BAB II PROFIL KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II. 2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II

BAB II PROFIL KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2003 sebagai awal dari Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Salah satu hal penting dalam undang-undang tersebut adalah peniadaan fungsi ordonansering pada departemen Keuangan dalam hal ini Kantor Perbendaharaan dan kas negara (KPKN) yang dialihkan kepada kantor /satuan kerja kementerian Negara/Lembaga. Hal tersebut diikuti dengan reorganisasi Kementerian Keuangan, dimana KPKN berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga hanya menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara. KPPN sebagai satu unit organisasi pemerintahan pada Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan unit organisasi pemerintahan yang lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance). Untuk mewujudkan good govermance di seluruh unit kerjanya, Kementerian Keuangan menjalankan program Reformasi Birokrasi. Langkah awal perwujudan Reformasi Birokrasi untuk bidang pekerjaan Perbendaharaan Negara, pada tanggal 30 Juli 2007 Departemen Keuangan membentuk 18 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) percontohan di 17 Provinsi dan salah satu KPPN Percontohan yang 9

Universitas Sumatera Utara

10

telah dibentuk adalah KPPN Medan II. Melalui konsep KPPN Percontohan inilah tekad melaksanakan layanan cepat, tepat, transparan, dan tanpa biaya dicanangkan. Hingga awal tahun 2009 departemen Keuangan telah membentuk 37 KPPN Percontohan dari 178 KPPN Konvensional.

2.2 Kondisi dan Letak Geografis Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang di wilayah Indonesia Bagian Barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, dan Danau Toba. Kota Medan memiliki

luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari

keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 3,75 meter di atas permukaan laut. Kota medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 23,2ºC 24,3ºC dan suhu maksimum berkisar antara 30,8ºC - 33,2ºC. Kedudukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II berada tepat di jantung Kota Medan yaitu di Gedung Keuangan Negara I Medan lantai 1 yang


11

terletak di Jalan Diponegoro No.30A Kota medan Provinsi Sumatera Utara, berseblahan dengan Kantor Gubernur Sumatera Utara.

2.3 Visi dan Misi KPPN Medan II 2.3.1 Visi KPPN Medan II KPPN Medan II berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebaik-baiknya sebagaimana

diamanatkan

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal tersebut tergambar pada visi dan misi organisasi yang dicanangkan oleh KPPN Medan II. “Menjadi Pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang Profesional, Kredibel, Transparan dan Akuntabel guna mewujudkan pelayanan yang Prima”.

2.3.2 1.

Misi KPPN Medan II

Menjadi Pelaksana Kuasa bendahara Umum Negara di daerah yang Profesional, Transparan, Kredibel dan Akuntabel untuk mewujudkan pelayanan yang Prima (Excelent Service).

2.

Menjamin kelancaran pencairan dana APB secara tepat waktu,tepat jumlah dan tepat sasaran dengan pelayanan bebas gratifikasi.

3.

Mengelola Penerimaan Negara secara Profesional, Akurat , dan Akuntabel.

4.

Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat, kredibel dan tepat waktu.


12

5.

Mewujudkan kondisi yang aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi perbendaharaan di daerah. Sebagai suatu organisasi atau kantor yang bergerak di bidang pelayanan

perbendaharaan, KPPN Medan II berupaya memberikan Pelayanan yang prima bagi semua mitra kerjanya. Komitmen pelayanan tersebut ditegaskan melalui motto dan janji layanan yang disepakati seluruh elemen pegawai KPPN Medan II. 2.3.3 Logo Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II

G

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II (2014) Gambar 2.1 Logo KPPN 2.3.4 Motto KPPN Medan II Layanan prima bagi semua: HORAS BANG !!! (Hasilnya Orang Senang dan Bangga) 2.3.5

Janji Layanan KPPN Medan II

1.

Layanan diberikan secara cepat,tepat dan akurat.

2.

Layanan diberikan taanpa biaya.


13

3.

Layanan diberikan secara transparan. KPPN Medan II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai

wilayah pembayaran meliputi 3 wilayah administratif di provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat.

2.4 Tugas dan Fungsi Pelayanan 2.4.1 Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II 1.

Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum

2.

Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran

3.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

2.4.2 1.

Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II

Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan

2.

Penerbitan surat perintah pencairan dana atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum)

3.

Penyaluran pembiayaan atas beban APBN

4.

Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan

5.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas Negara

6.

Pengiriman dan penerimaan kiriman uang

7.

Penyusunan laporan pelaksanaan APBN


14

8.

Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri

9.

Penatausahaan PNBP

10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi 11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan 12. Pelaksanaan kehumasan 13. Pelaksanaan administrasi KPPN KPPN Medan II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai wilayah pembayaran meliputi 3 (tiga) wilayah administratif di provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat.

