BAB III OBJEK PENELITIAN
III.1
Latar Belakang Objek Penelitian III.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).
Penggabungan
ini
dilakukan
dalam
rangka
pelaksanaan
modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakarta 1 (satu). Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dibentuk tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 hasil dari pemecahan KPP Tanah Abang pada saat itu, kemudian secara sistem administrasi berubah menjadi administrasi modern berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2544/KMK.01/2004 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.01/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2005.
33
III.1.2 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua beralamat lengkap di Jalan KH. Mas Mansyur No. 71, Jakarta Pusat. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua mencakup 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, yaitu: 1. Kelurahan Petamburan; 2. Kelurahan Kebon Kacang; 3. Kelurahan Kebon Melati; 4. Kelurahan Kampung Bali. Batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cideng dan Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir; 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang; 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Slipi dan Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Palmerah; 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng.
III.1.3 Data Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
34
III.1.3.1 Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha KPP Madya dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang dua memiliki Wajib Pajak untuk Orang Pribadi dan Badan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :
Tabel 3.1 Wajib Pajak Terdaftar No. 1. 2.
Wajib Pajak OP Badan
Tahun 2008 24.913 6.258
Tahun 2009 32.214 6.530
Tahun 2010 35.908 6.893
Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Tanah Abang Dua
III.1.3.2 Wajib Pajak Efektif Banyaknya jumlah Wajib Pajak terdaftar dikurangi dengan jumlah Wajib Pajak Non Efektif untuk Orang Pribadi dan Badan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.2 Wajib Pajak Efektif No.
Wajib Pajak
1. 2.
OP Badan
2008 19.819 2.895
Tahun dan Prosentase % 2009 % 2010 79.6 27.068 84.0 30.741 46.3 3.165 48.5 3.526
% 85.6 51.2
Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
35
III.1.4 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menyelenggarakan fungsi : 1. Pengumpulan
dan
pengolahan
data,
pengujian
informasi
Perpajakan, pengamatan potensi Perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak; 2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, serta berkas Wajib Pajak; 3. Pengawasan pembayaran masa pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), pajak Bumi dan Banguanan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 4. Penatausahaan
Piutang
Pajak,
penerimaan,
penagihan,
penyelesaian keberatan, banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
36
Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), pajak Bumi dan Banguanan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan Sanksi Pajak; 6. Penerbitan dan pembetulan Surat Ketetapan Pajak; 7. Pengurangan Sanksi Pajak; 8. Penyuluhan dan konsultasi Pajak; 9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
III.1.5 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua III.1.5.1 Visi Menjadi
model
pelayanan
masyarakat
yang
menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.
III.1.5.2 Misi a.
Fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi;
b.
Ekonomi,
mendukung
kebijakan
pemerintah
dalam
mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang mengurangi perubahan perilaku ekonomi (minimizing distortion);
37
c.
Politik, mendukung proses demokratisasi bangsa;
d.
Kelembagaan,
senantiasa
memperbaharui diri, selaras
dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi Perpajakan serta asministrasi perpajakan yang mutakhir.
III.2
Struktur Organisasi, Pembagian Tugas, dan Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua III.2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Organisasi merupakan faktor penting dalam setiap instansi, antara lain sebagai wadah kegiatan dan kerjasama dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan aktifitas organisasi. Oleh karena itu setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi, dimana struktur organisasi ini penting dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan serta memberikan kejelasan tanggung jawab atas setiap pekerjaan. Struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2000 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan
Pajak
(KPP)
mempunyai
struktur
organisasi
yang
menggambarkan suatu kerangka hubungan antara pejabat dengan bidang kerja yang berbeda sehingga perlu kejelasan tentang kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bidang yang ada. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua terdiri atas:
38
1. Kepala Kantor; 2. Sub Bagian Umum; 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI); 4. Seksi Pelayanan; 5. Seksi Pemeriksaan; 6. Seksi Penagihan; 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I-IV); 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
39
Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua terdiri atas satu Sub Bagian, sembilan Seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh Account Representative (AR) dan pelaksana. Terkait dengan topik bahasan di dalam skripsi ini, Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua saat ini dikepalai oleh Bapak Zinky Rachman Agus yang dibantu oleh satu orang juru sita, Bapak Atiq Tantowi Jauhari, dan dua orang pelaksana yaitu Bapak Hari Sulistiyo dan Bapak A. Ambary.
