BAB III OBYEK PENELITIAN
III.1. Latar Belakang Obyek Penelitian III.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Penggabungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres ini, Kantor Pajak ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Jakarta Barat Dua yang diresmikan pada tanggal 2 Maret 2005. Seiring dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 86/PJ/2007 yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2007 dalam rangka penerapan Sistem
49
Administrasi
Perpajakan
Modern
maka
dilakukan
perubahan
dan
penggabungan pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat Dua tersebut menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres ini resmi beroperasi pada Tanggal 2 Oktober 2007. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres merupakan hasil dari pemecahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cengkareng.
III.1.2. Bentuk Badan Hukum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 87/PJ/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subyek Pajak dan Obyek Pajak Dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pulau Jawa dan Pulau Bali Selain KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres dibentuk Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 86/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya
50
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2007.
III.1.3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres ini beralamat lengkap di Jalan Raya Duri Kosambi No. 36-37, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres mencakup 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Kalideres, yaitu : Kelurahan Kamal, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, Kelurahan Pegadungan, dan Kelurahan Semanan.
III.1.4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Wilayah Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Dalam Melaksanakan tugasnya, Kantor
51
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres menyelenggarakan fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan data, pengujian informasi Perpajakan, pengamatan potensi Perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak; 2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, serta berkas Wajib Pajak; 3. Pengawasan pembayaran masa pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 4. Penatausahaan Piutang Pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan Sanksi Pajak; 6. Penerbitan dan pembetulan Surat Ketetapan Pajak; 7. Pengurangan Sanksi Pajak; 8. Penyuluhan dan konsultasi Pajak; 9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
52
III.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres III.2.1. Struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres Struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres terdiri atas : 1. Kepala Kantor; 2. Sub Bagian Umum; 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI); 4. Seksi Pelayanan; 5. Seksi Penagihan; 6. Seksi Pemeriksaan; 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; 10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; 11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; 12. Kelompok Jabatan Fungsional.
53
Gambar III.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kalideres
Kepala Kantor
Sub Bagian Umum
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi *)
Seksi
Seksi
Ekstensifikasi
Pengolahan Data
Pelayanan
Pengawasan
Pemeriksaan
Penagih
Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai PBB
*) Dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri 4 (empat) Seksi yaitu Seksi Waskon I-IV
Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres terdiri atas satu Sub Bagian, sembilan Seksi, dan satu kelompok Jabatan Fungsional, yang mana setiap Seksi terbagi atas beberapa Account Representative (AR) dibantu Pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh Account Representative (AR) dan pelaksana.
III.2.2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres adalah sebagai berikut :
54
1. Kepala Kantor; a.
Uraian Tugas dan Kegiatan : z
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategik Kantor Wilayah.
z
Mengkoordinasikan
penyusunan
rencana
pengamanan
Penerimaan Pajak berdasarkan Potensi Pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. z
Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah.
z
Mengkoordinasikan
rencana
pencarian
data
strategis
dan
potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi Perpajakan. z
Mengkoordinasikan pemantauan pelaporan dan pembayaran Masa dan Tahunan PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan/ pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
b. Tanggung Jawab : z
Kebenaran usul, saran dan pemecahan masalah di bidang Perpajakan;
z
Kebenaran penetapan, pengurangan, pembebasan besarnya Pajak yang terutang, penangguhan pembayaran Pajak, dan besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
55
z
Pemaksaan
dan
penyitaan
kekayaan
Wajib
Pajak
yang
mempunyai tunggakan; z
Kebenaran penolakan pemberian informasi dan data Perpajakan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan,
penelitian salah
tulis, salah hitung atas Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan; z
Penilaian dan penandatanganan DP3 pegawai bawahan;
z
Usulan mutasi/promosi kepegawaian.
