BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1
Obyek Penelitian 3.1.1
Sejarah KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I
No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli Tahun 2001. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.0172004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, dan beroperasi terhitung mulai 30 juni 2005. Sebelum modernisasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Satu yang sebelumnya merupakan pecahan dari Jakarta Tanah Abang (menjadi KPP Jakarta Tanah Abang Satu dan Jakarta Tanah Abang Dua. Setelah modernisasi kedua Kantor Pelayanan
Pajak
Jakarta Tanah 26
Abang Satu
menggunakan
Sistem
Administrasi Perpajakan Modern. Adapun alamat KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu adalah di Jalan Penjernihan I no. 36 Jakarta Pusat. 3.1.2
Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang
Satu KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. KPP Pratama Jakarta Jakarta Tanah Abang Satu mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu menyelenggarakan fungsi: a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, serta penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan. b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
27
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat-surat lainnya. d. Penyuluhan perpajakan. e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f. Pelaksanaan ekstensifikasi. g. Penatausahan piutang pajak dan pelaksanan penagihan pajak. h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. k. Pelaksanaan intensifikasi. 1. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas antara lain: peraturan
perpajakan
yang
kondusif,
kondisi
perekonomian
yang
menguntungkan dunia usaha, sumber daya manusia, metode kerja, penguasaan teknologi, kesadaran dan partisipasi aktif Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya, serta alokasi dana penunjang operasional.
28
3.1.3
Wilayah Kerja dan Potensi Perpajakan Daerah yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah
Abang Satu adalah seluruh wilayah kelurahan karet tengsin. 3.1.4 Struktur dan Fungsi Organisasi Sesuai dengan Keputusan Menteri No. 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004. Organisasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, adalah sebagai berikut: 1. Kepala Kantor 2. Sub Bagian Umum 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 4. Seksi Pelayanan 5. Seksi Penagihan 6. Seksi Pemeriksaan 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 29
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 12. Kelompok Fungsional KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, sedangkan setiap Seksi/Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh AR (Account Representative) dan pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing Seksi/Sub Bagian di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu adalah sebagai berikut: a. Sub Bagian Umum Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah
mengatur tangga dan
perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP. b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Mempunyai tugas melakukan pengolahan data, perekaman dokumen perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer,
pemantauan
aplikasi
e-SPT
dan
mengadministrasikan dan membuat laporan penerimaan.
30
e-Filing,
serta
c. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas melakukan penerbitan produk hukum, administrasi dan penyimpanan berkas WP, penyuluhan perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa, serta surat-surat permohonan WP, penerbitan NPWP dan NPPKP, menjawab konfirmasi PPN, serta melakukan kerja sama perpajakan. d. Seksi Penagihan Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, proses permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan pelelangan dan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. e. Seksi Pemeriksaan Mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana dan pelaksanaan
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, administrasi pemeriksaan perpajakan, serta memberikan izin dilakukan pemeriksaan setelah melakukan koordinasi dengan pejabat Direktorat Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP.
31
f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Mempunyai tugas membuat rencana kerja, kegiatan ekstensifikasi WP, pendataan dan penilaian PBB, melakukan monitoring: pembayaran SSB (BPHTB) atas transaksi jual beli tanah dan bangunan, pembayaran PPh Final atas transaksi jual beli tanah dan bangunan, PPN atas kegiatan membangun sendiri, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (koordinasi dengan Seksi Penagihan), melakukan kegiatan ekstensifikasi WP: pemutakhiran data dan ekstensifikasi WP, membuat himbauan NPWP/NPKP atas WP yang melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan (bila belum ber-NPWP), membuat data alat keterangan atas transaksi jual beli tanah dan bangunan (bila WP sudah ber-NPWP), membuat himbauan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri, pembayaran PPh Final atas transaksi jual beli tanah dan bangunan, penilaian individual, pemutakhiran data PBB, pengumpulan data pasar nilai
tanah dan bangunan,
verifikasi
data PBB atas mutasi,
pembetulan dan pembatalan, meneliti berkas keberatan dan pengurangan PBB untuk diteruskan ke Kanwil. g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, II, III, dan IV Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 32
melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Pada pelaksanaannya, wilayah kerja keempat Seksi Pengawasan dan Konsultasi dibagi berdasarkan wilayah tempat Wajib Pajak. h. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan perpajakan (PPh dan PPN) untuk Pemeriksa Pajak, dan melaksanakan kegiatan penilaian atas tanah dan bangunan (PBB) untuk Penilai PBB.
