-lain III C
Unit
: Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
Judul Proyek Perubahan: Penyusunan Pedoman Teknis Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero), Eks BPPN dan Eks BDL Di Lingkungan DJKN
Executive Summary: Dalam melakukan pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) / (PT PPA), dan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) khususnya dalam hal penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan aset belum terdapat payung hukum yang mengatur tentang mekanisme, tata cara dan pelaporan aset yang meliputi Aset Properti, Aset Kredit, Aset Surat Berharga, dan Aset Inventaris. Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Aset, khususnya dalam proses penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan aset yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI, Kantor Wilayah DJKN (Kanwil DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka disusunlah suatu pedoman teknis penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan aset di lingkungan DJKN dalam bentuk kepdirjen yang diajukan penulis sebagai proyek perubahan pada Diklatpim IV. Seluruh tahapan kegiatan dibuat guna tersusunnya Pedoman Teknis Penatausahaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero), Eks BPPN dan Eks BDL di Lingkungan DJKN, dan telah berhasil mencapai output antara, serta ditambah output tambahan pencapaian yaitu : a. Adanya draft awal Pedoman Penatausahaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero), Eks BPPN dan Eks BDL di Lingkungan DJKN sebagai bahan pembahasan dengan para stakeholder; b. Adanya draft hasil pembahasan dengan para stakeholder perihal Pedoman Penatausahaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero), Eks BPPN dan Eks BDL di Lingkungan DJKN untuk disampaikan kepada Direktur PNKNL; c. Adanya draft Nota Dinas Kepala Subdit KNL III kepada Direktur PNKNL perihal penyampaian draft hasil pembahasan Pedoman Penatausahaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero), Eks BPPN dan Eks BDL di Lingkungan DJKN, dan; Output tambahan pencapaian berupa Nota Dinas Direktur PNKNL kepada Direktur Hukum Dan Humas perihal Permintaan Pendapat terkait Draft Kepdirjen Pedoman Penatausahaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero), Eks BPPN dan Eks BDL di Lingkungan DJKN, untuk selanjutnya disampaikan ke Dirjen Kekayaan Negara untuk ditetapkan.