III.2.2 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Kepala Kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan dan penyuluhan perpajakan serta melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan)
berdasarkan
Peraturan
Perundang-undangan
Perpajakan demi meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.
40
2. Sub Bagian Umum Sub
Bagian
Umum
bertugas
melaksanakan
urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) bertugas untuk melakukan pengamatan potensi perpajakan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja. 4. Seksi Pelayanan Seksi
Pelayanan
bertugas
melakukan
penetapan
dan
penerbitan produk hukum perpajakan, administrasi, penyuluhan perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), dan suratsurat permohonan lainnya, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan ekstensifikasi dan kerjasama perpajakan. 5. Seksi Penagihan Seksi Penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 6. Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,
41
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan Perpajakan lainnya. 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi
Ekstensifikasi
Perpajakan
bertugas
melakukan
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, dan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Masing-masing Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi membawahi beberapa orang Account Representative (AR) yang bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan sejumlah Wajib Pajak.
III.3
Standard Operating Procedures (SOP) Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua III.3.1 Standard Operating Procedures Tata Cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dilaksanakan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Prosedur ini dilaksanakan
42
berdasarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan apabila : 1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu; 2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 3. Terdapat
tanda-tanda
bahwa
Penanggung
Pajak
akan
membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau 5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus : 1. Jurusita
Pajak
mengetahui,
mendapat
informasi
dan/atau
menemukan bukti yang akurat bahwa Penanggung Pajak ada indikasi melakukan perbuatan seperti yang disebut di atas dan segera membuat konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran,
43
penerbitan Surat Teguran ataupun penerbitan Surat Paksa lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Perintah
Penagihan
Pajak
Seketika
dan
Sekaligus,
dan
menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui, kasus penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus ditutup; 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, memberikan batas waktu pelunasan, dan menandatangani Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus; 4. Jurusita Pajak menatausahakan dan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus kepada Penanggung Pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sebelum melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang tersebut di atas dan selanjutnya melaksanakan proses penagihan berikutnya; 5. Proses selesai. Dari prosedur kerja di atas dapat dibuat bagan arus (flow chart) sebagai berikut :
44
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
III.3.2 Standard Operating Procedures Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Teguran penagihan. Surat Teguran penagihan diterbitkan apabila terdapat tunggakan pajak yang belum dibayar setelah melewati jatuh tempo pembayaran. Dasar hukum prosedur operasi ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
45
Pihak yang terkait dengan prosedur ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak, dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Formulir yang digunakan adalah bukti pelunasan (SSP/STTS/SSB/Bukti Pbk), bukti pengurangan (Keputusan pembetulan/ Keputusan
keberatan/Putusan
banding/
Keputusan
pengurang
atau
pembatalan ketetapan pajak/Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), dan Surat Ketetapan Pajak (Kohir). Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan : 1. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Jurusita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran Penagihan dicetak minimal sebanyak rangkap 2 (dua) yaitu : a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak; b. Lembar ke-2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak. 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Teguran Penagihan, 4. Jurusita Pajak menatausahakan (mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan mengarsipkan Surat Teguran) dan mengirimkan Surat Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum),
46
5. Proses selesai. Dari prosedur kerja di atas dapat dibuat bagan arus (flow chart) sebagai berikut:
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
III.3.3 Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Penerbitan Dan Pemberitahuan Surat Paksa Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan apabila sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran Penagihan, 47
Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya. Dalam prosedur operasi ini akan menghasilkan dokumen berupa Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa. Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penerbitan Dan Pemberitahuan Surat Paksa : 1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan; 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak; 4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak; 5. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan; 7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsip LPSP;
48
8. Proses selesai. Dari prosedur kerja di atas dapat dibuat bagan arus (flow chart) sebagai berikut :
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
III.3.4 Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang 49
dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Dasar hukum dalam prodesur operasi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa. Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP): 1. Jurusita
Pajak
meneliti
data
tunggakan
pajak
berserta
pelunasannya (SSP/ STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan
pembetulan/
keputusan
keberatan/putusan
banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administrasi), membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep SPMP, serta menyampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP dan meneruskan kepada kepala Seksi Penagihan; 4. Jurusita Pajak menerima SPMP yang telah disetujui; 5. Proses selesai. Dari prosedur kerja di atas dapat dibuat bagan arus (flow chart) sebagai berikut :
50
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
III.3.5 Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Pelaksanaan Lelang Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pelaksanaan lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Lelang dilaksanakan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan penyitaan.