3.2
Data Populasi Sumber Daya Manusia/jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu berjumlah 72 dari 32.725 orang di seluruh Indonesia. Dan data populasi ini dibagi atas jenis kelamin, posisi, jabatan eleson, pangkat, pendidikan, agama, umur, dan masa kerja yang disajikan dalam bentuk tabel.
33
Tabel 3.1 jenis kelamin Klasifikasi
Jumlah (orang)
%
Laki-laki
56
77,8
Perempuan
16
22,2
72 orang
100
Total
Sumber : data primer yang diolah
Tabel 3.2 Posisi Klasifikasi
Jumlah (orang)
%
Stuktural
60
83,3
Fungsional
12
16,7
72 orang
100
Total
Sumber : data primer yang diolah.
Tabel 3.3 Jabatan Eselon Nama Eleson
Jumlah (orang)
%
Eselon 3
1
1,4
Eselon 4
10
13,9
Account Representative Pelaksana
22
30,6
23
31,9
Juru Sita
1
1,4
34
Operator Console Bendaharawan
2
2,8
1
1,4
Fungsional
12
16,6
72 orang
100
Total
Sumber : data primer yang diolah
Tabel 3.4 Pangkat Nama pangkat
Jumlah (orang)
%
II/a
2
2,8
II/b
5
6,9
II/c
6
8,3
II/d
6
8,3
III/a
15
20,8
III/b
23
31,9
III/c
6
8,3
III/d
7
9,7
IV/a
1
1,4
IV/b
1
1,4
72 orang
100
Total
Sumber : data primer yang diolah
35
Tabel 3.5 Pendidikan Klasifikasi
Jumlah (orang)
%
SMU
11
15,3
D1
9
12,5
D3
14
18,4
S1
30
41,7
S2
8
11,1
72 orang
100
Total
Sumber : data primer yang diolah
Tabel 3.6 Agama Klasifikasi
Jumlah (orang)
%
Islam
59
81,9
Kristen Protestan
8
11,1
Katholik
3
4,2
Hindu
1
1,4
Budha
1
1,4
72 orang
100
Total
Sumber : data primer yang diolah
36
Tabel 3.7 Umur Klasifikasi
Jumlah (orang)
%
<26 Tahun
4
5,5
26-35 Tahun
29
40,3
36-45 Tahun
33
45,9
46-55 Tahun
6
8,3
72 orang
100
Total
Sumber : data primer yang diolah
Tabel 3.8 Masa Kerja Klasifikasi
Jumlah (orang)
%
<5 Tahun
4
5,5
6-10 Tahun
18
25
11-15 Tahun
20
27,9
16-20 Tahun
18
25
21-25 Tahun
5
6,9
>25 Tahun
7
9,7
72 orang
100
Total
Sumber : data primer yang diolah
37
3.3
Desain Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal. Karena tipe penelitian ini mengukur pengaruh antar variabel-variabel untuk menjelaskan dan memprediksi kondisi penelitian. Adapun model untuk menunjukan pengaruh variabel bebas (X) dalam hal ini remunerasi terhadap variabel terikat (Y) yaitu kinerja.
3.4
Hipotesis Hipotesis terdiri dari 2 (dua) macam yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Berdasarkan variabel penelitian dengan judul pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai, maka hipotesis yang diajukan adalah: a. Hipotesis nol H0 : β = 0
: Remunerasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
b. Hipotesis alternatif Ha : β > 0
: Remunerasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai.
