BAB III OBJEK PENELITIAN
III.1 Objek Penelitian III.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan Sejak tanggal 29 Maret 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK.01/1991, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Barat Empat dipecah menjadi beberapa KPP termasuk salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Kebon Jeruk dengan wilayah kerja Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kembangan merupakan KPP Pecahan dari KPP Jakarta Kebon Jeruk, yaitu: 1.
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dengan wilayah kerja Kelurahan Kebon Jeruk, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara dan Kelapa Dua;
2.
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dengan wilayah kerja Kelurahan Duri Kepa, Kedoya Utara, dan Kedoya Selatan;
3.
KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kembangan. KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan wilayah kerja Kecamatan
Kembangan dan mulai beroperasi sejak 2 Oktober 2007 dan berkedudukan di 1
Jalan Arjuna Utara No. 87 Jakarta Barat, yang mempunyai wilayah administrasi Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: a. Joglo; b. Srengseng; c. Meruya Selatan; d. Meruya Utara; e. Kembangan Selatan; f. Kembangan Utara. Luas wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kembangan yang meliputi satu Kecamatan Kembangan yang mencapai 2.418,70 Ha, yaitu:
GAMBAR 3.1: Luas Wilayah Administrasi Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan
2
1. Sebelah Utara: Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat; 2. Sebelah Timur: Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; 3. Sebelah Selatan: Kotamadya Jakarta Selatan, Kota Tanggerang, Provisi Banten; 4. Sebelah Barat: Kota Tanggerang, Provisi Banten. KPP Pratama Jakarta Kembangan melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak kepada masyarakat Wajib Pajak, meliputi: 1.
Bidang Pajak Penghasilan;
2.
Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa;
3.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4.
Pajak Bumi dan Bangunan, dalam lingkup wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Target utama Kantor Pelayanan Pajak ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari dengan profesionalisme, keterbukaan, dan sikap keramahtamahan, baik dalam konteks pembinaan, pelayanan, sosialisasi, sehingga diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak dan perubahan persepsi Wajib Pajak yang positif terhadap Instansi Pemerintah. Tugas Pokok KPP Pratama Jakarta Kembangan meliputi:
3
1.
Melaksanakan tata usaha dan pengecekan atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);
2.
Melaksanakan tata usaha atas penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan serta restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nila (PPN), dan PTLL;
3.
Mengumpulkan dan mengelolah serta menyajikan informasi-informasi dalam perpajakan;
4.
Mengurus penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
5.
Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan;
6.
Melakukan pengurusan tata usaha keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga KPP Pratama Jakarta Kembangan
III.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Repblik Indonesia Nomor: 94/KMK.01/2008, struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Kembangan terdiri dari 7 (tujuh) seksi, yaitu: 1.
Bagian Umum, mempunyai tugan melakukan urusan kepegawaian keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Terdiri dari 1 Kepala Sub Bagian Umum dan 9 Pelaksana;
2.
Bagian Pelayanan, yang terdiri dari 1 Kepala Seksi, 11 Pelaksana dan 2 Operator Consule (OC) ; 4
3.
Bagian Pengolahan Data dan Informasi, yaitu terdiri dari 1 Kepala Seksi dan 14 Pelaksana;
4.
Bagian Ekstensifikasi, yaitu terdiri dari 1 Kepala Seksi, 9 Pelaksana dan 1Fungsional Penilai PBB;
5.
Bagian Penagihan, yaitu terdiri dari 1 Kepala Seksi, 3 Jurusita Pajak dan 1 Pelaksana ;
6.
Bagian Pengawasan dan Konsultasi dan;
7.
Bagian Pemeriksaan.
8.
Fungsi Keberatan, yaitu yang ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepala Kantor Sub Bagian Umum
Seksi Pelayanan
Seksi PDI
Seksi Penagihan
Seksi Waskon I-IV
Seksi Ekstensifikasi
Seksi Pemeriksaan Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kembangan Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan
5
1.
Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan bertugas untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, antara lain menerima dan mengadministrasikan dokumen dan berkas Wajib Pajak, memberikan penyuluhan, registrasi Wajib Pajak serta menerbitkan produk hukum perpajakan, yang sebelumnya telah diproses oleh Seksi Waskon dan Seksi Pemeriksaan. Seksi Pelayanan memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak, sarana
dan prasarana sebagai berikut: i.
Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) berupa: a.
Penerimaan surat Wajib Pajak seperti Surat Setoran Pajak (SSP);
b.
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan;
c.
Surat Permohonan, dan Surat-surat lainnya.
Seluruh dokumen perpajakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak cukup dilayani dalam satu loket pelayanan. Demi kelancaran dan kecepatan pelayanan, telah diterapkan sistem antrian dengan menggunakan queuing machine, sehingga Wajib Pajak akan selalu dilayani secara ‘First Come First Serve’. ii. Help Desk berupa bantuan informasi kepada Wajib Pajak mengenai masalah pendaftaran NPWP (e-registration), e-SPT, e-Filling, dan menjawan pertanyaan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. 6
iii. Pengarsipan adalah data setiap Wajib Pajak yang disimpan dalam ruangan khusus dan diarsipkan dengan sistem pengarsipan yang aman, dikarenakan data tersebut adalah rahasia negara yang tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwewenang. 2.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan dan
Konsultasi
mempunyai tugas
melakukan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/ himbauan
kepada
Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan,
penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding, pengurangan PBB dan lain-lain. 3.
Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan bertugas mengelola administrasi kegiatan pemeriksaan pajak mulai dari membuat usulan pemeriksaan, membuat Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan mengadministrasikan hasil pemeriksaan.
4.