2. Subbagian Umum ; Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. a.
Uraian Tugas dan Kegiatan z
Menyelenggarakan pengurusan surat-surat masuk atau berkas dokumen yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
z
Menyelenggarakan pengurusan surat keluar agar komunikasi administrasi berjalan dengan lancar;
z
Menyimpan surat dan dokumen untuk memudahkan penemuan kembali surat atau dokumen yang diperlukan;
z
Membuat konsep rencana kerja Subbagian Umum;
z
Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji/rapel, mengupdate data daftar gaji berdasarkan mutasi kepegawaian;
z
Melaksanakan penyimpanan, pendistribusian alat perlengkapan
56
kantor, pencatatan, pemberian kode klasifikasi lokasi inventaris, dan pembukuan inventaris kantor; z
Meneliti barang-barang inventaris kantor yang rusak dan tidak terpakai lagi serta membuat konsep daftar usulan penghapusan dan pemusnahannya.
b. Tanggung Jawab : z
Penyediaan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, kelengkapan bahan penyusunan konsep rencana kerja Subbagian Umum;
z
Kelengkapan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, penyimpanan dan distribusi alat perlengkapan kantor, sarana rapat dan kebutuhan rapat;
z
Tertatanya arsip kepegawaian dan berkas kepegawaian.
z
Pengelolaan pembayaran gaji;
z
Penandatanganan SPP;
z
Kebenaran
penyelenggaraan
pembukuan
inventaris
kantor,
konsep kompilasi laporan inventaris, konsep penghapusan barang inventaris. 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI); Bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi Perpajakan, perekaman dokumen Perpajakan, urusan tata usaha Penerimaan Perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan
57
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 4. Seksi Pelayanan; Bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk Hukum Perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas Perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan Perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama Perpajakan. 5. Seksi Penagihan; Bertugas melakukan urusan penatausahaan Piutang Pajak, penundaan dan angsuran Tunggakan Pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan Piutang Pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 6. Seksi Pemeriksaan; Bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan Perpajakan lainnya. 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; Bertugas melakukan pengamatan potensi Perpajakan, pendataan objek dan Subjek Pajak, penilaian Objek Pajak dalam rangka ekstensifikasi.
58
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; Bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis Perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.
III.3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres telah menggunakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yaitu Kantor Pelayanan Pajak dengan sistem organisasi yang berbasis fungsi. Dengan sistem baru ini Fiskus dapat lebih cepat dan seksama dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak, sehingga tercipta hubungan yang baik diantara keduanya. Dengan terciptanya hubungan yang baik diantara dua pihak tersebut, dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan akan membantu terciptanya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, Yaitu : 1. Visi Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen Perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan
59
masyarakat. 2. Misi a.
Fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor Pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan Pemerintah berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi;
b. Ekonomi, mendukung Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan Kebijakan Perpajakan yang mengurangi perubahan perilaku ekonomi (minimizing distortion) ; c.
Politik, mendukung proses demokratisasi bangsa;
d. Kelembagaan, senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi Perpajakan serta administrasi Perpajakan yang mutakhir.
III.4. Hasil Observasi Dalam melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres, penulis melakukan observasi dengan bagian Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres untuk mendapatkan data jumlah Wajib Pajak terdaftar dan peningkatan jumlah Wajib Pajak selama kebijakan Sunset Policy berjalan yakni jumlah Wajib Pajak terdaftar selama bulan 1 Januari 2008 – 31 Desember 2009, dan 1 Januari 2009 – 28 Februari 2009. Observasi dilakukan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
60
Pratama Kalideres, dan meminta sejumlah data terkait pada Seksi Pelayanan untuk meninjau peningkatan jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut. Observasi dilakukan oleh penulis selama 3 minggu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres. Berdasarkan hasil observasi, penulis telah mendapatkan data berupa besarnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan besarnya jumlah penerimaan Pajak pada saat sebelum dan sesudah kebijakan Sunset Policy dilaksanakan yakni pada Tahun 2007, 2008. Data ini akan digunakan untuk menghitung jumlah peningkatan Wajib Pajak, dan Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres.
61