Hipotesis tersebut diajukan karena peneliti menduga bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara remunerasi dengan kinerja pegawai di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
38
3.5
Variabel dan Skala Penelitian Penjelasan dari pengertian teoritis variabel sehingga suatu variabel dapat diamati dan diukur dalam penulisan skripsi ini adalah remunerasi dan kinerja karyawan. Konsep dalam variabel remunerasi terdiri dari financial dan non financial, karena dalam Penelitian ini ingin melihat pengaruh remunerasi yang konsekuensinya hanya dilihat dari sisi keuangan, maka Peneliti memfokuskan untuk konsep-konsep yang bersifat financial saja. Sedangkan konsep-konsep dalam non financial hanya bersifat melengkapi teori yang digunakan dalam Penelitian ini. Konsep financial terdiri dari direct (langsung) dan indirect (tidak langsung). Dimensi dari direct itu sendiri terdiri dari wages (upah), salaries (gaji), commissions (komisi), dan bonuses (bonus). Adapun untuk dimensi indirect terdiri dari legally required dan voluntary. Dalam legally required terdiri dari social security, unemployment insurance, workers’ compensation, family dan medical leave. Untuk dimensi voluntary terdiri dari payment for time not worked, health benefit, security benefits, employee service, dan premium pay.
39
Tabel 3.9 Indikator remunerasi Variabel
Konsep
Indikator
Remunerasi Financial Direct
Indirect
- Upah
- Komisi
- Gaji
- Bonus
- Legally Required: jaminan sosial, pengangguran asuransi, kompensasi pegawai, keluarga dan meninggalkan medis. - Voluntary: pembayaran untuk wakru tidak bekerja, tunjangan kesehatan, tunjangan keamanan, pelayanan pegawai, pembayaran premi.
Sumber : Mondy, Noe dan Premeaux (2002:312) Variabel selanjutnya tentang kinerja pegawai, yaitu perilaku pegawai yang akan dinilai dalam menjalankan pekerjaan apakah baik atau buruk. Konsep dari variabel kinerja pegawai terdiri dari tugas pekerjaan, perilaku kewarganegaraan, dan perilaku yang bertentangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan, dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan menjelaskan bahwa dasar penilaian untuk kinerja terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu antara lain: (i) pelaksanaan pekerjaan 40
dengan bobot penilaian 40%, (ii) disiplin kehadiran dengan bobot penilaian 30%, dan (iii) sikap dan perilaku terhadap pekerjaan dengan bobot penilaian 30%. Penilaian terhadap komponen pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan indikator pencapaian atau realisasi atas rencana kinerja yang telah ditetapkan. Untuk penilaian terhadap komponen disiplin kehadiran terdapat 2 (dua) indikator yaitu ketidakhadiran yang disengaja maupun dengan keterangan yang sah, dan kepatuhan selama jam kerja yang dinilai dari keberadaan ditempat tugas. Selain itu, penilaian terhadap komponen sikap dan perilaku terhadap pekerjaan dilakukan berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu antara lain: tanggung jawab terhadap pekerjaan, kerja sama dalam menjalankan tugas, prakarsa/inisiatif dalam bekerja, dan integritas seperti contohnya mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik. Penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan pegawai yang bersangkutan.
3.6
Metode Pengumpulan Data Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami akan dipaparkan sebagai berikut yaitu antara lain:
41
3.6.1
Penelitian Lapangan (field research).
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.