Seksi Penagihan Seksi Penagihan melaksanakan penagihan atas tunggakan Wajib Pajak yang dilakukan secara persuasif hingga penagihan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penagihan secara persuasif dilakukan dengan menghimbau secara lisan/tertulis kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.
7
5.
Seksi Pengelola Data dan Informasi (PDI) penyusunan rencana penerimaan berdasarkan potensi pajak, penatausahaan penerimaan pajak, penerimaan PBB, pembuatan laporan, penatusahaan alat keterangan, peminjaman berkas data/alat keteranagan, perekaman SPT untuk Wajib Pajak yang belum menggunakan e-SPT dan e-Filling, Perekaman SPOP & LSPOP, pembuatan simulasi ketetapan PBB serta mencetak dan merekam SPPT PBB.
5.
Seksi Ekstensifikasi Mempunyai ttugas untuk melakukan pendataan dan penilaian (individual dan massal) objek PBB, pembuatan monografi fiskal, penyelesaian Pendaftaran mutasi objek dan subjek pajak PBB serta pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pemutakhiran bank data.
6.
Seksi Sub-Bagian Umum Semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor pun turut menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum mengelola semua kebutuhan kantor termasuk karyawan, keuangan dan rumah tangga diantaranya kenaikan pangkat,
disiplin
pengadaan
/ prasarana kantor, dan bahkan obat-obatan bagi
sarana
pegawai,
penggajian
pegawai,
cuti,
pegawai dalam skala kecil juga disediakan. 7.
Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan Kelompok Jabatan Fungsional meliputi: 8
i.
Pemeriksaan lengkap;
ii.
Pemeriksaan kantor;
iii.
Pemeriksaan dalam rangka penagihan, dan;
iv.
Pemeriksaan tujuan lainnya.
Kelompok Jabatan Fungsional bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan WP, dan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan Pajak. III.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak a.
Bahwa dalam rangka meningkatkan citra, kerja, dan kinerja Direktorat
Jenderal Pajak menuju kearah profesionalisme, dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak secara terpadu; b.
Bahwa untuk itu perlu adanya pernyataan visi, misi, strategi, dan nilai acuan
Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman mengenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat; c.
Bahwa visi, misi, strategi, dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak tersebut
perlu ditegakkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
9
III.2.1 Visi Direktorat Jenderal Pajak Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. III.2.2 Misi Direktorat Jenderal Pajak Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi. Misi Direktorat Jenderal Pajak Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Misi Direktorat Jenderal Pajak terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:
10
Misi Direktorat Jenderal Pajak : a.
Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang
mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UndangUndang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi; b.
Misi Ekonomi :
Mendukung
kebijaksanaan
Pemerintah
dalam
mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang minimizing distortion; c.
Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa;
d.
Misi Kelembagaan:
Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi
masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir. (KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP 443/PJ./2000) III.2.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak 1.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak a.
Sekretariat Direktorat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
b.
Direktorat Peraturan Perpajakan I Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB. 11
c.
Direktorat Peraturan Perpajakan II Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
peraturan
PPh,
perjanjian
dan
kerjasama
perpajakan
internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan. d.
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
e.
Direktorat Intelijen dan Penyidikan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.
f.
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
g.
Direktorat Keberatan dan Banding Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
h.
Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
12
i.
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
j.
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
k.
Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
l.
Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
m.
Direktorat Transformasi Proses Bisnis Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
2.
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.
3.
Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus 13
Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat untuk Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya. 4.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.
5.
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya: Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu seperti: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya.
6.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan tingkat omset tertentu di luar yang diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya.
7.
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
14
Melaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor pelayanan pajak. III.3 Desain Penelitian III.3.1. Jenis dan Sumber Data Dalam penyusunan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Jakarta Kembangan yang berupa data target dan realisasi serta tunggakan piutang pajak dari SPMP, jumlah penerimaan pajak sebelum penagihan, jumlah nilai tunggakan dan realisasi pencairan tahun anggaran 2008 sampai dengan 2011. III.3.2. Metode Pengumpulan Data Penulis melakukan metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut: 1.
Tinjauan Pustaka
Melakukan pengumpulan data-data dengan mencari, membaca, memilih sumbersumber informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti dari Undangundang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan tujuan untuk memahami dalam memecahkan permasalahan yang akan berkaitan dengan penelitian.
15
2.
Dokumentasi
Melakukan penelitian data mengenai hal-hal dan variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain. Data-data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kembangan dijadikan sebagai informasi yang relevan serta yang terkait untuk memperoleh data yang lebih spesifik mengenai aspek-aspek yang akan mempengaruhi SPMP. Melakukan wawancara dengan mengumpulkan data informasi dari informan yang berkaitan dengan penelitian. III.3.3. Metode Analisis Data a.
Metode analisis deskriptif Merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kembangan serta mengolahnya sehingga dapat memperoleh gambaran masalah yang akan dibahas serta dianalisis kemudian dilakukan pembahasan secara umum.
b.
Metode analisis deduktif Menganalisis data yang berupa teori yang berlaku khusus yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pembahasan secara umum.
III.3.4. Penyajian Data Penyajian data akan disajikan berupa grafik dan tabel. Dari data yang akan dikelola, grafik dan tabel ini, dapat dilihat jumlah penerimaan pajak yang diperoleh di KPP Pratama Jakarta Kembangan, laporan penagihan 2008-2011, sebelum dan sesudah dilakukan penagihan pajak dari SPMP selama tahun 2008
16
sampai dengan 2011, realisasi pencairan SPMP 2008-2001 dan pada tahun berjalan, tunggakan piutang pajak 2008-2011.
17
