BAB II KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA MEDAN

BAB II KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA MEDAN

A. SEJARAH PERUSAHAAN Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan diresmikan pada tanggal 27 Desember 2006 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak bersamaan dengan 12 Kantor Pelayanan Pajak Madya lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER48/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya, saat mulai operasi (SMO) kantor adalah tanggal 9 April 2007 dengan wilayah kerja meliputi Sumatera Utara dan sekitarnya. KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah). Jenis pajak yang dikelola oleh KPP Madya sama dengan pajak yang dikelola oleh KPP Wajib Pajak Besar, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Di KPP Madya tidak ada kegiatan ekstensifikasi dan jumlah Wajib Pajaknya juga sudah tetap sekitar 200-500 Wajib Pajak yang berasal dari seluruh KPP Pratama di lingkup Kantor Wilayah sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak.

7 Universitas Sumatera Utara

8

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/KMK.1/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Dan Kantor Pelayanan Pajak, kode KPP Madya Medan adalah 123. KPP Madya Medan pertama kali beralamat di Gedung Graha Niaga II lantai 1-6 Jalan Putri Hijau Nomor 20 Medan Kode Pos 20115 dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, KPP Madya Medan beralamat di Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I lantai 2 Jalan Suka Mulia Nomor 17 A, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun Kode Pos 20151. Untuk melaksanakan dan menjalankan oprasional kantor, telah diangkat dan ditetapkan Kepala KPP Madya Medan yang pertama yaitu Bapak Lamban Subeqi Purnomo (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KM.01/UP.11/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan) serta diangkat dan ditetapkan para Pejabat Eselon IV (Kepala Subbag dan Kepala Seksi) dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-51/PJ/UP.53/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Dan saat ini jabatan Kepala Kantor KPP Madya Medan dijabat oleh Bapak Muslim Gunanta sejak awal tahun 2012. Untuk Membantu oprasional Eselon III dan IV diangkat Account Representatif (AR) dan para pelaksana Kantor KPP Madya Medan. KPP Madya Medan sebagai kantor pelayanan pajak modern sudah melakukan perubahan fungsi pemeriksaan yang mana pemeriksaan pajak harus dilakukan oleh tenaga fungsional

Universitas Sumatera Utara

9

pemeriksa

sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

331/KMK.1/UP.11/2007 dan Nomor KMK.24/SJ.4/UP.9.1/2007 telah ditetapkan dan diangkat para pejabat fungsional pemeriksa pajak untuk KPP Madya Medan.

B. Visi dan misi pajak Visi Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profosionalisme yang tinggi. Misi Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

C. Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 62/PMK.01/2009 merupakan dasar

pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Medan untuk menjalankan kebijakan dan pelayanan di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak yang telah ditetapkan. KPP Madya Medan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang


10

berlaku (Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009). Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Madya Medan menyelenggarakan fungsi: (Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009) 1.

Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan,dan penyajian informasi perpajakan; 2.

Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; Administrasian

dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 3.

Penyuluhan perpajakan;

4.

Pelaksanaan registrasi wajib pajak;

5.

Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

6.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak;

7.

Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

8.

Pelaksanaan konsultasi perpajakan;

9.

Pelaksanaan intensifikasi;

10.

Pembetulan ketetapan pajak;

11.

Pelaksanaan administrasi kantor.

D. STRUKTUR ORGANISASI KPP MADYA MEDAN Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing subbagian dan seksi. Tujuan dibentuknya struktur organisasi tersebut adalah untuk membina keharmonisan kerja


11

agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan penuh tanggung jawab, sehingga rencana kerja dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal. Adapun struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah struktur organisasi linier dan staf yang berada dibawah seorang koordinasi Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara, dimana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan SK. Menkeu RI No.162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997 tentang peningkatan KPP tipe B menjadi tipe A, sehingga dengan adanya surat keputusan itu KPP tipe B tidak ada lagi di Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Sumatera bagian Utara (Sumbagut). Berdasarkan SK.Menkeu RI No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang sususan organisasi Departemen Keuangan, maka tipe A terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak MadyaMedan, membawahi 1 sub bagian, 8 seksi, 1 kantor penyuluhan ditambah kelompok tenaga fungsional (yang berada diluar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak)

1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3. Seksi Pelayanan 4. Seksi Penagihan


12

5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 10. Kelompok Jabatan Fungsional.


13

Adapun perincian jumlah pegawai pada KPP Madya Medan adalah sebagai berikut: Tabel.1 Tabel Perincian Jumlah Pegawai No

Seksi /Bagian

Jumlah Pegawai

1.

Kepala Kantor

1 Orang

2.

Sub Bagian Umum

8 Orang

3.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

5 Orang

4.

Seksi Pelayanan

12 Orang

5.

Seksi Penagihan

5 Orang

6.

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

5 Orang

7.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

10 Orang

8.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

8 Orang

9.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

8 Orang

10.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

9 Orang

11.

Kelompok Jabatan Fungsional

33 Orang

Jumlah

104 Orang

Sumber : KPP Madya Medan Tahun


14

E. URAIAN PEKERJAAN di KPP MADYA MEDAN (Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak) 1.

Subbagian Umum

Bagian ini mengelola semua kebutuhan kantor dan karyawan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga seperti kenaikan pangkat, disiplin pegawai, penggajian pegawai, cuti, dan segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana/prasarana kantor.