2.5 Struktur Organisasi Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian instansi sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Suatu


15

instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN Medan II didukung oleh struktur organisasi. Bagan struktur organisasi KPPN Medan II tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut :


16

Kepala Kantor Susanto

Kepala Subbag Umum eko ari rusanto

1. 2. 3. 4.

Kepala Seksi Pencairan Dana Teuku Hamdani

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Budiarto Juanri Lepinde.B Edison M.P Siahaan Rosliana Sinaga Novita Putri Setiyono 1. Yunizar Wagiarty Amnur2. K

Azhari Umi Habibah Pantun JB Bahri Fakhruddin Nst

5. Sondang 6. Irwanyah 7. Syamsul

Kepala Seksi MSKI

Kepala Seksi Bank

Kepala Seksi Vera

Joyo Nuroso

Sukirno

Taufiq B

1. 2. 3.

1. 2.

Bambang Krisma A Henry Parlindungan Elisa

Yunizar S Kukuh Setyo W

1. 2.

Erawati Mulyono

3. Endang Rahayu

S

TUGAS BELAJAR:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perra Santos Senopati Al Islami Bahrian Kansiro Guno Prayitno Kurniawan S Ade Setiawan

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II (2014) Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPPN Medan II


17

2.6 Jenis Kegiatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Medan II Kegiatan KPPN Medan II berupa bentuk pelayanan untuk membantu di bidang perbendaharaan, antara lain : 1. Pencairan dana Merupakan bagian dari SPM LS Belanja Pegawai, SPM LS Non Belanja Pegawai, SPM UP, TUP, GU, GU-Nihil. 2. Rekonsiliasi Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa system/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 3. SKPP Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh pengguna anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat. 4. Ralat SPM/SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 5. Retur SP2D Retur SP2D adalah Penolakan/ pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos penerima kepada Bank Operasional /


18

kantor pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan nama bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif.

2.7 Jaringan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II Jaringan pada KPPN Medan II memiliki 2 (dua) jenis jaringan yaitu jaringan pusat dan jaringan tersendiri. Jaringan pusat merupakan jaringan yang terhubung langsung dengan kantor pusat yang berada di wilayah Jakarta, dan pengguna jaringan tersebut hanya dapat digunakan oleh pegawai KPPN Medan II. Jaringan tersendiri merupakan jaringan yang dibuat oleh KPPN Medan II dengan menggunakan ISP untuk terhubung jaringan internet yang bertujuan untuk penggunaan keseharian baik pegawai KPPN Medan II atau orang lain yang berada pada kantor tersebut. Jenis jaringan yang dibuat oleh KPPN Medan II adalah MAN (Metropolitan Area Network) 2.8 Inovasi Upaya inovasi muncul sebagai suatu jawaban atas tuntutan pemenuhan kebutuhan internal organisasi dan peningkatan pelayanan kepada mitra kerja KPPN. Untuk mengakomodir kedua tuntutan tersebut, KPPN Medan II melakukan 2 (dua) program inovasi, yaitu:


19

2.9 PROGRAM PLUS (Pengembangan Layanan Untuk Satker) Merupakan program inovasi pelayanan yang diharapkan dapat memberi efek kepada pihak eksternal seperti satker mitra kerja KPPN.

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II (2011) Gambar 2.3 Logo Plus 2.9.1 Pemilihan Sumatera Sumatera adalah singkatan dari satker utama mitra kerja. Status Sumatera diberikan kepada satker yang memiliki prestasi dalam pencapaian tingkat realisasi anggaran, keakuratan perencanaan kas, ketertiban rekonsiliasi dan penyampaian LPJ bendahara pengeluaran selama periode tertentu. Dengan status sumatera maka satker akan memperoleh kartu sumatera dan mendapatkan akses layanan tanpa antrian dalam pengajuan SPM, rekonsiliasi, dan konsultasi dengan customer service.

2.9.2 SMS Center (0853-60-200-123) SMS Center adalah layanan aplikasi berbasis SMS yang digunakan KPPN untuk menyampaikan update pemberitahuan/ informasi secara langsung kepada satker mengenai surat KPPN, undangan kegiatan, perubahan peraturan, aplikasi, dll. SMS center ini juga dapat digunakan oleh satker untuk mengetahui informasi mengenai


20

status proses SPM, jumlah pagu dan realisasi belanja satker, serta penyampaian saran/ kritik/ masukan/ pertanyaan kepada KPPN. Dengan bantuan database satker yang ada di KPPN, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengirimkan pesan ke banyak penerima dalam sekali pengiriman sehingga mempermudah proses penyampaian informasi kepada seluruh satker KPPN.

2.9.3 Hot Line Service (061-455-3421) Hot line service adalah layanan sambungan telepon yang dapat digunakan satker untuk brkomunikasi dengan pihak KPPN terutama petugas help desk KPPN yang akan melayani konsulltasi, konfirmasi, atau kebutuhan informasi satker lainnya.

