BAB 3 OBJEK PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian
3.1.1
Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang
Tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta pusat. Pembentukan KPP ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RI KMK254/KMK.01/2005 tanggal 24 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Madya dan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. KPP Pratama JakartaTanah Abang Tiga dibentuk tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001. Hasil dari pemecahan KPP Tanah Abang pada saat itu, secara sistem adminitrasi berubah menjadi administrasi modern berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/ KMK.01/2004 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.01/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan berlaku efektif tanggal 1 Juli 2005.Perubahan mendasar dari berlakunya modern ini adalah perubahan organisasi Kantor Pelayanan Pajak dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi. Hal ini selanjutnya merubah seluruh struktur organisasi termasuk didalamnya peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ke dalam struktur organisasi KPP Pratama. 32
Disamping itu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pegawai telah diikatdengan Kode Etik Pegawai yang ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/ KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisnya sehingga akan mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). 3.1.2 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga beralamat lengkap di Jalan KH. Mas Mansyur No.71,Jakarta Pusat. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga mencakup 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, yaitu: 1. Kelurahan Petamburan; 2. Kelurahan Kebon Kacang; 3. Kelurahan Kebon Melati; 4. Kelurahan Kampung Bali. Batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga : 1.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cideng dan Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir;
2.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang;
3.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Slipi dan Kelurahan 33
Kota Bambu, Kecamatan Palmerah; 4
Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng.
3.1.3 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung lainnya dalam Daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak. a.
Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
b. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung. c.
Penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
d.
Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
e. Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP). Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP.
34
3.1.4 Visi dan Misi Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Visi Menjadi Institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara Misi Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.
3.2
Struktur Organisasi Instansi dan PembagianTugas
3.2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalamlingkungan kantor. Gambaran mengenai struktur organisasi yang berlaku di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga adalah sebagai berikut:
35
Gambar 1 : Struktur Organisasi Kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
Kantor PelayananPajak
Kelompok Jabatan Fungsional
SubBagian Umum
Seksi pengolahan data informasi
Seksi pengawasan dan konsultasi I
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
Unit Eselon III Unit Eselon IV
Seksi Ekstensifikasi
Seksi pemeriksaan
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
Perpajakan Unit Fungsional
Sumber : Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga 3.2.2
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
1. Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga -
Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal.
36
-
Menyusun program kerja kegiatan kantor.
-
Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian.
-
Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.
2. Bagian Umum -
Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian.
-
Kegiatan kesekretaritan.
-
Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor.
-
Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan.
3.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi f. Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data. g. Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) kirim kekantor pelayanan lain. h. Membuat laporan penerimaan PBB/ BPHTB. i. Melakukan penatausahaan penerimaan PBB non elektronik dan alat keterangan.
4.
Seksi Penagihan -
Menyelesaikan penyeselesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
-
Melakukan penghapusan piutang pajak.
-
Melakukan penagihan seketika dan sekaligus.
-
Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak.
-
Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.
-
Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak.
-
Melakukan penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. 37
-
Melakukan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding.
-
Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan j. Melakukan tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan. k. Melakukan pengawasan pemeriksaan aturan pemeriksaan. l. Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya 6. Seksi Ekstensifikasi -
Menggali potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.
-
Mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan wajib pajak.
-
Memelihara pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.
7. Seksi Pelayanan -
Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat dokumen dan laporan wajib pajak di TPT.
-
Melakukan penelitian hasil keluaran berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
-
Melakukan peminjaman pengiriman berkas.
-
Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasli. -
Melakukan penata usahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan.
-
Menyelesaikan perubahan metode nilai persediaan.
-
Melakukan penetapan wajib pajak patuh.
-
Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak dan melaksanakan ekualisasi.
-
Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif. 38
3.3.
-
Memberikan bimbingan pada wajib pajak.
-
Memberikan himbauan pembetulan SPT ( Surat Pemberitahuan).
-
Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Standard Operating Procedures (SOP) Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
3.3.1 Proses penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) berdasarkan SOP (Standard Operating System) yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Berikut ini adalah prosedur Kerja Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Penagihan: 1) Account Representative memulai Proses Penerbitan STP, 2) Account Representative mengumpulkan data SPT WP, berdasarkan datapembayaran, pelaporan, penundaan jatuh tempo, dan penundaan ditolak,system menghasilkan data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang dasar penerbitan STP. 3) Account Representative memilihkasus yang akan diterbitkan STP, menginput data SPT milik WP dengan menggunakan system informasi ke dalam bentuk formulir lembar perhitungan STP sebagai mana terlampir,lalu mengirimkan nya ke Case Management. 4) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) meneliti dan melakukan persetujuan (approve) penerbitan STP. 5) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak STP yang telah disetujui. 6) Pelaksana
Seksi
Pelayanan
melakukan
pencetakan
STP
dan
Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. 39
7) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani STP yang sudah dicetak. 8) STP ditatau sahakan di Seksi Pelayanan berdasarkan (SOP (Standard Operating Procedure) nomor Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajip Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum berdasarkan (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP). 9) Proses Selesai Dari Prosedur Di atas dapat dibuat bagan arus (flow chart)sebagai berikut : Gambar 3.2 :
Sumber : Hasil Wawancara dengan seksi penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
40
3.3.2 Standard Operating Procedures Tata Cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dilaksanakan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Prosedur ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan apabila : 1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 2. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya,atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau 5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
41
Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus : 1. Jurusita Pajak mengetahui, mendapat informasi dan/atau menemukan bukti yang akurat bahwa Penanggung Pajak ada indikasi melakukan perbuatan seperti yang disebut di atas dan segera membuat konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika
dan
Sekaligus
tanpa
menunggu
tanggal
jatuh
tempo
pembayaran,penerbitan Surat Teguran ataupun penerbitan Surat Paksa lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 2.
Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Penagihan Pajak
3. Seketika dan Sekaligus, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.Dalam
hal
Kepala
Seksi
Penagihan
tidak
menyetujui,
kasus
penerbitanSurat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus ditutup; 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, memberikan batas waktu pelunasan, dan menanda tangani Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus; 5. Jurusita Pajak menatausahakan dan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus kepada Penanggung Pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sebelum melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang tersebut di atas dan selanjutnya melaksanakan proses penagihan berikutnya; 6.
Proses selesai.
42
Dari prosedur kerja di atas dapat dibuat bagan arus (flowchart) sebagai berikut Gambar 3.3:
Sumber : Hasil wawamcara dengan seksi penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
43
3.3.3
Standard Operating Procedures Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Teguran penagihan. Surat Teguran penagihan diterbitkan apabila terdapat tunggakan
pajak
yang
belum
dibayar
setelah
melewati
jatuh
tempo
pembayaran.Dasar hukum prosedur operasi ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Pihak yang terkait dengan prosedur ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak, dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Formulir yang digunakan adalah bukti pelunasan (SSP/STTS/SSB/Bukti Pbk), bukti pengurangan
(Keputusan
pembetulan/Keputusan
keberatan/Putusan
banding/
Keputusan pengurang atau pembatalan ketetapan pajak/Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), dan Surat Ketetapan Pajak (Kohir). Prosedur kerja Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem,Jurusita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 1. Surat Teguran Penagihan dicetak minimal sebanyak rangkap 2 (dua) yaitu a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak b. Lembar ke-2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 44
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menanda tangani Surat Teguran Penagihan. 4.
Jurusita Pajak menatausahakan (mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan mengarsipkan Surat Teguran) dan mengirimkan Surat Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP)
5.
Proses selesai.
Dari prosedur kerja di atas dapat dibuat bagan arus (flow chart) sebagai berikut: Gambar 3.4 :
sumber : Hasil Wawancara dengan seksi penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
45
3.3.4 Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Penerbitan Dan Pemberitahuan Surat Paksa
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan apabila sampai dengan21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran Penagihan,Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya. Dalam prosedur operasi ini akan menghasilkan dokumen berupa Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa. Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penerbitan Dan Pemberitahuan Surat Paksa : 1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksadan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan; 2.
Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menanda tangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak;
4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan SuratPaksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak; 5.
Jurusita Pajak membuat sekaligus menanda tangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 46
6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani kepada Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali Jurusita Pajak untuk ditatausahakan; 7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsip LPSP; 8. Proses selesai. Dari prosedur kerja di atas dapat dibuat bagan arus (flow chart) sebagai berikut : Gambar 3.5:
Sumber : Hasil Wawancara dengan seksi penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
47
3.4
Desain Penelitian
3.4.1
Jenis dan Sumber Data
a.
Jenis data Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan
dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian. b. Sumber data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 3.4.2
Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis
menggunakan metode yaitu : a) Studi Kepustakaan (library research) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. b) Studi lapangan Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
48
1.
Metode Observasi atau Pengamatan a) Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Tanah Abang Tiga. b) Membandingkan fakta – fakta yang ada di lapangan dengan teori
2. Interview atauWawancara 3. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Jakarta Tanah Abang Tiga dan jurusita serta pihak – pihak terkait pada seksi penagihan. a) Dokumentasi Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. 3.4.3 Metode Analisis Data Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah : 1. Menggunakan metode Pendekatan Kualitatif Analisis dan Bahan skripsi yang dikembangkan berisi evaluasi,analisis dan observasi sistem, produk,kebijakan,sistem/prosedur yang telah menjadi objek penelitian dalam Bab 3. 2. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematika dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan 49
teknik analisis deskriptif rasio.Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. a. organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa: Efektivitas Penerbitan =
Jumlah Penagihan yang dibayar 100%
Jumlah Penagihan yang diterbitkan (Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga) Untuk mengukur keefektifan,maka digunakan indikator sebagai berikut : Tabel 3.1 Indikator ke efektivitas Presentase
Kriteria
>100%
Sangat Efektif
90-100%
Efektif
80-90%
Cukup Efektif
60-80%
Kurang Efektif
<60%
Tidak Efektif
(sumber : Depdagri,Kepmendagri N0.690.900.327)
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 60 persen berarti tidak efektif. b) Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak
terhadap penerimaan pajak
untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh KPP,Maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. 50
Dengan menggunakan rasio ini,dapat diketahui apakah penerimaan Tunggakan pajak (RPTP) di kantor Pelayanan Pajak Adalah sebagi berikut: RPTP = Pencairan Tunggakan Pajak di KPP 100% Penerimaan Pajak di KPP (Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga)
Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP,Maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterprestasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut: Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Presentase
Kriteria
0,00%-10%
Sangat Kurang
10,10%-20%
Kurang
20,10%-30%
Sedang
30,10%-40%
Cukup Baik
40,10%-50%
Baik
Diatas 50%
Sangat Baik
(Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327.Tahun 1996) Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 Persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.
51
3.4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abanh Tiga
Berikut ini adalah Table Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga untuk tahun 2010-2012
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2012 :
Tabel 3.2 :
Tahun Realisasi Penerimaan
Target Penerimaan
2010
Rp.1.199.642.369.135,-
Rp 1.209.031.337.468,-
2011
Rp. 1.575.475.869.948,-
Rp. 1.484.519.327.608
2012
Rp 1.991.442.687.475,-
Rp. 1.667.251.750.187,-
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
52