2.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data; pengamatan potensi perpajakan; penyajian informasi perpajakan; perekaman dokumen perpajakan; pelayanan dukungan teknis komputer (pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer); pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing; penyiapan, pencetakan, dan pengiriman laporan kinerja; serta melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan Relational Data Base Management System (RDBMS).

3.

Seksi Pelayanan

Bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; pengadministrasian dokumen dan kearsipan berkas perpajakan; penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta surat-surat lainnya dari Wajib Pajak


15

seperti Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang diuangkan, Putusan Keberatan dan Banding; penyuluhan ketentuan formal perpajakan; pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; melakukan kerjasama perpajakan; serta melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

4.

Seksi Penagihan

Bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak; penundaan dan angsuran tunggakan pajak; penagihan aktif seperti penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah; usulan penghapusan piutang pajak; Melakukan penyitaan dan pelelangan; serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5.

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan; pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan; pengelolaan administrasi kegiatan sebelum maupun setelah pemeriksaan perpajakan (penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) hingga pengimputan hasil pemeriksaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak [SIMP]); pemantauan pengendalian interen; pengelolaan resiko; kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin; tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.


16

6.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu: a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menangani Wajib Pajak yang bergerak di bidang Jasa. b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II menangani Wajib Pajak yang bergerak di bidang Industri Non Kelapa sawit dan Karet. c. Seksi Pengawasan Konsultasi III menangani Wajib Pajak yang bergerak di bidang Perkebunan. d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV menangani Wajib Pajak yang bergerak di bidang Perdagangan Non Kelapa sawit dan Karet.

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan

Wajib

Pajak;

pelayanan

penyelesaian

hak

Wajib

Pajak;

bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan; penyusunan profil Wajib Pajak; analisis kinerja Wajib Pajak; rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi; usulan pembetulan ketetapan pajak; evaluasi hasil banding; pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow); penerbitan, pembetulan dan penyimpanan produk-produk hukum; pengawasan terhadap penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan; penyelesaian permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak; serta melakukan pemuktahiran data Wajib Pajak dalam membuat company profile.


17

1.

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 67 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009). Sesuai dengan Pasal 68 ayat

(1-4)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh setiap Kepala KPP Madya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Untuk jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Madya Medan melakukan pemeriksaan pajak menggunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan.

F. KINERJA USAHA TERKINI KPP MADYA MEDAN Setiap intansi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan intasi, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mencapai tujuan itu. Begitu juga pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, instansi ini terus berupaya agar tujuan KPP Madya Medan DJP Sumut I yang telah digariskan dan disusun berdasarkan UU dapat terlaksana sesuai peraturan yang ada. Dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan


18

loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dengan tenaga ahli dan profesional yang terlatih di bidang-bidangnya. KPP Madya Medan DJP Sumut I

NO Tahun Rencana

Realisasi

Pencapaian Pertumbuhan

1

2010

5.075.190.439.722

4.351.125.569.722 85.73%

-

2

2011

5.548.019.557.654

4.537.648.410.388 81.79%

4.29%

3

2012

6.415.510.280.000

6.070.182.943.818 94.62%

33.77%

4

2013

7.728.312.200.000

6.676.429.630.022 86.39%

9.99%

Tabel.2 Realisasi Target Perencanaan Penerimaan Pajak KPP MADYA MEDAN Keterangan : 1.

Pada tahun 2010 rencana pencapaian hasil peningkatan pajak yang ditargetkan sebesar Rp. 5.075.190.439.722 dan realisasi peningkatan yang berhasil di tahun ini adalah sebesatr Rp. 4.351.125.569.722 atau dengan persentase sebesar 85,73% dari rencana pendapatan yang ditargetkan.

2.

Capaian realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.4.537.648.410.388

dengan

rencana

yang

ditargetkan

sebesar

Rp.

5.548.019.557.654. capaian tersebut sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4.351.125.567.722 atau dengan persentase sebesar 81,79% dari rencana dengan tingkat pertumbuhan 4,29%.


19

3.

Realisasi penerimaan pajak yang berhasil dicapai pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 6.070.182.943.818 dengan rencana pendapatan sebesar

Rp.

6.415.510.280.000 atau sebesar 94,62%. Penerimaan pajak yang diperoleh pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.4.537.648.410.388 dengan pencapaian tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 33,77%. 4.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak yang berhasil ditingkatkan adalah sebesar Rp.6.676.429.630.022 dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 7/728.312.200.000, itu berarti realisasi dicapai ditahun ini adalah 86,39% dengan tingkat pertumbuhan 9,99%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa , setiap tahunnya target penerimaan pajak yang direncanakan pada KPP Madya Medan akan mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan pada tahun-tahun sewbelumnya, begitupun juga realisasi yang berhasil dicapai juga akan mengalami peningkatan dari pencapainan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan rencana penerimaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh peningkatan penerimaan pajak yang juga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan Negara, meskipun realisasi penerimaan yg dicapai tidak berhasil melebihi target

yang ditetapkan secara maksimal

namun terjadi

pertambahan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak dari tahun ke tahun.


20

G. RENCANA KEGIATAN Adapun rencana kegiatan yang terus dilakukan oleh oleh KPP Madya Medan adalah terus melakukan sosialisi pengenalan pajak kepada masyarakat lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan pegawai serta melakukan berbagai pengembangan alternatif yang dapat memudahkan masyarakan untuk melakukan kewajiban perpajakannya demi mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak dan menyadari pentingnya membayar pajak yang berperan penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengembangkan pembangunan negara untuk mencapai tujuan negara mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.


BAB II KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA MEDAN

Recommend Documents