2.9.4 Antrian System Barcode Antrian system barcode adalah sistem aplikasi yang digunakan satker yang hendak mendapat layanan di KPPN untuk mendapatkan penomoran antrian dengan cara menembak bar code yang terdapat pada KIPS menggunakan laser. Untuk mempermudah satker, aplikasi ini menggunakan komputer touch screen. Kelebihan penggunaan aplikasi ini diantaranya adalah dapat mencetak nomor antrian sekaligus checklist yang berisi detail jumlah dan jenis dokumen yang dibawa satker serta kelengkapannya, dengan checklist inilah petugas KPPN mulai memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa satker. Checklist ini juga dapat difungsikan sebagai bukti pengembalian apabila ada kesalahan/ kekurangan pada berkas yang dibawa satker.


21

Selain itu, aplikasi ini juga membantu petugas KPPN untuk memonitor jumlah antrian dan dokumen yang dibawa satker yang akan dilayani. Selanjutnya dengan data bar code pada aplikasi, maka petugas FO KPPN dapat mengetahui identitas petugas satker, sehingga dapat memberikan sentuhan keramahan saat memanggil satker yang akan dilayani.

2.9.5 Monitoring Display Monitoring display adalah layanan display monitor komputer yang menampilkan informasi seputar penyelesaian SP2D, penyelesaian BAR, serta running text info KPPN.

2.9.6

Aplikasi Web Vera Aplikasi berbasis web digunakan dalam rangka melaksanakan proses

penerbitan BAR dan LPJ Bendahara. Dengan aplikasi ini mempermudah proses perekaman, pencetakan , dan penyelesaian BAR serta monitoring penyempaian LPJ di seksi vera. Dengan aplikasi ini pelayanan rekonsiliasi dan LPJ di seksi vera berjalan dengan lebih baik. 2.9.7

Treasuri Treasuri adalah singkatan dari training dan edukasi untuk satker kami. Dengan

memanfaatkan fasilitas Mini TLC yang dimiliki, KPPN Medan II memberikan pelatihan dan

pembelajaran mengenai aplikasi maupun pengetahuan teknis

perbendaharaan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan para satker mitra


22

kerjanya. Sehingga peningkatan kompetensi dan kemampuan diharapkan dapat memberi pengaruh positif dalam perbaikan pengelolaan anggaran di KPPN maupun satker secara keseluruhan.

2.9.8 Handbook Satker Handbook Satker adalah buku saku yang berisi kumpulan pengetahuan di bidang perbendaharaan, pemecahan masalah teknis yang sering dihadapi satker, kumpulan ketentuan teknis perbendaharaan, dll.

2.9.9 Website Resmi KPPN medan II telah membuat web dengan alamat www.kppnmedan2.net dan dapat diakses oleh semua satker mitra kerja yang memerlukan untuk mendapatkan atau mengunduh informasi terkait bidang perbendaharaan seperti aplikasi, peraturan, serta monitoring proses dokumen di KPPN.

2.10 PROGRAM BANG APIK (Pengembangan Aplikasi Internal KPPN) Program Bang Apik (Pengembangan Aplikasi Internal Kppn) merupakan program inovasi dalam bidang administrasi perkantoran melalui pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas internal KPPN.


23

2.10.1 e-Arsip e-Arsip

adalah

kegiatan

pengelolaan

arsip

secara

digital

dengan

menggunakan sistem aplikasi berbasis komputer. Arsip yang dikelola oleh KPPN seperti SP2D beserta lampirannya, LPJ Bendum, dan LKPP akan ditata secara sistematis di dalam gudang arsip dan dicatat letaknya dalam aplikasi e-Arsip. Tujuan dari

penggunaan

aplikasi

ini

adalah

untuk

mempermudah

proses

pencarian/penelusuran dokumen arsip ketika dibutuhkan.

2.10.2 Aplikasi Persuratan Aplikasi persuratan adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat surat keluar dan masuk KPPN. Dengan aplikasi ini, penomoran agenda surat masuk dan penomoran surat keluar tidak lagi dilakukan secara manual melainkan sudah dilakukan secara otomatis. Disamping itu, aplikasi persuratan juga berfungsi untuk melakukan monitoring volume surat masuk dan keluar KPPN serta penyelesaian tugas unit kerja KPPN seperti laporan, rekonsiliasi, pengembalian SPM, dll.

2.11 Usulan Perubahan Lay Out KPPN Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak KPPN, di tahun 2012 telah dilakukan upaya pengusulan perubahan lay out ruangan KPPN kepada pihak GKN. Penyempurnaan lay out dengan standar kantor pelayanan tentunya akan meningkatkan kinerja KPPN.


24

2.12 PRESTASI Juara Harapan Ketiga KPPN Percontohan berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 179/PB/2007 tentang Penetapan Pemenang Penilaian KPPN Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2007.


BAB II PROFIL KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II. 2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II

Recommend Documents