51
Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Pelaksanaan Lelang : 1. Berdasarkan data dari sitem yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak membuat konsep Surat Kesempatan Terakhir
sebelum
tanggal/hari
Pelaksanaan
Lelang
dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan; 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Kesempatan Terakhir, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Kesempatan Terakhir; 4. Jurusita
Pajak
menatausahakan
dan
mengirimkan
Surat
Kesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui Subbagian Umum; 5. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya, maka proses akan dilanjutkan dengan SOP tentang Tata Cara Pencabutan Sita; 6. Dalam hal Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka Jurusita Pajak akan membuat konsep Surat Penetapan Harga Limit terhadap barang-barang yang telah disita dan akan dijual melalui lelang serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan;
52
7. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Penetapan Harga limit serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Penetapan Harga Limit; 9. Kepala Seksi Penagihan menugaskan dan member disposisi kepada
Jurusita
Pajak
untuk
menginventarisasi
aset-aset
Penanggung Pajak yang akan dilelang dan membuat konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan; 10. Jurusita Pajak menginventarisasi aset-aset Penanggung Pajak yang akan dilelang, meneliti dengan melihat data tunggakan beserta pelunasan (SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (Keputusan
pembetulan/
Keputusan
keberatan/Putusan
banding/Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/Keputusan
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administrasi), membuat konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan yang disertai dengan salinan data tunggakan
beserta
pelunasan
atau
pengurangan
dan
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 11. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan;
53
13. Jurusita Pajak menyampaikan Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan beserta kelengkapannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara; 14. Setelah menerima Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneruskan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang kepada Kepala Seksi Penagihan; 15. Jurusita Pajak membuat konsep Pengumuman Lelang dengan tanggal/hari
14
(empat
belas)
hari sebelum tanggal/hari
berdasarkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari Kantor
Pelayanan
Piutang
dan
Lelang
Negara,
dan
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 16. Kepala
Seksi
Penagihan
meneliti
dan
memaraf
konsep
Pengumuman Lelang, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 17. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Pengumuman Lelang dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan; 18. Kepala Seksi Penagihan menerima Pengumuman Lelang yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada Jurusita Pajak; 19. Jurusita Pajak mengirimkan Pengumuman Lelang ke penerbit Surat Kabar Harian untuk diiklankan atau ditempel di papan pengumuman kantor dalam hal Pengumuman Lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pengumuman Lelang untuk barang bergerak
54
dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali; 20. Pelaksanaan Lelang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi Penagihan sebagai Penjual Barang Sitaan; 21. Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak; 22. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan; 23. Kepada
Seksi
Penagihan
menerima
Risalah
Lelang
dan
menugaskan Jurusita Pajak untuk mengupdate data tunggakan pajak dan menatausahakan; 24. Jurusita
Pajak
mengupdate
data
tunggakan
pajak
dan
menatausahakan Risalah Lelang ke dalam berkas penagihan Wajib Pajak; 25. Proses selesai. Dari prosedur kerja di atas dapat dibuat bagan arus (flow chart) sebagai berikut :
55
Bagan Arus I
56
Bagan Arus II
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
57