Kuesioner
merupakan sekumpulan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk menjawabnya. Adapun analisa skala ukur yang dilakukan dengan memberikan nilai dari hasil jawaban yang berdasarkan skala likert dengan bobot nilai sebagai berikut:
Tabel 3.10 Bobot nilai kuesioner No Jawaban 1 Sangat Setuju (SS) 2 Setuju (S) 3 Ragu-ragu/Netral (N) 4 Tidak Setuju (TS) 5 Sangat Tidak Setuju (STS) Sumber : Data primer yang diolah 3.6.2
Bobot Nilai 5 4 3 2 1
Kepustakaan
Penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, diklat-diklat, situs, catatan dan sumber data lainnya yang mendukung serta melengkapi penelitian guna penulisan skripsi ini. 3.7
Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam upaya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :
42
3.7.1
Data Primer
Yaitu data yang didapat dari sumber, baik dari individu maupun kelompok seperti hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan peneliti. 3.7.2
Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari data primer yang telah diolah dan disajikan lebih lanjut sebagai dasar penunjang dalam menganalisa masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Data sekunder ini diperoleh dari referensi buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini dan juga dari beberapa jurnal dan artikel. Selanjutnya dari hasil penelitian yang didapat, diadakan beberapa perbandingan satu sama lainnya untuk kemudian digabungkan serta diinterprestasikan, yang digunakan sebagai pedoman dalam menarik kesimpulan.
3.8
Populasi dan Sampel Populasi yang diambil adalah pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang berlokasi di Jalan Penjernihan I no. 36, Jakarta Pusat. Menurut sumber seluruh pegawai di kantor tersebut sebanyak 72 pegawai.
43
Metode pengumpulan data sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode convenience sampling yaitu sampel diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkan responden yang siap diakses oleh peneliti. Dengan demikian penulis memilih anggota populasi yang paling mudah untuk memperoleh informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa daftar pertanyaan yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk diisi. Dalam penyusunan daftar pertanyaan digunakan jenis pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup yang digunakan adalah tipe multiple choice yaitu pertanyaan dengan pilihan lebih dari dua alternatif jawaban. Penyusunan pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner didasarkan pada indikator atau elemen yang telah disusun dalam teori yang digunakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun untuk mendapatkan data yang menunjukkan deskripsi dari setiap variabel yang sedang diteliti. Untuk pengambilan sampel penulis menggunakan rumus Slovin (Umar 2003:108). Dengan metode ini jumlah sampel yang akan diambil oleh penulis dianggap mampu memberikan data yang representative. Rumus Slovin adalah sebagai berikut : n=
N
n=
1 + N e2
72 1 + 72 x 0.1 2
44
Dimana :
= 41,8 ( 42 )
n
= ukuran sampel.
(?)
N
= ukuran populasi.
( 72 )
e
= kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel
yang masih dapat ditolerir.
( 10% = 0.1 )
Jadi, sampel yang diterima untuk menyebarkan kuesioner sebanyak 42 sampel dari 72 pegawai yang ada di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
3.9
Metode Analisa Data Teknik pengolahan/analisis data yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami akan dipaparkan sebagai berikut yaitu antara lain: 3.9.1
Analisis deskriptif Kuantitatif.
Yaitu analisis data yang berdasarkan angka-angka, presentase, frekuensi, dan pengolahannya menggunakan statistik deskriptif. 3.9.2
Analisis regresi linear sederhana.
Karena terdapat dua variabel dalam penelitian ini dimana sudah diketahui Independent Variable dan Dependent Vaariable. Maka persamaan regresi linear adalah sebagai berikut :
45
Y = a + bX Dimana : Y
: Variabel tidak bebas (kinerja pegawai)
X
: Variabel bebas (remunerasi)
a
: Bilangan konstan
b
: Koefisien Regresi
Koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : b = n (∑xy)-(∑x)(∑y) n (∑x2)-(∑x)2 a = (∑y)-b(∑x) n 3.9.3
Pengujian Hipotesis (uji t)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel remunerasi (x) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja pegawai (y). Tingkat sidnifikasi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 % (0,05) Rumus t hitung pada analisis regresi adalah :
46
t= b Sb Dimana : b = koefisien regresi Sb = standar error Keterangan : Sb =
Se √ ∑X2 – (∑X)2 N
Se = √∑Y2 – a.∑Y – b.∑XY n–2 Jika probabilitas > 0,05 maka H 0 diterima dan H a ditolak. Jika probabilitas < 0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima. Tujuan dari pengujian secara regresi dalam penelitian ini adalah untuk dapat memberikan nilai matematis mengenai pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. 47
